1
INFRASTRUKTUR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU:
KEKURANGAN DAN SOLUSINYA DARI PEMERINTAH1
Oleh :
Oki Kurniawan ([email protected]), Dieny Izzaty ([email protected]),
Yanis Suhada ([email protected]), Iqbal Restama ([email protected]),
Dkk2,.
Abstrak:
Dilihat dari sistem pemerintahan, wilayah Kepulauan Seribu merupakan
sebuah wilayah unik, yaitu memiliki status sebagai daerah kabupaten administrative
yang berada di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu ini merupakan satu-satunya kabupaten yang bersifat
administrative yang ada di Indonesia. Dengan status tersebut, tentu segala kebijakan
yang berkaitan dengan wilayah Kepulauan Seribu berada di tingkat pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini juga memiliki potensi yang cukup besar, yaitu di
bidang kelautan, sumber daya alam, serta potensi pariwisata. Sebagai primadona
baru pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, tentu diperlukan pembangunan
infrastruktur yang baik dan layak bagi kegiatan pariwisata.
Kata Kunci: Kabupaten Administratif, Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, Otonomi Tunggal.
1 Laporan Praktikum Mata Kuliah “Praktikum Pemerintahan” Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad, 2013. 2 Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Padjadjaran.
2
PENDAHULUAN
Selayang Pandang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sebagaimana dilansir dari website pemerintah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu yaitu kepulauanseribujakarta.com, Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah 8,76 Km2 (875,55Ha), yang tebagi menjadi
dua Kecamatan dan 6 Kelurahan dan 111 pulau. Wilayah Kepulauan Seribu yang
terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan wilayah dengan karakteristik dan
potensi alam yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya, sebab wilayah ini
pada dasarnya merupakan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang terbentuk dan
dibentuk oleh biota koral dan biota asosiasinya (algae, malusho, foraminifera dan
lain-lain) dengan bantuan proses dinamika alam.
Sesuai dengan karakteristik tersebut dan kebijaksanaan pembangunan DKI
Jakarta, maka pengembangan wilayah Kepulauan Seribu diarahkan terutama untuk :
Meningkatkan kegiatan pariwisata
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan
budidaya laut
Pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konvervasi ekosistem terumbu
karang dan mangrove.
Jumlah penduduk Kepulauan Seribu adalah sekitar 20.000 orang yang
menempati 11 pulau, yaitu: Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Panggang, Pulau
Harapan, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Besar, Pulau Payung Besar, Pulau
Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancong Besar dan Pulau Sebira. Pulau yang banyak
ditinggali penduduk misalnya Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Karya.
3
Otonomi Khusus Provinsi DKI Jakarta dan Sistem Pemerintahan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Dalam penjelasan PP No. 55 Tahun 2001, disebutkan bahwa Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang
penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia. Untuk itu dalam membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan
mewujudkan citra Bangsa Indonesia, Jakarta dalam penyelenggaraan
pemerintahannya diberikan kedudukan sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta. Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi
dalam Kotamadya dan Kabupaten Administrasi. Otonomi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta diletakkan pada lingkup Provinsi dan dilaksanakan berdasarkan asas
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Meskipun wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 kotamadya dan satu
kabupaten, namun, hak otonomi yang diterapkan berada pada tingkat provinsi.
Khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah diatur
dalam UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta. Sebelum menjadi Kabupaten Administrasi, wilayah Kepulauan
Seribu berstatus sebagai Kecamatan yang berada di Kotamadya Jakarta Utara.
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kepala Pemerintahan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipimpin oleh Bupati yang bertanggung
jawab kepada Gubernur. Kabupaten administrasi dipimpin oleh seorang bupati dan
dibantu oleh wakil bupati yang diangkat oleh gubernur dari kalangan pegawai negeri
sipil. Perangkat daerah kabupaten administrasi terdiri atas Sekretariat Kabupaten
Administrasi, Suku Dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.
4
Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, Kecamatan
Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari Kotamadya Jakarta Utara
ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan
maksud untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta
pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri atas 110 Pulau dalam segala aspek antara
lain kelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, ekonomi, kesejahteraan
rakyat dan sosial budaya. Dalam kaitan tersebut untuk terwujudnya peningkatan
status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu.
Walaupun secara administratif, wilayah kepulauan seribu masuk kedalam
wilayah provinsi DKI Jakarta, akan tetapi wilayah ini memiliki karakteristik yang
berbeda dengan wilayah kotamadya lainnya di DKI Jakarta. Pada umumnya wilayah
kotamadya yang ada di DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan, sedangkan
wilayah kepulauan seribu lebih mendekati karakteristik pedesaan. Disamping itu
karakteristik geografisnya pun jauh berbeda dimana Kepulauan Seribu merupakan
gugusan pulau-pulau kecil dengan struktur tanah berpasir yang kurang subur untuk
dijadikan lahan pertanian.
Dalam pasal 10 UU. No. 34 tahun 1999, disebutkan beberapa kewenangan
yang dimiliki oleh pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi, yaitu
mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan
pelayanan masyarakat yang terdiri atas :
a. penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan
Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;
b. perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan,
sarana, dan prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
c. perencanaan program pelayanan masyarakat;
5
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan
kepada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
e. pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya
ketentraman dan ketertiban;
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
h. perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
i. pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
j. pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangannya;
k. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
l. kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.
LANDASAN TEORITIS
Peran dan Fungsi Pemerintahan
Dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di negara
berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan
yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayan publik” guna
meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.
Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus
memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan
pengaturan warga negara. Untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut,
pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi,
pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Berkenaan dengan peranan pemerintah, Ndraha (2003 : 110) mengemukakan
bahwa “sesungguhnya peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat
luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang
bersifat ideologi dan spiritual.” Rasyid (2003 : 48) juga menyebutkan bahwa dalam
6
menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga
fungsi yang hakiki yaitu : “pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan
pembangunan (development).” Dalam hubungan tersebut Rasyid (1997 : 48)
menjelaskan, bahwa :“pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan
menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.”
Peranan pemerintah itu adalah, sejalan dengan definisi yang dinyatakan PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) (dalam Ndraha, 2003 : 117) bahwa “ … pemerintah
berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa dengan
maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melaksanakannya sendiri”.
Pembangunan merupakan sebagian dari fungsi utama pemerintahan yang
ditujukan untuk memecahkan masalah dan tuntutan masyarakat melalui aktivitas
pemerintahan. pemerintah adalah pengelola kebutuhan masyarakat, seperti
dikemukakan oleh Ndraha (2003 : 730) bahwa :
"pemerintah adalah semua badan yang memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil. dimana penanganan kebutuhan masyarakat tersebut berlangsung pada tiga level, yaitu policy, manajemen dan teknis operasional".
Pemerintah itu hadir untuk mengelola kemudian mendistribusikan berbagai
kebutuhan masyarakatnya melalui organisasi pemerintahan, dan organisasi
pemerintahan terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah
pemerintah desa atau kelurahan. Pemerintah desa atau kelurahan memegang peranan
yang penting dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat.
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah tidak dapat lepas dari
kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen, pelayanan
publik, serta kepentingan dan urusan publik. fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi
pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu “menyediakan layanan civil dan
7
jasa publik yang tidak diprivatisasikan bagi setiap orang pada saat yang dibutuhkan
(dituntut) oleh orang yang bersangkutan” (Ndraha, 2003: 543). Lebih lanjut dalam
hubungan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi, Ndraha (2003 : 80)
mengemukakan pendapat bahwa: mau tidak mau, pemerintah yang merupakan
kumpulan orang-orang pandai dan pilihan, memiliki teknologi, kekuasaan dan
kemampuan administratif yang memadai, memelopori pembangunan bangsa. Fungsi
pemerintahan di samping memberi ruangan yang cukup luas bagi kepentingan rakyat,
juga bertugas memenuhinya melalui kegiatan pembangunan, pembinaan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan peran dan
fungsinya, organisasi pemerintahan (menurut pendekatan administratif)
menggunakan pendekatan tata administrasi yang diawali oleh pematangan struktur
kekuasaan, pembagian tugas, spesialisasi, fungsi kegiatan, koordinasi, jenjang
pengawasan. Menurut pendekatan psikologi sosial; organisasi pemerintahan
berhubungan erat dengan perilaku manusia selaku unsur birokrasi dalam struktur
organisasi pemerintahan, baik perilaku individu dalam kelompok formal dan
informal, maupun perilaku internal dan eksternal organisasi pemerintahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Infrastruktur
Semenjak dinaikan statusnya dari kecamatan menjadi kabupaten administrasi,
kondisi infrastruktur di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dinilai sudah
cukup baik. Namun, infrastruktur belum merata di seluruh wilayah Kabupaten
Adminstratif Kepulauan Seribu ini yang terdiri atas 110 pulau. Sebagai contoh yaitu,
infrastruktur sekolah. Tidak semua pulau yang ada di wilayah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu terdapat bangunan sekolah. Sekolah-sekolah terdapat
di beberapa pulau yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Misalnya, di
8
Pulau Pramuka, di pulau ini, terdapat bangunan sekolah dari tingkat SD sampai
SMA, yaitu SDN 02 Pagi, SMPN 133 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta.
Gambar 1. SMAN 69 Jakarta di Pulau Pramuka Kab. Adm. Kep. Seribu
Infrastruktur yang perlu diperbaiki yaitu tempat pembuangan sampah.
Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Pulau Pramuka, belum ditemukan
adanya tempat pembuangan sampah yang memadai, yang terlihat adalah sampah-
sampah yang berbaris di bibir laut, seperti yang terekam pada gambar di bawah ini.
Gambar 2. Tumpukan sampah di pinggir laut di Pulau Pramuka
9
Selain itu, perlu dibangun juga infrastruktur untuk penataan kios atau
pedagang, agar lebih menarik wisatawan untuk singgah.
Gambar 3. Salah satu kios/warung yang ada di Pulau Pramuka
Beberapa Kendala yang Dihadapi
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini, diantaranya yaitu:
1. Kondisi Geografis. Kondisi geografis yang berbentuk gugusan kepulauan
turut menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.
2. Sarana transportasi yang minim;
3. Kondisi jumlah penduduk yang minim dan tersebar; Jumlah penduduk
yang sedikit dan tersebar di berbagai pulau, turut menjadi kendala
pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur. Pemerintah
mengakui bahwa tidak bisa memaksakan pembangunan sekolah di pulau
yang dihuni oleh penduduk yang sedikit.
10
4. Aturan/regulasi yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Hal ini
tercermin pada keinginan pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi
DKI Jakarta yang ingin menghapus ojek perahu. Penghapusan ini
dikarenakan ojek perahu dinilai tidak memiliki standar keamanan.
Namun, pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menilai
penghapusan ojek perahu tersebut akan menimbulkan masalah di
lapangan, karena ojek perahu masih diandalkan oleh masyarakat
kepulauan Seribu dan juga para wisatawan sebagai alat transportasi
mereka.
Transportasi Masyakarat Umum dari Pelabuhan Muara Baru, Muara
Angke, Jakarta Utara dan Tanjung Pasir, Tangerang dilayani dengan kapal
ojek berjadwal tiap hari menuju pulau-pulau pemukiman penduduk di
kawasan Kepulauan Seribu, seperti: Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan
Pulau Kelapa.
5. Anggaran. Faktor anggaran juga mempengaruhi dari pembangunan
infrastruktur. Hal ini dikarenakan pada kebijakan anggaran yang tidak
bisa multiyears sehingga ketika ada pembangunan infrastruktur yang
membutuhkan anggaran yang multiyears, pembangunan tersebut harus
mulai dari proses lelang di tahun berikutnya.
Solusi yang Pernah Diterapkan
Solusi yang pernah diterapkan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu dengan melakukan sinkronisasi
regulasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
pemerintah Pusat.
Dalam hal keterbatasan infrastruktur yang berbentuk fasilitas umum,
misalnya sekolah. Karena pemerintah tidak bisa memaksakan pembangunan gedung
sekolah di pulau yang memiliki penduduk yang sedikit. Untuk itu, pemerintah
11
mengirim pelajar tersebut untuk bersekolah di pulau yang terdapat sekolah dan
memberikan asrama bagi pelajar tersebut.
Input Pembangunan
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu ini, tidak memiliki hak otonomi
seperti kabupaten lain yang ada di Indonesia. Daerah ini merupakan bagian dari
pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang ada di
Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu ini merupakan kebijakan dari pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
Peran Pemerintah
Peran pemerintah, dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten
Administratif Kepulauan Seribu ini juga terlihat dari adanya bantuan pemerintah
kepada warga dalam pembuatan homestay (rumah singgah yang digunakan untuk
wisatawan).
Peran Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini dapat dilihat dari
pelaksanaan musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang ini cukup tinggi.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat bergotong-royong ketika ada
pembangunan infrastruktur.
Peran Swasta
Peran pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten
Adminsitratif Kepulauan Seribu ini, belum begitu terlihat. Pihak swasta hanya
berperan dalam pemberian CSR (Coorporate Social Responsibility), kepada
masyarakat.
12
Harapan Pembangunan Infrastruktur
Harapan dari pemerintah kabupaten Administratif sendiri yaitu adanya
pemberian kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan
Seribu dalam hal pembangunan infrastruktur objek-objek penting seperti
pembangunan transportasi, dan pembangunan kawasan konservasi.
KESIMPULAN
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini memiliki potensi yang luar
biasa untuk digunakan dalam rangka pembangunan bagi pemerintah provinsi DKI
Jakarta dan juga pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari potensi pariwisata yang
mulai tumbuh dan kekayaan alam yang masih terjaga.
Wilayah Kepulauan Seribu dinilai sebagai primadona baru pariwisata di
provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan
pengembangan kepariwisataan harus menjadi concern pemerintah. Selain itu,
pemerataan pembangunan juga menjadi hal penting yang harus dilakukan di wilayah
Kepulauan Seribu.
Namun, posisi sebagai daerah kabupaten administrasi ini cenderung
dipaksakan dan menjadi dilematis. Status sebagai kabupaten administrasi ini dinilai
dapat menghambat kebebasan pemerintah kabupaten dalam mengelola kawasan
Kepulauan Seribu. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan Kepulauan Seribu ini,
dibahas di tingkat provinsi DKI Jakarta, yaitu antara pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta, yang kadangkala pembahasan kebijakan ini
mengabaikan kondisi riil di wilayah Kepulauan Seribu. Sehingga terkadang muncul
kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Hal ini juga terdapat dalam
hal kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Seribu.
13
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta: Rineka
Cipta.
Rasyid,Ryass. 1997. Makna Pemrintahan Tinjauan dari Segi Etiks dan
Kepemimpinan. Jakarta: PT Yursif Wastampoe.
Perundang-undangan :
Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Pustaka Internet:
Kerangka Konseptual: Peranan Pemerintah. Available Online at
http://2frameit.blogspot.com/2011/11/kerangka-konseptual-peranan-
pemerintah.html(diakses pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 21:10 WIB)
http://www.kepulauanseribujakarta.com (diakses pada tanggal 14 Mei 2013 pukul
20:19 WIB)
14
LAMPIRAN
Dokumentasi
Gambar 4. Gapura Selamat Datang di Pulau Pramuka
Gambar 5. Foto bersama staf pegawai pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu