KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si
Pada Acara:
ORIENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan proses: • Teknokratik; • Partisipatif; • Politis; • Atas-bawah; • Bawah-atas.
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)
ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN HARUS DIIMPLEMENTASIKAN
RTRW PROVINSI
RTRWN
RTRW
KABUPATEN/KOTA
RTR Pulau
RTR KSP
RTR KSK
RDTR
RTR KSN
SPASIAL ASPASIAL
PU
SA
T
DA
ER
AH
RPJPN
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD
PROV
RENJA
SKPD
PROV
DIA
CU
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
DIP
ER
HA
TIK
AN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIA
CU
RENSTRA
SKPD K/K
RENJA
SKPD K/K
RENSTRA
K/L RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok
Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat
Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan
Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis
Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan setelah
RPJPD periode sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan PERDA paling
lama 6 (enam) bulan setelah Kepala
Daerah terpilih dilantik
Ditetapkan dengan Perkada
RPJPD
RPJMD
RKPD
( Pasal 263 & Pasal 264)
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPD
RPJMD
RKPD
menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah
sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak
menetapkan Perkada tentang RKPD,
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266)
DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 267 s.d Pasal 273)
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
ditetapkan kepala
daerah setelah RKPD
ditetapkan
Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis
Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
RENSTRA
RENJA
PERUBAHAN RPJPD & RPJMD
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yg diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. Terjadi perubahan yg mendasar; dan/atau d. Merugikan kepentingan nasional.
(Pasal 282 s.d Pasal 284)
o RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
o Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
Tentang TINDAK LANJUT PP 18 TAHUN 2016 Tentang PERANGKAT DAERAH
SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN
RPJMD Renstra
SKPD
Renja SKPD
RKPD
KUA PPA
Rancangan APBD RKA-SKPD
RPJPD
APBD DPA-SKPD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD (Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Evaluasi rancangan akhir RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan Indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW
Kab/kota & RTRW daerah
lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
1 2
4
6
5
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah &
pengelolaan keuangan
daerah serta kerangka
pendanaan
Perumusan Penjelasan
visi dan misi serta
Tujuan dan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD
Penyelarasan program prioritas
dan pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3 Pengolahan
data & informasi
DPRD
Penyampaian RANPERDA
RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan
Eksekutif;
2). Berita Acara Musrenbang;
3). Hasil Pengendalian Kebijakan
RPJMD;
4). Dokumen KLHS
MDN/GUB
(15 hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
Tdk
Disempurnakan RAPERDA
RPJPD/RPJMD
KDH
menetapkan
PERDA RPJPD/
RPJMD
Penyempurnaan
(7 Hari)
Melewati
Batas WKT
Evaluasi
Tdk
Sesuai
Dgn UU
• Gubernur
kpd MDN
• Bupati/Wali
kota kpd
Gubernur
paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak
disetujui bersama oleh
DPRD dan KDH.
Merumuskan Kembali
Kesepakatan
GUBERNUR dengan DPRD
(3 hari)
Pengkajian
MDN/GUB
Sesuai
Tdk
Sesuai
PEMBATALAN
PERDA
DILAKSA
-NAKAN
1 2
3 4
KEWENANGAN PEMDA
CATATAN :
Noreg
Noreg 7 hari
Permendagri No. 80
Tahun 2016
MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD
KEWENANGAN KEMENDAGRI
1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan
4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
DASAR HUKUM PENYELARASAN
• Pasal 263 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 1
“RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.”
• Pasal 272 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 2
“Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”
SEB Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri PPN RI
Nomor 050/4936/SJ
Nomor 0430/M.PPN/12/2016
Tanggal 23 Desember
Tentangn Petunjuk Pelaksanaan Penyelelarasan RPJMD dengan RPJMN
3
PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016
SEB MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nomor: 050/4963/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016
TUJUAN:
Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah
kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN
menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan
antardaerah dalam rangka upaya pencapaian
sasaran pokok pembangunan nasional;
Optimalisasi penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah
Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016
Penyelarasan Isu Strategis
Pembangunan Daerah
Penyelarasan Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Penyelarasan Strategi dan
Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Penyelarasan Program
Prioritas Pembangunan
Daerah
Penyelarasan Kerangka
Pendanaan Program
Pembangunan Daerah
Penyelarasan Indikasi
Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan Strategis Nasional
di Daerah
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016
UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, yang
mengakibatkan adanya perubahan: a. Pembagian Urusan Pemerintahan antar tingkatan
pemerintahan. b. Organisasi Perangkat Daerah. c. Standar Pelayanan Minimal yang lebih menekankan kepada
pemenuhan kebutuhan dasar warga negara Indonesia. d. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan, dimana
Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas
menindaklanjuti amanat UU No 23 Tahun 2014 khususnya
terkait penyelenggaraan rapat koordinasi teknis sebagai upaya
mengkoordinasikan kementerian/lembaga dan daerah dalam
rangka pencapaian target pembangunan nasional.
Kebijakan Nasional atas kondisi yang
berkembang.
Kualitas dokumen perencanaan.
16
Perubahan regulasi terkait UU Pemda
Dokumen perencanaan daerah lainnya (RTRW, RPJPD, RKPD, dsb).
No Isu Strategis
RPJMD Provinsi RPJMN 2015-2019)
(1) (2) (3)
1. Pengurangan tingkat kemiskinan dan
ketimpangan pembangunan antar-daerah 1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam
perdagangan internasional
2. Lumbung energy nasional, termasuk
pengembangan energy terbaharukan biomassa
3. Pengembangan hilirasasi komoditas batubara
4. Industri berbasis kelapa sawit, karet, timah,
bauksit, dan kaolin
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis
maritime (kelautan) melalui pengembangan
industry perikanan, pariwisata bahari, industry
perkebunan, dan industri perdagangan
dst
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi : Sumatera Barat
FORM-01. KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi : Sumatera Barat
No.
RPJMD Provinsi RPJMN
Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran/Impact
Target Sasaran Tahun
2019
Target Sasaran Pokok
Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terwujudnya
sumatera
barat yang
madani dan
sejahtera
Meningkatkan
ekonomi masyarakat
berbasis kerakyatan
yang tangguh,
produktif, dan
berdaya saing
regional dan global,
dengan
mengoptimalkan
pemanfaatan sumber
daya pembangunan
daerah
Menurunkan
tingkat
kemiskinan
dan
pengangguran
serta
penanganan
daerah
tertinggal
Menurunnya
jumlah
penduduk
miskin
Tingkat kemiskinan 5.59 % 4.8 %
dst
Catatan:
* Target sasaran RPJMD pada tahun 2019 berbeda (bagian yang disarankan untuk disempurnakan) dengan target
sasaran pokok RPJMN tahun 2019
FORM-02. KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
No RPJMD Provinsi RPJMN RPJMD Provinsi RPJMN
Sasaran Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (5)
1 Menurunnya jumlah
penduduk miskin
Meningkatkan
keterpaduan dalam
penurunan
kemiskinan
Penurunan tingkat
kemiskinan
sehingga jumlah
penduduk miskin
berkurang
Peningkatan
efektifitas
penanggulangan
kemiskinan
Meningkatkan upaya
keberlanjutan
pembangunan
ekonomi
Mengurangi beban
pengeluaran
masyarakat miskin
Penguranagan beban
pengeluaran
masyarakat miskin
Meningkatkan
kemampuan dan
pendapatan
masyarakat miskin
Peningkatan
kemampuan dan
pendapatan
masyarakat miskin
Pengambangan dan
menjamin
keberlanjutan usaha
mikro
dst
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi : Sumatera Barat
FORM-03. KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi : Sumatera Barat
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Pembangunan
Daerah
Prioritas
Pembanguna
n Daerah
(Y/T)
Arah Kebijakan Daerah
Indikator
Kinerja Daerah
(Outcome)
RPJM Nasional
Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas
Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Urusan Wajib
1 01 Ketahanan Pangan
1
01
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Ya Peningkatan produksi
pangan utama
Ketersediaan Pangan Reformasi Subsidi Pupuk dan Benih, Pengembangan Desa Mandiri Benih
Peningkatan Produksi
Padi dan Pangan
Lainnya
Kedaulatan
Pangan
Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian
1
02
Program Diversifikasi
Pangan Ya
Percepatan
penganekaragama yang
beragam, bergizi dan
aman
Meningkatnya skor pola
pangan harapan
masyarakat Sumatera
Barat
dst dst dst
dst dst dst dst dst dst dst
FORM-04. KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi : Sumatera Barat
FORM-05. KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi :
FORM-06. KESELARASAN INDIKASI LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Perubahan UU Pemerintahan dari 32/2004 kepada UU 23/2014 :
a. Pembagian Urusan Pemerintahan
b. OPD
c. SPM
d. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan
e. Binwas atas penyelenggaraan Otonomi Daerah, dsb…
2. Penyelaran sebagai tindak lanjut Negara Kesatuan
3. Masa Transisi (RKPD 2017, APBD 2017, implementasi UU baru).
4. Kebijakan Nasional atas kondisi yang berkembang
5. Kualitas Dokumen Perencanaan
6. Perubahan atas mekanisme akuntabilitas (dimulai dari hulu s/d hilir)
7. Dokumen Perencanaan Nasional (RPJPN, RPJMN)
8. Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya (RTRW, RPJPD, RKPD, dsb)
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYELARASAN DOKUMEN RPJMD
DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar .
Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat;
6. Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1
2
3
Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis.
PERUBAHAN KONSEP SPM
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
1. SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
2. Terkait target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standard Operating Procedure (SOP))
3. 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
4. Ditetapkan dengan PERMEN oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh MDN.
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara
3. 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
4. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
PENYUSUNAN SPM
JENIS
MUTU
PENERIMA
PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA
1
2
3
1. DAPAT DISTANDARISASI SECARA NASIONAL BAGI SETIAP INDIVIDU PENERIMA
2. MERUPAKAN SUBSTANSI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
3. KEWENANGAN DAERAH
DITERIMA OLEH SETIAP INDIVIDU/WARGA NEGARA
KRITERIA SPM
PRINSIP (pasal 2)
a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar;
b. ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
c. keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus;
e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.
RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG :
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan
Umum Perumahan
Rakyat
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Sosial
SEBAGIAN SUBSTANSINYA MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan
Umum
Perumahan
Rakyat
dan
Kawasan
Pemukiman
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Sosial
MUATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Standar Pelayanan Minimal memuat JENIS, MUTU, dan PENERIMA Pelayanan Dasar.
Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.
1
2
INTEGRASI SPM DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi
ketersediaan
barang/jasa kebutuhan
dasar;
3. Identifikasi pemenuhan
kebutuhan dasar yang
menjadi tanggung
jawab pemerintah
daerah;
4. Pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan
Dasar .
PROSES SPM
JENIS, MUTU DAN
PENERIMA PELAYANAN
DASAR
Materi Yang Diatur Dalam
PP SPM
1
Integrasi ke dalam
dokumen
perencanaan
(Program
Pemenuhan SPM)
PROSES
PERENCANAAN
Diatur Permen
Perencanaan
2
Integrasi ke dalam
dokumen anggaran
(Program
Pemenuhan SPM)
PROSES
PENGANGGARAN
Diatur PP/Permen
Penganggaran
3
RPJMD Renstra SKPD RKPD Renja SKPD KUA PPAS RKA SKPD R/APBD DPA
Pemenuhan SPM
... lanjutan
Analisis isu-isu
strategis Perumusan Tujuan dan
Sasaran
Perumusan Penjelasan
visi dan misi Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Indikasi rencana Program prioritas
disertai kebutuhan pendanaan
Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah
PROGRAM OUTCOME SPM x
STANDAR Belanja
PAGU
Dibahasan
Dengan DPRD Utk
Memperoleh Masukan &
Saran
PERUMUSAN PERMASALAHAN
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
TINGGI SESUAI
RENDAH
STANDAR INTERNASIONAL
/ NASIONAL/
DAERAH LAINNYA
PENCAPAIAN SPM DALAM RPJMD
KINERJA PELAYANAN PD BERDASARKAN
SPM
PERUMUSAN PERMASALAHAN
LAYANAN PD
Analisis Gambaran
Pelayanan PD
TINGGI SESUAI
RENDAH
STANDAR INTERNASIONAL
/ NASIONAL/
DAERAH LAINNYA
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD
Sasaran
Tujuan PERUMUSAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
Rancangan RENSTRA
PD
Th 1 s.d Thn 5
PROGRAM OUTCOME PAGU PROG
KEGIATAN OUTPUT CAKUPAN SPM
x STANDAR HARGA
PAGU KEG
CAKUPAN SPM x STANDAR
HARGA
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PD
SPM DALAM DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN RENCANA PERANGKAT
DAERAH (PD)
RPJPD
1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. analisis isu-isu srategis;
4. visi dan misi daerah;
5. arah dan tahapan pembangunan; dan
6. penutup.
RPJMD
1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. gambaran pengelolaan keuangan daerah sert
kerangka pendanaan;
4. analisis isu-isu srategis;
5. visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. strategi dan arah kebijakan;
7. Kebijakan umum & perencanaan pembangunan
daerah
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai
kerangka pendanaan; dan
9. Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
RKPD
1. pendahuluan;
2. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
5. rencana program prioritas daerah.
RENSTRA SKPD
1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah;
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ;dan
6. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
RENJA-PD
1. pendahuluan;
2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
3. tujuan, Sasaran, program dan kegiatan; dan
4. penutup.
1. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD, yaitu:
a. Perumusan permasalahan pembangunan;
b. Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.
2. Merupakan salah satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, kriteria sbb :
a. Kesesuaian dengan Ranwal RKPD;
b. Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM);
c. Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pemb. Kab/Kota
d. Dukungan nilai tambah, dst
INTEGRASI SPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BAB II
Selain menjelaskan kondisi geografi dan demografi, Capaian SPM lama dan IPM selama 5 (lima) tahun, sertakan data performa pelayanan dasar/SPM UU 23 th.2014 sesuai jenis dan mutu.
PADA BAB III
Sertakan Pengalokasian dana Program pelayanan dasar yang menjadi prioritas (SPM)
PADA BAB IV
Analisa masalah terkait pelayanan dasar yang menjadi isu BERDASARKAN Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II dan menjadikan pelayanan dasar menjadi Isu Strategis supaya diprioritaskan kepada prioritas dan sasaran pembangunan nasional, salah satunya SPM
PADA BAB V
SPM sebagai landasan dalam perumusan visi misi dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
PADA BAB VI
Memperhatikan SPM dalam Merumuskan Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dengan efektif dan efisien.
PADA BAB VII
Menguraikan penjelasan program, indikator kinerja dan target kinerja outcome (pelayanan dasar) berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam urusan masing-masing.
PADA BAB VIII
menguraikan SELURUH program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah disertai dengan indikator kinerja program (outcome), Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD, target dan pagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dan PD penanggung jawabnya
PADA BAB IX
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan pelayanan dasar (SPM)
Perencanaan SPM Bidang PENDIDIKAN
Contoh:
Hal yang dibutuhkan untuk memenuhi
pelayanan Pendidikan Dasar, adalah:
1. Uang sekolah;
2. Seragam;
3. Buku;
4. Guru;
5. ...;
6. ... dst.
Mutu Pelayanan Dasar akan ditetapkan
dengan Permendikbud, yang memuat:
a. standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa; dan
b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar.
Kebutuhan Pemenuhan Pendidikan
Dasar
Rencana Pemenuhan Pendidikan
Dasar
x Penerima
Pelayanan
Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Program dalam RPJMD terkait Pemenuhan SPM
• Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
• Program terkait Pemenuhan SPM adalah:
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Pendidikan
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Sosial
Hasil Analisis
Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan
terkait SPM
Bahan Pertimbangan dlm Alokasi Kapasitas Riil
Keuangan Daerah
Dana Pada Prioritas I
Pagu Indikatif Program
Prioritas pada Program
Pembangunan daerah
Dana Pada Prioritas II
Pagu Indikatif Program
Prioritas pada
Penyelenggaraan Urusan
pemerintah Daerah
Lainnya
dialokasikan
dialokasikan
Dana Pada Prioritas III
Belanja tidak langsung
yang besarnya
disesuaikan dg kemamp.
Keuda, seperti: bansos,
tamb penghsl PNS, hibah,
dll
dialokasikan
Integrasi SPM Dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
MANFAAT SPM BAGI KINERJA PEMDA
Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan oleh pemda kepada
masyarakat ;
Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yg dibuthkan utk menyediakan
pelayanan publik;
Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam
penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil & transparan;
Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat & terukur sehingga
mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;
Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat,
karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan
pelayanan publik.
1
2
3
4
5
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN
DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan Dasar a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau
jasa;
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar;
warga negara usia 7 s.d. 15
tahun.
2. Pendidikan
Kesetaraan
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau
jasa;
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar;
warga negara usia 7 s.d. 18
tahun.
SPM BIDANG PENDIDIKAN : KABUPATEN/KOTA
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
1. Pelayanan kesehatan ibu
hamil
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan ibu
bersalin
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
ibu bersalin.
3. Pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
bayi baru lahir.
4. Pelayanan kesehatan
balita
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
balita.
5. Pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan
dasar
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
anak usia pendidikan dasar.
6. Pelayanan kesehatan
pada usia produktif
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
setiap warga negara pada usia
produktif
SPM BIDANG KESEHATAN : KABUPATEN/KOTA
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
7. Pelayanan kesehatan
pada usia lanjut
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
setiap warga negara pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
penderita hipertensi.
9. Pelayanan kesehatan
penderita diabetes
melitus
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
penderita diabetes melitus.
10. Pelayanan kesehatan
orang dengan gangguan
jiwa berat
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
berat.
11 . Pelayanan kesehatan
orang terduga
tuberkulosis
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
orang dengan risiko terinfeksi
Human Immunodeficiency Virus
SPM BIDANG KESEHATAN : KABUPATEN/KOTA
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN
DASAR
1. Pemenuhan kebutuhan
pokok air minum sehari-hari
a. standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sarana dan
prasarana; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar.
warga negara.
2. Penyediaan pelayanan
pengolahan air limbah
domestik
a. standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sarana dan
prasarana; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar.
warga negara.
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM : KABUPATEN/KOTA
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN
DASAR
1. Penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/kota
1. standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa; dan
2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar.
korban bencana
kabupaten/kota yang
memiliki rumah terkena
dampak bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena
relokasi program
pemerintah kabupaten/kota
1. standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa; dan
2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar.
masyarakat yang terkena
relokasi akibat program
pemerintah
kabupaten/kota
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT : KABUPATEN/KOTA
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
1. Pelayanan ketenteraman dan
ketertiban umum
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
Warga Negara yang terkena dampak
gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum akibat penegakan
hukum terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah kabupaten/kota
dan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota
2. Pelayanan informasi rawan
bencana
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana dan yang
menjadi korban bencana
3. Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana dan yang
menjadi korban bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
warga negara yang berada di
kawasan rawan bencana dan yang
menjadi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
warga negara yang menjadi korban
kebakaran atau terdampak
kebakaran
SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS : KABUPATEN/KOTA
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR
1. Rehabilitasi sosial dasar
penyandang disabilitas telantar di
luar panti
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
penyandang disabilitas telantar
2. Rehabilitasi sosial dasar anak
telantar di luar panti
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
anak telantar
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia
telantar di luar panti
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
lanjut usia telantar
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna
sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di luar panti
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
gelandangan dan pengemis
5. Perlindungan dan jaminan sosial
pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban
bencana kabupaten/kota
a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
korban bencana alam
kabupaten/kota dan/atau
bencana sosial kabupaten/kota
SPM BIDANG SOSIAL : KABUPATEN/KOTA
50
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH