1
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI
DESA MALANG RAPAT
(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri)
SKRIPSI
OLEH :
NURKHOLIS EKA PUTRA
NIM. 110563201029
DOSEN PEMBIMBING I : WAHJOE PANGESTOETI, S.Sos., M.Si.
DOSEN PEMBIMBING II : DIAN PRIMA SAFITRI,S.AP., M.AP
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2018
2
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN DI DESA MALANG RAPAT
(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri)
ABSTRAK
Nurkholis Eka Putra 1 Wahjoe Pangestoeti
2 Dian Prima Safitri
3
Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Melalui kegiatan pengembangan dan pembinaan desa Prima diharapkan pula akan
mendorong kerjasama dan keterpaduan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi
pemerintah yang ditunjukan bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan
perempuan. Kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
meliputi Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan, Ekonomi, Kesehatan, Politik dan Hukum,
Serta Sosial Budaya dan Lingkungan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa Malang Rapat Sebagai Desa Prima Binaan di
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.
Penelitian ini melihat aspek yang terkandung dalam konsep implementasi yang
dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2012:96), yaitu komunikasi, sumberdaya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian adalah Badan Pemberdayaan perempuan
Dan Perlindungan anak Provinsi Kepulauan Riau.Adapun pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi disposisi, dan Struktur Birokrasi
belum berjalan sebagaimana mestinya, dan dimensi Komunikasi sudah terlaksana akan
tetapi dari segi konsistensi perintah atau aturannya yang tidak mendukung. Sedangkan
dimensi sumberdaya sudah terlaksana. Kendala terbesar dalam impelementasi kebijakan
Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa Malang Rapat terdapat pada
dimensi disposisi, dan Struktur Birokrasi, sehingga penyempurnaan kebijakan program
Desa Prima belum bisa dilaksanakan.
Kesimpulan Bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa
Malang Rapat belum mendukung dengan kebijakan Desa Prima, Program Desa Prima
belum konsisten dalam melaksanakan program Desa Prima.
Saran Diperlukan perhatian lebih dan dukungan oleh para pimpinan agar
kekurangan-kekurangan dalam pengembagan program kebijakan Desa Prima tersebut
dapat segera teratasi, demi tercapainya tujuan dari kebijakan Desa Prima sebagaimana
mestinya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Desa Prima
3
ABSTRACT
Through development activities And the coaching of Prima village Is also expected
to encourage cooperation And integrity in the implementation Activities of government
agencies Aimed at community empowerment, Especially women's empowerment. Activities
in order Improving the Quality of Women's Life (PKHP) Covers Activities Education and
Skills, Economics, Health, Political and Law, And Social Culture and Environment.
The formulation of the problem in this research is How to implement the program
Women's Economic Empowerment in Malang Village Meeting As Prima Binaan Village in
Agency for Women Empowerment and Child Protection of Riau Archipelago province.
This study looks at the aspects contained In the proposed implementation concept By
Edward III in Widodo (2012: 96),that is Communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure. Research sites is Agency for Women's Empowerment and Child
Protection of Riau Archipelago province. The data collection used is interview, and
documentation.
The results showed that the dimensions of disposition, And the Bureaucratic
Structure has not gone as it should, And the dimension of Communication has been done
but in terms of consistency Orders or rules that do not support. While the dimensions of
resources Has been done. The biggest obstacle in the implementation of the Program
policy Women's Economic Empowerment in Malang Village Meeting is in disposition
dimension, And Bureaucratic Structure, so that the improvement of the Prima Village
program policy Not yet implemented.
Conclusion That the Women's Economic Empowerment Program in Malang
Village Meeting has not supported with Prima Village policy, Prima Village Program has
not been consistent in implementing Prima Village program.
Suggestion More attention and support by the leaders is needed So that the
shortcomings in the development of policy programs Prima Village can be resolved
immediately, In order to achieve the objectives of the Prima Village policy as appropriate.
Keywords: Implementation, Policy, Prime Villag
4
Latar Belakang
Desa Prima (Perempuan Maju mandiri) adalah suatu model yang melibatkan seluruh
masyarakat untuk ikut membangun desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
perempuan sekaligus menanggulangi kemiskinan desa melalui subsidi silang antar
kelompok masyarakat yang berekonomi lebih baik kepada masyarakat yang kurang
beruntung.
Penulis tertarik untuk meneliti program Desa Prima yang telah dilaksanakan oleh
badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai daerah seluruh
Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena cangkupannya terlalu luas,
sehingga penulis memfokuskan penelitian di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung
Kijang Kabupaten Bintan.
Penulis memilih melakukan penelitian di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung
Kijang Kabupaten Bintan karena Program Desa Prima di desa tersebut merupakan salah
satu dari sekian banyak kelompok Desa Prima binaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
yang berhasil dan masih berjalan hingga sekarang. Masing-masing anggotanya telah
menunjukkan eksistensi mereka dengan mengembangkan usahanya kelompok Desa Prima
di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung kijang, Kabupaten Bintan ini bernama
kelompok Desa Prima “SADAR KENCANA“ kelompok ini terdiri dari 25 orang anggota
sesuai dengan ketentuan dari Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
Oleh karna itu permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi landasan penulis
untuk mengambil dengan judul :“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI PEREMPUAN DI DESA MALANG RAPAT (Studi di Dinas Badan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Kepulauan Riau)”
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akanditeliti
adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan Di Desa Malang Rapat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepulauan Riau?
5
Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang ingin
dicapai yaitu :
Mengetahui implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa
Malang Rapat sebagai Desa Prima (Perempuan Maju Mandiri) binaan Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi infomasi sekaligus gambaran, sehingga
dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan :
1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tim pelaksanaan pemberdayaan
ekonomi perempuan
2. Untuk memberikan informasi atau masukan di bidang pemberdayaan ekonomi
perempuan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang
mengangkat masalah yang sama.
Konsep teoritis
1. Kebijakan
Secara umum istilah kebijakan berbeda dengan keputusan. Kebijakan berasal dari
kata “Policy”, sedangkan keputusan berasal dari kata “decision”, sehingga menurut
Kartasasmita dalam Widodo (2006:13) kebijakan: merupakan upaya untuk memahami dan
mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu
masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya dan apa pengaruh dan
dampak dari kebijakan publik tersebut.
Sedangkan definisi lain mengenai kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Agustino
(2014:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan kegiatan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) kemungkinan-kemungkinan
6
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.
Jadi dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yaitu apa yang
dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah dimana kebijakan tersebut bisa
mendapat hambatan, kemungkinan dan dampak terhadap pengambil kebijakan maupun
sasaran dari kebijakan tersebut.
2. Implementasi
Implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Nugroho (2012:693),
menegaskan bahwa: “Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan. Tanpa implementasi
yang efektif keputusan yang pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses.
Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan
menjadi efektif, yaitu communication, resources, disposition, dan bureaucratic structures”.
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2012:87) menjelaskan makna
implementasi dengan mengatakan bahwa “To understand what actually happens after a
program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and
activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which
included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events”.
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan serta mencangkup usaha-usaha
untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat
atau kejadian-kejadiannya.
Menurut Webster dalam Wahab (2008:64) merumuskan secara pendek bahwa “to
implement to provide the means for carrying out ;(menyediakan sarana untuk melakukan
sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak /akibat terhadap sesuatu)”. Maka
Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan
kebijaksanaan.
Menurut Goerge C. Edward III dalam Widodo (2012:96) terdapat empat faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :
7
1. Komunikasi (Communication)
Proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada
pelaksana kebijakan (policy implementors). Hal ini bertujuan agar pelaku kebijakan dapat
mengetahui, memahami baik isi, tujuan, arah, maupun kelompok sasaran dari kebijakan
tersebut.
2. Sumberdaya (Resources)
Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber
daya tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk implementasi suatu kebijakan.
Terbatasnya sumber daya akan menghambat proses implementasi kebijakan. Dimana
aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak akan kuat, sehingga
menyebabkan pelayanan tidak akan berjalan secara optimal.
3. Disposisi (Disposition)
Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan
untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan
dapat terwujud. Apabila implementasi kebijakan ingin mencapai tujuan secara efektif dan
efisien, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan yang kuat dalam
melaksanakan tugasnya.Selain mengetahui, memahami, dan memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).
Struktur birokrasi merupakan salah badan atau instansi yang menjalankan kebijakan
tersebut. Struktur birokrasi mencangkup beberapa aspek, diantaranya : struktur organisasi,
pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang bersangkutan, dan
hubungan organisasi dengan pihak luar yang memiliki kepentingan dalam kebijakan
tersebut.
3. Program
Menurut Umar (2002:15), menyatakan bahwa “Program merupakan rencana kerja
yang dilaksanakan dari kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan sebelumnya. Atau
dengan kata lain dikatakan bahwa program itu merupakan rencana kerja”.
8
4. Pemberdayaan
Sementara itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan,
masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal
dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam
proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan
pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada
pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh
pemerintah.
Kerangka Teoritis
Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa Malang Rapat
mengunakan Teori Implementasi Menurut Edward III dalam buku Sahya Anggara
(2014:250)
a. Komunikasi (Communication)
Terdapat tiga hal penting dalam komunikasi kebijakan, yaitu :
1). Transmisi (Transmission) yaitu : dalam penyampaian informasi kebijakan harus
ditujukan kepada pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang
berkepentingan terhadap kebijakan.
2). Kejelasan (Clarity)yaitu : informasi yang disampaikan ataupun petunjuk-petunjuk
pelaksanaan kebijakan yang diterima oleh pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan
pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut harus jelas. Sehingga
mereka mengetahui apa yang menjadi tujuan, sasaran, maupun keinginan dari
kebijakan tersebut.
3). Konsistensi (Consistency), yaitu : Perintah, aturan, maupun petunjuk pelaksanaan
kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien maka perintah, aturan maupun
petunjuk tersebut disampaikan secara jelas dan konsisten.
b. Sumberdaya (Resources)
Sumberdaya yang mendukung proses implementasi kebijakan terdapat beberapa aspek
diantaranya :
9
1. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena manusia yang bertanggung jawab
dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia harus
memiliki keahlian (kualitas) dan juga kapasitas yang memadai demi tercapainya tujuan
pelaksanaan implementasi tersebut.
2. Sumber daya anggaran dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan harus memadai,
karena sebaik apapun kualitas sumberdaya manusia kalau tidak didukung oleh anggaran
yang cukup maka implementasi kebijakan akan mengalami kendala dalam
implementasikannya.
3. Sumber daya peralatan. Sumberdaya peralatan juga menjadi poin penting suksesnya
implementasi kebijakan, dimana peralatan yang mendukung proses kebijakan akan
menjadikan impelementasi kebijakan cepat, tepat dan akurat dalam memenuhi sasaran
kebijakan.
4. Sumber daya informasi dan kewenangan. Informasi mempengaruhi tercapainya tujuan
kebijakan, dengan informasi yang cukup maka pelaksana kebijakan akan mengetahui
dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, sasaran dari kebijakan tersebut. Selain
didukung oleh informasi yang akurat kewenangan dalam melaksanakan tugas sangat
dibutuhkan. Kejelasan wewenang akan mempengaruhi dampak pengambilan keputusan
dari proses pelaksanakan kebijakan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi
dilapangan.
c. Disposisi (Disposition)
Terdapat tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan, yaitu :
a. Kesadaran Pelaksana, kuatnya kesadaran implementor dalam melaksanakan kebijakan
akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
b. Petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau
penolakan, dengan adanya petunjuk dan arahan yang jelas diterima oleh implementor
akanmembetuk sikap apakah menerima atau menolak dalam mengimplementasikan
program kebijakan.
10
c. Intensitas dari respon tersebut, adanya intensitas yang tinggi terhadap kebijakan akan
mempengaruhi proses impelementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan.
d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Dalam struktur birokrasi terdapat dua aspek yang mempengaruhi implementasi
kebijakan yaitu :
1. Standar Operasinal Prosedur (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan implementasi.
SOP digunakan sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, maupun referensi dari aspek-
aspek yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi, yang bertujuan agar para
pelaksana dapat mengetahui dan memahami maksud dari tujuan pelaksanaan tersebut.
2. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa
badan yang berbeda hingga memerlukan koordinasi.
Metode penelitian
Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif, menurut Sugiyono (2000:14)
penelitian deskriptif” yaitu: “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih ( independen ) tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.Adapun lokasi didalam
penelitian ini adalah Desa Malang Rapat di badan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak provinsi kepulauan riau.
Data dalam penelitian terdiri dari :
Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden mengenaiprogram
pemberdayaan ekonomi membentuk program untuk membantu masyarakat di desa Malang
Rapat.
Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang dibutuhkan, berupa:
Jumlah data perempuan yang ikut masuk Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di
Desa Malang Rapat. Proses yang telah dilakukan oleh Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Program Pemberdayaan Ekonomi perempuan di Desa Malang Rapat Provinsi Kepulauan
Riau.
Dalam usulan penelitian ini, penulis menggunakan carapurposive sampling dalam
menentukan informan yaitu penulis memilih informan menurut kriteria yang telah
11
ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dipilih pun harus
dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.
Dalam hal ini penulis mengambil informan dari Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Malang Rapat Provinsi Kepulauan Riau. Yang
berjumlah 6 (orang) orang yaitu terdiri dari Kepala Desa, Perempuan di Malang Rapat,
Kepala Bidang Ekonomi Perempuan, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Kasubid usaha Ekonomi dan Kemitraan, Staf Bidang Ekonomi
perempuan.
Teknik dan alat pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap dan dapat di
pertanggungjawabkan, sebagaimana yang diharapkan mengenai variabel program
pemberdayaan ekonomi perempuan didesa malang rapat provinsi kepulauan riau, maka
teknik yang hendak dilakukan dalam pengumpulan data menurut penelitian ini adalah:
Tekni pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan melakukan reduksi data, penarikan data dan
penarikan kesimpulan dan dilakuan verifikasi data.
a. Komunikasi
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pemberi pensan
(komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Komunikasi kebijakan berarti proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku
kebijakan dapat mengetahui, mamahami dari isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan.
Hal ini bertujuan agar pelaku kebijakan dapat dapat mempersiapkan dengan benar apa yang
seharusnya dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, supaya
tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
12
Konsistensi (Consistency) yaitu perintah, aturan, maupun petunjuk pelaksanaan
kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien maka perintah, aturan maupun petunjuk
tersebut disampaikan secara jelas dan konsisten.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, maka
pada Dengan Penyampaian Informasi Antara Pemberdayaan Ekonomi Dengan Kantor Desa
Malang Rapat,Kepala Desa, Dan Masyarakat Desa Marang Rapat, Pelaksanaan Program
Desa Prima Di Desa Malang Rapat, pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan
anak memberi, baik kepala desa maupun masyarakat Desa Malang Rapat penyampaiannya
sangat baik.
Pendapat dari beberapa informan tersebut, juga didukung oleh pendapat dari key
informan atau informan kesatu (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan informan kesatu (i1),
“diawal pembentukan Desa Prima, setelah diputuskan di Desa Malang Rapat
sebagai Desa Prima, Desa Malang Rapat desa percontohan untuk mengembangkan Desa
Prima untuk di desa-desa lainnya, berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan kegiataan yang
akan dilaksanakan, secara jelas, hingga sekarang Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tetap berkomunikasi dengan masyarakat Desa Malang Rapat”. Selasa
(22 november 2016)
Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan 1 (i1), menunjukkan
bahwa pemberdayaan ekonomi, staf kantor Desa Malang Rapat maupun masyarakat Desa
Malang Rapat sudah kejelasan, konsistensi penyampaian informasi dari kebijakan Desa
Prima.
Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi
yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan
birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan
terdirtorsi di tengah jalan.
13
Pendapat dari beberapa informan tersebut, juga didukung oleh pendapat dari key
informan atau informan pertam (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan informan pertama (i1),
“memberikan peletihan-pelatihan untuk perempuan di Desa Malang Rapat, memberi
keterampilan untuk masyarat Desa Prima, memberi penampingan untuk program Desa
Prima masyarakat perempuan Desa Malang Rapat”. selasa (22 november 2016)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan atau informan
kunci maka dapat disimpulkan pola komunikasi penyampaian pemberdayaan ekonomi
perempuan tentang program Desa Prima di Desa Malang Rapat memberikan pelatihan-
pelatihan untuk perempuan di Desa Malang Rapat supaya masyarakat bias mengetahui
program Desa Prima di Desa Malang Rapat.
Kejelasan (clarity) yaitu informasi yang disampaikan ataupun petunjuk-petunjuk
pelaksanaan kebijakan yang diterima oleh pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan
pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut harus jelas, sehingga mereka
mengetahui apa yang menjadi tujuan, sasaran, maupun keinginan dari kebijakan tersebut.
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci atau informan
pertama (i1). Berikut hasil waawancara dengan informan pertama (i1) :
“memberi pelatihan-pelatihan, rapat-rapat degan staf kantor Desa Malang Rapat,
membagikan brosur Desa Prima,melalui telepon, dan bertatap muka dengan
masyarakat”.selasa (22 november 2016)
Bentuk sosialisasi telah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi
langsung dilakukan dengan cara pengajaran langsung kepada masyarakat dan staf Desa
Malang Rapat, sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan melalui
bentuk komunikasi.
b. Sumber Daya
Faktor sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi
kebijakan.Sumberdayakebijakan didalam penelitian ini meliputi ketersediaan sumberdaya
manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan, yang mendukung program
14
pemberdayaan ekonomi perempuan diDesa Malang Rapat.Adapun indikator dari dimensi
sumberdaya diantaranya :
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena manusia yang bertanggung jawab dalam
melaksanakan proses implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia harus memiliki
keahlian (kualitas) dan juga kapasitas yang memadai demi tercapainya tujuan pelaksanaan
implementasi tersebut.
Berapa banyak Sumber Daya Manusia di Kantor yang tersedia dalam pelaksanaan
program pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Malang Rapat
Sumberdaya manusia dalam penelitian ini adalah ketersediaan atau jumlah
pemberdayaan ekonomi perempuan yang menjalankan program Desa Prima di Desa
Malang Rapat,
Edward III dalam Widodo (2012:98) menegaskan bahwa : “Sumberdaya manusia
(staf), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian)”. Dengan demikian sumberdaya manusia
dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus cakap dalam
melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).Oleh karena itu sumberdaya
manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan
keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan.
2. Sumber Daya Anggaran
Sumber daya anggaran dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan harus
memadai, karena sebaik apapun kualitas sumberdaya manusia kalau tidak didukung oleh
anggaran yang cukup maka implementasi kebijakan akan mengalami kendala dalam
implementasikannya.
Berapa sumber daya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Desa
Prima di Desa Malang Rapat. Sumber daya anggaran berkaitan dengan biaya yang
mendukung pengembangan program pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Malang
Rapat.
15
3. Sumberdaya Peralatan
Berapa sumber daya peralatan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan program
Desa Prima di Desa Malang Rapat, Sumberdaya peralatan berkaitan dengan peralatan yang
digunakan masyarakat Desa Prima dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi
perempuan di Desa Malang Rapat, Berkaitan dengan sumberdaya peralatan yang
mendukung Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Malang
Rapat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa
peralatan yang digunakan masyrakat desa marang rapat dalam mendukung Implementasi
Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Malang Rapat di provinsi kepulauan
riau. Untuk sekarang belum ada.
pada dimensi Sumberdaya mendukung sepenuhnya dalam proses pelaksanaan desa
prima tersebut, masih banyak sumberdaya dilapangan. Karena banyak sumberdaya manusia
yang dimiliki, dan banyak sumberdaya peralatan yang digunakan, membantu proses
impelementasi kebijakan yang dilaksanakan di desa malang rapat, Sehingga pelaksananaan
implementasi kebijakan desa prima di desa malang rapat menjadi efektif.
c. Disposisi
Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga tujuan dari
kebijakan dapat terwujud. Apabila implementasi kebijakan ingin mencapai tujuan secara
efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan yang kuat
dalam melaksanakan tugasnya. Disposisi dalam penelitian ini merupakan sifat dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan Desa Prima di
Desa Malang Rapat.seperti tanggapan dan intensitas.
Kesadaran pelaksanaan, kuatnya kesadaran implementor dalam melaksanakan
kebijakan akan mempenaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.Peneliti
melakukan wawancara dengan informasi kedua berkaitan tanggapan masyarakat Desa
Malang Rapat dengan program Desa Prima di Desa Malang Rapat.
16
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan lainnya, maka dapat
disimpulkan bahwa pada tanggapan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi
perempuan di Desa Malang Rapat sangat baik, Hanya satu informan yang menyatakan
adanya tanggapan masyarakat yang kurang baik dalam program Desa Prima di Desa
Malang Rapat. yaitu informan keenam, sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan informan
tersebut.
Menurut informan pertama (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan informan pertama (11),
“sangat ramai memberikan tanggapan yang baik untuk program Desa Prima,
masyarakat Desa Malang Rapat sangat menerima program Desa Prima untuk membantu
masyarakat perempuan,masyarakat Desa Malang Rapat respon positip degan program Desa
Prima”. Selasa (22 november 2016)
Intensitas dari respon tersebut, adanya intensitas yang tinggi terhadap kebijakan
akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan
kebijakan.Berkaitan dengan intensitas atau semangat yang dimiliki oleh masyarakat
perempuan melaksanakan program Desa Prima di Desa Malang Rapat.Pendapat dari
beberapa informan tersebut, juga didukung oleh pendapat dari key informan atau informan
pertama (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pertama
(i1),
Informan Pertama (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan
informan pertama (i1), menyatakan bahwa :
“masyarakat Desa Malang Rapat sangat bersemangat dengan program Desa Prima
dan masyarakat sangat merespon positif dengan program Desa Prima, mereka siap
membawa barang atau produk mereka untuk di tunjukan atau memberi contoh bahwa
produk mereka biasa bersaing dengan produk yang lain”.selasa (22 november 2016)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan lainnya, maka dapat
disimpulkan bahwa pada semangat masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi
perempuan di Desa Malang Rapat provinsi kepulauan riau sangat semangat, semangat
dalam program Desa Prima di Desa Malang Rapat.masyarakat bersemangat untuk program
17
Desa Prima karna dapat membantu kebutuhan perekonomian mereka dan membantu suami
untuk menambah rezeki.
pada dimensi Disposisi dapat disimpulkan bahwa belum mendukung proses
impelementasi kebijakan desa prima di desa malang rapat sebagaimana hasil wawancara
yang dilakukan dengan informan kunci dan beberapa informan lainnya, sebagai pelaksana
memiliki, tanggapan, semangat yang tinggi dalam pelaksanaannnya dilapangan,
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan salah satu badan atau instansi yang menjalankan
kebijakan tersebut.Struktur birokrasi dalam penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian
organisasi birokrasi yang menjalankan program Desa Prima di Desa Malang Rapat provinsi
kepulauan riau. Menurut Edward III dalam Widodo (2012:106) menyatakan bahwa
“Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisiennya sturktur
birokrasi”.
Standar Operasi Prosedur (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan implementasi.
SOP digunakan sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, maupun referensi dari aspek-aspek
yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi, yang bertujuan agar para pelaksana dapat
mengetahui dan memahami maksud dari tujuan pelaksanaan tersebut.
Informan pertam (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan
informan pertama (i1),
“belum ada, yang ada pedoman pengembangan dan pembinaan Desa Prima dan
tekniknya saja, profil kelompok usaha diDesa Malang Rapat pada kegiatan desa binaan
prima”.selasa (22 november 2016)
Kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dilihat bahwa
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan program Desa
Prima di Desa Malang Rapat tidak ada.Panduan yang digunakan oleh pelaksana selama ini
berdasarkan pedoman pengembangan dan pembinaan Desa Prima di Desa Malang Rapat,
dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi selama ini di Desa Malang Rapat,sehingga apabila
terjadi kendala-kendala dilapangan, maka kendala-kendala tersebut tidak bisa langsung
18
diantisipasi oleh pelaksana, dan menunggu pemecahannya dari pembina. Dengan demikian
dari segi waktu tidak akan efisien.
Fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada
beberapa badan yang berbeda hingga memerlukan koordinasi.
Pembagian tugas yang sudah ditetapkan dengan jelas sangat diperlukan dalam
program pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Malang Rapat provinsi kepulauan
riau, Karena dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka setiap setiap lini dari
pelaksanaan program Desa Prima akan memahami hal-hal yang menjadi tugas, tanggung
jawab, dan kewenangannya, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melaksanakan
program tersebut.
Menurut informan pertama (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan informan pertama (i1),
“Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan
Riau hanya memberi fasilitator pembentukan dan memberi pembinaan untuk program Desa
Prima, dan berkerja sama dengan badan pemberdayaan perempuan kabupaten bintan dapat
melanjutkan program tersebut dan dapat mengembangkan ke desa-desa lainnya”.selasa (22
november 2016)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan lainnya, maka dapat
disimpulkan bahwa indikator pembagian tugas yang jelas agar proses program
pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Malang Rapat provinsi kepulauan riau, secara
keseluruhan dapat dikatakan belum ada karena SOP yang mengatur proses pelaksanaan
Desa Prima belum ada.
pada dimensi Struktur Birokrasi belum mendukung dalam proses implementasi
kebijakan desa prima di desa malang rapat. Hal ini disebabkan karena SOP yang mengatur
dan sebagai pedoman dalam pelaksananaan implementasi tersebut belum ada, dengan
demikian pembagian tugas yang jelaspun tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu panduan
yang digunakan di desa malang rapat berdasar kan pedoman-pedoman desa prima untuk
pelaksanaan desa prima di desa malang rapat.
19
DAFTAR PUSTAKA BUKU
Anggara Sahya, 2014. Kebijakan Publik. Pustaka Setia. Bandung
Agustino, Leo., 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
Dunn, William,. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. University Press.
Edward, George. C.1980. Implementing Public Policy.Washington D.C Congressional
Quarterly Inc.
Madekhan Ali, Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Malang, Averroes Press. 2007 Nur
Kholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, Dian Rakyat & Paramadina, 1992
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi.Bandung :Alfabeta
Sugiyono (2010) .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung:Alfabeta
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta
Subarsono, AG,. 2005 Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Hasibuan, SP. Malayu,2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masaah, Jakarta:Bumi
Aksara.
Suhendra, 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan
Pemberdayaan Masyarakat. CV. Citra Utama, Jakarta
Titik Sumarti, 2010,”Strategi Nafkah Rumah Tangga dan Posisi Kaum Perempuan” dalam
secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan ( sebuah kajian), Kementrian
Sosial RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan
Sosial,tkp.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada
Wahab, Solichin Abdul., 2008. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaknsanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
---------------------------., 2014. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Penyusunan
Model-Model Implementasi Kebijaknsanaan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.
Widodo, Joko., 2012. Analisis Kebijakan Publik, Analisis Proses Kebijakan Publik,
Bayumedia Publishing, Malang.
20
DOKUMEN
Bps Provinsi Kepulauan Riau.2011. Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2012.Profil Perempuan
Indonesia 2012.Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Riau. Tanjungpinang:BPS Provinsi Kepulauan Riau.
Sayyida.2012.AanalisisPartisipasi Ekonomi perempuan Dengan Metode Regresi Logistik
Biner Bivariat di ProvinsiJawaTimur.Thes.ITS
INTERNET
http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012/03/konsep-definisi-dan-teori
pemberdayaan.html
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2202726-tujuan-pemberdayaan-
masyarakat/#ixzz2B39r4CIy
http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html
http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012/04/konsep-pemberdayaan-2.html