i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Strategis Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2011-2013, Badan Ketahanan Pangan
Pangan Provinsi Riau melaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2011-2013,
Penyusunan Rencana Kerja 2011 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2011.
Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai
pada tahun 2011 sebagai berikut :
1. Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga;
2. Terfasilitasinya bahan pangan untuk rumah tangga di daerah rawan
pangan;
3. Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi
seimbang, aman, halal, dan meningkatkan penganekaragaman
konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya local;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk bahan
pangan yang berbahaya bagi kesehatan;
5. Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif
dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata;
ii
6. Terfasilitasinya stabilitas harga pangan, lintas waktu, lintas wilayah
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
7. Menumbuhkembangkan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat
yang dinamis, mandiri, dan sejahtera;
8. Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya
infrastruktur pedesaan dalam mendukung ketahanan pangan
masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja
sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 87,27 %, dengan dan dapat
dikategorikan Baik. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program
dan Kegiatan yang dianggap relevan.
Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber
dari APBD didapat angka capaian sebesar 98,57 % dengan kategori Baik,
kategori tersebut disebabkan oleh adanya salah satu kegiatan yang tidak
dilaksanakan atau digunakan, yaitu kegiatan Peningkatan Pendampingan Badan
Ketahanan Pangan (ABT) Tahun 2011. Mengingat kegiatan dimaksud adalah
dalam rangka menunjang pelaksanaan sub kegiatan pengembangan ekonomi
produktif pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemda
Provinsi Riau yang realisasi pelaksanaannya pada bulan Desember 2011, maka
pelaksanaan kegiatan tersebut di atas akan efektif pada Tahun Anggaran 2011.
Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBN
Dekonsentrasi didapat angka capaian sebesar 97,15 % dengan kategori Baik
sedangkan dari Tugas Pembantuan didapat angka capaian sebesar 94,77 %
dengan kategori Baik.
iii
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2011, Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau sebagai berikut :
JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
NO. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN
1. BELANJA LANGSUNG Rp 5.020.601.350,-
2. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 8.019.025.694,-
JUMLAH Rp. 13.039.627.044,- dan berhasil direalisasikan sampai tgl, 31 bulan Desember Tahun 2011, untuk
Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangan sebesar Rp.
4.742.898.704,- atau 94,47 % dengan realisasi fisik sebesar 99,18 %, dan.
Sedangkan dana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN sebagai
berikut :
JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBN
SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
NO. JENIS ALOKASI DANA JUMLAH ANGGARAN
1. DEKONSENTRASI Rp. 3.989.462.000,-
2. TUGAS PEMBANTUAN Rp. 3.055.600.000,-
JUMLAH Rp. 7.045.062.000,-
Untuk Alokasi dana Dekonsentrasi dengan rincian yaitu : Program
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp.
3.989.462.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember
iv
2011 sebesar Rp. 3.823.087.500,- (95,83 %) dengan realisasi fisik sebesar
95,84 %.
Sedangkan Alokasi dana Tugas Pembantuan dengan rincian yaitu :
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar
Rp. 3.055.600.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31
Desember Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 2.751.419.600,- (90,05 %)
dengan realisasi fisik sebesar 90,11 %.
Kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
2. Adanya perubahan-perubahan nomenklatur di tingkat Kabupaten/Kota Riau
mengenai Dinas/Unit/Lembaga yang menangani Ketahanan Pangan.
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011
baru disyahkan pada tanggal, 30 Januari 2011.
4. Pada beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasi pelaksanaan
keuangan maupun fisiknya, karena terdapatnya keterkaitan dengan
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diarakan ke Kabupaten/Kota di
Riau yang harus melalui Peraturan Gubernur.
5. Pada Kegiatan Fasilitasi Konsumsi dan Keamanan Pangan terdapat
Pekerjaan melalui Pihak Ketiga (Konsultan) yang mengalami proses
pelelangan ulang.
6. Adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kegiatan baru dan
kegiatan lanjutan.
v
7. Adanya tradisi pengantian/mutasi pejabat baik Es II, Es III maupun Es IV
dilingkungan pemerintah baik diprovinsi/Kab/Kota.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau telah menetapkan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tanggal, 9
Juni 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau.
2. Sebaiknya Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2011 baru disyahkan pada setiap awal bulan Januari tahun
anggaran bersangkutan.
3. Untuk kegiatan yang memiliki Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
diarakan ke Kabupaten/Kota di Riau untuk Surat Keputusan Peraturan
Gubernur dirancang pada awal kegiatan dilaksanakan.
4. Untuk Pekerjaan melalui Pihak Ketiga (Konsultan) direncanakan lebih awal
sesuai dengan kebutuhan.
5. Untuk Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebaiknya direncanakan lebih
matang sesuai dengan prioritas kegiatan.
6. Untuk Kegiatan Peningkatan Kompentensi Pendampingan Badan Ketahanan
Pangan pada Tahun Anggaran 2011, akan direalisasikan pada Tahun
Anggaran 2011.
7. Agar pengantian pejabat dilakukan pd awal tahun anggaran.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi
horisontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang
vi
ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir
dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan
LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan
adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Pekanbaru, Maret 2012
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,
MULKAN SYARIF, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19630513 198311 1 001
vii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan
hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2011 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.
Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai
kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat
diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan
keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.
Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan
Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.
Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk
mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan
peningkatan kinerja masing-masing bagian.
Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada
seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan
tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
viii
Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang
berkepentingan.
Pekanbaru, Maret 2012
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,
MULKAN SYARIF, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19630513 198311 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
ix
DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................i KATA PENGANTAR ......................................................................................................vii DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii I. PENDAHULUAN......................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................................. 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD ......................................................... 3 1.3. Aspek Stratejik yang Berpengaruh ................................................................. 7 1.4. Tupoksi dan Core Business ........................................................................... 24 1.5. Sistematika Penyajian ..................................................................................... 27
II. RENCANA STRATEJIK ........................................................................................... 29 2.1. Rencana Stratejik 2011-2013 ....................................................................... 29 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011 ....................................................................... 32 2.3. Anggaran Tahun 2011 .................................................................................. 35
III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 43 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................... 43 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 ................................................. 45 3.3. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................. 49 3.4. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................. 53 3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan ................................................ 62
3.5.1. Efesiensi ................................................................................................ 62 3.5.2. Efektivitas ............................................................................................. 66
IV. PENUTUP ............................................................................................................... 69 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja ............................................................ 69 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran ................................... 71 4.3. Strategi Pemecahan Masalah ........................................................................ 73
LAMPIRAN – LAMPIRAN - Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2011-2013
- Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2011
- Lampiran 3 : Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011
- Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good
governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah
good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi,
politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai
maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and
responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan
kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance)
bukan merupakan impian lagi. Untuk dapat mencapai good governance
maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi
atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik
aktivitas sosial, politik dan ekonomi.
Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan
visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan
kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riau untuk
tahun 2011-2013 yaitu “ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang
mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas
tahun 2020“ khususnya yang menyangkut “mengembangkan struktur
perekonomian daerah yang tangguh”, maka pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan
berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan
Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan
dari Departemen Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan
Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai
kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam
pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing
bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai
alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna
bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta
konsekuensi sebagai penggerak Ketahanan Pangan daerah mendorong
ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan Ketahanan Pangan
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau,
diserahi wewenang, tugas dan tangung jawab menunjang
penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi
serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan
Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17
Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :
Tugas Pokok
Fungsi
Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang
ketahanan pangan dan dapat ditugaskan
untuk melaksanakan penyelenggraan
wewenang yang dilimpahkan oleh
pemerintah kepada Gubernur.
1. Merumuskan
kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
4
teknis
6. Pengendalian/pengarah
an/pembinaan dan
bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan
evaluasi
9. Pelaksanaan
10. Pembiayaan
Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut adalah peraturan
perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
5
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
6
14. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Riau .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
7
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh
Kondisi Umum Provinsi Riau
Secara umum situasi ketahanan pangan di Provinsi Riau pada
periode 2006-2011 menunjukkan kecenderungan yang semakin
membaik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan
antara lain (1). Produksi beberapa komoditas pangan penting cenderung
meningkat, (2). Pergerakan harga-harga pangan lebih stabil, baik secara
umum maupun menjelang hari-hari besar keagamaan nasional, (3).
Konsumsi pangan masyarakat meningkat, (4). Proporsi penduduk miskin
dan rawan pangan semakin menurun. Berbagai indikasi yang terukur
tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya dan kebijakan ketahanan
pangan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak yang
positif, kemudian dalam membangun ketahanan pangan tidak terlepas
dari aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, aspek distribusi
dan aspek konsumsi.
Ketersediaan Pangan
Selama periode 2006 – 2011 perluasan areal panen dan
peningkatan penggunaan pupuk pada pertanian tanaman pangan telah
mendorong peningkatan produksi pada sebagian besar kelompok
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
8
komoditas ini. Secara umum produksi keseluruhan komoditas pangan
meningkat sebesar 2,79 persen, kondisi ini merupakan perkembgangan
yang cukup menggembirakan terutama peningkatan yang terjadi pada
produksi beras. Hal ini mengingat relatif terbatasnya potensi areal
persawahan yand dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi
padi di Provinsi Riau. Komoditas sayuran mencatat pertumbuhan
tertinggi pada kelompok tanaman pangan yaitu mencapai 29.1 %.
Produksi beras dan kedele masing-masing meningkat sebesar 2,03 %
dan 11,02 % diikuti oleh ubi jalar (5,81%) dan sagu (4,64 %) dan ikan
(3,37 %). Empat komoditas lainnya ternyata mengalami penurunan
produksi yaitu jagung, buah-buahan, kacang tanah dan telur.
Meskipun produksi sebagian besar komoditas pangan
menunjukkan perkembangan yang meningkat selama periode 2004-
2008, sebagai daerah yang mengalami defisit pangan dalam jumlah
yang cukup besar, peningkatan ini ternyata masih belum mempu
mengurangi laju peningkatanh pasokan pangan dari luar Provinsi Riau.
Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap hampir
seluruh komoditas pangan dasar yang bergerak lebih cepat
dibandingkan peningkatan produksi pangan lokal telah berakibat pada
meningkatnya pasokan pangan ke Perovinsi Riau yang mencapai 4,23 %
selama periode 2006 - 2011.
Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas
dan produksi pangan di Provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan
pangan sekuruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah : 1.)
masing tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian
tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial); 2) kecilnya
skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan
sehingga hasilnya tidak mampi mensejahterakan petani dan berakibat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
9
pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; 3) terbatasnya
teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; 4) kurangnya
bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institiusi
penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu; 5) jenis
tanah yang didominasi oleh podzolik merah kuning dan jenis lahan lain
relatif kurang responsif terhadap penggunaan input kiiawi; 6) sistem
pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan 7) rendahnya
akses petani terhadap modal usaha.
Komponen yang tidak kalah penting dalam perhitungan
ketersediaan pangan adalah pemasukan pangan dari luar Provinsi Riau,
baik antar Provinsi bahkan antar negara. Sistem distribusi yang efesien
menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumahtangga dapat
memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang
waktu dengan harga yang terjangkau. Dalam membangun kemandirian
pangan, idealnya peran pasokan dari luar semakin hari semakin
menurun dan digantikan dengan peningkatan peran produksi domestik.
Namun data yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan pasokan
dari luar Provinsi untuk ke empat komoditas pangan yang dimaksud
ternyata masih cukup tinggi dan buah-buahan menempati peringkat
tertinggi untuk peningkatan pasokan dari luar.
Komoditas yang paling dominan dalam pasokan pangan dari luar
Provinsi Riau adalah beras (>46,5 %) dari total pasokan pangan dengan
trend yang semakin meningkat ( 1,85 %). Kondisi tersebut akibat
kemampuan produksi beras hanya mampu mendukung maksimal 57 %
kebutuhan konsumsi penduduk. Jumlah beras yang masuk, tidak
semuanya dikonsumsi di dalam provinsi namun diredistribusikan kembali
menuju beberapa provinsi tetangga. Pasokan pangan darl luar daerah
Riau yang mengalami peningkatan yang terbesar setiap tahunnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
10
adalah daging (18,16 %), kedele (16, 36 %), ubi jalar (16,24 %),
buah-buahan (10,04 %) dan ikan (6,85 %)
Ketahanan pangan di tingkat mikro dapat diketahui dari
ketersediaan dan konsumsi pangan dalam bentuk energi dan protein per
kapita per hari selanjutnya dibandingkan dengan angka kecukupan gizi
yang direkomendasikan atau standar kecukupan gizi. Namun demikian
ketersediaan pangan yang cukup di suatu daerah belum dapat
menjamin ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini
tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan,
baik dalam arti fisik ( daya jangkau) maupun ekonomi (daya beli).
Ketersediaan rata-rata energi dan protein untuk dikonsumsi
penduduk di Riau telah melebihi dari angka kecukupan yang dianjurkan
yakni energi sebesar 2200 Kkalori/kapita/hari dan protein 57
gram/kap/hari Rata-rata ketersediaan energi untuk konsumsi penduduk
pada tahun 2008 mencapai 2807 Kkal/kap/hari, bila dibandingkan
dengan ketersediaan tahun 2005, ternyata menunjukkan
kecenderungan menurun sebesar 1.01 persen setiap tahunnya (Tabel
4). Sedangkan jumlah protein yang tersedia untuk dikonsumsi telah
mencapai 108.7 gram/kap/hari. Bila dibandingkan dengan tahun 2004,
ketersediaan protein ternyata juga menunjukkan penurunan setiap
tahunnya sebesar 0.74 persen. Penurunan ketersediaan protein ini
disebabkan ketersediaan protein hewani yang mengalami penurunan
sebesar 2,22 persen. Kualitas / keanekaragaman pangan yang tersedia
selama periode 2005 – 2011 menunjukkan trend yang tidak meningkat,
meskpun telah mencapai 80.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
11
Distribusi Pangan
Sarana Prasana
Secara umum kondisi sarana prasarana di Riau masih belum
mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Kurangnya
fasilitas prasarana jalan, pelabuhan dan sarana angkutan
menyebabkan mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke
sentra konsumsi. Hal ini terutama terdapat daerah kepulauan
seperti Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir dan Pelalawan serta di
daerah-daerah terpencil lainnya. Minimnya prasarana dan sarana
ini menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi sangat terisolir
dan sulitnya masyarakat mengakses pangan.
Di samping itu biaya angkutan di Riau relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan biaya angkutan pada provinsi Sumatera
lainnya, sehingga memberikan dampak terhadap produk-produk
pertanian yang tidak mampu bersaing dengan daerah lain. Oleh
karena itu, ke depan pemerintah daerah Provinsi Riau perlu
melakukan perubahan dan mengalokasikan anggaran yang cukup
untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi
pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Di samping masalah sarana
dan prasarana, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan
jalur distribusi serta mengurangi pungutan resmi maupun
pungutan lainnya di sepanjang jalur distribusi dan pemasaran,
yang dapat mengakibatkan biaya distribusi sebagai produk pangan
menjadi tinggi.
Sarana distribusi pangan seperti fasilitas-fasilitas pasar umum,
sarana penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, baik yang
dikelola oleh pemerintah maupun swasta belum berkembang dan
masih terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
12
pedesaan dalam melakukan fungsi penyimpanan dan pengolahan
untuk meraih nilai tambah ke posisi tawar yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan memberikan
kemudahan investasi pembangunan sarana pengolahan dan
penyimpanan hasil di pedesaan.
Kelembagaan pemasaran
Ciri umum di berbagai daerah di Indonesia adalah lemahnya
kelembagaan pemasaran di pedesaan. Hal ini menyebabkan mata
rantai pemasaran produk-produk pangan menjadi sangat panjang,
karena harus melalui berbagai sistem kelembagaan informal. Di
Riau pada umumnya di ketahui bahwa dalam memasarkan produk-
produk pangan harus melalui pedagang perantara yang ada di
berbagai tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai
ke tingkat provinsi. Sistem ini menyebabkan biaya pemasaran
menjadi sangat tinggi dan margin yang diterima petani rendah,
sehingga memberikan dampak kepada tingginya harga yang harus
dibayar oleh konsumen akhir.
Masalah lain yang menyangkut pemasaran adalah kurangnya
sarana pasar secara fisik. Kombinasi persoalan kelembagaan
pemasaran dan fisik pasar ini dapat menyulitkan akses pangan bagi
konsumen (rural landless, urban poor dan net buying producers),
dan menghambat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang
tidak memiliki lahan.
Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya untuk
membangun kelembagaan pemasaran di berbagai tingkatan. Pada
tingkat pedesaan perlu dikembangkan kelembagaan petani yang
bergerak di bidang pemasaran hasil pertanian, untuk memperkuat
posisi tawar petani. Bentuk kelembagaan ini disesuaikan dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
13
kondisi sosial budaya setempat, seperti koperasi, kelompok tani
maupun subak.
Stabilitas Harga
Stabilitas harga diukur dengan perkembangan harga rata-rata
setiap tahunnya. Selama Tahun 2006 – 2011, perkembangan
harga pangan pokok strategis di Riau cenderung meningkat.
Beberapa pangan mengalami peningkatan melebihi 10 % setiapa
tahunnya adalah beras, kedele, gula pasir, daging sapi dan minyak
goreng. Harga pangan di Riau cenderung memberikan kontribusi
terhadap tingginya inflasi di daerah ini.
Peraturan Perundangan
Peraturan daerah seyogyanya diarahkan untuk memperlancar
arus distribusi pangan. Namun demikian masih banyak ditemukan
peraturan-peraturan daerah yang membebani biaya distribusi antar
daerah, antara lain pungutan-pungutan, retribusi dan pungutan
jembatan timbang. Peraturan-peraturan seperti itu perlu segera
dihapuskan.
Untuk menurunkan biaya distribusi pangan, selain diperlukan
peraturan-peraturan daerah tentang taris angkutan yang
memberikan keringanan tarif angkutan bahan pangan, juga
peraturan untuk mendahulukan pengangkutan bahan pangan di
pelabuhan laut dan penyeberangan. Pada umumnya, masalah
pokok distribusi dan aksesibilitas di Riau adalah sistem distribusi
yang masih belum efesien dan efektif yang disebablkan terbatasnya
jangkauan dan biaya distribusi serta lemahnya pengawasan dan
pelaksanaan aturan yang ada. Infrastuktur yang belum memadai
juga menjadi masalah pokok karena terbatasnya jaringan jalan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
14
terutama jalan-jalan desa, jembatan, irigasi, waduk, embung dan
terjadinya kerusakan hutan di hulu dan di DAS.
Dari sudut daya beli pangan, rataan proporsi pengeluaran
pangan di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau umumnya
masih tinggi, jauh diatas 50%. Hanya di Kota Pekanbaru yang porsi
pengeluaran pangannya relatif rendah (40,12%) yang
mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk di Kota Pekanbaru
relatif lebih tinggi dibanding di wilayah Kabupaten/Kota lainnya.
Tingginya persentase pengeluaran pangan mengindikasikan
rendahnya kesejahteraan dan dengan demikian juga rendahnya
daya beli terhadap pangan. Hal ini cukup sejalan dengan daya
tingkat kemiskinan dimana terjadi kecenderungan semakin
tingginya tingkat kemiskinan semakin tinggi proporsi pengeluaran
pangan untuk penduduknya.
Disamping faktor daya beli, faktor lain penentu aksesibilitas
pangan adalah kelancaran distribusi pangan dan akses ke pasar.
Data pada Tabel 6 menunjukkan adanya interaksi antara akses
ekonomi (daya beli) terhadap pangan dan akses fisik. Nampak
bahwa di daerah dengan kemiskinan cukup tinggi memiliki
infrastruktur yang relatif kurang memadai dibanding di wilayah
lainnya (Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan
Bengkalis) khususnya bila dilihat dari indikator persen desa yang
tidak dapat dilalui kendaraan roda empat dan atau persen desa
berjarak > 3 Km.
Disamping persoalan infrastruktur, beberapa desa di
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau juga berpotensi mengalami
masalah kerawanan pangan dan terputusnya akses pangan karena
tergolong sebagai daerah rawan bencana. Saat ini diperkirakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
15
sekitar 987 desa berpotensi rawan pangan. Untuk menurunkan
jumlah penduduk rawan pangan hingga 50 persen pada tahun
2015, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah desa berpotensi rawan
hendaknya dapat ditangani melalui pengembangan Desa Mandiri
Pangan, dan pada tahun 2012 sekurantg-kurangnya 50 persen atau
sekitar 500 desa dikembangkan menjadi Desa Mapan.
Konsumsi Pangan
Kuantitas Konsumsi
Undang-undang No. 7 tentang Pangan mengamanatkan
bahwa indikator ketahanan pangan adalah tersedianya pangan
dalam jumlah yang cukup bagi setiap rumahtangga sepanjang
waktu untuk dapat mendukung hidup aktif, sehat dan produktif.
Hal ini berimplikasi bahwa pencapaian ketahanan pangan di tingkat
makro adalah penting namun belum cukup memadai untuk
menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Demikian
halnya ketersediaan pangan di rumahtangga yang cukup belum
dapat dijadikan indikasi telah tercapainya ketahanan pangan
apabila konsumsi pangan setiap anggota rumahtangga ternyata
belum memenuhi norma gizi seimbang untuk mendukung hidup
aktif dan sehat. Oleh karena itu sangat penting menganalisis
situasi ketahanan pangan bukan hanya dari aspek produksi dan
ketersediaan pangan, namun juga dari aspek konsumsi dan bahkan
hingga output akhir berupa status gizi.
Rata-rata konsumsi energi perkapita per hari di Provinsi Riau
tahun 2005 mencapai adalah 1.984 Kalori dan tahun 2011
diperkirakan meningkat menjadi 2003 Kalori. Sedangkan konsumsi
protein perkapita sehari pada tahun 2004 baru mencapai adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
16
45.3 gram, dan tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 48.7
gram.
Bila kondisi konsumsi energi dan protein ini dibandingkan
dengan Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG),
tingkat konsumsi protein masih lebih rendah, dan menunjukkan
kecenderung mengalami penurunan sebesar 3,16 % setiap
tahunnya. Sementara konsumsi energi telah mencukupi. Standar
konsumsi berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi masing-masing
untuk energi dan protein sebesar 2000 Kalori dan 52 gram per
kapita per hari.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah serta
masyarakat untuk meningkatkan pangan agar terwujud masyarakat
dengan status gizi yang baik. Menurut Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau (2004), pada tahun 2002 hanya 26,01% persen
penduduk Riau yang mampu mengkonsumsi lebih dari standar
kecukupan gizi. Sedangkan 49,21% penduduk Riau hanya mampu
mengkonsumsi antara 1.500 Kkal/kapita/hari sampai 2.000
Kkal/kapita/hari, dan sebanyak 24,78% penduduk masih
mengkonsumsi kurang dari 1.500 Kkal/kapita/hari.
Kualitas Konsumsi
Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola
Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaan dan
keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Telah
dikemukakan di muka bahwa konsumsi pangan penduduk Provinsi
Riau masih didominasi oleh padi-padian, khususnya beras. Pada
tahun 2011 konsumsi padi-padian penduduk Provinsi Riau sebanyak
1.213 Kkal/kapita/hari dan pada tahun 2004 sebanyak 1.185
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
17
Kkal/kapita/hari. Dibandingkan dengan standar kebutuhan energi
yang disarankan, maka konsumsi padi-padian di Provinsi Riau masih
jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keragaan konsumsi
di Provinsi Riau masih relatif rendah, hal ini dapat ditunjukkan oleh
skor PPH yang baru mencapai 67.70 dan menunjukkan
kecenderungan penurunan sebesar 0.53 persen setiap tahunnya.
Kondisi keragaman tersebut menunjukkan bahwa kualitas
pangan penduduk Riau masih harus diperbaiki. Program
diversifikasi pangan harus digalakkan agar ketergantungan
terhadap beras sebagai sumber karbohidrat dapat dikurangi.
Sementara itu konsumsi terhadap umbi-umbian, pangan hewani
serta buah dan sayuran memerlukan peningkatan. Dengan
demikian kualitas gizi masyarakat dapat ditingkatkan dan
diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang
berkualitas.
Status Gizi
Status gizi masyarakat secara umum dapat dicerminkan oleh
keadaan status gizi anak balita. Meski status gizi merupakan suatu
muara dari berbagai faktor penyebab yang kompleks, namun ada
dua faktor penyebab umum yang telah terbukti menjadi penentu
status gizi, yaitu tingkat konsumsi pangan (kualitas dan kuantitas)
serta ada tidaknya penyakit, khususnya penyakit infeksi. Oleh
karena itu tingkat ketahanan pangan individu dan masyarakat yang
disertai dengan dukungan ketersediaan dan akses terhadap
fasilitas kesehatan akan sangat menentukan keadaan status
gizinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
18
Isu Strategis
1. Keterbatasan dan rendahnya kualitas kelembagaan dan
infrastruktur ketahanan pangan di Riau.
2. Belum efektifnya regulasi sistem distribusi dan informasi harga
pangan sehingga pangan belum terdistribusi dengan baik dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Lemahnya daya dukung dan daya tamping lembaga usaha
ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi
dan akses pangan di daerah.
4. Lemahnya manajemen pengembangan dan ketersediaan
cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga, Kabupaten/Kota dan
Provinsi.
5. Adanya daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi
terjadinya rawan pangan yang belum teridentifikasi dan
diupayakan pemecahannya.
6. Pola konsumsi masyarakat yang masih berbasis pada beras
menyebabkan komoditi beras bukan saja sebagai komoditi
ekonomi melainkan menjadi komoditi politik.
7. Adanya alternative pengembangan diversifikasi pangan melalui
lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan.
8. Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap
produk pangan baik segar maupun olahan.
9. Rendahnya kesadaran para produsen pangan olahan untuk
menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat, aman
dan halal.
10. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa
mandiri pangan yang berbasis pada budaya dan potensi local.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
19
Kondisi Umum Ketahanan Pangan Riau
Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di
mana-mana. Tak hanya di desa-desa, namun juga di kota-kota, di
balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit. Anehnya, secara
statistik jumlah mereka bukan berkurang, tetapi justru terus
bertambah. Masyarakat yang kurang beruntung masih diselimuti
dengan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam menggapai
kesejahteraan meski untuk tingkat kesejahteraan paling dasar
sekalipun. Inilah fenomena sosial ekonomi yang bisa kita lihat secara
kasat mata di berbagai daerah, termasuk Riau.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2011, jumlah
angka pengangguran di Provinsi Riau menempati urutan pertama,
yaitu 3,9 juta orang dari 11,1 juta orang jumlah pengangguran di
Indonesia. Sementara angka kemiskinan di Riau, 19,6% berada di
perkotaan, dan 18,4% di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di
Riau diperkirakan sudah mencapai 5,45 juta jiwa atau 13,5% dari
total penduduk Riau. Jumlah itu meningkat 317.000 jiwa
dibandingkan dengan jumlah orang miskin 2006, yakni 5,14 juta
jiwa.
Ketahanan pangan didasarkan pada akses rumah tangga terhadap
pangan. Di Riau, pangsa pengeluaran pangan terhadap total
pengeluaran rumah tangga relatif tinggi, di atas 50%. Dengan
demikian, pangan masih merupakan komoditas penting bagi
sebagian besar penduduk Riau. Apalagi, bagi orang miskin,
pengeluaran untuk pangan sangat besar. Oleh karena itu, penduduk
miskin dalam kesehariannya selalu dihadapkan pada tidak adanya
jaminan ketersediaan pangan. Apabila situasi itu berlangsung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
20
berkepanjangan, dapat terjadi kekurangan gizi. Tingginya prevalensi
penduduk dengan status gizi kurang atau buruk merupakan salah
satu ciri wilayah miskin.
Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber
daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar
tradisi yang kondusif. Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu
"lumbung padi" nasional. Hampir 23% dari total luas 29,3 ribu
kilometer persegi lahan dialokasikan untuk produksi beras. Tidak
dimungkiri lagi, Riau merupakan "rumah produksi" bagi ekonomi
Indonesia. Hasil pertanian Provinsi Riau menyumbangkan 15% dari
nilai total pertanian Indonesia. Hasil tanaman pangan Riau meliputi
beras, kentang manis, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di
samping itu, juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak
sawit, karet alam, gula, cokelat, dan kopi. Potensi perternakan
menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional.
Potensi pertanian di Riau tersebar secara merata di seluruh daerah,
yang meliputi komoditas padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu,
jenis sayuran dan buah-buahan memiliki potensi sangat
menjanjikan. Hasil pertanian pangan lainnya berupa sayur-sayuran
dan buah-buhan juga banyak. Potensi sumber daya perikanan dan
kelautan Riau sangat besar yang terdiri atas potensi perikanan
tangkap, perikanan budidaya, dan bioteknologi kelautan.
Melihat hasil pertanian tersebut, dapat dikatakan Riau memiliki
potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara
optimal. Jika semua itu dapat dikembangkan serta dikelola secara
profesional, Riau akan mendapat tambahan penghasilan yang besar
dari sektor pertanian. Akan tetapi potensi tersebut belum digarap
secara optimal yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
21
(khususnya masyarakat miskin) serta berdasarkan pada prinsip
kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Riau
saat ini pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga
menyisakan sejumlah permasalahan yang kompleks dan perlu
penanganan dengan segera. Hal ini salah satunya disebabkan oleh
ketidakoptimalan operasionalisasi strategi pemberdayaan
masyarakat yang diterapkan pada masa lalu serta kondisi
perekonomian yang semakin berat dan belum kondusif, sehingga
sebagian besar masyarakat terperangkap dalam kondisi
ketidakberdayaan, terutama ketidakberdayaan untuk keluar dari
kemiskinan.
Dalam konteks kemiskinan itulah, mekanisme institusional di luar
pasar menjadi keharusan. Bila tidak, kelompok miskin akan secara
kronis kekurangan pangan. Mekanisme institusional itu sebutlah
suatu lembaga ketahanan pangan yang merupakan suatu wadah
khusus yang berfungsi untuk "mengeluarkan" orang miskin dari
mekanisme pasar untuk mendapatkan pangan. Lembaga ketahanan
pangan ini mengatur bagaimana orang miskin yang tidak bisa ikut
dalam transaksi pasar menjadi relatif mudah untuk mendapatkan
pangan. Membangun kapasitas, baik individu maupun kolektif
sangat penting untuk memperoleh akses terhadap kesempatan -
kesempatan ekonomi, pelayanan sosial, dan infrastruktur.
Permasalahan
Dengan demikian maka permasalahan yang muncul pada tahun
2011 adalah sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk masyarakat Riau dari tahun ke tahun
mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
22
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2011 di
Riau, jumlah pengangguran masih menduduki urutan yang
pertama. Sementara angka kemiskinan di Riau, 19,6% berada di
perkotaan, dan 18,4% di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di
Riau diperkirakan sudah mencapai 5,45 juta jiwa atau 13,5%
dari total penduduk Riau. Jumlah itu meningkat 317.000 jiwa
dibandingkan dengan jumlah orang miskin 2006, yakni 5,14 juta
jiwa.
3. Ketahanan pangan didasarkan pada akses rumah tangga
terhadap pangan. Di Riau, pangsa pengeluaran pangan
terhadap total pengeluaran rumah tangga relatif tinggi, di atas
50%.
4. Untuk masyarakat miskin di Riau, dihadapkan pada tidak adanya
jaminan ketersediaan pangan yang memadai.
5. Apabila situasi dan kondisi kemiskinan tidak mendapat perhatian
dari semua pihak, dapat terjadinya kekurangan gizi.
6. Belum optimalnya operasionalisasi strategi pemberdayaan
masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
Isu Strategis
Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas maka muncul isu
strategis sebagai berikut :
Keterbatasan dan rendahnya kualitas kelembagaan dan
infrastruktur ketahanan pangan di Riau.
Belum efektifnya regulasi sistem distribusi dan informasi harga
pangan sehingga pangan belum terdistribusi dengan baik dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
23
Lemahnya daya dukung dan daya tamping lembaga usaha
ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi
dan akses pangan di daerah.
Lemahnya manajemen pengembangan dan ketersediaan
cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga, Kabupaten/Kota
dan Provinsi.
Adanya daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi
terjadinya rawan pangan yang belum teridentifikasi dan
diupayakan pemecahannya.
Pola konsumsi masyarakat yang masih berbasis pada beras
menyebabkan komoditi beras bukan saja sebagai komoditi
ekonomi melainkan menjadi komoditi politik.
Adanya alternative pengembangan diversifikasi pangan melalui
lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan.
Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap
produk pangan baik segar maupun olahan.
Rendahnya kesadaran para produsen pangan olahan untuk
menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat,
aman dan halal.
Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa
mandiri pangan yang berbasis pada budaya dan potensi local.
Strategi
Untuk pengembangan dan pencapaian program peningkatan
ketahanan pangan, maka strategi yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan penguatan terhadap kapasitas dan daya dukung
kelembagaan dan infrastruktur pangan di Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
24
2. Meningkatkan efektifitas regulasi sistem distribusi dan informasi
harga pangan sehingga pangan terdistribusi dengan baik dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lembaga usaha
ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi
dan akses pangan di daerah.
4. Meningkatkan penguatan terhadap manajemen pengembangan
dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga,
Kabupaten/Kota dan Provinsi.
5. Mengidentifikasi daerah rawan pangan maupun daerah
berpotensi terjadinya rawan pangan serta mengupayakan
pemecahannya.
6. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan kualitas
pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan
pokok beras.
7. Mengembangkan diversifikasi pangan melalui lahan-lahan
marginal termasuk lahan pekarangan
8. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan
terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.
1.4. Tupoksi dan Core Business
Tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa area inti (core
area) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Riau adalah melakukan
pengembangan, implementasi (sosialisasi dan asistensi), pelayanan serta
pemantauan evaluasi terhadap kewaspadaan dan ketahanan pangan di
daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam
Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah bersama
rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
25
melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan
Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan. Subsistim Distribusi dan
Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan
Struktur Organisasi :
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 30 Januari
2011 adalah sebagai berikut :
Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
26
Berlandaskan pada peraturan tersebut, seluruh bagian/bidang dan
subbagian/subbidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan (BKP)
mempunyai tugas pokok yang identik, yaitu:
Core Business :
Mengacu pada kebijakan tersebut maka pada tahun 2011 ini arah kebijakan
pembangunan Riau lebih difokuskan pada peningkatan IPM yang meliputi
aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya
diharapkan mampu menyiapkan modal dasar pembangunan.
Bagi Riau, Tahun 2011 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD
2011-2013 dalam rangka upaya pencapaian IPM sebesar 80. Pada tahap ini
kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama
(core business) dengan mewujudkan tujuan bersama (common goals)
dengan berdasarkan potensi local untuk mengurangi disparitas
kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam
mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari 8
(delapan) common goals yang telah ditetapkan antara lain point 2 (dua)
yaitu Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung,
kedelai dan ketersediaan protein hewani.
Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka Ketahanan Pangan mempunyai
peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Riau
“ Melaksanakan penyiapan administrasi rutin maupun teknis, penyusunan rencana di bidang ketahananan pangan, pemantauan evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan, cadangan pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan, pengembangan pangan dan analisis pola konsumsi pangan, inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama dengan lembaga ketahanan pangan, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan ”.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
27
Tahun 2011 dan berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan
ketahanan pangan 2011 adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sebagai perwujudan pembangunan social dan ekonomi sebagai
bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya
peningkatan kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan cadangan
pangan, distribusi dan harga pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi
dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama
pembangunan social-ekonomi daerah. Dengan demikian, program-program
peningkatan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk mendorong
terciptanya kondisi social-ekonomi yang kondusif menunju ketahanan
pangan yang mantap dan berkelanjutan.
1.5. Sistematika Penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Riau disusun dengan sistematika : IKHTISAR EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD
1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh
1.4. Tupoksi dan Core Business
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II : RENCANA STRATEJIK
2.1. Rencana Stratejik 2011 – 2013
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
28
2.3. Anggaran Tahun 2011
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011
3.3. Analisis Capaian Kinerja
3.4. Akuntabilitas Keuangan 3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran
4.3. Strategi Pemecahan Masalah
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
- Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2011 – 2013
- Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2011
- Lampiran 3 : Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Tahun 2011
- Lampiran 4 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun
2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
29
RENCANA STRATEJIK
2.1. Rencana Stratejik 2011-2013
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2013.
Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2011 dituangkan dalam
dokumen Renja Tahun 2011.
Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan
yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal
mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Selain itu pemegang policy
dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja,
melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai
sistem yang berlaku. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka
pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses
teknis-rasional dan proses politis.
Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya
mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai:
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mendukung peran
Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi core area Badan
“ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam
menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
30
Ketahanan Pangan, yaitu: “ mewujudkan kondisi ketahanan pangan
penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran
mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan
memperhatikan aspek 3B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan
mutu dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli
masyarakat ”. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan
menjadi katalisator pembaharuan sistim ketahanan pangan yang kuat,
dinamis dan sinergis.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan
menetapkan misi sebagai berikut:
Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam
mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.
Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam
memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian
dari ketahahan pangan Nasional.
Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya
menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan
ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.
Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
VIS
I BA
DA
N K
ETA
HA
NA
N P
AN
GA
N
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
31
Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan membangun subsistim ketersediaan, subsistim
konsumsi dan subsistim distribusi yang sinergik dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kewaspadaan pangan ditingkat wilayah dengan
meningkatkan kemampuan mengenali dan mengantisipasi secara dini
masalah kerawanan pangan.
3. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan, mengenali mutu dan
keamanan pangan yang beragam, bermutu dan bergizi serta menurunnya
tingkat keracunan konsumsi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga
mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan.
Rumusan Visi dan Pernyataan Misi Badan Ketahanan Pangan tahun
2006-2011 merupakan dasar penetapan kinerja tahunan. Seiring dengan
perubahan peraturan perundangan yang terjadi pada tahun 2007, dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741); perwujudkan kinerja ketahanan pangan menjadi
lebih banyak memperoleh tantangan-tantangan yang semakin komplek.
Sehingga perlu dilakukan re-orientasi Rencana Strategis dan Implementasi
Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk menjawab tantangan
tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
32
Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan.
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011.
Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Uraian sasaran dengan indikator dan rencana tingkat capaian/target tahun 2011 ini yaitu :
1. Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebanyak
0 ton dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 200 ton.
2. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200
KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein
3. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan
Harapan , dengan konsumsi energi sebesar 2050 KKal/Kap/hari dan
Protein sebesar 52 gr/Kap/hari.
4. Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan
beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 %
umbi-umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %,
sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
33
5. Berkurangnya daerah rawan pangan di 12 Kabupaten/Kota.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di
12 Kabupaten/Kota.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk bahan
pangan yang berbahaya bagi kesehatan, dengan indikator sasaran
sebanyak 5 Lokasi SD di Kab. dan rencana tingkat capaian/target
sebanyak 4 Lokasi SD di Kab.
8. Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan
efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata, dengan
indikator sasaran sebanyak 150 Gapoktan LDPM di 9 Kab. & 2 Kota
dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 18 Gapoktan LDPM di 9
Kab. & 2 Kota.
Dalam rangka pencapaian sasaran dengan rencana tingkat pencapaian yang
telah ditentukan, pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD yaitu sebagai berikut :
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
34
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
2. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+)
3. Penanggulangan Daerah Rawan Pangan
4. Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN :
1. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
3. Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan
Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau.
4. Penyusunan Statistik Pangan
5. Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional
7. Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)
8. Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan
Pangan
9. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
10. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
Pondok Pesantren
11. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam
Ketahanan Pangan
12. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan
Food Insecurity Atlas (FIA).
13. Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan
14. Mengikuti Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan
Nasional Tani Nelayan Andalan serta HUT Provinsi Riau / Riau Expo
2011.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
35
15. Penyusunan dan Analsis Neraca Bahan Makanan (NBM)
16. Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman dan Kemanan
Pangan.
17. Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa
2.3. Anggaran Tahun 2011
Sumber Dana APBD :
Tahun anggaran 2011 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan
7 (tujuh) program dan 39 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 18
kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2
(dua) program dengan 21 kegiatan yang lansung dilaksanakan oleh
Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu
program peningkatan kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan
dan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- Program peningkatan
ketahanan pangan pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak
17 (tujuh belas) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp.
2.749.985.850,-
Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2011 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.121.500,00 706.121.500,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat 32.121.500,00 32.121.500,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.000.000,00 195.000.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000,00 70.000.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000,00 54.000.000,00
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00 10.000.000,00
7 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
36
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 250.000.000,00 250.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.644.000,00 440.644.000,00
9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 58.860.000,00 78.860.000,00
11 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 60.000.000,00 60.000.000,00
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
51.784.000,00 91.784.000,00
14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.850.000,00 43.850.000,00
15 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 43.850.000,00 43.850.000,00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 25.000.000,00
17 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 30.000.000,00
18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00
VI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
19 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00
20 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)
250.000.000,00 250.000.000,00
21 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
22 Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
200.000.000,00 200.000.000,00
VII Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2.749.985.850,00 2.749.985.850,00
23 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 500.000.000,00 500.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
37
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
25 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
100.000.000,00 100.000.000,00
26 Penyusunan Statistik Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00
27 Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan 150.000.000,00 150.000.000,00
28 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 350.000.000,00 350.000.000,00
29 Replikasi Special Programme for food Security (SPFS) 175.000.000,00 175.000.000,00
30 Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan
250.000.000,00 250.000.000,00
31 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
32 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
300.000.000,00 300.000.000,00
33 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
34 Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) 100.000.000,00 100.000.000,00
35 Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
36 Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo
100.000.000,00 100.000.000,00
37 Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 74.985.850,00 74.985.850,00
38 Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamana Pangan
75.000.000,00 75.000.000,00
39 Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan
75.000.000,00 75.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
38
Sumber Dana APBN :
Sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau tahun 2011 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga
Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan
sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan
3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal
serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun
2011 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
Dekonsentrasi Rp.
No. Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
1.819.462.000,-
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
1.490.000.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
680.000.000,-
JUMLAH 3.989.462.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
39
Tugas Pembantuan Rp.
No. Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
1.901.500.000,-
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
1.054.100.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100.000.000,-
JUMLAH 3.055.600.000,-
1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan c. Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan
cadangan pangan d. Laporan pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan
cadangan pangan
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar a. Pemanatauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan
P2KP b. Laporan Promosi P2KP c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk d. Laporan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi e. Hasil penguatan kelembagaan keamanan pangan
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan
Tahun anggaran 2011 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dialokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 3.989.462.000 yang yang
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat, serta Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.
3.055.600.000 yang juga dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
Pada alokasi dana tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2011 terdapat 5 (lima)
Kabupaten/Kota Pelakana Kegiatan yaitu Kabupaten Rokan Hilir Rp.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
40
316.000.000, Kabupaten Siak Rp. 500.700.00, Kabupaten Kuantan Singingi
Rp. 444.000.000, Kota Pekanbaru Rp. 665.700.000, dan Kota Dumai Rp.
447.700.000,.
Pada tingkat Kabupaten juga dialokasikan dana Tugas Pembantuan
di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan Rp. 1.151.700.000,
Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 873.700.000, Kabupaten Indragiri Hilir Rp.
689.700.000, Kabupaten Kampar Rp. 1.074.700.000, Kabupaten Bengkalis
Rp. 1.111.700.000, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp. 753.700.000,- Realisasi
anggaran APBN 2011 per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel anggaran dan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan :
No Satker Jumlah anggaran Semula (Rp)
Jumlah Anggaran Revisi (Rp)
Realisasi (Rp) %
I Dekonsentarsi
1 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 3.989.462.000 3.989.462.000 3.823.087.500 95,83Jumlah I
3.989.462.000 3.989.462.000 3.823.087.500 95,83
II Tugas Pembantuan1 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 3.055.600.000 3.055.600.000 2.751.419.600 90,052 BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB.KAMPAR 1.074.700.000 1.074.700.000 960.000.000 89,33
3 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KAB. INDRAGIRI HULU 873.700.000 873.700.000 872.200.000 99,83
4 BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PELALAWAN 1.151.700.000 1.151.700.000 1.082.046.200 93,95
5 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. INDRAGIRI HILIR 689.700.000 689.700.000 684.300.000 99,22
6 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KAB.BENGKALIS 1.111.700.000 1.111.700.000 729.750.000 65,64
7 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULHAN KABUPATEN ROKAN HULU 753.700.000 753.700.000 752.002.000 99,77
Jumlah II 8.710.800.000 8.710.800.000 7.831.717.800 89,9112.700.262.000 12.700.262.000 11.654.805.300 91,77JUMLAH I+II
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
41
Kebijakan
1. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan :
Ketersediaan dan cadangan pangan berbasis sumberdaya
domestik.
Pemantapan kemandirian pangan.
Pemberdayaan ketahanan pangan.
2. Peningkatan Distribusi Pangan :
Pengembangan distribusi pangan.
Koordinasi dan sinkronisasi distribusi.
Pemberdayaan distribusi pangan.
3. Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan :
Konsumsi dan keamanan pangan berbasis pangan lokal.
Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya,
kelembagaan, berdaya dan kearifan lokal.
Peningkatan keamanan pangan.
4. Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan :
Pelayanan prima.
Koordinasi pusat dan daerah, lintas sektor.
Partisipasi dan peran masyarakat.
Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan
Tujuan Memberdayakan aparat dan masyarakat supaya memaksimalkan
pemanfaatan sumberdaya dan mengatasi kendala dalam pemantapan
ketahanan pangan keluarga.
Sasaran Kegiatan APBN 2011 1. Dipertahankannya ketersediaan pangan sebesar 2.200 Kkal/kap/hari.
2. Terpenuhinya rata-rata konsumsi energi 2.050 Kkal/Kap/Hari dan protein
52 Gram/Kap/Hari .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
42
3. Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau
(6 Kabupaten TP Murni, 5 Kab/Kota TP Provinsi ;
5. Penanganan Daerah Rawan Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau;
6. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, 18 Gapoktan tahun
2010 dan 4 Gapoktan tahun 2011;
7. Pengembangan Lumbung Pangan 16 Lumbung tahun 2011 , 9
(Sembilan) Kelompok lumbung pangan dengan rincian; 2 kelompok
lumbung pangan tahap penumbuhan, 7 kelompok lumbung pangan
tahap pengembangan dan 7 (tujuh) Kelompok pengolahan sagu terdiri
dari 2 kelompok sagu tahap penumbuhan, 5 kelompok sagu tahap
pengembangan.
8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 130 Desa di 7 Kab
2 Kota Tugas Pembantuan, melalui 120 SD/MI, Kelompok Wanita Tani,
Pekarangan dan Usaha Rumah Tangga;
9. Penanganan dan Pengembangan Keamanan Pangan Segar di 3 Kab
dan 1 Kota
Dekonsentrasi
Sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau tahun 2011 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga
Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
43
Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan
sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan
3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal
serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan
Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana
Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi
yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau
Kota, dan/atau Desa.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2011 juga
mendapatkan dana tugas pembantuan, dimana terdapat beberapa
kabupaten/kota pelaksana selain Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Untuk Kabupaten yang
secara langsung mendapatkan dana tugas pembantuan yaitu Kabupaten
Kampar, Kabupaten Pelalawan, kabupaten Indragiri Hilir, Kabpaten Indragiri
Hulu, Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
Prioritas kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan
ketahanan pangan adalah 1). Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang
dilakukan oleh semua Kabupaten/Kota, 2). Pengembangan Pangan Lokal
dengan bantuan alat penepungan di 5 Kabupaten/kota tugas pembantuan,
sedangkan yang dilaksanakan melalui program peningkatan kesejahteraan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
44
petani adalah penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Kegiatan APBN 2011
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun
2011 dibagi dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu
kegiatan utama dan penunjang, kegiatan-kegiatan utama yaitu :
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan
a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan
b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan
c. Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan
pangan
d. Laporan pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan
cadangan pangan.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
a. Pemanatauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP
b. Laporan Promosi P2KP
c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
d. Laporan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi
e. Hasil penguatan kelembagaan keamanan pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan
Sedangkan kegiatan penunjang yaitu : Pengembangan Manajemen
Kelembagaan Ketahanan Pangan (Pembinaan Program dan rencana Kerja,
Akuntansi Keuangan/Monev, Updating data Statistik, Pengembangan
Kelembagaan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
45
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik
dan didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.
Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran
dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang
berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja.
Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan
dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dalam format Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Rumusan yang digunakan untuk mengtahui presentase tingkat capaian
digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :
Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana
tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan
rumusan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
46
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi
= x 100%
Rencana
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan
rumus :
Persentase
Pencapaian Rencana
Tingkat Capaian
Realisasi-(Realisasi-Rencana)
= x 100%
Rencana
Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil
pengitungan dengan skala sebagai berikut :
Lebih dari 100 % : Sangat Baik
100% > nilai > 80 % : Baik
80 % > nilai > 50 % : Cukup
50% > Nilai : Kurang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
47
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011.
Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011
dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel berikut :
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi Prosentase
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 1. Tersedianya bahan
pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga,
Jumlah Cadangan beras Pemerintah
Provinsi ton 200 0 0
2. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi maupun untuk protein
Tersedianya data konsumsi pangan
Energi (KKal/Kap
/Hr)
Protein (Gram/Ka
p/Hr)
2200
52
2050
50
93,18
96,15
3. Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal.
Tercapainya Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) Riau
HPP konsumsi
HPP
Ketersediaan
100
100
78,5
79,4
78,5
79,4
4. Berkurangnya daerah rawan pangan
Tidak terjadinya kerawanan pangan Kab 12 12 100
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat
Terlaksananya penguatan
kelembagaan pangan masyarakat
Kab/Kota 12 12 100
6 Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/MI, di perdesaan
Tidak terjadiny kekurangan Gizi pada anak SD/MI
Unit 120 120 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
48
7 Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata
Meningkatkannya kemampuan kelembagaan
Gapoktan dalam mengembangkan
unit usaha distribusi hasil pertanian
untuk mendorong stabilitas harga
pangan strategis
Gapoktan
Lumbung
18
16
18
16
100
100
8. Pengembangan Pangan Lokal melalui usaha tepung-tepungan di 5 Kabupaten 1 Kota (Dekonsentrasi)
Berkembangny pangan lokal
tepung-tepungan Kab/kota 6 6 100
9. Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :
Terlaksananya pengembangan
desa yang mandiri pangan
desa 22 22
100
JUMLAH 87,27
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 adalah 87,27 %.
Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja
21 (dua puluh satu) kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Riau pada tahun 2011 dapat dilihat pada pada tabel berikut :
No. Kegiatan Persen
Capaian Input
Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Rata2
1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 96,82 100,00 100,00 98,94
2. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)
94,61 100,00 100,00 98,20
3. Penanggulangan Daerah Rawan Pangan 97,89 100,00 100,00 99,30
4. Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan 98,10 100,00 100,00 99,37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
49
Masyarakat (LDPM) 5. Pengembangan Desa
Mandiri Pangan 96,80 100,00 100,00 98,93
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
97,02 100,00 100,00 99,01
7. Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
94,17 98,00 100,00 97,39
8. Penyusunan Statistik Pangan 97,61 100,00 100,00 99,20
9. Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan 97,79 100,00 100,00 99,26
10. Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional
95,27 100,00 100,00 98,42
11. Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)
99,42 100,00 100,00 99,81
12. Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
97,16 100,00 100,00 99,05
13. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
88,24 100,00 100,00 96,08
14. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
97,36 100,00 100,00 99,12
15. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
96,32 100,00 100,00 98,77
16. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
89,01 96,00 100,00 95,00
17. Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalanserta HUT Provinsi Riau/Riau Expo 2011
99,78 100,00 100,00 99,93
18. Penyusunan dan Analisis 94,04 100,00 96,04
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
50
Neraca Bahan Makanan (NBM)
94,08
19. Analisi Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan
95,87 100,00 100,00 98,62
20. Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 99,98 100,00 100,00 99,99
21. Pembinaan dam Peningkatan Akses Pangan Masyarakat
98,33 100,00 100,00 99,44
JUMLAH 98,57 Keterangan : Makin besar angka persentase hasil penilaian, makin baik kinerja
pelaksanaan kegiatan tersebut. Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 adalah 98,57 %. Dengan
catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian
“Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome
harapan, sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program wajib
penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya.
Pencapaian kinerja untuk kegiatan yang bersumber dari APBN adalah
sebagai berikut :
Dekonsentrasi
No. Kegiatan Persen
Capaian Input
Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Rata2
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
96,76 100 100 98,92
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
92,95 85 100 92,65
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
99,66 100 100 99,89
JUMLAH 97,15
Tugas Pembantuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
51
No. Kegiatan Persen
Capaian Input
Persen Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Rata2
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
90,61 100 100 96,87
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
90,78 100 100 96,93
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
71,58 100 100 90,53
JUMLAH 94,77
Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan yang
bersumber dari APBN TA 2011 dari dana Dekonsentrasi 97,15
sedangkan Tugas Pembantuan adalah 94,77 %. Dengan catatan bahwa
untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen
Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan.
3.3. Analisis Capaian Kinerja.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tujuan dan
sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
Tahun 2011. Berikut ini adalah rincian sasaran, indikator, realisasi dan
kegiatan pendukung yang dilaksanakan tahun 2011 :
1. Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga. Indikator sasaran ini adalah
Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi sebanyak 545
ton. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 0 ton sehingga
angka capaiannya adalah 106 %. Kegiatan yang mendukung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
52
sasaran ini adalah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi
maupun untuk protein. Indikator sasaran ini adalah tercapainya
angka kecukupan energi sebesar Energi 2200(KKal/Kap/Hr) dan
protein 52 (Gram/Kap/Hr). Realisasi sampai dengan tahun 2011
adalah 2050(KKal/Kap/Hr) dan protein 50 (Gram/Kap/Hr) sehingga
angka capaiannya adalah 93,18 % dan 96,15 %. Kegiatan yang
mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+).
3. Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi
seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman
konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Indikator sasaran
ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (HPP) Riau skor
100 HPP Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 78,5 HPP
konsumsi, HPP ketersediaan 79,4 sehingga angka capaiannya
adalah 78,75 % dan 79,4 %. Kegiatan yang mendukung sasaran
ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) dan .
Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).
4. Berkurangnya Daerah Rawan Pangan.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah daerah rawan pangan baik yang
disebabkan oleh bencana alam dapat ditanggulangi di 12 kab/kota.
Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 12 kab/kota sehingga
angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
Penanggulangan Daerah Rawan Pangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
53
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan
masyarakat.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah kapasitas kelembagaan
ketahanan pangan masyarakat di 12 kab/kota. Realisasi
peningkatan dan pembinaan kelembagaan sampai dengan tahun
2011 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100
%.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penumbuhan LDPM
dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
6. Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/MI, di
perdesaan.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya anak SD/MI di 5
sekolah. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 5 sekolah
sehingga angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman (3B+).
7. Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif
dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata.
Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya 18 Gapoktan dan
terlaksananya pembangunan 11 lumbung pangan. Realisasi
sampai dengan tahun 2011 adalah pemahaman oleh 11
Gapoktan dan terbangunya 11 lumbung pangan sehingga
angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Cadangan Pangan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
54
8. Pengembangan Pangan Lokal melalui usaha tepung-tepungan di 5
Kabupaten 1 Kota (Dekonsentrasi).
Indikator sasaran ini adalah Jumlah pangan lokal melalaui usaha
tepung-tepungan 6 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun
2011 adalah 6 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100
%.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi
pangan masyarakat.
9. Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :
Indikator sasaran ini adalah Jumlah desa mandiri pangan
sebanyak 22 desa . Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah
22 desa sehingga angka capaiannya adalah 100 %.
Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan
Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
Dari tabel pencapaian kinerja kegiatan yang disampaikan pada tabel
sebelumnya, didapat angka pencapaian kinerja kegiatan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 sebesar 87,27 %. Pada tabel
tersebut dapat dilihat tingkat rata-rata penilaian terkecil terdapat pada
kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) sebesar 75,70 %
dan tingkat rata-rata penilaian terbesar terdapat pada Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Daerah yang
melebihi dari target sebesar 106 %, kegiatan lainnya dengan
tingkat rata-rata masing-masing persentase sebesar 100,00 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
55
Dengan angka capaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau yang bersumber dari APBD yaitu sebesar 98,57 % dan
yang bersumber dari APBN dari dana Dekonsentrasi 97,15 sedangkan
Tugas Pembantuan adalah 94,77 % sesuai dengan format penilaian
kinerja termasuk dalam kategori pelaksanaan kegiatan dengan kinerja
yang baik.
3.4. Akuntabilitas Keuangan
Tahun anggaran 2011 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi
anggaran APBD murni setelah perubahan sejumlah Rp.
13.051.945.054,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.
8,031,343,704,- dan Belanja Langsung Rp. 5.020.601.350,- dengan
jumlah program sebanyak 7 (Tujuh) program sebagai berikut :
N0
Program
Anggaran ( Rp )
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 706.121.500 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.644.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.850.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.000.000.000 7. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan/Pertanian/Perkebunan 2.749.985.850
JUMLAH
5.020.601.350
Tahun anggaran 2011 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7
(tujuh) program dan 39 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 18 kegiatan
merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
56
dengan 21 kegiatan yang lansung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan
Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu program peningkatan
kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan dan anggaran sejumlah Rp.
1.000.000.000,-. Program peningkatan ketahanan pangan
pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 17 (Tujuh belas) kegiatan
dengan anggaran sejumlah Rp. 2.749.985.850,-.
Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2011 sebelum dan
setelah perubahan sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.121.500,00 706.121.500,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat 32.121.500,00 32.121.500,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.000.000,00 195.000.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000,00 70.000.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000,00 54.000.000,00
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00 10.000.000,00
7 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 250.000.000,00 250.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.644.000,00 440.644.000,00
9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 58.860.000,00 78.860.000,00
11 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 60.000.000,00 60.000.000,00
12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
51.784.000,00 91.784.000,00
14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
57
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.850.000,00 43.850.000,00
15 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 43.850.000,00 43.850.000,00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 25.000.000,00
17 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 30.000.000,00
18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00
VI Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
19 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00
20 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)
250.000.000,00 250.000.000,00
21 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
22 Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
200.000.000,00 200.000.000,00
VII Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2.749.985.850,00 2.749.985.850,00
23 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 500.000.000,00 500.000.000,00
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
25 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
100.000.000,00 100.000.000,00
26 Penyusunan Statistik Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00
27 Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan 150.000.000,00 150.000.000,00
28 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 350.000.000,00 350.000.000,00
29 Replikasi Special Programme for food Security (SPFS) 175.000.000,00 175.000.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
58
30 Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan
250.000.000,00 250.000.000,00
31 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
32 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
300.000.000,00 300.000.000,00
33 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
150.000.000,00 150.000.000,00
34 Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) 100.000.000,00 100.000.000,00
35 Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan 100.000.000,00 100.000.000,00
36 Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo
100.000.000,00 100.000.000,00
37 Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 74.985.850,00 74.985.850,00
38 Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamana Pangan
75.000.000,00 75.000.000,00
39 Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan
75.000.000,00 75.000.000,00
TOTAL 4.940.601.350 5.020.601.350,-
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2011 juga
mendapatkan sumber dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
dengan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat pada masing-masing sumber dana dengan
rincian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
59
Dekonsentrasi Rp.
No. Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
1.819.462.000,-
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
1.490.000.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
680.000.000,-
JUMLAH 3.989.462.000,-
Tugas Pembantuan Rp.
No. Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
1.901.500.000,-
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
1.054.100.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100.000.000,-
JUMLAH 3.055.600.000,-
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi
upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan
serta pengembangan di bidang ketahanan pangan serta memfasilitasi upaya
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah rawan
pangan dan gizi.
Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari Anggaran APBD maupun APBN dapat dilihat
dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
60
APBD
JumlahAnggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp1 3 4 5 6 7 8 9
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.031.343.704 7.497.182.924
B BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 706.121.500 14,06 91,88 13,66 82,50 582.572.104
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.121.500 0,64 1 Tahun 70,00 0,45 18,49 5.940.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 195.000.000 3,88 1 Tahun 100,00 3,88 63,28 123.392.654
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000 1,39 1 Tahun 100,00 1,39 99,79 69.851.550
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000 1,29 1 Tahun 100,00 1,29 99,59 64.732.950
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.000.000 1,08 1 Tahun 100,00 1,08 99,93 53.962.000
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 0,20 1 Tahun 100,00 0,20 99,91 9.990.750
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 0,60 1 Tahun 65,00 0,39 40,00 12.000.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 4,98 1 Tahun 100,00 4,98 97,08 242.702.200
No FisikNama Kegiatan / Perincian KegiatanRealisasi
Keuangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
61
JumlahAnggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp1 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.644.000 8,78 100,00 8,78 99,25 437.337.750
9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000 1,49 1 Tahun 100,00 1,49 99,56 74.671.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 78.860.000 1,57 1 Tahun 100,00 1,57 98,77 77.889.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 60.000.000 1,20 1 Tahun 100,00 1,20 98,58 59.149.600
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Peralatan Kantor 35.000.000 0,70 1 Tahun 100,00 0,70 99,56 34.845.000
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 91.784.000 1,83 1 Tahun 100,00 1,83 99,30 91.138.150 Bangunan Kantor
14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 1,99 1 Tahun 100,00 1,99 99,65 99.645.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.850.000 0,87 41.490.200
15 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 43.850.000 0,87 95 orang 100,00 0,87 94,62 41.490.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0,78 36.990.000
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000 0,50 1 Tahun 60,00 0,30 54,20 13.550.000
17 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 25.000.000 0,50 1 Tahun 97,00 0,48 93,76 23.440.000
No FisikNama Kegiatan / Perincian KegiatanRealisasi
Keuangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
62
Jumlah
Anggaran Bobot VolumeRp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp
1 3 4 5 6 7 8 9
30.000.000 0,60 30.000.000
18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30.000.000 0,60 1 Lap 100,00 0,60 100,00 30.000.000 Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.000.000.000,00 100,00 14,94 0,97 966.851.000,00
19 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 400.000.000 7,97 19 klpk 100,00 7,97 96,82 387.292.000
20 250.000.000 4,98 6 Kab/kota 0,00 94,61 236.530.900 100,00
21 Penanggulangan Daerah Rawan Pangan 150.000.000 2,99 11 Kab/Kota 100,00 2,99 97,89 146.835.600
22 200.000.000 3,98 18 klpk tani 100,00 3,98 98,10 196.192.500
Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)
Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
No FisikNama Kegiatan / Perincian KegiatanRealisasi
Keuangan
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
63
JumlahAnggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp1 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.749.985.850 99,26 54,57 0,96 2.646.257.650 23 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 500.000.000 9,96 10 desa 100,00 9,96 96,08 480.399.500
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 100.000.000 1,99 33 orang 100,00 1,99 97,02 97.016.800
25 100.000.000 1,99 11 Kab/kota 98,00 1,95 94,17 94.168.700
26 Penyusunan Statistik Pangan 50.000.000 1,00 20 bk,70 Pt 100,00 1,00 97,61 48.807.000
27 Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan 150.000.000 2,99 33 orang 100,00 2,99 97,79 146.686.000
28 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 350.000.000 6,97 12 Kab/kota 100,00 6,97 95,27 333.456.400
29 Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) 175.000.000 3,49 41 klpk tani 100,00 3,49 98,62 172.580.800
30 250.000.000 4,98 12 Kab/kota 100,00 4,98 97,16 242.908.800
31 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 100.000.000 1,99 50 orang 100,00 1,99 88,24 88.241.000
32 300.000.000 5,98 3 ponpes 100,00 5,98 97,36 292.073.500
33 150.000.000 2,99 100 org 100,00 2,99 96,32 144.483.000 (4 klpk)
Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
No FisikNama Kegiatan / Perincian KegiatanRealisasi
Keuangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
64
JumlahAnggaran Bobot Volume
Rp (%) Kegiatan % Tertimbang % Rp1 3 4 5 6 7 8 9
34 100.000.000 1,99 96,00 1,91 89,51 89.506.300
35 Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 100.000.000 1,99 11 Kab/Kota 100,00 1,99 99,98 99.982.000
36 Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida 100.000.000 1,99 11 Kab/kota 100,00 1,99 99,78 99.783.000 Pertanian dan Pekan Nasional Tani NelayanAndalan , serta HUT Provinsi Riau / Riau Expo 2010
37 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 74.985.850 1,49 44 94,08 1,41 94,04 70.514.850
38 75.000.000 1,49 44 100,00 1,49 95,87 71.900.000
39 Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 75.000.000 1,49 20 org 100,00 1,49 98,33 73.750.000 Desa petugas
No FisikNama Kegiatan / Perincian KegiatanRealisasi
Keuangan
2
Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
94,20 94,44 4.741.498.704
Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan
TOTAL DANA KEGIATAN 5.020.601.350 123
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
65
APBN (Dekonsentrasi)
REALISASI TTBRp. MURNI BLN JUMLAH BOBOT Rp. MURNI % BLN % JUMLAH % % %
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6:3) 9 10 (8:4) 11 (6+8) 12 (11:5) 13 14
14PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
I. 1814 PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN 1.819.462.000 - 1.819.462.000 45,61 1.760.462.000 96,76 - - 1.760.462.000 96,76 100,00 45,61
1814.01 Jumlah Gabungan Kelompok Tani yang diberdayakan 893.900.000 893.900.000 22,41
838.400.000 93,79 838.400.000 93,79 100,00 22,41
1814.02 Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan 595.562.000 595.562.000 14,93 595.562.000 100,00 595.562.000 100,00 100,00 14,93
1814.04 Laporan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan cadnagan Pangan 120.000.000 120.000.000 3,01
119.500.000 99,58 119.500.000 99,58 100,00 3,01
1814.05 Laporan Pengembangan Model Pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan 210.000.000 210.000.000 5,26
207.000.000 98,57 207.000.000 98,57 100,00 5,26
-
II. 1816PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 1.490.000.000 - 1.490.000.000 37,35 1.384.925.500 92,95 - - 1.384.925.500 92,95 85,00 31,75
1816.02 Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP 690.000.000 690.000.000 17,30
672.713.000 97,49
672.713.000 97,49 100,00 17,30
1816.03 Laporan Promosi P2KP 200000000 200000000 5,01 194.962.500 97,48 194.962.500 97,48 100,00 5,01 1816.04 Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 150.000.000 150.000.000 3,76 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 100,00 3,76
1816.06 Laporan Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Univ/STPP) 100.000.000 100.000.000 2,51
18.000.000 18,00
18.000.000 18,00 25,00 0,63
1816.09 Hasil Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan 350.000.000 350.000.000 8,77 349.250.000
99,79 349.250.000
99,79 100,00 8,77
III 1817 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN 680.000.000 680.000.000 17,04 677.700.000 677.700.000 99,66 100,00 17,04
1817.01 Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan 660.000.000 660.000.000 16,54
657.700.000 99,65
657.700.000 99,65 100,00 16,54
1817.12 Output Generik (Pengadaan Laptop) 20.000.000 20.000.000 0,50 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 100,00 0,50
JUMLAH 3.989.462.000 3.989.462.000 100,00 3.823.087.500 95,83 3.823.087.500 95,83 95,00 94,40
NO PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT PENYEDIAAN DANA
REALISASI PENYERAPAN DANAPELAKSANAAN FISIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
66
APBN (Tugas Pembantuan)
REALISASI TTBRp. MURNI BLN JUMLAH BOBOT Rp. MURNI % BLN % JUMLAH % % %
1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6:3) 9 10 (8:4) 11 (6+8) 12 (11:5) 13 14
14 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
I. 1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan1.901.500.000 - 1.901.500.000 62,23 1.722.909.600 90,61 - - 1.722.909.600 90,61 100,00 62,23
1815.01 Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan 880.000.000 880.000.000 28,80 841.350.000 95,61 841.350.000 95,61 100,00 28,80
1815.03 Penanganan Daerah Rawan pangan, SKPG 380.000.000 380.000.000 12,44
258.359.600 67,99 258.359.600 67,99 100,00 12,44
1815.05 Penyusunan FSVA 30.000.000 30.000.000 0,98 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 100,00 0,98 1815.09 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 611.500.000 611.500.000 20,01 593.200.000 97,01 593.200.000 97,01 100,00 20,01
II. 1816 Pengembangan Penganekargaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 1.054.100.000 - 1.054.100.000 34,50 956.935.000 90,78 - - 956.935.000 90,78 100,00 34,50
1816.01 Pendampingan P2KPG 599.100.000 690.000.000 22,58 528.635.000 76,61 528.635.000 76,61 100,00 22,58
1816.03 Promosi P2KPG 340.000.000 200000000 6,55
339.560.000 169,78
339.560.000 169,78 100,00 6,55
1816.08 Hasil Sosialisasi/Apresiasi Keamanan Pangan Segar 115.000.000 150.000.000 4,91 88.740.000 59,16 88.740.000 59,16 100,00 4,91
III 1817 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN 100.000.000 100.000.000 3,27 71.575.000 71.575.000 71,58 100,00 3,27 1817.09 Dukungan Manajemen dan Administrasi 100.000.000 100.000.000 3,27 71.575.000 71,58 71.575.000 71,58 100,00 3,27
JUMLAH 3.055.600.000 3.055.600.000 100,00 2.751.419.600 90,05 2.751.419.600 90,05 100,00 100,00
NO PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT PENYEDIAAN DANA
REALISASI PENYERAPAN DANAPELAKSANAAN FISIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
67
3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan
Efesiensi
Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan
antara target keluaran dan realisasi keluaran. Sementara efektivitas
merupakan perhitungan antara keluaran dengan hasil (output dan
outcome). Efisiensi terjadi apabila realisasi masukan ternyata lebih
kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau
output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan
untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut
UCO Ren-(UCO Real-UCO Ren)
Efisiensi = x 100%
UCO Ren
Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada
tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
68
TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD
NO. KEGIATAN INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO)
Hasil Perhitungan Efisiensi
Rata-rata Capaian Output
Rata-rata Capaian Outcome
Efektivitas Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 400.000.000,00 387.292.000,00 19 19 21.052.631,58 20.383.789,47 103,18 3,18 100,00 50,00 50,00
2 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)
250.000.000,00 236.530.900,00 6 6 41.666.666,67 39.421.816,67 105,39 5,39 95,00 50,00 52,63
3 Penanggulangan Daerah Rawan Pangan 150.000.000,00 146.835.600,00 11 30 13.636.363,64 4.894.520,00 164,11 64,11 100,00 50,00 50,00
4 Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 200.000.000,00 196.192.500,00 18 18 11.111.111,11 10.899.583,33 101,90 1,90 100,00 50,00 50,00
5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 500.000.000,00 480.399.500,00 10 10 50.000.000,00 48.039.950,00 103,92 3,92 100,00 50,00 50,00
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 97.016.800,00 33 33 3.030.303,03 2.939.903,03 102,98 2,98 100,00 50,00 50,00
7 Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
100.000.000,00 94.168.700,00 11 20 9.090.909,09 4.708.435,00 148,21 48,21 100,00 50,00 50,00
8 Penyusunan Statistik Pangan 50.000.000,00 48.807.000,00 20 20 2.500.000,00 2.440.350,00 102,39 2,39 100,00 50,00 50,00
9 Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan 150.000.000,00 146.686.000,00 33 33 4.545.454,55 4.445.030,30 102,21 2,21 100,00 93,40 93,40
10 Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional 350.000.000,00 333.456.400,00 12 12 29.166.666,67 27.788.033,33 104,73 4,73 100,00 100,00 100,00
11 Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) 175.000.000,00 173.980.800,00 41 41 4.268.292,68 4.243.434,15 100,58 0,58 90,00 83,33 92,59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
69
12 Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
250.000.000,00 242.908.800,00 12 12 20.833.333,33 20.242.400,00 102,84 2,84 100,00 90,00 90,00
13 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 100.000.000,00 88.241.000 50 50 2.000.000,00 1.764.820,00 111,76 11,76 100,00 100,00 100,00
14 Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
300.000.000,00 292.073.500,00 3 3 100.000.000,00 97.357.833,33 102,64 2,64 100,00 100,00 100,00
15 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
150.000.000,00 144.483.000,00 100 100 1.500.000,00 1.444.830,00 103,68 3,68 100,00 100,00 100,00
16 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
100.000.000,00 89.506.300,00 20 20 5.000.000,00 4.475.315,00 110,49 10,49 100,00 100,00 100,00
17 Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian, Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan serta HUT provinsi Riau/Riau Expo 2011
100.000.000,00 99.783.000,00 11 11 9.090.909,09 9.071.181,82 100,22 0,22 100,00 100,00 100,00
18 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 74.985.850,00 70.514.850,00 44 44 1.704.223,86 1.602.610,23 105,96 5,96 100,00 100,00 100,00
19 Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
75.000.000,00 71.900.000,00 44 44 1.704.545,45 1.634.090,91 104,13 4,13 100,00 100,00 100,00
20 Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 100.000.000,00 99.982.000,00 3 3 33.333.333,33 33.327.333,33 100,02 0,02 100,00 100,00 100,00
21 Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa 75.000.000,00 73.750.000,00 20 20 3.750.000,00 3.687.500,00 101,67 1,67 100,00 100,00 100,00
JUMLAH RATA-RATA 108,71 8,71 99,29 79,37 79,93
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
70
Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau sebesar 108,71 %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan
yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang
bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar
8,71 % serta angka efektifitas 79,93 %.
Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada
tabel berikut :
TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBN (DK & TP)
Dekonsentrasi
NO. KEGIATAN
INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO) Hasil Perhitungan
NE/
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi NIE*)
1 Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan 1.819.462.000,00 1.760.462.000,00 19 19 95.761.157,89 92.655.894,74 103,24 3,24
2
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
1.490.000.000,00 1.384.925.500,00 12 12 124.166.666,67 115.410.458,33 107,05 7,05
3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 680.000.000,00 677.700.000,00 3 3 226.666.666,67 225.900.000,00 100,34 0,34
JUMLAH RATA-RATA 103,54 3,54
Tugas Pembantuan
NO. KEGIATAN INPUT OUTPUT Unit Cost Output (UCO) Hasil
Perhitungan NE/
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi NIE*)
1 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 1.901.500.000,00 1.722.909.600,00 24 18 79.229.166,67 95.717.200,00 79,19 (20,81)
2
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
1.054.100.000,00 956.935.000,00 60 52 17.568.333,33 18.402.596,15 95,25 (4,75)
3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 100.000.000,00 71.575.000,00 5 5 20.000.000,00 14.315.000,00 128,43 28,43
JUMLAH RATA-RATA 100,96 0,96
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
71
Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Riau untuk kegiatan dari Dana Dekonsentrasi sebesar 103,54
%. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN adalah
efesien dengan angka efesiensi sebesar 3,54 % sedangkan untuk dana
yang berasal dari anggaran Tugas Pembantuan sebesar 100,96 %.
Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN adalah
efesien dengan angka efesiensi sebesar 0,96 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
72
Efektivitas
Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan antara ouput/keluaran
dengan outcome/hasil yang diberikan dari kegiatan tersebut. Rumusan yang
digunakan untuk menghitung efektivitas dari suatu kegiatan adalah :
Realisasi Out Come
Efektivitas = x 100%
Realisasi Ouput
Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di lingkup
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Kegiatan Persen
Capaian Output
Persen Capaian Outcome
efektivitas
1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 100,00 50,00 50,00
2. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)
95,00 50,00 52,63
3. Penanggulangan Daerah Rawan Pangan 100,00 50,00 50,00
4. Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
100,00 50,00 50,00
5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100,00 50,00 50,00
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
100,00 50,00 50,00
7. Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau
100,00 50,00 50,00
8. Penyusunan Statistik Pangan 100,00 50,00 50,00
9. Sinkronisasi Peningkatan 100,00 93,40 93,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
73
Ketahanan Pangan 10. Lomba Cipta Menu 3 B+
Tingkat Provinsi dan Nasional
100,00 100,00 100,00
11. Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)
90,00 83,33 92,59
12. Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
100,00 90,00 90,00
13. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
100,00 100,00 100,00
14. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
100,00 100,00 100,00
15. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
100,00 100,00 100,00
16. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
100,00 100,00 100,00
17. Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalanserta HUT Provinsi Riau/Riau Expo 2011
100,00 100,00 100,00
18. Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
100,00 100,00 100,00
19. Analisi Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan
100,00 100,00 100,00
20. Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 100,00 100,00 100,00
21. Pembinaan dam Peningkatan Akses Pangan Masyarakat
100,00 100,00 100,00
JUMLAH 99,29 79,37 79,93
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
74
Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dikatakan efektif dengan nilai
capaian sebesar 79,93 %.
Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBN di dapat
dilihat pada tabel berikut :
Dekonsentrasi
No. Kegiatan Persen
Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Efektivitas
1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
100 100 98,92
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
85 100 92,65
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100 100 99,89
JUMLAH 97,15
Tugas Pembantuan
No. Kegiatan Persen
Capaian Output
Persen Capaian Outcome
Efektivitas
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
100 100 96,87
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
100 100 96,93
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
100 100 90,53
JUMLAH 94,77
Dengan demikian maka dapat dikatakan dikatakan efektif dengan nilai
capaian dekonsentrasi sebesar 97,15 % dan Tugas Pembantuan sebesar 94,77
%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
75
PENUTUP
4.1. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan
Dari bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dari sasaran yang
ditetapkan untuk tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
dapat merealisasikan 98,57 % sasaran yang direncanakan dari APBD,
97,15 % dari APBN Dekonsentrasi dan 94,77 % dari APBN Tugas
Pembantuan. Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Riau :
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
1. Tersusunnya peta kerawanan pangan Riau
2. Tervisualisasikannya peningkatan kualitas konsumsi pangan
masyarakat.
3. Terimplementasikannya kualitas konsumsi melalui pemanfaatan
pekarangan.
4. Teranalisanya bahan berbahaya pada pangan.
5. Terinformasikannya diversifikasi pangan berdasarkan pola
pangan harapan.
6. Berkembangnya beras analog yang bersumber dari umbi-
umbian.
7. Terbinanya mutu olahan pangan.
8. Terpantaunya konsumsi pangan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
76
9. Terinformasikannya makanan tradisional dan makanan khas
daerah.
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :
1. Terfasilitasinya pengembangan lumbung pangan
2. Terfasilitasinya pengadaan cadangan pangan daerah dan
masyarakat.
3. Teranalisanya ketersediaan pangan.
4. Terfasilitasinya pengembangan desa mandiri pangan.
5. Tersedianya cadangan pangan komoditi beras Pemerintah
Provinsi Riau.
6. Terfasilitasinya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam
rangka menunjang ketersediaan pangan.
7. Terfasilitasinya operasi pasar dan pasar murah di Riau.
Bidang Distribusi dan Harga Pangan :
1. Terfasilitasinya penyaluran DPM LUEP untuk pembelian gabah
petani.
2. Terpantaunya akses pangan masyarakat.
3. Terkoordinirnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan
Riau.
4. Terkoordinasi dan terpantaunya distribusi dan stabilitas harga
HBKN.
Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan :
1. Terfasilitasinya pengembangan bahan pangan
2. Tersedianya buku pengembangan food centre
3. Terbentuknya kelembagaan food centre
4. Teridentifikasinya kelembagaan yang mendukung food centre
5. Tersedianya data ketahanan pangan di Riau
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
77
6. Terkoordinasikannya rencana induk ketahanan pangan Riau
7. Tersusunnya rencana induk ketahanan pangan Riau.
4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan implementasi transparansi pemerintah dalam mengemban
amanat pelayan publik. Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan
akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas
tersebut, akan ditemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses
implementasi.
Penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, pada
prinsipnya tidak hanya dijadikan sebagai media dalam pemenuhan
kebutuhan laporan, melalui format-format yang disediakan dalam
konteks konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan
hal tersebut menjadi sumber informasi dalam mendorong terciptanya
peningkatan kinerja organisasi pada umumnya, dan aparatur pada
khususnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2011, dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut :
a. Ditemukenalinya definisi program yang kurang sesuai dengan tujuan
dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada
ketidakjelasan tujuan kinerja program yang dihasilkannya.
b. Pendefinisian kegiatan dalam program, masih belum
mempertimbangkan posisi relatif kinerja kegiatan yang akan
dihasilkan, dengan tujuan dan sasaran program yang telah
ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
78
c. Rencana Kerja (Renja) BKP yang merupakan operasionalisasi
kebijakan jangka menengah, belum tersusun dengan baik dan
memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini akan berimplikasi pada
tidak jelasnya target kinerja tahunan yang akan dicapainya, baik
program maupun kegiatan.
d. Bila memperhatikan hasil penilaian terhadap program yang telah
dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2011, menunjukan bahwa rata-
rata capaian kinerja program adalah 87,27 %, angka tersebut sudah
hampir mendekati 100 % yang diharapkan dan hal ini memberikan
indikasi yang kuat bahwa kinerja yang dihasilkan sangat
memuaskan.
e. Dalam hal capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKP
pada tahun 2011, dimana hal ini memberikan gambaran efektivitas
kegiatan dalam pencapaian sasaran program adalah 98,57 %.
Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil tersebut belum sudah
sepenuhnya menggambarkan efektivitas yang nyata, karena nilai
outcome telah dapat diisi sesuai dengan sebenarnya tapi nilai yang
diharapkan (BKP merupakan organisasi/lembaga baru sesuai
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007).
f. Target capaian efektivitas program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh BKP berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan sasaran kemanfaatan
produk adalah sebesar 96,87 % dari maksimal capaian yang
sebesar 100 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa output
kegiatan yang dihasilkan tidak memungkinkan pencapaian sasaran
akhir yang absolut (100%). Kondisi ini disadari bahwa fungsi
koordinatif yang dijalankan oleh BKP, tidak hanya dapat secara
maksimal berjalan jika tidak didukung oleh stakeholder lain, atau
dengan kata lain bahwa kemanfaatan produk BKP yang pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
TA 2011
79
gilirannya mencerminkan kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi
oleh eksternalitas.
4.3. Langkah Antisipasi
Perlu dilakukannya peningkatan kompetensi aparatur pada
lingkungan internal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terutama
dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai
organisasi yang berperan dalam menyelenggarakan perumusan dan
penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, serta
penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan. Selain itu juga perlu
dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan
meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan ekternalitas
organisasi.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Tahun 2011 yang dapat
Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang
valid dalam menilai kinerja organisasi.