i
ii
KATA PENGANTAR
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kesehatan tahun 2015 - 2019, maka masing-masing Unit Utama Eselon I telah
menjabarkan kedalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut
Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya masing-masing Eselon II
menguraikan lebih lanjut menjadi dokumen perencanaan jangka menengah untuk
Eselon II yang disebut sebagai Rencana Aksi Kegiatan (RAK).
RAK ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang
menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Gorontalo dalam kurun waktu 2015-2019.
Untuk memudahkan penjabaran didalam dokumen RAK ini maka uraian
rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari subag
dan seksi-seksi yang ada di KKP Kelas III Gorontalo.
RAK ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang
merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator program pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan, khususnya di Wilayah KKP Kelas III Gorontalo,
serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator
KKP Kelas III Gorontalo juga melibatkan lintas sector dan unit yang terkait
khususnya di lingkungan kerja KKP Kelas III Gorontalo. Semua itu dimaksudkan
dalam upaya ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan “MASYARAKAT
SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”.
Semoga upaya kita semua mendapat rahmat, hidayah serta Ridho dari
Allah SWT.
Gorontalo, 31 Januari 2018
Kepala KKP Kelas III Gorontalo
M. Rizal Labatjo, BE, S.Pd, M.Kes
NIP 196101151983031003
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
I. Latar Belakang ......................................................................................... 1
II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan ............................................ 8
III. Lingkungan Strategis ............................................................................... 12
BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS ............................... 12
I. Visi Pemerintah ........................................................................................ 14
II. Misi ........................................................................................................... 14
III. Tujuan....................................................................................................... 15
IV. Sasaran Strategis ..................................................................................... 15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI ................................................................ 19
I. Arah Kebijakan ......................................................................................... 19
II. Sasaran Strategis ..................................................................................... 21
BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN ............................ 25
I. Rencana Kegiatan.................................................................................... 25
II. Pendanaan Kegiatan ............................................................................... 26
BAB V PEMANTAUAN DAN PENILAIAN ............................................................... 27
BAB VI PENUTUP .................................................................................................... 29
LAMPIRAN ................................................................................................................ 30
1
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka
mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan
nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang
merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh,terpadu
dan terarah.
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya
pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi
kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam
perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi
perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama
mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang
dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan serta ilmu pengelahuan dan teknologi. Perubahan orientasi
tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan
kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang
besar, terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat, menghuni ribuan
pulau yang terpencar-pencar dengan tingkat pendidikan dan sosial
yang beragam. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi
upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.
2
Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya
penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke
arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu,
pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan
penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,
dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Peran
serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina,dan
dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab
sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih
dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk
terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi
yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan
oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk
melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi
seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab
Pemerintah.
Upaya pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 diarahkan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Saat ini kita sudah
memasuki pada periode Rencana Pembangunan baru yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
merupakan arah kebijakan dan strategi nasional untuk menyusun
rencana strategi suatu Kementerian. Kementerian Kesehatan RI telah
menyusun Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dengan
Visi yaitu “Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan“ dengan
Misinya :(1) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam
mewujudkan perilaku sehat dan pembangunan berwawasan
kesehatan, (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang
komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan, (3)
3
Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya
kesehatan,(4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Arah kebijakan sasaran, strategi, fokus prioritas serta program-
program dilingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan. Untuk
mewujudkan terlaksananya program-program pembagunan
Kesehatan dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun
waktu 2015-2019, maka dalam pelaksanaanya perlu dijabarkan lebih
lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada unit
organisasi Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada unit
setingkat eselon II / satker sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya.
Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019
yang mengacu pada perubahan sktuktur organisasi Kementerian
Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran
Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Kesehatan dikabupaten/kota, dan Millenium Development Goals
(MDGs), disamping itu didalam MDG’s bahwa peningkatan
pembangunan kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama global
yang wajib diwujudkan setiap anggota WHO. Pembangunan
Kesehatan di wilayah pelabuhan merupakan bagian dari
pembangunan kesehatan nasional. Kecenderungan permasalahan
kesehatan jangka panjang Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya
akan menjadi luas dan semakin kompleks. Indonesia sebagai Negara
kepulauan yang memiliki perairan yang luas dari sabang sampai
merauke yang mempunyai letak stategis (posisi silang), berperan
penting dalam lalu lintas orang dan barang.Dengan meningkatnya
pembangunan, maka pergerakan dan perpindahan penduduk antar
pulau akan meningkat hal tersebut tidak terlepas dari era globalisasi
yang didukung oleh perkembangan teknologi disegala bidang
termasuk kesehatan.
Globalisasi diartikan sebagai upaya pembukaan kelancaran
orang, barang, jasa dan modal antar negara dengan menghilangkan
hambatan / batas negara, akan memperlancar penyakit antar negara
4
yang dimungkinkan oleh peningkatan frekuensi dan jumlah perjalanan
antar negara, alat angkut yang oleh kemajuan teknologi memiliki daya
jelajah yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit.
Pemberlakuan IHR (2005) terhitung tanggal 15 juni 2007 secara
resmi mengikat seluruh Negara anggota WHO dan Indonesia adalah
salah satu Negara anggota WHO yang ikut menyetujui ketetapan IHR
2005 berkewajib untuk mengembangkan, memperkuat, dan
mempertahankan kemampuan dasar pada setiap level administrasi,
agar dapat mendekteksi, melaporkan serta menangani risiko
kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan PublicHealth
Emergency of Internasional Concern / PHIEC ( masalah kedaruratan
kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global ). Disamping itu,
juga dibutuhkan kemampuan dan perhatian khusus untuk
melaksanakan pemeriksaan di bandara, pelabuhan dan lintas batas
darat. Kemampuan dan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan
dengan menetapkan PERSYARATAN KAPASITAS INTI BANDARA,
PELABUHAN DAN LINTAS BATAS DARAT agar setiap saat (a)
Menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai
termasuk fasilitas diagnostik dilokasi yang dekat sehingga
memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan
yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai;
(b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personal untuk
pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang
memadai; (c) menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan
alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku
perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada dipintu masuk,
termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas catering
pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan
padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan
melaksanakan pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat
dilakukan menyediakan personel terlatih dan program pengendalian
vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk.
5
Selanjutnya IHR 2005 mempersyaratkan agar pelabuhan,
bandara dan perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat
menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon
emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan
dan memantapkan rencana kontigensi emergensi kesehatan
masyarakat, termasuk penunjukkan koordinator dan contact-point
yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan
masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan
perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh
pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan
setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung
lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai,
dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai
orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana
diagnosis dan, bila perlu karantina terhadap pelaku perjalanan yang
diduga, lebih baik bila disarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk;
(e) menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk
hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau
penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket
pos, dilokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini;
(f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan;
dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus
dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam
merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi
penyakit menular.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terbentuk dan
berdiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 167/menkes/per/II/2007 perihal perubahan atas keputusan
Menteri Kesehatan nomor 265/Menkes/II/2004 tentang Organisasi dan
6
Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tanggal 16 Februari 2007,
yang sebelumnya merupakan wilayah kerja KKP Kelas III Manado.
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 356 tahun 2008 tetntang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menetapkan
tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Melaksanakan
Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit Karantina dan penyakit
menular potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,
pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penakit baru dan
penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kima dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, danLintas
Batas darat Negara. Dan dalam melaksanakan tugas Kantor
Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan Kekarantinaan;
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,
pelabuhan, lintas batas darat negara;
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensi wabah,
penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion,
biologi, dan kimia;
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilens epidemiologi
sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional,
regional, dan internasional;
g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan
penangulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang
kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaran
kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di
lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,
kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA)
7
ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan
OMKABA impor;
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan
muatanya;
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraaan bidang kesehatan di
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko
lingkunga, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
o. Pelaksaaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
Saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar
masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang
jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga
kerja, pusat perdagagan, tempat wisata yang mampu mendatangkan
turis baik domestik maupun luar negeri. Selain itu faktor yang
berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit secara global adalah
meningkatnya arus perjalanan orang antar negara (baik melalui laut,
udara dan lintas batas darat ) yang dipengaruhi oleh kemajuan
tehnologi transportasi.Pelabuhan Gorontalo yang merupakan
pelabuhan yang dewasa ini memiliki aktifitas yang tinggi baik
pergerakan alat angkut, muatan/barang maupun orang. Tingginya
mobilitas ini dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit
dari satu daerah ke daerah lain juga akan semakin meningkat.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ( RAK ) tahun 2015 - 2019
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo ini diharapkan dapat
tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal
pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensi untuk cegah
8
tangkal penyakit di wilayah kerja pelabuhan dan bandara di propinsi
Gorontalo. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan
pelaksanaan kegiatan/ anggaran KKP Kelas III Gorontalo dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
II.1 Kondisi Umum
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo berkedudukan
di Propinsi Gorontalo, merupakan hasil pemekaran dari Propinsi
Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan UU No. 38 tahun 2000.
Propinsi Gorontalo memiliki enam wilayah kabupaten dan kota yaitu,
Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango,
Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo
Utara.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terbentuk dan
berdiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 167/menkes/per/II/2007 perihal perubahan atas keputusan
Menteri Kesehatan nomor 265/Menkes/II/2004 tentang Organisasi dan
Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tanggal 16 Februari 2007,
yang sebelumnya merupakan wilayah kerja KKP Kelas III Manado.
Provinsi Gorontalo terletak antara 00 30’ − 1000 LU dan 1210 30’ −
1230 BT dengan panjang pantai mencapai 590 Km ( 9317,90 mil ),
yang terdiri dari 320 Km ( 2,4 mil ) di bagian Utara dan 270 Km( 145,5
mil ) di bagian Selatan. Luas laut lebih kurang 50,5 Km2 memiliki 56
pulau – pulau kecil yang tersebardi beberapa Kabupaten.
Batas – batas wilayah Provinsi Gorontalo :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
9
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Sebelah Selatan berbatsan dengan Laut Tomini
Luas wilayah provinsi Gorontalo lebih kurang 12.215,44 Km2
atau 1.221,544 Ha. yang secara administratif meliputi enam wilayah
kabupaten / kota, yaitu :
1. Kota Gorontalo dengan ibukota Gorontalo, luas wilayah 64,79 Km2,
terdapat pelabuhan laut Gorontalo.
2. Kabupaten Gorontalo dengan ibukota Limboto, luas wilayah
3.428,78 Km2, terdapat Bandara Djalaludin.
3. Kabupaten Boalemo dengan ibukota Tilamuta, luas wilayah
2.852,40 Km2, terdapat pelabuhan laut Tilamuta.
4. Kabupaten Bone Bolango dengan ibukota Suwawa, luas wilayah
1.984,4 Km2, terdapat pelabuhan ikan.
5. Kabupaten Pohuwato dengan ibukota Marisa, luas wilayah
4.400,43 Km2, terdapat pelabuhan laut Paguat.
6. Kabupaten Gorontalo Utara dengan ibukota Kwandang, luas
wilayah 515,36 Km2, terdapat dua pelabuhan laut, yaitu Kwandang,
dan Anggrek.
10
Gambar Peta Wilayah Kerja
KKP Kelas III Gorontalo Tahun 2009
Skala 1 : 300.000
Keterangan :
No. Pelabuhan / Bandara Tempat Kedudukan
1 Pelabuhan Gorontalo
( Kantor Induk ) Kota Gorontalo
2 Bandara Djalaludin Kabupaten Gorontalo
3 Pelabuhan Kwandang Kabupaten Gorontalo
Utara
4 Pelabuhan Anggrek Kabupaten Gorontalo
Utara
5 Pelabuhan Tilamuta Kabupaten Boalemo
6 Pelabuhan Paguat Kabupaten Pohuwato
KKP Kelas III Gorontalo berlokasi di Ibukota Provinsi (Kota
Gorontalo), yakni di sekitar pelabuhan laut Gorontalo, mempunyai lima
wilayah kerja ( Wilker ), yaitu :
1. Wilker Bandara Djalaluddin.
2. Wilker Kwandang
3. Wilker Anggrek
4. Wilker Tilamuta.
5. Wilker Paguat
1
2
3 4
5 6
11
II.2 Potensi dan Permasalahan
Potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan menjadi input dalam menentukan arah
kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam bidang
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dan menjadi
tolok ukur satker dalam memnentukan program kegiatan untuk
tercapainya indicator keberhasilan program.
a. Penyakit Menular
Secara Nasional Prioritas penyakit menular masih tertuju pada
penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah,
influenza dan flu burung. Disamping itu juga Indonesia belum
sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit neglected diseases
sperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain.
Untuk wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo
masih focus pada penemuan kasus TB Baru dan pembinaan pada
keluarga kontak serumah, pengendalian dan pencegahan
terjadinya penyakit demam berdarah, peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang HIV dan AIDS, dan penyakit potensial wabah
lainnya seperti Flu burung dan lain sebagainya.
Potensi yang dimiliki saat ini adalah berupa rumah sakit daerah
yang menjadi pusat rujukan yang melaksanakan pemeriksaan HIV
dan AIDS, Puskesmas yang melaksanakan program pengobatan
gratis untuk penderita TB Paru.
b. Penyakit Tidak Menular
Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah
mengancam sejak usia muda. Selama dua decade terakhir ini,
telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak
menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit
menular masih berat juga.
12
Indonesia sedang mengalamu double burden penyakit, yaitu
penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit
tidak menular utama meliputi jantung, stroke, hypertensi, diabetes
mellitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).
Jumlah kematian akibat PTM terus meningkat dari 41,75 % pada
tahun 1995 menjadi 59,70 % di tahun 2007.
Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif,
mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengathui
bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular.
Dalam rangka penendalian penyakit tidak menular antara lain
dilakukan melalui pemeriksaan PTM pada setiap event yang
dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo.
c. Penyehatan Lingkungan
Upaya penyehatan lingkungan menunjukkan keberhasilan yang
cukup bermakna. Namun dengan demikian masih ditemukan
permasalah lingkungan besifat tradisional risk (air minum dan
sanitasi) dan yang bersifat modern risk.
III. Lingkungan Strategis
Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakannya
pembangunan Nasional di semua bidang dan aspek kehidupan yang
berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang
menyeluruh, terpadu dan terarah pembangunan Kesehatan adalah salah
satu sektor yang mendukung demi keberhasilan pembangunan Nasional.
Namunkeberhasilan Pembagunan Kesehatan tidak semata-mata
ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan itu sendiri, tetapi sangatlah
dibutuhkan kontribusi dan kerjasama dari sektor pembagunan lainya.
Untuk mewujudkan keadaan sehat banyak faktor lain yang sangat
kita butuhkan bukan saja tanggungjawab sektor kesehatan, melaikan juga
tanggungjawab dari berbagai sektor lainnya seperti dalam pembangunan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berbagai macam sistem
bersinergi secara dinamis yang berupa sistim nasional seperti: sistim
pertahanan dan keamanan, sistem pendidikan nasional, system
13
perekonomian, system ketahanan pangan nasional dan sistem – sistem
nasional lainya.
Kebijakan dan pemikiran dalam program kesehatan masyarakat dan
sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan
lainya terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan sangatlah
dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan
kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakatat yeng meliputi reformasi
kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan,
reformasi kebikakan pelayanan kesehatan terkait dengan
terselenggaranya Good Governance sudah harus dilakukakan.
Meningkatkan peran aktif masyarakat dengan member kesempatan
untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dengan melakukan
upaya menuju kebiasaan hidup sehat sehingga tidak kehilangan nilai
produktif dikala sakit, sehat adalah gaya hidup yang harus di tanamkan
kepada masyarakat. Upaya ini promotif dan preventif perlu ditingkatkan
untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul .
Peran pemerintah yang selama ini sentralistik bahkan otoriter, kini
kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang
berorentasi pada misi pemberdayaan peran serta masyarakat secara aktif
dalam berbagai upaya peningkatan kesejateraan sosial ekonomi, serta
demokratisasi politik yang dilandasi oleh penghormatan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia.
Pemerintah dewasa ini tengah menjalani proses perubahan yang
relatif mendasar untuk mewujudkan karakter pemerintah yang demokratis,
transparan, akuntabel bersih dan bebas korupsi, berorentasi pada pasar
dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang.Perubahan pola
pemerintahan kearah terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good
Governance).
14
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. VISI PEMERINTAH ADALAH :
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Untuk mewujudkan Visi pemerintah, maka visi KKP Kelas III Gorontalo
adalah :
“Tangguh dan Prima dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
2. MISI
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara
Kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan Negara Hukum,
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati
dirisebagai Negara Maritim,
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera,
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju dan
Kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Sejalan dengan Misi pemerintah, maka untuk mewujudkan Visi KKP
Kelas III Gorontalo di tempuh misi sebagai berikut:
1. Penguatan sistem cegah tangkal penyakit menular dan penyakit potensial
wabah.
2. Peningkatan surveilans penyakit dan faktor risiko, serta Sistem
Kewaspadaan Dini (SKD)
3. Pengendalian faktor risiko dan dampak kesehatan lingkungan.
4. Pembinaan jejaring kerja dan kemitraan.
5. Memperluas akses informasi.
15
6. Promosi dan diseminasi informasi.
3. Tujuan
1. Tujuan Umum
Terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di
pintu masuk Negara
2. Tujuan Khusus
a. Terselenggaranya pengendalian kekarantinaan dan surveillance
epidemiologi.
b. Terselenggaranya pengendalian resiko lingkungan
c. Terselenggaranya upaya kesehatan dan lintas wilayah
d. Terseleneggaranya lingkungan managemen dan ketatausahaan
4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2015- 2019,
dibuat sebanyak 5 strategis yaitu:
1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit
berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon
penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya
KLB
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector
dan zoonotic.
3. Menurunnya penyakit menular langsung
4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
tidak menular
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
16
RENCANA AKSI KEGIATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO
TAHUN 2015 – 2019
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
0 0 0 12.500
Sertifikaat 12.750
Sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
0 0 0 100 % 100 %
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
0 0 0 11
Sertifikat 25
Sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
0 0 0 8 Posko 8 Posko
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
0 0 0
2 Pelabuh
an
4 Pelabuh
an
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
0 0 0 1.200
Sertifikat 4.000
Sertifikat
17
7. Jumlah pelabuhan/bandar0a/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
0 0 0
6 Pelabuh
an
6 Pelabuh
an
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
0 0 0
6 Pelabuh
an
6 Pelabuh
an
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
0 0 0 600
Pasien 650
Pasien
4 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
10. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP
0 0 0 1 Lokasi 2 Lokasi
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
0 0 0 20
Pegawai 25
Pegawai
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
0 0 0 11 Paket 25 Paket
18
RENCANA AKSI KEGIATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO
TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
12.500 Sertifikat
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
100 %
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
11 Sertifikat
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
8 Posko
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
2 Pelabuhan
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
1.200 Sertifikat
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
6 Pelabuhan
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
6 Pelabuhan
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
600 Pasien
4 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
10. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP
1 Lokasi
5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 Dokumen
12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 20 Pegawai
13. Jumlah pengadaan sarana prasarana
11 Paket
19
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
I. Arah Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan
kebijakan dan program sebagai berikut :
1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan
profesioanalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan
lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya inti
dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan
sehat.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk
menetapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan
dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui
pertukaran informasi pelatihan, pemanfaatanteknologi tepat
guna,dan pemanfaatan sumberdaya lainya.
3. Penyusunan rencana strategis periode lima tahunan. Perencanaan
dibuat berdasar pola (bottom up) disesuaikan dengan sumber daya
yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan bahan perencanaan
didasarkan pada evidence based epidemiologi dan masukkan dari
petugas lapangan
4. Penyusun perencanaan pengembangan program kegiatan Kantor
Kesehatan Pelabuhan yang sistematis, terukur dan realistis serta
dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang di tetapkan (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, Timely). Upaya ini dilakukan
dengan membuat perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan
untuk setiap bidang dan setiap seksi.
5. Penyempurnaan dan penyusunan draf Standar Operasional
Prosedur ( SOP ) setiap program kegiatan, agar dalam
melaksanakan tugas di lapangan terjadi keseragaman.
20
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan
efektifitas serta anggaran berbasis kinerja
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kantor Kesehatan
Pelabuhan diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia
sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya
pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai
sesuai latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensinya /
keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang
berpartisipasi dan sangsi bagi yang melanggar aturan. Sangsi mulai
dari sangsi ringan sampai dengan sangsi terberat. Menyeleksi
pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai, pembinaan
rutin, kaderdisasi, pengembangan potensi pegawai, pemberdayaan
ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat
kompotensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integrasi yang tinggi
bagi organisasi.
8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran
; pakaian seragam ; pelayanan kepada masyrakat ; serta
pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor ; untuk
menjamin kelancaran tugas operasional di lapangan. Serta untuk
menjaga agar sarana dan prasaran agar tidak cepat rusak. Maka
dilakukan perawatan secara periodic sesuai tingkat kebutuhan.
9. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar
pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi
sesuai tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana
dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan
dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standard an tidak
bertentangan dengan kode etik.
10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait
melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini
diharapkan dapat memberikan dukungan dan kesepahaman
terhadap Kantor Kesehatan Pelabuhan akan perlunya kerjasama
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Upaya ini
21
dilakukan dengan mengadakan advokasi program kesehatan,
sosialisasi perundang-undangan, serta berpartisipasi aktif dalam
mensukseskan program pembangunan secara keseluruhan di
wilayah Pelabuhan
11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna
menangani masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
II. Sasaran Strategi
Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakannya
pembangunan Nasional di semua bidang dan aspek kehidupan yang
berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang
menyeluruh, terpadu dan terarah pembangunan Kesehatan adalah salah
satu sektor yang mendukung demi keberhasilan pembangunan Nasional.
Namunkeberhasilan Pembagunan Kesehatan tidak semata-mata ditentukan
oleh hasil kerja sektor kesehatan itu sendiri, tetapi sangatlah dibutuhkan
kontribusi dan kerjasama dari sektor pembagunan lainya.
Untuk mewujudkan keadaan sehat banyak faktor lain yang sangat kita
butuhkan bukan saja tanggungjawab sektor kesehatan, melaikan juga
tanggungjawab dari berbagai sektor lainnya seperti dalam pembangunan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berbagai macam sistem
bersinergi secara dinamis yang berupa sistim nasional seperti: sistim
pertahanan dan keamanan, sistem pendidikan nasional, system
perekonomian, system ketahanan pangan nasional dan sistem – sistem
nasional lainya.
Kebijakan dan pemikiran dalam program kesehatan masyarakat dan
sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan
lainya terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan sangatlah
dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan kesehatan.
Reformasi kesehatan masyarakatat yeng meliputi reformasi kebijakan SDM
kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi
kebikakan pelayanan kesehatan terkait dengan terselenggaranya Good
Governance sudah harus dilakukakan.
22
Meningkatkan peran aktif masyarakat dengan memberi kesempatan
untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dengan melakukan upaya
menuju kebiasaan hidup sehat sehingga tidak kehilangan nilai produktif
dikala sakit, sehat adalah gaya hidup yang harus di tanamkan kepada
masyarakat. Upaya ini promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk
mengendalikan angka kesakitan yang muncul.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo dalam mewujudkan
visi dan misi menetapkan beberapa strategi yaitu :
1. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit
berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melakukan Respon
Penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya
KLB.
Indikator :
a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan yaitu jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan
standar kekarantinaan kesehatan dalam periode satu tahun yang
dibuktikan dengan penerbitan sertifikat PHQC dan SSCEC.
b. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah layanan KKP yaitu Jumlah sinyal SKD KLB di
pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam
dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.
c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan
keluarnya penyakit yaitu Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di
pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun
yang dibuktikan dengan dokumen COP, Gendek dan hasil
pemeriksaan surveyllance rutin di klinik lainnya.
d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus yaitu jumlah
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus
tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam
periode satu tahun.
e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
23
masyarakat yang berpotensi wabah yaitu jumlah
pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah.
f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang
diterbitkan yaitu jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun
berupa sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit,
sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV
dalam satu tahun.
g. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat
sanitasi yaitu jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki
sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM
memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector
dan zoonotic
Indikator : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area yaitu jumlah pelabuhan/bandara/PLBD
dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak
ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan
lalat < 6.
3. Menurunnya Penyakit Menular Langsung
Indikator : Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular
langsung berupa penyakit TB, HIV dan AIDS di wilayah pelabuhan
24
4. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak
Menular, Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Indikator : Jumlah tempat kerja yang melaksanakan impelentasi
Kawasan Tanpa Rokok diwilayah kerja KKP dalam satu tahun
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit.
Indikator
a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
yaitu jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis
Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan
Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP,
Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB
dalam periode satu tahun.
b. Jumlah pengadaan sarana prasarana yaitu jumlah pengadaan
tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,
kendaraan dalam satu tahun.
c. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yaitu Jumlah
jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM
KKP dalam kurun waktu satu tahun.
25
BAB IV
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
I. Rencana Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian target indikittor Dirjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada RPJMN, Renstra
dan Rencana Aksi Program Tahun 2015-2019, secara berdaya dan berhasil
guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang
setingi-tingginya maka KKP Kelas III Gorontalo menyusun rencana kinerja
kegiatan sampai dengan tahun 2019. Penyusunan rencana ini di upayakan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dan
juga meperhatikan kewenangan serta mekanisme pembiayaan yang paling
dimungkinkan oleh peraturan perundangan.
Rencana kegiatan ini diukur dengan indikator input, proses dan atau
output dan dapat dinilai pencapaiannya secara berkala setahun sekali.
Indicator kinerja yang di pilih di upayakan pencapaiannya melalui kegiatan
dan sumberdaya yang di miliki, memiliki sistem pencatatan dan pelaporan,
maka dari itu KKP Kelas III Gorontalo telah menyusun Rencana Aksi
Kegiatan untuk tahun 2015-2019 dengan sasaran strategi dan rencana
kinerja sebagai berikut :
1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit
berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon
penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya
KLB
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector
dan zoonotic.
3. Menurunnya penyakit menular langsung
4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
tidak menular
26
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
II. Pendanaan Kegiatan
Pendanaan kegiatan pada setiap tahunnya berasal dari APBN yang di
sepakati dengan rambu-rambu umum dan khusus perencanaan dan
anggaran Program P2P, dan disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo.
Kegiatan yang dilaksanakan sudah meperhitungkan skala prioritas
program, yaitu pemenuhan belanja pegawai, belanja operasional
perkantoran, belanja kegiatan bersumber PNBP dan PHLN, penyediaan
anggaran pendamping atas pelaksanaan kegiatan bersumber PHLN,
kegiatan multiyear, diikuti belanja pelaksanaan tupoksi.
Dana setiap tahunnya di tetapkan oleh kementerian kesehatan yang
telah di sepakati bersama dengan tim perencana dan di awasi oleh
inspektorat jenderal.
27
BAB V
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Adapun pemantauan dan penilaian untuk kegiatan tahun 2015 –
2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo adalah sebagai
berikut:
1. Sub Bagian Tata Usaha
a. Penerapan sistem informasi berbasis computer telah berjalan
dengan efektif.
b. Pengelolaan surat menyurat sudah mengikuti Tata Naskah Dinas
dan Tata Kearsipan
c. Rapat Bulanan, Briefing Senin Pagi, Diskusi Jum’at Siang,
Pertemuan Teknis serta Rapat Jejaring sebagai media
komunikasi, evaluasi dan koordinasi telah berjalan efektif.
d. Jumlah pegawai serta kompetensi dan pengalaman masih sangat
minim
e. Apel dinas dan penyusunan Tata Tertib Pegawai untuk membina
disiplin, dedikasi, dan ketertiban telah berjalan efektif.
f. Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan dan diberlakukan di KKP
Kelas III Gorontalo.
g. Peralatan dan Bahan Operasional telah terinvetarisil dengan baik,
namun jumlah dan jenisnya masih kurang.
h. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dan
melampaui target
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
a. Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal dalam negeri dan
luar negeri mengalami peningkatan.
b. Penerbitan dokumen karantian yakni sertifikat SSCEC, Health
Book, PHC, Free Of Pratique dan ICV mengalami peningkatan.
c. Kegiatan surveilans epidemiologi dalam rangka Sistem
Kewaspadaan Dini telah berjalan dengan baik.
3. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas
Wilayah
28
a. Pengawasan sanitasi kapal sebagian besar baik (memenuhi
syarat kesehatan)
b. Pemeriksaan sampel air di kapal menunjukkan semua sampel
memenuhi syarat kesehatan.
c. Pengamatan dan pengendalian vector dilaksanakan dengan baik
dan sesuai target.
d. Terjadi peningkatan kualitas hygiene sanitasi TPM dan TTU
e. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, baik catering
asrama haji maupun rumah makan / restoran menunjukkan semua
dalam kondisi kesehatan yang baik dan memenuhi syarat sebagai
penjamah makanan.
f. Pelayanan kesehatan dan kesehatan matra telah berjalan dengan
baik.
g. Penyakit menular terbanyak tahun 2010 adalah ISPA, sedangkan
penyakit tidak menular terbanyak adalah hypertensi.
h. Kegiatan Embarkasi Haji Antara (EHA) telah berjalan dengan baik.
i. Penerbitan dokumen PRL & KLW yakni Sertifikat Air, Kir Dokter,
SIPOS, P3K kapal dan SKLT mengalami peningkatan.
29
BAB VI
PENUTUP
Rencana Aksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo
tahun 2015 – 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Kantor Kesehatan
Pelabuhan kelas III Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun sehingga
hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Gorontalo.
Semoga upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo
sampai dengan tahun 2019 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam
kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi
perencanaan selanjutnya, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Gorontalo 2015 – 2019 ini akan dievaluasi pada
pertengahan (2017) dan akhir periode tahun (2019) sesuai ketentuan yang
berlaku.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Gorontalo 2015 – 2019 melibatkan seluruh pemegang program
terkait. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana
Aksi ini diucapkan terima kasih. Tentunya Rencana Aksi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo tahun 2015 – 2019 ini dapat
dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi
yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatandi lingkungan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo,
M. RIZAL LABATJO, BE, S.Pd, M.Kes NIP 196101151983031003
30
Lampiran 1
IDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SATUAN KERJA
Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Eselon I : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satuan Kerja : KKP Kelas III Gorontalo Tahun : 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
3 Menurunnya penyakit menular langsung
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
4
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
10. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP
31
5
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
12. . Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
13. . Jumlah pengadaan sarana prasarana
Gorontalo, 31 Januari 2018 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo M. Rizal Labatjo, BE, S.Pd, M.Kes
NIP 196101151983031003
32