Download - Kebijakan Bina Upaya Kesehatan
KEBIJAKANPROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
TAHUN 2010-2014
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2010TAHUN 2010
DISAMPAIKAN DALAM:
PELATIHAN EKSEKUTIF KESEHATAN PROV NTT, DI SEMARANG
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORATBINA UPAYA KESEHATAN
RUJUKAN
DIREKTORATBINA PELAYANAN KEPERAWATAN
DAN KETEKNISIAN MEDIK
DIREKTORATBINA PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK DAN
SARANA KESEHATAN
DIREKTORATBINA UPAYAKESEHATAN
DASAR
DIREKTORAT JENDERALBINA UPAYA KESEHATAN
DIREKTORATBINA
KESEHATAN JIWA
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
Permenkes 1144/2010Permenkes 1144/2010
www.themegallery.com
TUGAS DAN FUNGSITUGAS DAN FUNGSIDITJEN BINA UPAYA KESEHATANDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN
TUGASTUGASMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.bidang pembinaan upaya kesehatan.
FUNGSIFUNGSI1.1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatanPerumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan
2.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatanPelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan
3.3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatanpembinaan upaya kesehatan
4.4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatankesehatan
5.5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya KesehatanPelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Permenkes 1144/2010Permenkes 1144/2010
www.themegallery.com
ORGANISASI DAN TATA KERJAORGANISASI DAN TATA KERJA
1 P uskesmas, B B K P M, B K MM di Ditjen B ina K esmas
1 P uskesmas, B B K P M, B K MM di Ditjen B ina Upaya K esehatan
2 B P F K di P usat S arana & P rasarana K esehatan
2 B P F K di Ditjen B ina Upaya K esehatan
3 P usat S arana & P rasarana K esehatan mrpk unit eselon II di bawah S etjen
3 Masuk ke Dit. B ina P enunjang Medik dan S arana K esehatan (eselon III)
4 S ubdit T radis ional, Alternatif & K omplementer di Dit. Y anmed Dasar
4 P indah ke Ditjen B ina G iz i dan K IA
5 Akreditas i R S dan L abkes terpisah di Dit. Y anmed S pes ialistik dan Dit. P enunjang Medik
5 Disatukan di S ubdit Akreditas i R S dan fas ilitas pelayanan kesehatan lain (Dit. B ina Upaya K esehatan R ujukan)
S E B E L UM S E S UDAH
www.themegallery.com
REORGANISASIREORGANISASI
• Dasar: Permenkes 1144 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
• Efektif mulai 1 Januari 2011
• Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan: coverage untuk pelayanan kesehatan primer (pra RS), sekunder dan tersier (RS) beserta UPT-nya
• Program berpindah → anggaran mengikuti program
www.themegallery.com
TUJUANTUJUAN
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar (tingkat primer) dan pelayanan kesehatan rujukan (sekunder dan tersier)
2. Menata ulang dan memperkuat sistem rujukan agar bisa berjalan dengan lebih baik
www.themegallery.com
K antor P us at 6 K antor P us at 6 K antor D aerah 35 K antor D aerah 44 D inas K es ehatan P rovins i
33 D inas K es ehatan P rovins i
33
R S , B LK dan Labkes da
680 R S , B LK dan Labkes da
680
D inas K es ehatan K abupaten/K ota
491
P us kes mas 8.344 T O T AL 754 T O T AL 9.598
S E B E L UM S E S UDAH
R UANG L INGK UP P R OGR AM B UK
www.themegallery.com
SATKER DAERAHSATKER DAERAH
1. RS Provinsi 832. RS Kab/Kota 4523. BLK Provinsi 224. Labkesda Kab/Kota 123
JUMLAH 680
RS, BLK dan LABKESDA
1. RS/UPT Vertikal 312. BBLK 43. BPFK 44. BBKPM 35. BKMM 2
JUMLAH 44
KANTOR DAERAH
8
www.themegallery.com
PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2011PROGRAM UNGGULAN TAHUN 20111. Peningkatan fasilitas kesehatan (Puskesmas) di daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)2. BOK3. Jaminan Persalinan4. Jamkesmas yang diperluas5. Pengembangan Pusat Infeksi Nasional6. Peningkatan peran Jamu dalam dunia kesehatan
(saintifikasi jamu)7. Program Elektronik Report & Recording (E RAR) dalam
sistem pengadaan obat/farmasi8. Flying health care
9
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN2010-2014
NAMA PROGRAM : PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
SASARAN : Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, keperawatan dan keteknisian medik, penunjang medik dan sarana kesehatan, dan kesehatan jiwa
INDIKATOR OUTCOME : 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class health care) sebanyak 5 kota. 2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 96 Puskesmas
KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2010-2014
1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
2. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
3. Pembinaan Upaya Keperawatan dan Keteknisian Medik
4. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
5. Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa
6. Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
7. Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
INDIKATOR KEGIATANPROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2010-2014
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
1 Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
76 81 86 91 96 Dit. Bina Upaya kesehatan Dasar
2 Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED
60 70 80 90 100
3 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 puskesmas menyelenggarakan pelayanan lebih dari 6 program utama
45 65 85 105 125
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat
1 Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class )
1 2 3 4 5 Dit. Bina Upaya kesehatan Rujukan
2 Persentase RS pemerintah Kab/Kota yang melaksanakan PONEK
80 85 90 95 100
3 Persentase RS Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS)
60 70 80 90 100
4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
14 18 22 26 30
INDIKATOR
TARGET UNIT ORGANISASI PELAKSANA
NO KEGIATAN OUTPUT
Lanjutan Indikator kegiatan…..
2010
2011
2012
2013
2014
3 Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Keteknisian Medik
1 Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman
212 354 496 638 791 Dit. Bina Upaya Keperawatan & Keteknisian Medik
2 Jumlah RS yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman
54 220 316 412 508
3 Jumlah RS yang menerapkan pelayanan keteknisian medik sesuai standar dan pedoman
63 95 126 157 189
4 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan sesuai standar
1 Persentase laboratorium kesehatan yang melksanakan pelayanan mikrobiologi, imunologi, patologi dan toksikologi sesuai standar
32 39 47 54 62 Dit. Bina Upaya Penunjang Medik & Sarana Kesehatan
2 Persentase RS yang melaksanakan pelayanan radiologi sesuai standar
45 50 55 60 65
3 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan sarana, prasarana dan peralatan yang sesuai standar
231 463 795 863 1852
NO KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Lanjutan Indikator kegiatan …..
2010
2011
2012
2013
2014
5 Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa
1 Persentase RSJ yang memberikan layanan subspesialis dasar dan Napza sesuai pedoman
10 30 50 70 100 Dit. Bina Upaya Kesehatan Jiwa
2 Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk Napza
10 20 30 40 50
3 Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat
5 10 20 30 40
NO KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR
TARGET UNIT ORGANISASI PELAKSANA
Lanjutan Indikator kegiatan …..
2010
2011
2012
2013
2014
6 Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS
Persentase RS yangmelayani pasien pendudukmiskin peserta programJamkesmas
75 80 85 90 95 Seditjen Bna Upaya Kesehatan
7 Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
8.481 8.608 8.737 8.868 9.000 Seditjen Bna Upaya Kesehatan
8 Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia
Terselenggaranya Pengawasan Rumah Sakit Indonesia
Persentase rumah sakityang dilakukanpengawasan
10 25 40 60 80 Seditjen Bna Upaya Kesehatan
9 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
34 44 44 44 44 Seditjen Bna Upaya Kesehatan
TARGET UNIT ORGANISASI PELAKSANA
NO KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR
www.themegallery.comDITJEN BINA PELAYANAN MEDIK
TERIMAKASIHTERIMAKASIH
DITJEN BINA UPAYA KESEHATANDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIANANGGARAN
SUBBAGIANPERBENDAHARAAN
SUBBAGIANVERIFIKASI DAN
AKUNTANSI
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DANHUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIANHUKUM
SUBBAGIANORGANISASI
SUBBAGIANHUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN PROGRAM DAN
INFORMASI
SUBBAGIANPROGRAM
SUBBAGIANDATA DANINFORMASI
SUBBAGIANEVALUASI DAN
PELAPORAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM
SUBBAGIANTATA USAHA & GAJI
SUBBAGIANRUMAH TANGGA
SUBBAGIANKEPEGAWAIAN
KEL.JABFUNG
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
1809/06/10
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR
SUBBAGIANTATA USAHA
DIREKTORATBINA UPAYA KESEHATAN DASAR
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
SEKSISTANDARDISASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA PELAYANAN KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
SUBDIT BINA PELAYANAN
KEDOKTERAN KELUARGA
SUBDITBINA PELAYANANKESEHATAN GIGI
DAN MULUT
SUBDITBINA PELAYANAN KESEHATAN
KHUSUS, USIA LANJUT DAN PELAYANAN DARAH
SEKSISTANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSI STANDARDISASI
KJF
1909/06/10
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
SUBBAGIANTATA USAHA
DIREKTORATBINA UPAYA KESEHATAN
RUJUKAN
SEKSI EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN DI RS UMUM PUBLIK
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA AKREDITASI RS
DAN FASYANKES LAIN
SUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN DI RS PENDIDIKAN
SUBDITBINA YANKES RUJUKAN DI RS KHUSUS DAN FASYANKES LAIN
SUBDITBINA PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN DIRS UMUM PRIVAT
SEKSI STANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI BIMBINGAN
KJF
2009/06/10
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK
SUBBAGIANTATA USAHA
DIREKTORATBINA PELAYANAN KEPERAWATAN
DAN KETEKNISIAN MEDIK
SEKSI BIMBINGAN DAN
EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN DAN
EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA PELAYANAN
KEPERAWATAN DASAR
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA PELAYANAN
KETEKNISIAN MEDIK DAN KETERAPIAN FISIK
SUBDIT BINA PELAYANAN
KEBIDANAN
SUBDITBINA PELAYANAN KEPERAWATAN DI RS KHUSUS
SUBDITBINA PELAYANAN KEPERAWATAN
DI RS UMUM
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI STANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSI STANDARDISASI
KJF
2109/06/10
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
SUBBAGIANTATA USAHA
DIREKTORATBINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
DAN SARANA KESEHATAN
SEKSI BIMBINGAN DAN
EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN DAN
EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN DAN
EVALUASI
SEKSI BIMBINGAN DAN
EVALUASI
SUBDIT BINA PELAYANAN
MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI
SEKSI STANDARISASI
SEKSI BIMBINGAN DAN
EVALUASI
SUBDITBINA PERALATAN MEDISDI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
SUBDITBINA SARANA DAN
PRASARANA KESEHATAN
SUBDIT BINA PELAYANAN
RADIOLOGI
SUBDITBINA PELAYANAN PATOLOGI DAN TOKSIKOLOGI
SEKSI STANDARISASI
SEKSI STANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSI STANDARDISASI
KJF
09/06/10 22
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA
SUBBAGIANTATA USAHA
DIREKTORATBINA KESEHATAN JIWA
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA KESEHATAN JIWA
DI NON FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
SEKSISTANDARDISASI
SEKSIBIMBINGAN
DAN EVALUASI
SUBDITBINA KESEHATAN JIWA KELOMPOK BERISIKO
SUBDIT BINA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAHNAPZA, ROKOK DAN ALKOHOL
SUBDITBINA ETIKOLEGAL
DAN ASESMEN KESEHATAN JIWA
SUBDITBINA KESEHATAN JIWA
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
SEKSISTANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
SEKSISTANDARDISASI
KJF