PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
493
INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS
ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI
KESEHATAN NASIONAL ONLINE DAN PRIMARY CARE
BPJS DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
Wiebi Winarto1, Mega Tri Wijayanti2, Lukita Ummahati3,
Universitas Muhammadiyah Malang
[email protected], [email protected], [email protected]
ABSTRAK
Pelayanan kesehatan menjadi sorotan beberapa waktu terakhir karena terkait dengan adanya
kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) yang berbasis elektronik yangg
dimanfaatkan sebagai salah satu pusat pangkalan data kesehatan di seluruh Indonesia. selain itu
juga ada kebijakan P-Care selaku anak dari SIKNAS yang dimanfaatkan sebagai alternatif
pelayanan kesehatan agar tercipta atmosfer yang efektif dan efisien. Untuk itu, fokus penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan kesehatan ini dalam penerapannya di
Dinas Kesehatan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif
serta sumber data berupa data sekunder.
Kata kunci : Inovasi, Pelayaan Kesehatan Online, Sistem Informasi Kesehatan
ABSTRACT
Health services have been in the spotlight for the last time because they are related to the existence
of an electronic-based National Health Information System (SIKNAS) policy that is used as one of
the health database centers throughout Indonesia. in addition there is also a policy of P-Care as
a child of SIKNAS which is used as an alternative health service in order to create an effective
and efficient atmosphere. Therefore, the focus of this research is to find out how this health service
innovation is applied in Malang City Health Office. This research uses descriptive qualitative
research and secondary data sources.
Keyword: Innovation, Online Health Service, Health Information System
PENDAHULUAN
Hadirnya revolusi industri 4.0. menjadikan Indonesia harus semakin
tanggap dalam menjawab tantangan zaman. Revolusi industri 4.0. menjadi jalan
Indonesia agar mampu bersaing di berbagai kancah dunia. Pemerintah diharapkan
tanggap dalam merespon berbagai isu dan kondisi yang sedang dialami di berbagai
belahan dunia. Teknologi informasi sangat besar pengaruhnya, bila dapat
dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sebuah proses kegiatan
lebih cepat dicapai. Informasi yang lebih cepat dicapai dan berkualitas menjadi
harapan bahwasannya proses pelayanan publik dapat ditingkatkan termasuk juga
dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi juga sangat
dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Peran teknologi diharapkan mampu menjawab
berbagai macam kendala yang sekiranya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
494
teknologi yang kian hari semakin canggih. Untuk itu, pemerintah harus mampu
memanfaatkan teknologi demi mengefisiensikan serta mengefektifkan kinerja
pemerintah serta meningkatkan dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat
khususnya dibidang pelayanan kesehatan.
Layanan kesehatan adalah layanan dasar yang menjadi hak masyarakat serta
wajib dipenuhi oleh pemerintah di dalam sebuah Negara sebagai penyelenggara
Negara, Dasar hukum pemberian layanan kesehatan ini diatur di dalam UU No. 36
tahun 2009 serta di pasal 53 dan 54 tentang UU Kesehatan. Mengingat begitu
pentingnya kesehatan di dalam masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah
melakukan pelayanan kesehatan secara baik dan maksimal semata–mata guna
menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram.
Di Indonesia pelayanan kesehatan sendiri menjadi wilayah kewenangan
pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan di setiap daerah ada pula
Dinas Kesehatan. Dewasa ini problematika dalam dunia kesehatan di Indonesia
tidak hanya mengenai Obat atau Dokter semata, namun regulasi di dalam dunia
kesehatan juga menjadi hal yang penting guna memperlancar jalannya pelayanan
kesehatan di masyarakat.
Problematika paling dasar ialah mengenai mahalnya tarif layanan kesehatan
yang ada di Indonesia yang seringkali tidak mampu dijangkau oleh masyarakat
utamanya masyarakat ekonomi kelas bawah. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh
pemerintah guna menurunkan tarif layanan kesehatan salah satunya adalah dengan
menghadirkan program BPJS yang merupakan tabungan bagi masyarakat agar tidak
terlalu membebani ketika suatu waktu yang bersangkutan mengalami sakit. Tidak
cukup hanya itu, Indonesia kini telah mengintegrasikan layanan kesehatan dengan
teknologi informasi, guna memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan
kesehatan yang efisien dan efektif. Karena nya penelitian ini berusaha melihat
sejauh mana penerapan inovasi layanan kesehatan berbasis elektronik di Dinas
Kesehatan Kota Malang dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat
setempat.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
495
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian dan Konsep Inovasi
Pemaknaan inovasi di pelayanan publik lebih diarahkan di sektor
“perbaikan” dan merupakan hasil dari inovasi itu sendiri, yang pada hal ini berarti
pemerintah dapat menyajikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien,
berkualitas, murah dan terjangkau (Wijayanti, 2008:42). Pengertian dari inovasi itu
sendiri menurut West&Far (Ancok, 2012:34) adalah:
“Pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan
prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang
untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan
masyarakat luas”.
Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9) memberikan pengertian bahwa:
“Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang
disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau
kelompok untuk diadopsi. Secara umum, inovasi dapat dibedakan
menjadi beberapa bagian”.
Kategorisasi level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan&Albury (Muluk,
2008:46) berentang mulai dari inkremental, radikal, sampai transformatif. Inovasi
Inkremental, berarti inovasi yang membawa perubahan-perubahan kecil terhadap
proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi berada pada level
ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan
hubungan keorganisasian. Walau demikian, inovasi inkremental memainkan peran-
peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat diterapkan secara terus-
menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan
lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (value for money)
(Muluk, 2008:46).
Menurut UU No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan
penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan
tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.
Definisi yang dirilis oleh Asian Development Bank inovasi adalah Sesuatu hal baru,
dapat di terapkan, serta memliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukanlah
sebuah kejadian, ini adalah konsep, proses, implementasi dan kapabilitas dan
kapsitas yang menentukan keberhasilan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
496
publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. Lalu, Menurut Damanpour dalam
Yogi Suwarno “inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi yang
baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru
atau rencana baru bagi anggota organisasi.” Lalu, Menurut Rina Mei Mirnasari
(2013) menmberi pengertian bahwa “inovasi di dalam pelayanan publik bisa
diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki
efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh
inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat.”
Menurut Agus Dwiyanto jenis-jenis inovasi pelayanan publik terbagi
menjadi empat jenis yakni :
1. Inovasi pelayanan
2. Inovasi dalam proses
3. Inovasi sistim
4. Inovasi konsepsual
Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Rogers (1983 dalam Chitta et al,
2014), dinayatakan bahwa terdapat lima langkah dalam proses inovasi:
1. pengetahuan
2. kepercayaan
3. keputusan
4. penerapan
5. konfirmasi
Hambatan Dalam Inovasi Menurut Geoff Mulgan dan David Albury (2003)
terdapat delapan penghambat dalam tumbuhnya inovasi :
1. keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal
2. tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi
3. Teknologi tersedia tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi.
4. Tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi.
5. rendahnya kemampuan
6. perencanaan dan penganggaran jangka pendek.
7. adanya tekanan administrasi
8. budaya menghidari resiko.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
497
PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik dapat di artikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan
hidup manusia atau individu secara langsung maupun tidak langsung melalui
aktivitas orang lain merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek
kelembagaan, baik pada organisasi bisnis maupun pada organisasi pemerintah
(Sinambella (2006) dalam Abdul Aziz Humaizi (2013)). Di Indonesia, pelayanan
publik (public service) menjadi isu penting dan strategis. Alasan utamanya adalah
aktivitas pelayanan publik di Indonesia cenderung jalan ditempat. Pelayanan publik
itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan dalam Sinambella,
(2006) dalam Abdul Aziz Humaizi (2013)).
Lovelock dalam Widodo (2007, h.272) mengungkapkan lima prinsip yang
harus diperhatikan bagi pelayanan publik, agar kualitas dapat tercapai antara lain
meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy.
a.) Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan
komunikasi material. Menurut Jasfar (2005, h.51) tangibe adalah
kemampuanuntuk memberikan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya
secara langsung yaitu fasilitas fisik.
b.) Reliability (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan
tepat dan memiliki kepastian. Menurut Jasfar (2005, h.51) adalah kemampuan
untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan
kemampuan untuk membuat pelanggan mempercayai pelayanan yang diberikan.
c.) Responsiveness (pertanggungjawaban), yakni rasa tanggungjawab terhadap
mutu pelayanan. Menurut Jasfar (2005, h.51) adalah kemauan atau keinginan
para karyawan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan
konsumen dengan sebaik mungkin.
d.) Assurance (jaminan), pengetahuan,perilaku dan kemampuan pegawai. Menurut
Jasfar (2005, h.51) meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah, sopan dan sifat
yang dapat dipercaya dari kontak personil untuk menghilangkan sifat keragu-
raguan konsumen dan merasa bebas dari resiko.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
498
e.) Empathy (empati), perhatian perorangan pada pelanggan. Menurut Jasfar (2005,
h.51) empati meliputi sikap kontak personal maupun perusahaan/ organisasi
untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang
baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau
hubungan.
Menurut Adrian Sutedi (2011), pelayanan publik dapat dikaitkan dengan
pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Maksudnya disini adalah
pelayanan publik merupakan bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Perbuatan
yang didalamnya merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang
telah ditetapkan terdahulu. Dalam mengelola atau memanajemen pelayanan perlu
mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan
tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan,
tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (publik complain), serta
tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur. Pelayanan publik
arah orientasinya adalah publik, sehingga harsu dimulai dengan menganggap publik
sebagai konsumen yang harus dilayani agar kepuasannya terjamin. kepuasan
terjamin apabila kualitas pelayanan publik pun terjaga.
Pelayanan publik menurut Keputusan menteri pendayagunaan aparatur sipil
negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, adalah semua kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan, hakikat pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 63 Tahun 2004 adalah
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Sedangkan, asas pelayanan publik adalah:
(1) Keterbukaan
(2) pertanggunjawaban
(3) kondisional
(4) partisipatif
(5) kesamaan hak
(6) keseimbangan hak dan kewajiban.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
499
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No.
63 Tahun 2003, pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:
(1) kesederhanaan
(2) kejelasan
(3) ketepatan waktu
(4) akurasi
(5) keamanan
(6) tanggungjawab
(7) kelengkapan sarana dan prasarana
(8) kemudahan akses
(9) kedisiplinan, kesopanan keramahan
(10) kenyamanan.
Untuk itu, dalam menunjang optimalisasi pelayanan publik yang sesuai
dengan harapan masyarakat berikut adalah prinsip-prinsip pelayanan prima oleh
Ismail Nawawi dalam Adrian Sutedi (2011):
1. Ketersediaan tata cara pelayanan dilakukan dengan mudah, lancar, cepat, mudah
dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan Kepastian. Adannya kejelasan dan kepastian mengenai beberapa
informasi terkait pelayanan yang diberikan, termasuk barang maupun jasanya.
3. Keamanan proses dan hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum.
4. Keterbukaan akan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan publik wajib
diinformasikan secara terbuka.
5. Efisiensi dalam hal persyaratan dalam peyanan umum terbatas pada hal-hal yang
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran serta tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan,
serta harus adanya upaya pencegahan dalam pengulangan pemenuhan
kelengkapan persyaratan dalam rangka memenuhi kelengkapan persyaratan
dalam proses pelayanan yang mempersyaratkan kelengkapannya dari satuan
kerja tekait.
6. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan yang harus ditetapkan secara
wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan yang diberikan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
500
dengan tidak menuntut tarif yang tinggi diluar batasan yang sewajarnnya. Selain
itu, tetap harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam
membayar pelayanan secara umum, serta memperhatikan apa saja ketentuan-
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan yang merata dalam jangkauan atau cakupan pelayanan yang harus
benar-benar diusahakan seluas mungkin dan dengan distribusi yang merata serta
perlakuan yang adil dalam proses pelayanannya.
8. Ketepatan waktu dalam melaksanakan pelayanan harus dapat dipastikan secara
jelas, dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan
sebelumnya.
METODE PENELITIAN
Guna memberikan kesimpulan yang relevan, penelitian ini menggunakan
analisa model penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif sesuai
dengan yang dinyatakan oleh Arikunto, (1990, h.309) bahwa penelitian deskriptif
yang dimaksudkan untuk menimbun informasi mengenai suatu gejala yang ada,
yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Oleh Ismail
Nurdin dan Sri Hartati (2019) metode deskriptif merupakan penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan
gejala yang ada, mengidentifikasi masalh atau memeriksa kondisi dan praktek-
praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dna menentukan apa
yang dilakukan oleh orang lain dalam upaya menghadapi masalah yang sama dan
belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada
waktu yang akan datang. Metode ini bukan saja menjabarkan analisis namun juga
memadukan yang pada hakikatnya menitikberatkan pada observasi dan suasana
alamiah.
Sedangkan model penelitian kualitatif menurut Moleong, (2007, h.11)
merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan
dan lain-lain. Hal serupa juga dinyatakan pleh Denzin dan Lincoln (1994) dalam
Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena
yang terjadi dan dilaksanakan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
501
Erickson (1968) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk
menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dna
dampak dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.
Melalui pendekatan yang fokus pada penyelidikan secara menyeluruh terhadap
sebuah fenomena dalam hal ini untuk melihat bagaimana hasil dari inovasi
pelayanan public di bidang kesehatan berbasis elektronik yakni SIKNAS (Sistem
Informasi Kesehatan Nasional) yang memiliki fitur layanan berupa website Pcare
(Primary Care) yang telah diterapkan pada pelayanan kesehatan yang ada di
Indonesia saat ini. Untuk memperjelas asumsi tersebut, data dalam penelitian ini
diperoleh dari sumber sekunder; studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, koran,
majalah dan internet serta berdasarkan penelitian secara langsung di lapangan
HASIL ATAU PEMBAHASAN
Menurut WHO (World Health Organization) dalam buku Design and
Implementation of Health Information System, Jenewa 2000 menyatakan bahwa
“A health information system cannot exist by itself, but is a functional entity within
the framework of comprehensive health system. Effective health information
systems provide information support to decision-making process at all levels.
Health information systems should be transformed into effective management
tools”. Artinya, suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan
yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan
di semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi
penatakelolaan.
1. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)
Sistem informasi kesehatan adalah salah satu pilar penting dalam upaya
memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal dalam suatu Negara.
Seiring perkembangan jaman informasi di bidang kesehatan juga mengalami
perubahan, integrasi antara teknologi dengan konvensional perlahan mulai terjadi,
informasi yang dahulu menggunakan cara – cara lama kini telah mengalamai
digitalisasi pemberi layanan kesehatan telah menggunakan system computer dan
internet guna mendistribusikan segala informasi – informasi mengenai kesehatan
kepada masyarakat. Hari ini, di dalam dunia yang mengalami perubahan semakin
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
502
cepat dan pesat khususnya di bidang teknologi dengan masuk nya era – Revolusi
Industri 4.0 menjadikan segala sector di dalam lingkup kehidupan begitu
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, hal ini juga yang terjadi di dalam pelayanan
kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Layanan pemberian infromasi yang di
Integrasikan melalui teknologi utamanya internet semata ditujukan guna
memberikan efisiensi, efektifitas dan segala kemudahan bagi masyarakat.
Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu bentuk pokok Sistem
Kesehatan Nasional ( SKN ) yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam
penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan di dalam suatu
Negara. Melalui sistem Informasi kesehatan yang baik maka akan membuat
masyarakat tidak buta dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dan mau
membawa keluarga nya berobat dengan mudah bukan lagi dengan birokrasi yang
rumit yang membuat masyarakat enggan membawa anggota keluarganya berobat
di pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Sejalan dengan massif
nya perkembangan media dan teknologi khusunya internet seharusnya membuat
masyarakat terlebih khusus pada mahasiswa kesehatan masyarakat melek akan
kemajuan berinovasi terhadap sistem informasi kesehatan Indonesia. Berlandaskan
dengan fakta yang terjadi di masyarakat pada saat ini seharus nya bisa dijadiakan
sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk dapat membentuk sistem informasi
kesehatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan
banyaknya referensi yang ada pada saat ini sehingga bisa dijadikan rumusan dan
evaluasi guna menemukan solusi yang tepat dan membuat sistem informasi
kesehatan yang tepat guna.
Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) adalah suatu sistem pengelolaan data
dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan
terintegasi guna mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem Informasi Kesehatan merupakan
gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus
informasi, mulai dari pengumpulan data sampai dengan pemberian umpan balik
(feedback) informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja sistem kesehatan.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
503
Dasar hukum mengenai pengembangan sistem informasi kesehatan ini
ialah, UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki,
menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP RI
Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor : 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan mengamanatkan pusat data dan informasi (
PUSDATIN ) sebagai pelaksana tugas kementrian kesehatan di bidang data dan
informasi kesehatan, Kepmenkes RI No. 511 tahun 2002 tentang Kebijakan Strategi
Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Nasional ( SIKNAS ), Kepmenkes RI
Nomor : 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan
Sistem Laporan Informasi Kesehatan Kabupaten / Kota, Kepmenkes RI Nomor :
004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang
Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.837 Tahun 2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer ( SIKNAS ) Online
Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
Tujuan dari dikembangkannya Sistem Informasi kesehatan di Indonesia
ialah; pertama, guna memberikan informasi pada masyarakat untuk pengambilan
keputusan disetiap jenjang administrative kesehatan di tingkat pusat hingga tingkat
daerah yang meliputi Rumah sakit hingga puskesmas. Kedua, dikembangkannya
sistem informasi kesehatan ini juga bertujuan untuk mentransormasi data yang
tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non rutin menjadi sebuah
informasi yang utuh. Upaya perbaikan sistem informasi kesehatan ini ialah agar
mampu menghasilkan suatu sistem informasi kesehatan yang berhasil guna dan
berdaya guna serta mampu memberikan sebaran informasi yang tepat dan akurat
dan sesuai dengan kebutuhan.
Menurut World Health Organization (WHO) bahwa sistem informasi
kesehatan memiliki beberapa manfaat, diantaranya ialah:
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
504
a. Membantu mengambil keputusan guna mendeteksi dan mengendalikan masalah
kesehatan, mengawasi perkembangan serta meningkatkan nya.
b. Memberdayakan individu dan komunitas dengan efisien dan mudah dipahami,
dan melakukan revitalisasi kualitas pelayanan kesehatan
Adapun manfaat sistem informasi kesehatan di dalam suatu fasilitas kesehatan
diantaranya:
a. Memberikan kemudahan bagi pasien untuk melakukan pengobatan dan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik
b. Memudahkan pihak pemberi fasilitas kesehatan untuk mendata setiap pasien
yang berobat disana
c. Mengontrol segala kegiatan dengan baik
Dalam upaya perbaikan dan pengembangan sistem informasi kesehatan ini
terdapat sasaran yang menjadi focus target di dalam nya, antara lain:
a. Ditetapkannya kebutuhan esensial data/informasi di tiap tingkat dan
pengembangan instrument pengumpulan dan pelaporan data
b. Dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di tiap – tiap tingkat administrasi
secara teratur. Tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas
permintaan dari pengguna informasi.
c. Terciptanya pengorganisasian serta tata kelola kerja yang berkaitan dengan
pengelolaan informasi atau tersedianya tenaga fungsional pengelola informasi
yang terampil di tiap tingkatan administrasi yang ada di Indonesia.
Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) adalah suatu sistem yang
terkoneksi dengan sistem – sistem lain baik secara nasional maupun internasional
dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. SIKNAS merupakan sub-
sistem dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Dan SIK ini terdapat pada setiap
tingkatan pemerintahan, di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan
nasional, di tingkat provinsi merupakan sistem kesehatan provinsi dan di tingkat
Kabupaten atau Kota meruapakan bagian dari sistem kesehatan Kabupaten/Kota.
Jadi, SIKNAS sendiri dibangun dari jaringan sistem – sistem informasi kesehatan
di tingkat Provinsi, dan sistem kesehatan Provinsi dibangun dari jaringan sistem –
sitem informasi kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
505
Jaringan SIKNAS ialah sebuah koneksi jaringan virtual sistem informasi
kesehatan elektronik yang dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan dan
hanya dapat diakses apabila telah terhubung . Jaringan SIKNAS merupakan
infrastruktur jaringan komunikasi data yang diintegrasikan menggunakan Wide
Area Network (WAN), jaringan teknologi komunikasi yang mencakup area yang
luas dan dapat digunakan untuk mengirimkan data jarak jauh antara Local Area
Network (LAN) yang berbeda. Selain itu kini Pemerintah juga sedang
mengembangkan program mobile health (M-Health) yang dapat langsung
terhubung ke sistem informasi kesehatan seperti Rumah Sakit hingga puskesmas
(aplikasi SIKDA Generik).
2. Primary Care (P-Care)
Di dalam SIKNAS terdapat sebuah aplikasi berbasis elektronik yang
disediakan oleh pemerintah, yang diberi nama Pcare atau Primary Care adalah
aplikasi sistem informasi pelayanan pasien berbasis webase yang disediakan oleh
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui BPJS Kesahatan
diperuntukkan bagi para fasilitas kesehatan primier untuk memberikan kemudahan
akses data ke server BPJS baik terkait dengan pendaftaran, penegakan diagnosa,
terapi, hingga pelayanan laboratorium.
Aplikasi ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2014 yang lalu, dan telah
mengalami berbagai pengembangan serta perbaikan – perbaikan terhadap bug dan
error juga untuk menyempurnakan fungsi – fungsi atau fitur – fitur yangada
didalamnya termasuk penambahan modul menyesuaikan kebutuhan akses data
yang semakin hari semakin bertambah.
Sejak pertama kali diluncurkan melalui sebuah url http://pcare.bpjs-
kesehatan.go.id, kini aplikasi Pcare telah banyak mengalami sebuah transformasi
pembaharuan dan perbaikan guna menunjang kinerja sistem yang lebih optimal.
Kini masyarakat dapat mengakses aplikasi Pcare ini melalui url https://pcare.bpjs-
kesehatan.go.id/eclaim/Login. Berikut adalah langkah – langkah dalam
menggunakan aplikasi Pcare BPJS:
1. Langkah pertama, pengguna aplikasi melakukan Login pada laman website
Pcare BPJS melalui url https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/Login. Lalu,
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
506
pengguna aplikasi memasukkan username dan password yang sebelumnya telah
diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan hanya untuk user resmi.
Gambar 1. Sign In P-Care
2. Langkah Kedua, pengguna aplikasi memasukkan nomor kartu BPJS dalam
kolom pencarian untuk menemukan data identitas pemilik kartu/pasien.
Kemudian melakukan pemilihan jenis kunjungan dan jenis perawatan yang
diinginkan oleh pasien.
Gambar 2. Pengisian Pendaftaran
3. Langkah Ketiga, yakni pengguna apliksi/pasien melakukan pengisian atas
keluhan penakit yang sedang di deritanya untuk di input dalam kolom keluhan.
Lalu menentukan tanggal berobat.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
507
Gambar 3. Pengisian Keluhan
4. Langkah keempat, adalah pengguna aplikasi/pasien mendapatkan surat rujukan
sesuai dengan yang telah ditentukan dan mencetaknya untuk dibawa serta pada
saat berobat.
Gambar 4. Surat Rujukan
1. Hambatan-hambatan Penggunaan SIKNAS dan P-Care
a. Sumber Daya Manusia
Berkaitan dengan sumber daya manusia memang masih mengalami
hambatan dari segi kualitasnya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak para
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
508
pegawai masih kurang begitu memahami betul bagaimana menggunaan dari kedua
sistem yang telah dikembangkan ini. Tidak hanya pegawai saja yang dirasa kurang
memahami penggunaan sistem ini, namun juga para masyarakat yang masih perlu
bimbingan dalam pengurusan dan pelayanan dengan sistem ini. Hal tersebut juga
diungkapkan oleh (Prakoso, 2015) bahwasannya pihak yang melakukan pelayanan
kesehatan masih memiliki penilaian yang kurang baik. Padahal pelayanan
kesehatan juga menjadi salah satu bagian dari penerapan jaminan sosial sesuai
dengan Undang-Undang Tahun 2002.
b. Infrastruktur dan Jaringan
Hal selanjutnya yang menjadi penghambat berjalannya sistem ini secara
baik adalah masih sering adanya gangguan sistem yang megakibatkan
berkurangnya efektifitas kinerja pada pengguna sistem ini. Hal serupa juga
dikatakan oleh (Asih Prasetyowati, Roro Kushartanti, 2018) bahwa hambatan dari
pelaksanaan sistem ini salah satunya dikarenakan masih adanya jaringan internet
atau sistem yang sering down. Penggunaan aplikasi P-Care kadang terganggu
dengan putusnya jaringan internet dan sistem terjadi karena banyaknya traffic dan
exposure yang masuk atau pihak provider sedang melakukan maintenance atau
sedang dalam masa perbaikan. Permasalahan lain yang tak kalah penting untuk
diperhatikan adalah masih terbatasnya perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) di berbagai jenjang, padahal di daerah yang kapabilitas untuk itu
dirasa memadai serta didaerah yang kapabilitas mengenai hal tersebut juga masih
perlu bantuan atau dana.
c. Pelayanan dan Sistem yang Belum Maksimal
Hal yang paling menjadi sorotan atas hambatan ini adalah masih kurangnya
kemampuan sistem dalam menentukan keputusan apa yang selanjutnya harus
diberikan. Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari (Endah Sri Lestari, Sutopo
Patria Jati, Aris Puji Widodo, 2016) bahwa permasalahan dalam pelayanan dan
sistem infomasi kesehatan ini adalah masih lemahnya dalam pengelolaan data,
anaisis data, serta kurangnya pemanfaatan data dan informasi untuk pengamblan
keputusan. (Khairina Isnawati, Eko Nugroho, Lutfan Lazuardi, 2016) dalam
penelitiannya juga mendapati masalah yang sama, yakni belum adanya mekanisme
yang secara pasti dapat menjamin kesesuaian, keselarasan, dan keterpaduan antara
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
509
rencana dan anggaran Kementrian Kesehatan dengan rencana dan anggaran
Kementrian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah atau Pemda juga dalam
pemanfaatan hasil evaluasi ataupun kajian untuk input data dalam proses
menyusunan perencanaan.
2. Solusi
a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Kembali lagi pada salah satu aspek penting dalam mendukung
pembangunan kesehatan adalah dengan sistem informasi kesehatan (SIK) yang
baik. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) diperlukan untuk menjalankan upaya
kesehatan dan memonitor agar upaya tersebut berjalan efektif dan efisien.
Sehingga manusia selaku pelayan dan pengguna sistem tersebut diharapkan
dapat membaik kualitasnya dikemudian hari, agar tercipta atmosfer digitalisasi
atau komputerisasi yang optimal, sehingga sistem juga dapat berjalan dengan
baik.
b. Pemaksimalan Infrastruktur dan Jaringan.
Hal yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki permasalahan ini adalah
dengan lebih intens dalam memelihara jaringan serta infrastruktur yang ada.
Kemudian bagi yang belum adalah diupayakannya pengadaan infrastruktur dan
jaringan yang memadai. Kualitas sumber daya manusia juga berperan besar
disini. Karena dengan campur tangan kualitas manusia yang mumpuni, hal
yang berkaitan dengan infrastruktur dan jaringan akan berjalan dengan baik
pula.
c. Optimalisasi Pelayanan dan Sistem.
Aspek yang perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu, kemudahan,
keakuratan, format, dan isi sistem informasi. Jika keseluruhan aspek tersebut
dapat berjalan dengan baik, maka kedepannya pelayanan dan sistem yang
berlaku akan berjalan dengan baik pula, serta dampak lebih lanjutnya dapat
meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
KESIMPULAN
Pelayanan publik juga merupakan salah satu komponen dalam masalah
kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik karena
yang menikmati kebijakan ini adalah seluruh warga negara Indonesia. Pelayanan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
510
kesehatan sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik menjadi perhatian
beberapa tahun belakangan, dikarenakan lahirnya kebijakan Sistem Informasi
Kesehatan Nasional (SIKNAS) berbasis elektronik serta Primary Care (P-Care)
BPJS.
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah seperangkat tatanan yang
meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber
daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu yang menyediakan
dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan, perencanaan program
kesehatan, monitoring pelaksanaan dan evaluasi2 di setiap jenjang administrasi
kesehatan. SIK bertujuan untuk mengatasi terfragmentasinya data kesehatan,
mengurangi redudansi dan inkonsistensi, mempercepat proses pengolahan data,
serta memperbaiki mekanisme pelaporan, kelengkapan dan integrasi data pada
tingkat administrasi yang lebih tinggi.
P-Care adalah suatu pelayanan informasi pasien dengan menggunakan
internet dan berbasis komputer yang disediakan oleh pelayanan di BPJS Kesehatan
diperuntukkan bagi para fasilitas kesehatan primer guna memberikan kemudahan
akses data dalam pelayanan ke server BPJS baik itu pendaftaran dan pelayanan
medis. Fasilitas kesehatan primer terdapat 155 diagnosis penyakit yang telah
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan senantiasa melakukan
monitoring dan evaluasi agar peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang
sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan primer tersebut serta dapat
mengawasi angka kunjungan serta angka rujukan pasien.
DAFTAR PUSTAKA
Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak Publisher.
Asih Prasetyowati, Roro Kushartanti. (2018). Pengaruh Faktor HOT (Human,
Organisasi, dan Teknologi) Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem
Informasi Primary Care di Wilayah Kota Semarang. Jurnal Manajemen
Informasi Kesehatan Indonesia.
Endah Sri Lestari, Sutopo Patria Jati, Aris Puji Widodo. (2016). Evaluasi Sistem
Informasi Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penguatan
Sitem Informasi Kesehatan Nasional. Jurnal Manajemen Kesehatan
Indonesia.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
511
Hadi, Krishno, Asworo, Listiana, Taqwa, Iradhad. (2020). “Inovasi Dialogis:
Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem
Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society,
4(1),115–129, DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438.
Isnaini. (2017 ). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Online Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. JOM FISIP.
Khairina Isnawati, Eko Nugroho, Lutfan Lazuardi. (2016). Implementasi Aplikasi
Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Di UPT. Puskesmas
Gambut Kabupaten Banjar. Journal of Information Systems for Public
Health, 64-71.
Noor Alis Setiyadi, Fahmi Hakam. (2015 ). Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi
Kesehatan Di Klinik Muhammadiyah Medical Center (MMC) Universitas
Muhammadiyah Surakarta . Jurnal IKESMA.
Nurdin, I. (2019). Metodologi Peneitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat
Cendekia.
Prakoso, S. B. (2015). Efektivitas Pelayanan Kesehatan BPJS Di Puskesmas
Kecamatan Batang. Economics Development Analysis Journal .
Rahman, Miftahul,dkk. (2020). E-Goverment Based Education Policy Innovation
Through E-Panrita Applications (online Attendance Study For Teacher at
SMAN 3 Luwu). Journal of Local Government Issues, 3(2), 50-63,
DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10987.
Tri Wahyu Herlambang, I. A. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Berbasis Web Berdasarkan Model Organisasi dan Manajemen Kesehatan
Primer “Andal”. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu
Komputer, 1602-1610.
Wariyanti, A. S. (n.d.). Penerapan Aplikasi Primary Care (P-Care) BPJS Kesehatan
Di UPTD Puskesmas Gilingan dan UPTD Puskesmas Kratonan Kota
Surakarta.