Kelas Virtual Perludem
Rabu, 22 Juli 2020 11.00 - 13.00 WIB
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem
Fadli Ramadhanil, Peneliti Perludem
Penegakan Hukum Pemilu:”Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”
Prinsip Utama
• Muara dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, adalah memfasilitasi suarapemilih;
• Suara pemilih akan dikonversi menjadi kursi jabatan politik yang didapatkanoleh peserta pemilu yang berkah;
• Sebagai sarana perebutan kekuasaan dan memfasilitas suara pemilih, hampirtidak mungkin pemilu luput dari kesalahan, kekeliruan, bahkan kecurangan;
• Salah satu dampaknya adalah berpengaruh terhadap hasil pemilu;
• Oleh sebab itulah, mesti ada mekanisme penyelesaian perselisihan hasilpemilu
Ingat Indikator Pemilu Demokratis
• Keempat, kerangka hukum harus memastikan bahwa semuawarga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat memberikansuara secara universal dan adil serta berhak ikut dalampemilihan tanpa diskriminasi.
• Kelima belas, kerangka hukum harus mengatur mekanisme danpenyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepadaundang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskanhukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilutertentu.
Salah satu Wujudnya adalah
• Memberikan ruang kepada peserta pemilu, untuk melakukanupaya hukum, untuk memeriksa, mengecek, apakah adakesalahan, kekeliruan, dan/atau kecurangan di dalammenetapkan hasil pemilu;
• Ruangnya adalah mengajukan perselisihan hasil pemilu keMahkamah Konstitusi, lembaga yang diberikan kewenanganlangsung oleh UUD NRI 1945, yang putusannya bersifat finaldan mengikat;
Para Pihak di dalam Perselisihan Hasil Pemilu
Pemohon Termohon Pihak TerkaitBawaslu sebagai
PemberiKeterangan
Pemohon
• Pasangan calon untuk Pilkada.
• Khusus Pilkada dengan calon tunggal, pemantau pemilu yangterakreditasi dapat menjadi pemohon;
• Partai Politik Peserta pemilu untuk Pemilu DPR dan DPRD;
• Perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politikyang sama, yang telah memeroleh persetujuan secara tertulisdari Ketum dan Sekjend Parpol;
• Perseorangan calon anggota DPD, untuk Pemilu DPD;
• Pasangan calon presiden untuk Pemilu Presiden
Termohon
• KPU Kab/Kota atau KPU Provinsi untuk Pilkada;
• KPU RI untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
Pihak Terkait
• Pasangan calon kepala daerah;
• Partai politik peserta pemilu, atau calon anggota legislatif DPRdan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telahmemeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketum dan SekjendParpol;
• Pasangan calon presiden dan wakil presiden;
• Perseorangan calon anggota DPD
Bawaslu
• Bawaslu Kab/Kota dan Provinsi untuk Pilkada;
• Bawaslu RI untuk Pileg dan Pilpres
Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu di MK
• Ada atau tidaknya perselisihan hasil, akan ditentukan oleh, adaatau tidaknya peserta pemilu yang mengajukan permohonanke Mahkamah Konstitusi;
• Pemohon memohonkan pembatalan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU, lalu menyampaikan hasil pemilu yang benar menurut pemohon;
Waktu Pengajuan Perselisihan Hasil di MK
• Untuk Pilkada, terhitung 3 hari sejak KPU mengumumkan perolehansuara;
• Untuk Pemilu Legislatif, 3x24 jam sejak diumumkan penetapanperolehan suara oleh KPU secara nasional;
• Untuk Pemilu Presiden, 3 hari setelah penetapan hasil pemilupresiden oleh KPU
Apa yang Perlu diperhatikan oleh Pemohon
• Membawa argumentasi dan bukti ke MK, yang tentang perubahanhasil pemilu, dimana perubahan hasil tersebut, signifikan untukmengubah pemenang pemilu;
• Signifikan mengubah hasil pemilu artinya: Jika pemohondikabulkan, pemenang pemilu yang ditetapkan oleh KPU akanberubah;
Bagaimana Posisi Termohon
• Menjawab semua dalil pemohon, untuk memastikan bahwasetiap tahapan pelaksanaan pemilu, yang berujung pada hasilpemilu, sudah dilaksanakan dengan benar;
Bagaimana Posisi Pihak Terkait
• Menjawab dalil pemohon, dan menjawab juga jawaban KPU.Dalam konteks persidangan, pihak terkait adalah peserta yangditetapkan oleh KPU sebagai pemenang. Kecendrungannya,pihak terkait akan membenarkan keputusan KPU dalampenetapan hasil pemilu;
Bagaimana Posisi Bawaslu
• Bawaslu memberikan keterangan, bagaimana hasil pengawasan,penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dan tentusaja berkaitan dengan dalil-dalil dan wilayah yang dipersoalkanoleh Pemohon, serta juga jawaban dari KPU dan Pihak terkait;
Alat Bukti dalam Perselisihan Hasil Pemilu
1. surat atau tulisan;
2. keterangan pihak;
3. keterangan saksi;
4. Keterangan ahli,
5. keterangan pihak lain, dan/atau petunjuk yang berkaitandengan perolehan suara,
Dokumentasi Data Persellisihan
Pileg 2019
Jenis Pemilihan yang Diselisihkan di MK
9120 108
369
10
50
100
150
200
250
300
350
400
DPD DPR DPRDProvinsi
DPRDKab/Kota
DPR,DPD,DPRD
Chart Title
Partai yang Bersengketa di MK
4172
112
4563
10
5023 12 16 4
33 21
61
17 12 2 1 2
Chart Title
Bentuk Sengketa
243 260
94
0
50
100
150
200
250
300
Antar Partai Hanya Kesalahan KPU Internal Partai
Chart Title
Partai-Partai yang Terjadi Sengketa Internal
13
3222
2 1 1 1 2 2 112
2 1 20
5
10
15
20
25
30
35
Chart Title
Sebaran Perselisihan Hasil Pemilu 2019 Per Provinsi
233 4
153 2
14 5 8
3821
38
9 5 4 5 11 821 22
10 6
90
28 3513 22
10 17 13 12
3657
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Chart Title
Persoalan di Dalam Perselisihan hasil di MK
• Waktu pengajuan permohonan yang terbatas;
• Hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang belumdetail dan konsisten;
• Waktu pembuktian yang sangat singkat;