-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
1/41
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN BIDANG KELAUTAN
DI ERA OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh :
DR. RIZARI, MBA, M.Si
DIREKTUR KAWASAN DAN PERTANAHAN
1
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
2/41
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
3/41
TATARAN FILOSOFIS
1. Peran Pemerintah ?
a. Untuk menciptakan Law and Order (ketentraman dan
ketertiban)
b. Untuk menciptakan welfare (Kesejahteraan)
a. Wilayah negara terlalu luas
b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
2. Peran Pemerintah Daerah ?
3
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
4/41
BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN
OLEH PEMERINTAH
DEKONSENTRASI(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)
FUNCTIONAL FIELDADMINISTRATION;KANDEP/KANWIL
INTEGRATED FIELDADMINISTRATION;KEPALA WILAYAH
PEMERINTAH PUSAT
POWER SHARING
1. OTONOMI TERBATAS(ULTRA VIRES)
2. OTONOMI LUAS (GENERAL
COMPETENCE)
DESENTRALISASI(PEMERINTAH DAERAH)
4
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
5/41
D P D M P R PRESIDEN
DAERAH OTONOM
DESENTRALISASI
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR &INSTANSI
VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA,BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARALAINNYA
B P K M A M K
TUGASPEMBANTUAN
PEMERINTAHANDAERAH/DESA
MENTERI2MENTERI-2
D P R
5
KDH DPRDDIBANTU PERANGKAT
DAERAH
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
6/41
Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index
(HDI) terakkhir dan Indonesia berada pada Posisi 124 dari 187 Negara dan
Tahun 2012 berada di posisi 121. 6
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
7/417
UUD 1945
PASAL 33 ayat 3
Bumi dan air dan kekayaan alam yangterkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
UU 5/ 1974 Ttg Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah
(Sentralistik)
(KK, MA)
UU 22/ 1999 TtgPemerintahan Daerah
(Otonomi seluas-luasnya)
(KK,MA/ Prefeling Law)UU 32/ 2004 TtgPemerintahan Daerah
(Otonomi luwes/ terbatas)
(Prefeling Law)
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
8/41
1. Pusat:Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev,supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitasnasional dan internasional.
2. Provinsi:Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahandengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard,
prosedur yang dibuat Pusat.3. Kab/Kota:Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan
dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard,prosedur yang dibuat Pusat.
PENATAAN KEWENANGAN DI BIDANG KELAUTAN DAN
WISATA BAHARI
8
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
9/41
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN (UU 32 tahun 2004)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
10/41
U R U S A N P E M E R I N TA H A N YA N G D I S E R A H K A N
PILIHAN
1. kelautan dan
perikanan;2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;7. perindustrian;
dan
8. transmigrasi.
1. Pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. Pekerjaan umum;5. ketahanan pangan;
6. kependudukan dan
pencatatan sipil;
7. keluarga berencana;
8. sosial;
9. tenaga kerja;
10. ketentraman dan
ketertiban umum sertaperlindungan masyarakat;
dan
11.perlindungan anak;
12.perumahan
13.Perhubungan
WAJIB
Pasal 2
1. penataan ruang;
2. pertanahan;
3. pembangunan daerah;
4. koperasi, usaha kecil, danmenengah;
5. penanaman modal;
6. kepemudaan dan olah raga;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pemberdayaan perempuan;
9. statistik;
10.persandian;
11.kebudayaan;12.Perpustakaan;
13.kearsipan; dan
14.Kawasan Perbatasan Antar
Negara
15.komunikasi dan informatika
tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar
berkaitan dengan
pelayanan dasar
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.doc -
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
11/41
URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KELAUTAN
(PASAL 18, UU 32/ 2004 Ttg PEMERINTAHAN DAERAH)
1. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut
2. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di
dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya oleh Pemerintah;e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
4. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan
1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
5. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan
untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis
tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan
ikan oleh neIayan kecil.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundangperundangan.
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
12/41
URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KELAUTAN (PP 38/2007)
1. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut
nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumberdaya alam
yang ada di bawahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan.
2. Penetapan kebijakan dan NSPK penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.3. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk
sumberdaya alam yang ada di dalamnya.
4. Penetapan kebijakan dan NSPK pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut nasional, ZEEI
dan landas kontinen.
5. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan terpadu sumberdaya laut antar daerah.
6. Penetapan kebijakan dan NSPK perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan
sumberdaya alam yang ada di dalamnya.7. Penetapan kebijakan dan NSPK pemberdayaanmasyarakat pesisir
8. Penetapan kebijakan dan NSPK penyerasian riset kelautan meliputi riset, survei dan eksplorasi
sumberdaya hayati dan non hayati, teknologi dan pengembangan jasa kelautan.
9. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam
kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam
10. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan dan konservasi SDA hayati dan perairan laut
11. Penetapan kebijakan dan NSPK peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia(SDM) bidang kelautan dan perikanan.
12. Penetapan kebijakan dan NSPK reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di pesisir dan laut.
13. Penetapan kebijakan dan NSPK batas-batas wilayah maritim yang meliputi batas-batas wilayah laut
pengelolaan daerah dan batas-batas wilayah laut antar negara.
Lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
13/41
URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG KELAUTAN (PP 38/2007)
14. Pengesahan pemberlakuan perjanjian internasional di bidang kelautan.
15. Penetapan kebijakan dan NSPK pemetaan potensi wilayah dan sumberdaya kelautan nasional
16. Pengharmonisasian peraturan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut
17. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.18. Penetapan kebijakan dan NSPK pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta
lingkungannya.
19. Penetapan kebijakan dan NSPK rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta Lingkungannya
20. Penetapan kebijakan dan NSPK jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,dimasukkan dan
dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia
21. Penetapan kebijakan dan NSPK jenis ikan yang dilindungi.
22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.23. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman
24. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi.
25. Penetapan kebijakan dan NSPK pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.
26. Penetapan kebijakan dan NSPK penyusunan zonasi dan tata ruang perairan di wilayah Nasional
27. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan
di wilayah laut nasional28. Penetapan kebijakan dan NSPK perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata
ruang laut nasional
29. Penetapan kebijakan dan NSPK pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan
sumberdaya ikan di perairan laut nasional dan ZEEI.
30. Penetapan kebijakan dan NSPK rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.
Lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
14/41
URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN (PP 38/2007)
1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut provinsi.
2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di
wilayah laut kewenangan provinsi.
3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulaukecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.
4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan
pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.
5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar
Kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.
6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut provinsi.
7. Pelaksanaan kebijakan dalamrangka pemberdayaanmasyarakat pesisir antar kabupaten/kota
dalam wilayah kewenangan provinsi.
8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi
dalamrangka pengembangan jasa kelautan.
9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelamberdasarkan
wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota.
10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.
11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan.12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah
pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.
13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan
dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.
Lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
15/41
URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN (PP 38/2007)
14. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut
kewenangan provinsi.
15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut
kewenangan provinsi.
16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.17. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta
lingkungannya.
18. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar
kabupaten/kota di wilayah laut provinsi.
19. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan
dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi
21. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut provinsi.
22. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut provinsi.
23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut
kewenangan provinsi.
24. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau,
sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.
25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah provinsi.
26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan diwilayah kewenangan provinsi.
27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Prov.
28. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan
kewenangan provinsi
29. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.
Lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
16/41
URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA DI BIDANG KELAUTAN (PP 38/2007)
1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan
kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan
kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdayaalam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan
pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten /kota.
5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kabupaten/kota.
6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalamrangkaoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.
9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam
berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.
10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan lautdalam kewenangan kabupaten/kota.
13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang
berbatasan dalamrangka pengelolaan laut terpadu.
14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kabupaten/kota.
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
17/41
URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA DI BIDANG KELAUTAN (PP 38/2007)
15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut
kewenangan kabupaten/kota.
16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.
17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan
sumberdaya ikan serta lingkungannya
19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan
dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
21. Pelaksanaanmitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kabupaten/kota.
22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota
23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kabupaten/kota.24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai,
rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.
25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah
kewenangan kabupaten/kota.
26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di
wilayah kewenangan kabupaten/kota.
27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayahkabupaten/kota.
28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan
kewenangan kabupaten/kota.
29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan
mangrove, lamun dan terumbu karang).
Lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
18/41
18
PERM S L H N PENGELOL N K W S N D N PERT N H N
PEMDA
LAUT & PULAU-PULAU
KECIL
DAERAH ALIRAN SUNGAIHASIL LAUT (BMKT)
PERKEBUNANPERTAMBANGAN
KAWASAN HUTAN
KAWASAN INDUSTRI
TNI/POLRI/BUMN
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
19/41
1919
UNDANGUNDANG SEKTOR
Sektor
a. UU 5/1960Ttg Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agrariab. UU 41/1999Tentang Kehutanan;
c. UU 22/ 2001Tentang Minyak dan
Gas Bumi;
d. UU 27/2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
e. UU 45/2009Tentang Perikananf. UU 4/2009Tentang Minerba;
g. UU 32/2009Tentang
Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
h. UU 39/2009tentang KEK
Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi
Regional
1. UU 32/2004 Tentang PemerintahanDaerah;
2. UU No.28/2009 Tentang PDRD3. UU 26/2007 Tentang Penataan
Ruang;
4. PP 38/2007 Tentang PembagianUrusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemda Provinsi &Pemda Kab/Kota;
5. PP 43/2010Tentang Tata CaraPenetapan Kawasan Khusus
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
20/41
20
INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LAUT
NO INSTITUSI DASAR HUKUM TUPOKSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEMEN.KEL &
PERIKANAN
KEMENDAGRI
KEMENLU
KEMENHAN
KEMENHUB
KEMEN ESDM
KEMENKEU
UU 27/2007 ttg Pengell wil.
Pesisir & PP. Kecil.
UU. 32/2004 ttg Pemda.
UU. 24/2000 ttg Perjanjian
Internasional
UU. 3/2002 ttg PertahananNegara
UU.17/2008 ttg Pelayaran.
UU. 22/2001 ttg MIGAS
UU. 30/2007 ttg ENERGI
UU. 17/2006 ttg Kepabeanan
UU. 28/2009 ttg Pajak Daerah &
Retribusi Daerah
Pengell. Laut & PP Kecil
KAB/KOTA yg memiliki
wil. Laut.
-ZEEI, Zona Tambahan,
Landasan kontinent.
Laut Teritorial,Pertahanan &Keamanan.
Transportasi Laut,
Perairan kepulauan, laut
lepas.
Tambang minyak & gas
lepas pantai, mineral,galian gol.C
APBN.
lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
21/41
21
lanjutanNO INSTITUSI DASAR HUKUM TUPOKSI
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KEMENDIKNAS
KEMENBUDPAR
BAPPENAS
KEMEN LINGKUNGAN
HIDUP
KEMEN RISET &TEKNOLOGI
KEMEN KEHUTANAN
KEPOLISIAN RI
TNI AL
BNPB
UU.SUSDUK
UU.10/2009 ttg Pariwisata
UU. 11/2010 ttg Cagar Budaya
UU. 17/2007 ttg RPJPN
UU.32/2009 ttg Perlindungan &
pengelolaan Lingkungan hidup
UU. 18/2002 ttg sistem NasionalPenelitian, pengembangan
Teknologi dan bioteknologi
kelautan.
UU.41/1999 ttg Kehutanan
UU. 2/2002 ttg Kepolisian RI
UU.34/2004 ttg TNI
PERPRES NO.12 TAHUN 2010 TTG
BNPP
Kurikulum pendidikan
kepelautan .
Wisata bahari
BMKT
Perencanaan Lintas
sektor
AMDAL
Penelitian, kajiansumber daya kelautan
Hutan mangrove
Keamanan
Pengamanan Laut.
lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
22/41
22
lanjutanNO INSTITUSI DASAR HUKUM TUPOKSI
17.
18.19.
20.
KEMEN PERINDUSTRIAN
HUKUM DAN HAMTENAGA KERJA &
TRANSMIGRASI
BAKORKAMLA
CATATAN :
-KEAMANAN LAUT
MELIBATKAN 13
KEMENTERIAN/LEMBAGA
-PENGELOLAAN LAUT
MELIBATKAN 7
KEMENTERIAN/LEMBAGA
INPRES NO. 5/2005 ttg industri
pelayaran nasional.
UU. IMIGRASIUU TENAGA KERJA
DIBENTUK DGN SKB 5
MENTERI
(MENHAN,MENHUB,MENKEU,K
UMHAM DAN JAKSA AGUNG
Industri perkapalan,
industri perikanan,
garam dll.
IMIGRASI, BATASWILAYAH
KEAMANAN LAUT
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
23/41
PERMASALAHAN
1. TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM
2. KELEMBAGAAN TIDAK EFEKTIF DAN EFESIEN
3. PEMBIAYAAN TIDAK JELAS
4. STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI TIDAK JELAS
5. BINWAS TIDAK OPTIMAL
6. PELAYANAN PUBLIK TDK EFEKTIF DAN EFESIEN
23
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
24/41
PEMDA
POTENSI
LAUT 17
18
1
3
109
5
4
7
6
2
12 1311
KOORDINASI KOORDINASI
Fasilitasi, Sinkronisasi dan Binwas
PERAN KEMDAGRI
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
25/41
PER N N DITJEN PEMERINT H N UMUM
KEMENTERI N D L M NEGERI
1. Melaksanakan fungsi Fasilitator dan/atau Kordinator sebagaibridge(jembatan):
a. penyelengaraan Sub-sistem Pemerintahan, khususnya fungsibidang Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan fungsi azas dekonsentrasi dan TugasPembantuan(fungsi pemerintah bawahan);
c. Menjaga hubungan antar sektor, antara sektor dengan daerah,dan antar Daerah agar terciptanya harmonisasi dansinkronisasi serta Keberlanjutan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan fungsi Pembinaan yaitu
pengendalian dan pengawasan melalui kajian, monev maupunanalisis performance antar sektor dengan daerah, antar sektordan antar daerah
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
26/41
26
TUPOKSI
Peranan tersebut sebagai implementasi dari
Pasal 217 dan Pasal 218 serta Pasal 222
UU No 32 Thn 2004 ttg PemerintahanDaerah
Pasal 217 & 218 : Pembinaan dan Pengawasan ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 222 : Pembinaan dan Pengawasan ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah
secara nasional dikoordinasikan olehMendagri.
PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
27/41
27
TUGAS-TUGAS YANG BERKAITAN ERAT DENGAN
FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM
1. Memfasilitasi pemahaman konsep Negara Bangsa bagi seluruh jajaran
Pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakilpemerintah pusat.
2. Memfasilitasi terwujudnya keselarasan penyelenggaraan pemerintahan antarapemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota.
3. Memfasilitasi terciptanya iklim kondusif dalam mendukung terwujudnya
ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat RI.4. Memfasilitasi tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas antar daerah
maupun antar negara.
5. Provinsi sebagai wilayah administrasi dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusatmelaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Dekonsentrasi).
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah(konkuren).
7. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana serta permasalahan sosialsecara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
28/41
PENGUATAN PERAN PEMDA
28
1. K/L segera membuat NSPK dan SPM dibidang Kelautan danPerikanan. (Termasuk di wilayah perairan, sebab secara rinci belum
dimuat dalam PP 38/2007)
2. Memperkuat kapasitas pemda dalam pengelolaan wilayah laut
(perairan) sesuai kewenangan.
3. Penguatan institusi, sistem informasi di bidang kelautan danperikanan (perairan).
4. Pemberian DAK dan hibah dibidang kelautan dan perikanan
(perairan).
5. Penguatan SDM melalui kegiatan diklat, seminar, workshop, dll
ISSU TERKAIT REVISI UU 32/2004
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
29/41
ISSU TERKAIT REVISI UU 32/2004
TTG PEMERINTAHAN DAERAH
29
1. Pasal 18 tentang kewenangan Pemda Kabupaten/Kota
melaksanakan urusan di bidang kelautan seluas 1/3 dari 12 mil laut,dalam revisi kewenangan Kab/Kota yg 4 mil laut akan diserahkan kpd
Prov. Pemda Kabupaten/Kota hanya menerima bagi hasil dari
pengelolaan laut.
2. Wilayah Laut akan masuk dalam penghitungan penentuan DAU dan
DAK.3. Pemerintah akan memperkuat peran Gubernur selaku wakil
pemerintah pusat di daerah utamanya di bidang kelautan dan
perikanan (perairan).
4. Kementerian lembaga dalam melaksanakan kegiatan di daerah perlu
berkoordinasi dengan Gubernur (Pemda Provinsi) selaku wakilpemerintah pusat di daerah, demikian pula Pemda Kab/Kota sebelum
ke K/L berkoordinasi dengan Pemda Prov
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENGELOLAAN
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
30/41
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENGELOLAANBIDANG KELAUTAN/PERAIRAN
(TERKAIT KEGIATAN SAIL)
30
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, selaku Ketua Harian DEKIN No : 43
Tahun 2012 tgl 8 Mei 2012 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Nusantara Tingkat NasionalTahun 2012. Tugas KEMENDAGRI adalah Penanggung Jawab Penghargaan Bidang
Pemerintahan. Terkait tugas tersebut telah dilaksanakan kegiatan antara lain :
1. Aktif mengikuti Rapat rapat Koordinasi yang diselenggarakan Panitia Nasional Hari
Nusantara 2012.
2. Memfasilitasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka Sosialisasi Hari
Nusantara Tahun 2012, khususnya antara Dewan Kelautan Indonesia dan Pemerintah ProvinsiNTB untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Nusantara Tahun 2012 di daerah.
3. Melaksanakan Seminar Nasional Peran Pemda dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari.
4. Membuat Surat Edaran kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,
untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Hari Nusantara Tahun 2012 melalui kegiatan :
Melakukan gerakan bersih pantai bagi Daerah yang memiliki wilayah laut;
Melaksanakan Upacara Bendera secara serentak di Instansi masing - masing dalam rangka
Perayaan Hari Nusantara pada tanggal 13 Desember 2012;5. Memfasilitasi pemberian Penghargaan Bidang Pemerintahan yang difokuskan pada sektor
Kelautan berupa pemberian Tanda Kehormatan RI Satya Lancana Wirakarya. Penghargaan
telah disematkan Bapak Wakil Presiden pada Puncak Perayaan Hari Nusantara
DUKUNGAN KEMENDAGRIDALAMPENGELOLAANBIDANG KELAUTAN/PERAIRAN
lanjutan
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
31/41
DALAM PENGELOLAAN BIDANG KELAUTAN/PERAIRAN(TERKAIT KEGIATAN SAIL)
Dalam rangka mendukung kegiatan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo Provinsi NTT, KEMENDAGRI telah
merencanakan beberapa kegiatan yang disertai dengan anggaran, antara lain:
Menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaandan Pengembangan Potensi Wisata Bahari.
Mengirim Putra/putri anak dari Pejabat dan Pegawai di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum untuk
mengikuti Lintas Nusantara Remaja Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara (LNRPB/KPN), sebagai
bentuk pengenalan wawasan nusantara bagi generasi muda.
Melaksanakan Rapat fasilitasi dalam rangka koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan dan program antara
Pemerintah dengan Pemda, terkait dengan pengelolaan kelautan dan potensi wisata bahari di daerah.
Melaksanakan rapat dalam rangka sosialisasi Sail Komodo 2013 kepada Pemerintah Daerah sebagai
salah satu langkah mempromosikan lokasi kegiatan sebagai tujuan wisata Nasional dan Internasional.
Menghadiri Puncak Perayaan Sail Komodo di Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
31
Bahwa sebagaimana Sail sail terdahulu, seperti Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Wakatobi
Belitong maupun Sail Morotai, Ditjen Pemerintahan Umum selalu duduk dalam kepanitiaan
Nasional selaku Wakil Ketua Bidang Seminar dan berpartisipasi mensukseskan
penyelenggaraan Sail melalui kegiatan sebagaimana diatas.
Namun pada Sail Komodo tahun 2013 sesuai Kepres Nomor 8 Tahun 2013 tentang Panitia
Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013. Ditjen Pemerintahan Umum tidak
termasuk dalam Panitia Nasional
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
32/41
REKOMENDASI
Perlu koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan
wilayah laut/perairan.
Sinergitas Program dan Kegiatan K/L dalam pengelolaan
wilayah laut/perairan.
Dukungan anggaran dalam bentuk DAU/DAK.
Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah dalam pengelolaan kelautan/perairan.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah
Terkait revisi UU 32/2004 dan PP 38/2007, perlu diatur secarajelas kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah di
kawasan konservasi perairan
32
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
33/41
33
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
34/41
34
SISTIM PEMUNGUTAN
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
35/41
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Provinsi boleh menambah jenis
retribusi daerah, sepanjang
memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam UU.
2. Kabupaten/Kota boleh menambah
jenis pajak daerah dan retribusidaerah, sepanjang memenuhi
kriteria yang ditetapkan dalam
UU.
1. Daerah tidak boleh memungut
pajak daerah selain yang
ditetapkan dalam UU.
2. Daerah tidak boleh memungut
retribusi daerah selain yang
tercantum dalam UU dan PP.
OPEN LIST CLOSED LIST 35
OBJEK PAJAK & RETRIBUSI DAERAH
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
36/41
PAJAK PROPINSI
1. Pajak KendaraanBermotor
Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat &Daerah)
2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat &
Daerah)
PAJAK KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Restoran Termasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN)
2. Pajak Hiburan Termasuk permainan golf dan bowling.
3. Pajak Hotel Meliputi seluruh pelayanan persewaan di hotel
36
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
37/41
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.
Daerah UU 34/2000 UU 28/2009
Provinsi 1. Pajak KendaraanBermotor
2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan
Bakar KendaraanBermotor
4. Pajak Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan
1. Pajak KendaraanBermotor
2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
37
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
38/41
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.
Daerah UU 34/2000 UU 28/2009
Kabupaten /
Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan BahanGalian Gol. C
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(perubahan nomenklatur)
8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Pedesaan & Perkotaan (pendaerahan
pajak pusat)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (pendaerahan pajak pusat)
38
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
39/41
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
dan Akte Capil
4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan
Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi KTP dan Akte Capil
4. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Retribusi Jasa Umum
39
PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH & RETRIBUSI.
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
40/41
Retribusi Perizinan Tertentu
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
40
PENYEMPURNAAN SISTIM PENGELOLAAN
-
5/19/2018 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Bidang Kelautan di Era Otonomi Daerah
41/41
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
JENIS PAJAK UU 34/2000 UU 28/2009Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab/Kota
1. PKB 70% 30% 70% 30%
2. BBN-KB 70% 30% 70% 30%
3. PBB-KB 30% 70% 30% 70%
4. Pajak Rokok - - 30% 70%
5. Pajak AirPermukaan
30% 70% 50%20%*
50%80%*
*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota 41