BALAI BESAR POM DI SEMARANG JL. MADUKORO BLOK AA BB NO 8 SEMARANG
TELP 024 7612324 email : [email protected]
2
3. Jejaring Keamanan Pangan Daerah
2. Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan JKPN
AGENDA
5. Penutup
1. Pendahuluan
4. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan BBPOM
Pendahuluan 1
4
“setiap orang mempunyai hak terhadap stadard kehidupan yang layak untuk kesehatan, kesehatannya dan keluarga, termasuk, pangan, rumah, kesehatan ...” (article 25)
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015
Kebijakan pangan dan gizi disusun dalam 5 pilar, yaitu: 1. gizi masyarakat; 2. akses pangan; 3. mutu dan keamanan pangan; 4. perilaku hidup bersih dan sehat; 5. kelembagaan pangan dan gizi
KEAMANAN PANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Peraturan Presiden No 5/2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014
Program aksi di bidang pangan menjadi prioritas yang sasarannya termasuk meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, terbangunnya kesadaran masyarakat akan risiko dan bahaya pada pangan asal hewan, meningkatnya pemantapan keamanan pangan
UU No 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025
Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya
BAB VII. KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu. Umum Pasal 68 ayat 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pasal 68 ayat 2. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
harus dilaksanakan • secara terpadu dan • sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai pangan.
6
• dilakukan dengan berbasis analisis risiko.
• meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.
UU No. 18 / 2012 tentang Pangan
Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan Jejaring Keamanan Pangan Nasional
(JKPN) 2
1. Legislasi Pangan 2. Manajemen Pengawasan Pangan
(Sistem Satu Lembaga, Sistem Multi Lembaga, Sistem Terpadu)
3. Kegiatan Inspeksi 4. Pelayanan Laboratorium 5. Informasi, Edukasi, Komunikasi
dan Pelatihan
• UU. Kesehatan No 36/2009 • UU Pangan No.1 8/ 2012 • UU No. 8/1999 P Konsumen • Peraturan Pemerintah: - No. 69/1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Pangan - No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu & Gizi Pangan
Sistem Keamanan Pangan Terpadu di Indonesia
Inspeksi Sarana Pengolahan Pangan, Distributor, Peritel, Ekspor/Impor
Laboratorium PPOMN Pusat didukung oleh Laboratorium Balai POM
Pelatihan District Food Inspectors, Penyuluh Keamanan Pangan, Program Bintang, Kampanye
Keamanan Pangan
Dicanangkan tanggal 13 Mei 2004 oleh Menko Kesra, SKPT ditujukan
untuk memadukan langkah strategik semua instansi terkait dan stakeholders lainnya untuk
meningkatkan keamanan pangan di Indonesia
SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU (SKPT)
Integrated Food Safety System - IFSS
Merupakan sistem komunikasi yang dirancang untuk para profesional keamanan pangan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang keamanan pangan
SKPT menjamin keamanan pangan semua kegiatan dari lokasi pertanian sampai siap dihidangkan, atau dari lokasi peternakan/ perikanan sampai ke meja makan (from farm to the table)
JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL Sistem Keamanan Pangan Terpadu berbasis Analisis Risiko
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO 23 TAHUN 2011
TENTANG TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
Dalam Rangka Revitalisasi SKPT
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JKPN: 1. TIM PENGARAH 2. TIM PELAKSANA 3. KELOMPOK KERJA - Kelompok Kerja Jejaring Intelijen Pangan ( JIP ) - Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan ( JPP ) - Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan ( JPKP) 4. SEKRETARIAT
PAYUNG HUKUM PELAKSANAAN SKPT
Jejaring ini menghimpun
informasi kegiatan
pengkajian risiko
keamanan pangan dari
lembaga terkait (data
surveilan, inspeksi, riset
keamanan pangan, dsb.)
meliputi pengembangan
bahan promosi, kegiatan
pendidikan, pelatihan,
penyuluhan untuk industri
pangan, pengawas
keamanan pangan, dan
konsumen
Jejaring kerjasama antar lembaga terkait dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, ekspor-impor, dsb.)
JIP JPKN JPP
JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
KELOMPOK KERJA JEJARING PENGAWASAN PANGAN
TUGAS KELOMPOK JPP
Program dan Kegiatan JPP
Dilaksanakan secara terprogram, terstruktur, kontinyu,
dan penuh komitmen
11. 2. 3. 4.
Pertemuan dan
koordinasi lintas
sektor
Pembuatan
regulasi/kesepak
atan bersama
keamanan
pangan
Inspeksi pangan
terpadu,
sampling, uji lab
Tindak Lanjut
17
ROADMAP PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
s/d 2010 :
Membangun Sistem Keamanan Pangan di Indonesia
2011-2014 :
Optimalisasi Pengawasan KP: Fokus Komunikasi Risiko sejalan dengan manajemen risiko
2015-2019 : Kemandirian Keamanan Pangan
Food for Health
Produsen
Memiliki tanggung jawab bersama (shared
responsibilities) dalam keamanan pangan
Pemerintah
Konsumen
1. Kelembagaan dan regulasi 2. Pengembangan sumber daya 3. Penguatan jejaring 4. Pengawasan berbasis risiko 5. Komunikasi risiko
JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH ( JKPD ) 3
18
Hal-hal yang Perlu Didiskusikan di Daerah
Bagaimana prioritas sampling akan ditentukan?
• Apakah secara terpadu ditentukan bersama oleh berbagai instansi lintas sektor?
• Atau ditentukan hanya oleh instansi terkait tertentu saja?
Laboratorium
•Laboratorium mana yang akan menguji sampel-sampel pangan di atas?
•Siapa yang menentukan laboratorium mana yang akan menguji sampel-sampel di atas?
•Bagaimana data hasil pengujian laboratorium akan dikelola?
•Instansi mana yang akan mengolah data laboratorium hasil temuan?
•Bagaimana lalu lintas data hasil pengujian akan dilakukan sehingga tercatat dan dapat diakses kembali jika diperlukan?
Bagaimana Tataniaga Bahan Berbahaya akan diawasi?
Bagaimana hasil temuan pengawasan akan dikelola?
• Dibahas bersama secara terpadu oleh berbagai instansi lintas sektor?
• Atau dikelola sendiri oleh instansi terkait tertentu saja?
Siapa yang menentukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan? Tindak lanjut dapat berupa Pembinaan, Peringatan atau Peringatan Keras, Penarikan Produk, Penutupan Sarana Pengolahan atau Sarana Distribusi, Pro Justitia dan tindak lanjut lainnya yang sesuai
• Ditentukan secara terpadu melalui rapat koordinasi lintas sektor terkait?
• Atau ditindaklanjuti oleh instansi terkait tertentu saja?
• Dasar hukum apa yang akan digunakan dalam rangka tindak lanjut ini?
• Apakah dasar hukum yang ada sudah cukup atau perlu dibuat dasar hukum lainnya seperti Perda Pengawasan Pangan Terpadu?
• Jika Perda Pengawasan Pangan Terpadu akan disusun, instansi mana yang menjadi leading sectornya?
Bagaimana biaya untuk keseluruhan kegiatan di atas akan dianggarakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Balai Besar POM ?
Perlukah dilakukan uji coba untuk kegiatan di atas di suatu daerah tertentu (desa misalnya), sehingga pelaksanaan Pengawasan Pangan Terpadu dapat lebih efektif, efisien dan berkelanjutan? Jika perlu bagaimana uji coba akan dilakukan?
Perlukah dilakukan koordinasi terpadu yang lebih luas antar kabupaten/kota, misalnya Pengawasan Pangan Terpadu di daerah satu atau daerah lainnya? Jika perlu bagaimana koordinasi akan dilakukan?
KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN BBPOM 4
22
KEGIATAN 2014
Inspeksi sarana produksi pangan 167 sarana, TMK : 107 srn
Inspeksi sarana distribusi pangan 493 sarana, TMK : 325 srn
Inspeksi penjualan parsel dl rk hari raya 273 sarana TMK: 209 srn
Pengawasan iklan dan label pangan 393 iklan TMK : 37 iklan
Pengujian sampel pangan 1400 sampel TMS : 350
Audit CPMB dan Halal pangan 233 sarana produksi
Rekomendasi impor dan ekspor pangan ( National Single Window )
1.175 surat keterangan ekspor, 1.876 surat ket impor bahan baku dan produk pangan
KEGIATAN 2014
Food Security RI I dan RI II 29 kali (1696 sampel)
Operasional Mobil Laboratorium Keliling, PJAS
1142 sampel
Sistem Informasi Keracunan 11 kasus
Pengawalan Pasar aman dari bahan berbahaya
5 pasar tradisional
Gerakan Keamanan Pangan Desa ( GKPD )
10 desa dari 2 kab Purworejo dan kt Pekalongan
KEGIATAN 2014
• Audiensi Lintas Sektor • Rapat Koordinasi
Audiensi dengan : Pemda Kab/Kota, Pemprov Jateng Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dan anggota satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
KIE • Talkshow Interaktif • Unit Layanan Pengaduan Konsumen • Unit Layanan Informasi Konsumen • Iklan Media Massa, Elektronik • Media Luar Ruang (Billboard) • Narasumber pada kegiatan Lintas Sektor • Mahasiswa PKL, Penelitian • Website • Permintaan Saksi Ahli • Saksi Pemusnahan
• 2 kali ( DIPA BBPOM) • 7 Pengaduan • 528 Pertanyaan • 9 Radio • 3 Lokasi • 68 Kali • Unnes, Undip, Unika • www.pom.go.id • 31 Kasus • 32 sarana produksi
Profil Hasil Uji Pangan
% TMS Sampel MD
(2010 – 2014)
559
678 682 603
1400
TMS : 92 16.5 %
TMS 135 19.9 %
TMS 154 22.6 %
TMS 104 17.2 %
TMS 350 25.0%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Sampel TMS
Profil Hasil Uji Pangan
% TMS Sampel PIRT
(2010 – 2014)
411
297
259 256 278
TMS 202 49.1 %
TMS 119 40.1 % TMS 85
32.8 %
TMS 90 35.2 %
TMS 90 32.4 %
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Sampel
TMS
Profil Hasil Uji Pangan
PJAS
(2010 – 2014)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012 2013 2014
10
125 82
148 109
125
863
939
1382
1142
TMS 7
TMS 119
TMS 153 TMS 259
TMS 166
Jumlah SD
Jumlah Sampel
Sampel TMS
• Tidak mempunyai persetujuan pendaftaran
• Tidak mencantumkan nomor ijin edar (NIE) pada kemasan
• Mencantumkan no SP
• Tidak memenuhi persyaratan label
• Masa berlaku Nomor Izin Edar ( NIE) telah habis
• NIE fiktif
• Diproduksi di lokasi yang tidak sesuai dengan no PIRT yang dimilliki (misal no PIRT dari Kota Solo diproduksi di kab sukoharjo)
TEMUAN PRODUK TANPA IJIN EDAR
No
JENIS PELANGGARAN
2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Obat 11 13 4 2 4 2 3
2 Pangan 0 1 2 7 7 4 4
3 Obat Tradisional 10 6 8 10 9 8 8
4 Kosmetik 2 3 5 2 2 4 6
JUMLAH TOTAL 23 23 19 21 22 18 21
TAHUN
JENIS
PELANGGARAN
JUMLAH BARANG BUKTI
TINDAK LANJUT
PELANGGARAN
2013
Mengandung
bahan berbahaya
4 item (mie
basah)
Nilai :
Rp 10,75 jt
Pro Justitia
3 tersangka
2014
Mengandung
bahan berbahaya
dan TIE
12 item
Nilai :
Rp 7,4 jt
Pro Justitia
4 tersangka
TEMUAN PANGAN TH 2013 dan 2014
Penutup 5
33
Catatan penting untuk evaluasi : 1. Apakah sistem keamanan pangan yang dibangun sudah berjalan dengan baik ? 2. Apakah optimalisasi pengawasan pangan sudah berjalan dengan baik ?
GAP ANALYSIS
1. Keterbatasan dalam pengawasan produk yang tidak memenuhi syarat
2. Implementasi penyelenggaraan keamanan pangan secara sinergis 3. Peningkatan daya saing produk dalam negeri, termasuk UMKM
Tren Kasus pangan • Produksi pangan mengandung bahan
berbahaya (mi formalin, kerupuk rhodamin B, ikan asin formalin)
• Higiene dan sanitasi sarana produksi (PIRT)
Pelanggaran kasus Pro Justitia
Pangan (UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan):
- Memproduksi / Mendistribusikan pangan tanpa ijin edar
- Memproduksi / Mendistribusikan pangan mengandung
bahan berbahaya
35
JKPN dikembangkan untuk dapat meningkatkan keamanan pangan di Indonesia yang dikelola secara holistik, terintegrasi, dan terkoordinasi.
Perlu ditetapkan sinergisme program dari seluruh komponen yang ada di Pokja
( JIP, JPP, dan JPKP )
Pengawasan keamanan pangan harus mengikuti isu kunci/trend pengawasan pangan dan regulasi global terkini.
Pengawasan berbasis risiko merupakan suatu terobosan manajemen risiko dengan memfokuskan program prioritas berbasis risiko yang dilaksanakan secara terpadu antar unit / lembaga dengan mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada dalam rangka perlindungan konsumen.
OPERASI PENERTIBAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
PENERTIBAN SARANA PRODUKSI PANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
Terima kasih