KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIK (Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
Oleh :
SHALIHIN
NIM : 104018200633
JURUSAN KI-MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2010
ABSTRAKSI Kebijakan merupakan tindakan atau strategi yang diambil oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam pelaksanaanya, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan rumusan masalahnya, (1) Bagaimanakah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam menigkatkan kualitas pendidik? (2) Bagaimana strategi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas guru?, (3) Bagaimana pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik? (4) Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas guru? (5) Apa kendala yang menghambat peningkatan kualitas pendidik?.
Tujuannya untuk mengetahui tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidik, untuk mengetahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan kualitas pendidik, dan bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan evaluasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan secara sistematis mengenai situasi atau kejadian.
Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik sudah baik sesuai dengan anjuran undang-undang ataupun peraturan pemerintah, yaitu mulai menitik beratkan pada kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik, peningkatan kesejahteraan guru dan beasiswa untuk pendidikan selanjutnya.
Kendala utama yang di hadapi dalam meningkatkanan kualitas pendidik adalah anggaran dana yang kurang memadai, sehingga kemampuan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih ada yang kurang profesional, kinerja yang masih rendah dan produktif, juga belum tersedianya konsep pembinaan dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta belum tertata dengan baik.
Berdasarkan penelitian, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidik, pertama meliputi perencanaan peningkatan pelayanan, pengangkatan, penempatan dan penyebaran. Kedua, menerapkan pembinaan, ketiga, peningkatan kesejahteraan guru, dan keempat, melakukan kontrol terhadap kinerja para kepala sekolah. Hasil selanjutnya mengenai pelaksanaan pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik, dan meningkatkan kompetensi guru. Adapun evaluasi yang dilakukan dengan cara sistem monitoring dan evaluasi bulanan, semesteran, dan tahunan.
KATA KUNCI: Kebijakan Pemerintah, Meningkatkan Kualitas Pendidik
i
KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang terus menerus tanpa berhenti
sedetikpun memberikan dan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhitung kepada
penulis. Terutama nikmat Iman, Islam dan kesehatan serta kekuatan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Penulis meyakini bahwa penulisan skripsi ini mustahil selesai tanpa
pertolongan dan bimbingan Allah SWT. Shalawat tering salam semoga senantiasa tercurah
limpahkan kepada sang panutan dan uswah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para
sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir zaman.
Pada prinsipnya penulisan skripsi ini bukanlah sekedar syarat atau tugas akhir mahasiswa
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd). Akan tetapi jauh dari pada itu adalah suatu kewajiban dan ajang
pembuktian diri sebagai seorang mahasiswa untuk dapat menyelesaikan sebuah karya tulis.
Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna,
memang tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini, karena
banyak hambatan dan tantangan yang harus penulis hadapi baik dari faktor internal maupun
eksternal. Maka disinilah pertolongan Allah SWT dan peran orang-orang terdekat yang dapat
memberikan pemikiran dan motivasi, serta dukungan semua pihak penulis rasakan.
Atas selesainya penulisan skripsi ini peulis berterima kasih yang tidak terhingga kepada
semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi yang berharga kepada penulis baik selama
penulisan skripsi maupun selama masa kuliah kurang lebih lima tahun. Dengan segala
kerendahan dan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Rusydy Zakaria, M.Ed., M.Phil. Ketua Jurusan Kependidikan Islam dan Bapak Drs.
H. Mu’arif SAM, M.Pd. Katua Program Studi Manajemen Pendidikan serta Ibu Ifah staf
Jurusan Kependidikan Mananjemen Pendidikan..
3. Ibu Dra. Yefnelty. Z, M.Pd mantan Ketua Jurusan KI-Manajemen Pendidikan
4. Bapak Drs. Hasyim Asy’ari, M.Pd dosen Penasehat Akademik dan Ibu Dr. Nulena Rifa’i,
MA dosen Seminar Skripsi atas motivasinya yang tidak henti-hentinya telah diberikan
selama masa kuliah.
ii
5. Drs. Mujahid AK, M. Sc dosen pembimbing I dan Drs. Zahrudin. M.Pd dosen pembimbing II
yang dengan sabar dan penuh dedikasi selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada
penulis.
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Jurusan KI-Manajemen Pendidikan yang telah meberikan
pelayanan, bimbingan berupa pengatahuan, wawasan, dan pengalaman dengan ketulusan dan
profesinalisme yang tinggi
7. Pimpinan dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiayah dan
Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Bapak H. Gunas Mahdianto Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta yang telah memfasilitasi dan meluangkan waktunya untuk melayani penulis dalam
mencari dan menghimpun data yang diperlukan selama penulisan skripsi.
9. Ayahanda Mudji dan Ibunda tercinta Siti Romlah, bagaimanapun penulis sadar bahwa tanpa
dukungan, do’a, dan kasih sayang yang selalu mereka berdua berikan mustahil penulis dapat
menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini. Saudara-saudaraku tercinta kakak Efendi,
Embak Tati yang selalu memberikan motivasi, dan Adik Saipul dan Lilis yang selalu
memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat yang senasib dan seperjuangan dikosan NKRI yang selalu berbagi dalam
suka maupun duka Moh Fauzi Ibrahim, Da’i Mukmin, Rudi Purwanto, Kamal Basya,
Sholihin Botak (Kacong), Ahmad Romadoni (Doni) sang pemburu mimpi, Dina Murdhiah
dan Umma Auliya’ul Hidayah. Semoga persahabatan kita tidak akan lekang oleh waktu dan
selalu terjaga kekal sampai akhir hayat kita.
11. Sahabat-sahabati warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat atas
dukungan dan bantuannya. Semoga keberadaan PMII selalu menjadi garda terdepan dalam
memperjuangkan rakyat Indonesia dari segala penindasan baik yang datang dari luar maupun
dari dalam sehingga menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.
12. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan KI-Manajemen Pendidikan Tahun 2008/2009.
Semoga kreativitas teman-teman selalu tumbuh dalam rangaka untuk mengembangkan nilai
akademis maupun organisatoris khususnya di lingkungan Mahasiswa KI-Manajemen
Pendidikan.
13. Teman-teman DPP HIMA KOSGORO 1957 dan Lisuma Indonesia atas dukungan dan
motivasinya yang terus menerus diberikan kepada penulis untuk penyelesaian karya tulis ini.
iii
Semoga terus berkarya untuk bangsa, tambah maju dan kehadirannya makin bermanfaat
untuk kemajuan bangsa.
14. Teman-teman KI-Manajemen Pendidikan tahun akademik 2004/2005 khususnya kelas A, M.
Amin Nasrullah, Edi Suderajad, Ridwan Munandar, Sulaeman, Laily Wulandari, Mulyani,
Eva, Pupuy, Shofa, Farhan, Evi, Astri, Juju, Mukhyar, Tati, Memah, Murni, Dede, Bunda
Sintha, Lala, Suhro, Rustana, Jamal, Yusmiati, Robi Amin, dan Zaharuddin (Pak Ustadz)
semoga persahabatan kita tetap kompak. Penulis mengakui masih banyak nama yang belum
disebut yang ikut berperan besar dalam penulisan skripsi baik langsung maupun tidak.
Karya tulis yang sangat sederhana ini tentunya masih jauh dari kata sempurna oleh karena
itu kritik dan saran yang bersifat kontruktif penulis harapkan. Namun demikian penulis
berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi diri pribadi khususnya dan ilmu
pengetahuan bidang manajemen pendidikan pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah
jua segala sesuatunya penulis kembalikan.
Ciputat, 10 Juni 2010 M 27 Jumadil Akhir 1431 H
Penulis
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................ vii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah............................................................ 1
B. Identifikasi Masalah .................................................................. 5
C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah ............................ 6
D. Manfaat Penelitian .................................................................... 6
BAB II : KAJIAN TEORI
A. Kebijakan dan Pendidik............................................................. 7
1. Kebijakan............................................................................ 7
a. Pengertian Kebijakan..................................................... 7
b. Implementasi Kebijakan ................................................ 11
c. Evaluasi Kebijakan........................................................ 13
2. Pendidik .............................................................................. 14
a. Pengertian Pendidik ....................................................... 14
b. Kualifikasi Pendidik ...................................................... 16
c. Kompetensi Pendidik..................................................... 17
B. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah DKI Jakarta .................... 20
1. Tugas…............................................................................... 20
2. Fungsi…. ............................................................................ 21
3. Pengelolaan......................................................................... 21
a. Perencanaan................................................................... 23
b. Pembinaan… ................................................................. 24
c. Pengembangan .............................................................. 25
d. Promosi dan mutasi ....................................................... 26
e. Pemberhentian............................................................... 28
f. Kompensasi.. ................................................................. 28
v
g. Penilaian.….. ................................................................. 29
C. Kerangka Berfikir .….. .............................................................. 30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian ................................................................... 32
B. Tempat dan Waktu Penelitian................................................. 32
C. Metode Penelitian................................................................... 32
D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 33
E. Instrumen Penelitian............................................................... 34
F. Teknik Analisis Data.............................................................. 34
BAB IV : HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ....... 36
1. Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta ........................................................... 37
a. Visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta……………. 37
b. Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta…………… 37
c. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta………… 38
d. Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta………... 39
e. Strategi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta………... 39
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta …………………………………………… 39
3. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta..… 41
4. Sasaran Strategik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta… 41
5. Kondisi Sekolah, Siswa dan Guru Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta..…………………………………….. 42
B. Deskripsi Data........................................................................... 45
1. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidik. ........................................ 46
2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta
dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik............................... 53
vi
3. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas
pendidik. ............................................................................. 65
4. Sistem pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan . ........... 72
5. Kendala yang Menghambat Peningkatan Kualitas pendidik.. 74
C. Analisis Data............................................................................. 76
1. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidik ......................................... 77
2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta
dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik............................... 77
3. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas
pendidik .............................................................................. 81
4. Sistem pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan ............. 82
5. Kendala yang Menghambat Peningkatan Kualitas Pendidik.. 83
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 85
B. Saran ...................................................................................... 86
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jumlah Lembaga................................................................................. 42
Tabel 2 : Jumlah Siswa...................................................................................... 43
Tabel 3 : Jumlah Guru/Tutor ............................................................................. 43
Tabel 4 : Data Satuan Pendidikan Jumlah Siswa................................................ 44
DAFTAR GAMBAR
Tabel 1 : Landasan Kebijakan .......................................................................... 47
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dirancang dan direncanakan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan modal
utama dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan adalah
investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis
bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua
negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama
dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia
menempatkan pendidikan sebagai yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat
dari sisi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu
tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.1
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, lebih lanjut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Adapun
substansi dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut nampak dari visinya yaitu:
1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
”Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia,
berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu proaktif
menjawab tantangan zaman”.2 Salah satu upaya meningkatkan mutu
pendidikan yang ada adalah melakukan pemberdayaan terhadap tenaga
pendidik dan kependidikan, hal ini karena seorang pendidik merupakan
faktor utama dalam berjalannya proses belajar mengajar di sekolah. Begitu
pentingnya pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam
mencapai tujuan pendidikan, penataan kualitas dan manajemen yang baik
perlu ditingkatkan agar siswa memiliki semangat disiplin belajar yang tinggi.
Ini semua diperlukan adanya suatu peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik
yang handal dan kompeten. Seperti yang telah digariskan dalam Undang-
Undang Sisdiknas pasal 39 ayat 2: ”pendidik merupakan tenaga profesional
yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi
pendidik pada perguruan tinggi”.3
Dari uraian Undang-Undang Sisdiknas jelas bahwa tenaga pendidik
seharusnya memiliki profesionalitas dalam melakukan tugasnya sebagai
seorang pendidik, agar dapat menunjang keberhasilan proses belajar
mengajar, yang mana sekolah harus memenuhi kebutuhan akan tenaga yang
cakap dan handal serta memiliki kualifikasi khusus.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 ayat 1
tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa: ”Pendidik harus
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan
2 Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2008) h. 40.
3 Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, … h. 22.
3
nasional.4 Dan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri No 74 Tahun 2008
Tentang Guru pasal 46 Bab III ”Guru memiliki kesempatan untuk
mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya,
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya”.5
Sesungguhnya pemerintah Indonesia sangat mendukung penuh berbagai
upaya untuk meningkatkan kualitas para guru. Komitmen itu, misalnya, terlihat
jelas dalam program sertifikasi guru yang digulirkan beberapa tahun terakhir.
Melalui sertifikasi guru ini, para pendidik di seluruh Indonesia diharapkan
termotivasi meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka. Tentu saja,
upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru-guru itu juga diimbangi
dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Tentu hal ini sesuai yang diamanatkan
Undang-undang Guru dan Dosen Bab IV pasal 16 bahwa Pemerintah memberikan
tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang
diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat.6
Melalui pendidikan lebih jauh menyatakan Annas Maamun, yang perlu untuk
dibenahi dan ditingkatkan adalah menyangkut kemampuan dan kapasitas dari
tenaga pengajar yakni guru. ‘’Kalau kita ingin meningkatkan mutu pendidikan,
maka harus dimulai dari gurunya. Kalau kualitas gurunya itu sudah bagus, jelas
akan menghasilkan para kader yang berkualitas yang mampu menjawab
permasalahan yang ada di daerah di masa mendatang. Tapi, kalau kualitas guru
itu masih rendah, jelas mutu pendidikan kita akan rendah. Kuncinya tidak lain
adalah kualitas guru harus ditingkatkan lagi”.7
4 PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2008),
h. 73-74. 5 Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru. h. 32 6 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya
UU Guru dan Dosen (Jakarta: eLSAS,2006), h . 165. 7 Annas Maamun, Kualitas Pendidikan Perlu ditingkatkan, http: //www.
[email protected] 14 Maret 2009.
4
Begitu banyak permasalahan dalam dunia pendidikan yang dihadapi oleh
bangsa kita, dari permasalahan kekurangan bangunan sekolah, kesejahteraan
guru, metode pengajaran, kualitas guru dan masih banyak lagi, yang
semuanya itu membuat kualitas pendidikan negara ini tetap rendah
dibandingkan negara lain.
Mengambil contoh dunia pendidikan di Propinsi DKI Jakarta masih
dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu (1) masih rendahnya pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas guru, (3)
masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya
kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan
akademisi, serta (4) kelengkapan sarana prasarana pendidikan.
Setidak-tidaknya saat ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi guru di Jakarta, yaitu : pertama, masalah
kualitas/mutu guru, kedua, jumlah guru yang dirasakan masih kurang, ketiga,
masalah distribusi guru, dan keempat, masalah kesejahteraan guru.
Dalam Peraturan Menteri bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab
terhadap terselenggaranya program peningkatan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan kependidikan.8 Dan hal ini dapat dilihat dari masih lemahnya guru
memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi
akademik dan kompetensi; dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan
profesi dalam bidangnya. 9
Terkait dengan hal diatas, kita bisa mencermati tentang kebijakan pemerintah
dalam upaya peningkatan kualitas guru. Kebijakan akan melahirkan peraturan-
peraturan, komitmen terhadap aturan main yang berlaku di setiap organisasi,
perusahaan atau suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dalam proses
pelaksanaan kegiatannya pun tidak lepas dari kebijakan-kebijakan.
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 247.
9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan. h. 16.
5
Di dalam kebijakan pendidikan biasanya berisi peraturan, hak, kewajiban
jenjang karir dan kompensasi yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Guru,
karyawan dan elemen yang terdapat di lembaga tersebut terikat dengan apa-apa
yang terdapat dalam isi kebijakan yang berlaku tanpa terkecuali.
Dengan demikian kebijakan pendidikan sangatlah penting keberadaannya
sebagai payung hukum bagi guru dan tenaga pendidik lainnya yang dapat
memotivasi dan meningkatkan kualitas guru dalam menjalankan tugas dan
fungsinya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Masalahnya seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan
kualitas guru perlu dicermati lebih dalam.
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis mencoba meneliti
tentang “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik”
(Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta).
B. Identifikasi Masalah
Seperti dikemukakan di atas bahwa kinerja dari pemerintah daerah dalam hal
ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sangat penting bagi
kemajuan lembaga pendidikan (sekolah) dan peningkatan kualitas lulusan
(output). Untuk itu diperlukan usaha-usaha pengembangan dalam meningkatkan
kinerja guru yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai
berikut:
a. Belum efektifnya arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
dalam menigkatkan kualitas pendidik.
b. Kurang tepatnya strategi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
dalam meningkatkan kualitas guru.
c. Rendahnya mutu program pelaksanaan pengembangan dan peningkatan
kualitas pendidik yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6
d. Lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidik.
e. Masih terdapat kendala yang menghambat peningkatan kualitas pendidik.
f. Rendahnya pemerintah dalam memajukan mutu tenaga pendidik.
g. Pemerintah kurang perhatian untuk menyejahterakan guru.
h. Lemahnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi guru yang berada
dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Mengingat begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas dan berdasar latar
belakang yang ada serta keterbatasan daya dan waktu, maka penulis akan
batasi pada masalah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang
meliputi pada strategi, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.
2. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah yang akan difokuskan pada penelitian ini adalah
bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam Meningkatkan
kualitas pendidik?
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah:
1. Bagi penulis sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengalaman
mengenai masalah-masalah yang dihadapi sekolah.
2. Bagi Ilmu pengetahuan, sebagai sumbangan data ilmiah dalam mengadakan
penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah daerah sebagai masukan untuk evaluasi diri.
7
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kebijakan dan Pendidik
1. Kebijakan
a. Pengertian kebijakan
Kebijakan atau kebijaksanaan di dalam peraturan pemerintah maupun
dalam kehidupan sehari-hari pasti sering didengar dan dilaksanakan. Selama
ini banyak orang yang mengira bahwa kebijakan dan kebijaksanaan
mempunyai arti yang sama, atau bahkan ketika melaksanakan suatu
kebijakan orang mengatakan bahwa itu adalah kebijaksanaan. Untuk itu
perlu dipertegas tentang perbedaan antar kedua pengertian kebijakan dan
kebijaksanan, sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia.
Pengertian kebijakan adalah:
a. Kepandaian, kemandirian, kebijaksanaan dan
b. Rangkaian konsep awal yang menjadi garis besar dan rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak ( tentang
Pemerintah, Organisasi dan sebagainya ) prasyarat cita-cita, tujuan atau
maksud dengan garis pedoman untuk Manajemen dalam usaha mencapai
sasaran; Garis Haluan.
Sedangkan pengertian kebijaksanaan adalah:1
a. Kepandaian menggunakan budinya ( pengalaman dan pengetahuan )
b. Kecakapan bertindak dalam mengahadapi kesulitan tersebut.
1 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi Ketiga, h.149.
8
Dari pengertian kebijakan dan kebijaksanaan di atas, jelas terlihat
perbedaan antara keduanya. Kebijaksanaan merupakan pengertian kebijakan
dalam arti sempit seperti kepandaian dan kemandirian. Dalam pengertian
lain, kebijakan bisa berarti suatu konsep atau rencana dalam suatu program
atau kegiatan. Jadi kebijakan mempunyai pengertian yang lebih luas dari
kebijaksanaan.
Selain pengertian kebijakan di atas, banyak pengertian yang
dikemukakan oleh para ahli kebijakan. Secara umum kebijakan atau policy
dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor ( misalnya seorang
pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah ) atau sejumlah
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Hal ini senada dengan definisi
yang dikemukakan oleh Anderson, seperti yang dikutip oleh Solichin Abdul
Wahab bahwa “kebijakan merupakan suatu langkah tindakan yang secara
sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya
masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”2. Akan tetapi menurut Budi
Winarno pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif
memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun kurang
memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis
menyangkut analisis kebijakan.3
Pengertian yang lain dikemukakan oleh Amara Raksasanya yang
dikutip oleh Ali Imron khusunya dalam batasan kebijakan, “kebijakan adalah
suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan”.4
Seperti yang dikutip oleh Irfan Islamy, Carl J. Friedrick
mendefinisikan kebijakan sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada
tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang-peluang.5
Menurut Lasswell yang di kutip oleh Wayne Person dalam bukunya
Public Policy, Pengantar Teory dan Praktik Praksis Kebijakan bahwa kata
2 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.3. 3 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Med Pressindo, 2002), h. 14 4 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan dan Masa Depannya,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 13. 5 M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara,
1997), h. 17.
9
”kebijakan” (policy) umumnya di pakai untuk menunjukkan pilihan
terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau
privat....”kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis
(political) yang sering kali diyakini mengandung makna ”keberpihakan” dan
”korupsi”.6 Dengan demikian kita bisa memandang ilmu kebijakan sebagai
sebuah disiplin yang menitikberatkan pada usaha menjelaskan proses
pembuatan kebijakan dan proses pelaksanaan kebijakan serta sebagai usaha
untuk menemukan data dan menyediakan interpretasi yang relevan dengan
persoalan kebijakan pada saat tertentu.
Dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan
yang ditetapkan pada Tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut
adalah 1) Prinsip Legalisme, 2) Prinsip Administrasi yang Demokratis, 3)
Prinsip Netralitas, 4) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi
Pendidikan, dan 5) Prinsip Desentralisasi. (Research and Statistic Planning
Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan,
2000).7 Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan
diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang
Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan
pendapat parlemen dan warga negara diabaikan. Namun, setelah reformasi
pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan
peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem
administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan
mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan
pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan
pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diinterfensi oleh
kekuatan politik. Prinsip keempat mengidikasikan bahwa pemegang
kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk
menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan
menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai
tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus
6 Wayne Person, Public Policy, Pengantar Teory dan Praktik Praksis Kebijakan,..., h.17. 7 Bambang Sigit, Manajemen Pendidikan’s Site-Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional, http://
[email protected]. 20 Januari 2010.
10
dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan
merupakan fungsi dari pemerintah lokal.
Amir Santoso sebagaiamana dikutip Budi Winarno, dengan
membandingkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli
kebijakan, menyimpulkan bahwa pada dasarnya, pandangan mengenai
kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua katagori.8 Pertama, pendapat ahli
yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah.
Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang
memberi perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan para ahli dalam
katagori ini juga terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang
kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai
maksud dan tujuan tertentu serta akibat-akibat yang dapat diramalkan.
Dengan kata lain menurut Amir Santoso kebijakan publik adalah
“serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana
kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan
tersebut”. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik dari
rangkaian keputusan dan tindakan.
Dalam kebijakan pemerintah yang diambil untuk memecahkan
masalah, di dalamnya terdapat juga kebijakan pendidikan di samping
kebijakan di bidang lain seperti kebijakan ekonomi, sosial, keamanan dan
sebagainaya. Kebijakan pendidikan merupakan penggabungan kata
kebijakan dan pendidikan. Kebijakan merupakan rangkaian peraturan
sedangkan pendidikan menunjuk pada bidangnya. Carter V.Good
sebagaimana dikutip oleh Ali Imron memberikan pengertian kebijakan
pendidikan sebagai :
Suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.9
Dari berbagai definisi kebijakan yang diberikan oleh para ahli, perlu
menyimpulkan kebijakan merupakan tindakan atau strategi yang diambl oleh 8 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik,...h. 17.
9 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan dan Masa Depannya,... h. 18.
11
seseorang, kelompok atau pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan
suatu masalah tertentu, begitu pula dengan kebijakan pendidikan yang
diambil untuk memecahkan masalah pendidikan nasional yang ada sekarang.
b. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sebagaimana yang dikatakan Van
Meter dan Van Horm yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab
merumuskan proses implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.10
Dalam proses kebijakan public yang dikutip Wahyu Nurharjadmo,
implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih
penting daripada pembuatan kebijakan Udoji (dalam Abdul Wahab, 1991:
45). Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan
formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan.
Menurut Anderson (1979: 68), ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam
implementasi kebijakan yaitu: 1) siapa yang mengimplementasikan, 2)
hakekat dari proses administrasi, 3) kepatuhan, dan 4) dampak dari
pelaksanaan kebijakan.11
Efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak
faktor. Karena adanya interelasi yang kompleks dari berbagai macam faktor,
maka tidak setiap kebijakan yang dirumuskan dapat dijalankan dengan baik
dan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk memudahkan dalam
mengevaluasi kebijakan, maka perlu diketahuai terlebih dahulu model-model
implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli kebijakan. Samodra
Wibawa mengemukakan tiga model evaluasi sebagai berikut:12
10 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara, h. 65. 11 Wahyu Nurharjadmo, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah
Kejuruan, http://www.Evaluasi [email protected]. h.217. 20 Januari 2010. 12 Santoso Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta: PT. Raja Persada, 1994). h. 15-25.
12
a. Model Meter dan Horn
Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan
hubungan berbagai faktor yang memperngaruhi hasil atau kinerja suatu
kebijakan. Menurut model ini, suatu kebijakan tentu mengaskan standard
dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.
Kebijakan juga menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana
maupun insentif lain, komunikasi antar organisasi dan penguatan
aktivitas, karakteristik birokrasi pelaksana, dan kondisi lingkungan baik
sosial, ekonomi maupun politik.
b. Model Grindle
Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi oleh
dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.
Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan Meter dan Horn,
yakni melihat pengaruh lingkungan terhadap implementasi ide dasar
Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditranformasikan menjadi
program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan,
maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini tidak berjalan
mulus, tergantung kepada implemtability dari program itu yang dapat
dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.
c. Model Sabatier dan Mazmanian
Menurut Sabatier dan Mazmanian, ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, pertama, karateristik dari
masalah yang meliputi tingkat kesulitan teknis dari masalah yang
bersangkutan, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, dan perubahan
perilaku yang diharapkan. Kedua, karakteristik kebijakan atau peraturan
yang mengoperasionalkan kebijakan, dan yang ketiga adalah lingkungan
kebijakan. Kerngka berpikir mereka juga tidak jauh berbeda dengan dua
model implementasi di atas, hanya saja pemikiran Sabatier dan
Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan
efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah
ditentukan oleh peraturan yang ada atau petunjuk pleksanaan dan
petunjuk teknisnya.
13
Pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini menganggap bahwa
suatu Implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya
mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut top
down.
Dalam hal ini tidak mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi akan tetapi lebih mengacu
bagaimana proses itu berlangsung, apakah telah sesuai dengan aturan
pelaksanaannya, hasil apa yang telah diperoleh selama proses implementasi,
bagaimana sikap pelaksananya, bagaimana sejumlah sumber digunakan
untuk proses implementasi.
Dari variabel model yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya
terdapat banyak kesamaan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak
faktor diantaranya isi kebijakan itu sendiri, para pelaksana kebijakan,
sumber daya pendukung kebijakan dan lingkungan kebijakan.
c. Evaluasi kebijakan
Evaluasi adalah suatu aktifitas yang bermaksud mengetahui seberapa
suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, terlaksana atau tidak,
berhasil sesuai yang diharapkan ataukah tidak. Ali Imron mendefinisikan
evaluasi kebijakan sebagai suatu aktifitas yang bermaksud untuk mengetahui
apakah kebijakan tersebut dilaksanakan ataukah tidak, telah berhasil
sebagaimana yang diharapkan atau belum.13
Evaluasi kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan
yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup
substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya kebijakan tidak hanya
dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses
kebijakan.
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan. Kedua, evaluasi
13 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan dan Masa Depannya,...
h. 86.
14
memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kabijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.14
2. Pendidik
a. Pengertian Pendidik
Dalam ketentuan umum Undang-undang tentang Sisdiknas, pendidik
adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pendidikan.15
Sebagaimana dalam pasal 1 Bab I Guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.16
Guru adalah pendidik yang memiliki kompetensi sebagai agen
pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan
anak usia dini yang meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi professional, dan kompetensi sosial.17
Guru memegang peranan penting dalam kegiatan proses belajar
mengajar di sekolah. Peran utama ini mengaharuskan guru melaksanakan
kewajibannya secara bersungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab
yang didasarkan pada kualifikasi keilmuan yang dimiliki, oleh karena itu
keberhasilan proses pembelajaran menjadi tanggung jawab utamanya. Dalam
melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki kewajiban seperti apa
yang telah di tetapkan dalam undang-undang guru dan dosen No. 14 Tahun
2005, yaitu:
a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
14 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press,2003), Cet.5, h 609-611 15 Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP No. 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar,..., h. 3. 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. 17 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. (Bandung:
Citra Umbara, 2008), h.74.
15
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atasa dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
e. Memilihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.18
Yang lebih dirinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, sebagai berikut:
a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
b. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi; c. Meningkatka dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
d. Meomotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
e. Memberikan ketauladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
f. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
g. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
h. Memilihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.19 Berkaitan dengan tugas dan profesinya, guru harus mengetahui, serta
memahami nilai-nilai, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan
segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan
bermasyarakat.
Sebagai seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.20
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
18 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya
UU Guru dan Dosen, (Jakarta: eLSAS,2006), h. 166-167. 19 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem
Pendidikan, h. 16. 20 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya
UU Guru dan Dosen,…, h. 162.
16
oleh setiap pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian
yang relevan sesuai ketentuan undang-undang.
b. Kualifikasi Pendidik
Secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru
sebagai tenaga profesional tenaga pendidik. Pertama adalah tingkatan Capable
Personal, maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan kecakapan dan
keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu
mengelola proses belajar-mengajar secara efektif. Tingkat kedua adalah guru
sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen
terhadap upaya perubahan dan reformasi. Tingkat ketiga adalah guru sebagai
developer, guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas
prospektifnya.
Sementara itu, secara umum tugas guru sebagai profesi meliputi kegiatan:21
1) Mendidik,
2) Mengajar, dan
3) Melatih.
Pertama, unsur mendidik ; berkenaan dengan upaya guru untuk
meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup (transfer of value). Kedua,
unsur mengajar ; berhubungan dengan kegiatan guru untuk meneruskan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (trasfer of Knowledge).
Ketiga, unsur melatih, berhubungan dengan upaya guru dalam
mengembangkan keterampilan-keterampilan (transfer of skills).
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, bahwa yang
dimaksud sikap terhadap profesi guru adalah kecenderungan untuk bereaksi
menerima atau menolak, senang atau tidak senang, serta mendukung atau tidak
mendukung terhadap tugas profesi guru dan kualifikasi profesional, baik dari
segi kognitif ( kepercayaan / pengetahuan ), afektif ( perasaan / emosi ) dan
konatif ( tindakan ). Indikator dari tugas profesi adalah : a. mendidik, b.
mengajar, dan c. melatih. Sedangkan indikator kualifikasi profesional adalah :
a. kecakapan, b. komitmen, dan c. visi keguruan.
21 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994), h. 20.
17
c. Kompetensi Pendidik
1. Pengertian Kompetensi Pendidik
Pendidik atau guru dianggap sebagai orang yang paling mampu atau
mempunyai kekuatan melakukan perubahan karena guru selalu berhadapan
secara terprogram dengan peserta didik. Besarnya tanggung jawab para
pendidik dalam membentuk karakter bangsa dapat dikaitkan dengan
kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap pendidik. Dalam hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Pasal 3 Bab II, Yaitu:22
a. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
b. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dikutip oleh Moh. Uzer
Usman, kompetensi berarti “Kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan
(memutuskan) sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yaitu kemampuan
dasar dan kecakapan.23 Padanan kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini
cukup banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini ialah kata
proficiency dan ability yang memiliki arti kurang lebih sama yakni
kemampuan. Hanya proficiency lebih sering digunakan orang untuk
menyatakan kemampuan berperingkat tinggi.
Disamping kemampuan, kompetensi juga berarti “ the state of being
legally competent or qualified (McLeod, 1989) sebagaimana yang dikutip
Muhibbin Syah, yakni keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut
ketentuan hukum. Sedangkan menurut Barlow (1985), komepetensi guru ialah
kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya
secara bertanggung jawab dan layak.24
Istilah kompetensi mempunyai banyak makna seperti dirumuskan
beberapa pendapat berikut ini:
22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, h. 5. 23 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,..., h. 14. 24 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1999), Cet.Ke-4, h. 229.
18
1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata kompetensi berarti kewenangan
atau hak kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan suatu hal
sedangkan akar kata kompeten, yang mengandung arti : (1) cakap
mengetahui pekerjaan atau persoalan, (2) berhak, berwenang menentukan
sesuatu.25
2. Menurut Abdul Majid yang dikutip Pupuh Fathurrohman adalah
seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-
tugas dalam pekerjaan tertentu.26
3. Menurut Charles E. Jhonson seperti yang dikutip oleh Moch Uzer Usman,
kompetensi adalah: “ perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.27
4. Kompetensi menurut Prof. Dr. Armai Arif diartikan sebagai kemampuan
untuk melaksanakan tugas – tugas ditempat kerja sesuai dengan standar
yang ditetapkan meliputi kemampuan profesi, social, dan individu.28
5. Menurut Stephen J. Kennezevich, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr.
H. Hamzah B. Uno, kompetensi adalah kemampuan – kemampuan untuk
mencapai organisasi. Kemapuan menurut Kennezevich merupak hasil dari
penggabungan dari kemampuan – kemapuan yang berhak jenisnya, dapat
berupa pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, kecerdasan dan lain-
lain yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan organisasi.29
Dengan demikian mengacu pada beberapa pengertian kopmpetensi di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dapat dimaknai sebagai
gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru dalam
melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil
yang dapat tunjukkannya secara bertanggung jawab di sekolah maupun pada
dirinya sendiri dan professional di bidangnya itu.
25 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, h. 584. 26 Pupuh fathurrohman, Strategi belajar Mengajar-Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna
Melalui penanaman Konsep Umum & konsep Islami, (Bandung: PT. refika Aditama, 1995), h. 44. 27 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,..., h. 14. 28 Armai Arief, Reformulasi Pendidikan Islam, (Jakarta: CRSD Press, 2005), Cet ke-1, h. 33. 29 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia), (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008), Edisi-1, Cet ke-3, h, 62.
19
2. Macam – macam Kompetensi Guru
Adapun macam-macam kompetensi guru sebagai berikut:
1) Kompetensi Pedagogik, yaitu dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal
28 ayat (3), yang dikutip oleh E. Mulyasa, dikemukakan bahwa
kompetensi pedagogic ialah kemempuan mengelola pembelajaran
peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.30
2) Kompetensi Profesional, beberapa kemampuan yang berhubungan dengan
kompetensi ini diantaranya kemampuan untuk menguasai landasan
kependidikan, pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan.
3) Kompetensi Personal, kompetensi berhubungan dengan pengembangan
kepribadian, diantaranya kemampuan yang berhubungan dengan
pengalaman ajaran agama sesuai denga keyakinan agama yang
dianutnya, kemampuan untuk menghormati dan menghargai antarumat
beragama, kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan,
dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
4) Kompetensi Sosial, kompetensi berhubungan dengan anggota masyarakat,
diantaranya kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan
teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesioanl,
kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap
lembaga kemasyarakatan .31
Guru yang kompeten mampu mengelola program belajar mengajar,
dengan kemampuan sebagai berikut:
a) Menguasai bahan yang diajarkan
b) Pengelolaan program belajar mengajar.
c) Mengelola Kelas
d) Menggunakan media
e) Menguasai landasan-landasan kependidikan
f) Mengelola interaksi belajar mengajar
g) Menilai prestasi siswa untu kepentingan pengajaran
h) Mengenai fungsi dan program layanan bimbingan sekolah
30 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Kompetensi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Cet ke-1, h. 75.
31 Dr. Wina Sajaya, M.Pd, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Sekolah, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 145-146.
20
i) Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian
kependidikan guna keperluan mengajar.32
3. Karakteristik Kompetensi Guru
Karakteristik kompetensi guru, meliputi di antaranya:33
a. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan
sebaik-baiknya.
b. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya secara berhasil.
c. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan
pendidikan (tujuan instuksional) sekolah.
d. Guru tersebut mampu melaksanakn peranannya dalam proses belajar
mengajar didalam kelas.
Berdasarkan keragaman pendapat di atas. Ternyata pendapat tersebut
memiliki banyak kesamaan dan bahkan saling melengkapi satu sama lainnya.
Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang mereka dari segi
pendidikan yang mereka tekuni. Jadi, kompetensi guru itu memiliki tiga
kemampuan profesional yaitu kepribadian guru, penguasaan terhadap ilmu dan
bahan pelajaran yang akan diajarkan serta keterampilan guru dalam mengajar.
atau dengan kata lain memiliki tiga unsur yaitu kompetensi pedagogik,
Profesional, Personal dan Social yang harus dikembangkan lebih lanjut.
Dengan demikian, seorang guru yang progresif harus mengetahui
dengan pasti kompetensi apa yang dituntut oleh masyarakat dewasa ini bagi
dirinya. Setelah mengetahui dapat dijadikan pedoman untuk meneliti dirinya
apakah ia seorang guru yang dalam tugasnya telah dapat mengetahui
kompetensi itu. Bila belum, guru yang baik harus mengakui kekurangan-
kekurangannya dan berusaha untuk memperbaikinya.
B. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah DKI Jakarta
1. Tugas Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
32 Sadirman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2000), h. 162. 33 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasrkan Pendekatan Kompetensi, ( Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2006), Cet ke-4, h. 38.
21
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat.
2. Fungsi
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendidikan mempunyai
fungsi:34
a. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan; c. Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta
pendidikan non formal dan informal. d. Pembinaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta
pendidikan non formal dan informal. e. Pelayanan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta
pendidikan non formal dan informal. f. Pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar, menengah
dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal. g. Pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar, menengah
dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal. h. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan tenaga
teknis pendidikan. i. Fasilitasi pengemabangan kerja sama antar lembaga pendidikan; j. Pemberian rekomendasi pendirian dan penutupan satuan pendidikan tinggi. k. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi
dan/atau perizinan di bidang pendidikan. l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. m. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi pendidikan. n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana pendidikan. o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perngkat daerah. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas
pendidikan; dan q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Pengelolaan.
Dalam kegiatan pengelolaan ketenagaan (personalia) pendidikan, Piet
A. Sehartian mengatakan proses kegiatan pengelolaan ketenagaan atau
personalia adalah sebagai berikut:35
34 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. h. 4.
22
a. Pencatatan dan pendaftaran ketenagaan (inventarisasi ketenagaan). b. Penentuan kebijaksanaan dan perencanaan ketenagaan (personnel
policy dan personel planing) c. Pengadaan ketenagaan (dari rekrutment sampai kepada placement). d. Pengembangan ketenagaan (personnel development, termasuk
promotion). e. Pemeliharaan ketenagaan termasuk (salary, walfare, dan incentive
lainnya). f. Penilaian ketenagaan (personnel appraisal, dan personnel evaluating). g. Pemutusan hubungan kerja (discharge and retriment).
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
32 tentang Tenaga Pendidikan mempunyai Fungsi:36
a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan tenaga pendidikan.
b. Penyusunan Pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan;
c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan integritas);
d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin tenaga pendidikan;
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
kependidikan sebagai tindak lanjut dari manajemen personalia, didefinisikan
sebagai penarikan, seleksi, pengemnbangan, penggunaan dan pemeliharaan
sumber daya manusia dan organisasi. Sedangkan sebagaimana yang
dikemukakan Made Pidarta, manajemen personalia mencakup merekrut,
menempatkan, melatih dan mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan
mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik atau sumber daya manusia
kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara
efektif dan efesien untuk mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan
itu, fungsi manajemen personalia yang harus dilaksanakan oleh seorang
pemimpin adalah menarik, mengembangkan, menggaji dan memotivasi
personil guna mencapai tujuan system, membantu anggota agar mencapai
35 Piet A. Sehartian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), Cet.
Ke-2, h. 139-140. 36 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,..., h. 22.
23
posisi dan standar prilaku, memaksimalkan perkembangan karier, serta
menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.
Pelaksanaan manajemen pendidik (sumber daya manusia) di Indonesia
sedikitnya mencakup tujuh kegiatan utama, yaitu: perencanaan tenaga
kependidikan, pengadaan pegawai tenaga kependidikan, pembinaan dan
pengembangan tenaga kependidikan, promosi dan mutasi, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan, kompensasi dan penilaian tenaga
kependidikan.
Secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Perencanaan
Dalam melakukan setiap kegiatan perlu di buat perencanaan yang
matang, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat terwujud. Perencanaan
dapat dikatakan bagian terpenting dalam manajemen, karena perencanaan
akan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan
datang dan menungkinkan para pengambil keputusan secara efesien dan
efektif. Di dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta hal ini ditujukan oleh
perencanaan dan pendayagunaan tenaga pendidikan yang mempunyai
tugas antara lain:37
a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan tenaga pendidikan;
d) Menyusun bahan pedoman/petunujk teknis/petunjuk pleaksanan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan;
e) Menyusun bahan formasi kebutuhan tenaga pendidikan; f) Melaksanaan pemetaan tenaga pendidikan; g) Menyusun rencana dan memproses penempatan dan pendayagunaan
tenaga pendidikan; h) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi,
pengembangan dan pelaporan kinerja tenaga pendidikan; i) Menyampaiakan dokumen administrasi penempatan, pendayagunaan,
serta kinerja tenaga pendidikan kepada Subbagian Kepegawaian untuk dikelola sebagai dokumen kepegawaian.
37 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,..., h. 22-23.
24
Perencanan tenaga pendidik merupakan kegiatan untuk
menentukan kebutuhan tenaga pendidik, baik secara kuantitatif (jumlah)
maupun kualitatif (kualitas) untuk sekarang dan masa yang akan dating
yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk menyusun perencanaan
tenaga pendidik yang baik dan tepat membutuhkan informasi yang lengakp
dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di sekolah.
Sebelum menyusun perencanaan perlu dilakukannya analisis pekerjaan dan
analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan.
b. Pembinaan
Pembinaan tenaga pendidik sangat diperlukan untuk meningkatkan
produktivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Pelatihan (training) adalah
kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun Seksi Pembinaan,
Disiplin dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
merupakan Satuan Kerja Bidang Tenaga Pendidikan dalam pelaksanaan
kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengembangan disiplin dan
kesejahteraan tenaga pendidikan yang mempunyai tugas antara lain:38
a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Mengordinasikan penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan liingkup tugasnya;
d) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan tenaga pendidikan;
e) Menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pleaksanan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan;
f) Melaksanakan pengurusan gaji berkala, penhargaan, cuti dan pension tenaga pendidikan;
g) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan disiplin tenaga pendidikan.
h) Penyampaian dokumen administrasi pengurusan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan, cuti, pendidikan, pelatihan, pension, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin tenaga pendidikan
38 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,..., h. 24.
25
kepada Sekretariat Dinas untuk dikelola sebagai dokumen kepegawaian;
i) Menyiapkan bahan pelaporan Bidang yang berkaitan dengan pembinaan disiplin dan kesejahteraan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
j) Mengordinasikan penyusunan pelporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Tenaga Kependidikan.
c. Pengembangan
Pengembangan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya
untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap,
dan sifat–sifat kepribadian. Pengembangan adalah proses edukasional yang
berjangka waktu lama, berupa uaraian-uraian yang sistematis, dan
bertujuan pada penguasaan pemahaman-pemahaman abstrak dan konsep-
konsep teoritis. Pengembangan berlangsung dalam jangka waktu anatara
tiga sampai dua belas bulan. Pembinaan dan pengembangan tenaga
pendidik merupakan untuk memperbaiaki, menjaga dan meningkatkan
kinerja tenaga pendidik.
Adapun Seksi Pengembangan Karier dan Profesi Tenaga Pendidikan
merupakan Satuan Kerja Bidang Tenaga Pendidikan dalam pelaksanaan
kegiatn pembinaan, pengendalian dan pengembangan karir dan profesi
tenaga pendidikan yang mempunyai tugas antara lain:39
a) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan tenaga pendidikan;
d) Menyusun bahan pedoman/petunujk teknis/petunjuk pleaksanan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan;
e) Menyusun rencana pengembangan karier dan profesi tenaga pendidikan;
f) Melaksanakan kegiatan pengembangan karier dan profesi tenaga pendidikan;
g) Melaksanakan pengurusan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, gaji berkala, pengahargaan, cuti, pendidikan, pelatihan, dan pension tenaga pendidikan;
39 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,..., h. 23.
26
h) Menyampaikan dokumen administrasi pengurusan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan, cuti, pendidikan, pelatihan, pension, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin tenaga pendidikan kepada Sekretariat Dinas untuk dikelola sebagai dokumen kepegawaian.
Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
bagian kelima pasal 32 dinyatakan bahwa:40
1. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud apda ayat (1) meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
3. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional,
4. Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
Undang-undang nomor tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian kelima
Pasal 34 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah serta penyelenggara
pendidikan diwajibkan untuk memberi pembinaan dan pengembangan bagi
setiap guru, berikut pasal 34:41
1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualitas pendidik kualitas akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masayarakat.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualitas dan kompetensi guru,
3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
d. Promosi dan mutasi
Promosi adalah “perpindahan yang memperbesar authority dan
responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi didalam suatu
organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin
besar.42
40 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya
UU Guru dan Dosen,..., h. 172. 41 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya
UU Guru dan Dosen,..., h. 172. 42 H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),
h. 108.
27
Di Indonesia untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan negeri sipil,
promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon
tenaga pendidik dan tenaga pendidikan negeri sipil dengan masa percobaan
satu atau dua tahun, kemudian dia melakukan pelatihan prajabatan, dan
setelah lulus diangkat menjadi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan
negeri sipil penuh.
H. Malayu S.P. Hasibuan membagi menjadi tiga dasar untuk
mempromosikan karyaan adalah:
1. Pengalaman (Senioritas)
2. Kecakapan (ability), serta
3. Kombinasi pengalaman dan kecapan43
Undang-undang guru dan dosen pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan
“guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat
dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten/ antar kota, antar
kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena kebutuhan satuan
pendidikan dan/atau promosi.44
Mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga pendidik dan
pendidikan yang berhubungan denga satuan proses pemindahan fungsi,
tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan dari tenaga pendidik dan
tenaga pendidikn pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga pendidik
dan tenaga pendidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja
yang mendalam, dan dapat memberikan prestasi kerja semaksimal
mungkin pada suatu lembaga pendidikan.
H. Malayu S.P. Hasibuan mengatakan prinsip mutasi adalah
“memutuskan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang
sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjaannya meningkat”.45
Undang-undang guru dan dosen pada pasal 28 ayat 2 menjelaskan
guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat
mengajukan permohonan pindah tugas, antar provinsi, antar kabupaten/
43 H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,…, h. 109. 44 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya
UU Guru dan Dosen,…, h. 169. 45 H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,…, h. 102.
28
antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan
perundang-undangan.46
e. Pemberhentian
Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan fungsi personalia yang
menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan
kewajiban sebagai lembaga tempat kerja dan sebagai tenaga
kependidikan.47 Pemberhentian tenaga pendidik dalah pemutusan
hubungan kerja antara sekolah dengan tenaga pendidik untuk tidak lagi
mengikuti kegiatan belajar mengajar dan terlibat dalam kegiatan
pendidikan di sekolah.
Sebab-sebab pemberhentian tenag pendidik dan pendidikan
dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis (1) pemberhentian atas
permohonan sendiri, (2) pemberhentian dinas atau pemrintah, dan (3)
pemberhentian sebab lain.
Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan
dengan beberapa alas an berikut:48
a) Tenaga pendidikan yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
b) Pemimpin atau penyederhanaan organisasi. c) Peremajaan, biasanya tenaga pendidik dan pendidikan yang telah
berusiaa 50 tahun dan berhak pension harus diberikan dalam jangka waktu satu tahun.
d) Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
e) Melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan.
f) Melanggar sumpah atau janji tenaga kependidikan negeri sipil.
f. Kompensasi
Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan diknas atau depag dan
sekolah kepada tenaga pendidik, yang dapat dinilai dengan uang dan
bisanya diberikan secara tetap. Pemberian konpensasi dapat berbentuk
gaji, berupa tunjangan, fasilitas rumah, kendaraan dan laian-lain. Meski
guru dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa, kompensasi
46 Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya UU Guru dan Dosen,…, h. 169.
47 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006) h.155.
48 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesion,..., h. 155-156.
29
tenaga pendidik harus diperhatikan karena menyangkut kesjahteraan hidup
tenaga pendidik itu sendiri, jika pendapatan tenaga pendidik tidak
mencukupi di satu sekolah kebiasaan yang banyak terjadi adalah tenaga
pendidik mencari pendapatan tambahan dengan mengajar di sekolah lain
atau mengerjakan pekerjaan selain menjadi tenaga pendidik, hal ini yang
sering meyebabkan kurang konsentrasi tenaga pendidik dalam
menjalankan proses belajar mengajar sehingga pengajaran yang diberikan
tidak maksimal karena memikirkan hal yang lain.
T. Hani Handoko dalam bukun Manajemen Personalia mengatakan
kompensasi adalah “pemberian kepada karyawan dengan pembayaran
financial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai
motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang”.49
Dalam pemberian jasa harus ditentukan dan ketahui sebelumnya,
sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya blas jasa atau
kompensasi yang akan diterima. Jika balas jasa yang diterima karyawan
semakin besar berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik
dan pemenuhan kebutuhannya yang dinikamatinya semakin banyak pula,
dengan demikian kepuasan kerjanya juga semakin baik.
g. Penilaian
E. Mulyasa dalam bukunya Menjadi Kepala Sekolah Profesional
mengatakan penilaian tenaga kependidikan biasanya difokuskan pada
prestasi individu, dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah50. Kegiatan
ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan
umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Maka
yang dimaksud dengan prestasi kerja ialah hasil pekerjaan, apakah sudah
sesuai dengan criteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan apakah
sudah tepat penyelesaiannya dengan alokasi waktu yang telah diberikan.
Penilaian terhadap tenaga pendidik sangat penting baik untuk tenaga
pendidik adalah sebagai umpan balik terhadap berbagai hal, seperti
kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang bermanfaat untuk
menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Sedangkan
49 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), h. 245. 50 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional,…, h.157.
30
utnuk sekolah sendiri adalah untuk mengambil keputusan berbagai hal,
seperti identifikasi kebutuhan sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan,
penempatan, promosi, system imbalan, dan aspek lain dari keseluruhan
proses pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan.
Penilaian tenaga kependidikan dilakukan dengan tujuan sebagai
berikut:51
a. Sumber data untuk perencanaan tenaga kependidikan, dan kegiatan penegembangan jangka panjang bagi pendidikan nasional.
b. Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kependidikan dalam satuan lemabaga kependidikan.
c. Alat untuk memberikan umpan balik (feedback) yang mendorong kea rah kemajuan, dan kemungkinan meningkatakn kualitas kerja bagi para tenaga kependidikan.
d. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diaharapkan dari tenaga kependidikan.
e. Badan informasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, baik perencanaan, promosi, mutasi, maupun kegiatan lainnya.
C. Kerangka Berfikir
Kebijakan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
meningkatkan kualitas pendidik dapat didentifikasi berbagai masalah yaitu belum
efektifnya arah kebijakan, kurang tepatnya strategi kebijakan, rendahnya mutu
program pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik,
lemahnya sistem evaluasi, masih terdapat kendala yang menghambat terhadap
peningkatan kualitas pendidik, rendahnya dalam memajukan mutu tenaga
pendidik, pemerintah kurang perhatian untuk menyejahterakan guru dan lemahnya
kegiatan pengembangan kompetensi bagi guru yang berada di Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta.
Dalam rencana strategis pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
bahwa arah kebijakan pemerintah yang efektif yaitu peningkatan kualifikasi (S1
dan S2) dan kompetensi guru (standar Asia), stategi kebijakan yang dicapai dapat
meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru, program pelaksanaan
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik dapat mengembangkan dan
meningkatkan kualitas pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran
yang nyaman dan menyenangkan, evaluasi yang dilakukan dengan system
51 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional,..., h.157-158.
31
monitoring dan evaluasi bulanan, smesteran dan tahunan, peningkatan mutu guru
dengan memberdayakan KKG/MGMP dan KKKS/MKS sebagai pusat kegiatan
peningkatan kompetensi professional pendidik dan kepala sekolah, diperlukan
perhatian pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan guru.
Kendala utama yang menghambat kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta adalah anggaran yang kurang memadai, karena disamping peningkatan
kualitas pendidik, tentunya masih banyak urusan hal yang lain tentang pendidikan
yang diperhatikan, termasuk didalamnya sarana prasarana, kurikulum, pendanaan
dan program lainnya.
Adapun strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
mengacu pada rencana strategis Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta, panduan
kebijakan dan prarturan pemerintah.
Aspek atau dimensi strategi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
yaitu:
1. Perencanaan pada peningkatan layanan, pengangkatan, penempatan dan
penyebaran pendidik.
2. Menerapkan program pembinaan pendidik.
a. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mulai menitikberatkan kepada
kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik.
b. Mengaktifkan/memfungsikan forum persatuan guru sebulan sekali
misalnya MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dan MKKS
(musyawarah kerja kepala sekolah).
c. Pengiriman dalam mengikuti pelatihan.
3. Program peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi pendidik.
Bahwa peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi pendidik mulai tahun
2010 untuk tunjangan kinerja daerah makin bertambah, selain di luar gaji
guru, tunjangan sertifikasi dan profesi sebesar 400.000.
4. Melakukan kontrol kinerja kepala sekolah
Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan kontrol terhadap kinerja
para kepala sekolah, melihat sejauhmana produktifitas kepala sekolah
terhadap kinerjanya dan sebagai peningkatan karir kepala sekolah.
32
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang
kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi strategi, pelaksanaan
dan evaluasi kebijakan.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang
dimulai dari tanggal 15 Oktober 2009 s/d 19 April 2010.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini
bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan secara
sistematis mengenai situasi atau kejadian. Penelitian deskripsi berusaha
memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual, gejala, kejadian, dan
sifat populasi atau daerah tertentu1. Apa yang akan dimasukan melalui deskripsi
1 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
Cet. Ke-2 h. 47.
33
tergantung pada pertanyaan yang berusaha dijawab peneliti.2 Penelitian deskriptif
biasanya tidak diarahkan untuk menguji hipotesis, malainkan untuk mencari
informasi untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Berdasarkan proses sifat
dan analisis datanya, penelitian ini bersifat eksploratif bertujuan untuk
menggambarkan keadaan atau status fenomena. Karena penelitian ini
mendeskripsikan suatu gejala nyata yang ada dilapangan maka tidak ada
intervensi dari peneliti.
Penelitian ini merupakan upaya untuk menggali informasi dan mengungkap
bagaimana kebijakan pemrintah dalam meningkatkan kualitas pendidik (analisis
kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ) di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan
cara sebagai berikut, yaitu:
1. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan dalam memperoleh
data dengan jalan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan penulisan
skripsi ini, dengan cara melihat data-data yang berupa transkrip atau arsip dan
catatan lainnya yang ada di kantor Kepala Sub Bagian Program dan
Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tersebut.
2. Wawancara
Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh
informasi langsung dari sumbernya, objek yang di wawancarai adalah Kepala
Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008) h. 174-175.
34
E. Instrumen Penelitian
Kisi-kisi Instrumen
Fokus Dimensi Indikator
Kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan
kualitas pendidik
a. Kebijakan
b. Perencanaan
c. Pelaksanaan
d. Evaluasi
Arah kebijakan
Strategi Kebijakan
Program Peningkatan
Pengembangan
Pembinaan
Strategi evaluasi
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menguraikan keterangan-keterngan atau data-data yang diperoleh agar data-data
tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang meneliti (peneliti), akan
tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian itu.
Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi, diolah dan analisis secara
deskriptif yang kemudian hasilnya di ambil dan dijadikan sebuah kesimpulan.
Data yang didapat selanjutnya di analisis secara deskriptif untuk mendapatkan
kesimpulan akhir dari tujuan penelitian. Analisa data dilakukan selama
pengumpulan data dan setelah data terkumpul.
Selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis
dengan mendeskripsikan data terlebih dahulu. Deskripsi data dilakukan dengan 2
tahap, yaitu:
1. Seleksi Data
35
Seleksi data di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang telah
terkumpul memenuhi syarat untuk diolah atau tidak.
Persyaratan yang dimaksud adalah setiap data yang diperoleh melalui
wawancara dan dokumentasi berasal dari sumber yang dapat dipertanggung
jawabkan. Dokumentasi yang diambil harus relevan dengan sumber data yang
dilengakapi serta di analisis dengan sumber data lainnya.
2. Klasifikasi Data
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dipisah-
pisahkan menurut kategori masing-masing untuk memperoleh kesimpulan
yang utuh.
36
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jakarta adalah kota yang bisa menjanjikan untuk kehidupan yang nyaman
dan sejahtera, apabila kita semua, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat,
dapat menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan dan dapat
memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.
Provinsi DKI Jakarta secara khusus mengemban tugas pembangunan
bidang pendidikan yang cukup pelik, karena karakteristik persoalannya terkait
dengan banyak aspek, terutama besarnya populasi penduduk dan sekaligus
banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan.
Tidak dapat dipungkiri dengan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia, pusat pemerintahan, kota jasa, pintu gerbang dari dan ke
Manca Negara, lokasi perkantoran dan perwakilan Duta-duta Bangsa tidak
memiliki sumber kekayaan alam, oleh sebab itu sumber daya manusia yang
ada harus terus dikembangkan agar bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya
di dunia. Pengembangan sumber daya manusia tidak lain adalah melalui
peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dan
sebagai salah satu kunci keberhasilan pembanguann nasional dan daerah.
Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus
dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan
37
teknologi (serta imtak) yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa
Indonesia dimasa mendatang.
Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada masa depan,
sementara ke depan tantangan pendidikan akan semakin kompleks, seiring
dengan persaingan global sehingga pendidikan harus terus-menerus
melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu
pengetahuan modern dan inovasi.
1. Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
a. Visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
”Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu tinggi dalam
membangun insan yang cerdas dan kompetitif”.1
Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah terciptanya
upaya peningkatan pemerataan akses memperoleh pendidikan yang
bermutu dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta sehingga tercipta rasa
nyaman dalam memperoleh layanan pendidikan, adanya upaya
peningkatan kualitas lulusan pendidikan formal dan non formal yang
cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spritual, cerdas
emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis.
Kompetitif dimaksudkan dalam rangka mengupayakan lulusan
pendidikan untuk dapat berdaya saing global dan melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi maupun dapat bekerja di mancanegara.
b. Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat jakarta
2. Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi yang berkelanjutan
serta berdaya saing global dalam menghadapi perubahan
3. Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan
1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2009, h. 58.
38
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan.
5. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.
Adapun pemahaman mengenai misi diatas oleh penulis dapat
dikemukan, yaitu:
1. Melayani masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan formal dan non formal, sehingga dirasakan oleh
masyarakat luas mudah mendapatkan layanan disegala jenis dan
jenjang pendidikan yang bermutu.
2. mengupayakan pendidikan di DKI Jakarta untuk dapat berdaya saing
global dalam rangka menghadapi setiap perubahan.
3. melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima yakni
mengutamakan norma pelayanan pendidikan berdasar pada standar
minimal pelayanan pendidikan dengan selau mengupayakan
peningkatan mutu para tenaga kependidikan maupun lulusan
pendidikan formal dan non formal melalui beberapa kegiatan yang
dapat berdaya saing global serta membangun sarana dan prasaran
pendidikan yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan
prinsip pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.2
c. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
1. Meningkatkan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran pada
semua jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas dan kemandirian pengelolaan pendidikan
yang berdaya saing global;
3. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Meningkatkan pembinaan perguruan tinggi sebagai bagian integral
dari tata kota;
2 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2009, h. 60-61.
39
5. Mengentaskan masyarakat putus sekolah dan meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan (kecakapan hidup) warga belajar.3
d. Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
1. Peningkatan mutu program dan relevansi pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan.
3. Peningkatan mutu manajemen pendidikan.
4. Peningkatan materi pendidikan agama, kewarganegaraan dan
ekstrakurikuler.
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan (kecakapan hidup) serta
mutu lulusan.
6. Peningkatan pendidikan nonformal informal (pnfi) dan ketrampilan
masyarakat.
7. Pembinaan perguruan tinggi.4
e. Strategi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Mendorong upaya pemerataan kesempatan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan menengah
kepada kelompok yang kurang mampu melalui kebijakan yang mendorong
terciptanya pendidikan-pendidikan alternatif khususnya pendidikan
nonformal informal (pnfi), mengurangi angka putus sekolah dengan
memperhatikan keterjangkauan biaya, serta meningkatkan peran
pendidikan tinggi guna mendukung upaya peningkatan kerjasama antar
perguruan tinggi.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Perda
Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari
Sekretariat dan 7 Bidang yakni: Bidang Taman Kanak-kanak, Sekolah
3 Kebijakan Dinas Pendidikan, (lampiran), h.1 4 Kebijakan Dinas Pendidikan, (lampiran), h.1
40
Dasar dan Pendidikan Luar Biasa, Bidang Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang
Pendidikan Non Formal dan informal, Bidang Tenaga Pendidikan, Bidang
Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Standarisasi dan Pendidikan Tinggi
serta memiliki UPT yakni: BP3LS, 5 BPPK, UPT Planetarium dan
Observatorium, BPTKD memiliki tugas pokok dan fungsi:
a. Tugas Pokok Dinas Pendidikan
Melaksanakan urusan pendidikan
b. Fungsi:
1. penysusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas
pendidikan.
2. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan.
3. pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa,
serta pendidikan non formal dan informal.
4. pembinaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa,
serta pendidikan non formal dan informal.
5. pelayanan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa,
serta pendidikan non formal dan informal.
6. pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar,
menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
7. pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar,
menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
8. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan
tenaga teknis pendidikan.
9. fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan.
10. pemeberian rekomendasi pendirian dan penutupan satuan pendidikan
tinggi.
11. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi
dan/atau perizinan di bidang pendidikan.
12. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
41
13. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi pendidikan.5
3. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan rumusan program strategis atas visi dan misi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembangunan bidang
pendidikan yaitu peningkatan akses dan mutu pendidikan yang meliputi
sembilan kebijakan, yaitu: penuntasan wajib belajar 12 tahun,
meminimalkan jumlah siswa yang drop out, perningkatan mutu lulusan,
peningkatan standar kualitas layanan pendidikan, peningkatan kompetensi
guru (standar asia), peningkatan kapasitas manajemen sekolah,
peningkatan daya tampung dan mutu lulusan, bantuan biaya pendidikan
bagi masyarakat miskin, dan meningkatkan jumlah sarana tempat belajar
mengajar.6
4. Sasaran Strategik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Sasaran strategik yang akan dicapai:
a. Menurunya jumlah siswa yang droup out.
b. Meningkatnya daya tampung.
c. Menurunya buta aksara.
d. Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan.
e. Meningkatnya standar kualitas layanan pendidikan.
f. Meningkatnya mutu lulusan.
g. Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru.
h. Meningkatnya pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar.
i. Meningkatnya penyelenggaraan akrediatasi dan mutu pendidikan.
j. Meningkatnya pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan.
5 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2009, h. 61. 6 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2009, h. 66.
42
k. Meningkatnya penerapan manjemen peningkatan mutu berbasis
sekolah.7
5. Kondisi Sekolah, Siswa dan Guru Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
Adapun jumlah sekolah, siswa dan guru yang ada di Provinsi DKI
Jakarta, mulai pada tingkatan TK, SD, SMP, SMA, SMK baik yang
berstatus negeri maupun swasta.
Tabel 1. Jumlah Lembaga 8
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwasanya dari jumlah lembaga
(sekolah) yang ada di Daerah DKI Jakarta mulai dari tingkat TK, SD,
SMP, SMA, dan SMK berstatus negeri 2.737 dan 4.010 berstatus swasta.
Maka dari hasil penelitian tersebut, maka penulis simpulkan bahwasanya
dari keempat lembaga tesebut sebagian besar berstatus swasta yang lebih
dominan.
7 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tahun 2009, h. 66. 8 Dokumentasi Kebijakan Dinas Pendidikan, (lampiran), h.2
9
1733 1742
2249
753
3002
306
631
937
116
381497
62
512 574
35175 210
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
TK SD SMP SMA SMK PKBM
N S JML
43
Tabel 2. Jumlah Siswa9
Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwasanya jumlah
siswa/warga belajar yang berada di Daerah DKI Jakarta mulai dari tingkat
TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK sebanyak 1.696.673 orang dengan
perincian yang berstatus negeri 1.032.624 orang dan 664.049 orang
berstatus swasta. Maka dengan demikian dari keempat lembaga tersebut
sebagian besar berstatus negeri lebih dominan.\
Tabel 3. Jumlah Guru/Tutor10
9 Dokumentasi Kebijakan Dinas Pendidikan, (lampiran), h.2 10Dokumentasi Kebijakan Dinas Pendidikan, (lampiran), h.2
57
8938 8995
28802
11374
40176
112429853
21095
67739144
15917
3153
12696
15849
30918
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
TK SD SMP SMA SMK PKBM
N S JML
609
92779 93388
670559
192323
862882
227722
135465
363187
9188685731
177617
41848
157751199599
39330
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
TK SD SMP SMA SMK PKBM
N S JML
44
Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwasanya jumlah
guru/Tutor yang berada di Daerah DKI Jakarta mulai dari tingkat TK, SD,
SMP, SMA, sampai SMK sebanyak 102.032 orang dengan perincian yang
berstatus negeri 50.027 orang dan 52.005 orang berstatus swasta. Maka
dengan demikian dari keempat lembaga tersebut lebih besar berstatus
swasta.
Selanjutnya mengenai ketersediaan lembaga sekolah dan tenaga
pendidik yang ada di DKI Jakarta sebagaimana data dari Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta keadaan tahun 2008, sebagai berikut :
Tabel 4.
Data Satuan Pendidikan11
Data lembaga di atas baru menggambarkan pendidikan formal, karena
lembaga pendidikan nonformal di DKI Jakarta cukup banyak seperti adanya
pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus yang jumlah
dan jenisnya dari tahun ketahun terus bertambah.
Apabila kita perhatikan dari data itu saja artinya data penduduk
menurut pendidikan yang ditamatkan dengan data jumlah lembaga sekolah
kita harus sudah memikirkan suatu upaya sebagai bahan kebijakan atau
menetapkan program-program unggulan untuk pelayanan pendidikan di DKI
Jakarta, mengingat apabila kita lihat dari ketersediaan jumlah lembaga
pendidikan formal saja terlihat daya tampung sekolah tidak ada masalah akan
tetapi di lapangan masih ada yang tidak/belum sekolah.
11 Informasi Bidang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, (lampiran), h.1
NON S J ML
1 TK 9 1,733 1,7422 S D 2,244 753 2,9973 S MP 306 631 9374 S MA 116 381 4975 S MK 62 512 574
2,737 4,010 6,747
S AT UAN P E ND IDIK AN
J umlah S ekolah
DK I J akarta
45
Sementara itu apabila kita perhatikan amanat Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Sistem Pendidikan, pada
ayat (1) pasal 5 dinyatakan bahwa ”Warga masyarakat yang berusia 7 sampai
18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat”,
dengan demikian tersirat jangan ada lagi penduduk Jakarta hanya tamat
pendidikan dasar, apalagi tingkat sekolah dasar saja tidak tamat. Dengan
diterbitkan Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar masyarakat Jakarta akan
berpendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat, dengan demikian
pola pikir, sikap, dan pengetahuan serta keterampilannya akan lebih baik jika
dibandingkan dengan hanya tamatan pendidikan dasar.
Sementara itu potensi Jakarta untuk membangun bidang pendidikan
sangat mendukung, karena sebagai Ibukota, Jakarta sebagai tempat
perwakilan/duta-duta bangsa, pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi,
sebagai kota budaya, bahkan sudah mulai disebut sebagai kota pendidikan.
Potensi tersebut belum lagi adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan baik
eksekutif maupun legislatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI
Jakarta.
B. Deskripsi Data
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Kebijakan
Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik (Analisis Kebijakan
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta). Maka dalam penelitian ini penulis
memperoleh data dan informasi melalui beberapa instrumen pengumpulan
data yaitu wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Dinas
Pendidikan DKI Jakarta, dalam hal ini yang diwakili oleh Kasubag Program
dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan sekaligus yang
menjadi responden dalam penelitian ini, dengan melihat bagaimana kebijakan,
perencanaan, pelaksanaannya, dan evaluasi pemerintah terhadap
meningkatkan kualitas pendidik Dinas Pendidikan Provinsi di DKI Jakarta.
Untuk menjaring data, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dinas
46
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kasubag Program dan
Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
1. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidik.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik melalui
wawancara dan dokumentasi secara garis besar penulis ungkap bahwa
landasan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam
meningkatkan kualitas pendidik memiliki kebijakan, sebagaimana hasil
wawancara dengan bapak Gunas Kasubag Program dan Anggaran Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
“...Landasan arah kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah (No. 10 Tahun 2008), Peraturan Gubernur (kep. gubernur No. 134 tahun 2009), Kebijakan dan Program. Dan arah kebijakan ini, Pemerintah Daerah mengacu berdasarkan pada Undang-undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah maupun pada kebijakannya.”12
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa landasan kebijakan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidik,
yaitu mengacu pada Peraturan Daerah (No. 10 Tahun 2008) tentang
Sistem Pendidikan dan Peraturan Gubernur (kep. gubernur No. 134 tahun
2009) tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, didalamnya
menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta..
Pada dasarnya Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
dalam meningkatkan kualitas pendidik berlandaskan pada Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan
Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008. jadi sangat jelas arah
kebijakannya dalam meningkatkan kualitas pendidik, yaitu bahwa guru
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
12 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
47
sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Hasil wawancara ini, diperkuat dengan dokumentasi yang diperoleh oleh
penulis, yaitu:
Gambar 1.13 Landasan kebijakan
Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3
mengamanatkan bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta martabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab”, Sebagaimana pada prinsip penyelenggaraan pendidikan antara
lain:
13 Dokumentasi Kebijakan Dinas Pendidikan, (lampiran), h,3.
Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
B. PEMERINTAH DAERAH 1. Perda
(NO. 10 Tahun 2008) 2. Pergub
(KEP GUBERNUR NO. 134 TAHUN 2009)
3. Kebijakan 4. Program
A. PUSAT 1. UU 2. PP 3. Kebijakan
Landasan
48
a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural
dan kemajemukan bangsa.
b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
c. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan
kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
d. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi
segenap warga masyarakat.
e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan.14
Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
mengamanatkan bahwa pendidikan di provinsi DKI Jakarta
diselenggarakan sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan warga
masyarakat Jakarta berdasarkan azas-azas :15
• Nilai keagamaan • Demokratis • Keteladanan • Manfaat • Tidak diskriminatif • Pembudayaan dan pemberdayaan • Seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan • Pemanfaatan optimal IPTEK • Budaya bangsa • Keterbukaan • Bertanggung jawab • Kepastian hukum
Dalam rangka memenuhi sasaran peningkatan kualitas pendidik Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, selain pada peningkatan kualifikasi,
14 Dokumentasi Arah Kebijakan Strategi dan Program Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta,
(lampiran), h.1. 15 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
49
kompetensi dan sertifikasi, juga di tambah dengan peningkatan
kesejahteran guru yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara dengan bapak Gunas Kasubag Program dan Anggaran
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
”...Sasaran peningkatan kualitas pendidik yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tentunya pertama kali adalah peningkatan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, mulai dari guru TK, SD, SMP sampai SMA/SMK dan mulai sekarang disyaratkan guru minimal SI. dan kesejahteraan guru dengan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 2, 9 juta, beasiswa untuk S2. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk memenuhi standar nasional pendidikan.”16
Dari wawancara diatas, bahwa sasaran peningkatan kualitas
pendidik sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 8 Tahun 2006 tentang sistem pendidikan, bahwa kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan pegawai
Negeri Sipil (Non PNS). Dan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dan Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat yang
kedudukannya bukan pegawai negeri sipil (Non-PNS), berhak
memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara
penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga
kependidikan bersangkutan. Dan dalam meningkatkan kualitas pendidik
provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan kesejahteraan guru, yang
berbeda dengan provinsi yang lainnya, dengan tambahan penghasilan
16 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
50
berupa tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 2, 9 juta, dan beasiswa
untuk S2.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan
kualitas pendidik, bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas
pendidik/guru sesuai dengan RPJMD dan visi misinya gubernur dalam
kampanye pilgub 2007 bahwa kualitas guru standar pendidikan minimal
standar Asia, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Gunas Mahdianto
sebagai Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta, yaitu:
”... RPJMD ini kita menghendaki visi misinya dalam kampanye pilgub 2007 bahwa guru kita standar pendidikan minimal standar Asia bukan standar indonesia lagi, jadi kita tingkatkan terus kualitas guru, nah ini sangat menjadi perhatian provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas guru minimal standar Asia.”17
Wawancara diatas diperkuat dengan hasil dokumentasi yang diperoleh
pada rencana strategis pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
yaitu:18
1. Program dan Kegiatan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan DKI
Jakarta telah menetapkan 3 pokok kebijakan dibidang pendidikan,
dalam hal ini berkaitan dengan pendidik, yaitu:
a. pemerataan dan perluasan akses.
b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.
c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Setiap kebijakan dikembangkan untuk memandu penyusunan
program yang menyentuh ketepatan sasaran sesuai dengan kondisi
17 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
18 Rencana Strategis Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2009.
51
warga masyarakat DKI Jakarta, masing-masing pengembangan.
Adapun kebijakan tentang pendidik adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan ”Pemerataan dan Perluasan Akses” dikembangkan
sebagai berikut:
a. meningkatkan upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menekan disparitas kinerja antar sekolah.
b. mengembangkan dan memperluas uapaya pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.
c. meningkatkan dan meluaskan akses Balai Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
d. meningkatkan layanan yang setara pada satuan pendidikan swasta untuk memperkecil ratio peserta didik: kelas, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.
2) Kebijakan ”Peningkatan Mutu dan Relevansi” dikembangkan
sebagai berikut:
a. meningkatkan kualitas pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.
b. memberdayakan KKG/MGMP dan KKS/MKS sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah.
c. meningkatkan pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dan akademik di sekolah.
d. meningkatkan kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
e. peningkatan kemampuan profesioanl pendidik dan tenaga kependidikan dan kesejahteraannya.
3) Kebijakan ”Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik” dikembangkan sebagai berikut:
a. melaksanakan sistem pembinaan profesional (SPP) melalui gugus TK/SD, PKG, MGMP.
b. peningkatan pelaksanaan sistem profesional guru dan supervisi pendidikan.
c. peningkatan pengawasan dan akuntabilitas sekolah.
52
2. Kegiatan
Adapun kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta,
yaitu:
1. Program penerapan kaidah good governance dalam penyelengaraan
urusan pendidik, yaitu:
a. Penyusunan strategi dalam pengembangan kompetensi guru. b. Penyusunan model pelatihan dan pengembangan kinerja guru. c. Penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, pamong belajar,
penilik. d. Pembekalan bagi guru yang akan sertifikasi pendidik. e. Loka karya penysunan karya tulis ilmiah bagi guru golongan Iva. f. Update/pemutakhiran data guru TK, SD, SMP. g. Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi. h. Penyusunan master bahan ajar/modul produktif SMK berdasarkan
KTSP. i. Peningkatan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. j. Pembinaan manajemen pengurus MGMP SMP dan SMA Tingkat
DKI Jakarta. k. Pembinaan Manajemen MKS SMP dan MKKS SMA Tingkat
Provinsi DKI Jakarta. l. Peningkatan Forum PKG dan pemberian bantuan operasional PKG
Gugus. m. Pengadaan bahan pakaian Batik guru dan ongkos jahit. n. Pengadaan bahan pakian harian (PDH) guru dan ongkos jahit. o. Pelatihan guru fasilitator pembinaan Olimpiade Sains Nasional
bagi guru mata pelajaran tingkat provinsi DKI Jakarta. p. Peningkatan SDM tenaga kependidikan dalam bidang IT.
2. Program peningkatan mutu pendidik.
a. Peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris SMA/SMK. b. Peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris SMP. c. Peningkatan kompetensi guru mata pelajaran yang di UN kan. d. Kualifikasi pendidikan guru SMP ke S. e. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru SMP ke S (lanjutan) f. Peningkatan kualifikasi S guru SMA/SMK. g. Kuliah S guru SMA/SMK. h. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru SD. i. Pengembangan kreatifitas guru dalam pembelajaran. j. Smart teaching program bagi guru. k. Pengembangan profesi guru.. l. Pelaksanaan uji kompetensi guru kelas VI.
53
Kebijakan tersebut dituangkan dalam program lima tahunan dalam
bentuk rencana pengembangan pendidikan anak usia dini, dasar
menengah, pendidikan nonformal dan informal dan program kerja tahunan
yang dilaksanakan oleh perangkat pelaksana baik perangkat pelaksana
Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, perangkat pelaksana Dinas Pendidikan
tingkat Kecamatan (Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan) serta sebagai
frontiliner di sekolah-sekolah.
Setiap kebijakan dikembangkan untuk memandu penyusunan program
yang menyentuh ketepatan sasaran sesuai dengan kondisi warga
masyarakat DKI Jakarta, masing-masing pengembangan. rencana strategis
pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu program dan
kegiatan dalam pelaksanaannya yang menetapkan 3 pokok kebijakan
dibidang pendidikan, dalam hal ini berkaitan dengan pendidik, yaitu
pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya
saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidik.
a) Perencanaan Pendidik Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, perencanaan dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidik memiliki perencanaan pada
peningkatan layanan, pengangkatan, penempatan dan penyebaran
pendidik, sebagaimana pernyataan bapak Gunas Kasubag Program
dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, mengenai
perencanaannya, yaitu:
”...Berdasarkan perencanaan, kalau RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) ada program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dari program 5 tahunan itu, akan diturunkan menjadi RKPD (rencana kinerja pemerintah daerah), RKPD ini dijabarkan dalam program tahunan, jadi setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), biasanya ditetapkan apa tahun depan yang akan kita
54
capai, misalnya tahun 2010 harus kita susun indikator-indikatornya, apa yang kita capai tahun 2011 untuk peningkatan kualitas pendidik, sarana prasarana, kurikulum, tentunya mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.”19
Berdasarkan wawancara diatas, bahwa perencanaan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidik mengacu
pada program 5 tahunan, yaitu RPJMD (rencana pembangunan
jangka menengah daerah) diantaranya peningkatan kompetensi guru
(standar Asia), kemudian diturunkan menjadi program tahunan, yaitu
RKPD (rencana kinerja pemerintah daerah) diantaranya peningkatan
kualifikasi, sertifikasi, uji kompetensi yang bekerjasama dengan
perguruan tinggi.
Mengenai peningkatan layanan, yaitu:
”...Menyusun berbagai kegiatan yang berkaitan dengan layanan
tentang guru, antara lain dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, pamong belajar, penilik, dari penilaian kegiatan angka kredit ini, tim yang dibentuk dinas pendidikan, bertujuan menghitung angka kredit jabatan guru, untuk kenaikan pangkat dan pembinaan profesional guru, pembekalan calon pengawas pelatihan tim pengawas hitung angka kredit bagi kepala sekolah, update pemutakhiran data guru, tes kemampuan calon kepala sekolah bagi guru-guru untuk peningkatan karir mereka, penilaian kinerja kepala sekolah, pemilihan guru berdedikasi tingkat provinsi, pemilihan kepala sekolah berwawasan lingkungan, peningkatan kompetensi guru, misalnya bahasa inggris untuk SMP, SMA/SMK yang berkaitan dengan mata pelajaran.”20
Berdasarkan wawancara diatas, bahwa peningkatan layanan Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang guru, tujuannya menghitung
angka kredit jabatan guru, untuk kenaikan pangkat dan pembinaan
profesional guru, pembekalan calon pengawas pelatihan tim pengawas
19 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
20 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
55
hitung angka kredit bagi kepala sekolah, update pemutakhiran data
guru, tes kemampuan calon kepala sekolah bagi guru-guru untuk
peningkatan karir mereka, penilaian kinerja kepala sekolah, pemilihan
guru berdedikasi tingkat provinsi, pemilihan kepala sekolah
berwawasan lingkungan, peningkatan kompetensi guru, misalnya
bahasa inggris untuk SMP, SMA/SMK yang berkaitan dengan mata
pelajaran.
Dari segi pengangkatan yang mempunyai kewenangan untuk
pengangkatan pegawai negeri sipil yaitu instansi badan kepegawaian
daerah sebagaimana hasil wawancara, yaitu:
”...Mengenai pengangkatan ada di instansi badan kepegawaian daerah, nah dinas pendidikan hanya membuat model data best tentang kebutuhan kekurangan guru per mata pelajaran berdasarkan analisis kebutuhan, kita data setiap tahun ada yang pensiun, dan berdasarkan analisis kebutuhan rombongan belajar per mata pelajaran, guru minimal 24 jam mengajar, kemudian akan ditemukan analisisnya itu tentang kekurangan guru kita di setiap mata pelajaran atau bidang studi, dengan demikian data tersebut kita sampaikan ke BKD (badan kepegawaian daerah) yang mempunyai kewenangan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil di daerah.”21
Berdasarkan wawancara diatas, bahwa mengenai pengangkatan
pegawai negeri sipil khususnya guru, Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta hanya membuat model data best berdasarkan analisis
kebutuhan, yaitu tentang kebutuhan kekurangan guru per mata
pelajaran, guru yang pensiun dan sebagainya. Adapun segi
pengangkatan kewenangannya ada di instansi badan kepegawaian
daerah (BKD).
Dari segi penempatan berkaitan dengan adanya penyebaran pendidik
berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu dengan pola mutasi, rotasi
21 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
56
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi guru dan kepala
sekolah, sebagaimana hasil wawancara, yaitu:
”....Penempatan memang Dinas Pendidikan yang mengusulkan, penempatan berkaitan dengan adanya penyebaran pendidik berdasarkan analisis kebutuhan, tentunya kita tidak ingin guru itu hanya menumpuk di satu sekolah. Mengenai penyebaran pendidik ini kita sedang menyusun tentang pola mutasi, rotasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama guru, kepala sekolah. Dinas Pendidikan punya pedomannya, misalnya guru yang bagus di sekolah unggulan, ini di pindahkan ke sekolah yang kurang unggulan, karena mereka sudah lama, tujuannya biar bisa mengangkat sekolah ini menjadi sekolah unggulan dengan contoh pemindahan guru yang bagus, nantinya akan disebar ke seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta, ini arahya ke penempatan dan penyebaran tenaga pendidik.”22
Dari wawancara diatas dapat dipahami, bahwa mengenai penempatan
dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan pola
rotasi dan mutasi, tujuannya pemerataan dan peningkatan kualitas
guru antara sekolah yang satu dengan yang lainya, misalnya
pemindahan guru dari sekolah unggulan ke sekolah yang kurang
unggulan.
Dilihat dari beberapa poin diatas dapat dilihat bahwa Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki perencanaan yang cukup
matang melakukan berbagai kegiatan program peningkatan kualitas
para guru dalam menghadapi era persaingan, pemerintah menyadari
ketatnya persaingan sumber daya manusia saat ini, maka penulis kira
ini sudah selayaknya untuk menjadi program prioritas peningkatan
guru.
Hal tersebut diatas, tidak lepas dari faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap mutu pendidikan itu sendiri diantaranya :
a. Sarana dan prasarana.
b. Tenaga pendidik dan kependidikan.
22 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
57
c. Kurikulum dan pengembangan bahan ajar.
d. Pembiayaan.
e. Kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan.
f. Manajemen dan kebijakan-kebijakan.
b) Menerapkan program pembinaan pendidik.
Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka banyak
berbagai masalah yang sedang di hadapi oleh Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta. Di satu sisi pembinaan tenaga pendidik sebagai
bagian dari tanggung jawab kepala sekolah, namun di sisi lain,
pembinaan juga merupakan bagian dari tugas pimpinan atau pejabat
yang membawahi sekolah, yaitu Departemen Pendidikan Nasional
maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Sebagaimana pernyataan bapak
Gunas Mahdianto tentang pembinaan pendidik, yaitu:
”...Menyusun Pedoman tentang mutasi, rotasi dan promosi jabatan pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya guru yang bagus kinerjanya akan dinaikkan jabatannya. Pemilihan guru teladan bagi tingkat kota madya, provinsi, dan nasional biasanya dinaikkan ke jenjang kepala sekolah, kemudian guru berwawasan lingkungan, guru yang berprestasi atau diikutsertakan dengan pelatihan-pelatihan ke luar negeri sebagai upaya pembinaan kualitas pendidik.”23
Wawancara tersebut diperkuat dengan hasil dokumetasi yang
diperoleh, yaitu:
Banyak teknik dan program pembinaan tenaga pendidik yang
dapat dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mencari alternatif
langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut, diantaranya:
1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mulai menitikberatkan
kepada kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik, untuk itu
23 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
58
sekolah harus memiliki pendidik yang profesional dengan jumlah
yang memadai dengan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi, dan
tingkat kesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu
minimum diploma empat (D IV) atau sarjana.
2. Mengaktifkan/memfungsikan forum persatuan guru misalnya
MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dan MKKS
(musyawarah kerja kepala sekolah). Di Provinsi DKI Jakarta
sendiri jumlah guru sudah memiliki jumlah yang cukup banyak,
akan tetapi suasana belajar belum kondusif akibat metode
mengajar yang diterapkan guru kurang bervariasi dan termasuk
bagaimana mensiasati kurikulum yang padat dan mencari alternatif
pembelajaran yang tepat dan menyenangkan serta menemukan
berbagai variasi metode dalam mengajarkan setiap mata pelajran
yang diajarkan.
3. Pengiriman dalam mengikuti pelatihan.
Sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada pada diri guru,
sekolah mengirimkan guru-guru secara bergiliran untuk mengikuti
pelatihan pada lembaga yang dianggap potensial dan
berpengalaman, seperti Departemen Pendidikan Nasional atau
yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sendiri, ini
dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan
keterampilan guru, baik dalam bidang keahlian ataupun
substansial, metode pengajaran maupun berbagai pola evaluasi.
Program pelatihan dan worskhop, yaitu mengikutsertakan para
pendidik dalam berbagai program dan workshop yang
diselenggarakan oleh instansi Dinas Pendidikan DKI Jakarta
maupun instansi departemen, seperti LSM atau diselenggarakan
atas kerjasama antar berbagai instansi dan penyandang dana.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para
tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas sehari-harinya.
4. Promosi dan demosi
59
Promosi mengandung makna bahwa seorang tenaga pendidik
dinaikan kepangkatannya. Sebaliknya, demosi berarti penurunan
pangkat atau jabatan. Promosi dan demosi merupakan bagian dari
bentuk-bentuk pembinaan tenaga pendidik yang tentunya harus
didasarkan pada pertimbangan yang adil sehingga sedapat mungkin
tidak menimbulkan kecemburuan yang tidak beralasan. Masing-
masing bentuk promosi dan demosi memiliki prosedural tertentu,
misalnya seorang yang hendak dipromosikan ke jabatan yang lebih
tinggi diharuskan mengikuti pelatihan jabatan tertentu dan
berdasarkan kualifikasi tertentu juga kepentingan pribadi dan
kelompok semata.
Berdasarkan hasil data diatas, bahwa apapun teknik dan kebijakan
yang akan dikembangkan oleh kepala sekolah ataupun para pejabat
yang membawahi sekolah dalam pembinaan tenaga pendidik itu
sendiri, yang seharusnya diperhatikan adalah bahwa pembinaan itu
bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan, tanggung
jawab dan dedikasi para pendidik di sekolah dalam melaksanakan
tugasnya sebagai guru yang profesional.
Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru perlu terus
meningkatkan program kualifikasi guru, dengan memberikan
beasiswa kepada guru agar guru memperoleh strata pendidikan yang
lebih tinggi S1 dan S2.
Upaya lain untuk meningkatkan pengetahuan guru perlu
melaksanakan pelatihan dan mengikutsertakan guru-guru pada
berbagai seminar baik nasional, regional maupun internasional.
c) Program peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi pendidik.
Diantara berbagai upaya peningkatan profesionalisme guru, faktor
yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi
dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji
guru. Program apapun akan diterapkan pemerintah tetapi jika gaji guru
60
rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guru akan
mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak
heran kalau guru-guru di Negara maju kualitasnya tinggi atau
dikatakan profesional, karena penghargaan terhadap jasa guru sangat
tinggi.
Dilihat dari kesejahteraan, setiap orang Indonesia tentu sepakat
bahwa kesejahteraan guru masih jauh dari memadai. Gaji guru yang
relatif kecil masih kerap dipotong untuk memenuhi berbagai
kewajiban. Tunjangan fungsional yang diterima guru sebenarnya
merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru yang
hampir tidak ada artinya. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika
guru mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhannya.
Sebagai akibatnya, guru tidak mampu memfokuskan perhatian dan
tugas utamanya sebagai guru, karena pekerjaan sambilannya banyak
menyita waktu dari pada tugas utama. Dampak lebih jauh terhadap
kondisi ini dapat dibayangkan, citra guru makin menurun.
Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru, Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan tunjangan kinerja
daerah kepada guru selain diluar gaji guru dan tunjangan sertifikasi.
Sebagaimana hasil wawancara:
“…Mengenai peningkatan kesejahteraan, kalau tahun kemarin kita serahkah 2,5 juta gaji guru di luar gaji dan sertifikasi, mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD), mulai dari tahun 2010 tunjangannya 2,9 juta. sekarang kita sedang membuat gambaran take home pay guru, sebagai contoh guru yang belum dapat sertifikasi, gaji pokoknya 2.651.000, tunjangan kinerja daerahnya 2.900.000, tunjangan fungsionalnya 250.000 ribu jadi take home paynya 5.800.000. Guru golongan III yang sudah mendapatkan sertifikasi, gaji pokok 2.700.000, tunjangan kinerja daerahnya 2.900.000, sertifikasi 2.100.000, jadi take home paynya 7.800.000. Dan guru golongan IV take home pay nya 8.200.000. Semua ini upaya-upaya peningkatan kejahteraan guru yang ada di DKI Jakarta melalui tunjangan kinerja daerah yang
61
memang terus ditingkatakan, mulai dari tahun 2010 di naikkan 400 ribu perbulan.”24
Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi, yang
diperoleh penulis dari paparan makalah yang dibuat Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dr. H. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd
dalam diskusi Lisuma Jakarta, kamis, 30 Juli 2009 yaitu:25
”Untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas
diperlukan perhatian untuk peningkatan kesejahteraan, seperti
yang telah dilakukan dalam hal meningkatkan kesejahteraan para
guru melalui peningkatan pemberian uang kesra menjadi
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TPP Rp. 1.500.000,
sehingga yang diterima setiap guru sebesar Rp. 2.500.000,
memperbaiki gedung sekolah secara bertahap dengan mengacu
kepada Standar Nasional Pendidikan, melengkapi sarana dan
prasarana sekolah secara bertahap sesuai standar, memberikan
penyetaraan kualifikasi guru yang belum S1, meningkat kualitas
guru melalui program sertifikasi, menyelenggarakan SMA
Unggulan Negeri Mohammada Husni Thamrin, pemanfaatan ICT
dalam pembelajaran dan sistem administrasi sekolah, peningkatan
mutu layanan pendidikan melalui program SSN, RSBI/SBI,
akselerasi, inklusi, ISO, dan program keahlian unggulan
internasional...”
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas, dapat
dipahami bahwa peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi pendidik
mulai tahun 2010 untuk tunjangan kinerja daerah makin bertambah,
selain di luar gaji guru, tunjangan sertifikasi dan profesi sebesar
24 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
25 Dokumentasi Arah Kebijakan Strategi dan Program Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, (lampiran), h.1.
62
400.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan guru cukup
mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berkaitan dengan
kesejahteraan guru tersebut perlu diupayakan:
1. Gaji tenaga kependidikan perlu senantiasa disesuaikan agar
mencapai standar wajar bagi kehidupan guru dan keluarganya.
2. Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha dan orang tua, sejalan dengan otonomi
yang sedang bergulir.
Kesejahteraan guru adalah perlu adanya jaminan sosial yang jelas.
Para guru perlu merasa bahwa kebutuhan pokok mereka (sandang,
pangan dan papan) mendapat jaminan untuk dapat terpenuhi secara
layak. Dalam paket ini tercakup paket jaminan pelayanan kesehatan,
jaminan perumahan yang layak, jaminan pendidikan untuk anak-anak
guru dan jaminan tunjangan hari tua. Jaminan sosial ini ditujukan
untuk para guru dan keluarganya. Jaminan kesehatan kalaulah tidak
bisa gratis, maka para guru mendapat pelayanan kesehatan yang
berkualitas tapi berbiaya sangat murah. Jika pemberian rumah layak
masih tidak memungkinkan diberikan secara gratis maka bisa saja
dipikirkan cara lain. Misalnya para guru diberi fasilitas pinjaman
dengan bunga yang amat rendah (atau tidak berbunga sama sekali, dan
masa pengembalian selama 25-30 tahun. Jaminan pendidikan untuk
anak-anak guru bisa dalam bentuk pemberian beasiswa atau bebas
biaya jika bersekolah di sekolah-sekolah negeri.
Sedangkan jaminan hari tua sudah ada sistem yang cukup baik saat
ini, namun tetap perlu ditingkatkan lagi. Dengan adanya paket
jaminan sosial ini maka para kaum muda akan merasa bahwa profesi
guru sangatlah menjanjikan dan memberi rasa aman secara ekonomi
dan sosial. Para guru pun akan lebih berkonsentrasi dalam
menjalankan profesinya, mendidik para peserta didiknya dengan baik
dan benar. Mereka tidak perlu kerja serabutan lagi kesana-kemari.
63
Mereka akan memiliki waktu luang yang cukup dan ini tentu saja
membantu mereka dalam terus menerus melahirkan ide-ide kreatif dan
inovatif dalam dunia pengajaran. Hasilnya kulitas kerja guru tentu
dapat meningkat karena terjaminnya hidup mereka, karena rasa aman
secara sosial dan ekonomi.
d) Melakukan kontrol kinerja kepala sekolah
Kepala sekolah yang memiliki profesionalitas yang tinggi akan
memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar
dalam pembaharuan sistem pendidikan sekolah, diantaranya
pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, karena gaya
kepemimpinan kepala sekolah di lingkungan kerjanya masing-masing.
Kegagalan dan keberhasilan sekolah ditentukan oleh kepala sekolah itu
sendiri, karena kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah
yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju kebehasilan. Maka Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas guru,
yaitu melakukan kontrol terhadap kinerja para kepala sekolah,
sebagaimana pernyataan bapak Gunas Mahdianto, yaitu:
”...kinerja kepala sekolah dan guru pasti dikontrol hal ini juga ada kegiatannya di tendik berupa penilaian kinerja kepala sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK setiap tahun harus di laporkan, hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja atau karir mereka, apa mereka layak jadi kepala sekolah atau tidak, biasanya penilaiannya berupa huruf A, B maupun C, kalau A biasanya direkomendasikan untuk diteruskan jabatannya atau dipindahkan ke sekolah yang lebih bagus untuk peningkatan karir, kalau penilaianya kinerja kepala sekolah nilainya C biasanya direkomendasikan untuk diganti atau diberhentikan. Kemudian penilaian kinerja kepala sekolah ini rekomendasi oleh kepala SUDIN masing-masing wilayah, baik itu sudin dikdas yang membawahi TK, SD, SMP maupun dikmen yang membawahi SMA/SMK.”26
26 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
64
Dari wawancara diatas dapat dipahami, Dinas Pendidikan DKI Jakarta
melakukan kontrol terhadap kinerja para kepala sekolah, melihat
sejauhmana produktifitas kepala sekolah terhadap kinerjanya dan
sebagai peningkatan karir kepala sekolah.
Untuk memajukan dan mengembangkan sekolah khususnya
kualitas SDM kependidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan
yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan negara, perlu adanya
kepala sekolah yang memiliki kreatifitas tinggi dalam memajukan
lembaganya. Adapun beberapa tugas kepala sekolah dalam
membimbing para guru , yaitu:
1. kepala sekolah membimbing dan mengawasi para guru agar mereka
pandai memilih metode mengajar yang baik dan melaksanakan
metode itu sesuai dengan bahan pelajaran dan kemampuan anak.
2. kepala sekolah menyelenggarakan rapat-rapat dengan dewan guru
secara insidental maupun periodik, sesuai dengan instruksi Dinas
Pendidikan DKI Jakarta, yang khusus membicarakan kurikulum
metode mengajar dan sebagainya.
3. kepala sekolah mengdakan kunjungan kelas secara teratur
mengunjungi guru yang sedang mengajar, untuk meniliti
bagaimana cara atau mengejarnya, kemudian kepala sekolah
mengadakann diskusi dengan guru yang bersangkutan.
4. kepala sekolah menginstruksikan kepada guru-guru agar menyusun
silabus pelaran yang akan diajarkan, yang berpedoman kepada
rencana pelajaran atau kurikulum yang berlaku di sekolah itu
sendirii.
5. pada akhir tahun ajaran masing-masing guru disuruh mengadakan
penilaian cara dan hasil kerjanya dengan meniliti kembali hal-hal
yang pernah diajarkannya sesuai dengan silabus, untuk selanjutnya
mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya.
65
6. setiap akhir ajaran kepala sekolah mengdakan penelitian bersama
para guru mengenai situasi dan kondisi sekolah pada umumnya,
dan membuat program sekolah untuk ajaran berikutnya.
Bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui
optimalisasi peran kepala sekolah. sebagai pengelola memiliki tugas
mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan kompetensi
profesional guru, yang dimaksud dengan kompetensi profesional di
sini, tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi semata, tetapi
mencakup seluruh jenis dan isi kandungan kompetensi.
Hal ini sesuai dengan dalam perspektif kebijakan pendidikan
nasional yaitu Depdiknas, bahwa terdapat tujuh peran utama kepala
sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3)
administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6)
pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan.
3. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik
a. Pengembangan peningkatan kualitas pendidik
Organisasi senantiasa menginginkan personil-personilnya
melaksanakan tugas secara optimal dan mengembangkan segenap
kemampuannya untuk kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik
dari hari ke hari. Disamping itu, pegawai sendiri sebagai manusia juga
membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya termasuk dalam
tugasnya. Sehubungan dengan itu, fungsi pembinaan dan
pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang
mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga dan meningkatkan kinerja
pegawai. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Gunas Kasubag
Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
bahwasanya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan
peningkatan kualitas guru diantaranya, menumbuhkan kreativitas guru,
66
mengikuti penataran atau lokakarya, mengadakan supervisi dan
meningkatkan pengadaan fasilitas pendidikan.
Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan peningkatan
kualitas guru, yaitu Menumbuhkan kreativitas guru, sebagaimana hasil
wawancara:
“….Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru, adalah upaya kepala sekolah dalam menumbuhkan kreatifitas guru yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan tugas mereka sebagai guru, kepala sekolah meminta gagasan dari para guru mengenai pelaksanaan tugas, kesempatan yang luas kepada para guru untuk mengaktualisasikan diri. Kepala sekolah mengajak para guru untuk bersama-sama mengatasi masalah dan menunjukkan sikap penuh pengertian dan penghargaan kepada guru.”27
Bahwa dalam menumbuhkan kreatifitas guru dalam melaksanakan
tugasnya sebagai guru yang professional diberikan kesempatan yang
luas dalam mengaktualisasikan diri mereka dalam menunjukkan sikap
dan mengatasi berbagai masalah. Dengan adanya hal tersebut
diharapkan para guru dapat menyajikan pembelajaran secara efektif.
Kemudian mengadakan atau mengikuti penataran, lokakarya yang
merupakan sebuah penunjang terhadap pengembangan dan peningkatan
kualitas guru, Sebagaimana hasil wawancara:
“…Dalam rangka mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi, lembaga sekolah atau kepala sekolah mengutus guru untuk mengikuti penataran yakni penataran yang dilaksanakan sesuai dengan bidang studi. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru yang dibutuhkan didalam melakukan tugas kependidikannya, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap prilaku, selain itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan sesuai dengan tuntutan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.”28
27 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
28 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
67
Kegiatan penataran dan lokakarya, bisa dilihat perkembangan dari
tahun ke tahun meningkat, hal ini nampak dari keantusiasan para guru
yang ditugaskan untuk mengikuti penataran, karena para guru
menyadari bahwa dengan mengikuti penataran adalah untuk
meningkatkan dan mengembangkan kualitas guru, disamping itu dapat
meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Sedangkan yang menjadi
harapan dari mengikutsertakan guru bidang studi pada kegiatan ini
sebagai upaya atau usaha pengembangan profesionalisme guru adalah
untuk mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan dalam UUSPN No. 20 tahun 2003.
Kemudian mengadakan supervisi ini dapat membantu para guru dalam
menilai proses dan hasil belajar mengajar seperti setelah semester
maupun kenaikan kelas. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas atau
mutu sekolah. Sebagaimana hasil wawancara:
”...mengadakan supervisi antara kepala sekolah, para guru dan staf administrasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tujuan pendidikan.”29
Adanya fasilitas pendidikan yang memadai guru dapat melaksanakan
tugas mengajar secara profesional dan efektif, sehingga dapat
menghasilkan lulusan yang kompeten. Sebagaimana hasil wawancara:
“…Meningkatkan Pengadaan Fasilitas Pendidikan. Pengadaan dan peningkatan fasilitas pendidikan merupakan salah satu upaya lembaga pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme kerja guru dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.”30
Pengembangan dan pelatihan ini dijabarkan dalam suatu kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang dapat dipandang sebagai salah satu
bentuk investasi. Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang
29 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
30 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
68
ingin berkembang, maka pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
kependidikan harus dilakukan dan diperhatikan secara khusus dan
benar.
Dari penjelasan wawancara diatas, bisa dipahami bahwa
pentingnya pendidikan dan latihan bagi tenaga kependidikan dalam
suatu organisasi adalah:
1. Sumber daya manusia atau tenaga kependidikan yang menduduki
suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai
kemampuan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam
jabatan tersebut. Hal ini terjadi karena sering seseorang menduduki
jabatan tertentu bukan karena kemampuannya, melainkan karena
terjadinya formasi, oleh sebab itu tenaga kependidikan perlu
penambahan kemampuan yang mereka perlukan.
2. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan
mempengaruhi suatu instansi/organisasi. Oleh sebab itu jabatan-
jabatan yang dulu belum diperlukan, sekarang diperlukan
kemampuan orang yang akan menempati jabatan tersebut kadang-
kadang tidak ada. Dengan demikian, maka diperlukan penambahan
atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut.
3. Didalam masa pembangunan organisasi atau instansi baik
pemerintah atau swasta merasa terpanggil untuk menyelenggarakan
pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kependidikannya.
Pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-mata
bagi tenaga kependidikan saja, tetapi juga keuntungan bagi organisasi
karena dengan meningkatnya kemampuan dan profesionalisme tenaga
kependidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
Produktivitas kerja para tenaga kependidikan meningkat berarti
organisasi atau instansi yang bersangkutan akan memperoleh
keuntungan. Adanya pelatihan dan pengembangan juga harus
mempunyai sikap mental yang harus ditumbuhkembangkan sebagai
69
pribadi yang luhur, karena dengan sikap mental yang baik seorang
tenaga kependidikan diharapkan dengan cepat menyesuikan diri di
lingkungan sekolah.
b. Meningkatkan kompetensi guru
Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru
dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis
maupun isinya. Namun, jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi
yang terkandung dari setiap jenis kompetensi, sebagaimana
disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif kebijakan
pemerintah, kiranya untuk menjadi guru yang kompeten bukan sesuatu
yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru
diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif. Dapat
dipaparkan bahwa ada berbagai upaya Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta dalam meningkatkan kompetensi guru ini, baik itu melalui
pelatihan, supervisi, dan membimbing guru agar lebih berkompeten
dalam proses belajar mengajar di kelas.
Profesionalisme guru perlu ditingkatkan hal ini dimaksud
untuk mengimbangi dunia pendidikan yang semakin maju. Guru yang
professional adalah pendidik yang mempunyai potensi akademik,
latar belakang pendidikan yang tinggi dan kreatif serta inovatif dalam
pembelajaran. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak
Gunas, bahwa:
“…Guru yang profesional itu dilihat dari segi akademiknya, latar belakang pendidikannya sampai tingkat mana, ya paling tidak harus S1, performennya, penampilan misalnya cara berpakaian, cara berbicara bagaimana tutur katanya dari ia berbicara kita bisa menilai apakah guru itu punya potensi dalam mengajar apa tidak. Dilihat dari inteligensinya nilai IPKnya paling tidak diatas tiga, stick holder, bagaimana ia menangani siswa, kreatif dan inovatif serta keterampilan lainnya.”31
31 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
70
Karena alasan itulah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam meningkatkan
kompetensi guru itu juga tidak mudah, karena itu harus membuat
strategi dalam upaya yang dilakukan, diantaranya adalah :
1. Memotivasi guru
Peningkatan profesionalisme guru bukan persoalan yang
mudah dilakukan. Butuh motivasi dan dukungan dari berbagai
pihak, seperti halnya motivasi dari kepala sekolah. Seperti yang
diungkapkan oleh Bpk. H. Gunas Mahdianto yang mengatakan
bahwa:
“…..dorongan motivasi dan juga perhatian dari kepala seko lah memberi semangat kepada guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, misalnya diberi kenaikan gaji meskipun sedikit tapi itu memotivasi dan juga ada dana intensif sekolah.”32
Dorongan tidak hanya datang dari kepala sekolah akan tetapi
semua guru juga memotivasi dirinya untuk meningkatkan perbaikan
dalam inovasi pendidikan sebagai wujud nyata peningkatan
kompetensi guru.
2. Diikutkan pelatihan, diklat, workshop maupun seminar guru.
Upaya yang di lakukan juga, yaitu mengadakan pelatihan
maupun diklat guru baik itu di lembaga sendiri maupun diluar
lembaga. Misalnya di lembaga sekolah, semua guru dan staf
karyawan diwajibkan ikut”. Akan tetapi kalau di luar lembaga
tergantung pada permintaan bidang studi yang diminta untuk
mengikuti pelatihan tersebut. Seperti halnya pada awal adanya
KTSP mengadakan pelatihan se-KKM (Kelompok Kerja Sekolah).
mengadakan pelatihan PTK, Kurikulum, Strategi pembelajaran
dan lain sebagainya. Seperti yang dituturkan oleh Bpk. H. Gunas
32 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
71
Mahdianto, bahwa:
“….banyak sekali pelatihan yang dilakukan misalnya bab kurikulum, strategi pembelajaran, PTK dan lainnya, pelatihan untuk guru bidang studi maupun yang pelatihan dalam peningkatan mutu guru karena ada anggarannya RAPBD, ada MGMP, dan juga sharing antar guru bidang studi se-kecamatan.”33
3. Mengembangkan tenaga pendidik
Tidak hanya pelatihan saja yang dilakukan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kompetensi guru, yaitu
mengadakan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). MGMP
diadakan 1 bulan sekali untuk sharing bersama guru se KKM
perkacamatan. Dalam kegiatan sharing tersebut guru
menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam
proses pembelajaran dan juga bertukar pendapat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. MGMP juga diadakan
untuk bertukar pikiran tentang variasi berbagai metode
pembelajaran di kelas. Melalui MGMP dapat dipikir bagaimana
menyiasati kurikulum padat dan mencari alternatif pembelajaran
yang tepat serta menemukan berbagai variasi metode dan
variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kegiatan ini biasanya dikoordinir oleh kepala sekolah. MGMP
dilakukan minimal bertemu satu kali per bulan guna menyusun
strategi pembelajaran dan mengatasi masalah yang muncul.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami upaya guru
dalam meningkatkan kompetensinya, yaitu:
a. Guru harus banyak membaca buku, baik yang terkait dengan
bahan ajarnya dan yang terkait dengan spesialisasi bidang ajarnya
maupun yang terkait tentang informasi-informasi yang aktual.
33 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
72
b. Mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diadakan pihak sekolah
mapun oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
c. Mengikuti pelatihan yang mengarah kepada peningkatan profesi
dan karir keguruan.
d. Mengikuti MGMP yang diadakan oleh sekolah.
e. Mengikuti seminar-seminar guru mata pelajaran ataupun
nasionalisasi yang diadakan oleh berbagai kalangan perihal
pendidikan.
f. Terjun bersama masyarakat membangun sosial, budaya dan
kegamaan.
g. Mengikuti studi banding atau kunjungan di sekolah lain, untuk
berbagi wawasan dalam menjalankan tugasnya baik antar wilayah
maupun antar provinsi.
h. Mengikuti loka karya yang diadakan pihak sekolah maupun
pemerintah setempat.
Dari penjelasan di atas, bahwa upaya guru-guru dalam
meningkatkan kompetensinya terlihat tidak hanya dari aspek
eksistensinya (kegiatan yang dilakukan diluar sekolah) saja, tetapi dari
aspek internalnyapun (dari dalam diri guru) sangat membantu atau
bahkan merupakan model utama bagi guru dalam meingkatkan
kompetensinya.
4. Sistem pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan.
Sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan cara sistem monitoring dan evaluasi
bulanan, semesteran, dan tahunan berbentuk laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (lakip). Dan juga laporan pelaksanaan pemerintahan
daerah (LPPD) sebagai laporan tahunan. Evaluasi sebagaimana pernyataan
bapak Gunas Mahdianto, yaitu:
73
”...Evaluasi program ada sistem monitoring dan evaluasi bulanan, semesteran, tahunan berbentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip). Juga laporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) sebagai laporan tahunan. Sistem pemantauan kinerja pendidik, tentunya sekarang dengan sistem online untuk mendapatkan TKD, sudah ditetapkan oleh badan kepegawaian daerah dengan format yang tersedia, antara lain ada dua format tentang kinerja, teknisnya di isi, ditandantangani oleh mereka dan dinilai oleh kepala sekolah, nanti ada angka-angkanya, angka tertera penilaian kinerja tiap bulan, bahkan disana disebutkan semua apa yang sudah dikerjakan, kemudian diprosentase, dari 70 persen penilaian kinerja dan 30 persen dari kehadiran, kemudian dijumlah dari prosentase untuk mendapatkan TKD. Jadi, pemantauan berkaitan dengan penerapan TKD sekarang, guru minimal harus 7/5 jam di sekolah, misalnya masuk jam 06.30 sampai jam 15.00 yang masuk pagi, yang masuk siang mulai jam 09.30 sampai jam 18.00.”34
Secara umum dapat penulis gambarkan bahwa penilaian atau kata lain
evaluasi tentang pendidik yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh, yaitu berdasarkan
pada pedoman Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
dalam hal ini hanya sebatas pada pengawasan dan penilaian yang dapat di
monitoring oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan seberapa
besar mereka mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. pemantauan
dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan digunakan untuk:
a. Mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan Provinsi
DKI Jakarta sesuai dengan Renstra Dinas 2008-2013.
b. Memperbaiki kinerja aparatur Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten/kotamadya, kecamatan dan satuan pendidikan agar
kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin
meningkat.
c. Meningkatkan efektivitas, sfesiensi, tranparansi dan akuntabilitas
sistem pengelolaan program dan kegiatan pendidikan untuk
34 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
74
meningkatkan prestasi kerja aparatur Pendidikan dan menekan sekecil
mungkin terjadinya KKN.
d. Meningkatkan kemampuan dan kesangupan aparatur Pemda Provinsi
dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.
Berdasarkan data diatas, bahwa evaluasi dapat berarti penilaian
prestasi kerja para tenaga pendidik terhadap kinerjanya dan sebagai
penunjang peningkatan kualitas guru. Prestasi kerja diukur dari beberapa
komponen, yaitu: komponen kesetiaan, kepemimpinan, kerjasama,
ketaatan dan prestasi kerja. Penilaian tenaga pendidik dapat pula diartikan
sebagai penilaian salah satu fungsi manejemen adminitrasi.
Secara umum perhatian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
terhadap keadaan sekolah dan para pendidik sudah bagus dan hampir
semua memiliki profesionalitas dan semangat yang tinggi, dengan indikasi
bahwa pemerintah saat ini sudah merealisasikan surat daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan pegawai (tenaga pendidik) (DP3), daftar ini adalah
untuk mengevaluasi berbagai aspek yang menunjang peningkatan kualitas
diantaranya aspek kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan,
kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Dari seluruh aspek
tersebut dinilai oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan DKI
Jakarta. Dari sinilah akan diketahui sikap dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah kita, adapun yang berstatus swasta diperlakukan
sama hanya saja penilaian dibawah pengawasan kepala sekolah masing-
masing.
5. Kendala yang Menghambat Peningkatan Kualitas Pendidik.
Terdapat berbagai kendala yang menghambat dalam peningkatan
kualitas pendidik. Berbagai masalah tentang tenaga pendidik meliputi
antara lain: kemampuan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih
ada yang kurang profesional, kinerja yang masih rendah dan produktif,
Dari segi kegiatan program keterbatasan anggaran, dan lemahnya motivasi
75
guru dalam mengikuti beberapa pelatihan, sebagaimana pernytaan bapak
Gunas Mahdianto, yaitu:
”... kalau dari segi program kegiatan dengan keterbatasan anggaran, kedua dari mental guru itu sendiri, misalnya psikologi guru yang umurnya sudah tua yang tidak mau diajak untuk berkembang, misalnya untuk mengikuti beberapa kegiatan (pelatihan), makanya selalu di berikan pelatihan-pelatihan secara terus menerus dan pelan-pelan.”35
Adapun permasalahan yang menghambat terhadap peningkatan kualitas
pendidik, sebagaimana hasil dokumentasi yang diperoleh, yaitu:
1. Permasalahan bidang tenaga pendidik dan kependidikan antara lain :
Secara spesifik permsalahan tersebut diatas dirumuskan lebih
lanjut sebagai berikut:
a) Masih kurangnya jumlah guru sementara formasi pengangkatan
PNS dan PTT sangat terbatas.
b) Masih banyaknya guru yang berstatus honorer, yang
mengakibatkan tingginya pungutan (biaya) yang dibebankan
kepada orang tua.
c) Sebagian besar sekolah swasta belum memiliki guru Bimbingan
dan Konseling (BK), namun untuk sekolah negeri sudah terpenuhi.
d) Belum memadainya jumlah pengawas sekolah di bandingkan
dengan jumlah sekolah dan guru yang menjadi tanggungjawabnya.
e) Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki
kualifikasi kependidikan yang memenuhi persyaratan minimal (SI).
f) Perlu peningkatan kemampuan emosional question pendidik dan
kependidikan.
g) Masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki
kompetensi di bawah standar yang ditetapkan;
h) Masih ditemukan adnaya guru DPK pada sekolah swasta yang
tidak melaksanakan tugas selaku PNS, tetapi tetap menerima gaji.
35 Wawancara dengan Gunas Mahdianto, Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta, (19 April 2010, pukul 13.00), di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
76
i) Belum tersedianya ketentuan peraturan yang khusus berlaku bagi
tenaga pendidik dan kependidikan yang mengatur cara pemberian
penghargaan dan sanksi yang memadai hanya berdasar pada sanksi
PP30, untuk penghargaan PP No. 55 Tahun 2003 tentang Tanda
Kehormatan Satya Lencana Pendidikan.
j) Penerapan sistem penilaian kinerja tenaga pendidik dan
kependidikan berdasarkan angka kredit, belum berdampak positif
pada kualitas profesionalisme dan kesejahteraannya.
k) Belum terlaksananya sistem dan prosedur mutasi (promosi, demosi
dan rotasi) bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Permasalahan bidang manajemen dan kebijakan :
- Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS) belum terlaksana dengan baik dan ini mencerminkan
masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.
- Peran Komite Sekolah belum maksimal sehingga belum
mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan
masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu.
Berdasarkan data diatas, bahwa kendala yang menghambat terhadap
peningkatan kualitas pendidik, yang perlu ditekankan untuk
menangulanginya adalah kerjasama dan partisipasinya berbagai pihak,
baik dari pemerintah yang selalu mengupayakan secara terus menerus
melakukan peningkatan dan pengembangan terhadap kualitas guru.
Adapun kepala sekolah dan tenaga pendidik, dapat menerima, mentaati
dan menjalankan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Karena
tanpa memiliki kesadaran berbagai pihak, tidak bisa kebijakan maupun
peraturan berjalan dengan lancar dan baik.
C. Analisis Data
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik melalui wawancara dan
dokumentasi secara garis besar penulis ungkap dengan melihat bagaimana
77
kebijakan, perencanaan, pelaksanaannya, dan evaluasi pemerintah terhadap
meningkatkan kualitas pendidik Dinas Pendidikan Provinsi di DKI Jakarta.
1. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidik.
Sebagaimana hasil data diatas Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta dalam meningkatakan kualitas pendidik terhadap keadaan
sekolah dan para pendidik. yaitu mengacu pada Undang-undang dan
Peraturan Pemerintah, dan landasan kebijakanya pada Perda Nomor 8
Tahun 2006 tentang sistem pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 134
tahun 2009 dan sesuai dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka
menengah daerah) yang berbentuk program 5 tahunan yaitu pada
peningkatan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi pendidik dan peningkatan
kesejahteraan guru dengan tunjangan kinerja daerah (TKD), dan hal ini
sesuai dengan visi misinya gubernur dalam kampanye pilgub 2007 bahwa
kualitas guru DKI Jakarta standar pendidikannya minimal standar Asia.
Hal tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi yang diperoleh pada
rencana strategis pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu
program dan kegiatan dalam pelaksanaannya yang menetapkan 3 pokok
kebijakan dibidang pendidikan, dalam hal ini berkaitan dengan pendidik,
yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Adapun kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta,
yaitu program penerapan kaidah good governance dalam penyelengaraan
urusan pendidik dan Program peningkatan mutu pendidik.
2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidik.
Berdasarkan hasil data yang duperoleh, bahwa strategi dan kebijakan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidik
memiliki perencanaan mengacu pada RPJMD (rencana pembangunan
jangka menengah daerah) yaitu program 5 tahunan, salah satunya adalah
78
peningkatan kompetensi guru (standar Asia), kemudian RPJMD ini
diturunkan menjadi program tahunan yang berbentuk RKPD (rencana
kinerja pemerintah daerah) diantaranya peningkatan kualifikasi, sertifikasi,
uji kompetensi yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
Adapun perencanaannya pada peningkatan layanan, pengangkatan dan
penempatan dan penyebaran pendidik.
1. Peningkatan layanan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang
guru, tujuannya menghitung angka kredit jabatan guru, untuk kenaikan
pangkat dan pembinaan profesional guru, pembekalan calon pengawas
pelatihan tim pengawas hitung angka kredit bagi kepala sekolah,
update pemutakhiran data guru, tes kemampuan calon kepala sekolah
bagi guru-guru untuk peningkatan karir mereka, penilaian kinerja
kepala sekolah, pemilihan guru berdedikasi tingkat provinsi, pemilihan
kepala sekolah berwawasan lingkungan, peningkatan kompetensi guru.
2. Pengangkatan yang mempunyai kewenangan untuk pengangkatan
pegawai negeri sipil yaitu instansi badan kepegawaian daerah.
3. Mengenai penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga
kependidikan yaitu dengan pola rotasi dan mutasi, tujuannya
pemerataan dan peningkatan kualitas guru antara sekolah yang satu
dengan yang lainya,
Dalam menerapkan pembinaan tenaga pendidik Dinas Pendidikan DKI
Jakarta sebagaimana hasil data, yaitu:
1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mulai menitikberatkan kepada
kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik.
2. Mengaktifkan/memfungsikan forum persatuan guru misalnya MGMP
(musyawarah guru mata pelajaran) dan MKKS (musyawarah kerja
kepala sekolah).
3. Pengiriman dalam mengikuti pelatihan.
4. Promosi dan demosi
79
Di satu sisi pembinaan tenaga pendidik sebagai bagian dari tanggung
jawab kepala sekolah, namun di sisi lain, pembinaan juga merupakan
bagian dari tugas pimpinan atau pejabat yang membawahi sekolah, yaitu
Departemen Pendidikan Nasional maupun Dinas Pendidikan Provinsi.
Bahwa apapun teknik dan kebijakan yang akan dikembangkan oleh kepala
sekolah ataupun para pejabat yang membawahi sekolah dalam pembinaan
tenaga pendidik itu sendiri, yang seharusnya diperhatikan adalah bahwa
pembinaan itu bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan,
tanggung jawab dan dedikasi para pendidik di sekolah dalam
melaksanakan tugasnya sebagai guru yang profesional.
Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru, Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta memberikan tunjangan kinerja daerah kepada guru
selain diluar gaji guru, tunjangan sertifikasi dan profesi. Hal ini
mengindikasikan bahwa kesejahteraan guru cukup mendapatkan perhatian
dari pemerintah. Berkaitan dengan kesejahteraan guru tersebut perlu
diupayakan:
1. Gaji tenaga kependidikan perlu senantiasa disesuaikan agar mencapai
standar wajar bagi kehidupan guru dan keluarganya.
2. Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah, masyarakat,
dunia usaha dan orang tua, sejalan dengan otonomi yang sedang
bergulir.
3. Kesejahteraan guru adalah perlu adanya jaminan sosial yang jelas.
Dengan adanya paket jaminan sosial ini maka para kaum muda akan
merasa bahwa profesi guru sangatlah menjanjikan dan memberi rasa aman
secara ekonomi dan sosial. Para guru pun akan lebih berkonsentrasi dalam
menjalankan profesinya, mendidik para peserta didiknya dengan baik dan
benar. Mereka tidak perlu kerja serabutan lagi kesana-kemari. Mereka
akan memiliki waktu luang yang cukup dan ini tentu saja membantu
mereka dalam terus menerus melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam
80
dunia pengajaran. Hasilnya kulitas kerja guru tentu dapat meningkat
karena terjaminnya hidup mereka, karena rasa aman secara sosial dan
ekonomi.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan kontrol terhadap kinerja
para kepala sekolah, melihat sejauhmana produktifitas kepala sekolah
terhadap kinerjanya dan sebagai peningkatan karir kepala sekolah. Untuk
memajukan dan mengembangkan sekolah khususnya kualitas SDM
kependidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan
tuntunan masyarakat dan negara, perlu adanya kepala sekolah yang
memiliki kreatifitas tinggi dalam memajukan lembaganya.
Maka dapat dipahami yang penulis kira cukup matang untuk
direalisasikan, diantaranya:
1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta merencanakan dan
menganalisa komponen apa saja yang dapat mengembangkan
kompetensi pendidik saat ini.
2. Untuk jangka pendek Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berusaha
melakukan pelatihan manajerial kepada para sekolah.
3. Dinas Pendidikan melakukan peningkatan kualifikasi, sertifikasi, uji
kompetensi yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
4. Dinas Pendidikan melakukan peningkatan kesejahteraan guru di
tambah dengan tunjangan kinerja daerah (TKD).
5. Dinas Pendidikan setiap tahun melakukan pelatihan guru yang
bertempat di Upt BPTD (Balai pelatihan tenaga pendidik). Dan
memfungsikan lembaga-lembaga persatuan guru, misalnya MGMP
(musyawarah guru mata pelajaran), MKKS (musyawarah kerja kepala
sekolah), dan mengikutsertakan guru dalam forum simposium,
seminar, workshop baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Untuk jangka Panjang Dinas Pendidikan akan berusaha mensarjanakan
guru yang belum S1 mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan
memberikan beasiswa S2.
81
3. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik
Sebagaimana hasil data, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas guru
diantaranya:
1. menumbuhkan kreativitas guru.
2. mengikuti penataran atau lokakarya.
3. mengadakan supervisi.
4. dan meningkatkan pengadaan fasilitas pendidikan.
Pengembangan dan pelatihan yang dijabarkan dalam suatu kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk
investasi. Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang ingin
berkembang, maka pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan
harus dilakukan dan diperhatikan secara khusus dan benar.
Pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-mata bagi tenaga
kependidikan saja, tetapi juga keuntungan bagi organisasi karena dengan
meningkatnya kemampuan dan profesionalisme tenaga kependidikan dapat
meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Produktivitas kerja para tenaga
kependidikan meningkat berarti organisasi atau instansi yang bersangkutan
akan memperoleh keuntungan. Adanya pelatihan dan pengembangan juga
harus mempunyai sikap mental yang harus ditumbuhkembangkan sebagai
pribadi yang luhur, karena dengan sikap mental yang baik seorang tenaga
kependidikan diharapkan dengan cepat menyesuikan diri di lingkungan
sekolah.
Dalam meningkatkan kompetensi guru, upaya yang dilakukan
sebagaimana hasil data diatas, membuat strategi dalam meningkatkan
kompetensi, diantaranya:
1. Memotivasi guru.
2. Diikutkan pelatihan, diklat, workshop maupun seminar guru.
3. Mengembangkan tenaga pendidik
Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya
peningkatan kualitas pendidikan telah memperhatikan unsur-unsur yang
82
dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran, diantaranya
mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada peningkatan kualitas
pendidik seperti pelatihan dan pendidikan para kepala sekolah dan para
guru misalnya mengikutsertakan dalam forum simposium, seminar,
workshop baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Selanjutnya mengenai profesionalisme guru perlu ditingkatkan hal ini
dimaksud untuk mengimbangi dunia pendidikan yang semakin maju.
Guru yang professional adalah pendidik yang mempunyai potensi
akademik, latar belakang pendidikan yang tinggi dan kreatif serta
inovatif dalam pembelajaran. Bahwa upaya guru-guru dalam
meningkatkan kompetensinya terlihat tidak hanya dari aspek eksistensinya
(kegiatan yang dilakukan diluar sekolah) saja, tetapi dari aspek
internalnyapun (dari dalam diri guru) sangat membantu atau bahkan
merupakan model utama bagi guru dalam meingkatkan kompetensinya.
Sikap terbuka akan menjadikan guru mengetahui tentang
kekurangannya mereka, dan selalu berupaya memperbaiki dan
meningkatkan kompetensinya serta sadar akan pentingnya peningkatan
tersebut, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar tentu
akan menghasilkan guru yang berkompetensi.
4. Sistem pemantauan dan evaluasi Dinas Pendidikan.
Penilaian atau kata lain evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta sebagaimana hasil data diatas, yaitu dengan cara
sistem monitoring dan evaluasi bulanan, semesteran, dan tahunan yang
berbentuk LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). Dan
juga laporan berbentuk LPPD (pelaksanaan pemerintahan daerah) sebagai
laporan tahunan. Penilaian tenaga pendidik merupakan suatu aktivitas
manajerial untuk menilai berbagai kegiatan dan kebijakan yang
dikembangkan dalam rangka manajemen kepegawaian. Penilaian tenaga
pendidik berusaha meneliti dan mencermati kelebihan dan kekurangan
dalam operasionalisasi kebijakan pemerintah meningkatkan kualitas
83
pendidik, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pengorganisasian,
pembinaan sampai dengan penilaian, penilian itu sendiri sebagai salah satu
fungsi kebijakan. Penilaian harus menghasilkan informasi apakah cara-
cara pengelolaan tenaga pendidik selama ini sudah baik, dalam arti bahwa
tenaga pendidik disamping telah mampu melakukan tugas-tugasnya juga
telah mencapai keputusan kerja sekolah.
5. Kendala yang menghambat peningkatan kualitas pendidik.
Terdapat berbagai kendala yang menghambat dalam peningkatan
kualitas pendidik. Berbagai masalah tentang tenaga pendidik meliputi
antara lain: kemampuan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih
ada yang kurang profesional, kinerja yang masih rendah dan produktif,
belum diimbangi dengan intensif yang memadai terutama bila
dibandingkan antara ”tak home pay” yang dibawa pulang oleh guru
dengan status PNS dan Non PNS baik di sekolah negeri maupun di swasta,
yang timpang dan terkesan belum manusiawi, belum tersedianya konsep
pembinaan dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu
dan berkelanjutan, serta belum tertata dengan baik, mekanisme dan
prosedur standar belum dipatuhi sepenuhnya dilaksanakan.
Kendala yang menghambat terhadap peningkatan kualitas pendidik,
yang perlu ditekankan untuk menangulanginya adalah kerjasama dan
partisipasinya berbagai pihak, baik dari pemerintah yang selalu
mengupayakan secara terus menerus melakukan peningkatan dan
pengembangan terhadap kualitas guru.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :
a. Secara umum kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik sudah baik sesuai
dengan anjuran undang-undang ataupun peraturan pemerintah, yaitu
mulai menitik beratkan pada kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi
pendidik, untuk itu sekolah harus memiliki pendidik yang profesional
dengan jumlah yang memadai dengan kualifikasi, sertifikasi dan
84
kompetensi, dan tingkat kesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku
yaitu minimum sarjana (S1). Dan peningkatan kualiatas pendidik
dengan peningkatan kesejahteraan guru dengan tambahan penghasilan
berupa tunjangan kinerja daerah (TKD), beasiswa untuk pendidikan
selanjutnya.
b. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan
kualitas pendidikan telah memperhatikan unsur-unsur yang dapat
menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran, diantaranya
mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada peningkatan
kualitas pendidik seperti pelatihan dan pendidikan para kepala sekolah
dan para guru seperti mengikutsertakan dalam forum simposium,
seminar, workshop dengan tema upaya pemerintah dalam
meningkatkan kualitas kinerja kepala sekolah dan guru yang
profesional, baik diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar
negeri.
c. Mengaktifkan dan memfungsikan forum persatuan guru sebulan sekali
misalnya MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), MKKS
(musyawarah kerja kepala sekolah).
d. Berbagai masalah tentang tenaga pendidik meliputi antara lain:
kemampuan sebagai pendidik masih ada yang kurang profesional,
kinerja yang masih rendah dan produktif, belum diimbangi dengan
intensif yang memadai terutama bila dibandingkan antara ”tak home
pay” yang dibawa pulang oleh guru dengan status PNS dan Non PNS
baik di sekolah negeri maupun di swasta, yang timpang dan terkesan
belum manusiawi, belum tersedianya konsep pembinaan dan
pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan
berkelanjutan, serta belum tertata dengan baik.
e. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berperan mengkoordinasikan
berbagai kegiatan/program peningkatan mutu yang dilakukan kepala
sekolah di level kabupaten dan kecamatan, diantaranya bimbingan
teknis penyusunan program 2010, pembekalan pengetahuan dan
85
pemahaman peraturan perundang-undangan kepegawaian,
implementasi kebijakan terhadap pelanggaran, disiplin pegawai,
penyusunan strategi dalam pengembangan kompetensi guru,
penyusunan model pelatihan dan pengembangan kinerja guru,
pembekalan bagi guru yang akan sertifikasi pendidik, loka karya
penyusunan karya tulis ilmiah bagi guru golongan IVa.
f. Sistem Pemantauan dan evaluasi dengan sistem monitoring dan
evaluasi bulanan, semesteran, tahunan berbentuk laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan juga laporan pelaksanaan
pemerintahan daerah (LPPD) sebagai laporan tahunan. Sistem
pemantauan kinerja pendidik, tentunya sekarang dengan sistem online
untuk mendapatkan tunjangana kinerja daerah (TKD) yang ditetapkan
oleh badan kepegawaian daerah.
g. Kendala utama yang di hadapi dalam meningkatkanan kualitas
pendidik adalah anggaran dana yang kurang memadai, bahwa APBD
pemerintah provinsi DKI jakarta untuk pendidikan melebihi dari 20
persen, malah hampir 23 persen yang mencapai 5,4 Triliun, dari angka
23 persen sudah termasuk gaji dan tunjangan guru, ternyata hampir
membutuhkan 3,2 Triliun untuk gaji saja sisanya bisa dibayangkan,
disamping peningkatan kualitas tenaga pendidik, tentunya masih
banyak urusan hal yang lain tentang pendidikan yang harus
diperhatikan, termasuk didalamnya sarana prasarana utamanya gedung
sekolah, oleh sebab itu, sasaran yang telah ditetapkan bisa jadi
bergeser sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan anggaran
yang telah ditetapkan. Sehingga kemampuan sebagai pendidik dan
tenaga kependidikan masih ada yang kurang profesional, kinerja yang
masih rendah dan produktif, juga belum tersedianya konsep pembinaan
dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan
berkelanjutan, serta belum tertata dengan baik.
86
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas mulai Bab I sampai Bab IV, maka
disimpulkan sebagai berikut:
1. Kendala utama yang di hadapi dalam meningkatkanan kualitas pendidik
adalah anggaran dana yang kurang memadai, sehingga kemampuan
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih ada yang kurang
profesional, kinerja yang masih rendah dan produktif.
2. Dari sini penulis dapat memahami kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta yang dilakukan tentunya dapat diketahui dengan strategi,
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang dilakukan dapat dipandang perlu
diterapkan oleh para stake holders.
B. Saran
Ada beberapa saran yang penulis pandang sebagai hal yang positif. Saran-
saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di
sekolah hendaknya lebih memperhatikan kembali kebutuhan-kebutuhan
87
terhadap peningkatan kualitas pendidik, agar dapat menjadi guru yang
professional dalam mengajar.
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta haurs lebih intensif dalam
mengkoordinasikan berbagai kegiatan/program peningkatan mutu yang
dilakukan kepala sekolah di level kabupaten dan kecamatan.
3. Bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bukan semata
diukur dari ketercapaian sasaran kuantitatif, lebih dari itu adalah sejauhmana
hasil pembangunan pendidikan khususnya pada peningkatan kualitas
pendidik itu mampu memberikan nilai tambah kepada SDM yang menjadi
objek pembangunannya. Karena itu visi, misi dan komitmen pembangunan
SDM pendidikan harus lebih maju dari pada SDM lain yang menjadi
objeknya.
4. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik ini,
tidak bisa terlepas dari peran sentral tenaga kependidikan khususnya guru
yang bertugas mendidik dan juga sebagai fasilitator dan motivator dalam
proses pemebelajaran. Maju mudurnya pendidikan salah satunya ditentukan
oleh kualitas guru.
88
DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Arief, Armai, Reformulasi Pendidikan Islam, Jakarta: CRSD Press, 2005.
Dunn, William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003.
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Fathurrohman, Pupuh, Strategi belajar Mengajar-Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui penanaman Konsep Umum & konsep Islami, Bandung: refika Aditama, 1995.
Hamalik, Oemar, Pendidikan Guru Berdasrkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
Handoko, T. Hani, Manajemen, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003.
Hasibuan, H. Malayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Imron, Ali, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan dan Masa Depannya, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Islamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
Maamun, Annas, Kualitas Pendidikan Perlu ditingkatka) http:// www.Google.com 14 Maret 2009
Mulyasa, E. Standar Kompetensi dan Kompetensi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
_________, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya 2006.
M. Sadirman, A, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2000.
Nurharjadmo, Wahyu, ”Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan” http://www.Evaluasi kebijakan. 20 Januari 2010.
Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
Sigit, Bambang. ”Manajemen Pendidikan’s Site-Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional”. http:// www.Google.com. 20 Januari 2010.
Sehartian, Piet A. Dimensi Administrasi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 2001, Cet. Ke-2.
Sholeh, Asrorun Ni’am, Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya UU Guru dan Dosen, Jakarta: eLSAS,2006.
89
Uno, Hamzah B, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara 2008.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP No. 47
Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Bandung: Citra Umbara, 2008. Usman, Moh. Uzer, Menjadi Guru Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya,
1994. Person, Wayne, Public Policy, Pengantar Teory dan Praktik Praksis Kebijakan,
Jakarta: Gramedia, 2006. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan. Bandung: Citra Umbara, 2008. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2006
tentang Sistem Pendidikan. Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, www.Permen.go.id. 23 Maret
2010.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi, Bandung: Citra Umbara, 2008.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Med Pressindo, 2002.
Wibawa, Santoso, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Persada, 1994.
Zuriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007. Cet. Ke-2.
90
PEDOMAN WAWANCARA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA
Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik (Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
A. Identitas Responden
Nama : ……………………………………………..
Usia : ……………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………..
Jenis Kelamin : ……………………………………………..
Pendidikan Terakhir : ……………………………………………..
Masa Kerja : ……………………………………………..
B. Item Pertanyaan
1. Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pendidik, bagaimana arah kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta?
2. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, langkah-langkah apa yang akan di
tempuh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait program-programnya, yang dijabarkan dengan program-program peningkatan layanan, pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik, serta peningkatan kesejahteraan pendidik?
3. Bagaimana pola Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam penetapan peraturan,
apakah kepala sekolah diikut sertakan dalam penetapan ini?
4. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam meningkatkan profesionalisasi / keahlian pendidik?
5. Bagaimana dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan
kualitas guru?
6. Apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan kontrol terhadap kinerja para kepala sekolah, guru atau karyawan dilingkungannya?
7. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidik, apakah program tersebut sudah
menyentuh sasaran yang telah ditetapkan?, apa indikatornya dan bagaimana respon dari unit sekolah dalam hal ini?
8. Usaha apa yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk menjamin
bahwa program tersebut terlaksana atau tidak?
9. Bagaimana metode evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut dan sistem pementauan kinerja pendidik?
10. Bagaimana kinerja pendidik setelah dilakukan evaluasi?
11. Apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan tindak lanjut/perbaikan dan
pengembangan pelaksanaan program setalah diketahui hasilnya di evaluasi?
91
HASIL WAWANCARA
Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik (Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
A. Identitas Responden
Nama : H. Gunas Mahdianto Usia : 42 Tahun Jabatan : Kasubag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Jenis Kelamin : Laki Pendidikan Terakhir : S3 Masa Kerja : 16 Tahun 1. Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pendidik, bagaimana
arah kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta? Jawaban: Secara garis besar, makro kebijakan Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, dalam rangka memenuhi sasaran peningkatan kualitas pendidik yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tentunya pertama kali adalah peningkatan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru dari guru TK, SD, SMP sampai SMA/SMK dan mulai sekarang disyaratkan guru minimal SI. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Peningkatan kesejahteraan provinsi DKI Jakarta beda dengan provinsi yang lainnya, dengan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 2, 9 juta, beasiswa untuk S2. Adapun uji kompetensi ini dengan mengacu kemampuan guru yang empat, yaitu pedagogik, akademik, sosial dan kepribadian, tujuannya menampung dan pemetaan guru yang ada di DKI Jakarta, yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Dan memfungsikan lembaga-lembaga persatuan guru, misalnya MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah), dan mengikutsertakan forum guru dalam kegiatan simposium, seminar, workshop baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu juga tentunya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru, setiap tahun tetap kita anggarkan tentang pelatihan peningkatan mutu guru yang bertempat di Upt BPTD (Balai pelatihan tenaga pendidik).
2. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, langkah-langkah apa yang akan di
tempuh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait program-programnya, yang dijabarkan dengan program-program peningkatan layanan, pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik, serta peningkatan kesejahteraan pendidik?
92
Jawaban: Berkaitan dengan layanan, dinas pendidikan melalui bidang tendik telah menyusun berbagai kegiatan yang baerkaitan pelayanan tentang guru, antara lain dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, pamong belajar, penilik, dari penilaian kegiatan angka kredit ini, tim yang dibentuk dinas pendidikan, bertujuan menghitung angka kredit jabatan guru, untuk kenaikan pangkat dan pembinaan profesional guru, pembekalan calon pengawas pelatihan tim pengawas hitung angka kredit bagi kepala sekolah, update pemutakhiran data guru, tes kemampuan calon kepala sekolah bagi guru-guru untuk peningkatan karir mereka, penilaian kinerja kepala sekolah, pemilihan guru berdedikasi tingkat provinsi, pemilihan kepala sekolah berwawasan lingkungan, peningkatan kompetensi guru, misalnya bahasa inggris untuk SMP, SMA/SMK yang berkaitan dengan mata pelajaran. Mengenai pengangkatan ada di instansi badan kepegawaian daerah, nah dinas pendidikan hanya membuat model data best tentang kebutuhan kekurangan guru permata pelajaran berdasarkan analisis kebutuhan, kita data setiap tahun ada yang pensiun, dan berdasarkan analisis kebutuhan rombongan belajar permata pelajaran, guru minimal 24 jam mengajar, kemudian akan ditemukan analisisnya itu tentang kekurangan guru kita di setiap mata pelajaran atau bidang studi, dengan demikian data tersebut kita sampaikan ke BKD (badan kepegawaian daerah) yang mempunyai kewenangan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil di daerah. Penempatan memang Dinas Pendidikan yang mengusulkan, penempatan berkaitan dengan adanya penyebaran pendidik berdasarkan analisis kebutuhan, tentunya kita tidak ingin guru itu hanya menumpuk di satu sekolah. Mengenai penyebaran pendidik ini kita sedang menyusun tentang pola mutasi, rotasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama guru, kepala sekolah. Dinas Pendidikan punya pedomannya, misalnya guru yang bagus di sekolah unggulan, ini di pindahkan ke sekolah yang kurang unggulan, karena mereka sudah lama, tujuannya biar bisa mengangkat sekolah ini menjadi sekolah unggulan dengan contoh pemindahan guru yang bagus, nantinya akan disebar ke seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta, ini arahya ke penempatan dan penyebaran tenaga pendidik. Mengenai peningkatan kesejahteraan, kalau tahun kemarin kita serahkah 2,5 juta gaji guru di luar gaji dan sertifikasi, mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD), mulai dari tahun 2010 tunjangannya 2,9 juta. sekarang kita sedang membuat gambaran take home pay guru, sebagai contoh guru yang belum dapat sertifikasi, gaji pokoknya 2.651.000, tunjangan kinerja daerahnya 2.900.000, tunjangan fungsionalnya 250.000 ribu jadi take home paynya 5.800.000. Guru golongan III yang sudah mendapatkan sertifikasi, gaji pokok 2.700.000, tunjangan kinerja daerahnya 2.900.000, sertifikasi 2.100.000, jadi take home paynya 7.800.000. Dan guru golongan IV take home paynya 8.200.000. Semua ini upaya-upaya peningkatan kejahteraan guru yang ada di DKI Jakarta melalui tunjangan kinerja daerah yang memang terus ditingkatakan, mulai dari tahun 2010 di naikkan 400 ribu perbulan.
93
Pembinaannya seperti apa? Jawaban: Menyusun Pedoman tentang Mutasi, Rotasi dan promosi jabatan pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya guru yang bagus kinerjanya akan dinaikkan jabatannya. Pemilihan guru teladan bagi tingkat kota madya, provinsi dan nasional biasanya dinaikkan kejenjang ke kepala sekolah, kemudian guru berwawasan lingkungan, guru yang berprestasi atau dikutsertakan dengan pelatihan-pelatihan ke luar negeri sebagai upaya pembinaan kualitas pendidik.
3. Bagaimana pola Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam penetapan peraturan, apakah kepala sekolah diikut sertakan dalam penetapan ini? Jawaban: Kepala sekolah tentunya menjadi bagian dari tenaga pendidik, sudah pasti diikutsertakan dalam penetapan peraturan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan, baik itu menyangkut peraturan gubernur maupun peraturan kepala dinas yang bentuknya bisa pedoman maupun juknis. Kepala sekolah melalui forum baik K3SK, MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) baik tingkat SD, SMP, SMA itu pasti diikutsertakan melalui forum itu sebagai perwakilan. Setiap pengambilan keputusan tentang penetapan peraturan tenaga pendidik, kita selalu melibatkan unsur dari kepala sekolah.
4. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam meningkatkan
profesionalisasi / keahlian pendidik? Jawaban: Berdasarkan perencanaan, kalau RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) ada program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dari 5 program tahunan itu, akan diturunkan menjadi RKPD (rencana kinerja pemerintah daerah), RKPD ini dijabarkan dalam program tahunan, jadi setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), biasanya ditetapkan apa tahun depan yang akan kita capai, misalnya tahun 2010 harus kita susun indikator-indikatornya, apa yang kita capai tahun 2011 untuk peningkatan kualitas pendidik, sarana prasarana, kurikulum, tentunya mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. RPJMD ini kita menghendaki visi misinya dalam kampanye pilgub 2007 bahwa guru kita standar pendidikan minimal standar Asia bukan standar indonesia lagi, jadi kita tingkatkan terus kualitas guru, nah ini sangat menjadi perhatian provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas guru minimal standar Asia.
5. Bagaimana dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas guru? Pertama, Pengembangan peningkatan kualitas pendidikYaitu diantaranya, menumbuhkan kreativitas guru, mengikuti penataran atau lokakarya, mengadakan supervisi dan meningkatkan pengadaan fasilitas pendidikan. Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru, adalah upaya kepala sekolah dalam menumbuhkan kreatifitas guru yang berkaitan dengan
94
efektifitas pelaksanaan tugas mereka sebagai guru, kepala sekolah meminta gagasan dari para guru mengenai pelaksanaan tugas, kesempatan yang luas kepada para guru untuk mengaktualisasikan diri. Kepala sekolah mengajak para guru untuk bersama-sama mengatasi masalah dan menunjukkan sikap penuh pengertian dan penghargaan kepada guru. Dalam rangka mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi, lembaga sekolah atau kepala sekolah mengutus guru untuk mengikuti penataran yakni penataran yang dilaksanakan sesuai dengan bidang studi. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru yang dibutuhkan didalam melakukan tugas kependidikannya, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap prilaku, selain itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas lulusan sesuai dengan tuntutan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kemudian mengadakan supervisi antara kepala sekolah, para guru dan staf administrasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tujuan pendidikan. Dan juga Meningkatkan Pengadaan Fasilitas Pendidikan. Pengadaan dan peningkatan fasilitas pendidikan merupakan salah satu upaya lembaga pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme kerja guru dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Ini semua adalah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas guru. Kedua, Meningkatkan kompetensi guru, baik itu melalui pelatihan, supervisi, dan membimbing guru agar lebih berkompeten dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru yang profesional itu dilihat dari segi akademiknya, latar belakang pendidikannya sampai tingkat mana, ya paling tidak harus S1, performennya, penampilan misalnya cara berpakaian, cara berbicara bagaimana tutur katanya dari ia berbicara kita bisa menilai apakah guru itu punya potensi dalam mengajar apa tidak. Dilihat dari inteligensinya nilai IPKnya paling tidak diatas tiga, stick holder, bagaimana ia menangani siswa, kreatif dan inovatif serta keterampilan lainnya. Dalam meningkatkan kompetensi guru itu juga tidak mudah, karena itu harus membuat strategi dalam upaya yang dilakukan, diantaranya memotivasi guru, bahwa dorongan motivasi dan juga perhatian dari kepala seko lah memberi semangat kepada guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, misalnya diberi kenaikan gaji meskipun sedikit tapi itu memotivasi dan juga ada dana intensif sekolah. Terus guru diikutkan pelatihan, diklat, workshop maupun seminar guru, banyak sekali pelatihan yang dilakukan misalnya bab kurikulum, strategi pembelajaran, PTK dan lainnya, pelatihan untuk guru bidang studi maupun yang pelatihan dalam peningkatan mutu guru karena ada anggarannya RAPBD, ada MGMP, dan juga sharing antar guru bidang studi se-kecamatan. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan tenaga pendidik mengadakan MGMP sebagai rutunitas bulanan, untuk bersharing bersama antar guru, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran, kurikulum dan sebagainya.
95
6. Apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan kontrol terhadap kinerja para kepala sekolah dan guru? Jawaban: Sudah barang tentu, kinerja kepala sekolah dan guru pasti dikontrol hal ini juga ada kegiatanya di tendik berupa penilaian kinerja kepala sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK setiap tahun harus di laporkan, hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja atau karir mereka, apa mereka layak jadi kepala sekolah atau tidak, biasanya penilaiannya beruapa huruf A, B maupun C, kalau A biasanya direkomendasikan untuk diteruskan jabatannya atau dipindahkan ke sekolah yang lebih bagus untuk peningkatan karir, kalau penilaianya kinerja kepala sekolah nilainya C biasanya direkomendasikan untuk diganti atau diberhentikan. Kemudian penilaian kinerja kepala sekolah ini rekomendasi oleh kepala SUDIN masing-masing wilayah, baik itu sudin dikdas yang membawahi TK, SD, SMP maupun dikmen yang membawahi SMA/SMK. Untuk penilaian kinerja guru tentunya dari kepala sekolah sebagai atasannya langsung, jadi setiap bulan kinerja guru dinilai oleh kepala sekolah karena mereka mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD), jadi penilaian kinerja kepala sekolah dan guru harus dilaporkan. Kalau kinerja kepala sekolah dilaporkan ke sudin, kemudian dilaporkan ke badan kepegawaian daerah (BKD) yang berkaitan dengan tunjangan kinerja daerahnya, kalau kinerjanya tidak ada, mereka tidak dapat TKD 2.900.000. Kepala sekolah tunjangan kineja daerahnya 4.150.000 untuk SMP, SMA/SMK, untuk kepala sekolah SD 3.150.000 jadi setiap bulan kinerjanya dilaporkan. Nah untuk guru dilaporkan atasanya langsung ke kepala sekolah, untuk tahunan dilaporkan DP3 (daftar penilaian pencapaian pekerjaan), diketahui dan ditandangani kepala sekolah untuk guru, dan diketahui dan di tandatangani oleh kepala sudin untuk penilaian kinerja guru tahunan, untuk kepala sekolah diketahui dan ditandatangani kepala sudin dikdas, dikmen dan kepala dinas pendidikan tentang laporan pencapaian kinerja tahunan.
7. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidik, apakah program tersebut sudah
menyentuh sasaran yang telah ditetapkan? apa indikatornya dan bagaimana respon dari unit sekolah dalam hal ini? Jawaban: Sasaran yang telah ditetapkan, kalau di perencanaan biasanya relatif besar, mengenai tersentuh atau sudah sesuai dengan sasaran, biasanya disesuaiakan dengan anggaran yang tersedia, memang kalau di DKI Jakarta sudah menerapkan amanah undang-undang, bahwa APBD kita untuk pendidikan sudah melebihi dari 20 persen, malah hampir 23 persen dari pemerintah provinsi DKI jakarta yang mencapai 5,4 Triliun, perlu diketahui dari angka 23 persen sudah termasuk gaji dan tunjangan guru, nah gaji dan tunjangan guru ternyata sangat besar dengan jumlah guru sekarang yang ditambah CPNS hampir 42 ribu guru, ternyata hampir membutuhkan 3,2 Triliun untuk gaji saja, sisanya bisa dibayangkan, disamping peningkatan kualitas tenaga pendidik, tentunya kita masih banyak urusan hal yang lain tentang pendidikan yang harus diperhatikan, termasuk didalamnya sarana prasarana utamanya
96
gedung sekolah, misalnya biar tidak banjir, bangunan sesuai dengan standar, tidak ada lagi sekolah yang ambruk, oleh sebab itu, sasaran yang telah ditetapkan bisa jadi bergeser sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan / tersedia mengenai tercapai apa tidak tentang sasaran yang telah ditetapkan. Apa indikatornya, untuk peningkatan kualifikasi SI, kalau sekarang angkanya mencapai 68 persen, mudah-mudahan program nasional 2014 DKI Jakarta sudah tercapai 100 persen minimal semua guru kualifikasi SI. Peningkatan kualifikasi ini biaya dari pemerintah dan juga banyak guru yang membiayai sendiri, karena kesejahteraan guru DKI Jakarta sudah cukup lumayan, mungkin mereka tidak mau terikat kalau bekas belajar (setelah sekolah) ada ikatan-ikatan sendiri, biasanya ada perjanjian kalau dibiayai oleh pemerintah, makanya mereka milih biaya sendiri di swasta jadi waktunya tidak mengganggu kerja mereka, hal ini bisa terjadi. Tapi yang jelas kita ingin sebelum tahun 2014 di provinsi DKI jakarta, mudah-mudahan sudah mencapai syarat kualifikasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 14 Tahun 2005 bahwa guru kualifikasinya minimal SI. Responya bagaimana pak? Sangat bagus, responnya mereka selalu mengirimkan data, misalnya mengirim data tentang profil guru mereka, misalnya ada 50 guru, nah ternyata ada beberapa guru yang belum SI, kemudian mereka mengusulkan program kualifikasi, dan juga ada dengan profil yang lain tidak sesuai dengan bidang studi, nanti ada program alih fungsi, kemudian disesuaikan dengan bidang study, tidak mustahil dengan perubahan kurikulum, tentunya ada perubahan bidang study. Alih fungsi ada juga di kuliahkan di universitas, biasanya ada 2 semester.
8. Usaha apa yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk menjamin bahwa program tersebut terlaksana atau tidak? Jawaban: Usaha yang dilakukan Dinas pendidikan agar program tersebut terlaksana, tentunya dari awal sesuai dengan perencanaan ketercapaian program tersebut, berdasarkan dengan program skala prioritas, jangan sampai sudah dengan anggaran terbatas, dengan beberapa program peningkatan mutu guru ini mengambang, jadi yang pasti saja, di perencanaannya disesuaikan saja. Jaminan ini juga dilaksanakannya dengan monitoring dan evaluasi tiap bulan, laporan kinerja tahunan di lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), laporan kinerja ini sangat terukur pencapaiannya, misalnya untuk tahun ini program 1000 guru kualifikasi, kemudian hanya 500 guru yang ikut kualifikasi, nah penilaian diakhir sudah pasti, semua kinerja dinilai di bidang tendik mengenai pelaksanaan kegiatan program, dengan skala prioritas sangat dibutuhkan untuk penilaian peningkatan kualitas guru, sehingga prosentase penjaminan terlaksananya mencapai 90 persen.
9. Bagaimana metode evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut dan sistem
pemantauan kinerja pendidik?
97
Jawaban: Evaluasi program ada sistem monitoring dan evaluasi bulanan, semesteran, tahunan berbentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip). Juga laporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) sebagai laporan tahunan. Sistem pemantauan kinerja pendidik, tentunya sekarang dengan sistem online untuk mendapatkan TKD, sudah ditetapkan oleh badan kepegawaian daerah dengan format yang tersedia, antara lain ada dua format tentang kinerja, teknisnya di isi, ditandantangani oleh mereka dan dinilai oleh kepala sekolah, nanti ada angka-angkanya, angka tertera penilaian kinerja tiap bulan, bahkan disana disebutkan semua apa yang sudah dikerjakan, kemudian diprosentase, dari 70 persen penilaian kinerja dan 30 persen dari kehadiran, kemudian dijumlah dari prosentase untuk mendapatkan TKD. Jadi, pemantauan berkaitan dengan penerapan TKD sekarang, guru minimal harus 7/5 jam di sekolah, misalnya masuk jam 06.30 sampai jam 15.00 yang masuk pagi, yang masuk siang mulai jam 09.30 sampai jam 18.00.
10. Bagaimana kinerja pendidik setelah dilakukan evaluasi?
Jawaban: Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan hasil penilaian, penilaian ini berkaitan dengan karir mereka selanjutnya, guru disamping karir mereka ingin naik pangkat, golongan dan identik dengan anti kesejahteraan, tentunya dengan kenaikan pangkat, pastinya dengan kenaikan gaji. Hasil evaluasi ini untuk karir selanjutnya. Misalnya karir di sekolah, misalnya saja kepala sekolah memang kinerjanya bagus, disiplinnya bagus dan guru misalnya dari menjadi wali kelas, wakil kepala sekolah, pembinaan extra kurikuler, itu kan jabatan-jabatan di sekolah, tentunya pasti ada bedanya dengan guru yang lain, baik dari segi kesejahteraan, jenjang karir selanjutnya. kalau dari jabatan jadi wali kelas, terus menjadi wakil kepala sekolah tentunya boleh jadi calon kepala sekolah, karena minimal jadi kepala sekolah pernah menjadi wakil kepala sekolah, tidak mungkin dari guru kemudian jadi kepala sekolah. Penilaian dan evaluasi ada reward dan punismentnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu dengan Peraturan Pemerintah No 30 tentang kedisiplinan pegawai sipil, dan dengan peraturan yang lain mengenai punisment tentang kinerjanya yang kurang bagus, atau yang tidak memenuhi standar, tentunya kalau kinerjanya yang bagus mendapatkan reward.
11. Apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan tindak lanjut/perbaikan dan
pengembangan pelaksanaan program setelah diketahui hasilnya di evaluasi? Jawaban: Tentu saja hasil monitoring, evaluasi, hasil pelaksanaan program maupun kegiatan, pastinya akan diadakan perbaikan, perubahan dan pengembangan yang siginifikan, misalnya peningkatan kualitas pendidik dengan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi dengan kegiatan uji kompetensi berkaitan dengan kemampuan dan pemetaan guru, bagi guru yang tidak berhasil (lulus) melalui uji kompetensi dan sertifikasi, maka sebagai evaluasi dan tindak lanjutnya yaitu dengan diadakan diklat atau pelatihan.
98
Apa yang menjadi kendala yang menhambat dalm peningkatan kualitas pendidik? kalau dari segi program kegiatan dengan keterbatasan anggaran, hal ini harus mengutamakan skala prioritas, kedua dari mental guru itu sendiri, misalnya psikologi guru yang umurnya sudah tua yang tidak mau diajak untuk berkembang, makanya selalu di berikan pelatihan-pelatihan secara terus menerus.
99 Diagram
Kerangka berfikir
- belum efektifnya arah kebijakan.
- kurang tepatnya strategi
kebijakan.
- rendahnya mutu program
pelaksanaan pengembangan dan
peningkatan kualitas pendidik.
- lemahnya sistem evaluasi.
- masih terdapat kendala yang
menghambat terhadap
peningkatan kualitas pendidik.
- rendahnya dalam memajukan
mutu tenaga pendidik.
- pemerintah kurang perhatian
untuk menyejahterakan guru.
- lemahnya kegiatan
pengembangan kompetensi bagi
guru.
Kebijkan Dinas Pendidikan DKI (-) GAP
Anggaran dana yang kurang
memadai, bahwa APBD
pemerintah provinsi DKI
jakarta untuk pendidikan
melebihi dari 20 persen,
malah hampir 23 persen
yang mencapai 5,4 Triliun,
dari angka 23 persen sudah
termasuk gaji dan tunjangan
guru, ternyata hampir
membutuhkan 3,2 Triliun.
STRATEGI
1. Perencanaan pada peningkatan layanan,
pengangkatan, penempatan dan
penyebaran pendidik.
2. Menerapkan program pembinaan
pendidik.
a. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
mulai menitikberatkan kepada
kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi
pendidik. b. Mengaktifkan/memfungsikan
forum persatuan guru sebulan sekali
misalnya MGMP (musyawarah guru
mata pelajaran) dan MKKS
(musyawarah kerja kepala sekolah).
c.Pengiriman dalam mengikuti pelatihan.
3. Program peningkatan kesejahteraan dan
kualifikasi pendidik.
4. Melakukan kontrol kinerja kepala
sekolah.
- peningkatan kualifikasi (S1 dan S2)
dan kompetensi guru (standar Asia).
- meningkatnya kualifikasi dan
sertifikasi guru.
- mengembangkan dan meningkatkan
kualitas pendidik dalam
mengembangkan proses
pembelajaran yang nyaman dan
menyenangkan.
- evaluasi yang dilakukan dengan
system monitoring dan evaluasi
bulanan, smesteran dan tahunan.
- peningkatan mutu guru dengan
memberdayakan KKG/MGMP dan
KKKS/MKS sebagai pusat kegiatan
peningkatan kompetensi professional
pendidik dan kepala sekolah.
- perhatian pemerintah untuk
peningkatan kesejahteraan guru.
Kebijkan Dinas Pendidikan DKI (+)
INPUT PROSES OUT PUT
100
INFORMASI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
101
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta Selatan PENDAHULUAN.
Jakarta adalah kota yang bisa menjanjikan untuk kehidupan yang
nyaman dan sejahtera, apabila kita semua, dalam hal ini pemerintah dan
masyarakat, dapat menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan dan dapat
memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.
Kita telah ketahui bersama bahwa Jakarta tidak memiliki sumber daya
alam sebagaimana di provinsi-provinsi lain, sementara itu Jakarta dihadapkan
pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan kedudukan
dan fungsi Jakarta sebagai Ibukota Negara, baik permasalahan penduduk,
masalah ekonomi, maupun terkait dengan permasalahan sosial budaya.
Dari sejumlah permasalahan yang dihadapi kota Jakarta, khususnya
yang terkait dengan sumber daya manusia diperlukan ada satu solusi untuk
102
penyelesaiannya antara lain dengan cara meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat Jakarta agar masyarakat Jakarta menjadi sumber daya
manusia yang memiliki karakter yang terpuji, memiliki rasa nasionalisme yang
tinggi dan tangguh, memiliki kemampuan, keterampilan, serta sehat rohani dan
jasmani sehingga akan tangguh menghadapi berbagai tantangan dan
permasalahan yang dihadapi Ibukota dan juga dunia global.
Untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter
tersebut harus dipersiapkan melalui suatu proses pembelajaran dan pendidikan
pada lembaga pendidikan yang memiliki kualitas, baik pada lembaga pendidikan
jalur pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal.
Semua anggota masyarakat, bersama dengan seluruh jajaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi
dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus mengelola dan memanfaatkan
potensi dan peluang yang ada, sehingga diperlukan adanya kebersamaan dalam
pelayanan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sumber daya
manusia dalam mencapai cita-cita dan menjadikan ”Jakarta yang nyaman dan
sejahtera untuk semua”.
KONDISI DAN POTENSI.
Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlepas dengan
data, yang sangat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan seperti data
keadaan penduduk yang meliputi antara lain kepadatan penduduk, prosentase
penduduk menurut tingkat pendidikan, angka buta aksara, prosentase angkatan
kerja, persentase bukan angkatan kerja, persentase penduduk miskin, dan masih
ada lagi. Adapun terkait dengan data pendidikan antara lain jumlah ketersediaan
lembaga pendidikan untuk daya tampung sekolah, jumlah tenaga pendidik dan
103
tenaga kependidikan yang tersedia, apakah telah memenuhi standar yang
ditetapkan.
Selanjutnya kita telaah mengenai ketersediaan lembaga sekolah dan
tenaga pendidik yang ada di DKI Jakarta sebagaimana data dari Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta keadaan tahun 2008, sebagai berikut :
Data lembaga di atas baru menggambarkan pendidikan formal, karena lembaga
pendidikan nonformal di DKI Jakarta cukup banyak seperti adanya pusat kegiatan
belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus yang jumlah dan jenisnya dari
tahun ketahun terus bertambah.
Apabila kita perhatikan dari dua data itu saja artinya data penduduk menurut
pendidikan yang ditamatkan dengan data jumlah lembaga sekolah kita harus
sudah memikirkan suatu upaya sebagai bahan kebijakan atau menetapkan
program-program unggulan untuk pelayanan pendidikan di DKI Jakarta,
mengingat apabila kita lihat dari ketersediaan jumlah lembaga pendidikan formal
saja terlihat daya tampung sekolah tidak ada masalah akan tetapi di lapangan
masih ada yang tidak/belum sekolah.
Sementara itu apabila kita perhatikan amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Sistem Pendidikan, pada ayat (1) pasal 5
dinyatakan bahwa ”Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib
Data Sekolah
NON S JML
1 TK 9 1,733 1,7422 SD 2,244 753 2,9973 SMP 306 631 9374 SMA 116 381 4975 SMK 62 512 574
2,737 4,010 6,747
SATUAN PENDIDIK
Jumlah Sekolah
DKI Jakarta
104
mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat”, dengan demikian
tersirat jangan ada lagi penduduk Jakarta hanya tamat pendidikan dasar, apalagi
tingkat sekolah dasar saja tidak tamat. Dengan diterbitkan Peraturan Daerah
tersebut bertujuan agar masyarakat Jakarta akan berpendidikan paling rendah
tamat SLTA atau sederajat, dengan demikian pola pikir, sikap, dan pengetahuan
serta keterampilannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya tamatan
pendidikan dasar.
Sementara itu potensi Jakarta untuk membangun bidang pendidikan sangat
mendukung, karena sebagai Ibukota, Jakarta sebagai tempat perwakilan/duta-
duta bangsa, pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi, sebagai kota budaya,
bahkan sudah mulai disebut sebagai kota pendidikan. Potensi tersebut belum lagi
adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan baik eksekutif maupun legislatif untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta
PROGRAM LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN :
Dalam menyikapi kondisi sebagaimana gambaran tersebut telah dilakukan
berbagai program sebagai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
pembangunan bidang pendidikan seperti antara lain :
1. Program Wajar Dikdas 9 Tahun.
Program dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan
program pemerintah, yang pendukungnya antara lain dengan diluncurkannya
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi untuk mendukung
keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang
bermutu di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah
menganggarkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlah unit
105
Costnya lebih besar dari unit Cost BOS dari pemerintah pusat. (Unit Cost Bos
Rp. 400.000/siswa pertahun, untuk siswa SD Rp. 575.000/siswa pertahun,
sementara unit Cost BOP sebesar 720.000/siswa pertahun untuk siswa SD
dan Rp. 1.320.000/siswa pertahun untuk siswa SMP).
Dana BOP dari APBD diperuntukan hanya untuk sekolah negeri. Jumlah
anggaran BOS SD dan SMP Tahun 2009 berjumlah Rp. 596.202.858.000,-
(Lima puluh enam milyar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh delapan
ribu rupiah). Dengan jumlah tersebut kiranya dapat dikatakan bahwa perhatian
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mensukseskan Program Wajib Belajar
9 Tahun sangat signifikan.
2. Program Peningkatan Pendidikan Menengah
Indikator keberhasilan dalam aspek pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan diukur dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar
(APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di DKI Jakarta telah mencapai
85,13% walaupun melampaui target nasional yang baru mencapai sebesar
62%, tetapi pelaksanaan pendidikan tingkat menengah atas dan kejuruan
diorientasikan tidak hanya pada aspek pemerataan, tetapi juga harus menuju
pada peningkatan kualitas, sehingga peran kemitraan dengan masyarakat
masih tetap diperlukan, karena untuk biaya operasional pendidikan jenjang
pendidikan menengah belum dapat dicover oleh pemerintah.
106
Biaya pendidikan terdiri dari :
a. Biaya Investasi adalah biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana
pendidik (untuk sekolah negeri ditanggung oleh pemerintah, sedangkan
swasta ditanggung oleh masyarakat/orang tua)
b. Biaya Operasional dan Perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk
kelancaran proses belajar mengajar. Biaya operasional ini diperuntukkan
antara lain untuk listik, telepon, pemakain air, ATK, bahan peraga, kegiatan
manajemen kurikulum, penunjang KBM, kegiatan kesiswaan, peningkatan
kualitas guru, pemeliharaan dan lain-lain (untuk sekolah negeri mendapat
bantuan dari Pemda dan orang tua, sedangkan swasta ditanggung
masyarakat/orang tua).
Dalam hal program menggratiskan biaya sekolah diutamakan bagi
warga masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu sehingga siswa dari
kalangan masyarakat miskin harus dapat bersekolah. Adapun program
yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti : Bantuan Rawan
Putus Sekolah melalui Kartu Gratis Sekolah, Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri, Beasiswa Prestasi, Bantuan
Khusus Murid (BKM), kemitraan dengan Komite Sekolah dan Dewan
Pendidikan dan bantuan bagi lulusan SMA/SMK berprestasi, tetapi tidak
mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi
3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kualifikasi Pendidikan.
Untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan perhatian
untuk peningkatan kesejahteraan, seperti yang telah dilakukan dalam hal
107
meningkatkan kesejahteraan para guru melalui peningkatan pemberian uang
kesra menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TPP Rp. 1.500.000,
sehingga yang diterima setiap guru sebesar Rp. 2.500.000, memperbaiki
gedung sekolah secara bertahap dengan mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah secara bertahap
sesuai standar, memberikan penyetaraan kualifikasi guru yang belum S1,
meningkat kualitas guru melalui program sertifikasi, menyelenggarakan SMA
Unggulan Negeri Mohammada Husni Thamrin, pemanfaatan ICT dalam
pembelajaran dan sistem administrasi sekolah, peningkatan mutu layanan
pendidikan melalui program SSN, RSBI/SBI, akselerasi, inklusi, ISO, dan
program keahlian unggulan internasional.
4. Program Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Berstandar
Internasional (RSBI/SBI)
Dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan serta melaksanakan kebijakan
pemerintah pusat, Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sekolah
berstandar nasional dan internasional sebagaimana diamanatkan oleh UU
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang pada pasal 11 dan 16
mengkategorikan pendidikan dasar dan menegah di Indonesia menjadi tiga
yaitu Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah Formal Mandiri (SSN) dan
Sekolah Formal Standar (Potensial). Sebagai barometer pendidikan adalah
sebuah keniscayaan bagi DKI Jakarta untuk menyiapkan peserta didiknya
berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) dan standar Internasional
sehingga lulusannya memiliki daya saing global. Terus
mengembangkan/menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah
108
memenuhi standar internasional (SBI) yang sekarang berjumlah 19 terdiri atas
9 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta. Sekolah Formal Mandiri atau
Sekolah Standar Nasional (SSN) tingkat SD berjumlah 43 sekolah sementara
untuk tingkat SMP sebanyak 54 sekolah dan sudah ada 80 SMP lagi yang
dipersiapkan untuk menjadi sekolah formal mandiri (SSN).
Untuk tingkat pendidikan menengah rintisan sekolah bertaraf
internasional (RSBI) berjumlah 20 sekolah terdiri atas 9 SMA Negeri dan 11
SMA Swasta, sedangkan sekolah formal mandiri (SSN) telah berjumlah 11
sekolah dan yang sedang dipersiapkan 137 SMA Negeri dan Swasta menuju
sekolah formal mandiri (SSN).
5. Program Pengembangan Mutu Layanan Berbasis ISO
Sebagai prioritas utama dalam meningkatkan mutu layanan di sekolah
telah dikembangkan mutu layanan khususnya dalam bidang manajemen
sekolah dengan bertaraf internasional berbasis ISO. Langkah penguatan-
penguatan terhadap manajemen layanan pendidikan yang efektif efisien dan
memenuhi standar kualitas Internasional harus terus dilakukan.
Sekolah –sekolah yang telah mendapat Sertifakat ISO antara lain :
1. SD Negeri Menteng 01 17. SMA Negeri 71
2. SD Negeri Kebon Jeruk 11 18. SMA Negeri 82
3. SDLB Negeri 1 19. SMA Negeri 99
4. SMP AL AZHAR I 20. SMA Negeri 12
5. SMP Kafila Islamic Internasional School 21. SMA Negeri 13
6. SMP Negeri 19 22. SMA Negeri 39
7. SMP Negeri 111 23. SMA Negeri 68
8. SMP Negeri 49 24. SMA Negeri 70
109
9. SMP Negeri 1 25. SMA Negeri 112
10. SMP Negeri 30 26. SMA Negeri 6
11. SMP Lab School Kebayoran 27. SMK Jayawisata II
12. SMP PB Sudirman 28. SMK Bunda Kandung
13. SMA Negeri 8 29. SMK Negeri 14
14. SMA Negeri 26 30. SMK Negeri 20
15. SMA Negeri 28 31. SMK Negeri 26
16. SMA Negeri 42 32. SMK Negeri 28
33. SMK Negeri 4 39. SMK Negeri 30
34. SMK Negeri 6 40. SMK Negeri 32
35. SMK Negeri 8 41. SMK Negeri 33
36. SMK Negeri 7 42. SMK Negeri 57
37. SMK Negeri 58 43. SMK Sahid
38. SMK Paramita 44. SMA Al Azhar
6. Program Pengembangan ICT
Sebagai upaya dalam mengantisipasi globalisasi secara bertahap telah
dicanangkan E-Secondary Education Community untuk menyongsong
kemajuan teknologi di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.
Pemanfaatan teknologi informasi (Communication Technology) paling tidak
akan banyak manfaat dalam penggunaanya dalam dunia pendidikan
khususnya kegiatan belajar mengajar termasuk dalam hal kegiatan
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang SLTP dan SLTA
Negeri dan kegiatan administrasi sekolah.
Pemanfaatan ICT dalam pendidikan anatara lain : pelaksanaan PSB dengan
Sistem Real Time Online, Sistem Administrasi Sekolah (SAS) Online, laporan
sekolah online, e-APBS Online dan web Dinas Pendidikan Provinsi DKI
110
Jakarta (www.disdikdki.net) yang didalamnya memuat konten-konten yang
berkaitan dengan kegiatan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang selalu up
to date, baik data maunpun informasinya. Untuk kelancaran pemanfaatan ICT
ini Dinas Pendidikan telah melengkapi sarana dan prasarana hardware berupa
Cyber Room yang sangat representatif.
7. Program Penguasaan Bahasa Inggris
Untuk memacu peningkatan kemampuan siswa dalam Bahasa Inggris
perlu dilakukan berbagai upaya antara lain pembiasaan English Day, pidato
dalam bahasa Inggris setiap hari Senin, pengumuman di sekolah dengan
bahasa Inggris, debat bahasa Inggris, dan lain-lain. Sedangkan untuk
meningkatkan kemampuan guru bahasa Inggris Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) juga perlu terus dilakukan berbagai kreatifitas dan inovasi.
Selain Bahasa Inggris, dibeberapa sekolah juga dikembangkan bahasa asing
lainnya seperti Bahasa Jerman (SMAN 31, SMA Santa Ursula), Bahasa
Jepang (SMPN 19), Bahasa Mandarin dan Bahasa Perancis, Bahasa Arab
dan lain-lain.
8. Program Bidang Ketenagaan
Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru perlu terus meningkatkan
program kualifikasi guru, dengan memberikan beasiswa kepada guru agar
guru memperoleh strata pendidikan yang lebih tinggi S1 dan S2.
Upaya lain untuk meningkatkan pengetahuan guru perlu melaksanakan
pelatihan dan mengikut sertakan guru-guru pada berbagai seminar baik
nasional, regional maupun internasional.
Data Guru
NON S JML
1 TK 57 8,938 8,9952 SD 28,802 11,374 40,176
SATUAN PENDIDIK
Jumlah Guru
111
Sampai dengan tahun 2008 jumlah guru yang telah tersertifikasi
sebanyak 8.485 orang dan yang masih mengikuti Program Penyetaraan S1
sat ini mencapai 1.926 orang serta S2 sebanyak 28 orang.
9. Program Bidang Kesiswaan
Kegiatan untuk peningkatan kualitas agar siswa disamping memiliki
kecerdasan intelektual juga diharapkan memiliki tiga kecerdasan yang lain
agar menjadi manusia yang paripurna seperti antara lain :
(a). Cerdas Spiritual : Aktualisasi diri melalui olah Hati/Kalbu untuk
menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia
termasuk budi pekerti dan kepribadian unggul.
(b). Cerdas Emosional dan Sosial : Aktualisasi Emosional melalui olah
rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan
dan keindahan seni dan budaya serta kompetensi untuk
mengekspresikannya.
(c). Cerdas Kinestik : Aktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan
insan yang sehat, bugar, berdaya, dan terampil.
Hasil yang telah dicapai, antara lain :
a. Peningkatan jumlah SD Percontohan, SMP/SMA/SMK SSN, Koalisi
maupun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
112
b. Meraih juara International Junior Science Olympiade (IJSO) dengan
predikat The Winner Absolute atas nama Diptarama siswa SMPN
252 dan Stefanny Senna siswi SMP IPK Penabur pada kejuaraan
IJSO di Yogyakarta tahun 2005.
c. Meraih penghargaan WIDYA KRAMA dari Presiden atas prestasinya
sebagai Gubernur Provinsi yang telah berhasil menaikkan APK
(Angka Partisipasi Kasar) sampai melewati taraf kriteria tuntas
paripurna Program wajar 9 Tahun.
d. Memperoleh Nilai Tertinggi pada ujian nasional SMP/MTs hingga
mencapai 99,99% pada tahun pelajaran 2007/2008.
10. BEBERAPA PRESTASI SISWA/GURU PADA LOMBA TINGKAT NASIONAL
A. OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
1. TINGKAT SD
- Pada Tahun 2008 Kontingen DKI Jakarta mendapatkan 2 medali
emas(IPA, Matematika) dan 4 medali perak(IPA, Matematika)
- Pada Tahun 2009 meraih medali emas dan Best overall, 4 medali
perak dan 1 medali perunggu.
2. TINGKAT PLB
- Pada Tahun 2009 meraih medali emas dan Best Theory & Overall,
1 medali perak.
3. TINGKAT SMP
- Pada Tahun 2008 Kontingen DKI Jakarta mendapatkan 9 medali
emas (Biologi, Matematika, Fisika dan Astronomi), 6 medali
113
perak(Biologi, Matematika, Astronomi) , 9 medali perunggu(Biologi,
Matematika, Fisika dan Astronomi
- Pada Tahun 2009 meraih 7 medali emas dan Best Theory, 10
medali perak, 3 medali perunggu.
4. TINGKAT SMA
- Pada Tahun 2003 dilaksanakan di Balikpapan dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih Juara Umum.
- Pada Tahun 2004 dilaksanakan di Pekanbaru dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih 3 medali emas, 17 medali perak dan 10 medali
perunggu.
- Pada Tahun 2005 dilaksanakan di Jakarta dimana Kontingen DKI
Jakarta meraih Juara Umum.
- Pada Tahun 2006 dilaksanakan di Jawa Tengah dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih 9 medali emas, 14 medali perak dan 17 medali
perunggu.
- Pada Tahun 2007 dilaksanakan di Surabaya Jawa Timur dimana
Kontingen DKI Jakarta mengirimkan 82 peserta meraih Juara ke 2.
- Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Makasar dimana Kontingen DKI
Jakarta Meraih Juara Umum
- Pada Tahun 2009 dilaksanakan di Jakarta dimana Kontingen DKI
Jakarta meraih Juara Umum ( 14 medali emas, 22 medali perak,
20 medali perunggu)
5. TINGKAT PLB
- Pada Tahun 2009 meraih 1 Medali Emas Bidang Matematika dan 1
Medali Emas bidang IPA.
114
B. FESTIVAL DAN LOMBA SENI NASIONAL (FLS2N)
1. TINGKAT SD
- Pada Tahun 2008 Kontingen DKI Jakarta mendapatkan 1 medali
perak (melukis) dan 1 medali perunggu (vocal solo)
- Pada Tahun 2009 pada bidang Lomba Menyanyi Solo/ Tunggal
meraih Medali Emas ( Inara Destri Aditya, SD Kartika VIII-1
Pasar Rebo Jaktim)
2. TINGKAT SMP
- Pada Tahun 2008 Kontingen DKI Jakarta mendapatkan 5 medali
emas (Tenis meja tunggal, Seni karate 40kg, Senam nomor
palang tunggal, Senam nomor all around, Basket beregu), 4
medali perak(Bulu tangkis tunggal, Pencak silat, Catur tunggal,
Tenis beregu) dan 3 medali perunggu(Tenis meja tunggal, Bulu
tangkis tunggal, Seni karate 40 kg).
- Pada Tahun 2009 pada bidang Lomba Story Telling meraih
Medali Emas (Keanu Nurherbainto, SMP Labschool Jakarta
Selatan), Lomba Cipta Lagu meraih Juara I (Raudah Intan
Suryaningtias, SMPN 37 Jakarta Selatan) dan bidang Lomba
Cerita Cerpen meraih Medali Perunggu (Rusydah Syarlina,
SMPN 103 Jakarta Timur)
3. TINGKAT SMA
- Pada Tahun 2009 pada bidang Lomba Band meraih Medali Emas
(SMAN 48 Jakarta Timur), bidang Lomba Drama Pragmen
meraih Medali Emas ( SMAN 78 Jakarta Barat), bidang Solo
115
Voka, Seni Kriya, dan Seni Poster meraih Medali Perak, dan
Cipta Puisi meraih Medali Perunggu.
4. TINGKAT SMK
- Pada Tahun 2009 pada bidang Lomba Desain Konumikasi V
meraih Medali Emas, dan Bidang Lomba Film Fiksi meraih
medali Perunggu.
5. TINGKAT PLB
- Pada Tahun 2009 pada bidang Lomba Design Grafis dan
Komputer meraih Medali Perak.
C. OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (02SN)
1. TINGKAT SD
- Pada Tahun 2008 Kontingen DKI Jakarta meraih 6 medali
emas(Bulu tangkis putra dan putri, Pencak silat putra dan putrid,
Senam ritmik semua alat) dan 3 medali perak(Tenis meja putra dan
putri, Senam ritmik semua alat, Catur putra).
- Pada Tahun 2008 Secara Nasional Kontingen DKI meraih Juara II
2. TINGKAT SMP
- Pada Tahun 2009 Kontingen DKI Jakarta meraih 5 Medali Emas, 3
Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.
3. TINGKAT SMA
116
- Pada Tahun 2009 Kontingen DKI Jakarta meraih 5 Nedali Emas, 1
Medali perak dan 1 Medali Perunggu.
4. TINGKAT PLB
- Pada Tahun 2009 Kontingen DKI Jakarta meraih 1 Medali
Perunggu.
D. LOMBA KETRAMPILAN SISWA (LKS)
- Pada Tahun 2003 dilaksanakan di Yogyakarta dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih 3 emas, 2 perak dan 2 perunggu
- Pada Tahun 2004 dilaksanakan di Jawa Tengah dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih 6 emas, 7 perak, 5 perunggu
- Pada Tahun 2005 dilaksanakan di Bali Kontingen dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih 6 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- Pada Tahun 2006 dilaksanakan di Jakarta dimana Kontingen DKI
Jakarta meraih 5 emas, 3 perak dan 5perunggu
- Pada Tahun 2007 dilaksanakan di Jawa Barat dimana Kontingen
DKI Jakarta meraih 5 emas, 4 perak dan 5 perunggu
- Pada Tahun 2008 dilaksanakan di Makasar dimana Kontingen DKI
Jakarta meraih 10 emas, 15 perak dan 17 perunggu
- Pada Tahun 2009 dilaksanakan di Jakarta, Kontingen DKI Jakarta
meraih Juara II.
E. PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI
117
- Pada tahun 2009, dilaksanakan di Jakarta, Guru TK Al-Azhar
Jakarta Selatan (Tuti Silawati, S.Pd), Guru SLB –C Angkasa Jakarta
Timur ( Sri Lestari, S.Pd), Kepala TK Bintang Bangsaku (Yanti Dewi
Purwanti) dan Pengawas TK/SD Jakarta Barat ( Hj. Suryani, M.Pd)
meraih juara I Tingkat Nasional. Guru SDN Cijantung 03 Pg Jaktim
(Ismiatun, S, Pd), Guru SPMN 100 Jakarta (Rohmani, S.Pd), serta
guru SMAN 28 Jakarta Selatan ( Drs. H. Tatang Sutarsa, M.Pd)
meraih juara III Tingkat Nasional.
F. LOMOJARI SMP TERBUKA
1. Pada tahun 2006 meraih juara I (SMP Terbuka 190 Jakarta Barat)
2. Pada Tahun 2008 meraih juara I (SMP Terbuka 48 Jakarta Selatan)
3. Pada Tahun 2009 meraih juara I bidang Akademik (SMP Terbuka 84
Koja), bidang Ketrampilan (SMP Terbuka 61 Palmerah).
11. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Nonformal dan Informal.
Sebagaimana halnya dalam pengembangan pendidikan formal, pemerintah
provinsi DKI Jakarta juga meningkatkan program pelayanan masyarakat yang
karena kondisi tidak dapat mengikuti program pendidikan formal. Pada bidang
pendidikan nonformal dan informal dikembangkan program-program seperti
antara lain: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksarawanan Baru
(Pemberantasan Buta Aksara), Life Skill, Kelompok Belajar Paket A, B, C.
Persentase Buta Aksara hanya 0.18 % jauh lebih rendah daripada tingkat
nasional (sebesar 5 %).
PENUTUP
118
Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
akan terus melakukan upaya perbaikan dan pembenahan bidang pendidikan
seiring dengan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pelaksanaan program-program bidang pendidikan merupakan penerapan
dari kebijakan pimpinan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam rangka
mewujudkan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ada
peran serta dari berbagai komponen masyarakat untuk mencapai cita-cita yang
telah sama-sama kita idamkan.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd NIP 131 679 687
117
118
Pendahuluan 1. VISI
”Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu tinggi dalam membangun insan yang cerdas dan kompetitif”
2. MISI
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat jakarta
b. Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi yang berkelanjutan serta berdaya saing global dalam menghadapi perubahan
c. Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan e. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan
TUJUAN
a. Meningkatkan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
b. Meningkatkan kualitas dan kemandirian pengelolaan pendidikan yang berdaya saing global;
c. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
d. Meningkatkan pembinaan perguruan tinggi sebagai bagian integral dari tata kota;
e. Mengentaskan masyarakat putus sekolah dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (kecakapan hidup) warga belajar.
SASARAN
a. Peningkatan mutu program dan relevansi pendidikan b. Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan c. Peningkatan mutu manajemen pendidikan d. Peningkatan materi pendidikan agama, kewarganegaraan dan ekstrakurikuler e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan (kecakapan hidup) serta mutu
lulusan f. Peningkatan pendidikan nonformal informal (pnfi) dan ketrampilan
masyarakat g. Pembinaan perguruan tinggi
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
KEP GUBERNUR NO. 134 TAHUN 2009
PERDA NO. 10 TAHUN 2008
119
STRATEGI Mendorong upaya pemerataan kesempatan pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan menengah kepada kelompok yang kurang mampu melalui kebijakan yang mendorong terciptanya pendidikan-pendidikan alternatif khususnya pendidikan nonformal informal (pnfi), mengurangi angka putus sekolah dengan memperhatikan keterjangkauan biaya, serta meningkatkan peran pendidikan tinggi guna mendukung upaya peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi.
BEBERAPA DATA JUMLAH LEMBAGA :
JUMLAH SISWA / WARGA BELAJAR
609
92779 93388
670559
192323
862882
227722
135465
363187
9188685731
177617
41848
157751199599
39330
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
TK SD SMP SMA SMK PKBM
N S JML
9
1733 1742
2249
753
3002
306
631
937
116
381497
62
512 574
35175 210
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
TK SD SMP SMA SMK PKBM
N S JML
120
JUMLAH GURU/TUTOR
KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN
LANDASAN
A. PUSAT B. PEMERINTAH DAERAH 1. UU 1. Perda 2. PP 2. Pergub 3. Kebijakan 3. Kebijakan
4. Program
C. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
57
8938 8995
28802
11374
40176
112429853
21095
67739144
15917
3153
12696
15849
30918
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
TK SD SMP SMA SMK PKBM
N S JML
121
KEBIJAKAN PEMBINAAN PENDIDIKAN 1. Pemerataan dan Perluasan Akses dikembangkan kebijakan sebagai berikut :
a. Membangun gedung SMP b. Merehab total gedung SD/SMP yang rawan ambruk, tidak layak/tidak
standar c. Menyelenggarakan SDN Wajar dan SMP Terbuka (program education
for all) d. Menyelenggarakan program Paket A , Program Paket B dan Paket C
program education for all) e. Memberikan bantuan alat pelajaran dan perlengkapan sekolah bagi anak yang
rawan drop out f. Membebaskan biaya sekolah siswa SD/SMP/MI/MTs Negeri g. Membebaskan biaya sekolah bagi anak dari keluarga tidak mampu
melalui bantuan biaya pendidikan bagi siswa SD/SMP Swasta h. Memberikan bantuan biaya PSB, UAN dan EHB i. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat luas (broad based education)
yang berorientasi pada keterampilan hidup (life skill) j. Mengembangkan program retrival untuk menarik kembali anak yang putus
sekolah k. Memperluas akses bagi kelompok minoritas dan kurang mampu secara
ekonomi untuk memperoleh kesempatan belajar pada satuan pendidikan menengah;
l. Meningkatkan angka partisipasi dengan mengurangi kesenjangan antara APK dan APM;
m. Meningkatkan upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menekan disparitas kinerja antar sekolah.
n. Mengembangkan dan memperluas upaya pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensifdan berkelanjutan;
o. Memperluas dan meningkatkan kesempatan pada satuan pendidikan menengah swasta untuk memperkecil ratio peserta didik : kelas, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta;
p. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SMA dan SMK baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional.
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
a. Peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan dan kesejahteraannya
b. Meningkatkan kinerja Pengawas sekolah c. Penanganan dan pemberian anak putus sekolah pendidikan dasar d. Pembinaan olah raga usia dini e. Perintisan SD Model dan sekolah koalisi f. Penyelenggaraan evaluasi prestasi g. Pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan i. Pembinaan dan pemberian penghargaan sekolah sehat, dan kinerja sekolah j. Menyelenggarakan tes kompetensi guru k. Pembinaan pendidikan life skill
122
l. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dan laboratorium m. Pembinaan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler n. Penyelenggaraan lomba MIPA dan lomba bidang studi lainnya o. Mengurangi kesenjangan antara mutu lulusan pendidikan menengah dengan
tuntutan pendidikan tinggi dan dunia kerja dan industri; p. Meningkatkan kualitas pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran
yang nyaman dan menyenangkan; q. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan industri dalam membuka akses
untuk praktek kerja industri bagi peserta didik pendidikan menengah kejuruan; r. Memberdayakan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) dalam
meningkatkan mutu dan relevansi lulusan sekolah menengah kejuruan swasta; s. Memberdayakan MGMP dan MKKS sebagai pusat kegiatan peningkatan
kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah; t. Penyelenggaraan Sains Center u. Pembentukan School Sister v. Meningkatkan kualitas pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi
manajerial dan akademik di sekolah; w. Meningkatkan kualitas rekruitmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan
pengawas sekolah;
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik a. Menerapkan Standar Pelajaran Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan b. Melaksanakan Sistem Pembinaan Profesional (SPP) melalui gugus TK/SD,
PKG, MGMP c. Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media elektronikl
cetak dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan
d. Pembinaan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan e. Pembinaan otonomi sekolah melalui program Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) f. Pengembangan sistem insentif dan reward g. Pembentukan dan pembinaan badan akreditasi sekolah h. Peningkatan pelaksanaan sistem profesional guru dan supervisi pendidikan i. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas sekolah j. Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan k. Pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan l. Perintisan kerjasama antar lembaga pendidikan m. Membentuk dan membina serta memberdayakan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan n. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan o. Melaksanakan kerjasama antar lembaga pendidikan dan lembaga sosial
masyarakat serta perusahaan industri p. Memantapkan otonomi sekolah melalui implementasi MBS sesuai dengan
kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah; q. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah; r. Meningkatkan kegiatan pembinaan kesiswaan melalui kegiatan keilmiahan,
keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik.
123
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENDIDIKAN DI
PROVINSI DKI JAKARTA ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA 1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 mengamanatkan bahwa ”Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”
2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan antara lain :
a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa
b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat
c. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran
d. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
3. Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan mengamatkan bahwa
pendidikan di provinsi DKI Jakarta diselenggarakan sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan warga masyarakat Jakarta berdasarkan azas-azas : • Nilai keagamaan • Demokratis
124
• Keteladanan • Manfaat • Tidak diskriminatif • Pembudayaan dan pemberdayaan • Seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan • Pemanfaatan optimal IPTEK • Budaya bangsa • Keterbukaan • Bertanggung jawab • Kepastian hukum
4. Provinsi DKI Jakarta secara khusus mengemban tugas pembangunan bidang
pendidikan yang cukup pelik, karena karakteristik persoalannya terkait dengan banyak aspek, terutama besarnya populasi penduduk dan sekaligus banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan.
5. Tidak dapat dipungkiri dengan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia, Pusat Pemerintahan, Kota Jasa, Pintu Gerbang Dari dan Ke Manca Negara, Lokasi Perkantoran dan Perwakilan Duta-Duta Bangsa tidak memiliki sumber kekayaan alam, oleh sebab itu sumber daya manusia yang ada harus terus dikembangkan agar bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Pengembangan sumber daya manusia tidak lain adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dan (sebagai) salah satu kunci keberhasilan pembanguann nasional dan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak) yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa Indonesia dimasa mendatang.
6. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada masa depan, sementara
ke depan tantangan pendidikan akan semakin kompleks, seiring dengan persaingan global sehingga pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi.
7. Visi Pemprov DKI Jakarta : JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN : Visi : TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU TINGGI
DALAM MEMBANGUN INSAN YANG CERDAS DAN KOMPETITIF Misi :
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat jakarta
b. Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi yang berkelanjutan serta berdaya saing global menghadapi perubahan
125
c. Meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan e. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan
8. Permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan di provinsi DKI Jakarta antara
lain : a. Provinsi DKI Jakarta menjadi Barometer b. Jakarta menjadi Tempat Tujuan untuk Mencari Nafkah
Tantangan :
a. Bagaimana agar anak usia sekolah dapat bersekolah b. Bagaimana Sekolah dapat Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas
9. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan antara lain :
a. Sarana dan prasarana b. Tenaga pendidik dan kependidikan c. Kurikulum dan pengembangan bahan ajar d. Pembiayaan e. Kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan f. Manajemen dan kebijakan-kebijakan
10. Kondisi umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
D a ta S e k o la h
N ON S J M L
1 T K 9 1 ,7 3 3 1 ,7 4 22 S D 2 ,2 4 4 7 5 3 2 ,9 9 73 S M P 3 0 6 6 3 1 9 3 74 S M A 1 1 6 3 8 1 4 9 75 S M K 6 2 5 1 2 5 7 4
2 ,7 3 7 4 ,0 1 0 6 ,7 4 7
S A T U A N P E N D I D I K A NJ u m la h S e k o la h
D K I J a k a rta
D a ta S is wa
N ON S J ML
1 T K 6 0 9 9 2 ,7 7 9 93 ,3 8 82 S D 6 7 0 ,5 5 9 1 9 2 ,3 2 3 86 2 ,8 8 23 S MP 2 2 7 ,7 2 2 1 3 5 ,4 6 5 36 3 ,1 8 74 S MA 9 1 ,8 8 6 8 5 ,7 3 1 17 7 ,6 1 75 S MK 4 1 ,8 4 8 1 5 7 ,7 5 1 19 9 ,5 9 9
1 ,0 3 2 ,6 2 4 6 6 4 ,0 4 9 1 ,69 6 ,6 7 3
S A T U A N P E N D ID IK A NJ um la h S is wa
D K I J a k a rta
126
11. Permasalahan di bidang sarana dan prasarana antara lain :
Masih Banyak Gedung sekolah yang perlu direhab total Masih banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang belum
memenuhi standar kurikulum, Sarana dan prasarana pendidikan, terutama yang berkaitan dengan proses
pembelajaran dalam kuantitas dan kualitas masih relatif kurang dibandingkan dengan kebutuhan riel.
12. Permasalahan bidang tenaga pendidik dan kependidikan antara lain : Masih banyak guru yang tidak memenuhi syarat kualifikasi akademik Masih banyak guru yang belum disertifikasi Masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah
negeri dengan guru di sekolah swasta. Masih banyak guru yang belum PNS Belum adanya tenaga tata usaha SD Belum adanya tenaga perpustakaan Belum adanya tenaga laboran di sekolah Penyebaran guru dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif antar
wilayah dan antar sekolah belum merata dan proporsional 13. Permasalahan bidang kurikulum dan pengembangan bahan ajar antara lain : Belum seluruh sekolah melaksanakan KTSP khususnya SMK Pencapaian standar minimal kurikulum, juga masih menjadi masalah, karena
ketika mengikuti ujian nasional yang soalnya disusun berdasarkan kurikulum nasional, ternyata masih banyak peserta didik tidak lulus dan kalaupun lulus nilai rata-rata keberhasilannya masih belum memuaskan
Pengembangan bahan ajar di sekolah masih belum maksimal 14. Permasalahan bidang pembiayaan pendidikan antara lain :
Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan belum memadai untuk kebutuhan yang ada
D a ta G u ru
N ON S J M L
1 T K 5 7 8 , 9 3 8 8 , 9 9 52 S D 2 8 , 8 0 2 1 1 , 3 7 4 4 0 , 1 7 63 S M P 1 1 , 2 4 2 9 , 8 5 3 2 1 , 0 9 54 S M A 6 , 7 7 3 9 , 1 4 4 1 5 , 9 1 75 S M K 3 , 1 5 3 1 2 , 6 9 6 1 5 , 8 4 9
5 0 , 0 2 7 5 2 , 0 0 5 1 0 2 , 0 3 2D K I J a k a rta
S A T U A N P E N D ID IK A N
J u m la h G u ru
127
Belum maksimalnya peran masyarakat Belum maksimalnya peran DUDI
15. Permasalahan bidang manajemen dan kebijakan :
a.Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) belum terlaksana dengan baik dan ini mencerminkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
b.Peran Komite Sekolah belum maksimal sehingga belum mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu
16. ARAH KEBIJAKAN (RPJMD) Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain
diarahkan untuk: a.Menyatukan penanggung jawab fungsi regulator pada pendidikan dasar, menengah b.Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. c.Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional
SMK dan agar lulusan SMK mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. f.Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah. g.Mengupayakan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah di
lingkungan Bodetabekjur maupun Depdiknas untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antara provinsi DKI Jakarta dengan Daerah Bodetabekjur.
h.Memfasilitasi penataan dan pengembangan kawasan khusus pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota.
i. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah.
j. Memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan dan perpustakaan.
17. Strategi : mendorong upaya pemerataan kesempatan pendidikan anak usia dini ,
pendidikan dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan menengah kepada kelompok yang kurang mampu melalui kebijakan yang mendorong terciptanya pendidikan-pendidikan alternatif khususnya pendidikan nonformal informal (pnfi), mengurangi angka Putus sekolah dengan memperhatikan keterjangkauan biaya, serta meningkatkan peran pendidikan tinggi guna mendukung upaya peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi
18. Terobosan-terobosan kebijakan yang telah di-tempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di atas antara lain : 1.Program pendidikan wajar 9 tahun khususnya untuk sekolah negeri dengan
pemberian BOP 2.Peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan (kesra) 3.Penanganan terhadap siswa miskin khususnya pada jenjang pendidikan menengah
melalui program Kartu Gratis Sekolah, BOP, Beasiswa, Kemitraan dengan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
4. Kebijakan dalam penyusunan RAPBS : a. Disusun berdasar kebutuhan b. Musyawarah dan mufakat
128
c. Menerapkan cross subsidi d. Mencari solusi e. Tidak diperkenankan mengeluarkan siswa dengan alasan tidak mampu membayar iuran 5. Program peningkatan kualifikasi (S1 dan S2) dan kompetensi guru (sertifikasi) 6. Program peningkatan pembinaan ekstrakurikuler dan kesiswaan (pengembangan
bakat, minat dan kreatifitas siswa) 7. Program Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar 8. Program pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di sekolah 9. Program pengembangan mutu layanan berbasis ISO 10. Program pengembangan ICT dalam pembelajaran dan sistem administrasi 11. Program pengembangan Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan Rintisan
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)
129
1. D A T A T K
N S J ML N S J M L N S J MLJ a k a rta P u s a t 4 2 1 1 2 1 5 2 0 5 9 ,0 9 3 9 ,29 8 2 4 9 5 5 97 9 J a k a rta U ta ra 1 2 2 5 2 2 6 6 6 1 2 ,5 5 4 1 2 ,62 0 5 1 ,2 8 6 1 ,29 1 J a k a rta B a ra t - 3 6 5 3 6 5 - 2 0 ,8 3 9 2 0 ,83 9 - 2 ,0 2 4 2 ,02 4 J a k a rta S e la ta n 3 3 8 6 3 8 9 2 5 8 2 1 ,6 5 5 2 1 ,91 3 2 1 2 ,0 2 6 2 ,04 7 J a k a rta T im u r 1 5 3 2 5 3 3 8 0 2 8 ,0 2 1 2 8 ,10 1 7 2 ,5 7 9 2 ,58 6 K a b . K e p . S e rib u - 1 4 1 4 - 6 1 7 61 7 - 6 8 6 8
9 2 ,7 7 9 9 3 ,38 8 5 7 8 ,9 3 8 8 ,99 5 D K I J a k a rta 9 1 ,7 3 3 1 ,7 4 2 6 0 9
D A T A P E N D ID IK A N T A H U N 2 0 0 7 /2 0 0 8
K O T A MA D Y AJ u m la h S e k o la h J u m la h S is w a J u m la h G u ru
2 . D A T A S D
N S J M L N S JM L N S J M LJ ak a rta P u sa t 2 85 1 1 8 4 0 3 6 8 , 2 0 0 2 2 , 3 4 3 9 0 ,5 4 3 3 ,3 5 5 1 ,5 3 3 4 ,8 88 J ak a rta U ta r a 2 69 1 5 3 4 2 2 9 0 , 8 4 4 4 2 , 5 3 0 1 3 3 ,3 7 4 3 ,6 0 5 2 ,2 4 5 5 ,8 50 J ak a rta B a ra t 4 62 1 9 4 6 5 6 1 4 2 , 0 2 5 4 7 , 1 9 6 1 8 9 ,2 2 1 5 ,7 9 6 2 ,8 5 8 8 ,6 54 J ak a rta S e la ta n 5 34 1 2 1 6 5 5 1 5 0 , 3 5 4 3 4 , 7 5 9 1 8 5 ,1 1 3 6 ,6 8 4 1 ,9 8 5 8 ,6 69 J ak a rta T im u r 6 80 1 6 7 8 4 7 2 1 6 , 2 8 5 4 5 , 4 9 5 2 6 1 ,7 8 0 9 ,1 5 4 2 ,7 5 3 1 1 ,90 7 K a b . K ep. Se rib u 14 - 1 4 2 , 8 5 1 - 2 ,8 5 1 2 0 8 - 2 08
8 6 2 ,8 8 2 2 8 ,8 0 2 6 7 0 , 5 5 9 1 9 2 , 3 2 3 1 1 ,3 7 4 4 0 ,17 6 D K I J a ka r ta 2 , 2 44 7 5 3 2 ,9 9 7
K O T A M A D Y AJu m la h Se ko la h Ju m la h Sis w a J um l ah G ur u
130
3 . D A T A S M P
N S JM L N S J M L N S J M LJ a k a rt a P u s a t 3 7 8 7 1 2 4 2 5 , 2 4 7 1 5 , 6 0 8 4 0 ,8 5 5 1 , 2 4 9 1 ,3 1 4 2 ,5 6 3 J a k a rt a U t a r a 3 9 1 1 8 1 5 7 3 0 , 2 3 8 2 3 , 1 8 3 5 3 ,4 2 1 1 , 4 5 6 1 ,8 3 6 3 ,2 9 2 J a k a rt a B a ra t 5 2 1 6 8 2 2 0 4 0 , 6 3 5 3 3 , 0 8 9 7 3 ,7 2 4 1 , 9 1 3 2 ,6 8 3 4 ,5 9 6 J a k a rt a S e la t a n 7 0 1 1 4 1 8 4 5 1 , 9 6 7 3 0 , 8 9 0 8 2 ,8 5 7 2 , 4 8 1 1 ,7 2 1 4 ,2 0 2 J a k a rt a T im u r 1 0 3 1 4 4 2 4 7 7 8 , 4 9 6 3 2 , 6 9 5 1 1 1 ,1 9 1 4 , 0 6 4 2 ,2 9 9 6 ,3 6 3 K a b . K e p . S e r ib u 5 - 5 1 , 1 3 9 - 1 ,1 3 9 7 9 7 9
K O T A M A D Y A Ju m la h S e k o la h J u m l a h S is w a J u m l a h G u r u
3 6 3 ,1 8 7 1 1 , 2 4 2 D K I Ja k a r t a 3 0 6 6 3 1 9 3 7 2 2 7 , 7 2 2 1 3 5 , 4 6 5 9 ,8 5 3 2 1 ,0 9 5
4 . D A T A S M A
N S J M L N S J M L N S J M LJ a k a r ta P u s a t 1 3 6 0 7 3 8 , 9 6 9 1 1 , 6 0 3 2 0 , 5 7 2 7 4 2 1 , 3 0 4 2 , 0 4 6 J a k a r ta U ta r a 1 7 6 2 7 9 1 2 , 2 5 6 1 2 , 2 9 9 2 4 , 5 5 5 9 0 6 1 , 4 5 0 2 , 3 5 6 J a k a r ta B a r a t 1 7 9 7 1 1 4 1 2 , 0 5 8 2 0 , 4 5 2 3 2 , 5 1 0 9 4 1 2 , 2 2 9 3 , 1 7 0 J a k a r ta S e la ta n 2 9 6 7 9 6 2 4 , 3 7 0 1 8 , 4 1 7 4 2 , 7 8 7 1 , 7 9 6 1 , 8 7 4 3 , 6 7 0 J a k a r ta T im u r 3 9 9 5 1 3 4 3 3 , 7 3 9 2 2 , 9 6 0 5 6 , 6 9 9 2 , 3 5 7 2 , 2 8 7 4 , 6 4 4 K a b . K e p . S e r ib u 1 - 1 4 9 4 - 4 9 4 3 1 - 3 1
K O T A M A D Y AJ u m la h S e k o la h J u m la h S is w a J u m la h G u r u
9 1 , 8 8 6 8 5 , 7 3 1 1 7 7 , 6 1 7 6 , 7 7 3 9 , 1 4 4 D K I J a k a r ta 1 1 6 3 8 1 4 9 7 1 5 , 9 1 7
5 . D A T A S M K
K O T A M A D Y AN S JM L N S JM L N S JM L
J a k a rt a P u s a t 1 4 6 3 7 7 8 , 6 1 1 1 5 , 6 2 1 2 4 ,2 3 2 6 6 3 1 , 3 9 2 2 , 0 5 5 J a k a rt a U t a r a 8 6 5 7 3 5 , 8 5 5 1 5 , 5 6 5 2 1 ,4 2 0 4 4 8 1 , 5 0 2 1 , 9 5 0 J a k a rt a B a ra t 9 1 0 3 1 1 2 6 , 1 7 5 3 3 , 2 1 5 3 9 ,3 9 0 4 5 7 2 , 5 3 1 2 , 9 8 8 J a k a rt a S e l a ta n 1 7 1 1 4 1 3 1 1 0 , 6 2 8 3 6 , 6 5 0 4 7 ,2 7 8 7 9 3 2 , 9 7 7 3 , 7 7 0 J a k a rt a T im u r 1 3 1 6 7 1 8 0 1 0 , 3 4 8 5 6 , 7 0 0 6 7 ,0 4 8 7 7 3 4 , 2 9 4 5 , 0 6 7 K a b . K e p . S e r ib u 1 - 1 2 3 1 - 2 3 1 1 9 - 1 9 D K I Ja k a r t a
Ju m la h S e k o la h Ju m la h S is w a Ju m la h G u r u
1 5 , 8 4 9 6 2 5 1 2 1 2 , 6 9 6 4 1 , 8 4 8 1 5 7 , 7 5 1 1 9 9 ,5 9 9 5 7 4 3 ,1 5 3
131
N S JML N S JML N S JMLTK 9 1,733 1,742 609 92,779 93,388 57 8,938 8,995 SD 2,244 753 2,997 670,559 192,323 862,882 28,802 11,374 40,176 SMP 306 631 937 227,722 135,465 363,187 11,242 9,853 21,095 SMA 116 381 497 91,886 85,731 177,617 6,773 9,144 15,917 SMK 62 512 574 41,848 157,751 199,599 3,153 12,696 15,849
DATA SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA
SATUAN PENDIDIKAN
Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru
102,032 1,032,624 664,049 1,696,673 50,027 DKI Jakarta 2,737 4,010 6,747 52,005