Kajian Potensi Korupsi APBD Se Provinsi Riau
Potensi 536.775.011.641,30 Milyar Uang Riau MenguapPemeriksaan BPK RI
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang1945.
Melihat dari hasil Audit BKP Perwakilan Propinsi Riau terlihat sangat jelas beberapa keganjalan dan pelanggaran dari kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan Anggaran Daerah baik itu Propinsi maupun Kabupaten/Kota seKetidakpatuhan terhadap undangkerugian Negara, adanya kekurangan penerimaan, ketidakhematan/pemborosan dan ketidakefektifan. Bentuk-bentuk pelanggaran tingkat I maupun tingkat II, tercatat di Propinsi Riau ter9 kasus, Kabupaten Inhu 20 kasus, Kabupaten KuansingKota Dumai 4 kasus, Kota Pekanbaru 7 kasus, Kabupaten Kampar 8 kasus, Kabupaten Rohil14 kasus dan Kabupaten Rohul 5 kasus.paling tinggi tingkat pelanggarrannya adalah pada kerugian negara dan pemborosan anggran.
Berdasarkan hasil auditelah merugikan negara dari berbagai unsur penyalahgunaan anggaran, yang paling banyak penyelewangan terjadi pada Dinas
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
91,46
5,38
253,57
Billi
ons
Prosentase Pelanggaran Keuangan di Prop. Riau
Kajian Potensi Korupsi APBD Se Provinsi Riau
Oleh: Fitra-Riau
Milyar Uang Riau Menguapn Berdasarkan
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana
telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Melihat dari hasil Audit BKP Perwakilan Propinsi Riau terlihat sangat jelas beberapa keganjalan dan pelanggaran dari kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan Anggaran Daerah baik itu Propinsi maupun Kabupaten/Kota se-Riau pada tahun anggaran 2011.
atuhan terhadap undang-undang menyebabkan adanya kerugian kerugian Negara, adanya kekurangan penerimaan, ketidakhematan/pemborosan dan
bentuk pelanggaran tersebut terjadi disetiap pemerintah daerah baik aupun tingkat II, tercatat di Propinsi Riau terdapat 38 kasus, Kabupaten bengkalis
9 kasus, Kabupaten Inhu 20 kasus, Kabupaten Kuansing 20 kasus, Kabupaten siak 14 kasus, Kota Dumai 4 kasus, Kota Pekanbaru 7 kasus, Kabupaten Kampar 8 kasus, Kabupaten Rohil14 kasus dan Kabupaten Rohul 5 kasus. Dari banyaknya kasus pelanggaran tersebut yang paling tinggi tingkat pelanggarrannya adalah pada kerugian negara dan pemborosan anggran.
asarkan hasil audit BPK RI terhitung sebesar Rp: 536.775.011.641,30 telah merugikan negara dari berbagai unsur penyalahgunaan anggaran, yang paling banyak penyelewangan terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau
253,57
43,1316,70 23,30
43,55
7,86 12,58
Prosentase Pelanggaran Keuangan di Prop. Riau
Berdasarkan Laporan Hasil
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan yang bebas dan mandiri, sebagaimana
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Melihat dari hasil Audit BKP Perwakilan Propinsi Riau terlihat sangat jelas beberapa keganjalan dan pelanggaran dari kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan Anggaran Daerah
Riau pada tahun anggaran 2011.kerugian Negara, potensi
kerugian Negara, adanya kekurangan penerimaan, ketidakhematan/pemborosan dan tersebut terjadi disetiap pemerintah daerah baik
dapat 38 kasus, Kabupaten bengkalis 20 kasus, Kabupaten siak 14 kasus,
Kota Dumai 4 kasus, Kota Pekanbaru 7 kasus, Kabupaten Kampar 8 kasus, Kabupaten RohilDari banyaknya kasus pelanggaran tersebut yang
paling tinggi tingkat pelanggarrannya adalah pada kerugian negara dan pemborosan anggran.
536.775.011.641,30 nyatanya telah merugikan negara dari berbagai unsur penyalahgunaan anggaran, yang paling banyak
Pekerjaan Umum Propinsi Riau yaitu sebesar Rp:
22,77 16,51
Prosentase Pelanggaran Keuangan di Prop. Riau
11.707.527.071,21. Kemudian di Dinas pemuda dan olahraga sebesar Rp: dan di sekretariat DPRD dan Sekda untuk Perjalanan dinas sebesar Rp: 21.895.257.973,00.
Dari temuan BPK tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja dariPropinsi Riau tidak ada itikat baik dalam hal pengelolaan keuangan, persoalannya bukan adanya kemajuan pada opini hassil audit BPK dan juga tidak sekadar jumlah kasus penyimpangan uang ditemukan. Persoalannya adalah audit BPK hanya sebatyang hasinya sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Selain itu yang dikhawatirkan opini BPK pun rawan tawar menawar, hasil audit yang diserahkan kepada DPRD juga tidak mendapat perhatian serius dibandingkan keseriusan DPRD dalam membuat RancangPendapatan dan Belanja Daerah. Badansebagai alat kelengkapan baru DPR yang belum menunjukan kinerja yang berarti terhadap hasil audit BPK.
Kerugian negara pada umumnya timbul karna beberapa fakt1. Pengadaan barang/jasa fiktif2. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak tidak menyelesaikan pekerjaan3. Kekurangan volume pekerjaan4. Kelebihan pembayaran5. Pemahalan harga diatas standar yang ditetapkan (6. Pembayaran honorarium dan biaya perjalanan dinas ganda7. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak8. Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan
Potensi kerugian Negara timbul karna beberapa faktor:1. Aset dikuasai pihak lain2. Pembelian aset yang berstatus sengketa3. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya4. Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih5. Dll.
Telihat pada tabel di bawah ini bentuk pelanggaran pengelolaan keuanganRiau TA 2011:
No Kasus1 Kelebihan pembayaran Honorarium
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai senyatanya
3Perjalanan Dinas yang Waktu Pelaksanaannya Bersamaan Dengan Kegiatan Lain dan Tidak Dilakukan Sesuai SPT
4 Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Publikasi
5 Memboroskan Keuangan Daerah
Kemudian di Dinas pemuda dan olahraga sebesar Rp: dan di sekretariat DPRD dan Sekda untuk Perjalanan dinas sebesar Rp: 21.895.257.973,00.
Dari temuan BPK tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja dariPropinsi Riau tidak ada itikat baik dalam hal pengelolaan keuangan, persoalannya bukan adanya kemajuan pada opini hassil audit BPK dan juga tidak sekadar jumlah kasus penyimpangan uang ditemukan. Persoalannya adalah audit BPK hanya sebatyang hasinya sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Selain itu yang dikhawatirkan opini BPK pun rawan tawar menawar, hasil audit yang diserahkan kepada DPRD juga tidak mendapat perhatian serius dibandingkan keseriusan DPRD dalam membuat RancangPendapatan dan Belanja Daerah. Badan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah DPRD hanya sebagai alat kelengkapan baru DPR yang belum menunjukan kinerja yang berarti terhadap
Kerugian negara pada umumnya timbul karna beberapa faktor:Pengadaan barang/jasa fiktifRekanan pengadaan barang/jasa tidak tidak menyelesaikan pekerjaanKekurangan volume pekerjaanKelebihan pembayaranPemahalan harga diatas standar yang ditetapkan (mark up)Pembayaran honorarium dan biaya perjalanan dinas gandaSpesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrakPembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan
Potensi kerugian Negara timbul karna beberapa faktor:k lain
Pembelian aset yang berstatus sengketaAset tetap tidak diketahui keberadaannyaPiutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
Telihat pada tabel di bawah ini bentuk pelanggaran pengelolaan keuangan
Pelaku Potensi KerugianKelebihan pembayaran Honorarium 8 SKPDPerjalanan Dinas Luar Daerah tidak sesuai
19 SKPDPerjalanan Dinas yang Waktu Pelaksanaannya Bersamaan Dengan Kegiatan Lain dan Tidak Sekretariat
Daerah
Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa PublikasiSekretariat DPRD & Sekda
Memboroskan Keuangan DaerahSekretariat DPRD & Sekda
Kemudian di Dinas pemuda dan olahraga sebesar Rp: 42.125.422.247,80dan di sekretariat DPRD dan Sekda untuk Perjalanan dinas sebesar Rp: 21.895.257.973,00.
Dari temuan BPK tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja dari Pemerintah daerah Propinsi Riau tidak ada itikat baik dalam hal pengelolaan keuangan, persoalannya bukan adanya kemajuan pada opini hassil audit BPK dan juga tidak sekadar jumlah kasus penyimpangan uang ditemukan. Persoalannya adalah audit BPK hanya sebatas formalitas yang hasinya sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Selain itu yang dikhawatirkan opini BPK pun rawan tawar menawar, hasil audit yang diserahkan kepada DPRD juga tidak mendapat perhatian serius dibandingkan keseriusan DPRD dalam membuat Rancangan Anggaran
Daerah DPRD hanya sebagai alat kelengkapan baru DPR yang belum menunjukan kinerja yang berarti terhadap
Rekanan pengadaan barang/jasa tidak tidak menyelesaikan pekerjaan
Telihat pada tabel di bawah ini bentuk pelanggaran pengelolaan keuangan di Prop.
Potensi Kerugian755.701.800,00
1.030.399.600,00
37.226.800,00
14.500.000,00
619.446.000,00
6 Pemberian Biaya Peliputan Kepada Wartawan dan Memboroskan Keuangan Daerah
7Belanja Dokumentasi Untuk Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Se-Provinsi Riau tidak ada bukti yang memadai
8
Realisasi Anggaran Belanja Untuk Fasilitasi Rapat Kerja Nasional AsosiasiPemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tidak tepat sasaran
9 Belanja Makanan dan Minuman Tidak Mempunyai Dasar Hukum
10Pemberian Uang Transport kepada TamPimpinan dan Anggota DPRDProvinsi Riau tidak sesuai ketentuan
11Terdapat Pemborosan Pengadaan Pakaian Dinas Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau TA 2011
12 Barang Hasil Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga Tidak Dapat Diidentifikasi
13
Pembayaran Atas Pekerjaan YangTidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39 Cabang Olahraga PON XVIII Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah
14Pengadaan Kelengkapan Olahraga Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah
15
Pengeluaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Tahun 2011 Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Yang Memadai
16
Terdapat Kelebihan Pembayaran Tiga Item Pekerjaan Pengembangan Dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah
17Penambahan Nilai Kontrak Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur RiauTidak Layak Dibayarkan Senilai
18
Terdapat Item Pekerjaan Pemasangan Wheep Hole Dan Tes Mutu Beton Pada Pembangunan Drainase Stadion Utama Dan Kawasan Sekitarnya Tidak Seharusnya Dibayarkan
19
Keterlambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Dang Merdu PutraPutri Bogor Belum Dikenakan Denda Keterlambatan
Pemberian Biaya Peliputan Kepada Wartawan dan Memboroskan Keuangan Daerah Sekretariat DPRDBelanja Dokumentasi Untuk Kegiatan Peliputan
Provinsi Riau tidak ada Biro Hubungan Masyarakat
Realisasi Anggaran Belanja Untuk Fasilitasi Rapat
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Pemprov riau
Belanja Makanan dan Minuman Tidak Mempunyai Dasar Hukum
Ketua DPRD, Wakil DPRD, Sekwan
Pemberian Uang Transport kepada Tamu-Tamu Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi Riau tidak sesuai ketentuan
Pimpinan & anggota DPRD
Terdapat Pemborosan Pengadaan Pakaian Dinas Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah
SKPD
g Hasil Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga Tidak Dapat Diidentifikasi Dispora 21.816.317.600,00Pembayaran Atas Pekerjaan YangTidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39 Cabang Olahraga PON
erugikan Keuangan Daerah Dispora 16.741.715.108,80Pengadaan Kelengkapan Olahraga Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah DisporaPengeluaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI Tahun 2011 Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Yang Memadai DisporaTerdapat Kelebihan Pembayaran Tiga Item Pekerjaan Pengembangan Dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berindikasi Merugikan Keuangan
DisporaPenambahan Nilai Kontrak Pembangunan Tugu
ubernur RiauTidak Layak Dibayarkan Senilai PUTerdapat Item Pekerjaan Pemasangan Wheep Hole Dan Tes Mutu Beton Pada Pembangunan Drainase Stadion Utama Dan Kawasan Sekitarnya Tidak Seharusnya Dibayarkan PUKeterlambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Dang Merdu PutraPutri Bogor Belum Dikenakan Denda
PU
184.600.000,00
339.801.000,00
134.891.500,00
534.000.000,00
92.402.600,00
3.781.935.875,00
21.816.317.600,00
16.741.715.108,80
1.056.101.123,00
505.736.000,00
2.005.552.416,00
161.891.000,00
112.816.000,00
32.208.735,00
20
Terdapat Perubahan Metode Pemancangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan danKelebihan Pembayaran Dua Item Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung WIPBandara Sultan SyarifKasim II
21Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Diserahkan Kepada Masyarakat tidak ada ketetapan gubernur
22 Dinas Kesehatan Belum Mencairkan Jaminan Pelaksanaan
23
Denda Keterlambatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas Lubuk Kandis Kabupaten Indragiri Hulu dan sisa uang muka
24 Kelebihan Pembayaran Pada Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan
25
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisi UdaraBandara Pasir Pengaraian Jaminan Pemeliharaan Yang Belum Dicairkan
26Kelebihan Pembayaran Pada Lima Paket Pekerjaan Peningkatan,Rehabilitasi Dan PerbaikanDaerahIrigasi
27Kelebihan Pembayaran Pada Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Rokan Hulu
28
Pemantauan Pengembalian Investasi Non Permanen Koperasi Wanita (Gender)Kurang Optimal dan Bunga Pinjaman belum di setor ke kas daerah
28Dua PNS RSUD Arifin Achmad Yang Mendapat Tugas Belajar MasihMemperoleh Tunjangan Beban Kerja (TBK)
29
Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Dua Orang Pegawai RSUD Arifin Achmad yang Melakukan Tugas Belajar
30Aturan Pemberian Uang Jasa Jaga di RSUD Arifin Achmad Belum Mengacu Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
31Pengadaan Jasa Sewa Gedung Pada Kegiatan Pawai Budaya Provinsi Riau Berindikasi Merugikan Daerah
32 Terdapat Kelebihan Pembayaran Sewa Mobilitas Darat pada Kegiatan POPNAS XI Provinsi Riau
33 Proses Pengadaan Barang/Jasa Empat Kegiatan Pada BAPPEDA Tidak Sesuai Ketentuan yang
Terdapat Perubahan Metode Pemancangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan danKelebihan Pembayaran Dua Item Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung WIPBandara Sultan SyarifKasim II PUHasil Pengadaan Belanja Modal yang Diserahkan Kepada Masyarakat tidak ada ketetapan
10.557.683.500,00Dinas Kesehatan Belum Mencairkan Jaminan
Dinas kesehatanDenda Keterlambatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas Lubuk Kandis Kabupaten Indragiri
Dinas kesehatan
Kelebihan Pembayaran Pada Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan PUTerdapat Kelebihan Pembayaran Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisi UdaraBandara Pasir Pengaraian Jaminan Pemeliharaan
PUKelebihan Pembayaran Pada Lima Paket
Rehabilitasi Dan PerbaikanDaerahIrigasi PUKelebihan Pembayaran Pada Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Rokan
PUPemantauan Pengembalian Investasi Non Permanen Koperasi Wanita (Gender)Kurang Optimal dan Bunga Pinjaman belum di
Dua PNS RSUD Arifin Achmad Yang Mendapat
Memperoleh Tunjangan Beban Kerja (TBK)Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Dua Orang Pegawai RSUD Arifin Achmad yang Melakukan
Aturan Pemberian Uang Jasa Jaga di RSUD Arifin Achmad Belum Mengacu Pedoman Penyusunan
Pengadaan Jasa Sewa Gedung Pada Kegiatan Pawai Budaya Provinsi Riau Berindikasi
Kelebihan Pembayaran Sewa Mobilitas Darat pada Kegiatan POPNAS XI Provinsi RiauProses Pengadaan Barang/Jasa Empat Kegiatan Pada BAPPEDA Tidak Sesuai Ketentuan yang
37.040.000,00
10.557.683.500,00
43.304.200,00
179.156.411,60
51.450.606,26
127.747.877,00
593.565.315,83
33.124.037,12
77.220.000,00
99.827.800,00
52.800.000,00
2.058.775.000,00
31.200.000,00
73.450.000,00
571.606.324,00
Berlaku
34Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum serta Kesalahan Klasifikasi Anggaran
35 Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tidak Diyakini Kebenarannya
36
Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran(PKP-PK) Bandara Tempuling Belum Didukung Bukti Kepemilikan
37 Persediaan Ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum dapat di telusur
38 Pertanggungjawaban Belanja pada Sekretariat DPRD Belum DiverifikasiJumlah
Beberapa kasus yang ditemukan BPK bermodus penggunaanDaerah. modus seperti ini ada pada sektor pendapatan misalnya, penggunaan penerimaan daerahbukan pajak secara langsungtanpa melalui mekanisme APBD di SKPD. Pada sektor belanja, modusnya adalah kelebihan pembayarandenda yang belum di setorkan ke kas negara/daerah. Sedangkan pada sektor aset atau barang milik daerah modusnya adalah aset atau barang milik daerah tidak memiliki bukti kepemilikan resmi karna lemanya pengawasan internal.
Di Dinas Pekerjaan Umum yang paling dominan melakukan pelanggaran seperti penerimaan daerah bukan pajak yang belum di setor ke kas daerah, belum lagi dengan up harga bahan material dan nilai kontrak yang melebihi ketentuan standar harga. Bahkan yang disayangkan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelanggaran. Sangat disayangkan memang APBD Riau yang tergolong sangat besar tidak di peruntukan bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga banyak pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di Riau hanya pada tahap pembangunan semata belum berbicara masalah pemberian akses dan peningkatan mutu terhadap manfaat dari pembangunan tersebut.
Begitu juga di Dinas Kesehatan banyak terdapat pungutandan Puskesmas yang tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 yang harus menganggarkan memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
Melihat banyaknya temuanRiau. Ada beberapa tawaran solusi yang kami tawarkansemakin baik seperti:
Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Makan Minum serta Kesalahan Klasifikasi Anggaran
Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tidak Diyakini KebenarannyaKendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran
PK) Bandara Tempuling Belum Didukung
Persediaan Ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum dapat di telusur
Dinas
Peternakan
Pertanggungjawaban Belanja pada Sekretariat Sekretariat DPRD 21.039.485.173,0
91.462.256.069,28
Beberapa kasus yang ditemukan BPK bermodus penggunaan langsung pendapatan Daerah. modus seperti ini ada pada sektor pendapatan misalnya, penggunaan penerimaan daerahbukan pajak secara langsungtanpa melalui mekanisme APBD yang banyak ditemukan di SKPD. Pada sektor belanja, modusnya adalah kelebihan pembayarandenda yang belum di setorkan ke kas negara/daerah. Sedangkan pada sektor aset atau barang milik daerah modusnya adalah aset atau barang milik daerah tidak memiliki bukti kepemilikan resmi karna lemanya pengawasan internal.
rjaan Umum yang paling dominan melakukan pelanggaran seperti penerimaan daerah bukan pajak yang belum di setor ke kas daerah, belum lagi dengan up harga bahan material dan nilai kontrak yang melebihi ketentuan standar harga. Bahkan yang disayangkan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelanggaran. Sangat disayangkan memang APBD Riau yang tergolong sangat besar tidak di peruntukan bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga banyak pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di Riau hanya pada tahap pembangunan semata belum berbicara masalah pemberian akses dan peningkatan mutu terhadap manfaat dari
Begitu juga di Dinas Kesehatan banyak terdapat pungutan-pungutan liar pada RSUD dan Puskesmas yang tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 yang harus menganggarkan lebih dari 10% untuk urusan Kesehatan, sehingga memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
Melihat banyaknya temuan-temuan begitu buruknya pengelolaan keuangan di Prop. Riau. Ada beberapa tawaran solusi yang kami tawarkan agar pengelolaan keuangan daerah
180.420.000,00
220.000.000,00
4.462.260.000,00
1.014.896.666,67
21.039.485.173,0091.462.256.069,28
langsung pendapatan Daerah. modus seperti ini ada pada sektor pendapatan misalnya, penggunaan penerimaan
yang banyak ditemukan dan keterlambatan
denda yang belum di setorkan ke kas negara/daerah. Sedangkan pada sektor aset atau barang milik daerah modusnya adalah aset atau barang milik daerah tidak memiliki bukti
rjaan Umum yang paling dominan melakukan pelanggaran seperti penerimaan daerah bukan pajak yang belum di setor ke kas daerah, belum lagi dengan mark up harga bahan material dan nilai kontrak yang melebihi ketentuan standar harga. Bahkan yang disayangkan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga terjadi pelanggaran. Sangat disayangkan memang APBD Riau yang tergolong sangat besar malah tidak di peruntukan bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga banyak pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di Riau hanya pada tahap pembangunan semata belum berbicara masalah pemberian akses dan peningkatan mutu terhadap manfaat dari
pungutan liar pada RSUD dan Puskesmas yang tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya dengan amanat UU No. 36 tahun
lebih dari 10% untuk urusan Kesehatan, sehingga bisa
temuan begitu buruknya pengelolaan keuangan di Prop. agar pengelolaan keuangan daerah
1. Untuk anggaran perjalanan dinas yang begitu besar, bagaimana pemerintah bisa meminimalisir anggaran tersebut dalam efesiensi peruntukan anggaran tersebut.
2. Pemerintah harus lebih hatitidak sesuai dengan hasil dari
3. Mendorong pemerintah supaya lebih memprioritaskan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas dengan programndinikmati langsung oleh masyarakat.
4. Begitu juga di setiap pemerintah kabupaten dabaik terhadap alokasi anggaran yang buat oleh perangakat pemerintah.
1. Kota Pekanbaru
Di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari propinsi Riau yang terlihat beberapa pelanggaran pengelolaan Keuangan yang banyak terjadi pada sebagian SKPD untuk perjalanan dinas yang tidak ada manfaat sama sekali untuk masyarakat sebesar Rp:1.556.292.500,000 dan tunjangan DPRD yang tidak jelas ketentuannya sebesar Rp: 913.676.000,000.
Telihat pada tabel dibawah iniberdasarkan LKPD Kota Pekanbaru
No. Kasus
1 sisa SP2D UP/GU/TU TA 2011 terlambat di seetor
2 piutang penjualan kendaraan dinas tahun 2005 yang belum dilunasi
3Pembayaran honorarium tim/panitia, PPTPPTK serta pengadaan barang dan jasa tidak sesuai standar harga
4
mantan anggota dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru priode 2004-2009 belum mengembalikan tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional
5 Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai senyatanya
6
kegiatan penyebarluaskan informasi penyelenggara pemerintah daerah pada beberapa media massa memboroskan keuangan daerah
7pemberian bansos kepada ormas TA 2011 belum sepenuhnya didukung dengan bukti kejelasan identitas penerima/ pemberian fiktif
Jumlah
ggaran perjalanan dinas yang begitu besar, bagaimana pemerintah bisa meminimalisir anggaran tersebut dalam efesiensi peruntukan anggaran tersebut.Pemerintah harus lebih hati-hati dalam melihat anggaran perjalan dinas yang tidak sesuai dengan hasil dari perjalan tersebut.Mendorong pemerintah supaya lebih memprioritaskan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas dengan program-program yang bisa bisa ndinikmati langsung oleh masyarakat.Begitu juga di setiap pemerintah kabupaten dan kota harus ada pengawasan yang baik terhadap alokasi anggaran yang buat oleh perangakat pemerintah.
Di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari propinsi Riau yang terlihat beberapa pelanggaran pengelolaan Keuangan yang banyak terjadi pada sebagian SKPD untuk perjalanan dinas yang tidak ada manfaat sama sekali untuk masyarakat sebesar Rp:
tunjangan DPRD yang tidak jelas ketentuannya sebesar Rp:
Telihat pada tabel dibawah ini penyelewengan pengelolaan keuangan yang terjadi LKPD Kota Pekanbaru dari LHP BPK:
Pelakusisa SP2D UP/GU/TU TA 2011 terlambat di
piutang penjualan kendaraan dinas tahun 2005
Pembayaran honorarium tim/panitia, PPTK, staf PPTK serta pengadaan barang dan jasa tidak
Dinas PUmantan anggota dan pimpinan DPRD Kota
2009 belum mengembalikan tunjangan komunikasi insentif
DPRD Kota PKUluar daerah tidak sesuai
3 SKPDkegiatan penyebarluaskan informasi penyelenggara pemerintah daerah pada beberapa media massa memboroskan keuangan
pemberian bansos kepada ormas TA 2011 belum sepenuhnya didukung dengan bukti kejelasan identitas penerima/ pemberian fiktif
ggaran perjalanan dinas yang begitu besar, bagaimana pemerintah bisa meminimalisir anggaran tersebut dalam efesiensi peruntukan anggaran tersebut.
hati dalam melihat anggaran perjalan dinas yang
Mendorong pemerintah supaya lebih memprioritaskan anggaran yang lebih besar program yang bisa bisa
n kota harus ada pengawasan yang baik terhadap alokasi anggaran yang buat oleh perangakat pemerintah.
Di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari propinsi Riau yang terlihat beberapa pelanggaran pengelolaan Keuangan yang banyak terjadi pada sebagian SKPD untuk perjalanan dinas yang tidak ada manfaat sama sekali untuk masyarakat sebesar Rp:
tunjangan DPRD yang tidak jelas ketentuannya sebesar Rp:
penyelewengan pengelolaan keuangan yang terjadi
Potensi Kerugian
1.914.616.328,000
39.240.000,000
37.745.000,000
913.676.000,000
283.447.500,000
1.235.100.000,000
961.000.000,000
5.384.824.828,000
2. Kabupaten BengkalisKabupaten yang paling banyak melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan yaitu
Kabupaten Bengkalis sebesar Rp: terjadi penyalahgunaan anggaran pada sektor bantuan Hibah dan Bansos sebesar Rp: 226.219.000.000,00
Terlihat tabel dibawah ini penyalanggunaan pengelolaan keuangan di Kab. Bengkalis:
No Kasus
1 Sisa Uang Persediaan TA 2010 dan TA 2011 Belum Disetor Ke Kas Daerah
2 Penggunaan Langsung Dana Klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis Tidak Sesuai Ketentuan
3 Terdapat Perjalanan Dinas yang Tidak Patut Dibayarkan
4 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Belum Disampaikan Oleh Penerima Bantuan
5 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Belum Disampaikan Oleh Penerima Hibah
6 Pengadaan Enam Unit Ambula
7 Terdapat Pembayaran Ganda Pengadaan Jasa Konsultan di Bappeda
8 Klaim Jaminan terkait Pemutusan KontraDicairkan ke Kas Daerah Minimal
9 Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Laptop MinimalJumlah
3. Kabupaten SiakUntuk Kabupaten Siak penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran banyak
terjadi pada beberapa SKPD yaitu ada 11 SKPD sebesar Rp: besar terjadinya penyalahgunaan anggaran terdapat pada Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp: 36.988.141.000,0 dan Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Siak Tidak Tepat Sasaran sebesar Rp: 1.032.363.000,00.
Terlihat pada tabel dibawah iniKabupaten Siak.
Kabupaten yang paling banyak melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp: 253.572.117.492,09. dan urusan yang paling dominan terjadi penyalahgunaan anggaran pada sektor bantuan Hibah dan Bansos sebesar Rp:
Terlihat tabel dibawah ini penyalanggunaan pengelolaan keuangan di Kab. Bengkalis:
PelakuSisa Uang Persediaan TA 2010 dan TA 2011 Belum
Penggunaan Langsung Dana Klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis Tidak Sesuai Ketentuan
Dinas kesehatan
Terdapat Perjalanan Dinas yang Tidak Patut Dibayarkan 4 SKPDLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Belum Disampaikan Oleh Penerima BantuanLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Belum Disampaikan Oleh Penerima Hibah
Pengadaan Enam Unit Ambulans Tidak Sesuai Ketentuan Dinas kesehatan
Terdapat Pembayaran Ganda Pengadaan Jasa Konsultan
Klaim Jaminan terkait Pemutusan Kontrak Belum Minimal
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan
Untuk Kabupaten Siak penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran banyak terjadi pada beberapa SKPD yaitu ada 11 SKPD sebesar Rp: 875.150.600,00besar terjadinya penyalahgunaan anggaran terdapat pada Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp: 36.988.141.000,0 dan Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Siak Tidak Tepat Sasaran sebesar Rp: 1.032.363.000,00.
Terlihat pada tabel dibawah ini kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan di
Kabupaten yang paling banyak melakukan pelanggaran pengelolaan keuangan yaitu dan urusan yang paling dominan
terjadi penyalahgunaan anggaran pada sektor bantuan Hibah dan Bansos sebesar Rp:
Terlihat tabel dibawah ini penyalanggunaan pengelolaan keuangan di Kab. Bengkalis:
Potensi kerugian
6.938.667.099,00
1.509.948.685,00
75.458.050,00
226.219.000.000,00
5.088.505.141,00
68.400.000,00
68.805.000,00
13.498.408.485,84
104.925.031,25
253.572.117.492,09
Untuk Kabupaten Siak penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran banyak 875.150.600,00 yang paling Pemberian Belanja Hibah
Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp: 36.988.141.000,0 dan Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Siak Tidak Tepat
kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan di
No. Kasus
1Terdapat Sisa Uang Persediaan Per 31 Desember2011 Belum Disetorkan ke Kas Daerah
2Terdapat Pajak per 31 Desember 2011 Belum Disetor keKas Negara
3Pemungutan Retribusi Peredaran Hasil HutanBertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi
4
Pembayaran PPH dan PPN Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas TA 2011 Memboroskan Keuangan Daerah Minimal
5Terdapat Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan pada Empat SKPD
6Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
7
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Tim Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Siak
8Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Tujuh SKPD Kabupaten Siak Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya
9Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah
10Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Siak Tidak Tepat Sasaran
11
Rekanan Pekerjaan yang PutuDikenakan Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan Per 31 Desember 2011
12
Terdapat Tunggakan Pajak dan Retribustermasuk Denda PT Siak Timber Belum Dilunasi per 31 Desember 2011
13Utang Jangka Pendek TA 2010 Tidak Dapat Direalisasikan pada TA 2011
14
Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Peresap pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan SMA Bunga RayaJumlah
4. LKPD Kabupaten Indragiri HuluNo. Kasus
1Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2011 Terlambat Disetor ke Kas Daerah dan Belum Disetorkan
PelakuTerdapat Sisa Uang Persediaan Per 31 Desember2011 Belum Disetorkan ke Kas DaerahTerdapat Pajak per 31 Desember 2011 Belum Disetor
Pemungutan Retribusi Peredaran Hasil HutanBertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi
dan PPN Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas TA 2011 Memboroskan Keuangan
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan pada Empat SKPD 4 SKPDTerdapat Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasTerdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Tim Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten SiakBiaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Tujuh SKPD Kabupaten Siak Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya 7 SKPDPemberian Belanja Hibah Kabupaten Siak Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani Keuangan Daerah
anja Bantuan Sosial Kabupaten Siak
Rekanan Pekerjaan yang Putus Kontrak Belum Keterlambatan dan Jaminan
Pelaksanaan Belum Dicairkan Per 31 Desember 2011Terdapat Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
Timber Belum Dilunasi per 31
Utang Jangka Pendek TA 2010 Tidak Dapat Direalisasikan pada TA 2011Terdapat Indikasi Kelebihan Pembayaran Laston Lapis
WC) dan Lapis Peresap pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan SMA Bunga Raya
Kabupaten Indragiri Hulu
Pelaku
Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2011 Terlambat Disetor ke Kas Daerah dan Belum Disetorkan
Potensi Kerugian
383.188.063,00
314.873.334,91
2.041.098.512,00
33.367.859,28
281.225.000,00
38.000.000,00
10.775.000,00
593.925.600,00
36.988.141.000,00
1.032.363.000,00
902.551.868,00
147.303.234,13
337.143.000,00
21.319.224,0043.125.274.695,32
Potensi kerugian
6.219.165.557,00
2
Sistem Pembagian Hasil Dana Bergulir Tidak Menguntungkan dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Berpotensi Menanggung Kredit Macet dari Dan Bergulir yang Tidak Tertagih
3Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Tidak Mempunyai Dasar Hukum dan Digunakan Langsung
4Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemungutan BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah
5 Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Bantuan Hukum di Sekretariat Daerah
6Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pengantar Dan Penjemputan Jamaah Haji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
7Biaya Pemeliharaan Untuk Kendaraan Pinjam Pakai Dibebankan Pada Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah
8Terdapat Pembayaran Biaya Transportasi Ganda
9Realisasi Kegiatan Kajian Potensi SumberPenerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Memboroskan Keuangan Daerah
10Pembayaran Biaya Langsung Personil Pada Kegiatan Penyusunan Database Statistik Kehutanan Tidak Layak Dibayarkan dan Belum Dipertanggung Jawabkan
11 Terdapat Pembayaran Ganda Biaya Perjalanan Dinas Pendataan Peserta Seleksi Tilawatil Quran (STQ)
12 Pembayaran Biaya Publikasi Pada Enam Media Memboroskan Keuangan Daerah
13Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan Dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Peruntukan
14Realisasi Belanja Hibah Digunakan Untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Publik Dan Struktural Di Lingkungan Pemkab Indragiri Hulu
15
Denda Keterlambatan Pada Enam Paket Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak Ditagih
16
Jaminan Pelaksanaan Dua Kontrak Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak Dicairkan dan Disetorkan ke Kas Daerah
tem Pembagian Hasil Dana Bergulir Tidak Menguntungkan dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Berpotensi Menanggung Kredit Macet dari Dan Bergulir yang Tidak TertagihPungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Tidak Mempunyai Dasar Hukum dan
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemungutan BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Bantuan Hukum di Sekretariat Daerah
Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pengantar Dan Penjemputan Jamaah Haji Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DaerahBiaya Pemeliharaan Untuk Kendaraan Pinjam Pakai Dibebankan Pada Anggaran Bagian Umum Sekretariat
SEKDA
Terdapat Pembayaran Biaya Transportasi Ganda
Dinas Pertambangan & Energi
Realisasi Kegiatan Kajian Potensi Sumber-Sumber Penerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Memboroskan Keuangan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Pembayaran Biaya Langsung Personil Pada Kegiatan Penyusunan Database Statistik Kehutanan Tidak Layak Dibayarkan dan Belum Dipertanggung Jawabkan
Terdapat Pembayaran Ganda Biaya Perjalanan Dinas ndataan Peserta Seleksi Tilawatil Quran (STQ)
Pembayaran Biaya Publikasi Pada Enam Media Memboroskan Keuangan Daerah
Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Belum Dipertanggungjawabkan Dan Bantuan Sosial Tidak
Realisasi Belanja Hibah Digunakan Untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Publik Dan Struktural Di Lingkungan Pemkab Indragiri HuluDenda Keterlambatan Pada Enam Paket Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak
Jaminan Pelaksanaan Dua Kontrak Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, Dan Pariwisata Tidak Dicairkan dan Disetorkan ke Kas Daerah
7.359.452.795,00
314.489.985,00
70.030.000,00
17.300.000,00
56.075.000,00
238.032.000,00
30.000.000,00
196.374.400,00
126.220.000,00
36.650.000,00
418.500.000,00
5.506.375.000,00
210.000.000,00
16.112.322,46
227.294.950,00
17 Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Empat PaketPekerjaan Peningkatan Jalan
18 Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Rengat
19Terdapat Beberapa Item Pekerjaan Yang Tidak Layak Dibayarkan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri Hulu
20Tujuh Kegiatan pada BappedaTidak Memberikan Manfaat Sehingga Memboroskan Keuangan Daerah
Jumlah
5. LKPD Kabupaten KuansingNo. Kasus
1 Uang Yang Harus DipertanggungjawabkAnggaran 2011 Terlambat Disetor Ke Kas Daerah
2Penerimaan Dari Hasil Penjualan Pelet Ikan Tahun 2011 Pada Dinas Perikanan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Untuk Operasional
3 Pendapatan Dari Penjualan Air Minum Pada BPAM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Digunakan Langsung
4Pembayaran Honor Gandadan Pembayaran Uang Transportasi Pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Melebihi Standar
5Pembayaran Biaya Pelatihan Sertifikasi Manajemen Aset/Barang Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Melebihi Standar
6Pembayaran Honor dan Uang Transportasi Empat Kegiatan Pada Bagian Pelayanan Sekretariat Daerah Melebihi Standar
7 Pembayaran Honorarium Dua Kegiatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar
8Pembayaran Honorarium Instruktur dan Uang transportasi Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada BKD Melebihi Standar
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Empat PaketPekerjaan Peningkatan Jalan
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Rengat
Terdapat Beberapa Item Pekerjaan Yang Tidak Layak Dibayarkan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Indragiri HuluTujuh Kegiatan pada Bappeda Litbang Tidak Jelas dan Tidak Memberikan Manfaat Sehingga Memboroskan
Kabupaten Kuansing
Pelaku
Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2011 Terlambat Disetor Ke Kas Daerah
Penerimaan Dari Hasil Penjualan Pelet Ikan Tahun 2011 Pada Dinas Perikanan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Untuk Operasional
Pendapatan Dari Penjualan Air Minum Pada BPAM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Digunakan Langsung
Pembayaran Honor Gandadan Pembayaran Uang Transportasi Pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Melebihi Standar
Pembayaran Biaya Pelatihan Sertifikasi Manajemen Aset/Barang Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Melebihi Standar
Pembayaran Honor dan Uang Transportasi Empat Kegiatan Pada Bagian Pelayanan Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Melebihi StandarPembayaran Honorarium Dua Kegiatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Melebihi Standar
Pembayaran Honorarium Instruktur dan Uang transportasi Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada BKD Melebihi Standar
77.765.444,32
195.402.617,02
195.983.832,81
1.788.030.978,00 23.299.254.881,61
Potensi Kerugian
8.054.846.468,00
114.307.000,00
112.904.000,00
42.480.000,00
30.350.000,00
78.220.000,00
125.450.000,00
56.080.000,00
9 Pembayaran Honor dan Uang transportasi Melebihi Standar Pada Dua Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
10 Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Melebihi Standar
11Pembayaran Honorarium Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melebihi Standar
12
Pembayaran Honorarium Tim Sekretariat Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilukada Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Melebihi Standar
13 Pembayaran Honorarium dan Uang Transportasi Lima Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Melebihi
14Pembayaran Uang Saku Pada Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasiaan Siak Secara Terpadu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melebihi Standar
15Biaya Langsung Personil Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dibayarkan Ganda
16Jaminan Pelaksanaan Empat Kontrak Pengadaan Bibit Karet Pada Dinas Perkebunan Yang Diputus Kontrak Tidak Dicairkan dan Disetorkan Ke Kas Daerah
17 Pembayaran Biaya Publikasi Pada Empat Media Cetak Memboroskan Keuangan Daerah
18Pembayaran Uang transportasi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melebihi Standar
19Pembayaran Uang transportasi Pada Kegiatan PekNasional KTNA Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Melebihi Standar
20 Realisasi Belanja Bantuan Tidak Sesuai Peruntukanjumlah
6. LKPD Kota Dumai
No. Kasus1 Pengadaan barang yang tidak jelas peruntukannya2 Investasi non permanen tidak dapat tertagih
3 Perjalanan dinas luar daera dan luar propinsi yang berindikasi tidak dilaksanakan
4 Laporan LPJ penggunaan belanja hibah dan bansos belum disampaikan penerima bantuan
Jumlah
7. LKPD Kabupaten kampar
Pembayaran Honor dan Uang transportasi Melebihi Standar Pada Dua Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPenggunaan Biaya Pemungutan PBB Melebihi Standar
Pembayaran Honorarium Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melebihi Standar
Pembayaran Honorarium Tim Sekretariat Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilukada Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Melebihi Standar
Pembayaran Honorarium dan Uang Transportasi Lima Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Melebihi
Pembayaran Uang Saku Pada Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasiaan Siak Secara Terpadu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melebihi Standar
Biaya Langsung Personil Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Desa Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dibayarkan Ganda
naan Empat Kontrak Pengadaan Bibit Karet Pada Dinas Perkebunan Yang Diputus Kontrak Tidak Dicairkan dan Disetorkan Ke Kas Daerah
Pembayaran Biaya Publikasi Pada Empat Media Cetak Memboroskan Keuangan DaerahPembayaran Uang transportasi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melebihi Standar
Pembayaran Uang transportasi Pada Kegiatan Pekan Nasional KTNA Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Melebihi StandarRealisasi Belanja Bantuan Tidak Sesuai Peruntukan
Pelaku Potensi Pengadaan barang yang tidak jelas peruntukannya Dinas PU Investasi non permanen tidak dapat tertagih
Perjalanan dinas luar daera dan luar propinsi yang berindikasi tidak dilaksanakan
Pemko Dumai
Laporan LPJ penggunaan belanja hibah dan bansos belum disampaikan penerima bantuan
LKPD Kabupaten kampar
86.550.000,00202.533.400,00
75.945.000,00
16.650.000,00
22.650.000,00
27.020,000,00
31.500.000,00
70.928.425,00
344.403.500,00
71.617.200,00
36.267.000,007.130.956.660,00
16.704.638.653,00
Potensi Kerugian 159.451.000,00 6.576.760.301,00
94.042.600,00
1.025.000.000,00
7.855.253.901,00
No. Kasus
1 sisa uang persediaan TA 2009 belum disetorkan ke kas daerah
2kekurangan penetapan pajak penerangan jalan non PLN TA 2011, kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan pembayaran
3 belanja publikasi penyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah pada media massa
4 Bantuan Hibah belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaannya
5 realisasi belanja pada kecamatan XItahun2011 belum di pertanggungjawabkan
6 kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan dermaga rakit
7 belanja perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi tidak sesuai senyatanya
8pengelolaan penyertaan modal pada koperasi belum tertib dan pengembalian penyertaan modal belum disetor ke kas daerahJumlah
8. LKPD Kabupaten Pelalawanno. Kasus
1pinjaman kepada tujuh koperasi tahun 2001 dan 2002 dan tunggakan bungan pinjaman minimal belum di setir ke kas daerah
2terdapat penggunaan langsung pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD selasih tahun 2011 yang di gunakan untuk pembayaran jasa pelayanan medik
3 penggunaan langsung PAD yang sah yang di gunakan untuk biaya operasional BPAB
4 pengeluaran belanja tak terduga yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban
5 pengeluaran belanja hibah dan belanja bansosyang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap
6 belanja publikasi pada 14 media cetak dan media online yang memboroskan keuangan daerah
7 belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai kondisi senyatanya
8 belanja modal tahun 2011 pada kantor camat bandar sei kijang terindikasi tidak dilaksanakan
Pelaku Potensi Kerugian sisa uang persediaan TA 2009 belum disetorkan ke
kekurangan penetapan pajak penerangan jalan non PLN TA 2011, kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan pembayaran
belanja publikasi penyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah pada media massa
Pemda Kampar
Bantuan Hibah belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaannya 38.311.872.750,00
realisasi belanja pada kecamatan XIII koto kampar tahun2011 belum di pertanggungjawabkan
kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan dermaga rakit
belanja perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi 2 SKPD
pengelolaan penyertaan modal pada koperasi belum tertib dan pengembalian penyertaan modal belum
LKPD Kabupaten Pelalawan
Pelakupinjaman kepada tujuh koperasi tahun 2001 dan 2002 dan tunggakan bungan pinjaman minimal belum di setir ke kas
terdapat penggunaan langsung pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD selasih tahun 2011 yang di gunakan untuk pembayaran jasa pelayanan medik
gsung PAD yang sah yang di gunakan untuk 8 UPTD BPAB
pengeluaran belanja tak terduga yang tidak didukung bukti
pengeluaran belanja hibah dan belanja bansosyang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkapbelanja publikasi pada 14 media cetak dan media online yang memboroskan keuangan daerahbelanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai kondisi
23 SKPDbelanja modal tahun 2011 pada kantor camat bandar sei kijang terindikasi tidak dilaksanakan
Potensi Kerugian
150.000.000,00
357.244.068,00
95.500.000,00
38.311.872.750,00
226.660.475,00
4.344.748.430,00
19.218.200,00
46.100.165,00 43.551.344.088,00
Potensi Kerugian
4.484.500.000,00
1.927.808.970,00 938.073.500,00 1.473.185.000,00 1.651.500.000,00 646.500.000,00 1.409.280.250,00 50.569.000,00
Jumlah
9. LKPD Kabupaten Rokan Hilir
No kasus
1 sisa uang persediaan TA 2010 belum disetorkan ke kas daerah
2 pembayaran biaya publikasi pada empat media cetak memboroskan keuangan daerah
3 pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem informasi objek pajak tahun 2011 tidak sesuaoi ketentuan
4pembayaran honorarium non PNS untuk pekerjaan kantor pada kegiatan pendapatan objek pajak tahun 2011 tiak layak dibayar
5 belanja hibah dan belanja bantuan sosial belum ada laporan pertanggungjawaban
6pekerjaan pembangunan pasar desa rantau bais kec. Tanah putih mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda
7terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan dermaga ditpolair polda riau dan dermaga jl. Udang panipahan
8 pelaksanaan jalan pelajar/ jl. Kepenghuluan bangko tidak sesuai kontrak
9terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengerasan beton jalan komplek perumahan DPRD arealkota baru batu 5
10perencanaan pembangunan jembatan parit Atmodan pembangunan jembatan muka kantor bupati jalan pesisir muara sei rokan tidak mengikuti standar berlaku
11 Pakeet pekerjaan hotmix jalan sisingamangaraja dan pelebaran komplek pasar baru tidak sesuai kontrak
12 biaya konsultan pengawas tidak layak dibayarkan
13pembayaran termin kedua pembangunan water boom dinas pariwisata tidak didasar pada test dan commissioning
14 biaya perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai kondisi senyatanya
jumlah
10. LKPD Kabupaten Rokan HuluNo. Kasus
Kabupaten Rokan HilirPelaku
sisa uang persediaan TA 2010 belum disetorkan ke kas
pembayaran biaya publikasi pada empat media cetak memboroskan keuangan daerah
pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem informasi objek pajak tahun 2011 tidak sesuaoi ketentuan
orarium non PNS untuk pekerjaan kantor pada kegiatan pendapatan objek pajak tahun 2011
belanja hibah dan belanja bantuan sosial belum ada laporan pertanggungjawabanpekerjaan pembangunan pasar desa rantau bais kec. Tanah putih mengalami keterlambatan dan belum
terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan dermaga ditpolair polda riau dan dermaga PU
pelaksanaan jalan pelajar/ jl. Kepenghuluan bangko tidak PU
terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengerasan beton jalan komplek perumahan DPRD areal- PU
perencanaan pembangunan jembatan parit Atmo-bagan dan pembangunan jembatan muka kantor bupati jalan
muara sei rokan tidak mengikuti standar berlakuPU
Pakeet pekerjaan hotmix jalan sisingamangaraja dan pelebaran komplek pasar baru tidak sesuai kontrak
PU
biaya konsultan pengawas tidak layak dibayarkan PU
pembayaran termin kedua pembangunan water boom dinas pariwisata tidak didasar pada test dan Dinas
pariwisata
biaya perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai kondisi beberapa SKPD
LKPD Kabupaten Rokan Hulu
Pelaku
12.581.416.720,00
Potensi Kerugian
253.145.126,00
1.594.400.000,00
380.000.000,00
218.300.000,00
11.326.342.990,00
135.088.800,00
37.058.359,00
16.015.341,00
18.995.134,00
38.183.750,00
36.602.385,00
114.400.000,00
1.853.597.556,00
489.481.400,00
16.511.610.841,00
potensi kerugian
1
bendaharan pengeluaran SKPD terlambat menyetorkan sisa kas tahun 2011 dan kekurangan kas tahun 2010 pada kecamatan tambusai utara belum diselesaikan
2pajak yang telah dipungut bendahara belum disetorkan ke kas negara
3
penerimaan dari jamkesmas dan jampersal dan dari PT. Askes digunakan langsung untuk belanja operasional pelayanan kesehatan
4investasi dana bergulir belum dibayarkan hingga batas waktu jatuh tempo dengan pengembalian minimal
5
majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi belum menjalankan tugas sesuai ketentuan dan kerugian negara/daerah belnegara
jumlah
bendaharan pengeluaran SKPD terlambat menyetorkan sisa kas tahun 2011 dan kekurangan kas tahun 2010 pada kecamatan tambusai utara belum diselesaikan
pajak yang telah dipungut bendahara belum disetorkan
penerimaan dari jamkesmas dan jampersal dan dari PT. Askes digunakan langsung untuk belanja operasional Dinas
Kesehatan
investasi dana bergulir belum dibayarkan hingga batas waktu jatuh tempo dengan pengembalian minimalmajelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi belum menjalankan tugas sesuai ketentuan dan kerugian negara/daerah belum di setorkan kekas
Pemkab
107.464.230,00
122.628.551,00
2.368.968.407,00
8.149.568.802,00
12.019.789.482,00 22.768.419.472,00