Direktorat Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Pengadaan LKPP-RI
KEBIJAKAN RENCANA
UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH Dasar Pelaksanaan
Latar Belakang
Pengembangan
Proses Penyusunan
RUP
Kelebihan Sirup V2
DASAR PELAKSANAAN
Perpres 54 Tahun 2010
beserta
perubahannya
Inpres 1 Tahun 2015
Inpres 1 Tahun 2016
Kembali
Perpres 54 tahun 2010 Beserta perubahannya
8 Pasal – Ayat 1
Tugas &
Kewenangan PA
Waktu RUP
Media
Pengumuman
Kembali Kebijakan
Kembali Dasar Pelaksanaan
Pasal – ayat 4 10
Pelimpahan
Kewenangan 25 Pasal
112 Pasal – Ayat 2
Perpres 54 tahun 2010 Beserta perubahannya
8 Pasal – Ayat 1
a. PA memiliki tugas dan
kewenangan menetapkan RUP.
b. PA memiliki tugas dan
kewenangan mengumumkan
secara luas RUP.
Kembali Kebijakan
Kembali Dasar Pelaksanaan
Kembali Perpres
Perpres 54 tahun 2010 Beserta perubahannya
KPA memiliki kewenangan
sesuai pelimpahan oleh PA
(sebagaimana pasal 8 ayat
(1))
Pasal – ayat 4 10
Kembali Kebijakan
Kembali Dasar Pelaksanaan
Kembali Perpres
Perpres 54 tahun 2010 Beserta perubahannya
• (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/
Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada
masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran
Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.
• (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara
terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan
peraturan daerah tentang APBD yang merupakan
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD
• (1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum
Pengadaan, apabila terdapat perubahan/
penambahan DIPA/DPA.
Pasal 25
Kembali Kebijakan
Kembali Dasar Pelaksanaan
Kembali Perpres
Perpres 54 tahun 2010 Beserta perubahannya
Kembali Kebijakan
Kembali Dasar Pelaksanaan
K/L/D/I wajib menayangkan RUP
dan pengumuman Pengadaan di
website Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah/ Institusi
masing-masing dan Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE.
112 Pasal – Ayat 2
Kembali Perpres
INPRES 1 2015
2 Instruksi
Menyelesaikan Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran
berikutnya sebelum berakhirnya
Tahun Anggaran berjalan;
INPRES 1 2015
2 Instruksi
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara/
Kepala Daerah:
Kembali
INPRES 1 2016
2 Instruksi
b. memanfaatkan sistem
informasi rencana umum
pengadaan (SiRUP), sistem
pembelian secara elektronik
(e-Purchasing), lelang
cepat melalui sistem
informasi kinerja penyedia
dan/atau sistem pengadaan
barang/jasa yang berlaku;
INPRES 1 2016
2 Instruksi
Nomor 7
Kembali
• Admin RUP melakukan Input
secara manual
• Belum semua K/L/D/I menginput
anggaran pengadaan ke dalam
aplikasi sirup dengan akurat
• Banyaknya Permintaan
pengembangan dari pengguna
Sirup
Latar Belakang Pengembangan
Versi 1
Kembali Kebijakan
Interface
Sumber Informasi
Bisnis Prospek
(peluang usaha)
bagi penyedia dan
Masyarakat luas
Tampilan
Menu yang
User-Friendly,
akses lebih cepat
dan mudah
Impor file Anggaran
• K/L
File RKA-K/L dari aplikasi
RKAKL
• Pemerintah Daerah
File RKA-D dari aplikasi
SIKD
Bisnis Proses
User management :
Kewenangan PA/KPA
untuk mengumumkan
Formulir Pengisian
Mempermudah pengisian
Upload file Anggaran
Mempermudah Users & data
lebih akurat
Kembali Kebijakan
Proses Penyusunan RUP
Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya 22 - 25
Pasal
Kembali Kebijakan
Proses Penyusunan RUP
1. PA mengidentifikasi kebutuhan riil
instansinya masing-masing;
2. Kebutuhan riil adalah kebutuhan
barang/jasa pada tahun n +1 dikurangi
ketersediaan barang/jasa;
3. Hasil identifikasi kebutuhan riil
barang/jasa pada poin 2 di atas
dituangkan dalam Rencana Kerja
Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan
dan penetapan di DPR/DPRD.
Proses Penyusunan RUP
Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya 22 - 25
Pasal
Kembali Kebijakan
PA menyusun dan menetapkan rencana
anggaran barang/jasa:
• biaya pendukung (biaya pemasangan,
biaya transportasi, biaya pelatihan, dll),
• biaya administrasi (biaya pengumuman
pengadaan, honorarium, biaya survei
lapangan/pasar, biaya penggandaan
dokumen pengadaan, dll); dan
• lain-lain sesuai dengan peraturan.
Proses Penyusunan RUP
Proses Penyusunan RUP
Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya 22 - 25
Pasal
Kembali Kebijakan
1. Pemaketan Pekerjaan :
• Memaksimalkan penggunaan produksi
DN dan memperluas kesempatan usaha
bagi Usaha Usaha Kecil serta Koperasi
Kecil;
• Memperhatikan e-Katalog yang
dikembangkan oleh LKPP
Proses Penyusunan RUP
Proses Penyusunan RUP
1. Dalam melakukan pemaketan
Barang/Jasa, PA dilarang :
• Menyatukan/memusatkan kegiatan yg
menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di
lokasi masing-masing.
Contoh : pembangunan gedung
sekolah dasar di wilayah jauh di
gunung dengan di pantai. Menghemat
biaya, waktu, transportasi, SDM
• Dilarang Menyatukan/menggabungkan
beberapa paket pengadaan
menurut sifat dan jenis pekerjaannya
bisa dipisahkan dan/atau
besaran nilainya yang seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi kecil
Proses Penyusunan RUP
Contoh : Komputer dengan AC
Contoh :
Pengadaan pekerjaan konstruksi
di kompleks perkantoran yang
terdiri dari beberapa gedung di
jadikan 1 paket. Padahal masing
masing gedung bisa dilakukan
pengusaha kecil.
• Dilarang Menentukan kriteria,
persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif
Contoh :
Harus jadi anggota Asosiasi tertentu,
Izin usaha pemda setempat.
Proses Penyusunan RUP
• Dilarang memecah Pengadaan
untuk menghindari pelelangan;
Contoh:
Paket pembangunan drainase
350 juta di jadikan 2 paket
pekerjaan jadi 200 juta dan 150
juta. Sehingga tidak dilelangkan
Proses Penyusunan RUP
2. Tata Cara Pengadaan:
• Melalui swakelola yg merupakan
kegiatan yg direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat
• Melalui penyedia baik sebagai badan
usaha maupun perorangan
Proses Penyusunan RUP
Tata Cara Pengadaan
Penyedia dalam swakelola
Swakelola
Penyedia Kembali Kebijakan
Pengertian Swakelola adalah
Pengadaan Barang/Jasa
dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh
K/L/D/I sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat.
Swakelola
Kriteria Swakelola :
1. pekerjaan yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia serta sesuai dengan tugas pokok
K/L/D/I;
2. pekerjaan yang operasi dan
pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat;
3. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran,
sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak
dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu;
5. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,
seminar, lokakarya atau penyuluhan;
Swakelola
Swakelola
6. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot
project) dan survei yang bersifat khusus;
7. pekerjaan survei, pemrosesan data,
perumusan kebijakan pemerintah, pengujian
di laboratorium dan pengembangan sistem
tertentu;
8. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I
yang bersangkutan;
9. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan
budaya dalam negeri;
10.penelitian dan pengembangan dalam negeri;
11.pekerjaan pengembangan industri
pertahanan, industri alutsista dan industri
almatsus dalam negeri.
Penyedia
Arti Penyedia
Barang/Jasa adalah :
badan usaha atau orang
perseorangan yang
menyediakan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya.
1 No.12
Perpres 54 tahun 2010 Beserta perubahannya
Pasal
Proses Penyusunan RUP
3. Organisasi Pengadaan:
Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan
perundang-undangan di bidang kelembagaan
PPHP PPK ULP
Proses Pemilihan dan Penetapan
Persiapan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Kontrak
Menerima Hasil Pekerjaan
Penyedia
Barang/Jasa
mengangkat
PA/KPA
membentuk
Menteri/Kepala Daerah
versi_9.1 33
PP
Proses Penyusunan RUP
Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya 22 - 25
Pasal
Kembali Kebijakan
Proses Penyusunan RUP
Kembali
Proses Penyusunan RUP
Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya 22 - 25
Pasal
Kembali Kebijakan
Proses Penyusunan RUP
Kembali
detail paket
terumumkan /
output
PROFIL SiRUP
PROVINSI BANGKA
BELITUNG
TAHUN ANGGARAN
2017
ALOKASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI BANGKA BELITUNG T.A. 2017
No. Jenis Belanja Pagu (Rp) %
1 Belanja Langsung 1.176,60 M 44%
2 Belanja Tidak Langsung 1.489,52 M
56%
Total Anggaran 2.666.123.454.944,11
Belanja
Langsung
44%
Belanja Tidak
Langsung
56%
Alokasi Belanja Provinsi Bangka Belitung
Sumber: Data SismonTEPRA per tanggal 30 Oktober 2017
Pengumuman RUP
No. Jenis Belanja Pagu (Rp) %
1 Belanja Langsung 1.176,60 M 100%
2 Pengumuman SiRUP 1.221,37 M 104%
Sumber: Data SismonTEPRA per tanggal 31 Oktober 2017
PROFIL RUP 2017 PROVINSI BANGKA BELITUNG
Gambar 1
Sumber: Rekap data SiRUP per tanggal 31 Oktober 2017
PROFIL RUP PROVINSI BANGKA BELITUNG
Gambar 2
PROFIL RUP PROVINSI BANGKA BELITUNG
Gambar 3