INPASSING GURU BUKAN PNSINPASSING GURU BUKAN PNS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DANTENAGAKEPENDIDIKAN
20120111
Dasar Hukum1. UU No 20 Th 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Th 2003 No 78,
Tambahan Lembaran Negara RI No 4301);2. UU No 14 Th 2005 ttg Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Th 2005 No 157, Tambahan
Lembaran Negara RI No 4586);3. PP No 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Th 2005 No 41,
Tambahan Lembaran Negara RI No 4496);Tambahan Lembaran Negara RI No 4496);4. PP No 74 Tahun 2008 ttg Guru;5. Perpres No 47 Th 2009 ttg Pembentukan dan Organsasi Kementerian Negara;6. Perpres No 9 Th 2005 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dgn Perpres No 94 Th 2006;7. Keppres No 87 Th 1999 ttg Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;8. Keppres No 84/P Th 2009 ttg Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;9. PP No 41 Tahun 2009 ttg Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.10. Kepmenpan No 84/1993 ttg Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;11. Kepmendikbud RI No 025/0/1995 ttg Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;12. Permendiknas RI No 22 Tahun 2010 ttg Perubahan atas Permendiknas No 47 Th 2007 ttg
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya;13. Permendiknas RI Nomor 127/P/2008 ttg Pengalihan Tugas Menteri utk Penandatanganan SK
Inpassing.
Mengapa dilakukan inpassing?
o Sebagai acuan bagi GBPNS untuk melengkapipersyaratan dalam rangka mengajukan usulpersyaratan dalam rangka mengajukan usulInpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
o Sebagai acuan bagi masyarakat/yayasan yangmenjadi penyelenggara satuan pendidikan untukmengusulkan penetapan Inpassing para gurunya.
o Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuko Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untukmelakukan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNSdan Angka Kreditnya.
Pengertian Guru adalah pendidik profesional dgn tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikanmenengah.
Guru tetap adalah guru yg diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau Guru tetap adalah guru yg diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah ataupenyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan utk jangka waktu paling singkat2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan pendidikan ygmemiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah sertamelaksanakan tugas sbg guru.
Satuan administrasi pangkal (Satminkal) adalah satuan pendidikan ygdiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat tempatGBPNS yg telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)yg melaksanakan tugas sbg guru tetap pada satuan pendidikan dimaksud.
NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg dikeluarkan olehKementerian Pendidikan Nasional.
Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNSdengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.
Penetapan jabatan fungsional GBPNSdan angka kreditnya, bukan hanya untukmemberikan kesetaraan tunjanganprofesi/Tunjangan Khusus dgn PNS,profesi/Tunjangan Khusus dgn PNS,namun juga dimaksudkan untukpembinaan dan perlindungan serta tertibadministrasi guru.
GURU BUKAN PNSGURU PNS
Tunj. ProfesiSebelumInpassing
SESUAI GOL Rp. 1,5 Jt perbulan
PROSES
6
Tunj. ProfesiSesudahInpassing
SESUAI GOL SESUAI GOL YGMENGACU KE ATURANPNS
PROSESINPASSING
Persyaratan wajib untuk mengikuti inpassing :Jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak berhak di inpassing
1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atauD-IV;
2. Guru tetap pada SD/SDLB; SMP/SMPLB;2. Guru tetap pada SD/SDLB; SMP/SMPLB;3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus
menerus pd 1 (satu) satuan pendidikan pd tgl 30 Desember2007, dan masih aktif melaksanakan tugas sbg guru sampaisaat ini;
4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.5. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian5. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional.6. Memiliki beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu
dgn ketentuan: minimal 6 jam tatap muka pada satminkal.
Melampirkan syarat-syarat administratif :1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap
oleh:a. Pemerintah dilegalisasi oleh pejabat atau atase yang
menangani pendidikan bagi guru yang bertugas di SILN;b. Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang
menangani urusan pendidikan jalur formal;menangani urusan pendidikan jalur formal;c. Penyelenggara pendidikan dilegalisasi oleh ketua badan
hukum penyelenggara pendidikan;d. Satuan pendidikan negeri dilegalisasi oleh pejabat dinas
yang menangani urusan pendidikan kabupaten/kota;e. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggarapendidikan.
2. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang2. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yangberwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi(PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yangmenerbitkan ijazah dimaksud).
3. Keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yangbersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
4. Fotokopi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki, dan dilegalisasioleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTKyang menerbitkan sertifikat pendidik dimaksud).
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagiantugas mengajar yang menunjukkan bahwa GBPNS yang bersangkutanmemiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per
Lanjutan........
memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka perminggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mengampubimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guruBimbingan dan Konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat DinasPendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru yangmengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jammengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari kepalasekolah/Madrasah lain tentang pembagian tugas mengajar guru yangbersangkutan.bersangkutan.
6. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai kepalasekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala laboratorium,kepala perpustakaan atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabatDinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota/Provinsisetempat.
7. Fotokopi bukti memiliki NUPTK
GURUKAB/KOTA,PROVINSI P2TK DIKDAS BIRO KEPEG.
Berkasinpassing
BerkasInpassing
Berkasinpassing
Berkasinpassing
ALUR PENERBITAN SK INPASSING GURU BUKAN PNSDIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
inpassingInpassing
BerkasInpassing
BerkasInpassing
inpassing
Verifikasiberkas
Memenuhisyarat
Website
http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id
SK yg terbitWebsite
TidakMemenuhisyarat
SKinpassing
SKInpassing
SKInpassing
SK yg terbit
Prosedur Pengusulan Berkas Inpassing Kasek meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh GBPNS dan atas
persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan keDinas Pendd. Provinsi bagi sekolah dibawah binaannya.
Kepala SILN meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh GBPNSdan mengusulkan kpd atase yg menangani pendidikan atau pembina kepegawaian.
Ka Dinas Pend.Kab/Kota bagi sekolah dibawah binaannya, dan Ka Dinas Pendd. Provinsi bagi sekolahdibawah binaannya meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Kasek spttsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknas melalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidiktsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknas melalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
Atase yg menangani pendidikan atau pembina kepegawaian,meneliti kelengkapan administrasi dankeabsahan bukti fisik yg diusulkan oleh Kasek spt tsb di atas dan mengusulkannya kpd Mendiknasmelalui Dirjen DIKDAS u.b. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PendidikasDasar.
Dit. P2TK DIKDAS meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yg diusulkanoleh Dinas Pend.Kab/Kota dan/atau Dinas Pendi. Prov. Selanjutnya Dit. P2TK DIKDAS berdasarkan hasilpenilaian, mengusulkan ke Mendiknas melalui KaBiro Kepegawaian utk ditetapkan Jabfung GBPNS danAngka Kreditnya.
Ka Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan Ka Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulanpenetapan inpassing dari Direktur P2TK DIKDAS utk ditetapkan Inpassing Jabfung GBPNS dan AngkaKreditnya.
Biro Kepegawaian Kemdiknas mengirimkan SK Inpassing yg telah diterbitkan ke Dinas Pend.Kab/Kota/ Provatau atase yg mengatasi urusan pendidikan pd perwakilan pemerintah RI di luar negeri utk disampaikan kpdguru ybs.
Berkas yg tidak memenuhi persyaratan akan diumumkan di website P2TK DIKDAS, guru, Dinas Pend.Kab/Kota dan Provinsi berkewajiban untuk mengirimkan kekurangan tersebut ke Dit. P2TK DIKDAS.
Berkas yang sudah diterbitkan SK Inpassingnya akan di umumkan via website.
Jenjang Jabatan Fungsional Guru adalah tenaga profesional yg menurut UU No 14
Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen, harus memiliki kualifikasiakademik minimal S-1 atau D-IV. PNS dgn kualifikasiakademik S-1 dgn masa kerja 0 tahun, menurut Kepmenpanakademik S-1 dgn masa kerja 0 tahun, menurut KepmenpanNo 84/1993 memiliki jabfung Guru Madya dgn gol./ruangIII/a. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dangol./ruang GBPNS dengan Guru PNS, maka jenjangjabatan fungsional GBPNS hasil inpassing minimal GuruMadya (III/a) dan maksimal Guru Pembina (IV/a).
Dgn demikian jenjang jabatan fungsional GBPNS hasilinpassing adalah:
Guru Madya,Guru Madya,Guru Madya Tk.I,Guru Dewasa,Guru Dewasa Tk.I, atauGuru Pembina.
Pejabat yang Berwenang Menetapkan1. Bagi GBPNS pd satuan pendidikan dlm binaan
Kemdiknas, pejabat yg berwenang menetapkanInpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan AngkaKreditnya disesuaikan dgn jenjang kepangkatan guruybs, yaitu sbg:Kreditnya disesuaikan dgn jenjang kepangkatan guruybs, yaitu sbg:- Kepala Biro Kepegawaian atas nama Mendiknasberwenang utk menetapkan Jabfung GBPNS danAngka Kreditnya pd jenjang Guru Madya s.d. GuruPembina.- Kabag pd Biro Kepegawaian Kemdiknas a.n.Mendiknas berwenang utk menetapkan JabfungMendiknas berwenang utk menetapkan JabfungGBPNS pd jenjang Guru Madya s.d. Guru Dewasa.- Kasubbag pd Biro Kepegawaian Kemdiknas a.n.Mendiknas berwenang utk menetapkan JabfungGBPNS pd jenjang Guru Pratama s.d. Guru MudaTingkat I.
Nilai Penting Sertifikat Pendidik
Bagi GBPNS yg sdh memiliki sertifikat pendidikwajib mengajukan inpassing jabatan fungsionalwajib mengajukan inpassing jabatan fungsionaldan angka kreditnya sesuai peruntukan/bidangstudi sertifikat pendidik yg dimilikinya, meskipunjurusan atau program studi ijazah S-1/D-IV ygdimilikinya berbeda dgn sertifikat pendidik ataubidang yg menjadi tugasnya. Permohonanbidang yg menjadi tugasnya. Permohonaninpassing jabatan fungsional dan angka kreditGBPNS harus ditolak jika berbeda dgnperuntukan sertifikat pendidiknya.
Lain-lain Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan
Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung tgl 1 Oktober2007 s.d. 30 Desember 2011.
GBPNS yg telah ditetapkan jabfung dan Angka GBPNS yg telah ditetapkan jabfung dan AngkaKreditnya, apabila ybs diangkat menjadi PNS, makajabfung dan angka kreditnya yg telah dimiliki tidak dptdigunakan dlm pengangkatan pertama sbg guru PNS.
Perlu disosialisasikan secara optimal kpd semua pihakterkait, terutama GBPNS dan yayasan/penyelenggarasatuan pendidikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi itu,Dinas Pend.Kab/ Kota/ Prov. dan Kantor Kemenag Kab/Dinas Pend.Kab/ Kota/ Prov. dan Kantor Kemenag Kab/Kota/ Prov. dpt melibatkan BMPS atauorganisasi/lembaga pd masyarakat yg bergerak dibidang pendidikan dan pembinaan GBPNS yg ada didaerah setempat.
CONTOH :COVER BERKAS INPASSING
PROFIL GURU PENGUSUL INPASSING
MencantumkanNPTK
1. IJAZAH S1
LEGALISIR ASLI
Contoh fisikal dokumen persyaratan inpassing
LEGALISIR ASLIDARI LPTK
2. IJAZAH AKTA IV (LAMPIRKAN JIKA ADA)
LEGALISIR ASLIDARI LPTK
3. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI GTT YANG DI TTD KETUA YAYASAN (JIKA PERNAH)
BUKAN BERUPASURAT
KETERANGAN
PENGANGKATANGTT OLEH KETUAYAYASAN (BUKAN
KEPSEK)
LEGALISIR ASLIYAYASAN DAN DI TTDOLEH KETUA YAYASAN
(BUKAN KEPSEK)
4. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI GTY YANG DI TTD KETUA YAYASAN
BUKAN BERUPASURAT
KETERANGAN
PENGANGKATANGTY OLEH KETUAYAYASAN (BUKAN
KEPSEK)
LEGALISIR ASLIYAYASAN DAN DITTD OLEH KETUAYAYASAN (BUKAN
KEPSEK)
SK GTY HARUS :1. TIDAK KOLEKTIF (HARUS INDIVIDUAL)2. BERLAKU SETERUSNYA (BUKAN TERBIT SETIAP TAHUN)3. TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT
5. SURAT KETERANGAN MASIH AKTIF MENGAJAR SAMPAI SAAT INI
KETENTUAN :1. Guru di TTD oleh Kepsek atau Ketua Yayasan2. Kepsek harus di TTD oleh ketua Yayasan2. Kepsek harus di TTD oleh ketua Yayasan3. Terhitung sejak dari GTT (jika pernah) sampai GTY saat ini4. Terhitungnya harus konsisten dengan SK GTT dan GTY
6. SURAT KEPUTUSAN PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
KETENTUAN :1. Di TTD oleh Kepsek atau Ketua Yayasan2. Dilegalisir oleh Dinas Pend. Kab/kota
BUKAN BERUPASURAT
KETERANGAN
2. Dilegalisir oleh Dinas Pend. Kab/kota3. Disertakan lampiran rincian pembagian tugas4. Jumlah kewajiban beban mengajar disesuaikan
dengan peraturan permendiknas 39 tahun 2009
Lampiran SK rincian tugas mengajar
7. SERTIFIKAT PENDIDIK