INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Disampaikan pada acara: Sosialisasi Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat
Eselon II Kementerian Negara/Lembaga
Oleh:Yuniar Yanuar RasyidDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
PERSIAPAN K/L MENGHADAPI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
JAKARTA, 27 NOVEMBER 2013
1. Kebijakan Dan Urgensi Penerapan Basis Akrual Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah
2. Laporan Keuangan Berbasis Akrual
3. Perubahan Utama Pada Basis Akrual
4. Tren Opini Audit BPPK atas LKKL
5. Rencana Implementasi Basis Akrual Pada Pemerintah Pusat
6. Program Sosialisasi Dan Training Akrual Dan SAKTI
7. Peranan KL dalam Persiapan Implementasi Akuntansi Akrual
8. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun LK Tahun 2013
9. Ilustrasi Format LK Berbasis Akrual
2
AGENDA
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)
3
• Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
• Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)
4
• Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian Pemerintah akan menyusun tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan akuntansi berbasis akrual
• Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus disajikan meskipun dalam bentuk lampiran (suplementary document)
Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada Rapat Konsultasi tanggal 25 September 2008, antara lain:
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.
BASIS AKRUAL adalah suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA AKUNTANSI DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT TERJADINYA TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
PENDAPATAN DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA HAK dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara.
BELANJA DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara.
Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Urgensi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual:
International Best Practice dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya untuk meningkatkan keandalan penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah;
Perhitungan biaya lebih akurat untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian kinerja dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas;
Penyajian aset di neraca menjadi lebih andal, karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
5
DEFINISI DAN URGENSI AKUNTANSI BASIS AKRUAL
6
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
• Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
• Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports)
• Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.
• Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan
7
NO LAPORAN KEUANGAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL
BASIS AKRUAL
1 Laporan Realisasi Anggaran V V2 Neraca V V3 Laporan Arus Kas V V4 Catatan atas Laporan Keuangan V V5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih X V6 Laporan Perubahan Ekuitas X V7 Laporan Operasional X V
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
8
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
9
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
LO merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;b) Beban dari kegiatan operasional; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;e) Surplus/defisit-LO.
10
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
LPE merupakan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas Awal;b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/
mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir.
11
LRA
vs
LO
Penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah
lainnya yang menambah SAL
dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Kekayaan Bersih
adalah Selisih Aset dengan Kewajiban
atau disebut dengan Ekuitas.
Pendapatan-LRA Pendapatan-LO
KAPAN PENDAPATAN LRA ATAU LO DIAKUI?KONSEP UMUM
2-3)
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
12
NO JENIS PENDAPATAN
SAAT PENGAKUAN
PENDAPATAN LRA PENDAPATAN LO
1 Pendapatan Perpajakan (PPh, PPN&BM, PBB, BPHTB, Cukai Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Lainnya)
Pendapatan pajak diakui saat realisasi kas diterima di rekening kas umum negara
Self Assesment
Pendapatan pajak diakui saat Realisasi Kas diterima di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan
Official Assesment
Pendapatan pajak diakui pada saat timbulnya hak menagih (saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh WP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku)
PENGAKUAN PENDAPATAN PERPAJAKAN
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
13
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
NO JENIS PENDAPATAN
SAAT PENGAKUAN
PENDAPATAN LRA PENDAPATAN LO
2 PNBP PNBP diakui saat realisasi kas diterima di rekening kas umum negara
a. Saat diterima pembayaran PNBP dari wajib bayar atas benefit/manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar
b. Saat ditetapkan PNBP terutang melalui penetapan instansi pengelola PNBP maupun mitra pengelola instansi PNBP atas benefit/manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar
PENGAKUAN PENDAPATAN PNBP
14
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (3-3)
LRA
vs
LO
Semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang
mengurangi SAL dalam periode TA
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah
Kewajiban pemerintah yang
diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
Belanja-LRA Beban-LO
KAPAN BELANJA ATAU BEBAN DIAKUI?KONSEP UMUM
2-3)
15
PERUBAHAN UTAMA PADA BASIS AKRUAL (2-3)
PENGAKUAN BELANJA ATAU BEBAN
NO KLASIFIKASI SAAT PENGAKUAN
1 BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
2 BEBAN Beban diakui pada saat: a.timbulnya kewajiban; b.terjadinya konsumsi aset; c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa.
ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI
Contoh 1: Pendapatan SewaSatker A memiliki Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Satker A telah menyewakan gedung serbaguna kepada pelanggan pada tgl 25 Des 20X0 namun baru dibayar pada tgl 10 Jan’X1 senilai Rp.1.000.000,-Basis Kas (LRA) Basis Akrual (LO)
20X0 20X1 20X0 20X0Pendapatan 0 1.000.000 1.000.000 0Belanja/Beban 0 0 0 0Silpa/Surplus 0 1.000.000 1.000.000 0
N E R A C A
31 Des 20X0 31 Des 20X1
Kas 0 Kas 1.000.000
Piutang 1.000.000 Piutang 0
Kewajiban Kewajiban 0
16
ANALISA:
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang diterima maka tidak ada pencatatan pendapatan pada LRA di tahun 20X0
• Karena pada tahun 20X0 satker telah memberikan layanan penggunaan gedung serba guna tersebut kepada pelanggan maka satker telah memiliki hak untuk menagih pembayaran atas penggunaan gedung tersebut sebesar Rp. 1juta. Pada LO hal ini dibukukan sebagai Pendapatan LO sebesar Rp. 1 juta dan pada neraca sebagai piutang sebesar Rp. 1 jt.
Kondisi 20X1
• Karena kas diterima di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan pendapatan sebesar Rp1jt.
• Neraca akan membukukan penambahan kas sebesar Rp. 1 jt dan pengurangan piutang sejumlah Rp1.000.000
Kronologis transaksi:Pendapatan Sewa LO Piutang Pendapatan Kas masuk dan pendapatan LRA Piutang Pendapatan berkurang
ILUSTRASI PENGARUH TRANSAKSI
Contoh 2: Belanja/Beban GajiGaji pegawai penjaga gedung bulan Des 20X0 dibayar Satker pada tgl 10 Jan 20X1 sebesar Rp.700.000,-
Basis Kas (LRA) Basis Akrual (LO)
20X0 20X1 20X0 20X1
Pendapatan 0 0 0
Belanja/Beban 0 700.000 700.000 0
Silpa/Surplus 0 -700.000 -700.000 0
N E R A C A
31 Des 20X0 31 Des 20X1
Kas 0 Kas -700.000
Piutang 0 Piutang 0
Kewajiban 700.000 Kewajiban 0
17
ANALISA:
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 tidak ada kas yang dibayarkan maka tidak ada pencatatan belanja pada LRA
• Karena pada tahun 20x0 satker telah menerima benefit dari pegawai maka pada LO akan dicatat adanya beban gaji sebesar Rp. 700rb dan pada neraca akan dicatat adanya utang (beban gaji yang belum dibayar) sebesar Rp 700rb.
Kondisi 20X1
• Karena kas dibayarkan di tahun 20X1 maka LRA akan membukukan belanja (gaji) sebesar Rp 700 rb1jt.
• Neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 700 rb
• Pembayaran utang gaji akan mengurangi saldo kewajiban di neraca sebesar Rp. 700 rb.
Kronologis transaksi:Beban Kewajiban Kas keluar dan Belanja Kewajiban berkurang
Akrual VS KasContoh 3: Belanja/Beban Sewa
Satker A menyewa Gedung untuk digunakan sebagai kantor. Periode sewa adalah 1 (satu) tahun mulai tgl1 Agustus 20X0 sd 31 Juli 20X1 sebesar Rp. 12 juta. Sewa dibayar dimuka (pada tgl. 1 Agts 20X0) sebesar Rp12 juta.
LRA (Basis Kas) LO (Basis Akrual)20X0 20X1 20X0 20X1
Pendapatan 0 0 0 0Belanja/Beban 12 juta 0 5.000.000 7.000.000Surplus/(Defisit) (-12 juta) 0 (-5.000.000) (-7.000.000)
N E R A C A
31 Des 20X0 31 Des 20X1
Kas -12.000.000 Kas 0
Piutang 7.000.000 Piutang 0
Kewajiban 0 Kewajiban 0
18
ANALISA:
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membayar sewa maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp. 12 jt dan LRA akan membukukan belanja sewa sebesar Rp 12 jt.
• Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar sewa yang benar-benar menjadi beban di tahun 20X0, yaitu sebesar Rp5jt (untuk 5 bulan).
• Sisa sewa selama 7 bulan (Rp. 7 jt) akan dicatat sebagai Piutang (Sewa Dibayar Dimuka)
Kondisi 20X1
• Sisa sewa selama 7 bulan direalisasikan di tahun 20X1 sehingga di tahun 20X1 LO membukukan beban sewa sebesar Rp7jt dan pengurangan piutang sebesar Rp7jt.
Kronologis transaksi:Kas keluar Belanja Beban tahun berjalan Piutang Beban thn berikutnya & piutang berkurang
Akrual VS Kas Contoh 4: Pembelian dan penyusutan Aset Tetap
◦ Pada tanggal 2 Januari 20X0 Satker membeli 1 (satu) unit kendaraan dinas seharga Rp140jt menggunakan Belanja Modal. Masa ekonomis kendaraan dinas tersebut 7 tahun dan penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu adalah Rp20jt.
LRA (Basis Kas) LO (Basis Akrual)
20X0 20X1 20X0 20X1
Pendapatan 0 0 0Belanja/Beban 140.000.000 0 20.000.000 20.000.000
Surplus/(Defisit) (-140.000.000) 0 (-20.000.000) 20.000.000
N E R A C A (Basis Akrual)
20X0 20X1
Kas -140.000.000 Kas 0
AT-Kendaraan&Mesin
140.000.000 AT-Kendaraan&Mesin
140.000.000
Akumulasi penyusutan
-20.000.000 Akumulasi penyusutan
-40.000.000
Nilai buku AT 120.000.000 Nilai buku AT 100.000.00019
ANALISA:
Kondisi 20X0
• Karena pada tahun 20X0 terjadi pengeluaran kas untuk membeli AT maka neraca akan membukukan pengurangan kas sebesar Rp140 jt dan LRA akan membukukan belanja modal sebesar Rp 140 jt.
• Pada akhir tahun 20X0 dilakukan penyesuaikan untuk menghitung besar beban penyusutan tahun 20X0, yaitu sebesar Rp20jt, disajikan di LO dan akumulasi nilainya di Neraca.
Kondisi 20X1
• PAda tahun 20X1 tidak ada belanja modal dan hanya dicatat beban penyusutan AT yaitu sebesar Rp20jt, sehingga akumulasinya menjadi Rp. 40jt dan nilai Buku Rp. 100jt.
TANTANGAN: MENCAPAI KUALITAS LK BERBASIS AKRUAL TERBAIK DI TAHUN 2015
OPINI BPKCAPAIAN OPINI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified) 7 16 35 45 53 67 69
Wajar Dengan Pengecualian/WDP (Qualified) 38 31 30 26 29 18 22
Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (Disclaimer) 36 33 18 8 2 2 3
Tidak Wajar (Adversed) - 1 - - - -
Jumlah 81 81 83 79 84 87 94
LKKL DAN LKBUN
TREN PENCAPAIAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKKL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI AWAL PELAPORAN BERBASIS AKRUAL
LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer)LKPP 2009 – 2012 mendapat Opini WDP (Qualified)
20
RENCANA PENTAHAPAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
Akrual: Menggunakan Aplikasi SPAN
dan SAKTI
21
22
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SOSIALISASIDAN
KOMUNIKASI
TRAINING
Penyiapan peraturan/kebijakan terkait akuntansi berbasis akrual, seperti peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem
akuntansi
Sosialisasi dan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan
Training secara teknis kepada seluruh Stakeholders
PENYIAPAN IT, SARANA, DAN PRASARANA
Penyiapan aplikasi, komputer, dan anggaran/dana
KEGIATAN UTAMA PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN KEGIATAN
2009
LKPP Berbasis Kas Menuju Akrual (CTA), dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Penyiapan SAP Akrual dan Kajian Akrual
Penyiapan Informasi Teknologi/IT (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN)
2010 Penerbitan dan sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)
2011 Sosialisasi PP 71/2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)
Penerbitan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)
2012 Penyiapan kebijakan akuntansi berbasis akrual
2013
Ujicoba SPAN, penyiapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Deklarasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan pemda
Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual (RPMK Kebijakan Akuntansi, SAPP, BAS, JURNAL), serta modulnya
High Level Meeting (Menkeu, Ketua BPK, Mendagri, dan Ketua KSAP)
Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk Pejabat K/L dan trainer
2014
LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Rollout SPAN dan Piloting SAKTI
Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrual
Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrual untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan end user
Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual
2015
LKPP Berbasis Akrual
Training reformasi akuntansi akrual untuk end user
Monitoring dan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual
23
LANGKAH PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT: PAST, PRESENT, FUTURE (1-2)
KANTORPUSAT DJPB
KONSEP SINERGI&INTEGRASI PROGRAM TRAINING AKRUAL
Upgrading
Dit. APK
Dit. TP
Setditjen
KANTOR VERTIKAL DJPB
(KANWIL/KPPN)
PPAKP
PENGAJAR PPAKP
SATKER K/L DAN SKPD
Sinergi dan Integrasi modul dan kegiatan
PUSDIKLAT/ KANTOR PUSAT K/L / AKADEMISI
Dit. APK:2013
BPPK 2014 >>
Training Training/Pembinaan
Sosialisasi/ Training
Training/Pembinaan
Tujuan: Pencapaian Standardisasi mutu modul dan kompetensi pegawai
Sosialisasi/ Training
Sinergi dan Koordinasi modulSinergi dan Koordinasi modul
Stakeholders lain (a.l.
KSAP, IAI, Perguruan
Tinggi)
24
2525
1. High level stakeholders meeting (Menkeu, BPK, Mendagri, KSAP)
2. Deklarasi akrual kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pemda
3. Sosialisasi BPK, DPD, DPR, BAKN
LEVEL POLITIS DAN KEBIJAKAN
1. Rapat Koordinasi pejabat internal Kementerian Keuangan (pejabat Eselon I, II, III)
2. Rapat Koordinasi pejabat eselon I K/L-pusat3. Rapat Koordinasi pejabat eselon II K/L - pusat4. Rapat koordinasi Pejabat Eselon II & III regional(4 wilayah)5. Training kepada pejabat perbendaharaan di seluruh satker
(KPA/PPK/PPSPM)
LEVEL MANAJERIAL
1. Training pembentukan master trainers bagi:- Pegawai kantor pusat DJPB- Pegawai bidang AKLAP Kanwil DJPB- Pegawai KPPN;- pengajar PPAKP
2. Training end user untuk:- Satker Pemerintah Pusat (operator dan administrator)
LEVEL TEKNIS
Melalui Program Integrasi Sosialisi/Training ini diharapkan semua stakeholder memahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada LKKL dan LKPP tahun 2015
PROGRAM INTEGRASI SOSIALISASI/TRAINING AKRUAL DAN SAKTI TAHUN 2013-2014
26
berupa overview kebijakan Akrual dan SAKTI kepada KPA/PPK/PPSPM selama satu hari
Bimbingan teknis kepada operator (3 org) dan administrator
(1 org) selama 3 hari Materi: Modul Penganggaran-
Modul Pelaksanaan-Modul Pelaporan. (Khusus kepada operator pelaporan ditambahkan training pemantapan pemahaman akuntansi berbasis Akrual selama 2 hari).
- konsultasi teknis satker ke KPPN- Helpdesk- Problem Solving- Asistensi dan Pendampingan
KPPNKebijakanOverview
Akrual
Overview SAKTI
BimtekModul SAKTI
Modul Akrual
Konsultasi TeknisSatker
DESAIN TRAINING KPPN SATKER (END USER)
27
PERHATIAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015
KONDISI:• LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA• LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL
Mulai akuntansi akrual dengan aplikasi SAKTI
Akrual dan
SAKTI
Akrual dan
SAKTI
1 Januari 2015
Pelaporan Akrual 31 Des 2015
Penyusunan LK berbasis CTA
LKPP audited 2014
DAMPAK:1. Dua sistem akuntansi (SAI dan SAKTI) akan beroperasi secara
paralel di tahun 20152. SDM satker memerlukan penguatan kompetensi
dan/ataupenambahan jumlah3. Sarana dan prasarana tambahan untuk mendukung kondisi ini
diperlukan
Peranan KL Dalam Persiapan Implementasi Akrual
1. Biro Keuangan perlu: mensosialisasikan perubahan, meningkatkan bimbingan kepada satker dan memetakan risiko-risiko yang mungkin dihadapi pada implementasi
awal akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit kerjanya masing-masing serta mengupayakan mitigasi-nya.
Memonitoring dan Evaluasi Persiapan Implementasi Akuntansi Akrual2. Pusdiklat Keuangan K/L perlu membantu meningkatkan kapasitas SDM
satker melalui program training 3. Inspektur perlu:
memperkuat pemahaman auditor APIP agar memahami konsep dan model penyusunan audit laporan keuangan berbasis akrual dan
mengawal proses perubahan serta melakukan pendampingan yang intensif di dalam proses migrasi
28
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS
29
1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)a. Memastikan bahwa tidak terdapat pagu dengan nilai minus
pada LRA.b. Memastikan PNBP dalam LRA adalah semua pendapatan K/L
sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Memastikan bahwa PNBP dipungut dengan tarif sesuai PP,
disetor tepat waktu dan digunakan sesuai dengan mekanisme APBN.
d. Memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam klasifikasi belanja atas realisasi pengeluaran yang dilakukan.
e. Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan efektif dan efisien serta dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
f. Memastikan bahwa setiap pengeluaran telah didukung oleh bukti-bukti yang akuntabel dan sah khususnya dalam belanja perjalanan dinas.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS
30
2. Neracaa. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir
tahun anggaran adalah nihil (Kecuali BLU).
b. Nilai piutang pada neraca adalah semua piutang yang yang dimiliki oleh K/L dan atas piutang tersebut telah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang masing-masing debitur.
c. Memastikan bahwa saldo persediaan di neraca adalah semua persediaan yang dimiliki K/L dengan didukung oleh Berita Acara Opname fisik
d. Memastikan persediaan telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian yang memadai dan semua transaksi telah dicatat dalam SIMAK-BMN.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS
31
d. Aset Tetap yang dilaporkan pada neraca adalah semua aset tetap yang dimiliki oleh K/L dan didukung dengan dokumen sumber yang memadai.
e. Telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian (pengamanan) atas aset tetap yang dimiliki dengan memadai.
3. PengungkapanPengungkapan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan atas transaksi atau kejadian yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau yang diharuskan oleh Standar Akuntansi pemerintahan.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN LK TAHUN 2013 YANG BERKUALITAS
32
4. Temuan dan Rekomendasi BPK RITerhadap Temuan dan Rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan, diharapkan:
a. Seluruh Kementerian Negara/Lembaga agar segera menyelesaikan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi BPK dan mengupayakan secara maksimal agar temuan-temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang.
b. Mengintensifkan peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran, mitra pendamping dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK
TERIMA KASIHDirektorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat
Helpdesk : www.perbendaharaan.go.id
33
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
34
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)
35
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1)
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: NERACA (2)
36
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: NERACA (2)
37
38
PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung(Dalam Rupiah)
No. Uraian 20X1 20X01 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Penghasilan XXX XXX
4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah XXX XXX
5 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan XXX XXX
6 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan XXX XXX
7 Penerimaan Cukai XXX XXX
8 Penerimaan Pajak Lainnya XXX XXX
9 Penerimaan Bea Masuk XXX XXX
10 Penerimaan Pajak Ekspor XXX XXX
11 Penerimaan Sumber Daya Alam XXX XXX
12 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN XXX XXX
13 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya XXX XXX
14 Penerimaan Hibah XXX XXX
15 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
16 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15) XXX XXX
17 Arus Keluar Kas
18 Pembayaran Pegawai XXX XXX
19 Pembayaran Barang XXX XXX
20 Pembayaran Bunga XXX XXX
21 Pembayaran Subsidi XXX XXX
22 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
23 Pembayaran Hibah XXX XXX
24 Pembayaran Lain-lain XXX XXX
25 Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX
26 Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
27 Pembayaran Dana Alokasi Umum XXX XXX
28 Pembayaran Dana Alokasi Khusus XXX XXX
29 Pembayaran Dana Otonomi Khusus XXX XXX
30 Pembayaran Dana Penyesuaian XXX XXX
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX
32 Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31) XXX XXX
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32) XXX XXX
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)
39
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas
36 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
37 Penjualan atas Tanah XXX XXX
38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX
42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX
45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) XXX XXX
46 Arus Keluar Kas
47 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX
48 Perolehan Tanah XXX XXX
49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
52 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX
53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX
56 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) XXX XXX
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) XXX XXX
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)
40
56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
57 Arus Masuk Kas
58 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX XXX
59 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
60 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
61 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
62 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah XXX XXX
63 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
64 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
65 Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64) XXX XXX
66 Arus Keluar Kas
67 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX XXX
68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri XXX XXX
71 Pemberian Pinjaman kepada Daerah XXX XXX
72 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX
73 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
74 Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73) XXX XXX
75 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74) XXX XXX
76 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
77 Arus Masuk Kas
78 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
79 Kiriman Uang Masuk XXX XXX
80 Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79) XXX XXX
81 Arus Keluar Kas
82 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX
83 Kiriman Uang Keluar XXX XXX
84 Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83) XXX XXX
85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84) XXX XXX
86 Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85) XXX XXX
87 Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
88 Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87) XXX XXX
89 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
90 Saldo Akhir Kas (88+89)) XXX XXX
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN ARUS KAS (3)
41
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (4)
42
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (5)
43
PEMERINTAH PUSATLAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0(Dalam rupiah)
No URAIAN 20x1 20x0Kenaikan/ Penurunan
(%)
KEGIATAN OPERASIONAL
1PENDAPATAN
2 PENDAPATAN PERPAJAKAN
3 Pendapatan Pajak Penghasilan xxx xxx xxx xxx
4 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah xxx xxx xxx xxx
5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan xxx xxx xxx xxx
6 Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan xxx xxx xxx xxx
7 Pendapatan Cukai xxx xxx xxx xxx
8 Pendapatan Bea Masuk xxx xxx xxx xxx
9 Pendapatan Pajak Ekspor xxx xxx xxx xxx
10 Pendapatan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx
11 Jumlah Pendapatan Perpajakan ( 3 s/d 10 ) xxx xxx xxx xxx
12
13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
14 Pendapatan Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx
15 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba xxx xxx xxx xxx
16 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya xxx xxx xxx xxx
17 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) xxx xxx xxx xxx
18
19 PENDAPATAN HIBAH
20 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx
21 Jumlah Pendapatan Hibah (20) xxx xxx xxx xxx
22 JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) xxx xxx xxx xxx
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)
44
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)
45
ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL: LAPORAN OPERASIONAL (6)