https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
Studi Praktek Manajemen (SPM) dengan judul “Proses Penyususnan Rencana
Kerja Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon” tepat pada
waktunya. Penulisan laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini dibuat untuk
memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program starta satu (S1) dengan
program studi Manajemen di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
Penulisan laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini tak sempurna
berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menghantarkan
ucapan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M., Si. , selaku Rektor Unswagati.
2. Ibu Siska Ernawati, SE., MM. dan Bapak Adi Setiawan, SE., MM. yang telah
meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyampaikan
informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Studi Praktek
Manajemen (SPM) dengan baik.
3. Bapak Benny Dhevyanto., SE., MM. selaku pembimbing laporan Studi
Praktek Manajemen (SPM) yang telah banyak memberi masukan dan
wejangan selama penyusunan
4. Bapak Agi Syarief Hidayat, SE., MM. selaku walidosen yang telah
membimbing kami dari semester awal hingga semester akhir.
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
ii
5. Untuk bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu
pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan laporan
SPM ini.
6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas & Universitas Swadaya Gunung
Jati
7. Ibu tercinta, yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, dan semangat
yang tiada putus.
8. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2014 Universitas Swadaya
Gunung Jati
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.
Penulis menyadari bahwa laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan Studi Praktek Manajemen
(SPM) ini. Akhir kata semoga laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini dapat
bermanfaat bagi penulis juga bagi pembaca.
Cirebon, April 2018
Ratih Maulida Pratiwi
NPM. 114020308
DAFTAR ISI
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
iii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... v
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang SPM .............................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan SPM ....................................................................... 2
C. Kegunaan SPM ...................................................................................... 2
D. Tempat SPM .......................................................................................... 3
E. Jadwal Waktu SPM ................................................................................ 4
BAB 2 TINJAUAN UMUM DAN TEMPAT SPM ......................................... 5
A. Sejarah Perusahaan ................................................................................ 5
1. Visi dan Misi .................................................................................... 10
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ............... 11
3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) .................................................. 12
B. Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Cirebon .......................................................................................................... 48
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) ...................................................... 51
2. Asistensi........................................................................................... 53
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .......................................... 54
C. Kendala yang Dihadapi ........................................................................ 54
D. Cara Mengatasi Kendala ...................................................................... 55
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
iv
BAB 3 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...................... 56
A. Bidang Kerja........................................................................................ 56
B. Pelaksanaan Kerja ................................................................................ 56
C. Kendala yang Dihadapi ........................................................................ 57
D. Cara Mengatasi Kendala ...................................................................... 58
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 60
A. Simpulan ............................................................................................. 60
B. Saran ................................................................................................... 61
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 62
LAMPIRAN ........................................................... Error! Bookmark not defined.
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Studi Praktek Manajemen .................................... 4
Tabel 2.1 Daftar Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana ........................ 42
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2018....... 11
Gambar 2.2 Gambaran Umum Alur RKA menjadi DPA ................................... 48
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang SPM
Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang
bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks
seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu
tugas guru harus dapat memanusiakan manusia. Layanan pendidikan
yang bermutu meliputi Sumber Daya Manusia/SDM, sarana prasarana
serta manajemen pendidikan.
Selain SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat
penting dalam menjembatani tranformasi ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuiai bakat, minat yang
dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang
bermutu, adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi
pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi paedagogik,
kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.
Perlu juga adanya penataan keuangan yang optimal dalam proses
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) demi tercapainya
pembangunan lingkup pendidikan yang maksimal dengan menyesuaikan
dengan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
2
Team penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dirasa masih belum
maksimal yang dilihat dari belum meratanya pembangunan pendidikan
daerah di Kabupaten Cirebon. Hal ini sangat disayangkan pada abad
perkembangan teknologi dan ekonomi, justru pemerataan pembangunan
daerah masih belum terealisasikan sempurna.
B. Maksud dan Tujuan SPM
Maksud dari apa yang dilakukan pada kegiatan SPM antara lain:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat SPM
2. Melakukan kegiatan SPM sesuai dengan latar belakang pendidikannya
Tujuan dari apa yang dilakukan pada kegiatan SPM antara lain:
1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan
2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang
sesuai dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah
C. Kegunaan SPM
1. Manfaat Bagi Mahasiswa
Kegunaan dari apa yang dilakukan pada kegiatan SPM antara lain :
Menambah ilmu dan wawasan mengenai Proses Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Cirebon
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
3
Mengetahui kendala dan cara penyelesaiannya dalam Proses
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
2. Manfaat Bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Unswagati
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unswagati dapat
meningkatkan kualitas mahasiswa dengan program SPM di
instansi terkait
Dapat menjalin hubugan bilateral antara Universitas khususnya
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unswagati dengan
instansi terkait
3. Manfaat Bagi Dinas Pendidikan
Dengan adanya mahasiswa SPM diharapkan dapat meringankan
kerja sesuai bidang kerja yang dilakukan pada instansi tempat
Praktek Studi Manajemen
Dapat membina hubungan baik antara mahasiswa SPM dengan
instansi terkait
D. Tempat SPM
Pelaksanaan Studi Praktek Manajemen (SPM) berlokasi di Dinas
Pendidikan Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 10, Sumber,
Cirebon, Jawa Barat 45611.
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
4
E. Jadwal Waktu SPM
Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Studi Praktek Manajemen
No
Jenis Kegiatan
Tahun 2018
Bulan Maret April
Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Pengajuan SPM
2. Pelaksanaan SPM
3. Bimbingan SPM
BAB 1 & 2
BAB 3 & 4
4. Penyerahan laporan SPM
(Sumber : Kalender Akademik Unswagati Tahun 2018/2019)
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
5
BAB 2
TINJAUAN UMUM DAN TEMPAT SPM
A. Sejarah Perusahaan
Pendidikan dan pengajaran merupakan landasan penting bagi
perkembangan serta kemajuan suatu bangsa, untuk mewujudkan dan
mengembangkan pendidikan diperlukan wadah atau tempat untuk
medidik anak-anak bangsa yang dilakukan organisasi atau lembaga
pemerintah daerah pada masa itu sesuai dengan nomenklatur yang ada
lembaga itu dinamakan Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cirebon
Sebelum dimulai adanya reformasi birokrasi atau dikenal
dengan nama Otonomi Daerah pada tahun 1999 yang ditetapkan
dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dan merupakan
kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Cirebon merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah
pusat sebagai perpanjangan tangan Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang berada di
Bandung, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan di
6
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang
dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah, hasil
pelaksanaan kegiatan – kegiatannya disamping digunakan sebagai
bahan penetapan kebijakan tiap tahun bagi daerah, tetapi juga
dilaporkan secara berjenjang maupun bersifat langsung dari daerah ke
pusat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan di tingkat pusat.
Nomenklatur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cirebon dimulai keberadaannya pada tahun 1949 sampai
dengan tahun 1999 adalah sebagai berikut :
NO NAMA LEMBAGA/
NOMENKLATUR TAHUN
NAMA KEPALA
LEMBAGA
1
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1949 - 1963 R. Wachyono
2
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1963 - 1969 P.A.S
ANDOYOWIYOTO
3
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1969 - 1973 ARMAD
ATMOWISASTRO
4
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1973 - 1975 Drs. ZAENAL
ARIFIN
5
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1975 – 1981 Drs. SUMEDI
ATMAPRAWIRA
6
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1981- 1984
A. SOLEH
SUWAN
DA
7 Kantor Departemen 1984 – 1988 Drs. ANA SUJANA
7
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
8
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon 1988 - 1993
Drs. H. AHMAD
SAROSO AHA
9
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1993 – 1997 Drs. H. SUDIANA
AS., SH
10
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
CireboN
1997 =1999 Drs. H. NANANG
MUSTARAM, M.Ed
Setelah itu dalam perjalananya Kantor Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cirebon mengalami perubahan – perubahan
kelembagaan setelah dilakukannya Reformasi Birokrasi dan Otonomi
Daerah yang dimulai pada Tahun 1999. Dengan ditetapkannya
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan merupakan
kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.
Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Dinas
Pendidikan telah dibentuk Peraturan Daerah (PERDA) , dengan
dibentuknya PERDA tersebut yang semula Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dengan berdasarkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon maka terjadi
8
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
perubahan nomenklatur sampai dengan sekarang dengan urutan sebagai
berikut :
NO NAMA LEMBAGA/
NOMENKLATUR TAHUN
NAMA KEPALA
LEMBAGA
11 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 1999 - 2004
Drs. H. NUNUNG
SANUHRI, M.Pd
12 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2004
Drs. GULINGGA
ANDERSYAH, MM
13 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2004 - 2008
Drs. H. A. ZAINAL
ABIDIN R., MM
14 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2008 - 2011
Drs. H. DUDUNG
MULYANA, M.Si
15 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2011 -2012
Drs. H. KUSNADI
MUAMARTO, MM
16 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
Agustus s.d
Nop 2012
H. Ir. DEDI NURUL
SA
17 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
2012 s.d.
Sekarang
Drs. ERUS
RUSMANA, M.Si
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Cirebon sendiri Tahun 1949 s.d 1981 beralamat di Jl. Raya Panembahan
Cirebon. Kemudian mulai tahun 1981 s.d sekarang beralamat di Jl. Sunan
Drajat Nomor 10 Sumber Kabupaten Cirebon (Komplek Perkantoran
Pemda Kabu paten Cirebon).
A. SEJARAH URUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
NO NAMA LEMBAGA/
NOMENKLATUR TAHUN
NAMA KEPALA
LEMBAGA
1
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1949 - 1963 R. Wachyono
2 Kantor Departemen 1963 - 1969 P.A.S
9
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
ANDOYOWIYOTO
3
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1969 - 1973 ARMAD
ATMOWISASTRO
4
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1973 - 1975 Drs. ZAENAL ARIFIN
5
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1975 – 1981 Drs.SUMEDI
ATMAPRAWIRA
6
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1981- 1984 A. SOLEH
SUWANDA
7
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1984 – 1988 Drs. ANA SUJANA
8
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1988 - 1993 Drs. H. AHMAD
SAROSO AHA
9
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1993 – 1997 Drs. H. SUDIANA AS.,
SH
10
Kantor Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Cirebon
1997 =1999 Drs. H. NANANG
MUSTARAM, M.Ed
SETELAH OTONOMI DAERAH
NO NAMA LEMBAGA/
NOMENKLATUR TAHUN
NAMA KEPALA
LEMBAGA
11 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 1999 - 2004
Drs. H. NUNUNG
SANUHRI, M.Pd
10
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
12 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2004
Drs. GULINGGA
ANDERSYAH, MM
13 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2004 - 2008
Drs. H. A. ZAINAL
ABIDIN R., MM
14 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2008 - 2011
Drs. H. DUDUNG
MULYANA, M.Si
15 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon 2011 -2012
Drs. H. KUSNADI
MUAMARTO, MM
16 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
Agustus s.d
Nop 2012
H. Ir. DEDI NURUL
SA
17 Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
2012 s.d.
Sekarang
Drs. ERUS
RUSMANA, M.Si
1. Visi dan Misi
Visi
Terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk
masyarakat kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.
Misi
Guna pencapaian visi ditetapkan 5 (lima) misi Dinas
Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi
peserta didik;
2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkompeten;
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan;
4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan.
11
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2018
12
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun
2016 Nomor Seri D 13 ), susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana
strategis dan rencana kerja bidang pendidikan;
b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP),
target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
bidang pendidikan,
c. perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;
d. pengendalian urusan administrasi Dinas;
e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur,
Kriteria (NSPK) bidang pendidikan, (PAUD, SD, SMP dan
Pendidikan Non Formal) sesuai aturan yang berlaku;
f. penyelenggaraan dan pengelolaan program wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun;
13
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
g. pengendalian bidang pendidikan serta Unit Pelaksana Teknis
(UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan
di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah dan instansi terkait;
i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pendidikan, serta UPT
sesuai dengan lingkup tugas;
j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang
Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina
administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta
mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
pendidikan.
b. Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
14
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja)
Dinas;
c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum,
ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;
e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Dinas dan UPT
Pendidikan Kecamatan;
f. pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;
g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas;
h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi
lainnya terkait layanan publik;
i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
j. Pengelolaan web site Dinas;
k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
15
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
(3) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan
yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana
kerja Dinas.
a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian Umumdan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan program Subbag Umum dan
Kepegawaian;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan umum dan
ketatalaksanaan dinas;
c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Dinas;
e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
f. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan,
sarana dan rumah tangga Dinas dan UPT Pendidikan
Kecamatan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum,
perlengkapan, sarana, kepegawaian, hubungan masyarakat dan
keprotokolan Dinas.
b) Subbagian Keuangan dan Aset
(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan
aset;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
d. pelaksanaan verifikasi SPP;
e. penyiapan surat perintah membayar;
f. pelaksanaan verifikasi;
g. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
h. penyusunan laporan keuangan Dinas;i. pelaksanaan
penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/aset Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
Keuangan dan Aset; dan
17
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
(unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan
keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas.
c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan program
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Dinas;
b. Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) dan Rencana Kerja (
Renja ( Dinas;
c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas;
d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target
capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan
(SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas;
e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas;
18
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
f. pengelolaan data dan informasi Dinas;
g. pengelolaan sistem informasi/ web site Dinas;
h. penyusunan profil Dinas;
i. penyusunan laporan Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana,
program, kegiatan dan anggaran; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
(1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi;
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar
(kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana
prasarana, aset dan data Sekolah Dasar);
b. perumusan rencana dan program kerja bidang Pendidikan Sekolah
Dasar;
19
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan
prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Dasar;
f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah
Dasar (SD);
g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru,
kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana
prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;
h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana
prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
mengelola (merumuskan, menyusun dan melaksanakan) kebijakan
urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Dasar.
20
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
a) Seksi Kurikulum
(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah
Dasar;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan Sekolah Dasar;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Dasar;
e. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Dasar;
f. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi
pendidikan SD;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional
(USBN) Pendidikan Sekolah Dasar;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah dasar;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Dasar;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta
didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Dasar
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, tugas/kegiatan Seksi
Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
21
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan fungsi dan
tugas pokoknya.
(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar.
(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas
pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan
sekolah dasar.
b) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan mempunyai
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan
kependidikan Sekolah Dasar;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD);
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Sekolah Dasar sesuai kewenangannya ;
22
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan
perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah
Dasar;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian Tenaga
Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga
Pendidik dan Kependidikan;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Sekolah Dasar;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah
Dasar.
23
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah
dasar;
c) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar
(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan SD;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
sekolah dasar;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan Sekolah Dasar;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
SD;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan
prasarana/aset pendidikan sekolah dasar;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset
sekolah dasar;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
24
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya
(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah
Dasar.
(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar
mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data,
mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian
sarana dan prasarana serta penatausahaan/pencatatan aset
pendidikan SD.
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
(1) Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan,
sarana prasarana, aset dan data SMP );
b. perumusan rencana dan program kerja/kegiatan bidang Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP);
c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan
prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP);
25
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Pertama (SMP)
e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
g. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data sekolah
menengah pertama(SMP);
h. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga
teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data
Sekolah Menengah Pertama (SMP);
i. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana
prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas.
(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
mempunyai tugas pokok menyusun, mengelola dan melaksanakan
kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah
Menengah Pertama.
26
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
a) Seksi Kurikulum
(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi
pendidikan SMP
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar
Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta
didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;
27
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang
berlaku;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan
fungsi dan tugas pokoknya.
(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan
Sekolah Menengah Pertama.
b) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP
(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan
kependidikan SMP;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMP;
28
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan SMP sesuai kewenangannya;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan pendidikan SMP;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan
perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga
pendidik dan kependidikan SMP;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga
Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan
Kependidikan SMP;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
tenaga pendidik dan kependidikan SMP; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan SMP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.
29
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga
teknis pendidik dan kependidikan SMP.
c) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP
(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan SMP;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
SMP;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan SMP;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan SMP;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan
prasarana/aset pendidikan SMP;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi
aset SMP;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Seksi; dan
30
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pendidikan SMP sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan
tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.
(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun rencana,
mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan
pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SMP.
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis kurikulum, tenaga teknis pendidik
dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang
Pendidikan Anak Usia Dini;
b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga
teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan
data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
c. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan
Anak Usia Dini;
31
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
d. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan
satuan pendidikan anak usia dini;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di
bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas.
(3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas
pokok mengelola urusan pemerintah daerah di bidang
pendidikan anak usia dini.
a) Seksi Kurikulum
(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunankebijakan teknis kurikulum pendidikan PAUD;
c. pembinaan teknis sarana bermain bagi pendidikan PAUD;
32
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan PAUD;
e. pengelolaan kalender pendidikan PAUD;
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian,
penataan, dan penutupan PAUD;
g. pembinaan prestasi gugus PAUD;
h. pembinaanminat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik PAUD;
i. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta
didik/siswa baru, mutasi siswa PAUD;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan PAUD sesuai dengan fungsi dan tugas
pokoknya.
(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak
Usia Dini.
(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan
Anak Usia Dini.
33
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
b) Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD
(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan
kependidikan PAUD;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
pada pendidikan PAUD;
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan PAUD sesuai kewenangannya ;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan pendidikan PAUD;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan
perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga
pendidik dan kependidikan PAUD;
h. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga
Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;
i. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD;
j. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan
Kependidikan PAUD;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; dan
34
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan PAUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya
(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini.
(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis
pendidik dan kependidikan PAUD.
c) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD
(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan PAUD;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan PAUD;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
PAUD;
35
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan
prasarana/aset pendidikan PAUD;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset
PAUD;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang PAUD sesuai dengan tugas dan fungsinya
(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan
tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang PAUD melalui Sekretaris Dinas.
(3) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD
mempunyai tugas pokok melaksanakan , menyusun rencana,
mengelola dan mengolah data, mengiventarisasi , memfasilitasi
pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana/aset PAUD.
f. Bidang Pendidikan Non Formal
(1) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
a) perumusan kebijakan teknis kurikulum, keaksaraan dan
kesetaraan, dan kursus dan kelembagaan bidang Pendidikan Non
Formal;
36
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
b) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di
bidang pendidikan Non Formal;
c) penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan
Non Formal;
d) penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan
pendidikan Non Formal;
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di
bidang pendidikan Non Formal;
f) pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis
pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di
bidang Non Formal;
g) pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
Dinas.
(3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas
pokok mengelola, melaksanakan urusan/kebijakan pemerintah
daerah di bidang pendidikan Non Formal.
37
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
a) Seksi Kurikulum
(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
c. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Non
Formal;
d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan Non Formal;
e. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan
kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara
SMP dan Kejar Paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan Kejar Paket
A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara
SMA dan Keaksaraan;
g. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan
perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A
setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara
SMA dan Keaksaraan;
h. pelaksanaan pembinaan Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket
C;
i. pelaksanaan ujian nasional Kejar Paket A, Paket B dan Paket C
dan keaksaraan;
j. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga
Pendidik dan Kependidikan pendidikan Kejar Paket A setara
38
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan
keaksaraan;
k. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A
setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA
dan keaksaraan;
l. pelaksanaan kompetensi pendidik dan Kependidikan Kejar
Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C
setara SMA dan keaksaraan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Kurikulum Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP,
Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
n. pengelolaan kalender pendidikan Non Formal;
o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Non Formal sesuai dengan fungsi dan tugas
pokoknya.
(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Non Formal.
(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
39
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan
Non Formal
b) Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan
Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;
b. penyusunan kebijakan teknis Kesetaraan dan Keaksaraan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan Kesetaraan dan
Keaksaraan
d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan
izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B
setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur
pendirian Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP
dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, program Kejar
Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket
C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A
setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara
SMA dan Keaksaraan; dan
40
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Non Formal, sesuai dengan tugas dan
fungsinya
(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
(2) Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembinaan dan pengurusan keaksaraan dan kesetaraan.
c) Seksi Kursus dan Kelembagaan
(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;
b. penyusunan kebijakan teknis kursus dan kelembagaan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kursus dan
kelembagaan;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan
kependidikan kursus dan kelembagaan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus
dan kelembagaan;
41
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan
perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan
kelembagaan;
g. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan
izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
h. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur
pendirian kursus dan kelembagaan;
j. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan
berprestasi;
k. pelaksanaan monitoring kompetensi pada lembaga kursus; dan
l. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan
lembaga kursus dan kelembagaan;
(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Non Formal melalui Sekretaris Dinas.
(3) Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas
pokok tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana,
mengelola dan mengolah data, pembinaan kursus dan
kelembagaan di Bidang Pendidikan Non Formal.
42
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
Tabel 2.1
Daftar Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Per Desember 2017
No NAMA/NIP NIP JABATAN PANGKAT/GOL DIKLATPIM
1 Drs. ASDULLAH SA,
MM
19640203 199009 1
001 Kepala Dinas
Pembina Utama
Muda,IV/c
Diklatpim TK
II/Spamen/Sespa
2 Ir. PAHIM 19651012 199103 1
007 Sekretaris Pembina Tk.I, IV/b
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
3 Drs. MUSTOPA 19650919 198603 1
012
Kepala Sub
Bagian Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
4 Hj. MAESAROH 19610707 198503 2
011
Kepala Sub
Bagian Penata, Tk.I, III/d Diklat Adum/Sepada
5 SUKARA, S.Sos 19610308 198503 1
012
Kepala Sub
Bagian Penata, Tk.I, III/d -
6 Drs. H.IMAN SUKIMAN 19600105 198203 1
015 Kepala Bidang Pembina, IV/a
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
7 DIDI NURDADI, S.Pd 19640119 198410 1
003 Kepala Seksi Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
8
Drs. H. SARNO
WASTIKASAPUTRA,
M.Pd
19610418 199003 1
003 Kepala Seksi Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
9 PANCAWALA
SULISTIANTO, ST
19720617 200604 1
012 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
10 Dr. H. MASHURI, M.Pd 19711014 199403 1
003 Kepala Bidang Pembina Tk.I, IV/b
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
11 ISWANTO, SE 19610604 198603 1
009 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
12 NOVI KOMALASARI,
S.STP,M.Pd
19801122 199912 2
001 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
13 YADI SUPRIYADI,
S.Sos,M.Pd
19730327 199503 1
002 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
14 SUDIHARJO, SAP 19680410 199203 1
010 Kepala Bidang Penata, III/c
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
15 HIKMAT, SE 19601213 198703 1
012 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
16 YEDI ADHI PRIATNA,
BAE
19660815 199803 1
004 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
17 Dra. H. IDA LAILA
RUPAIDA
19671003 199403 2
004 Kepala Seksi Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
18 ALEX SUHERIYAWAN,
M.Pd.I
19750710 200801 1
002 Kepala Bidang Penata, III/c
Diklatpim TK
III/Spama/Sepadya
19 H. JOHAR, SE 19601016 198603 1
006 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
20 ADE KANDAR, S.Sos 19670414 199103 1
008 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d
21 NURUL FEBIYANTI, SP 19770830 200901 2
003 Kepala Seksi Penata, III/c
22 ROSTIYATI, S.Pd 19640228 198410 2
003 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
23 H. JAYANI, S.Pd, MM 19630601 198703 1
009 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b
24 Dra. Hj. NURHAYATI 19630617 198410 2
004 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
43
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
25 Evi Sulastri, S.Pd 19601012 197912 2
003 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b
26 IPNODANTO, S.Pd 19660802 199403 1
009 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b
27 SUKARNADI, S.Pd. 19670708 199003 1
003 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b
28 Drs. H. HUMAEDI,
M.Pd.I
19600219 198308 1
004 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
29 CICIH YUNINGSH 19600929 197912 2
003 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
30 Drs. SURYA 19611004 198305 1
003 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
31 CASREDI, S.Pd.,M.Pd. 19610504 198201 1
002 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
32 ELIS SULISTIANI 19620811 198204 2
002 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
33 SUTADI, S.Pd 19610208 198204 1
003 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
34 Drs.TAUFIQULLAH 19600102 198202 1
002 Kepala UPT Pembina, IV/a
35 Hj. SITI UKARI, S.Pd. 19630831 198305 2
005 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
36 Drs. H. ASYIKIN 19630818 198412 1
006 Kepala UPT Pembina, IV/a
37 SURAKMAN, S.Pd. 19660627 198610 1
001 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
38 Drs. H. MASTURA 19650409 198803 1
007 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
39 AKMADI, S.Pd. 19620705 198305 1
005 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
40 H. NASIRUDIN, S.Pd. 19620616 198305 1
006 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
41 AHMAD TAUFIQ, S.Ag 19620815 198603 1
016 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
42 HERIYANTO, S.Pd. 19650414 198703 1
009 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
43 WAHYONO, A.Ma.Pd. 19640609 198803 1
015 Kepala UPT Pembina, IV/a
44 H. KIMSAN, S.Pd. 19601013 198410 1
001 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
45 H. TORY ANDY
RASIDY, A.Ma.
19640512 198603 1
021 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
46 Drs. H. DOFIR 19630609 198403 1
002 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
47 Hj. SUHERTIN, A.Ma.Pd. 19670227 198809 2
001 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
48 Drs. SADUKI, MM. 19650418 198603 1
010 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepadya
49 CARMIN, S.Pd. 19721110 199603 1
001 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
50 H. UBED MABRORI,
S.IP.
19670501 198602 1
004 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
51 IWAN SUROSO, S.Sos. 19641209 198609 1
001 Kepala UPT Pembina, IV/a
44
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
52 SARUDIN, S.Pd. 19650414 199103 1
008 Kepala UPT Pembina, IV/a
53 H. DELAP, S.Pd. 19610216 198603 1
006 Kepala UPT Pembina, IV/a
54 SUDIRA ANSORRUDIN,
S.Pd.
19670620 199212 1
002 Kepala UPT Pembina, IV/a
55 Drs. KHOTIB, MM. 19650510 199405 1
001 Kepala UPT Pembina, IV/a
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
56 Dra. INDRIYATI 19670306 199203 2
003 Kepala UPT Pembina, IV/a
57 Drs. ATMA 19610413 198109 1
001 Kepala UPT Penata Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepadya
58 SAMSURI, S.Sos. 19631010 198603 1
028 Kepala UPT Penata Tk.I, III/d Diklat Adum/Sepada
59 SAURI, S.Pd. 19700310 200012 1
002 Kepala UPT Penata Tk.I, III/d
60 H. ABDILLAH, SE 19650416 198602 1
005 Kepala UPT Penata Tk.I, III/d
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
61 Dra. Hj. EMA
SUKMAWATI
19650402 200801 2
002 Kepala UPT Penata , III/c
Diklatpim TK
IV/Adumla/Sepala
62 Agus Walsito, S.Sos 19610701 198403 1
003 Pembina, IV/a Arsiparis Madya
63 Emi Rohimi 19670917 198703 2
003 Penata Tk I, III/d Arsiparis Penyelia
64 Dra. Emiliati Ulfa, MM 19610802 198201 2
001 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
65 Drs. Rahmat Hidayat 19590318 198403 1
002 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
66 Akhmad Suryagana,
HS.SPd
19600411 198109 1
002 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
67 Drs. Oom Komarudin 19580704 198203 1
013 Pengawas SMP Pembina/ IV a
68 Bambang Sucipto 19620522 198403 1
003 Pengawas SMP Pembina/ IV a
69 Dra. Asih Suhartati 19621211 198501 2
004 Pengawas SMP Pembina/ IV a
70 Drs. Dudung mauludin 19590515 198507 1
001 Pengawas SMP Pembina/ IV a
71 Drs. Agus Sudjono 19650519 198703 1
005 Pengawas SMP Pembina/ IV a
72 Banawi, S.Pd 19650212 198903 1
007 Pengawas SMP Pembina/ IV a
73 Drs. Anto Suharto 19650323 199103 1
009 Pengawas SMP Pembina / IV a
74 Drs. Nano Sutarno 19680310 199403 1
003 Pengawas SMP Pembina / IV a
75 Drs. R. Toto Hartanto. A 19640328 199412 1
002 Pengawas SMP Pembina/ IV a
76 Drs. Sutiyono 19600803 198803 1
010 Pengawas SMP Pembina/ IV a
77 Gampang Rosmata, S.Pd. 19620816 198412 1
001 Pengawas SMP
Pembina Utama Muda/
IV c
78 H. Aksan, S.Pd. 19591017 198303 1
004 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b
45
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
79 Drs. H. Aenudin 19610612 198303 1
018 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b
80 H. Muhaimin, S.Pd. 19600406 198103 1
011 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b
81 Drs. Tarjo 19681022 199403 1
003 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b
82 Winarko, S.Pd., M.Pd. 19681107 199702 1
002 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b
83 Drs. Mas'ari Rosidin 19660715 199502 1
001 Pengawas SMP Pembina Tk I, IV/ b
84 Dra. Enok Siti Aisyah 19680430 199903 2
001 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
85 Novi Kusdianto, S.Sn 19780329 200604 1
009 Pengawas SMP Penata Tk. I/ III d
86 Mujahidin 19650802 200701 1
006 Pengawas SMP Penata Tk. I/ III d
87 Kiswoyo, S.Pd. 19750710 200902 1
001 Pengawas SMP Penata, III/ c
88 Sunarto, S.Sn. 19680220 200211 1
001 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
89 Hj. Junensih 19650503 199012 2
001 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
90 Rudianto, M.Pd. 19690607 199702 1
001 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b
91 Barnas, S.Pd. 19670503 199103 1
013 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
92 Trisno, SP. 19640425 200701 1
007 Pengawas SMP Penata Tk. I/ III d
93 Teguh Yuniarto, S.Pd. 19670616 199903 1
005 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
94 Drs. Bukari 19630813 198610 1
001
Pengawas PAI
SMP Pembina Tk I/ IV b
95 Drs. Warpin 19681231 199802 1
049
Pengawas PAI
SMP Pembina Tk I/ IV b
96 Dra. Idah Sa'adah 19661211 199512 2
001
Pengawas PAI
SMP Pembina/ IV a
97 Drs. Makhmud 19630807 199403 1
005
Pengawas PAI
SMP Pembina/ IV a
98 Siti Ariani, S.Pd. 19650124 200501 2
002 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
99 Wasniyati, S.Pd. 19721202 201001 2
002 Pengawas SMP Penata, III/ c
100 H. Sutardi, S.Pd., MM. 19620314 198403 1
010 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
101 Ahmad Syis, SE. 19760227 200604 1
013 Pengawas SMP Penata, III/d
102 Drs. Sumardi 19660913 200801 1
001 Pengawas SMP Penata, III/d
103 H. Achmad Budiyanto,
S.Pd., M.Pd.
19610509 198302 1
001 Pengawas SMP
Pembina Utama Muda,
IV/c
104 Edi Sukasa, S.Pd. 19660626 199702 1
001 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
105 Ani Suparti, M.Pd. 19680507 200012 2
002 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b
106 Syafiq, S.Pd. 19690701 200003 1
003 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
107 Irman Firmansyah, S.Pd. 19690214 200003 1
004 Pengawas SMP Pembina, IV/ a
46
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
108 Rohiman, SE.Sy. 19691013 199003 1
004 Pelaksana Penata, III/c
109 Sakari Edy Riyanto 19620115 198109 1
001 Pelaksana Penata Muda Tk.I, III/b
110 Nurhawa 19640829 199103 1
003 Pelaksana Penata Muda, Tk.I, III/b
111 Tarsidi, S.Sos. 19670906 200604 1
009 Pelaksana Penata Muda, III/a
112 Chairunisyah, A.Md. 19840412 201101 2
002 Pelaksana Pengatur Tk.I, II/d
113 Sukarminto 19640201 198803 1
011 Pelaksana Pengatur Tk.I, II/d
114 Hj. Tati Im, S.AP. 19621012 198603 2
008 Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
115 Saidi, S.AP 19650603 198603 1
015 Pelaksana Penata, III/c
116 Mohamad Husain 19830301 201406 1
001 Pelaksana Pengatur Muda, (II/a)
117 Jumenah 19760624 201406 1
001 Pelaksana Juru, I/c
118 Jojo Suryaatmaja 19631215 198701 1
001 Pelaksana Penata Muda, Tk.I, III/b
119 Selamet Pramono, S.IP 19730506 200003 1
005 Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
120 Heru Purwanto, S.AP. 19760629 200012 1
001 Pelaksana Penata Muda, III/a
121 Dasam 19800626 200701 1
008 Pelaksana
Pengatur Muda Tk.I,
II/b
122 Akhmad Setiyono 19770909 200801 1
005 Pelaksana Pengatur, II/c
123 Akhmad Jaelani 19851108 201406 1
001 Pelaksana Juru, I/c
124 Sunarti 19850607 201406 2
001 Pelaksana Pengatur Muda, II/a
125 Wanudin, S.IP 19720911 200003 1
003 Pelaksana Penata Muda, III/a
126 Sujadi, S.IP 19750703 199903 1
007 Pelaksana Penata Muda, III/a
127 Munah, S.Sos. 19681106 200701 2
009 Pelaksana Penata Muda, III/a
128 Cakraningrat 19680618 199903 1
004 Pelaksana Penata Muda, III/a
129 Moch. Jajuli, S.IP 19620727 199202 1
002 Pelaksana Penata Muda, Tk.I, III/b
130 Kanadi, ST 19740131 199802 1
001 Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
131 Syarifudin, S.Sos 19771008 199903 1
005 Pelaksana Penata Muda, (III/a)
132 Suryadi 19790623 201406 1
001 Pelaksana Pengatur Muda, II/a
133 Nurbaiti, S.IP. 19741121 200701 2
007 Pelaksana Penata Muda, III/a
134 Warno 19821220 200801 1
004 Pelaksana Pengatur, II/c
135 Maskadi 19791129 200701 1
006 Pelaksana
Pengatur Muda Tk.I,
II/b
47
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
136 Yati Supriati 19700212 200701 1
004 Pelaksana Pengatur, II/c
137 Abdurahman, S.Pd. 19780220 201001 1
007 Pelaksana Penata Muda, Tk.I, III/b
138 Dini Rosdianti 19710313 200012 2
001 Pelaksana Penata Muda, III/a
139 Triyono, S.IP 19771112 200701 1
006 Pelaksana Penata Muda Tk.I, III/b
140 M. Surono, SE.Sy. 19680605 200012 1
004 Pelaksana Penata Muda, III/a
141 Sairoh, S.Sos. 19700410 200701 2
014 Pelaksana Penata Muda, III/a
142 Yasin, S.Sos. 19680611 199103 1
013 Pelaksana Penata Muda Tk.I, III/b
143 Lilik Rutaksi 19651127 198603 1
005 Pelaksana Penata Muda, III/a
144 Cecep Mulyadi, S.Si. 19750906 200902 1
001 Pelaksana Penata, III/c
145 Dendy Romansyah 19771229 201406 1
001 Pelaksana Pengatur, (II/c)
146 Padi Supriyatna, S.IP 19770207 199903 1
003 Pelaksana Penata Muda, III/a
147 Ida Suhartini 19630626 199003 2
004 Pelaksana Penata Muda, Tk.I, III/b
148 Nena Aris Septiliani, S.Pd. 19830926 201101 2
001 Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
149 Drs. H. Iman Firmansyah 19680424 200901 1
001 Pelaksana Penata, III/c
150 Sardi 19690308 200701 1
014 Pelaksana Pengatur, II/c
151 Toto Riyanto, A.Md. 19701111 201406 1
001 Pelaksana Pengatur, II/c
152 Armana, SE 19630708 200604 1
002 Pelaksana Penata Muda, (III/a)
153 Melantina Eka Saputri,
A.Md.
19860427 201101 2
002 Pelaksana Pengatur Tk.I, II/d
154 Arif Ikhwani 19830812 201406 1
002 Pelaksana Pengatur Muda, (II/a)
155 Abdul Kodir, SH. 19670311 200701 1
012 Pelaksana Penata Muda, (III/a)
156 Sutisno, S.AP. 19610727 198202 1
002 Pelaksana Penata, III/c
157 Nanang Kusnandar 19660503 200701 1
010 Pelaksana Pengatur, II/c
158 Karbia 19680703 198703 1
002 Pelaksana Penata Muda, III/a
159 Ukarija 19740307 200003 1
004 Pelaksana
Pengatur Muda Tk. I,
(II/b)
160 Herdilah, S.AP 19720428 199403 2
002 Pelaksana Penata, III/c
48
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
161 Ahmad Yani 19630317 199310 1
001 Pelaksana Penata Muda, III/a
162 Aan Arnesih, S.Pd. 19690413 200701 2
010 Pelaksana Penata, (III/c)
B. Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Cirebon
Gambar 2.2
Gambaran Umum Alur RKA menjadi DPA
Penyusunan RRKA
Asistensi
RKA
DPRD BAPELITBANGDA
DPA
Disetujui
PAUD SD SMP PNF Sekretariat
Kebutuhan Melanjutkan program yang sudah ada
49
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
Proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah sebagai
berikut :
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memiliki 5 (lima) bidang,
yakni :
a. Bidang PAUD
Bidang Paud atau Pendidikan Anak Usia Dini dalam menyusun
Rencana Kerja Anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang diatur dalam PP No. 2 tahun 2018 berupa dana fisik dan dana non
fisik. Dana yang diajukan atas dasar kebutuhan dari lembaga diajukan
berupa proposal. Lembaganya sendiri ialah yang telah sinkron data
dakodik (data pokok pendidikan).
Kendala yang dihadapi bidang PAUD dalam proses penyusunan
adalah bantuan tidak termasuk pada anak usia 0-4 tahun. Justru usia
tersebut dari dana alokasi desa sebesar 15%. Namun sangat
disayangkan sebagian besar desa belum paham akan hal itu.
b. Bidang SD
Kebutuhan dalam Bidang SD yang berupa fisik dan non fisik
menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja anggaran. Dana fisik
misalnya seperti renovasi bangunan sekolah, penambahan ruang kelas.
Non fisik berupa pelatihan kepala sekolah, pengawas, lomba guru
berprestasi, akreditasi, pembayaran honor dsb.
50
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
Selain berdasarkan kebutuhan di bidang SD pun dalam
penyusunan RKA tetap melanjutkan program yang sudah ada. Total
terdapat 18 kegiatan yang didanai APBD, rinciannya sebagai berikut :
Sarpras (fisik) terdapat 9 rencana kegiatan
Kurikulum terdapat 6 rencana kegiatan
Tentis terdapat 3 rencana kegiatan
c. Bidang SMP
Bidang SMP tidak jauh berbeda dengan rencana kerja anggaran
di bidang SD karena sama-sama dalam bidang pendidikan formal.
Rencana yang dianggarkannya pun berupa fisik dan nonfisik atas
dasar kebutuhan dari lembaga terkait.
d. Bidang PNF
Program inti dari bidang PNF adalah sebagai berikut :
Paket A setera SD
Paket B setara SMP
Paket C setara SMA
Program lain yang mencakup bidang PNF adalah :
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Program Kursus LKP, seperti : kursus menjahit, rias pengantin,
computer, kursus bahasa asing, dsb
Kendalanya adalah pendanaan. Solusinya adalah
penyusunan tetap dilakukan dengan atas dasar program rutin
51
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
melanjutkan program di periode sebelumnya disesuaikan dengan
kuota dan menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah daerah.
e. Sekretariat
Sekretariat terdapat 3 (tiga) bidang yaitu:
Bidang Umum
Bidang Program
Bidang Keuangan
Ketiga bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda berdasarkan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun pada dasarnya
memiliki kegiatan operasional yang sama, yaitu kebutuhan-kebutuhan
yang dirangkum sebagi berikut :
Kegiatan kantor, kegitan rutin : ATK, perlengkapan habis pakai,
listrik air dsb
Pemeliharaan gedung dan prasarana
dsb
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah- (RKA-
SKPD)
2. Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-
(RKA-PPKD)
52
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
Untuk menyusun rencana kerja anggaran disusun mulai dari 1
januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga
pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat
dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. RKA-SKPD dan
RKA-PPKD ditetapkan sesuai Surat Edaran Bupati Cirebon. Disusun
dengan pendekatan kinerja yaitu dari perencanaan alokasi biaya yang
ditetapkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan tidak
boleh direalisasikan melebihi jumlah yang dianggarkan.
RKA Dinas Pendidikan Kab.Cirebon mencakup kebutuhan belanja
langsung dan tidak langsung dalam lingkup pendidikan, seperti :
1. Pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas sekolah
2. Sistem kegiatan pembelajaran siswa mulai dari perencanaan,
pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran serta pengembangan
kurikulum
3. Sekretariat, kegiatan kantor yang menunjang dinas pendidikan seperti :
Alokasi gaji dan tunjangan, kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor.
Sesuai dengan program pendidikan seperti pendidikan anak usia dini,
Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun ,program pendidikan non
formal, program pendidikan luar biasa, program peningkatan mutu dan
tenaga pendidikan, dsb.
53
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
2. Asistensi
a. Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Proses asistensi DPRD adalah kegiatan yang dilakukan setelah
RKA disusun untuk dilakukan penyampaian program, sasaran program
serta hasil atau manfaat dari program tersebut terkait kebutuhan
masyarakat.
Dinas penddikan akan menjabarkan program yang telah
disusun jika penjabaran tersebut tidak sesuai atau memiliki manfaat
yang kecil bagi masyarakat maka bukan tidak mungkin program
tersebut dikaji ulang atau dihilangkan.
Dalam proses asistensi akan terjadi adu argument antara
penyususn program dengan DPRD selaku pengawas dan wakil
masyarakat. Jika tim penyususn anggaran mampu mempertahankan
argumennya atas program tersebut maka program tersebut akan
disetujui namun jika yang argumennya tidak kuat yang dirasa
kegiatannya tidak menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat
maka akan dihilangkan atau diganti dengan kegiatan lain.
Disini team pembuat anggaran berargumen, untuk yang
argumennya tidak kuat yang dirasa kegiatannya tidak menghasilkan
manfaat maka akan dihilangkan atau diganti dengan kegiatan lain.
54
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah
(BAPELITBANGDA)
RKA dan dokumen lainnya disampaikan kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui
BAPELITBANGDA dengan tembusan pada Badan Keuangan Aset
Daersh (BKAD) Kabupaten Cirebon. Proses asistensi anggaran
Dinas Pendidikan dan BAPELITBANGDA sama seperti halnya
yang dilakukan dengan DPRD.
Setelah rencana kerja anggaran dengan semua kegiatannya
disetujui oleh DPRD dan BAPELITBANGDA maka proses
selanjutnya adalah penetapan RKA menjadi DPA.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Adalah dokumen yang memuat pendapatan, anggaran belanja,
dan pembiayaan serta program dan kegiatan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam hal ini
Dinas Pendidikan. DPA merinci sasaran yang dicapai, fungsi, program
kegiatan. Rincian tersebut meliputi waktu pelaksanaan anggaran,
besaran anggara yang harus dikeluarkan setiap bulannya.
C. Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan rencana kerja
anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah
disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon
55
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
yang terbilang kecil. Sedangkan pembangunan dalam lingkup pendidikan
masih harus dilaksanakan dan memerlukan banyak dana.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon berasal dari
berbagai pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah,
pembagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan
lain-lain yang sah bukan pajak.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon yang rendah
berimbas pada sulitnya team penyusun anggaran dalam menentukan
besaran dana yang dianggarakan untuk realisasi pembangunan dalam
bidang pendidikan. Apabila prosentase PAD suatu daerah rendah maka
presentase PAD untuk membiayai pelayanan pembangunan rendah,
sehingga kemandirian daerah tersebut rendah.
D. Cara Mengatasi Kendala
Setelah mengetahui kendala yang dialami dalam proses penyusunan
rencana kerja anggaran (RKA) pada Dinas Kabupaten Cirebon yang
dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon yang masih
rendah. Maka Team Penyusun Anggaran mensiasatinya dengan tetap
mengajukan anggaran namun perihal dana harus lebih menyesuaikan dengan
PAD agar tetap terlaksana dan dapat direalisasikan.
Demikian adalah cara terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa
terhalang dengan terbatasnya anggaran yang tersedia dari PAD . Namun
pelaksanaan program-program pendidikan terealisasi tetap optimal.
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
56
BAB 3
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja
Studi Praktek Manajemen (SPM) di Dinas Pendidikan Kabupaten
Cirebon ditempatkan pada Bidang Keuangan. Tempat dimana segala yang
berkaitan dengan pelaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan
keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon dilakukan. Mahasiswa SPM yang ditempatkan di
bidang keuangan melakukan pekerjaan seputar draft laporan keuangan.
Yang merupakan realisasi dana dari Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
B. Pelaksanaan Kerja
Pelaksamaan kerja Studi Praktek Manajemen di Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon ditempatkan pada Bidang Keuangan adalah
mengoreksi draft laporan keuangan instansi yang dibandingkan dengan
laporan keuangan konsolidasian.
Draft Laporan keuangan dikoreksi apabila ada perbedaan nominal
antara draft laporan keuangan dengan laporan keuangan konsoldasian.
Laporan keuangan konsolidasian menyajikan posisi keuangan yang dapat
memberikan gambaran yang objektif atas keseluaruhan posisi dan aktivitas
57
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
dari suatu perusahaan atau instansi dan disajikan selama 2 (dua) tahun
lengkap dengan keterangan adanya kenaikan ataukah penurunan serta
prosentasenya.
C. Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi pelaksamaan kerja Studi Praktek
Manajemen di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditempatkan pada
Bidang Keuangan ketika mengoreksi draft laporan keuangan adalah sangat
rentan terjadinya kesalahan penulisan angka anggaran ataupun adanya
salah dalam menulis nominal yang tercantum.
Hal lain yang terkait kendala yang dihadapi pihak lain atau instansi
adalah pegawai yang berkerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
terlihat ada kesenjangan pekerjaan yang dilakukan. Ada yang amat sangat
sibuk dan ada yang begitu santai sesantai-santainya. Sepertinya ada double
job ataukah tidak adanya pemerataan pembagian pekerjaan yang adil. Hal
itu yang membuat sebagian besar pegawai di bagian keuangan selalu
pulang melebihi jadwal jam kerja.
Kedisiplinan masih rendah karena dari 162 pegawai di Dinas
Pendidikan Kabupaten Cirebon hanya sekitar 50% pegawai dari
keseluruhan pegawai yang ada yang tepat waktu menghadiri upacara tiap
paginya.
58
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
D. Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala dalam pengoreksian draft laporan
keuangan hal-hal yang harus dilakukan adalah :
1. Fokus dan hati-hati, pikiran yang fokus sangat diperlukan karena tidak
boleh adanya kesalahan dalam pengoreksian yang akan berakibat pada
kesalahan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya keuangan instansi.
2. Bertanya apabila ada yang kurang mengerti, menanyakan sesuatu yang
dirasa belum dipahami lebih baik daripada mengambil keputusan
sepihak atas tindakan yang akan dilakukan sangatlah beresiko. Apabila
terdapat kesalahan akan sangat fatal karena penyajian informasi yang
tidak benar.
3. Koreksi ulang, melakukan pengecekan ulang atas pekerjaan yang telah
selesai dilakukan akan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi
akibat ketidakfokusan korektor dalam mengoreksi draft laporan
keuangan.
Sedangkan cara mengatasi kendala atau permasalahan yang
berkaitan dengan instansi dilakukan dengan berikut ini :
1. Untuk mengurangi atau mengatasi pegawai yang terlambat dilakukan
dengan menambah jam masuk kerja dan menggantinya dengan
menambah pula jam pulang kerja.
59
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
2. Untuk mengatasi tidak meratanya pembagian pekerjaan. Pegawai
diharuskan lebih sadar dan memahami akan tugas pokok dan fungsi
dari masing-masing bagian atau devisi.
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
60
BAB 4
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari laporan Studi Praktek Manajemen yang bertempat di Dinas
Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat ditarik beberapa simpulan sebagai
berikut :
1. Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
dilakukan dengan beberapa tahapan : a) melakukan penyusunan RKA b)
dilakukannya asistensi c) disetujui oleh DPRD dan BAPELITBANGDA d)
RKA menjadi DPA
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran adalah
terbatasnya PAD,
3. Solusi dalam mengatasi kendala dalam proses penyusunan anggaran
adalah dengan mengajukan RKA dengan dana yang disesuaikan dengan
PAD.
61
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
B. Saran
Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon :
1. Lebih meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan
yang tepat sasaran yang berdampak pada mutu pelayanan publik
2. Alokasi biaya dan anggaran lebih berorientasi ada pembangunan lingkup
pendidikan dan memangkas biaya yang sekiranya tidak menghasilkan
manfaat
Bagi penelitian selanjutnya :
Penelitian ini terbatas pada pengukuran tingkat efisiensi rencana
kerja anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diharapkan
penelitian selanjutnya menambah materi terkait hal tersebut.
https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/
Laporan Studi Praktek Manajemen
Unswagati
DAFTAR PUSTAKA
Pedoman Penyusunan PKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2018
Kabupaten Cirebon
Surat Edaran Bupati Cirebon mengenai Penyusunan PKA-SKPD dan RKA-PPKD
Tahun Anggaran 2018
http://disdik.cirebonkab.go.id/