-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
1/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
KEPUTUSANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 316/Menkes/SK/V/2009
TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAMJAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatankhususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakanProgram J aminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas);
b. bahwa dalam rangka melanjutkan program danuntuk meningkatkan mutu penyelenggaraan,dipandang perlu melakukan penyempurnaanterhadap Pedoman Pelaksanaan J aminan KesehatanMasyarakat yang telah ditetapkan dengan KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 125jMENKESjSKjIIj2008;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumenetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatanten tang Pedoman Pelaksanaan J aminan KesehatanMasyarakat Tahun 2009;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentangKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor4431);
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
2/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TahunAnggaran 2009 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraNomor Republik Indonesia 4920);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentangTenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerin tahan Antara Pemerin tah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia;
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
3/47
MenetapkanKesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1575jMenkesjPerjXIj2005 tentang Organisasi danTata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1295jMenkesjPerjXIIj2007 tentang PerubahanPertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1575jMenkesjPerjXIj2005 tentang Organisasi danTata Kerja Departemen Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANPEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAMKESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009
TENTANGJAMINAN
: Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud DiktumKesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusanini.: Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agardigunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi, Pemerintah KabupatenjKota, RumahSakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalampenyelenggaraan dan pengelolaan Program JaminanKesehatan Masyarakat.: Dengan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan MenteriKesehatan Nomor 125jMenkesjSKjIIj2008 dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1Mei 2009MENTERIKESEHATAN,
ttdDr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
4/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
LampiranKeputusan Menteri KesehatanNomor : 316/Menkes/SK/V/2009Tanggal : 1 Mei 2009
PEDOMANPELAKSANAANPROGRAMJAMINAN KESEHATAN MASYARAKATTAHUN 2009
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhakmendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluargadan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadapkesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhihak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat sangatmiskin, miskin dan tidak mampu.Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat sangat miskin,miskin dan tidak mampu masih rendah, hal ini tergambarkan dari angkakematian bayi kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan tidakmampu tiga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi darikelompok masyarakat tidak miskin. Masyarakat sangat miskin, miskindan tidak mampu biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadipenularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihanlingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidupbersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadapkesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Derajatkesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampuberdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB)dan Angka KematianIbu (AKI)di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidupserta Umur Harapan Hidup 70,5 tahun (BPS 2007).Derajat kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampuyang masih rendah tersebut diakibatkan karen a sulitnya akses terhadappelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi olehberbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomidikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biayakesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti peru bahan polapenyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, polapembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket dan kondisigeografis yang sulit untuk menjangkau saran a kesehatan. Derajatkesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas
1
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
5/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatansebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejakawal Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telahberupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melaluipelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan KesehatanMasyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh DepartemenKesehatan melalui penugasan kepada PTAskes (Persero) berdasarkan SKNomor 1241jMenkes jSKjXIj2004, tentang penugasan PTAskes (Persero)dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakatsangat miskin, miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2008, program iniberganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).Program ini telah berjalan memasuki tahun ke-5 (lima) dan telah banyakhasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasadari pemanfaatan program ini dari tah un ke tah un oleh masyarakatsangat miskin, miskin dan tidak mampu dan pemerintah telahmeningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya.Pelaksanaan Jamkesmas 2009 merupakan kelanjutan pelaksanaanJamkesmas 2008 dengan penyempurnaan dan peningkatan yangmencakup aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan,organisasi dan manajemen. Untuk aspek kepesertaan, Jamkesmas tetapmencakup 76,4 juta jiwa dengan dilakukan updating peserta Jamkesmasdi KabupatenjKota, optimalisasi data masyarakat miskin, termasukgelandangan, pengemis, anak terlantar dan masyarakat miskin tanpaidentitas. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam berkontribusiterhadap masyarakat miskin di luar kuota. Dalam program ini, PT Askes(Persero) tetap melaksanakan tugas dalam manajemen kepesertaanJamkesmas. Sebagai kelanjutan Jamkesmas 2008, dilakukanpeningkatan pelayanan kesehatan dan penerapan sistem IndonesianDiagnosis Related Group (INA-DRG) dalam upaya kendali biaya dankendali mutu pada seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)lanjutansejak 1 Januari 2009. Mekanisme penyaluran dana untuk puskesmasmelalui kantor pos dan rumah sakit dari kas negara melalui Bank RakyatIndonesia (BRI). Pengelolaan dana dari pemerintah daerah didorongmelalui mekanisme jaminan kesehatan. Pertanggungjawaban danaberdasarkan paket tarif INA-DRGmenjadi sah setelah dilakukan verifikasioleh verifikator independen. Dalam organisasi dan manajemen, peran TimPengelola dan Tim Koordinasi baik di tingkat Pusat, Propinsi danKabupatenjKota terus ditingkatkan.Berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan pelaksanaan Tahun 2009,perlu di terbitkan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009 denganberbagai penyempurnaan. Pedoman ini memberikan petunjuk secaraumum kepada semua pihak terkait dalam mekanisme pelaksanaanProgram Jamkesmas Tahun 2009. Untuk pengaturan lebih teknis maka
2
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
6/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
diterbitkan beberapa Petunjuk Teknis, dan pengembangan secarabertahap Sistem Informasi Manajemen yang berbasis teknologi informasi.
B. TUJUAN DAN SASARAN1. Tujuan Penyelenggaraan Jamkesmas
Tujuan Umum :Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadapseluruh masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu agartercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektifdan efisien.Tujuan Khusus:a. Meningkatnya cakupan masyarakat sangat miskin, miskin dan
tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan diPuskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakatsangat miskin, miskin dan tidak mampu
c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan danakuntabel
2. SasaranSasaran program adalah masyarakat sangat miskin, miskin dan tidakmampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasukyang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
3
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
7/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BAB IIPENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN OPERASIONAL1. JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan
kesehatan bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu.Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi portabilitasdan ekuitas dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yangmenyeluruh bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan tidakmampu.
2. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sangatmiskin, miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab dandilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah. Pemerintah Propinsi/Kabupaterr/Kota berkewajibanmemberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yangoptimal.
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sangat miskin,miskin dan tidak mampu mengacu pada prinsip-prinsip:a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-
mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat miskin,miskin dan tidak mampu.
b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayananmedik yang cost effective dan rasional.
c. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas danekuitas.
d. Transparan dan akuntabel.
4
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
8/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BAB IIITATALAKSANAKEPESERTAAN
A. KETENTUANUMUM1. Peserta Program J amkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak
mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas, sejumlah 76,4 jutajiwa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secaraNasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes) sesuai SK MenkesNomor 125jMenkesjSKjIIj2008 yang telah ditetapkan nomor, namadan alamatnya melalui SK BupatijWalikota tentang penetapanpeserta Jamkesmas serta gelandangan, pengemis, anak terlantar,masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas, pasien sakit jiwakronis, penyakit kusta dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)yang belum menjadi peserta Jamkesmas. Jumlah sasaran peserta(kuota) masing-masing Kabupaten/Kota sebagai mana terlampir.
2. Terhadap SKBupatijWalikota tentang penetapan peserta Jamkesmasyang diterbitkan pada tahun 2008 dilakukan updating data untukkondisi peserta yang meninggal, pindah alamat, status ekonomi yangmeningkat dan bayi baru lahir dari keluarga peserta Jamkesmas.Updating dilakukan Pemerintah Daerah setempat untuk selanjutnyadiikuti addendum SK BupatijWalikota. Updating data pesertaJamkesmas dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Pada Kabupaten j Kota yang menetapkan peserta Jamkesmas dibawah kuota pada tahun 2008, dilakukan updating sekaligusoptimalisasi pada tahun 2009 sesuai jumlah kuota yang ditetapkan.Updating dan optimalisasi dilakukan Pemerintah Daerah setempatuntuk selanjutnya diikuti addendum SKBupatijWalikota.
4. Apabila masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdapatdalam kuota Jamkesmas, pembiayaan kesehatannya menjaditanggung jawab pemerintah daerah setempat dan mekanismepengelolaannya mengikuti model Jamkesmas.
5. SK BupatijWalikota yang telah diaddendum berkaitan denganupdating dan optimalisasi peserta Jamkesmas sejumlah kuotakabupatenjkota dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan dokumen cetak (hard copy) kepada PT Askes (Persero)setempat untuk segera diterbitkan dan didistribusikan kartu kepeserta.
6. Selanjutnya PTAskes (Persero) berkewajiban menyerahkan databasekepesertaan baru kepada:a. Rumah sakit setempat untuk selanjutnya menjadi milik RS dan
digunakan sebagai data peserta JAMKESMAS yang dapatdilayani di Rumah Sakit
b. Dinas Kesehatan KabupatenjKota atau Tim Pengelola
5
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
9/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
JAMKESMAS KabupatenjKota setempat sebagai bahanpembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan bahananalisis.
c. Dinas Kesehatan Propinsi atau Tim Pengelola JAMKESMASPropinsi setempat sebagai bahan kompilasi kepesertaan,pembinaan, monitoring, evaluasi, analisis, pelaporan sertapengawasan.
d. Departemen Kesehatan RI, sebagai database kepesertaannasional, bahan dasar verifikasi Tim Pengelola Pusat,pembayaran klaim Rumah Sakit, pembinaan, monitoring,evaluasi, analisis, pelaporan serta pengawasan.
7. Gelandangan, pengemis, anak terlantar, masyarakat miskin yangtidak memiliki identitas, pasien sakit jiwa kronis, penyakit kusta dansasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadipeserta Jamkesmas tidak perlu menggunakan kartu Jamkesmasdalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kelompok ini wajibmendapatkan pelayanan kesehatan apabila memerlukan danberkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat at au Rumah Sakitmembentuk Tim Keeil untuk melakukan verfikasi kepesertaankelompok tersebut. Selanjutnya PT Askes (Persero) wajibmenerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuatpencatatan atas kunjungan pelayanan kesehatan dari kelompoktersebut.
8. Setelah peserta menerima kartu Jamkesmas maka kartu lama yangditerbitkan sebelum tahun 2008 atau SKTM, dinyatakan tidakberlaku lagi meskipun tidak dilakukan penarikan kartujSKTM daripeserta.
9. Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS:a. otomatis menjadi peserta Jamkesmasb. mendapatkan hak kepesertaan sepanjang orangtua bayi tersebutmenjadi peserta Jamkesmasc. pada saat pelayanan kesehatan perlu segera diberikan,
sementara belum mendapatkan kartu dapat digunakan kartuJ amkesmas orang tuanya.
10. Bila terjadi kehilangan kartu Jamkesmas, peserta tetap dapatmemperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekandatabase kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan ke PT Askes(Persero) setempat untuk diterbitkan kartu ulang.
11. Bagi peserta yang pindah domisili minimal antar kabu paten j kotya,hak kepesertaannya masih dimiliki dengan melaporkankepindahannya kepada aparat Pemda setempat dan PT Askes(Persero) setempat.
6
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
10/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Bagi pasien lanjutan dengan kasus life saving yang tidak masukdalam kuota J amkesmas tetapi telah mendapatkan pelayanansebelum 1 September 2008. Sedangkan pemerintah daerahnyabelum tersedia dana, atas pertimbangan kemanusiaan masih dapatdijamin melalui Jamkesmas dengan persyaratan sebagai berikut:1) Ada pernyataan ketidak sanggupan membiayai dari Pemdasetempat
2) Dilaksanakan klarifikasi oleh rumah sakit bersama-samadengan petugas Askes dan Tim Pengelola J amkesmas kab j kota3) Dilaporkan kepada Tim Pengelola Pusat untuk dilakukanpenetapan pembiayaannya.
B. ADMINISTRASI KEPESERTAANAdministrasi kepesertaan meliputi: registrasi, penerbitan danpendistribusian Kartu sampai ke Peserta sepenuhnya menjadi tanggungjawab PTAskes (Persero) dengan langkah-Iangkah sebagai berikut:1. Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan
entry oleh PTAskes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan diKabupaten j Kota.
2. Entry data setiap peserta meliputi antara lain:a. nomor kartu,b. nama peserta,c. jenis kelamind. tempat dan tanggallahir jumure. alamat
3. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dandidistribusikan sampai ke peserta dilakukan oleh PT Askes (Persero)dengan bekerja sarna dengan pihak ketiga.
4. PTAskes (Persero) menyerahkan Kartu peserta kepada yang berhak,dengan tanda terima yang ditanda tanganij cap jempol peserta atauanggota keluarga peserta dan dibuat berita acara yangditandatangani oleh PTAskes (Persero) dengan pihak ketiga diketahuiTim Pengelola J amkesmas Kabupaten j Kota.
5. PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu pesertakepada BupatijWalikota, Gubernur, Departemen Kesehatan R.I,Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupatenj Kota serta Rumah Sakitsetempat
c. VERIFIKASI KEPESERTAAN1. PT Askes (Persero) wajib menempatkan petugas di PPK untuk
melaksanakan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan kartuJamkesmas dari peserta yang berobat dengan database kepesertaanyang ada di PPK untuk selanjutkan diterbitkan Surat Keabsahan
7
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
11/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Peserta (SKP) terhadap peserta yang memanfaatkan pelayanankesehatan tersebut. Dalam verifikasi kepesertaan perlu dilengkapidengan dokumen berupa Kartu Keluarga at au Kartu TandaPenduduk.
2. Bayi baru lahir dari peserta JAMKESMAS yang memerlukanpelayanan kesehatan mendapatkan surat keabsahan peserta denganmelihat keabsahan kepesertaan orangtuanya kemudian diterbitkankartunya dengan menginduk pada Kartu Keluarga (KK)orangtuanya.
ALUR REGISTRASI DAN DISTRIBUSI KARTU PESERTAJAMKESMAS 2009
ENTRY DATA BASEKEPESERTAAN
DISTRIBUSIKARTU
PESERTA
8
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
12/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BABIVTATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
A. KETENTUAN UMUM1. Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan
kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan TingkatPertama (RJTP) dan rawat inap Tingkat Pertama (RITP) sertapelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL),rawat inap tingkat lanjutan (RITL)dan pelayanan gawat darurat.2. Manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanankesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkankebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, bukanberu pa uang tunai.
3. Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayananberjenjang berdasarkan rujukan.
4. Pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawatinap tingkat pertama) diberikan di Puskesmas dan jaringannya.Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenagakesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta)dan pembiayaannya menjadi bagian dari pembiayaan Jamkesmas diPuskesmas yang besarannya diatur oleh Perda atau SKBupatijWalikota.
5. Pelayanan tingkat lanjut (rawat jalan dan rawat inap) diberikan diBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM dan Rumah Sakit pemerintahtermasuk RS Khusus, RS TNIjPolri dan RS Swasta di ruang rawatinap kelas III (tiga), sebagai PPKJamkesmas.
6. Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh PemberiPelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayananpenanganan keadaan gawat darurat kepada peserta walau pun tidaksebagai PPK Jamkesmas sebagai bagian dari fungsi sosial PPK danselanjutnya segera merujuk ke PPKyang bekerjasama dalam programJamkesmas untuk penanganan lebih lanjut.
7. Pemberian pelayanan kepada peserta dalam Jamkesmas oleh PPKharus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan menerapkanprinsip kendali biaya dan kendali mutu.
B. PROSEDUR PELAYANANProsedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagaiberikut:1. Pelayanan Kesehatan Dasar
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas danjaringannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesmas(mekanisme lebih lanjut diatur dalam juknis pelayanan kesehatan
9
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
13/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
dasar).2. Pelayanan Tingkat Lanjut
a. Peserta JAMKESMAS yang memerlukan pelayanan kesehatantingkat lanjut (rawat jalan dan rawat inap) , dirujuk dariPuskesmas dan jaringannya ke fasilitas pelayanan kesehatantingkat lanjut disertai kartu peserta Jamkesmas dan suratrujukan yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkanpelayanan kesehatan. Pada kasus emergency tidak memerlukansurat rujukan (termasuk pindah kelas atau berubah status,kepindahan kelas oleh RS karena klas III penuh, RS tetapmengklaim kan dengan klas III).
b. Kartu peserta Jamkesmas dan surat rujukan dari Puskesmasdibawa ke loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu RumahSakit (PPATRS)untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapanberkasnya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudahlengkap dan benar, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkanSurat Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnyamemperoleh pelayanan kesehatan (termasuk konfirmasikepesertaan oleh PT.Askesjmerujuk data base).
c. Pelayanan tingkat lanjut sebagaimana butir (a) diatas meliputi :1) Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di RumahSakit, BKMMj BBKPMjBKPMjBP4jBKIM.
2) Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit dan tidakdiperkenankan pindah kelas atas permintaannya.
3) Pelayanan 0bat -0batan4) Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik
d. Pada kasus yang memerlukan perawatan yang berkelanjutandalam waktu yang lama dengan diagnosa yang sarna, suratrujukan dapat berlaku selama 1 bulan dan dapat diperbaharuisepanjang masih dalam perawatan yang sarna, sedangkan padakasus khusus yaitu kasus gangguan kejiwaan yang memerlukanperawatan terus menerus, surat rujukan dapat berlaku selama 3bulan dan dapat diperbaharui sepanjang masih dalamperawatan yang sarna. (SKP diperlukan untuk kasus-kasusserial terapi, setiap kali datang).
e. Pasien Jamkesmas yang dirujuk dari satu RS ke RS lainnyatermasuk rujukan antar RS dari satu daerah ke daerah lainnyaharus dilengkapi surat rujukan dari RS yang merujuk dilampirikartu peserta yang sah serta surat pengan tar dari PT.Askes yangmenerangkan status kepesertaannya. Bila tidak ada suratpengantar dari PT. Askes, maka PPATRSRumah sakit setempatyang melakukan konfirmasi kepada asal rujukan atau merujukpada data base nasional.
f. Pada kasus yang dilayani di unit gawat darurat, harus dapatdibedakan antara kasus-kasus murni gawat darurat dan kasus-kasus non gawat darurat.
10
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
14/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Apabila peserta yang murni emergensi memerlukan rawat inapdan berkasnya belum lengkap, maka yang bersangkutan diberiwaktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapiberkasnya atau mengacu pada data base yang dilakukan olehverifikator kepesertaan (PTAskes) dengan melakukan konfirmasike daerah asal peserta/Icartu diterbitkan.
g. Pelayanan obat di Puskesmas besertajaringannya dan di RumahSakit dengan ketentuan sebagai berikut :1) Menggunakan obat generik yang ada di Puskesmas dan
jaringannya atau persediaan instalasi/ gudang farmasi yangada di Dinkes Kab/Kota. Puskesmas tidak bolehmengadakan obat dengan menggunakan dana Jamkesmas.
2) Untuk memen uhi kebu tuhan 0bat dan bahan habis pakai diRumah Sakit, Instalasi Farmasi/ Apotik Rumah Sakitbertanggungjawab menyediakan obat serta bahan danalat medis habis pakai untuk pelayanan kesehatanmasyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu yangdiperlukan. Agar terjadi efisiensi di RS, pelayanan obatdapat dilakukan dengan mengacu kepada Formulariumobat pelayanan kesehatan program ini (sebagaimanaterlampir). Untuk alat-alat bantu untuk pasien dalam paketINA-DRG, misalnya pampers untuk pasien perludikonsultasikan dengan centre for case mix.
3) Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obatsebagaimana butir 2) diatas maka menjadi kewajiban RSuntuk memenuhi obat tersebut melalui koordinasi denganpihak-pihak terkait.
4) Pemberian obat untuk pasien rawat jalan di pelayanandasar dan lanjutan diberikan selama 3-5 hari kecuali untukpenyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari5 (lima) hari sesuai dengan kebutuhan medis.
5) Instalasi Farmasi/ Apotik Rumah Sakit dapat menggantiobat sebagaimana butir 2) diatas dengan obat-obatan yangjenisnya sepadan dengan sepengetahuan dokter penulisresep.
h. Pelayanan kesehatan RJTL dan RITLdi Rumah Sakit dilakukansecara terpad u sehingga biaya pelayanan kesehatan diklaimkandan diperhitungkan menjadi satu kesatuan menurut INA-DRG,sehingga dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnosayang tepat sesuai ICD-IO dan ICD-9 CM sebagai dasarpenetapan kode INA-DRG
i. Apabila dalam proses pelayanan terdapat kondisi yangmemerlukan pelayanan khusus dengan diagnosapenyakit/prosedur yang belum tercantum dalam Tarif PaketINA-DRG sebagaimana butir (h),maka dilakukan pengaturankhusus untuk hal tersebut (juknis/Iampiran Zsuratkeputusany surat edaran).
11
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
15/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
j. Dalam menegakkan diagnose, dokter yang memeriksa harusmencantumkan nama jelas dan memberi tanda tangan padacatatan medis.
k. Pada kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks denganseverity level-3 menurut kode INA-DRGmaka disamping harusdilengkapi butir U ) diatas juga harus mendapatkan persetujuandan pengesahan komite medik/ direktur RS.
l. Untuk pemeriksaan / pelayanan dengan menggunakan alatcanggih (CT Scan, MRI, dan lain-lain), dokter yang menanganiharus mencantumkan namanya dengan jelas danmenandatangani lembar pemeriksaanypelayanan kemudiandisahkan oleh komite medik/ direktur RS.
m. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta, makapeserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun.
ALUR PELAYANANKESEHATAN
RJTP LoketI---~ RumahSakit c _ _ R _ I T _ P _ - , H Pulang
esertaRujukan
Rawat JalanTingkat PertamaPuskesmas
Rawat JalanTingkat LanjutRumah Sakit
Emergency
c. MANFAATPELAYANANKESEHATANPada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat sangatmiskin, miskin dan tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasimedis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanankesehatan komprehensif tersebut meliputi an tara lain:1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
a. Rawat J alan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan padaPuskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedungmeliputi pelayanan :1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
12
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
16/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
kesehatan2) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)3) Tindakan medis keeil4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk eabutj tambal5) Pemeriksaan ibu hamiljnifasjmenyusui, bayi dan balita6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat
kontrasepsi disediakan BKKBN)7) Pemberian obat.
b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan padaPuskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :1) Akomodasi rawat inap2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan3) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)4) Tindakan medis keeil5) Pemberian obat6) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)
e. Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas perawatan dannon-perawatan j bidan didesaj Poskesdes j dirumahpasien j praktek dokter j bidan swasta.
d. Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteriajdiagnosagawat darurat, sebagaimana terlampir.
2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan di BKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM:a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada
Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinikspesialis RS Pemerintah, BKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIMmeliputi:1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan oleh dokter spesialisjumum2) Rehabilitasi medik3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan
elektromedik4) Tindakan medis keeil dan sedang5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan6) Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasea
persalinanj keguguran, penyembuhan efek samping dankomplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN)
7) Pemberian obat yang mengaeu pada Formularium RumahSakit
8) Pelayanan darah9) Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit
b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL),dilaksanakan pada ruangperawatan kelas III RS Pemerintah, meliputi :1) Akomodasi rawat inap pada kelas III2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan
13
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
17/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi danelektromedik.
4) Tindakan medis5) Operasi sedang dan besar6) Pelayanan rehabilitasi medis7) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)8) Pemberian obat mengacu Formularium RS program ini9) Pelayanan darah (perlu kerjasama dengan PMINasional)10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai (bekerjasama
dengan distributor BHP)11) Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK)c. Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat,
sebagaimana terlampir3. Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation)
a. Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensakoreksi minimal + 1/-1 berdasarkan resep dokter dengan nilaimaksimal Rp.150.000,-
b. Pada kasus yang memerlukan Intra Ocular Lens (IOL), dapatdiberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata,berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alatterse but di daerah
c. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokterTHT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yangpalingmurahdan ketersediaan alat tersebut di daerah.
d. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset)diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui DirekturRumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk denganmempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untukmengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut.Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang palingefisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah.e. Pemakaian bahan medis habis pakai khusus pada pelayanantindakan jantung dan pembuluh darah serta orthopaedi, sepertiring, stein, pen dan screw memerlukan pengesahan komitemedik.
f. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan In!diberikan hanya pada kasus-kasus 'life-saving' dan kebutuhanpenegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melaluipengkajian dan pengendalian dan pengesahan oleh KomiteMedik.
Bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu seperti butir b, c, d, e,tersebut diatas belum termasuk dalam paket INADRG sehinggamasih dapat diklaimkan secara terpisah. Untuk itu perlu dilakukankerjasama antara RS dan distributor untuk menjamin kepastianpenyediaan dan harga BMHPyang paling efisien.
4. Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion)
14
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
18/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
a. Pelayanan yang tidak sesuai prosed ur dan keten tuanb. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetikac. General check upd. Prothesis gigi tiruan.e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan
tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secarailmiah
f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upayamendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatanimpotensi.g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosialBiaya transport rujukan pasien gawat darurat dari Puskesmas kesarana pelayanan kesehatan diatasnya menjadi tanggung jawabPuskesmas yang merujuk (PP), sedangkan biaya transportasipemulangan pasien dari RS serta rujukan dari Rumah Sakit keRumah Sakit lainnya tidak tertampung dalam program ini danmenjadi tanggungjawab pemerintah daerah tempat asal pasien.
RS melakukan penyiapan pelaksanaanpenyiapan hardware (komputer grouper,jumlahnya), penyiapan software danpenyiapan brainware (SDM)
INA-DRG meliputientry, kecukupanaktivasinya, serta
Pemberlakuan INA-DRG meliputi berbagai aspek yakni;penyiapan software dan aktivasinya, administrasi klaim danproses verifikasi. Agar dapat berjalan dengan baik; dokter harusmenuliskan diagnose menurut ICD-IO dan at au ICD-9 CM,melaksanakan pelayanan sesuai dengan clinical pathway danmenggunakan sumber daya yang paling efisien.
Bagi sarana pelayanan kesehatan penerima rujukan, wajibmemberikan jawaban at as pelayanan rujukan (Rujukan Balik) kesarana pelayanan kesehatan yang merujuk disertai keterangantindak lanjut yang harus dilakukan
D. PEMBERIPELAYANANKESEHATAN(PPK)Dipertimbangkan untuk dibuat PKS yang lebih sederhanajPKS padatingkat atas atau hanya untuk PPKswasta saja?1. Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam program
Jamkesmas 2009, adalah PPK yang sebelumnya telah mempunyaiPerjanjian Kerja Sarna (PKS)dan tidak mengakhirinya PKS serta PPK
15
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
19/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
baru lainnya sepanjang bersedia memenuhi kriteria dan persyaratanyang telah ditetapkan.
2. Jaringan PPK program Jamkesmas sebagaimana dimaksud butir (1)dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota setempatberdasarkan kebutuhan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selakuTim Pengelola Jamkesmas Kab/Kota membuat perjanjiankerjasama (PKS)dengan PPK setempat yang diketahui Kepala DinasKesehatan Propinsi meliputi berbagai aspek pengaturannya.
3. PPK baru yang berkeinginan bekerjasama dalam programJamkesmas, mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kab/Kotasetempat disertai dokumen lengkap terdiri dari :a. profil PPKb. perizinan PPK pemohon (ijin tetap atau ijin operasional
sementara)c. dan penetapan kelas RS (kelas A, B, C, atau D) dari Ditjen Bina
Pelayanan Medik Depkes RI ( Khusus untuk Balai BalaiKesehatan tidak memerlukan penetapan kelas)
d. Pernyataan bersedia mengikuti ketentuan dalam programJ amkesmas sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaanprogram Jamkesmas.
4. Berdasarkan dokumen tersebut maka dinkes kab /kota setempatmemberikan penilaian terhadap PPK pemohon, apabila telahmemenuhi persyaratan diatas, maka dilakukan PKS an tara KadinkesKabupaterr/Kota dan PPK, diketahui oleh Dinas Kesehatan Propinsi.(contoh PKSdapat diakses di www.jpkm-online.net)
5. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota mendaftarkan PPKpemohonkepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat, dan seterusnya diterbitkanSK Tim Pengelola Pusat sehingga PPK tersebut resmi masuk dalamjaringan PPKJamkesmas.
Lampiran 3 :Point 1 :Lampiran Formularium obat (sebagai acuan)Point 2 :Jenis pelayanan dan tindakan dan BMHP yang belum termasukdalam Paket INA-DRG yang masih dapat diklaimkan terpisah.Point 3 :Lampiran SK Dirjen mengenai diganosa di UGD
16
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
20/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BABVTATA LAKSANA PENDANAAN
A. KETENTUAN UMUM1. Pendanaan Program JAMKESMAS merupakan belanja bantuan
sosial.2. Pembayaran kepada rumah sakitjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM
diperhitungkan berdasarkan tarif paket INA-DRG3. Pembayaran ke PPKdisalurkan langsung dari kas Negara melalui PT
POS kepada puskesmas dan KPPN melalui BANK ke RumahSakitjBBKPMjBKMMj BKPMjBP4jBKIM
4. Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun.B. SUMBER DAN ALOKASI DANA
Sumber Dana berasal dari APBNsektor Kesehatan Tahun Anggaran 2009dan APBD. Pemerintah daerah berkontribusi dalam menunjang danmelengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangatmiskin, miskin dan tidak mampu di daerah masing-masing meliputiantara lain :1. Masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu yang tidak
masuk dalam pertanggungan kepesertaan Jaminan KesehatanMasyarakat (JAMKESMAS).
2. Selisih harga diluar tarif paket INA-DRG, penyediaan darah, alatkesehatan khusus dan obat.
3. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien maskin dari RSKabupatenj Kota ke RS yang dirujuk. Sedangkan biaya transportasirujukkan dari puskesmas ke RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIMditanggung oleh biaya operasional Puskesmas.
4. Penanggungan biaya transportasi pendamping pasien rujukan.5. Akomodasi Pendamping pasien rawat inap.6. Menanggulangi kekurangan dana operasional Puskesmas.7. Biaya lain-lain sesuai dengan spesifik daerah (misalnya biaya
pemakaman jenazah, kremasi, dll]Dana program dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelayanankesehatan dan manajemen operasional program JAMKESMAS denganrincian sebagai beriku t :1. Dana Pelayanan Kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan
tidak mampu di:a. Puskesmas dan jaringannya,b. Rumah Sakit,c. Rumah Sakit Khususd. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM),
17
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
21/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
e. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM),f. Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM),g. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4),h. Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM)
2. Dana manajemen operasional:a. TP Jamkesmas di Pusat,b. Propinsi danc. KabjKotaDana manajemen operasional tersebut digunakan untuk:a. Administrasi kepesertaan,b. Koordinasi Pelaksanaan dan Pembinaan program,c. Advokasi, Sosialisasi,d. Rekruitmen dan Pelatihan,e. Monitoring dan Evaluasi KabupatenjKota, Propinsi dan Pusat,f. Kajian dan survey,g. Pembayaran honor, investasi dan operasional,h. Perencanaan dan pengembangan program,i. Sistem Informasi Manajemen (SIM)Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS).c. PENYALURAN DANA KE PPK
1. PUSKESMASDana untuk Pelayanan Kesehatan masyarakat sangat miskin, miskindan tidak mampu di Puskesmas dan jaringannya disalurkanlangsung dari Departemen Kesehatan (cq Ditjen Bina KesehatanMasyarakat) ke Puskesmas melalui pihak PT Pos Indonesia.Penyaluran dana ke Puskesmas berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten j Kota yang mencan tumkan namadan alokasi Puskesmas penerima dana yang akan dikirimkan secarabertahap.
2. RUMAHSAKITjBKMM jBBKPM jBKPM jBP4 jBKIMDana untuk Pelayanan Kesehatan masyarakat sangat miskin, miskindan tidak mampu di Rumah SakitjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIM disalurkan langsung dari DepartemenKesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening Bank RumahSakitjBKMMjBBKPMjBKPMj BP4jBKIM. Pada tahap pertamadiluncurkan dana awal sebesar 4 (empat) bulan dana pelayanankesehatan yang diperhitungkan berdasarkan jumlah pemanfaatandana rata-rata perbulan tahun sebelumnya. Luncuran dana tahapselanjutnya akan diperhitungkan berdasarkan laporanpertanggungjawaban pemanfaatan dana luncuran sebelumnya.Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana luncuran pada akhirtahun anggaran akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yangberlaku.
18
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
22/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
D. PENCAIRAN DAN PEMANFAATANPELAYANAN KESEHATAN
DANA DI PEMBERI
1. PUSKESMASa. Puskesmas membuat Plan Of Action (POA)yang telah dibahas
dan disepakati sebelumnya pada forum lokakarya miniPuskesmas.
b. Setiap pengambilan dana dari rekening Puskesmas harusmendapat persetujuan dari Kepala Dinas KesehatanKabupaterr/Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan POAyang telah disusun sebagaimana butir a.
c. Dana yang diterima Puskesmas, dimanfaatkan untukmembiayai:1) Dana pelayanan kesehatan dasar yang meliputi:
a) Biaya pelayanan dalam dan luar gedungb) Biayajasa pelayanan kesehatanc) Biaya transportasi petugasd) Biaya rawat inape) Biaya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal
di Puskesmas PONEDf ) Biaya jasa pelayanan dokter spesialis dan penggunaan
peralatan penunjang spesialistikg) Biaya transport dan petugas kesehatan pendamping
untuk rujukan2) Dana pertolongan persalinan:
a) Biaya pertolongan persalinan normalb) Biaya pelayanan nifas
Pengelolaan dan pemanfaatannya secara rinci at as danapelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya diatur dalamKeputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat NomorHK.03.05/BI.3/2036/2007 Tentang Petunjuk Teknis PelayananKesehatan Dasar dan Pertolongan Persalinan Program JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas danjaringannya Tahun 2007
Biaya jasa pelayanan kesehatan mengacu pada Perda Tarif.Apabila dalam Perda Tarif tersebut tidak mengatur tentangjasa pelayanan kesehatan dapat dibuatkan Surat KeputusanBupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala DinasKesehatan Kabupaten/ Kota
19
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
23/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
2. RUMAH SAKIT /BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM
Rumah Sakit/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dapat langsungmencairkan dana luncuran tersebut dan dipertanggungjawabkandengan menggunakan software INA-DRG yang selanjutnya akandilengkapi dengan penambahan 4 (empat) variabel (nama pasien, noSKP, nama dokter pemeriksa, tanda tangan komite medik untukkasus severity level 3), selanjutnya di verifikasi dan ditanda tanganioleh verifikator independen.Rumah sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhandan ketentuan masing-masing, an tara lain jasa medis/jasapelayanan, jasa saran a, pemenuhan kebutuhan bahan medis habispakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan administrasipendukung lainnya. Khusus untuk belanja investasi misalnya untukrehabilitasi atau pembangunan dan perluasan gedung, harusmendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi RumahSakit Daerah dan persetujuan dari Ditjen Bina Yanmed untukRumah Sakit Vertikal.Khusus untuk jasa medis/jasa pelayanan ditetapkan direktur rumahsakit setinggi tingginya 44% dari total dana yang sudahdipertanggungj awabkan.
Berdasarkan Jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan tahun2009, maka rumah sakit melakukan klaim denganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut;1. Untuk berbagai jenis pelayanan (tindakan, pelayanan obat,
penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayananlainnya, tidak termasuk pelayanan haemodialisa) diklaimkansecara terpadu oleh Rumah Sakit sehingga biaya diklaimkandan diperhitungkan menjadi satu kesatuan.
2. Dalam format klaim wajib dicantumkan diagnosa sebagaipembelajaran awal penerapan INA-DRG
3. Perlu diperhatikan untuk kasus security level 3,kasus/tindakan yang jumlahnya banyak dan kasuskatastropik wajib diadakan penelusuran oleh verifikator.
20
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
24/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
E. PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMBERIPELAYANAN KESEHATAN
1. PUSKESMASPembayaran ke Puskesmas dan jaringannya harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukan verifikasi pelayanan oleh Tim PengelolaJAMKESMAS KabupatenjKota. Verifikasi tersebut meliputi: RJTP(jumlah kunjungan dan rujukan), RITP, Persalinan, TransportasiRujukan, Pelayanan Spesialistik.
2. RUMAHSAKITjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIMProsedur pembayaran pelayanan kesehatan di Rumah SakitjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIM dilakukan secara bertahap. Tahapanpembayaran pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit adalah sebagaiberikut:a. Pembayaran Dana luncuran Pertama (awal) tahun 2009
1) Departemen Kesehatan mengucurkan dana awal padabulan Februari 2009 ke rekeningRSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM. Besarnya jumlahdana yang dibayarkan dipehitungkan berdasarkan rata-ratapembayaran per bulan di Rumah Sakit pada tahunsebelumnya. Dana luncuran tersebut langsung disalurkandari Departemen Kesehatan melalui KPPN Pusat keRekening RSj BKMM BBKPM BKPM BP4 j BKIM.
2) RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM dapat langsungmengambil dan menggunakan dana tersebut untukpelayanan kesehatan peserta.
3) Pertanggung jawaban dana awal tersebut berupa klaimpelayanan RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM untukpelayanan tahun 2009 yang besarannya sesuai Tarif PaketINA-DRG
4) Laporan pertanggungjawaban dana awal tersebut langsungdikirim ke Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat, denganmenggunakan sofware INA-DRG yang selanjutnya akandilengkapi dengan 4 (empat) variable yaitu nama pasien,nomor SKP, nama doker pemeriksa dan tanda tangankomite medik (untuk kasus yang masuk severity level 3).
5) Dana luncuran berikutnya dapat disalurkan bila danaluncuran awal telah dipertanggungjawabkan.
6) Penerimaan klaim bagi RS Daerah, pertanggungjawaban,pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan padamekanisme Daerah. Khusus untuk RS VertikaljBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIM dan rumah sakit swastadisesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
7) Rumah Sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuaikebutuhan dan ketentuan masing-masing
21
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
25/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM an tara lain: jasamedikjpelayanan, jasa saran a, pemenuhan kebutuhanbahan medis habis pakai, dana operasional, pemeliharaan,obat, darah dan kebutuhan administrasi pendukunglainnya. Khusus untuk belanja investasi untuk RumahSakit daerah harus mendapat persetujuan Kepala DinasKesehatan Propinsi dan untuk Rumah Sakit Vertikalpersetujuan dari Dirjen Bina Yanmed. (duplikasi dengan DNo 2)
8) Seluruh berkas dokumen pertanggung jawaban disimpanoleh RS, dan akan diaudit kemudian oleh Aparat PengawasFungsional (APF).
9) RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIM mengirimkanlaporan realisasi klaim kepada Tim Pengelola JAMKESMASKabupaten j Kota.
10) Tim Pengelola JAMKESMAS KabupatenjKota melakukanrekapitulasi realisasi klaim dan mengirimkan ke TimPengelola Propinsi
11) Tim Pengelola JAMKESMAS Propinsi melakukanrekapitulasi realisasi klaim dan mengirimkan ke TimPengelola JAMKESMASPusat
BAGAN ALUR PENYALURAN DANA AWAL
SPMTIM PENGELOLAJAMKESMAS PUSAT
. .
KPPN PENGUJItPK (SPP)
SP2D J ,BankKPPN
-Pertanggungjawabankeuangan
REK. BANK RS
22
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
26/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
b. Pembayaran Dana Luncuran selanjutnyaPembayaran melalui dana luncuran selanjutnya akan dilakukandengan memperhitungkan laporan pertanggungjawabanpemanfaatan dana luncuran sebelumnya.Pelaksanaan verifikasi mengacu pada paket tarif INA-DRG,dengan demikian pembayaran dilakukan berdasarkanpertanggungjawaban yang di verifikasi.1) Rumah SakitjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM
mengaj ukan pertanggungj awaban (setiap minggu) ,sedangkan verifikasinya dilakukan setiap hari oleh tenagaverifikasi
2) Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi dikirimkan keTim Pengelola JAMKESMAS Pusat yang ditanda tanganidirektur Rumah Sakit dan diketahui oleh pelaksanaVerifikasi
3) Terhadap pertanggungjawaban tersebut dilakukan telaahdan otorisasi oleh Tim Pengelola Pusat.
4) Dasar pertanggungjawaban dana mengacu pada paket tarifINA-DRG dengan menambahkan nama pasien, no. SKP,serta nama dokter, TANDATANGAN, yang memeriksa ataumelakukan tindakan.
Apabila terjadi Kekurangan atau kelebihan dana luncuran padaakhir tahun anggaran akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuanyang berlaku.
Pemanfaatan/pengelolaan keuangan di PPK disesuaikan denganketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
23
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
27/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BAGAN ALUR PENYALURAN DANABERDASARKAN KLAIM RUMAH SAKIT
SPMKPPN ""'- TIM PENGELOLAJAMKESMAS PUSAT
I~ ~
I
Bank IIIKPPN IIIIII______________________ J
R_K.BANK RSi KlaimRS
Verifikasi Adm KlaimOleh Pelaks.Verifikator
F. VERIFIKASIVerifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK. Verifikasi diPuskesmas dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas KabjKota.Verifikasi di RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM dilakukan oleh tenagapelaksana verifikasi independen. Standar pelaksanaan verifikasi dipuskesmas dan RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM diatur lebih lanjutdalam petunjuk teknis verifikasi klaim Jamkesmas.Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat meliputi:a. verifikasi administrasi kepesertaan meliputi; kartu peserta, no SKP,
surat rujukanb. administrasi pelayanan meliputi; nama pasien, no SKP, nama dokter
pemeriksa, tanda tangan komite medik (pada kasus yang masukdalam Severity Level 3)
c. administrasi keuangan meliputi; bukti pembayaran tarif paket INA-DRGdilampiri dengan form la (rawatjalan) dan 2a (rawat inap).
Tenaga Pelaksana Verifikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari diRSjBKMMj BBKPMjBKPMjBP4jBKIM berada di bawah pembinaankoordinasi Tim Pengelola JAMKESMASKabupatenj Kota.Tenaga pelaksana verifikasi diangkat oleh Kepala Dinas KesehatanPropinsi atas nama Menteri Kesehatan dengan tugas melaksanakanpenilaian pertanggung jawaban keuangan pelayanan yang diajukan PPK,
24
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
28/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
dengan mengaeu kepada norma penilaian klaim sesuai dengankewenangan, hak dan tanggung jawabnya. (Penjelasan ini harusnya ada diOM).PROSES VERIFIKASIProses verifikasi dalam pelaksanaan JAMKESMAS,meliputi:1. Pemeriksaan kebenaran dokumen identitas peserta program Jaminan
Kesehatan Masyarakat oleh PT. Askes.2. Pemeriksaan Surat Rujukan dari PPK dan Penerbitan SKP (Surat
Keabsahan Peserta) oleh PTAskes.3. Memastikan dikeluarkannya rekapitulasi pengajuan klaim oleh
petugas RS sesuai dengan format yang ditentukan.4. Pemeriksaan kebenaran penulisan paketjdiagnosa, prosedur, No.
Kode.5. Pemeriksaan kebenaran besaran tarif sesuai paketjdiagnosa,
prosedur, No. Kode.6. Rekapitulasi pertanggung jawaban keuangan (form lc, 2e dan 3)
yang sudah di tanda tangani oleh DirekturRSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM dan Verifikator Independendikirim ke TIMPengelola JAMKESMASPusat.
7. Mengirim laporan rekapitulasi dan realisasi pembayaran RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIM ke Tim Pengelola Pusat, Propinsi,KabupatenjKota sesuai form terlampir.
25
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
29/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BABVIPENGORGANISASIAN
Pengorganisasian dalam penyelenggaraan JAMKESMAS terdiri dari TimPengelola dan Tim Koordinasi JAMKESMAS di Pusat, Propinsi danKabupaten j Kota, pelaksana verifikasi di PPK dan PT. Askes (Persero). TimPengelola Jamkesmas bersifat Internal lintas program DepartemenKesehatan sedangkan Tim koordinasi bersifat lintas Departemen.A. TIM PENGELOLA JAMKESMAS
Tim Pengelola JAMKESMAS melaksanakan pengelolaan jaminankesehatan bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampumeliputi kegiatan -kegiatan manaj emen kepesertaan, pelayanan,keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasiserta telaah hasil verifikasi. Tim Pengelola JAMKESMAS bersifatinternal lintas program di Departemen KesehatanjPusat dan DinasKesehatan Propinsi j Kabupaten j Kota.1. TIMPENGELOLAJAMKESMASPUSAT
Menteri Kesehatan membentuk Tim Pengelola ProgramJamkesmas Pusat terdiri dari Pelindung, Pengarah, Pelaksanadan Sekretariat.Pelindung Menteri Kesehatan sedangkan pengarah terdiri daripejabat eselon I dibawah koordinasi Sekretaris JenderalDepartemen Kesehatan. Koordinator Tim Pengarah dapatmengangkat penasehat teknis operasional program.Pelaksana terdiri dari Ketua, Ketua harian, Sekretaris danAnggota yang merupakan Pejabat Eselon I, II dan III terkait diDepartemen Kesehatan. Sekretariat terdiri dari Ketua danBidang-bidang yang meliputi bidang Kepesertaan, Pelayanan,Keuangan, Verifikasi, Administrasi dan Kesekretariatan.
Struktur Organisasi Tim Pengelola Jamkesmas PusatPelindung : Menteri KesehatanPengarahKordinator Sekretaris J enderal
Seluruh Pejabat Eselon I di lingkunganDepkes
Anggota
PelaksanaKet:ua Umum SAM bidang Pembiayaan
Pemberdayaan Masyarakatdan
26
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
30/47
Ket:uaPeZaksana Harian
Sekretaris
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Kepala Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan (PPJK)Kabid Kepesertaan PPJK
Kordinator Bidang Adm&Kesekretariatan: Kabag Tata Usaha PPJKTerdiri dari :Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang SDM dan BidangSistem Informasi dan Pelaporan, Bidang Hukum dan Organisasi.Kordinator BidangKepesertaanTerdiri dari :Koordinator BidangPeZayananTerdiri dariKoordinatorBidang KeuanganTerdiri dariKoordinatorBidang VerifikasiTerdiri dariTugas Umum:
Kasubbid kelompok informal PPJK
Kabid Pemeliharaan Kesehatan PPJK
Kabid Pembiayaan PPJK
a. Penetapan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaanprogram J aminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
b. Menyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan sesuaidengan dengan kebijakan teknis dan operasioanl yang telahditetapkan
c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran,penataan saran a pelayanan kesehatan (pemberi pelayanankesehatan)
d. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkaitdalam rangka evaluasi penyelenggaraan program
e. Melakukan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasipembayaran klaim.f. Melakukan pembinaan, pengawasan dalam menyusun
laporan pelaksanaanTugas Rinci: lihat SKTP Jamkesmas Pusat
27
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
31/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Tugas Pokok dan Fungsi:a. Pelindung:
Menetapkan kebijakan dan regulasi penyelenggaraanprogram J aminan Kesehatan Masyarakat secara Nasional
b. Koordinator Pengarah:Memberikan arahan atas kebijakan dan regulasi ygtelah ditetapkan kedalam penetapan kebijakan teknisdan operasionalMengkoordinasikan berbagai kebijakan teknisdimasing-masing unit dalam rangka mendorongpencapaian tujuan penyelenggaraan jamkesmas
c. Anggota Pengarah:Memberikan arahan kebijakan teknis program dibidangnyayang terkait dengan pencapaian tujuan program jamkesmas
d. Ketua Umum Pelaksana:e. Ketua Pelaksanan Harian:f. Sekretaris:
2. TIM PENGELOLA JAMKESMAS PROPINSIKepala Dinas Kesehatan Propinsi membentuk Tim PengelolaJAMKESMASPropinsiterdiri dari 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat olehKepala Dinas Kesehatan Propinsi; 1 (satu) orang koordinatoroperasional orang dijabat oleh seorang kasubdirr/kasudit yangmembidangi pembiayaarr/jaminanan kesehatan; 2 (dua) orangstaf kordinator yaitu 1(satu) orang staf koordinator yangmembidangi kepesertaan & pelayanan, dan 1 (satu) orang stafkoordinator bidang Administrasi &Keuangan.Tupoksi Tim Pengelola Propinsi :a. Penanggung J awab
1) Bertanggung Jawab mengelola manajemenpenyelenggaraan Jamkesmas secara keseluruhandiwilayah kerjanya.
2) Melakukan Rekruitment dan menyampaikan usulanpengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenagaverifikator independent yang bekerja di seluruh PPKyang berada di propinsinya .3) Melakukan pembinaan dan pengawasan danpengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkaitdalam penyelengaraan Jamkesmas diwilayah kerjanya
4) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan timkoordinasi sesuai kebutuhan dalam rangkareview,evaluasi,dan penyelesaian masalah lintas sektor
28
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
32/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
yang terkait dengan penyelenggaraan jamkesmas dipropinsi.
b . Koordinator1) Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan,
pelayanan dan administrasi keuangan dalampenyelenggaraan jamkesmas di propinsi
2) Bertindak atas nama Menteri Kesehatan untukMengangkat dan memberhentikan dan memutasikanVerifikator Independent yang akan bekerja di PPKsesuai usulan Dinas Kesehatan Kabupaterr/Kotaselaku Tim Pengelola Kabupaten / Kota
3) Melakukan analisis aspek kendali biaya, dan kendalimutu
4) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semauapelaksanaan tugas penyelenggaraan jamkesmaskepada Menteri Kesehatan
c. Staf Koordinator Bidang Kepesertaan & Pelayanan1) Melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencaku p
pencatatan dan updating data kepesertaan diwilayahkerjannya.
2) Menangani penyelesaian keluhan yang belum dapatdipecahkan di PPK
3) Menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di PPK( baik yankesdas maupun yankes tingkat lanjut)
4) Membantu koordinator dalam memfasilitasi PPK , yangmeliputi ; penyiapan rekomendasi berdasarkan hasilpenilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkatlanjut yang baru
5) Memonitor pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS)antara Dinkes Kabupaten / kota dengan PPK yangmenyelenggaraan jamkesmas diwilayah kerjanya
6) Menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan (yangmeliputi yankesdas dan yankes tk lanjut di tingkatpropinsi
7) Menangani penanganan keluhan yang menyangkutpelayanan di PPK
d. Staf Koordinator Bidang Administrasi & Keuangan1) Melakukan Rekapitulasi laporan pertangungjawaban
dana penyelenggaraan J amkesmas di PPK2) Melakukan Rekapitulasi laporan penyelenggaraanJamkesmas di seluruh Kabupaten yang meliputi :
Laporan Kepesertaan, laporan pelayanan kesehatandan keuangan
3) Membantu koordinator dalam pembinaaan danpengawasan pelaksanaan kegiatan verifikatorindenpenden di daerahnya
29
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
33/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
4) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadapinventaris barang yang telah diserahkan Depkes untukmenunjang pelaksanaan jamkesmas didaerahnya
3. TIM PENGELOLAJAMKESMAS KABUPATEN/KOTAKepala Dinas Kesehatan Kabupaterr/Kota membentuk TimPengelola JAMKESMASKabupaterr/Kota.Tim Pengelola JAMKESMASKabupaterr/Kota terdiri dari 1 (satu)orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala DinasKesehatan Kabupaterr/Kota; 1 (satu) orang koordinatoroperasional orang dijabat oleh salah seorang kasubdirr/kasudityang membidangi pembiayaarr/jaminanan kesehatan; 3 (tiga)orang staf kordinator yang membidangi kepesertaan, pelayanan,Administrasi &Keuangan.
Tupoksi Tim Pengelola Kabupaten/Kota:a. Penanggung J awab
1) Bertanggung Jawab mengelola manajemenpenyelenggaraan Jamkesmas secara keseluruhandiwilayah kerjanya.
2) Melakukan Rekruitment dan menyampaikan usulanpengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tenagaverifikator independent yang bekerja di seluruh PPKyang berada di kabu paten / Kota.
3) Melakukan pembinaan dan pengawasan danpengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkaitdalam penyelengaraan Jamkesmas diwilayah kerjanya(termasuk pada saran a yankes dasar di puskesmasdan jaringanya dan PPKLanjutan)
4) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan timkoordinasi sesuai kebutuhan dalam rangkareview,evaluasi,dan penyelesaian masalah lintas sektoryang terkait dengan penyelenggaraan jamkesmas dikab /kota
b . Koordinator1) Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan,
pelayanan dan administrasi keuangan dalampenyelenggaraan jamkesmas di kab /kota
2) Membentuk tim rekruitmen tenaga verifikatorindependent serta melakukan pembinaan, pengawasandan pengendalian dan mobilisasi tenaga verifikator diPPKlanjutan.
3) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semauapelaksanaan tugas penyelenggaraan jamkesmas
30
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
34/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas KesehatanPropinsi setempat.
c. Staf Koordinator Bidang Kepesertaan1) Melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencaku p
pencatatan dan updating data kepesertaan diwilayahkerjannya.
2) Menangani penyelesaian keluhan yang belum dapatdipecahkan di PPK
3) Menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di PPK( baik yankesdas maupun yankes tingkat lanjut)
d. Staf Koordinator Bidang Pelayanan1) Membantu koordinator dalam memfasilitasi PPK , yang
meliputi ; penyiapan rekomendasi berdasarkan hasilpenilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkatlanjut yang baru
2) Menyiapkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPKyang menyelenggaraan jamkesmas di wilayah kerjanya.
3) Menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan (yangmeliputi yankesdas dan yankes tingkat lanjut
4) Menangani penanganan keluhan yang menyangkutpelayanan di PPK
e. Staf Koordinator Bidang Administrasi & Keuangan1) Melakukan Rekapitulasi laporan pertangungjawaban
dana penyelenggaraan Jamkesmas di PPK2) Melakukan Rekapitulasi laporan penyelenggaraan
Jamkesmas di Tk Kabupaten yang meliputi : LaporanKepesertaan, laporan pelayanan kesehatan dankeuangan
3) Membantu koordinator dalam pembinaaan danpengawasan pelaksanaan kegiatan verifikatorindenpenden di daerahnya
4) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadapinventaris barang yang telah diserahkan Depkes untukmenunjang pelaksanaan jamkesmas didaerahnya
B. TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESMASTim Koordinasi Program Jamkesmas melaksanakan koordinasipenyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin yangmelibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagaikegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendaliandan lain-lain.
31
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
35/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
1. TIM KOORDINASI JAMKESMAS PUSATMenteri Kesehatan membentuk Tim koordinasi JAMKESMASPusat terdiri dari Pelindung, Ketua dan Anggota sertaSekretariat. Tim koordinasi bersifat lintas sektor terkait, diketuaioleh Sekretaris Utama Kementrian Kordinasi KesejahteraanRakyat dengan anggota terdiri dari Pejabat Eselon I Departementerkait dan unsur lainnya.Tugas Tim:a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasiProgram Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)b. Melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka evaluasi
kebijakan program sesuai kebutuhanc. Melakukan pembinaan, pengawasan dan Evaluasi program.d. Mengindentifikasi permasalahan lintas program dan lintas
sektor serta menyampaiakan usulan penyelesaian kepadaTim Pengelola J amkesmas
Struktur Tim Koordinasi Program Jamkesmas Tingkat PusatPelindungKetuaAnggota
Menteri KesehatanSekretaris Utama Menteri Koordinator KesraSekretaris J enderal Departemen KesehatanSekretaris J enderal Departemen Dalam NegeriSekretaris J enderal Departemen SosialDeputi Bidang Sumber Daya Manusia, BappenasDirektur Anggaran I, DJA, Departemen Keuangan.Sesditjen Perbendaharaan Negara, DepKeu.Ketua Komisi yg membidang kes IXDPR RIDirjen BinkesmasDirjen Bina YanmedikDirjen Bina YanfarDirut PT. Askes (Persero)Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanAsosiasi PPK
2. TIM KOORDINASI PROPINSIGubernur membentuk Tim Koordinasi Program JAMKESMASTingkat Propinsi terdiri dari Pelindung, Ketua dan Anggota sertaSekretariat. Tim koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalampelaksanaan progran JAMKESMAS, diketuai oleh SekretarisDaerah Propinsi dengan anggota terdiri dari Pejabat terkait.Tugas:a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi
program Jaminan Kesehatan Masyarakat ditingkat Propinsidengan tetap mengacu pada kebijakan pusat
32
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
36/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
b. Melakukan pembinaan dan pengendalian programJ amkesmas di propinsi.
c. Melaksanakan pertemuan dalam rangka reviewj evaluasisesuai kebutuhan
d. Menyelesaikan permasalahan jamkesmas yang menyangkutlintas sektor di tingkat propinsi
Struktur Tim Koordinasi JAMKESMAS Tingkat PropinsiPelindungKetuaAnggota
SekretariatKetua
StafSekretariat
GubernurSekretaris DaerahKadinkes PropinsiAsisten KesraDirektur Rumah SakitKetua Komisi DPRDyang membidangi KesehatanKepala PT. Askes (Persero) Regionalj Cabang
KasubdinjKabid yang bertanggung jawab padaprogram Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan2 orang
3. TIMKOORDINASI KABUPATEN/KOTABupatij Walikota membentuk Tim Koordinasi JAMKESMASTingkat Kabupaten j Kota terdiri dari Pelindung, ketua danAnggota serta Sekretariat. Tim koorsinasi bersifat lintas sektorterkait dalam pelaksanaan progran JAMKESMAS, diketuai olehSekretaris Daerah Kabupaten atau kota dengan anggota terdiridari Pejabat terkait.Tugas:a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi
Program JAMKESMASTingkat KabupatenjKotab. Melakukan pembinaan dan pengendalian Program
JAMKESMASTingkat KabupatenjKota.c. Melaksanakan pertemuan reviewj evaluasi secara berkala
sesuai kebutuhand. Menyelesaikan permasalahan jamkesmas yang menyangkut
lintas sektor di tingkat kabu paten j kotaStruktur Tim Koordinasi Program Jamkesmas TingkatKabupaten/ KotaPelindungKetuaAnggota
Bupatij WalikotaSekretaris DaerahKadinkes Kabupaten j Kota
33
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
37/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Asisten KesraDirektur Rumah SakitKetua Komisi DPRDyang membidangi KesehatanKepala PTAskes (Persero) Cabangj AAM
SekretariatKetua Kasubdinjkabid yang bertanggung jawab
program Pembiayaan dan Jaminan KesehatanStafSekretariat 2 orang
c. PELAKSANA VERIFIKASI DI KABUPATEN/KOTATenaga pelaksana verifikasi yang ikatan kerjanya berakhir 31Desember 2008 dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahunsampai dengan 31 Desember 2009, bila dinilai mempunyai kinerjayang baik oleh Tim Pengelola Kabupaten j Kota.Untuk menggan tikan tenaga pelaksana verifikasi yangmengundurkan diri, dapat diganti dengan tenaga baru melalui prosesrekrutmen yang sarna sesuai SK.Menkes No.274j2008 tentangPedoman Rekru tmen Verifikator.Tugas:1) Melaksanakan verifikasi adminsitrasi kepesertaan2) Melaksanakan verifikasi adminsitrasi pelayanan3) Melaksanakan verifikasi adminsitrasi keuanganFungsi:1) Memastikan kebenaran dokumen identitas peserta program
Jamkesmas2) Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK3) Memastikan dikeluarkannya Surat Keabsahan Peserta (SKP)4) Memastikan dikeluarkannya rekap pertanggung jawaban
keuangan oleh petugas RS sesuai dengan format paket yangditetapkan.
5) Memastikan kebenaran penulisan paketjdiagnosa, prosedur, No.Kode
6) Memastikan kebenaran besar tarif sesuai paketjdiagnosa,prosedur, No. Kode
7) Memastikan formulir laporan keuangan di setujui pimpinnanPPK
8) Mengirim rekapitulasi laporan keuangan yang di tanda tanganioleh Direktur RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4jBKIM ke Depkes,tembusan Tim Pengelola KabupatenjKota
9) Membuat laporan rekapitulasi laporan keuangan dan realisasipembayaran pelayanan RSjBKMMjBBKPMjBKPMjBP4 jBKIMke Tim Pengelola Pusat, Propinsi, KabupatenjKota
34
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
38/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
D. PT. ASKES (PERSERO)PT. Askes (Persero) atas penugasan Menteri Kesehatan,melaksanakan tugas-tugas manajemen kespesertaan didukungdengan jaringan kantor yang terdiri atas :1) PTAskes (Persero) Pusat2) PTAskes (Persero) Regional3) PTAskes (Persero) Cabang dan Area Asisten Manajer (AAM)Tugas:1) Advokasi Kepada Kabj Kota
a) Melakukan advokasi di 104 KabjKota yang menetapkanmasyarakat miskin dengan Keputusan BupatijWalikotabelum sesuai dengan kuota Jamkesmas yang ditetapkanoleh Menteri Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali
b) Melakukan advokasi di 161 KabjKota yang belummenetapkan gepeng, anak terlantar dan masyarakat miskintanpa identitas dengan Keputusan BupatijWalikotasebanyak 1 (satu) kali
c) Bila ada kabu paten j Kota yang menetapkan masyarakatmiskin belum sesuai dengan kuota dan belum menetapkangepeng, anak terlantar dan masyarakat miskin tanpaidentitas maka advokasi dilakukan sebanyak cukup 1 kali
2) Penerbitan Sampai Dengan Pendistribusian Kartu KepadaPesertaa) Pemanfaatan blanko kartu yang belum digunakanb) Pencetakan blanko kartu (kebutuhan dikurangi sisa blanko
tahun 2008)c) Entry data dan penerbitan kartud) Pendistribusian kartu
3) Pembentukan & Pemeliharaan Database Kepesertaana) Pembentukan database (mutasijupdating) pada kabjkota
yang beru bah data basenya.b) Penyampaian database ke Dinkes KabjKotajProp dan PPK
pada kab j kota yang melakukan peru bahan data basePembentukan database (mutasijupdating) pada kabjkotayang beru bah database nya.
c) Penyampaian database ke Dinkes KabjKotajProp dan PPKpada kab j kota yang melakukan peru bahan data base
4) Verifikasi Kepesertaan (Penerbitan SKP)a) Penambahan tenaga verifikasi kepesertaan (penerbitan SKP)
bagi PPKyang baru (sesuai kebutuhan)b) Penambahan alat pengolah data
35
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
39/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
c) Peningkatan capacity building/ diklat pegawai5) Penanganan Keluhan
a) Penyediaan alat tulis kantorb) Penanganan keluhan
6) Pelaporan Dan Analisis Laporana) Penyusunan laporan + analisis laporan oleh KC, KRdan KPb) Pengiriman laporan dari Kantor Cabang PT. Askes (Persero)ke Dinas Kesehatan Kabupaten / Kotac) Pengiriman laporan dari Kantor Regional PT.Askes (Persero)
ke Dinas Kesehatan Provinsid) Pengiriman laporan dari Kantor Pusat (PT.Askes (Persero)
Ke Departemen Kesehatan7) Penunjang
a) Administrasi dan Umumb) Revisi Penyusunan & distribusi petunjuk teknis internal
Askesc) Monitoring & Bimbingan Teknisd) Evaluasi Nasional, Kantor Regional PT. Askes (Persero) dan
Kantor Cabang PT. Askes (Persero)E. PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH
Pengembangan program jaminan kesehatan di daerah (jamkesda]dapat dilakukan dalam upaya menuju pencapaian kepesertaansemesta ( universal coverage) sebagaimana amanat Undang-undangno 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN).Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan diluar quotasasaran yang sudah tercakup dalam program JAMKESMAS (Nasional)Pemerintah daerah Propinsiykabupaten 'kota yang memilikikemampuan sumber daya memadai dapat saja mengelola danmengembangkan program Jamkesda di daerahnya masing-masing.Untuk meningkatkan effisiensi dan effektivitas program jamkesdayang dilakukan harus memenuhi prinsip pelaksanaan asuransisosial, yaitu :a) Tidak bersifat komersial (nirlaba)b) Pelayanan bersifat komprehensifc) Portabilitas antar daerah dalam satu wilayahd) Kendali Mutu dan kendali Biayae) Transparan, Akuntabel, Effisien dan Effektive dalam rangka good
governance
36
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
40/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Selain memenuhi prinsip tersebut diatas, agar pelaksanaanyadilapangan dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan(sustainable) serta tidak menimbulkan duplikasi (anggaran, sasarandan benefit yang diterima) maka beberapa hal penting perludiperhatikan sebelum menyelenggarakan jamkesda, adalah sebagaiberikut:1) Kemampuan Sumber daya yg adekuat dan berkualitas2) Sarana dan Prasarana Pelayanan terjangkau (accessible)3) Rujukan yang terstruktur dan berjenjang4) Sistim Pencatatan dan Pelaporan yang terintegrasi dg
jamkesmas5) Harmonisasi dan sinkronisasi dengan program J amkesmasKemampuan Sumber Daya Yang Adekuat Dan BerkualitasKemampuan Sumber daya termasuk kamampuan keuangan daerahmenjadi prasyarat utama bagi daerah yang berkeinginan untukmelaksanakan program Jamkesda. Kemampuan Keuangan daerahyang memadai dapat menjamin keberlangsungan program jamkesda,sebaliknya jika kemampuan keuangan yang terbatas membuatprogram jamkesda tidak dapat berlangsung lama (unsustainable).Bila hal tersebut terjadi maka dapat dipastikan pelayanan terhadappeserta terhenti ditengah jalan , hal ini akan menimbulkanpermasalahan besar.Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional danberkualitas merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dalammenentukan keberhasilan program jamkesda. SDM yang terlatihdalam mengelolajamkesda maupun yang melaksanakan pelayanan diPPK merupakan kunci penting yang dapat menjamin pelayananjamkesda yang berkualitas. Untuk itulah persiapan yang matang danterencana sangatlah diperlukan.Pendidikan dan pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan kepadaseluruh SDMyang akan mengelola jamkesda, Baik pendidikan yangbersifat manajerial (pengelola) maupun yang bersifat teknis (PPK)pelayanan.Untuk itulah perlu dilakukan assessment kebutuhan atas kurikulumyang tepat dan relavan sangatlah menen tukan pendidikan danpelatihan yang akan dilaksanakan.Sarana dan prasaran yang terjangkau (accessible)Dukungan saran a prasarana dengan menjamin ketersediaan jaringanpelayanan yang kapabel dari pelayanan strata sampai pada stratadua, strata tiga dan seterusnya amat penting artinya untukmenjamin pelayanan yang accesible.
37
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
41/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Sistim Rujukan Yang Terstruktur Dan BerjenjangUntuk Menjamin terlaksananya pelayanan yang komprehensive,effektif dan effisien pada setiap PPK mulai dari tingkat pelayanandasar sampai kepada pelayanan rujukan spesialis sesuai kebutuhandan diagnosa maka tetap diperlukan suat Sistim rujukan yangterstruktur dan berjenjang, sebagaimana yang telah dilaksanakandalam program Jamkesmas. Sistim rujukan berjenjang sesuaidengan kompetensi dan ketersediaan sarana prasarana di setiap PPKyang melayani Jamkesda dibutuhkan untuk menyaring (filtrasi)pasien, sehingga beban kerja pada masing masing PPK terbagi ratasesuai dengan kualifikasi dan indikasi dari masing masing kasusyang akan dilayani.Sistim Pencatatan dan Pelaporan yang terin tegrasiSistim pencatatan dan pelaporan meru pakan faktor yang tak kalahpenting untuk para pengambil kebijakan di daerah, dalam memberigambaran yang utuh sejauh mana program yang telah dilaksanakantelah mencapai tujuannya. Sistim pencatatan yang baik dapatdigunakan un tuk mengetah ui trend epidemiologi dan treatmen yangdilakukan pada wilayah tersebut. sistim pelaporan dapat memberigambaran seberapa besar prograam jamkesda tersebut tepat sasaran.Apa masalah yang sering ditemukan dan bagaimana carapenangananya. Sistim pencatatan dan pelaporan yang baik akanmenjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan untukmelakukan perbaikan program jamkesda dimasa mendatang.Mengingat pentingnya sistim pencatatan dan pelaporan, baik untukprogram jamkesda di propinsiykabupaterr/kota maupun untukprogram jamkesmas terutama pencapaian universal coverage ditingkat nasional. Oleh karena itu sistim pencatatan dan pelaporanhendaknya dapat dilaksanakan secara terintegrasi.Harmonisasi dan sinkronisasi dengan program J amkesmasPenyelenggaraan jamkesda dimaksudkan sebagai perwujudan suatutanggung jawab bersama dalam rangka memberikan pelayanankesehatan kepada masyarakat dengan memperluas cakupankepesertaan diluar yang telah dikuotakan dalam program jamkesmasdalam upaya mencapai kepesertaan semesta (universal coverage)sebagaimana amanat undang undang dasar dan undang-undangnomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Karena memiliki tujuan dantanggung jawab yang sarna maka tentunya program jamkesda yangdilaksanakan oleh pemda haruslah sinkron dan berjalan harmonidengan program jamkesmas di tingkat nasional. Sinkronisasidilakukan sebagai upaya un tuk menghindari duplikasi baik dari segi
38
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
42/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
pendanaan, sasaran maupun benefit program yang diterima olehsasaran. Pelayanan esensial sesuai standard harusnya diterimasarna oleh peserta kedua program tersebut. Mekanisme pelaksanaandiatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan gap antara keduabelah pihak, sebaliknya harus saling mendukung dan berjalandengan harmonis.
39
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
43/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BAB VIIPEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM
A. INDIKATOR KEBERHASILANSebagai patokan dalam menilai keberhasilan dan pencapaian daripelaksanaan penyelenggaraan program JAMKESMAS secara nasional,diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:1. Indikator Input
Untuk indikator input yang akan dinilai yaitu:a. Tersedianya data base kepesertaan;b. Tersedianyajaringan PPK;c. Tersedianya pedoman pelaksanaan (Manlak) dan petunjuk
teknis (Juknis) penyelenggaraan Jamkesmas;d. Adanya Tim Koordinasi JAMKESMAS di tingkat
Pusat / Prop/ Kabupaten / Kota;e. Adanya Tim Pengelola JAMKESMAS di tingkat
Pusat / Prop/ Kabupaten / Kota;f. Adanya tenaga Pelaksana Verifikasi di semua PPKlanjutan;g. Tersedianya dana APBN untuk penyelenggaraan Jamkesmas
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;h. Tersedianya APBD untuk maskin diluar Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS);i. Tersedianya sistem informasi manajemen Jamkesmas.
2. Indikator ProsesUntuk indikator proses yang akan dinilai yaitu:a. Terlaksananya pemutakhiran data kepesertaan di seluruh
Kabupaten / Kota;b. Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan
mutu di rumah sakit;c. Terlaksananya distribusi dana luncuran sesuai kebutuhan PPK;d. Terlaksananya INA-DRG sebagai dasar pembayaran dan
pertanggungjawaban pemanfaatan dana Jamkesmas di seluruhRS;
e. Terlaksananya verifikasi pertanggungjawaban pemanfaatandana J amkesmas di PPK;
f. Terlaksananya penyampaian pertanggungjawaban pemanfaatandana dari PPK;g. Terlaksananya pelaporan penyelenggaraan J amkesmas secaraperiodik dan berjenjang sesuai dengan sistem informasiJamkesmas;
h. Terlayaninya peserta Jamkesmas di seluruh PPK.
40
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
44/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
3. Indikator OutputUntuk indikator Output yang diinginkan dari program ini yaitu:a. Terdistribusi 100% terdistribusi Kartu JAMKESMAS
berdasarkan data base kepesertaan yang mutakhir.b. 100% RSmelaksanakan INA-DRGsebagai upaya KBKMc. Tidak ada penolakan peserta Jamkesmas yang membutuhkan
pelayanan kesehatan.d. Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan Jamkesmase. Terpenuhinya kecukupan dana dalam penyelenggaraan
Jamkesmas.B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Tujuan pemantauan dan evaluasiPemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentangkesesuaian an tara rencana dengan pelaksanaan ProgramPenyelenggaraan J aminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS),sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikatorkeberhasilan.
2. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasia. Pendataan masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu
meliputi data base kepesertaan, kepemilikan kartu JaminanKesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dokumentasi danpenanganan keluhan.
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjunganmasyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu kePuskesmas dan Rumah Sakit, jumlah kasus rujukan, polapenyakit rawat jalan dan rawat inap
c. Pelaksanaan penyaluran dana melipu ti pencairan dana kePuskesmas, verifikasi klaim tagihan dan pencairan dana keRumah Sakit, pertanggungjawaban keuangan.
3. Mekanisme pemantauan dan evaluasiPemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan programberjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip kendalimutu dan kendali biaya. Pemantauan merupakan bagian programyang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat, Propinsidan Kabupaten j Kota.Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan,triwulanan, semester maupun tahunan, melalui:a. Pertemuan dan koordinasib. Pengelolaan Pelaporan Program (pengolahan dan Analisis)c. Kunjungan lapangan dan supervisid. Penelitian langsung (surveijkajian)
41
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
45/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Tim Pengelola J amkesmas Kab/ Kota melakukan peman tauan danevaluasi terhadap seluruh PPK di wilayahnya yang bekerjasamadalam penyelenggaraan J amkesmas, termasuk memastikanberjalannya proses verifikasi pertanggungjawaban PPK oleh tenagapelaksana verifikator. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebutkemudian dilaporkan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Propinsiuntuk dianalisa lebih lanjut dan hasilnya diumpanbalikkan kepadaTim Pengelola Jamkesmas Kab/Kota. Selain itu hasil analisa TimPengelola Jamkesmas Propinsi seterusnya dilaporkan ke TimPengelola Jamkesmas Pusat.
c. PENANGANAN KELUHANPenyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan olehmasyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugaspemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program. Penyampaiankeluhan atau pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihakuntuk perbaikan program. Penanganan keluhanj'pengaduan dilakukandengan menerapkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:1. Semua keluhanj'pengaduan harus memperoleh penanganan dan
penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat sertadiberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikannya.2. Untuk menangani keluhanj'pengaduan dibentuk Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM) atau memanfaatkan unit yang telah ada di PPKtingkat pertama dan lanjutarr/Dinas Kesehatan.
3. Penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari UPM/unityang telah ada di kabupaterr/kota dan apabila belum terselesaikandapat dirujuk ketingkat yang lebih tinggi.
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program JAMKESMAS
dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF).E. PELAPORAN
Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan danpelaporan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat(JAMKESMAS) secara rutin setiap bulan (sesuai pedoman peZaporan).Laporan dari Puskesmas /Rumah Sakit/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM yang ikut Program JAMKESMAS dikirimkanke Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaterr/Kota untuk direkap dandiolah, yang selanjutnya dikirimkan ke Tim Pengelola JAMKESMASPropinsi untuk direkap dan dilaporkan setiap bulan ke Tim PengelolaJAMKESMAS Pusat.Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaterr/Kota membuat dan mengirimkanumpan balik (feedback) pelaporan ke Puskesmas dan Rumah
42
-
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
46/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
Sakit/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM. Tim Pengelola JAMKESMASPropinsi membuat dan mengirimkan umpan balik (feedback) ke TimPengelola JAMKESMAS Kabupaterr/Kota. Tim Pengelola JAMKESMASPusat membuat dan mengirimkan umpan balik (feedback) ke TimPengelola JAMKESMASPropinsi.PT Askes (Persero) melakukan pelaporan seluruh kegiatan yang menjaditugasnya kepada Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten ZKotaypropinsidan Pusat .Keseluruhan laporan dari Kabupaten/Kota/Propinsi yang berasal daripara pihak terkait dalam pengelolaan JAMKESMAS ini termasuk keluhandari berbagai sumber dilakukan secara berjenjang sesuai tugas danfungsinya. Dalam lingkup tugas Pokok Tim Pengelola Pusat dapatdisampaikan kepada Tim Pengelola JAMKESMAS PUSATCq : SekretariatPusat di bawah ini.
SekretariatTim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat
d/a:Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Departemen KesehatanLt.7 Blok B, Ruang 713, JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp/Fax: (021) 527 9409, 52922020call center (021) 5277543
Website: www.jpkm-online.net e-mail: [email protected]
43
http://www.jpkm-online.net/mailto:[email protected]:[email protected]://www.jpkm-online.net/ -
5/14/2018 KMK No. 316 Ttg Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
47/47
KESEH.ATANREPU6UK INDONESiA
BAB VIIIPENUTUP
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hiduplayak dan produktif. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanankesehatan yang terkendali biaya dan mutunya. Masyarakat miskin dantidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan perhatiandan penanganan khusus dari Pemerintah sebagaimana diamanatkandalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penjaminan pelayanan kesehatan, utamanya terhadap masyarakat miskinakan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnyapercepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.Pengelolaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskinbersumber dari Pemerintah yang merupakan dana bantuan sosial, harusdikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terkoordninasidan terpadu dari berbagai pihak terkait baik pusat maupun daerah.Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapatdilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatanderajat kesehatan masyarakat seutuhnya.Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud denganbaik dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya,baik gagasan pemikiran, tenaga dan kontribusi lainnya mendapatkanimbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Esa. Amin
Menteri Kesehatan,
ttdDr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)
44