NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 35
KEARIFAN LOKAL DESA BULUH CINA
(STUDI KASUS KOORDINASI LEMBAGA ADAT, PEMERINTAHAN
DESA DAN BBKSDA RIAU DALAM MELINDUNGI TAMAN WISATA
ALAM DESA BULUH CINA)
Ramlan Darmansyah1, Raja Muhammad Amin2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
ABSTRAK
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki
usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga
masyarakat Desa Buluh Cina. Sebelum dinamai Hutan Taman Wisata Alam dahulu disebut
sebagai Hutan Adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dilindungi dan dijaga oleh
Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau. Hutan Taman Wisata Alam
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.
3587/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas _+1.000 hektar. BBKSDA adalah Balai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber
daya alam berdasarkan asas dekonsentrasi. Ada beberapa masalah yang diangkat dalam
penelitian ini (1). Bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA
Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina? (2). Apa faktor yang
mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam
melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau
dalam melindungi Hutan Taman Wisata Alam. Pengambilan data penelitian dilakukan secara
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Lembaga
Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau masih kurang optimal, baik dalam kebijakan
maupun kerja sama. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan
BBKSDA Riau adalah untuk melindungi dan menjaga kearifan lokal Hutan Taman Wisata
Alam Desa Buluh Cina.
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas
Dekonsentrasi
PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumber kekayaan
alam yang memberikan manfaat yang
dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat
mensejahterakan rakyat secara lestari.1
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan,
Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan yang lainnya tidak dapat
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 36
dipisahkan. Hutan memiliki banyak
manfaat bagi kehidupan manusia selain
digunakan sebagaai pemanfaatan sumber
daya alam kayu, buah-buahan dan obat-obatan, hutan juga dapat dimanfaatkan
sebagai tempat pariwisata, berburu, dan
berteduh. Akan tetapi seiring
berkembangnya zaman keberadaan hutan
semakin terancam kelestariannya
banyaknya pembukaan lahan perkebunan,
pembakaran hutan dan penebangan hutan
secara ilegal menyebabkan tidak
terjaganya kelestarian hutan.
Kawasan hutan perlu ditetapkan
untuk menjamin kepastian hukum
mengenai status kawasan hutan, letak batas
dan luas wilayah tertentu yang sudah
ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi
kawasan hutan tetap.2 Maka dari itu Hutan
sebagai salah satu sumber daya alam wajib
dilestarikan dan dijaga kearifannya sesuai
dengan penegakan hukum. Dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, bahwa hutan dibagi kedalam
kelompok:
1. Hutan konservasi yaitu kawasan
hutan denga ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan pengawetan keaneka
ragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistem.
2. Hutan lindung yaitu kawasan hutan
yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah.
3. Hutan produksi yaitu kawasan
hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.
Hutan konservasi terdiri dari: 3
1. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar
Alam (CA) dan Suaka Margasatwa
(SM). 2. Kawasan Pelestarian alam berupa
Taman Nasional (TN), Taman
Hutan Raya (THR) dan Taman
Wisata Alam (TWA).
3. Taman Buru (TB).
Dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.8 /Menlhk/ setjen/ OTL.0/1/2016
Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja
Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi
Sumber Data Alam bahwa Unit
Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber
Daya Alam mempunyai tugas
penyelenggaraan konservasi sumber daya
alam dan ekosistemnya di cagar alam,
suaka margasatwa, taman wisata alam dan
taman buru serta koordinasi teknis
pengelolaan taman hutan raya dan kawasan
ekosistem esensial berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undang.4
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina,
dilindungi dan dijaga oleh Balai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam Riau,
dibawah koordinasi Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
bedasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor.
P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016
tanggal 29 januari 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber
Daya Alam.5 Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) Riau
mempunyai fungsi sebagai berikut: 6
a. Inventarisasi potensi (Sumber Daya
Alam) SDA, penataan kawasan dan
penyusunan rencana pengelolaan
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 37
cagar alam, suaka margasatwa,
taman wisata alam dan taman buru.
b. Pelaksanaan pelindungan dan
pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,
dan taman buru.
c. Pengendalian dampak keusakan
sumber daya alam hayati (Flora dan
Fauna).
d. Pengendalian kebakaran hutan di
cagar alam, suaka margasatwa,
taman wisata alam dan taman buru.
Taman Wisata Alam Desa
BuluhCina memiliki banyak potensi alam
, jenis tanaman yang ada di hutan ini
umumnya didominasi oleh pohon kayu
seperti rengas, meranti, cimpur, belanti,
karet, keiung, mahang, tapa-tapa, rotan,
anggrek dan sebagainya. Sementara untuk
jenis fauna diantaranya adalah elang,
kijang, rusa, trenggiling, beruang madu,
landak, siamang, kera, monyet, burung
punai, murai, ayam hutan dan sebagainya.7
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina
lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini
memiliki usia yang sudah ratusan tahun
yang berada ditengah-tengah budaya
keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh
Cina untuk merawat dan mempertahankan
keasrian, kandungan dan kekayaan
kandungan flora dan fauna tropis yang ada
di dalamnya.8
Dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Tentang
Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan
Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Hidup bahwa
perlindungan kearifan lokal adalah suatu
bentuk pelayanan Negara kepada
Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat
setempat dalam rangka menjamin langsung
kearifan lokal dan keberadaan masyarakat
pengampunya, serta terpenuhinya hak dan
kewajiban dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai
satu kelompok masyarakat yang madani,
berpartisipasi sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaannya.9 Pada dasarnya
kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai
pengetahuan kebudayaan yang dimiliki
oleh suatu masyarakat tertentu yang
mencangkup sejumlah pengetahuan
kebudayaan yang berkenaan dengan
model-model pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya alam secara
lestari.10
Dalam Peraturan Menteri Nomor 5
Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan bahwa lembaga
adat mempunya fungsi, 1) penampung dan
penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat
kepada pemerintah Desa dan Lurah serta
menyelesaikan perselisihan yang
menyangkut hukum adat, sat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat, 2)
pemberdayaan, pelestarian dan
pengembangan adat istiadat kebiasaan-
kebiasaan masyarakat dalam rangka
memperkaya budaya masyarakat serat
memberdayakan masyarakat dalam
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan.11
Dalan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa bahwa
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan asas: 12
a. Kepastian hukum.
b. Tertibpenyelenggaraan
pemerintahan.
c. Tertib kepentingan umum.
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 38
d. Keterbukaan.
e. Proporsionalitas.
f. Profesionalitas.
g. Akuntabilitas. h. Efektivitas dan efesiensi.
i. Kearifan lokal.
j. Keberagaman.
k. Partisipatif.
Adapun peran Pemerintahan Desa
untuk membina dan menjaga kearifan lokal
suatu desa adalah: 13
1. Pembinaan masyarakat
desa.
a. Mengenai pelestarian
budaya desa.
b. Mengenai pengembangan
dengan potensi upaya
untuk kesejahteraan
masyarakat.
2. Kerjasama desa dalam
melestarikan budaya.
3. Meningkatkan desa
partisipasi masyarakat desa
dalam melestarikan budaya.
4. Meningkatkan
perekonomian dan
pendapatan desa.
KERANGKA TEORI
1. Kearifan Lokal
Kearifan lokal merupakan suatu
gagasan konseptual yang hidup dalam
masyarakat, tumbuh dan berkembang
secara terus-menerus dalam kesadaran
masyarakat, berfungsi dalam mengatur
kehidupan masyarakat dari yang sifat
berkaitan dengan kehidupan yang sakral
sampai yang profan. 14
Kearifan lokal merupakan nilai
budaya, pengetahuan, dan pengalaman
yang menjadi entitas suatu kelompok
masyarakat yang digunakan oleh
masyarakat dalam mengelola interaksi
antara sesama manusia serta antara
manusia dan alam.15
2. Koordinasi
Mengenai apa yang dimaksudkan
olehnya dengan masalah koordinasi,
bahwa koordinasi pemerintahan
merupakan salah satu masalah dalam suatu
kerja sama.16 Kerja sama ( Cooperation)
secara singkat dapat diartikan sebagai
tindakan kolektif dari satu orang dengan
orang lain untuk mencapai tujuan
bersama.17 Koordinasi merupakan asas
pertama dari organisasi pendapat ini
dikemukakan oleh SIMON, adanya
hubungan kekuasaan.18 Pangklaykim
mengemukakan bahwa koordinasi dapat
diartikan sebagai pengaturan tertib dari
kumpulan/gabungan usaha,untuk
menciptakan kesatuan tindakan dalam
mencapai tujuan bersama.19
1) Unsur Koordinasi
(Syafiie, 2007) dalam manajemen
pemerintahan mengambil kesimpulan
bahwa unsur-unsur koordinasi, meliputi:
1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama
2) Faktor Yang Mempengaruhi
Koordinasi
Dalam hal ini Farland (1997)
mengemukakan empat faktor yang
menentukan pencapaian koordinasi yang
efektif dalam organisasi, yaitu: 20
1. Clarifying authority and
responsibility (Kewenangan dan
tanggang jawab yang jelas)
2. Careful checking and observation
(pengawasan seksama)
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 39
3. Facilitating effective
communicating (fasilitas
komunikasi yang efektif)
4. Utilizing leadership skills (menggunakan kemampuan
memimpin)
3) Tujuan Koordinasi Tujuan koordinasi adalah dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi secara
efektif dan efesien dengan melalui
pendekatan yang dapat mencegah konflik,
tumpang tindih, ketidak serasian antara
bagian satu dengan bagian lain sehingga
sumber daya yang terbatas yang dimiliki
organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin.21Tujuan lain dari koordinasi
adalah :
1. untuk menyatukan tindakan
2. menyerasikan kegiatan
3. mensinkronisasikan setiap usaha
guna mencapai tujuan organisasi.
3. Lembaga Adat
Lembaga adat adalah upaya
pemberdayaan, pelestarian dan
pengembangan adat istiadat22lembaga adat
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional.23
Dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa, Pasal 95 Ayat 2,
lembaga adat merupakan penyelenggara
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari susunan asli desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat
desa. Dalam Pasal 3 bahwa lembaga adat
bertugas membantu Pemerintah Desa dan
sebagai mitra dalam memberdayakan,
melestarikan, dan mengembangkan adat
istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap
adat istiadat masyarakat desa.24
4. Pemerintahan Desa
Pemerintah desa adalah
penyelenggara pemerintahan desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
yang terdiri dari: 25
1. Kepala Desa
2. Unsur Pmenbatu Kepala Desa,
terdiri dari:
1. ) Sekretaris Desa.
2. ) Unsur Pelaksana
Teknis.
3. ) Unsur Kewilayahan:
Kepala Dusun.
5. Asas Dekonsentrasi
Asas Dekonsentrasi adalah asas
yang menyatakan perlimpahan wewenang
dari pemerintahan pusat, kepala wilayah,
atau kepala instansi vertikal tingkat yang
lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di
daerah.26
6. Hak Ulayat
Hak ulayat merupakan hak tertinggi
atas tanah yang dimilki oleh suatu
persekutuan hukum (desa,suku) untuk
menjamin ketertiban pemanfaatan/
pendayagunaan tanah.27 Hak ulayat
(Beschikkingrecht) adalah hak persekutuan
hukum untuk menggunakan dengan bebas
tanah-tanah yang masih merupakan hutan
belukar di dalam lingkungan wilayahnya,
guna kepentingan persekutuan hukum itu
sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna
kepentingan orang-orang luar, dengan izin
persekutuan hukum itu dengan membayar
recognisi (pengakuan).28
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 40
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif. Penelitian
kulitatif strategi penelitian yang menekankan kata-kata, melaporkan
pandangan informan secara terperinci, dan
disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian deskriptif. Lokasi penelitian
adalah di Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar. Teknik
pengumpulan data adalah melalui
wawancara dan dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Koordinasi Lembaga Adat,
Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau
Dalam Menjaga Taman Wisata Alam
Desa Buluh Cina
Taman Wisata Alam (TWA) yang
ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 3587/Menhut-
VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 dengan
luas 963.33 hektar.29
Tabel 1: Tujuh Danau KawasanTaman
Wisata Alam Desa Buluh Cina
No Nama Danau Luas Danau
1. Danau Tanjung
Balam
25 M × 150
M
2. Danau Bunte 75 M × 75 M
3. Danau Tuok Tonga 75 M × 300
M
4. Danau Tanjung
Putus
35 M ×
250M
5. Danau Baru 60 M × 350
M
6. Danau Pinang
Dalam
74 M × 4200
M
7. Danau Pinang Luar 65 M × 300
M
Sumber : BBKSDA RIAU 2018
Berdasarkan tabel 1.6 bahwa
Taman Wisata Alam Buluh Cina memiliki 7 danau ini dikelola oleh masyarakat adat
di bawah koordinasi Ninik Mamak Desa
Buluh Cina, Desa Buluh Cina masih
memegang teguh adat istiadat dan budaya
mereka terutama dalam menjaga
kelestarian lingkungan alam sekitar tempat
tinggal.30 Ninik Mamak Desa Buluh Cina
sebagai lembaga adat memiliki peran
penting dalam menjaga kearifan Taman
Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Tabel 2: Lembaga Adat Ninik-Mamak
Desa Buluh Cina
No
.
Nama Gelar Suku
1. Amiruddin,
AG
DT.Majolelo Melayu
2. Amiruddin,
AGI
DT.Majolelo Melayu
3. Jimin DT.Jelo
Sultan
Melayu
4. Basri.S DT. Sanggo Melayu
5. Bukhori DT.
Tumenggun
g
Domo
6. H.Soli DT.Baginda
k
Domo
7. H.Chaidir DT.
Kutomarajo
Domo
Sumber Data: Struktur Lembaga Adat
Ninik Mamak Kenegerian Enam
Berdasarkan Tabel 2.1 diatas
bahwa Desa Buluh Cina adalah desa adat
yang memiliki 2 suku yaitu suku melayu
dan suku domo, masing-masing suku
memiliki Ninik Mamak dan gelar yang
berbeda-beda sebagai pemangku adat.
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 41
Suku melayu merupakan penghulu adat
dari pucuk suku melayu dan pucuk suku
domo. Sebagai Lembaga Adat, Ninik
Mamak suku melayu dan suku domo memiliki peran penting dalam menjaga
kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa
Buluh Cina. Masyarakat desa Bukuh Cina
memang dilarang untuk merusak hutan
kaena akan mengakibatkan dampak buruk,
maka dari itu Pucuk Adat Ninik Mama dan
Kepala Desa memberikan beberapa
peringatan serat sanksi agar tidak ada lagi
masyarakat yang merusak hutan.31
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina juga dilindungi dan dijaga oleh Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Riau, dibawah Kementerian Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan bedasarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor. P.80/ MenLHK/
Setjen/OTL .0/1/2016 tanggal 29 januari
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi
Sumber Daya Alam.32 Unit Pelaksanaan
Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
diklasifikasikan sebagai berikut: a) Unit
Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber
Daya Alam Kelas 1, selanjutnya disebut
dengan Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam, b) Unit Pelaksanaan Teknis
Konservasi Sumber Daya Alam Kelas II,
Selanjutnya disebut dengan Balai
Konservasi Sumber Daya Alam.33 Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam
adalah sebuah instansi vertikal yang
melaksanakan asas dekonsentrasi.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Riau (BBKSDA) Riau mempunyai
fungsi sebagai berikut: 34
a. Inventarisasi potensi, penataan
kawasan dan penyusunan rencana
pengelolaan cagar alam, suaka
margasatwa, taman wisata alam
dan taman buru.
b. Pelaksanaan pelindungan dan
pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,
taman buru.
c. Pengendalian dampak keusakan
sumber daya alam hayati.
d. Pengendalian kebakaran hutan di
cagar alam, suaka margasatwa,
taman wisata alam dan taman buru.
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina (TWA) adalah Kawasan Pelestrarian
Alam (KPA), Kawasan Pelestarian Alam
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang
mempunyai fungsi pokok perlindungan
sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.35
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina lahir dari kearifan lokal masyarakat
setempat dimana masih berlakunya adat
istiadat yang kuat dari Lemabag Adat dan
masyarakat setempat untuk menjaga
Taman Wisata Alam tersebut dari
kerusakan hutan. Untuk melindungi dan
mengelola kearifan lokal Taman Wisata
Desa Buluh Cina tersebut juga dibutuhkan
kerjasama dan koordinasi antara Lembaga
Adat, Pemerintahan Desa dan BKSDA
Riau. Selain dari Lembaga Adat, sebagai
organisasi adat yang melindungi kearifan
lokal Taman Wisata Alam secara hukum
adat.
Pemerintah Desa Buluh Cina
adalah penyelenggara Pemerintahan Desa
Buluh Cina yang memiliki peran penting
atas kepastian hukum penjagaan kearifan
lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 42
Cina. Selain itu Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau)
hadir sebagai bentuk asas dekonsentrasi
yang memiliki fungsi dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam di Hutan
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina
memiliki peran penting dalam menjaga
kearifan lokal Desa Buluh Cina
berdasarkan kepastian hukum.
Koordinasi yang dilakukan oleh
Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan
BBKSDA Riau adalah untuk menjaga
Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina sebagai kearifan lokal masyarakat
Desa Buluh Cina. Adapun koordinasi
tersebut: pertama, menjaga Hutan Taman
Wisata Alam Desa Buluh Cina dalam
pengelolaan kelestariannya berdasarkan
Hukum Adat. Kedua, koordinasi BKSDA
Riau kepada Lembaga Adat ketika
melaksanakan kegiatan dalam lokasi Hutan
Taman Wisata Alam. Ketiga, koordinasi
dalam penegakan hukum terhadap
kerusakan Hutan Taman Wisata Alam.
2. Faktor yang mempengaruhi
Koordinasi Lembaga Adat,
Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau
Dalam Melindungi Taman Wisata
Alam Desa Buluh Cina
A. Faktor Eksternal
Penebangan hutan secara liar dan
pembakaran hutan menyebabkan banyak
terjadinya kerusakan hutan, terutama di
kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina pada tahun 2013 kondisi hutan adat
mulai rusak, adanya pembuatan jalan
mobil di tengah Taman Wisata Alam
Buluh Cina dan pembukaan lahan
pertanian dan perkebunan secara ilegal.36
Pada tahun 2014, Taman Wisata Alam
Buluh Cina ditetapkan sebagai Taman
Wisata Alam berdasarkan SK Menteri
Kehutanan, Nomor: 3587/Menhut-
VII/KUH/2014 Tanggal 2 Mei 2014, untuk
menjaga kelestarian dan kearifan lokal Taman Wisata Alam Buluh Cina.
Penebangan hutan secara liar dan
kebakaran hutan menyebabkan terjadinya
kerusakan hutan dan kearifan lokal dalam
kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina. Hal ini juga diungkapkan oleh
seorang Pemangku Adat, DT. Ammirudin,
AG:
“Masih sering terjadi penebangan
hutan, untuk diambil kayu nya. yang
melakukan itu tidak hanya orang luar
tetapi masyarakat desa
setempat.Akan tetapi jika terjadi
pelanggaran tersebut sebagai ninik
mamak akan memberikan sanksi dan
hukuman kepada pelaku penebang dan
perusak hutan, seperti: memberikan
peringatan, membersihkan pekarangan
desa, membersihkan pemakaman
dan hukuman lainnya”.(wawancara, 7
Agustus 2019)
Penebangan hutan secara liar
adalah salah satu faktor yang
mempengaruhi adanya koordinasi antara
Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan
BBKSDA Riau. Koordinasi dilaksanakan
untuk menegakan hukum terhadap perusak
hutan baik penebangan liar maupun
pembukaan lahan baru.
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina (TWA) mempunyai potensi
pemandangan alam yang di dominasi hutan
dataran dan rawa air tawar. Selain itu
Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga
mempunyai tujuh danau yang indah dan
menarik. Kearifan lokal ini lah yang harus
dijaga dan dikelolah sebaik mungkin oleh
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 43
masyarakat desa, terutama kerja sama dan
koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah
Desa dan BBKSDA Riau dalam menjaga
kearifan lokal hutan di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Taman Wisata
Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan
lokal masyarakat setempat dimana masih
berlakunya adat istiadat yang kuat dari
Lemabag Adat dan masyarakat setempat
untuk menjaga Taman Wisata Alam
tersebut dari kerusakan hutan. Untuk
melindungi dan mengelola kearifan lokal
Taman Wisata Desa Buluh Cina tersebut
juga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama
antara Lembaga Adat, Pemerintahan Desa
dan BBKSDA Riau.
B. Faktor Internal
Belum optimalnya kerjasama
Pemangku Adat, Pemerintahan Desa dan
BBKSDA Riau dalam melindungi Taman
Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kurang
optimalnya kerjasama tersebut dapat
dilihat dari masih adanya pembukaan
lahan pertanian dan perkebunan seperti
sawit dan lainnya, masih adanya
penebangan hutan secara ilegal. Maka
untuk itu diperlukan kerjasama Pemangku
Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA
Riau dalam menjaga kearifan lokal Taman
Wisata Alam Desa Buluh Cina. Hal ini
diungkapkan oleh Sekretaris Desa
Rusdianto,SH:
“Untuk kedepannya kami sudah
adakan rencana kerjasama dengan
BBKSDA, membentuk perdes tentang
taman wisata alam, sudah pernah
dibicaraka, akan tetapi sampai
sekarang belum ada upaya atau belum
ada kepastian untuk kedepannya karna
koordinasi belum jelas”.(Wawancara,
7 Agustus 2019).
Ditambahkan dari Ninik mamak
selaku Lembaga Adat oleh DT.
Amiruddin, AG: “ Dulu sebelum menjadi Taman Wisata
Alam, disebut dengan hutan adat dan
kami sebagai ninik mamak,
pemerintahan desa dan masyarakat
yang menjaga nya dan mengelolanya,
semenjak masuknya BBKSDA sekarang
sudah menjadi Taman Wisata Alam
yang diserahkan kepada pemerintah
untuk di kelolah dengan baik. Akan
tetapi apa yang kami harapkan seperti
pengembangan Taman Wisata Alam
tidak seperti yang kami
harapkan”.(Wawancara, 7 Agustus
2019).
Belum adanya kebijakan yang
disepakati oleh Pemangku Adat ,
Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau
mengenai perlindungi Taman Hutan Alam
Desa Buluh Cina. Hal ini juga disampaikan
oleh Kepala Desa Muhammad Rais, SH.:
“ Untuk rencana Perdes atau aturan
tertulis mengenai Taman Wisata Alam
sudah pernah dirancang tapi belum
ada ditetapkan, dulu dibahas secara
bersama-sama Lembaga Adat, LMB
(Lembaga Musyawarah Besar) dan
masyarakat, akan tetapi belum
ditetapkan. (Wawancara. 7 Agustus
2019). Ditambahkan oleh Sekretaris
Desa Rusdianto, SH:“Untuk
Kedepannya Pemerintahan desa dan
BBKSDA harus besinergi mengenai
Hutan Taman Wisata Tersebut,
ragulasi-regulasi harus ditetapkan
untuk kepastian pemerintahan desa
dan BBKSDA agar tidak ada tumpang
tindih nantinya. Pemerintaha Desa
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 44
sudah pernah melakukan pertemuan
bersama BBKSDA untuk membahas
peraturan mengenai Taman Wisata
Alam akan tetapi belum ada keputusan mengenai kebijakan yang disepakati”.
(Wawancara, 7 Agustus 2019).
KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian
diatas, maka penulis menarik kesimpulan
sebagai berikut:
1) Koordinasi antara Lembaga Adat,
Pemerintah Desa dan BBKSDA
Riau dalam menjaga kearifan lokal
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina belum berjalan secara optimal
dan masih kurang. Dimana masih
belum adanya kejelasan kebijakan
mengenai kerja sama untuk
menjaga kelestarian Hutan Taman
Wisata Alam baik Perdes ataupun
Peraturan lainnya. Pelanggaran –
pelanggaran yang merusak
kelestarian hutan masih berpatokan
kepada Lembaga Adat sebagai
penegak hukum adat.
2) Faktor yang mempengaruhi
koordinasi Lembaga Adat,
Pemerintah Desa dan BBKSDA
Riau adalah faktor eksternal dan
faktor internal. Faktor eksternal
masih banyaknya penebangan
hutan secara liar, Taman Wisata
Alam Desa Buluh Cina merupakan
kearifan lokal Desa Buluh Cina
yang berasal dari Hutan Adat yang
dijaga oleh masyarakat adat selama
bertahun-tahun dengan sepenuh
hati. Faktor internal yaitu belum
optimalnya kerja sama anatara
Lembaga Adat, Pemerintah Desa
dan BBKSDA Riau dalam menjaga
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina, belum adanya peraturan dan
kebijakan yang pasti seperti perdes dan peraturan lainnya dalam
menjaga dan memelihara hutan
Taman Wisata Alam Desa Buluh
Cina.
DAFTAR PUSTAKA
CST. Kansil, ST. Kansil. 2008. Sistem
Pemerintahan Indonesia. Jakarta:
Bumi Aksara
Eko, Bambang S. 2013. Hukum Agraria
Kehutanan . Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
Haw.Widjaja. 2005. Otonomi Desa
Meupakan Otonomi Yang
Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
Hendroyono,Bambang,2018.Statistik
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun
2017,Jakarta:Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi
Daerah: Suatu Solusi Dalam
Menjawab Kebutuhan
Lokal Dan Tantangan Global.
Jakarta: PT RINEKA CIPTA
Mariane,Irene. 2014. Kearifan Lokal
Pengelolaan Hutan Adat.
Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
Hanif,Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.Jakarta: Erlangga
P.Joko, 1992. Hukum Lingkungan, Jakarta:
RINEKA CIPTA
Syafiie,Inu Kencana. 2007. Manajemen
Pemerintahan. Jakarta: PT Perca
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 45
Silalahi,Ulber. 2010. Metode Penelitian
Sosial. Bandung: PT Refika
Aditama
Syafrudin,Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan
Di Daerah.Bandung: PT Citra
Aditya Bakti
Jurnal
Jonyanis,M.Si,Febri Angga,P. Fungsi
Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di
Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar.JOM FISIP.
Vol .5 No .1, 2018.
Mukhamadun, Potensi Taman WisataAlam
Buluh Cina Sebagai `Alternatif
Wisata Alam Bagi Masyarakat
Kota Pekanbaru. Jurnal
Dinamika Madani Vol. 1 No. 1,
2018.
Rury Febrina, S.IP,M.Si, Azlin Desni.
Kolaborasi Pemerintah Desa Dan
LembagaAdat Terhadap
`Pelestarian Kearifan Lokal Di
Desa Bandur Pincak Kecamatan
Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar Tahun 2014-
2016. JOM FISIP.Vol .5 No. 1,
2018.
Rospita, Situmorang dan Elvina. Kearifan
Lokal Pengelolaan Hutan
Oleh Masyarakat Sekitar
Kawasan Taman Wisata Alam
Sicike-Cike Sumatra Utara.
Balai Penelitian Kehutanan
Aek Nauli. Vol .8 No.1, 2015. Widia dan Zulfikar. Implementasi Nilai-
Nilai Adat Dan Kearifan Lokal
Dalam Melestarikan
Hutan,Sungai Dan Danau Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar.Riau Low
Journal. Vol. 2 No .2 ,2018.
Media Online
Riaumagz.2018.Wisata Hutan Desa Buluh
Cina Kampar.
(http://www.riaumagz.com/2018/05
/wisata-hutan-desa-buluhcina-
kampar ) .Akses 8 Agustus 2019.
Riaubisnis.2017. Hutan BuluhCina, Lahir
dari
KearifanLokal.(http://riaubisnis.id/
hutan-buluhcina-lahir-dari-
kearifan-lokal ). Akses 9 Agustus
2018.
Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai
Besar KSDA Riau.
(http://www.bbksdariau.id) . Akses
9 Agustus 2019.
Bbksdariau. 2017. Tugas Pokok Dan
Fungsi. (http://www.bbksdariau.id)
. Akses 9 Agustus 2019.
ENDNOTE 1 P.Joko, 1992. Hukum Lingkungan, Jakarta: RINEKA CIPTA,hlm.9 2 Hendroyono,Bambang,2018.Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017,Jakarta:Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.10 3 Hendroyono,Bambang,2018.Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017,Jakarta:Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.12 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam,Pasal 2
NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1
ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin|
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi
Halaman | 46
5 Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019 6 Bbksdariau. 2017. Tugas Pokok Dan Fungsi. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019 7 Riaumagz.2018.Wisata Hutan Desa BuluhCina Kampar.(http://www.riaumagz.com/2018/05/wisata-hutan-
desa-buluhcina-kampar) .Akses 8 Agustus 2019 8 Riaubisnis.2017. Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal.(http://riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari-
kearifan-lokal ). Akses 9 Agustus 2018 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK / KUM.1/5/2017 Tentang
Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. 10 Mariane,Irene. 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.13 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan. 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 13 Rury Febrina, S.IP,M.Si, Azlin Desni. Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian
Kearifan Lokal Di Desa Bandur Pincak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016.
JOM FISIP.Vol .5 No. 1, 2018,hlm.3 14 Mariane,Irene. 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.114 15 Siti Amanah. 2007. Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir. Bandung: CV Citra
Praya.,hlm.12 16 Syafrudin,Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.,hlm.75 17 Ibid.,hlm.77 18 Ibid.,hlm.85 19 Ibid.,hlm.88 20 Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan
Tantangan Global. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.,hlm.279 21 Ibid.,hlm. 276 22 Haw.Widjaja. 2005. Otonomi Desa Meupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.,hlm.29 23 Ibid.,hlm.165 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 25 Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintrahan Desa. Jakarta: Erlangga.,hlm.73 26 CST. Kansil, ST. Kansil. 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara,.hlm.142 27 Eko, Bambang S. 2013. Hukum Agraria Kehutnana . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm52 28 Ibid.,hlm. 28-29 29 Bbksdariau.2018.Taman Wisata Alam Buluh Cina.(http:// www.bbksdariau.id) Akses 8 Agustus 2019 30 Widia dan Zulfikar. Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan,Sungai
Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Riau Low Journal. Vol. 2 No .2 ,2018 31Drs. Jonyanis,M.Si,Febri Angga,P. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar.JOM FISIP. Vol .5 No .1, 2018. 32 Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus
2019 33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Pasal 4 34 Bbksdariau. 2017. Tugas Pokok Dan Fungsi. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019 35 Hendroyono ,Bambang. 2018. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Jakarta:Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.12 36 Mukhamadun, Potensi Taman Wisata Alam Buluh Cina Sebagai Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat
Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika Madani Vol. 1 No. 1, 2018,hlm. 64