Download - Isi Prosiding Fasilitasi APBD 2011_fix
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah tentang RTRW harus
disusun/disesuaikan paling lambat 2 tahun untuk provinsi dan 3 tahun untuk
kabupaten/kota sejak undang-undang tersebut ditetapkan (27 April 2007).
Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta legalisasinya
merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang kini menjadi
sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan
amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas
dalam mengatur dan mengelolah wilayahnya termasuk menyelenggarakan penataan
ruang.
Hingga kini, belum satupun RTRW di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah
di-PERDA-kan. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat melalui Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Barat memfasilitasi kegiatan percepatan rekomendasi substansi tingkat provinsi
untuk memperoleh rekomendasi gubernur sebelum dibahas di BKPRN (Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional) untuk memperoleh persetujuan substansi dari
Menteri Pekerjaan Umum.
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud kegiatan ini adalah mempercepat penyelesaian Revisi RTRW
Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/17
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya.
1
Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi percepatan rekomendasi substansi
tingkat provinsi untuk memperoleh rekomendasi gubernur agar dapat dibahas di
BKPRN untuk memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum.
Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
a) Dilakukannya telaahan teknis terhadap substansi RTRW Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundangan bidang penataan ruang, RTRW
Nasional, RTRW Provinsi, termasuk RTRW Kabupaten/Kota yang
berbatasan;
b) Dilakukannya pemeriksaan kelengkapan RTRW sebelum dibahas di
BKPRD Provinsi (Raperda dan penjelasan, materi teknis, album peta,
berita acara konsultasi publik, berita acara kesepakatan dengan
kabupaten/kota yang berbatasan, dokumentasi, dan surat permohonan
rekomendasi bupati ke gubernur);
c) Diselenggarakannya pembahasan Raperda RTRW Kabupaten/Kota di
BKPRD Provinsi;
d) Dikeluarkannya Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.
1.3 Lingkup Wilayah
RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.
1.4 Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini meliputi:
a) Menelaah substansi RTRW Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
perundangan bidang penataan ruang, RTRW Nasional, RTRW Provinsi,
termasuk RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan;
b) Memeriksa kelengkapan RTRW sebelum dibahas di BKPRD Provinsi
(Raperda dan penjelasan, materi teknis, album peta, berita acara
konsultasi publik, berita acara kesepakatan dengan kabupaten/kota yang
berbatasan, dokumentasi, dan surat permohonan rekomendasi bupati ke
gubernur);
c) Menyelenggarakan pembahasan Raperda RTRW Kabupaten/Kota di
BKPRD Provinsi;
2
d) Mendorong percepatan dikeluarkannya Surat Rekomendasi Gubernur
Kalimantan Barat.
3
BAB II
TINJAUAN PERMENPU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RAPERDA
TENTANG RTRW PROVINSI DAN RTRW KABUPATEN/KOTA
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009,
persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang
menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana
tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional,
dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana
umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan
daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pedoman bidang penataan ruang.
Materi muatan teknis RTRW adalah isi dari rancangan peraturan daerah
tentang RTRW yang bersifat teknis, meliputi:
a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;
b) Rencana Struktur Ruang;
c) Rencana Pola Ruang;
d) Penetapan Kawasan Strategis;
e) Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
f) Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Prosedur persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW
merupakan tahapan kegiatan untuk memperoleh persetujuan substansi sejak
pengajuan oleh pemerintah daerah hingga persetujuan substansi yang diberikan oleh
Menteri sebelum rancangan peraturan daerah tentang RTRW diproses lebih lanjut
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur persetujuan substansi
meliputi:
a) pengajuan rancangan peraturan daerah tentang RTRW;
b) evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RTRW;
dan
4
c) persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW.
Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi
meliputi:
a) Penilaian sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi melakukan penilaian
sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan peraturan
daerah yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan substansi;
b) Permintaan asistensi. Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD Provinsi dapat
meminta asistensi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan
masukan dalam penyusunan materi muatan teknis rancangan peraturan daerah
tentang RTRW Provinsi;
c) Pembinaan Teknis. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pembinaan
teknis kepada Pemerintah Provinsi dalam penyiapan rancangan peraturan
daerah provinsi tentang RTRW Provinsi hingga siap untuk diajukan
permohonan persetujuan substansi.
Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
kabupaten/kota meliputi:
a) Penilaian sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan
penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan
peraturan daerah yang akan diajukan untuk mendapat rekomendasi dari
Gubernur;
b) Permintaan asistensi. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau DPRD
Kabupaten/Kota dapat meminta asistensi kepada Pemerintah Provinsi
dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan dalam
penyusunan materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Kabupaten/Kota;
c) Pembinaan teknis. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pembinaan
teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyiapan rancangan
peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota hingga siap untuk diajukan
permohonan persetujuan substansi.
5
Evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana
tata ruang provinsi meliputi:
a) Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi
penataan ruang provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap
isu-isu strategis nasional;
b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi yang
ditunjukkan dengan adanya analisis pengembangan potensi ekonomi wilayah;
c) Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi yang ditunjukkan dengan adanya
analisis kesesuaian rencana pembangunan provinsi dengan rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan kabupaten/kota;
d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan
adanya analisis terhadap neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan
sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan
sumber daya alam lainnya;
e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditunjukkan dengan
adanya analisis terhadap indikasi program jangka panjang;
f) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan yang ditunjukkan
dengan adanya analisis terhadap keterkaitan fungsional dengan wilayah
sekitar;
g) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditunjukkan dengan
adanya penetapan kawasan strategis provinsi terkait di dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi; dan
h) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dengan
adanya kesesuaian sistem provinsi dengan sistem kabupaten/kota.
Evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana
tata ruang kabupaten/kota meliputi:
a) Perkembangan permasalahan nasional dan provinsi, serta hasil pengkajian
implikasi penataan ruang kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya
analisis terhadap isu-isu strategis nasional dan provinsi;
6
b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap pengembangan potensi
ekonomi wilayah;
c) Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan
adanya analisis terhadap kesesuaian rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan provinsi dengan rencana pembangunan
kabupaten/kota;
d) Daya dukung dan daya tampung Iingkungan hidup yang ditunjukkan dengan
adanya analisis terhadap neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan
sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan
sumber daya alam Iainnya;
e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditunjukkan dengan
adanya analisis terhadap indikasi program jangka panjang;
f) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan yang
ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap keterkaitan fungsional dengan
wilayah sekitar; dan
g) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditunjukkan
dengan adanya penetapan kawasan strategis kabupaten/kota di dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Untuk persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Provinsi, Menteri Pekerjaan Umum memberikan persetujuan substansi terhadap
rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan menyampaikan surat
persetujuan substansi dengan dilampiri dokumen hasil evaluasi kepada Gubernur
dengan tembusan kepada Ketua BKPRN dan Menteri Dalam Negeri.
Untuk persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Kabupaten/Kota, Menteri Pekerjaan Umum memberikan persetujuan substansi
terhadap rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota dan
menyampaikan surat persetujuan substansi dengan dilampiri dokumen hasil evaluasi
kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Ketua BKPRN, dan
Menteri Dalam Negeri. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar
2.2.
7
Gambar 2.1Proses Penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi
8
Rapat Koordinasi
BKPRN (Berita Acara Rapat)
Pemeriksaan terhadap
Kelengkapan Dokumen
Persetujuan Substansi oleh
Menteri PU
Evaluasi Materi Muatan Teknis
Raperda tentang RTRW Provinsi
(oleh DJPR, Kem. PU
Pengajuan Raperda tentang RTRWP untuk
memperoleh persetujuan
substansi (Surat
Permohonan Persetujuan Substansi)
Disetujui oleh Gubernur dan DPRD
Provinsi
Evaluasi oleh Mendagri
Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi
*) Surat Permohonan Persetujuan Substansi disampaikan oleh Gubernur dengan disertai Rancangan Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan dokumen pendukung lainnya (dokumen materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta).**) Hasil Evaluasi :
1. Tabel Hasil Pemeriksaan Pencantuman Materi Muatan Teknis Raperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan kesesuaiannya dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Pembahasan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Gambar 2.2Proses Penetapan Raperda tentang RTRW Kabupaten/Kota
9
Rapat Koordinasi
BKPRN (Berita Acara Rapat)
Pemeriksaan terhadap
Kelengkapan Dokumen
Persetujuan Substansi oleh
Menteri PU
Evaluasi Materi Muatan Teknis
Raperda tentang RTRW
Kab/Kota*** (oleh DJPR, Kem. PU)
Pengajuan Raperda tentang RTRW Kab/Kota untuk
memperoleh Rekomendasi
Gubernur* (Surat Permohonan
Rekomendasi)
Disetujui oleh Bupati/Walikota
dan DPRD Kab/Kota
Evaluasi oleh Mendagri
Perda Kab/Kota tentang RTRW
Kab/Kota
Pengajuan Raperda tentang RTRW Kab/Kota untuk
memperoleh Persetujuan
Substansi** (Surat Permohonan Persetujuan Substansi)
*)Surat Permohonan Persetujuan Substansi disampaikan oleh Gubernur dengan disertai Rancangan Perda (Provinsi tentang RTRW Provinsi dan dokumen pendukung lainnya (dokumen materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta).**)Hasil Evaluasi : 1. Tabel Hasil Pemeriksaan Pencantuman
Materi Muatan Teknis Raperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan kesesuaiannya dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Pembahasan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI
PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sebagai salah satu tahapan guna melengkapi syarat penetapan peraturan
perda, masing-masing Raperda yang diajukan oleh kabupaten / kota akan dibahas
dalam forum BKPRD Provinsi guna melakukan persetujuan substansi dan
rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat. Berikut dapat dilihat materi paparan yang
telah disampaikan serta hasil diskusi yang telah terjadi untuk masing-masing
kabupaten / kota.
3.1 Paparan
3.1.1 Kabupaten Bengkayang
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Bengkayang yang tertuang
dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Jagoi Babang
sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kota Bengkayang sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), serta Kota Seluas, Kota Ledo, Kota
Samalantan, dan Kota Sungai Duri sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Berikutnya mengenai Jaringan Jalan Kolektor Primer Antara PKSN-Gerbang
Lintas Negara yang melintasi Kabupaten Bengkayang, yakni Jagoi Babang – Batas
Negara (ke Serikin/Bau). Sedangkan untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer Antara
PKW – PKSN antara lain jalan Singkawang – Bengkayang serta Bengkayang – Jagoi
Babang. Mengenai Jaringan Jalan Kolektor Primer Antar-PKW dan Antara PKW dan
PKWp/PKL ada di Jalan Simpang Tiga – Bengkayang. Dan untuk Jaringan Jalan
Kolektor Primer Strategis Nasional yakni Jalan Paralel Perbatasan Jagoi Babang –
Entikong. Jaringan Jalan Kolektor Primer yang Menghubungkan Antara Ibukota
Provinsi dengan Kota/Ibukota Kabupaten terapat di jalan Sambas – Ledo, Sambas –
Bengkayang, Sidas – Simpang Tiga, dan Bengkayang – Ngabang.
Untuk Terminal angkutan penumpang di Kabupaten Bengkayang terdapat
terminal tipe B (antar kota dalam provinsi). Sedangkan untuk Jaringan
perkeretaapian dilintasi rencana jaringan dari Pontianak-Sungai Duri-Pemangkat-
10
Sambas-Bengkayang-Landak. Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat
batubara di Tanjung Gundul di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten
Bengkayang. Bandar udara pengumpan (status provinsi) di Sanggau Ledo, Bandar
udara pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten
yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa
rencana yaitu Bandar Udara Bengkayang.
Pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna –
Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya, yakni PLTMH Merasap-Bengkayang 1,5
MW di Kec. Tujuh Belas, PLTU 1 Kalbar-Parit Baru 2 X 50 MW di Kota Sungai
Raya, dan PLTU 2 Pantai Kura 2 X 27,5 MW di Tj. Gundul. Jaringan transmisi
tegangan tinggi berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Untuk
Daerah Rawa (DR) Provinsi yakni Sei. Keran sekitar 1.000 Ha sedangkan Daerah
Irigasi (DI) Provinsi Madi 1.120 Ha;
Mengenai substansi Pola Ruang di Kabupaten Bengkayang, Kawasan
Lindung Nasional di Kabupaten Bengkayang terdapat di Kawasan Cagar Alam Niut-
Penrissen, dan Kawasan Taman Wisata Alam Laut Bengkayang. Sedangkan
Kawasan Lindung Provinsi, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur
paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat,
Kawasan rawan gelombang pasang, Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan abrasi,
dan Kawasan terumbu karang. Untuk Kawasan Budidaya Provinsi yang terdapat di
Kabupaten Bengkayang, antara lain Kawasan Industri di Sungai Raya Kepulauan dan
Kawasan Peruntukan Pertahanan-Keamanan.
Sedangkan materi terakhir terkait Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kab.
Bengkayang yakni Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa.
3.1.2 Kabupaten Sambas
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Sambas yang tertuang dalam
Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Temajuk (Kec. Paloh) dan
Kota Aruk (Kec. Sajingan Besar) sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Kota Sambas sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Liku, Kota Sekura,
11
Kota Sentebang, Kota Tebas, Kota Pemangkat, dan Kota Selakau sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL).
Berikutnya mengenai Jaringan Jalan Arteri Primer ada di jalan Singkawang –
Pemangkat – Tebas – Sambas. Untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) teradapat
di jalan Sambas – Tanjung Harapan – Tanjung – Aruk (perbatasan Malaysia), jalan
Tanjung Harapan – Teluk Kalong – Tanah Hitam – Sungai Sumpit – Temajuk
(perbatasan Malaysia), serta jalan Sambas – Subah – Ledo; dan jalan Tebas –
Sentebang – Tanah Hitam.
Untuk Terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Pemangkat, Kota
Sambas, dan Kota Aruk (antar kab/kota dalam provinsi). Untuk Jaringan kereta api
umum ada di rencana jaringan dari Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah –
Singkawang – Pemangkat, dan Sambas dengan Stasiun kereta api di Kota Sambas.
Untuk Pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan
Merbau Paloh dan Pelabuhan Sintete. Pelabuhan pengumpan yang merupakan
pelabuhan regional/lokal yaitu Pelabuhan Temajuk Paloh dan Pelabuhan Pemangkat
dan Terminal khusus untuk kepentingan pendistribusian gas di Tanjung Api
Kecamatan Paloh. Sedangkan untuk Bandar udara pengumpul dengan skala
pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Paloh di Kota Liku.
Mengenai Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi berupa pengolahan
gas di Tanjung Api serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi:
Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya. Dan Pembangkit tenaga listrik:
PLTMH Pancarek-Sajingan (2 X 0,4 MW) di Aruk serta PLTMH Merasap – Aruk
(1,5 MW) di Kec. Sajingan. Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan
saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
Untuk Sistem prasarana sumber daya air Nasional, terdiri atas CAT lintas
negara di Paloh serta Daerah Rawa (DR) Nasional di Segarau, Jawai Laut, Pimpinan
Komplek, Simpang Empat, Tebas Komplek, Sebangkau, Jawai, Lela, Tekarang,
Sebawi, Malek Nibung, Selakau Sungai Wie, Pemangkat Komplek, Sarang Burung
Komplek, Sebubus Komplek, dan Semelagi Komplek dengan luas > 3.000 Ha.
Sedangkan untuk Sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi, terdiri atas WS
lintas kabupaten/kota, antara lain WS Sambas (meliputi DAS Paloh, DAS Sambas,
DAS Sebangkau, dan DAS Selakau), CAT Sambas dan DR Provinsi di Seranggam
12
Komplek, Buduk Sempadang, Selakau-SebangkauSei. Daun, Serunai Komplek,
Seburing, Sei. Nyirih, Semperiuk, Tebas Komplek, Serindang Komplek, Batu Mak
Jaga, Sebawi, dan Sebubus dengan luas > 1.000 Ha.
Mengenai pola ruang, Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas
terdapat di Kawasan Kawasan Suaka Alam Laut (SAL) Sambas dan Kawasan Taman
Wisata Alam (TWA) Belimbing, TWA Asuansang, TWA Dungan, dan TWA
Gunung Melintang. Untuk Kawasan Lindung Provinsi, antara lain Kawasan
sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut
tertinggi ke arah darat, Kawasan sempadan sungai besar (WS Sambas), Kawasan
sekitar danau atau waduk, Kawasan rawan gelombang pasang, dan Kawasan rawan
abrasi.
Sedangkan untuk Kawasan Budidaya Provinsi, antara lain Kawasan
perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil serta Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) di Kota Pemangkat dan sekitarnya dan Kawasan industri di Semparuk dan
kawasan industri khusus pertambangan di Tanjung Api. Untuk Kawasan Strategis
Nasional (KSN) di Kab. Sambas, yakni Kawasan Perbatasan Darat Republik
Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa.
3.1.3 Kubu Raya
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Kubu Raya yang tertuang
dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kawasan Perkotaan
Sungai Raya-Sungai Ambawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
dan Kota Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL).
Berikutnya mengenai Jaringan Jalan Arteri Primer ada di jalan Pontianak –
Tayan, Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) ada di Sungai Durian – Rasau Jaya. Dan
Jaringan Jalan Kolektor Primer (K3) ada di Pontianak – Sungai Kakap. Untuk
Terminal Angkutan Penumpang Tipe A di Sungai Raya. Terminal Angkutan
Penumpang Tipe B di Sungai Raya (Sungai Durian). Untuk Jaringan Kereta Api
Umum rencananya akan melintasi Pontianak – Tayan. Untuk Bandar Udara
Pengumpul Dengan Skala Pelayanan Sekunder yaitu Bandar Udara Supadio di Kota
Sungai Raya.
13
Jaringan Distribusi Pipa Minyak dan Gas Bumi: Natuna – Tanjung Api –
Pontianak – Palangkaraya. Pembangkit Tenaga Listrik: PLTU 1 Kalbar-Parit Baru (2
X 50 MW) di Kota Sungai Raya. Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi Berupa
Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Untuk Sistem Prasarana Sumber
Daya Air Nasional, terdiri atas Daerah Rawa (DR) Nasional di Kapuas Kecil I,
Kapuas Kecil II, Kapuas Kecil III, Jawi - Kalimas – Betutu, Rasau
JayaI,II,III,IV(Bintang Mas), Sungai Bulan, Pinang Komplek, Olak Olak Kubu,
Punggur- Selat Kering, Radak I + II, Sungai Nipah, Sungai Selamat Seruat, Jangkang
I + II, Tebang Kacang, Terentang, Nipah Panjang - Teluk Nibung, Teluk Batang II/1
- II/3, Dabung SP II, Terentang Hulu, Dabung, Sungai Asam Bengkarek, Kubu
Komplek (Kelang, Tl. Nangka, Sungai Terus), Sei Ambawang, Teluk Pakedai, Air
Putih, dan Mendawak Linda dengan luas > 3.000 Ha.
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi, terdiri atas: DR
Provinsi di Punggur, Air Putih, dan Ambangah dengan luas > 1.000 Ha. Sistem
Jaringan Air Minum Provinsi, terdiri atas Intake air baku di Kabupaten Kubu Raya;
dan Jaringan pipa transmisi air baku melalui Kabupaten Kubu Raya dan Kota
Pontianak. Pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Regional di Kawasan
Metropolitan Pontianak. Sistem Pengolahan Air Limbah Industri dan Pengolahan
Limbah Rumah Tangga dengan menggunakan on site treatment atau off site
treatment di Kota Sungai Raya.
Mengenai substansi pola ruang di Kabupaten Kubu Raya Kawasan Lindung
Provinsi, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100
m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, Kawasan sekitar danau atau
waduk, Kawasan rawan gelombang pasang; dan Kawasan rawan abrasi. Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) di Kab. Kubu Raya untuk Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi ada di Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan
Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan
perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata.
3.1.4 Kota Pontianak
Mengenai rencana struktur ruang di Kota Pontianak yang tertuang dalam
Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Pontianak sebagai Pusat
14
Kegiatan Nasional (PKN). Untuk Jaringan Jalan Arteri Primer, yakni jalan Batas
Kota Pontianak – Sungai Pinyuh (eksisting), Jln. Katulistiwa, Jln. Gst. Situt
Mahmud, Jln. Sultan Hamid II (Jln. Perintis Kemerdekaan), Jln. Kom. Yos Sudarso,
Jln. Pak Kasih, Jln. Rahadi Usman, Jln. Tanjungpura, Jln. Pahlawan, Jln. Veteran,
Jln. Ahmad Yani, dan Jln. Ya' M. Sabran (eksisting), jalan Batas Kota Pontianak –
Tayan (eksisting). Dan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K3) Pontianak – Sungai
Kakap.
Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di (Batu Layang). Terminal
Angkutan Barang (Terminal Truk) di sekitar kawasan pergudangan/pelabuhan laut.
Jembatan Timbang dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Jaringan Kereta Api
Umum terdiri dari Lintas Utara: Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah –
Singkawang – Pemangkat – Sambas Lintas Timur: Pontianak – Ngabang – Sosok –
Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau, Lintas Tengah: Pontianak – Tayan; dan
Stasiun Kereta Api di Kota Pontianak. Untuk Pelabuhan Utama (Pelabuhan
Internasional) di Kota Pontianak.
Jaringan Distribusi Pipa Minyak dan Gas Bumi di Natuna – Tanjung Api –
Pontianak – Palangkaraya. Pembangkit Tenaga Listrik di PLTU Parit Berkat (2 X 25
MW). Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional Wilayah Sungai (WS) Strategis
Nasional di WS Kapuas, Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi
Sistem jaringan air minum berupa jaringan pipa transmisi air baku melalui Kab.
Kubu Raya dan Kota Pontianak. Sistem Prasarana Persampahan berupa
pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Regional di Kawasan Metropolitan
Pontianak. Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi berupa sistem pengolahan air
limbah industri dan pengolahan limbah rumah tangga dengan menggunakan on/off
site treatment.
Untuk Substansi Pola Ruang, Kawasan Lindung Provinsi di Kota Pontianak,
antara lain Kawasan sempadan sungai besar di WS Kapuas dan Kawasan rawan
gelombang pasang. Sedangkan Kawasan Budidaya Nasional, meliputi Kawasan
Andalan Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan,
industri, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Laut Pontianak dengan sektor
unggulan perikanan dan pariwisata. Kawasan Budidaya Provinsi, antara lain
Kawasan industri di Kota Pontianak Kawasan pariwisata di Kawasan Metropolitan
15
Pontianak dan sekitarnya dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) untuk
menunjang pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau Kecil.
Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kota Pontianak untuk
Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah
Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak. Sedangkan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) di Kota Pontianak untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah
Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kawasan Perkotaan
Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa,
industri, dan pariwisata.
3.1.5 Kabupaten Pontianak
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Pontianak yang tertuang
dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Mempawah sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan
Anjongan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk substansi mengenai Jaringan
Jalan Arteri Primer di Kabupaten Pontianak ada di Jalan Pontianak – Sungai Pinyuh
(eksisting) dan Jalan Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Duri – Singkawang -
Pemangkat – Tebas – Sambas. Untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer (K1) ada di
Jalan Sungai Pinyuh – Anjongan – Sidas – Ngabang – Sosok dan Anjongan –
Simpang Tiga – Bengkayang.
Untuk substansi terkait Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di Sungai
Pinyuh dan Mempawah, sedangkan Terminal Angkutan Barang (Terminal Truk)
yang lokasinya di dekat pergudangan/pelabuhan laut/pos lintas batas negara di
Sungai Kunyit. Untuk Jaringan Kereta Api Umum Lintas Utara: Pontianak – Sungai
Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat – Sambas dan Lintas Tengah:
Sungai Pinyuh – Ngabang. Jaringan Kereta Api Khusus Untuk Kepentingan Kegiatan
Pertambangan di Toho – Sungai Kunyit, dan Stasiun Kereta Api di Mempawah dan
Sungai Pinyuh.
Pelabuhan Utama (Pelabuhan Internasional) yaitu Pelabuhan Pontianak di
Kota Pontianak dan Terminal Temajok sebagai bagian dari Pelabuhan Pontianak
yang dikembangkan di Kec. Sungai Kunyit. Pelabuhan Pengumpan (Pelabuhan
Regional/Lokal) di Mempawah. Untuk Jaringan Distribusi Pipa Minyak dan Gas
16
Bumi di Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya, dan Pembangkit Tenaga
Listrik di PLTU Gambut Mempawah (3 x 67 MW) di Mempawah.
Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional Daerah Rawa (DR) Nasional di
Sei Pinyuh Komplek, Sei Kunyit Komplek, Mempawah Komplek, Jungkat Komplek,
dan Penepat Komplek dengan luas ≥ 3.000 Ha. Sistem Jaringan Prasarana Sumber
Daya Air Provinsi terbagi 3, yakni Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten/Kota di
Mempawah (meliputi DAS Lemukutan, DAS Karimunting, DAS Raya, DAS Duri,
DAS Mempawah, dan DAS Pinyuh), DR di Pinyuh Komplek, Siantan Komplek,
Segedong Komplek, Kunyit Komplek, dan Kampung Pasir dengan luas ≥ 1.000 Ha,
dan Daerah Irigasi (DI) di Toho Komplek dan Anjungan Komplek dengan luas ≥
1.000 Ha.
Untuk substansi pola ruang, Kawasan Lindung Provinsi yang ada di
Kabupaten Pontianak antara lainKawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling
sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, kawasan sempadan
sungai besar di WS Mempawah (meliputi Sungai Raya, Sungai Duri, Mempawah,
dan Sungai Peniti), Kawasan rawan gelombang pasang/banjir dan Kawasan rawan
abrasi. Untuk substansi Kawasan Budidaya Provinsi, antara lain Kawasan perikanan,
kelautan dan pulau-pulau kecil di Mempawah dan Sekitarnya, Kawasan industri dan
kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit dan untuk menunjang
pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau Kecil, dikembangkan
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Mempawah.
Sementara itu Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kab. Pontianak untuk
Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ada di
Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak. Dan Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) di Kab. Pontianak untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi ada di Kawasan
Pelabuhan Utama di Kecamatan Sungai Kunyit dan Sekitarnya dengan sektor
unggulan industri dan Kawasan pertambangan bauksit.
3.1.6 Kabupaten Kayong Utara
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Pontianak yang tertuang
dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kawasan Perkotaan
Sukadana-Teluk Melano sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan Kota
17
Teluk Batang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk Jaringan Jalan Arteri
Primer ada di jalan Simpang Dua – Teluk Melano – Teluk Batang. Jaringan Jalan
Kolektor Primer (K1) ada di Jalan Nanga Tayap – Siduk dan Ketapang – Siduk –
Sukadana – Teluk Melano.
Untuk Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di Teluk Melano dan
Sukadana. Pelabuhan Pengumpan yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan
pengumpul di Pelabuhan Teluk Batang. Pelabuhan Pengumpan yang merupakan
pelabuhan regional/lokal di Sukadana dan Kuala Satong. Bandar Udara Pengumpan
yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan
sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu Bandar
Udara Sukadana. Pembangkit Tenaga Listrik di PLTU Sukadana-Ketapang (2 X 10
MW) di Sukadana. Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional Daerah Rawa (DR)
Nasional di Teluk Batang dan Padu Banjar dengan luas ≥ 3.000 Ha. Sistem Jaringan
Prasarana Sumber Daya Air Provinsi DR Provinsi di Mata-Mata, Rantau Panjang,
dan Siduk dengan luas ≥ 1.000 Ha dan Daerah Irigasi (DI) Provinsi di Sedahan
Komplek dengan luas ≥ 1.000 Ha.
Mengenai substansi Pola Ruang, untuk Kawasan Lindung Nasional di Kab.
Kayong Utara ada di Kawasan Cagar Alam Laut di Kepulauan Karimata dan
Kawasan Taman Nasional di Gunung Palung. Kawasan Lindung Provinsi di Kab.
Kayong Utara, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling
sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, Kawasan rawan
gelombang pasang, Kawasan rawan abrasi dan Kawasan terumbu karang. Kawasan
Budidaya Provinsi di Kab. Kayong Utara, antara lain Kawasan peruntukan
perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil di Pulau Maya dan sekitarnya dan Selat
Karimata dan sekitarnya, Kawasan peruntukan industri di Teluk Batang, Kawasan
peruntukan pariwisata di Gunung Palung dan sekitarnya dan Pulau Karimata dan
Sekitarnya, untuk menunjang pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan
pulau-pulau kecil, dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk
Batang. (usulan PP Pantai-DKP KKU-Santun). Sedangkan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) di Kab. Kayong Utara untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup adalah Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung berada di
Kab. Kayong Utara dan Kab. Ketapang.
18