Download - Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
HUBUNGAN HUKUM TENAGA
KESEHATAN DAN PASIEN
Menurut hukum, hubungan tenaga kesehatan
dan pasien merupakan suatu perjanjian yang
objeknya berupa pelayanan medis atau upaya
penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi
terapeutik.
Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik
itu disebut inspanningsverbintenis, yaitu suatu
perikatan yang harus dilakukan dengan hati-
hati dan perikatan yang timbul dari transaksi
terapeutik itu disebut usaha keras . Karena
prestasinya berupa suatu upaya , hasilnya
jelas belum pasti. Apabila upaya itu gagal
maka itu menjadi resiko yang harus dipikul
oleh tenaga kesehatan atau pasien.
Sebagai mana perikatan pada umumnya, pada
transaksi terapeutik, jugaberlaku ketentuan-
ketentuan umum hukum perikatan sebagaimana
diatur dalam buku III KUH perdata. Sebagai suatu
perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua
pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi
pelayanan medis dan pasien sebagai penerima
pelayanan medis; hak tenaga kesehatan di satu
pihak dan kewajiban pasien dipihak lain secara
timbal balik.
Pada dasarnya transaksi terapeutik
bertumpu pada 2 macam hak asasi yang
merupakan hak dasar manusia yaitu hak
untuk menentukan nasibnya sendiri dan
hak atas informasi.
Menurut king (Veronika K,1999), bahwa
suatu perjanjian baik yag nyata maupun
diam-diam antara tenaga kesehatan dan
pasien sering kali menimbulkan hubungan
profesional, sehingga kewajiban yang
harus dipenuhi oleh seorang tenaga
kesehatan terhadap pasiennya
adakalanya dilihat sebagi kewajiban yang
didasarkan atas kontrak jasa(service
contract).
Selain itu hubungan antara tenaga kerja
kesehatan dan pasien berdasarkan suatu
kewajiban pemberian pertolongan medis yang
dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga
kesehatan melalui prinsip tort
(pelanggaran/kesalahan) dan bukan suatu
peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antar
para pihak.
Teori hukum
Ada 2 teori hukum yang menunjang
adanya suatu hubungan antara tenaga
kesehatan dan pasien, yaitu:
1. Contracth theory
2. Under taking theory
Menurut contract theori , jika seseorang tenaga
kesehatan setuju untuk merawat seseorang
dengan imbalan honor tertentu maka dapat
diciptakan suatu pengaturan kontraktual disertai
hak dan tanggung gugatnya.
Menurut undertalking theory , jika seseorang
tenaga kesehatan merelakan diri untuk
memberikan perawatan kepada seseorang
maka tercipta suatu hubungan profesional yang
disertai kewajuban perawatan terhadap
penerima.
Apabila pasien tidak mau melakukan
kewajibannya dalam hal itu merupakan penyebab
(proximate cause) dari cederanya pasien
dianggap contrybutory negligance. Dalam hal ini
seseorang tenaga kesehatan/dokter tidak dapat
dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi
karena melakukan mal praktik.
Contrybutory negligance dianggap terjadi
apabila:
• Pasien tidak menanti intruksi (nasihat
dan petunjuk ) tenaga kesehatan/dokter.
• Pasien menolak cara pengobatan yang
diusulkan.
• Pasien tidak sejujurnya memberikan
informasi atau memberika informasi yang
tidak akurat atau menyesatkan.
Dalam hubungan tenaga kesehatan dan
pasien yng perlu diperhatikan bukan ada
atau tidak adanya suatu kontrak yang
melandasinya , melakukan adanya
hubungan profesional dalam pelayanan
kesehatan yang dititik beratkan dalam
pemberian pertolongan yang didasarkan
pada kewajiban memberikan perawatan
dan pengobatan.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA
KESEHATAN DAN PASIEN
Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan
hukum sebab hak dan kewajiban bersifat
individual, melekat pada individu , sedangkan
hukum bersifat umum , berlaku bagi setiap
orang.
Hak Pasien
Fred amlen menyebutkan beberapa hak pasien.
Menurutnya hak-hak tersebut meliputi hak hak
atas informasi , hak mendapatkan informasi , hak
memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan,
hak rahasia kedokteran, hak menolak
pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik
tertentu , hak untuk menghentikan pengobatan ,
hak melihat rekam medis , hak second opinion.
Kewajiban Pasien
Menurut fred ameln , kewajiban pasien adalah :
1. Memberi informasi lengkap perihal
penyakitnya kepada tenaga kesehatan
2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan.
3. Menghormati privasi tenaga kesehatan yang
mengobatinya .
4. Memberi imbalan jasa.
Kewajiban Tenaga
Kesehatan/ Dokter
1. Kewajiban tenaga kesehatan/dokter
a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi
sosial pemeliharaan kesehatan (health care).
b. Kewajiban yang berhubungan dengan
standar profesi dan kewajiban yang timbul
dari standar profesi.
c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip
keseimbangan.
2. Hak Tenaga kesehatan
a. Hak untuk bekerja menurut tindakan medis.
b. Hak menolak melaksanakan tindakan medis karena
scara profesional tidak dapat
mempertanggungjawabkan.
c. Hak untuk menolak sesuatu tindakan medis yang
menurut hati nuraninya tidak baik , dengan demikian
tenaga kesehatan mempunyai kewajuban untuk
merujuk ketenaga keseatan lain.
d. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika tenaga
kesehatan menilai bahwa kerja sama pasien
dengannya tidak ada lagi gunanya(geen zinvolle
samenwerking).
e. Hak atas privasi tenaga kesehatan/dokter.
Pasien harus menghargai dan menghormati
hal yang menyangkut privasi tenaga
kesehatan/dokter , misalnya jangan
memperluas hal yang sangat pribadi dari
tenaga kesehatan/ dokter yang ia ketahui
sewaktu mendapatkan pengobatan.
f. Hak asasi informasi/ pemberitahuan pertama
dalam menghadapi pasien yang tidak puas
terhadapnya.
g. Hak atas balas jasa.
h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh
pasien tentang penyakit yang dideritanya,
misalnya agar tenaga kesehatan dapat
mendiagnosis dengan baik, pasien harus pula
bekerja sama sebaik mungkin.
i. Hak untuk membela diri.
j. Hak memilih pasien.
Secara ringkas-hak tenaga kesehatan dapat dikatakan
bahwa, hak-hak tnaga kesehatan/dokter yang timbul
karena adanya kontrak terapeutik adalah :
1. Hak atas informasi pasien mengatasi keluhan-keluhan
yang di derita pasien.
2. Hak atas imbalan jasa .
3. Hak mengakhiri hubungannya dengan pasien, jika
pasien tidak mematuhi nasehat yang diberikannya.
4. Hak atas itikat baik dari pasien dalam bentuk
pelaksanaan transaksi terapeutik.
5. Hak atas privasi.
Tanggung jawab hukum tenaga
kesehatan
Tanggung jawab tersebut meliputi :
1. Bidang hukum pidana, undang-undang
nomor 36/2009 pasal 120/200 dan pasal-
pasal dalam KUHP seperti pasal 48-
51,224,267,268,322,344,361,531, dan pasal
535.
2. Bidang hukum perdata , khususnya
mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II
KUHP perdat tentang perikatan dan pasal 58
UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Pada dasarnya hukum pertanggung
jawaban perdata bertujuan untuk
memperoleh kompensasi atas kerugian
yang diderita selain untuk mencegah
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam hukum pidana, untuk dipindahkan suatu
kesalahan yamg dapat diartikan sebagai
pertanggung jawaban haruslah memenuhi 3
unsur, yaitu:
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada
petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus
normal .
2. Adanya hubungan batim antara petindak dan
perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan
atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan
atau pemaaf.