dadang‐solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
4dadang‐solihin.blogspot.com
• Grand Design, Road Map, dan Arah Kebijakan RB
• Kerangka Kebijakan RB• Delapan Area Perubahan• Keterkaitan 8 Area Perubahan
dengan Tujuan RB• Area Perubahan, Perspektif
yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan
• Keterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan RB
dadang-solihin.blogspot.com 5
dadang-solihin.blogspot.com 6
Kerangka Kebijakan Reformasi BirokrasiGRAND DESIGN
ROAD MAP
PEDOMAN‐PEDOMAN
Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
Permenpan & RB No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014
1. PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
3. PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
4. PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN5. KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI6. PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS)7. PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS8. PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN
(KNOWLEDGE MANAGEMENT)9. MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERMENPAN & RB NOMOR 7 - 15 TAHUN 2011
BASE LINE PELAKSANAANRB K/L
PerMenPAN&RB No.53/2011tentang Pedoman QA & Monev
7dadang‐solihin.blogspot.com
Grand Design Reformasi Birokrasi
Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasibirokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaanreformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secaraefektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga danberkelanjutan.
TUJUAN
8dadang‐solihin.blogspot.com 8
Road Map Reformasi Birokrasi
• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010‐2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
• Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB
Road Map Reformasi Birokrasi 2010‐ 2014
• Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.
Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019
Road Map Reformasi Birokrasi 2020 ‐ 2024
•UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.
Transisi 2024 ‐ 2025
9dadang‐solihin.blogspot.com
Delapan Area PerubahanNo. Area Perubahan Bobot Sasaran/
Target Indikator Parameter
1 Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
10 3 5 12
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
10 2 5 6
3 Penataan dan Penguatan Organisasi
10 2 4 8
4 Penataan Tatalaksana 10 3 3 45 Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur20 5 9 15
6 Penguatan Pengawasan 10 4 8 127 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 78 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik20 3 5 9
Jumlah 100 24 42 73
10dadang‐solihin.blogspot.com
Keterkaitan 8 Area PerubahanReformasi Birokrasi
11
Penataan Peraturan Perundang-undanganPola Pikir &Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
Penataan &PenguatanOrganisasi
PenataanSistem
ManajemenSDM Aparatur
PenataanTatalaksana
Penguatan Pengawasan
PenguatanAkuntablitas
Kinerja
PeningkatanKualitas
PelayananPublik
Sumber: Per.Menpan&RB No. 20/2010dadang‐solihin.blogspot.com
Scorecard Quality AssurancePermenpan dan RB No. 53/2011
dadang‐solihin.blogspot.com 12
24Sasaran/Target
42Indikator
73Parameter
Proksi Parameter
Variabel Pengukuran
Rentang Skor Kualitas
No Bobot Tingkat Pemenuhan Rentang Skor Kualitas
1. 90 < skor ≤ 100 Sangat Baik
2. 75 < skor ≤ 90 Baik
3. 60 < skor ≤ 75 Cukup
4. 50 < skor ≤ 60 Kurang
5. Skor ≤ 50 Sangat kurang
13dadang‐solihin.blogspot.com
Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan
Manajemen Perubahan (Mind set & Culture Set)
Terbangunnya perubahanpola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, & perubahan perilaku yang
diinginkan
Penataan PeraturanPer‐UU‐an
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan harmonis
AREA PERUBAHAN PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR
1
2
PARAMETER
• Forum budaya kerja• Role model sebagai agen perubahan• SPIP sebagai culture dengan penekanan pada soft control
• Perubahan perilaku pegawai dari comfort zone ke competitive zone
• Pemetaan dan harmonisasi Peraturan perUUan yang tumpang tindih
• Peraturan perUUan telah termutakhirkan, terklasifikasikan, teradministrasikan dan tersampaikan kepada pegawai & stakeholders
Dokumen yang diperlukan, a.l : • SK Tim RB, Budaya Kerja, dan Role Model• Terbentuknya Satgas SPIP • Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan• Tersedianya dokumen strategis manejemen perubahan• Terselenggaranya sosialisasi & internalisasi manajemen perubahan
Dokumen yang diperlukan, a.l : •Peraturan perundang‐undangan yang dikeluarkan/diterbitkan •Hasil kajian/telaah oleh Biro Hukum terhadap peta peraturan perundang‐undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan organisasi
Penataan & Penguatan Organisasi
Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size & right function)
Penataan Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur/tata kerja (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan terkini sesuai dengan prinsip‐prinsip
good governance
AREA PERUBAHAN PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR
3
4
PARAMETER
•Harmonisasi dan implementasi updated SOP berbasis Teknologi Informasi
•Besaran organisasi sesuai dengan beban tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi
Dokumen yang diperlukan, a.l : •Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat ukuran dan tepat fungsi•Tersedianya dokumen yang menjelaskan peran dan fungsi unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, kehumasan dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RB
•Hasil kajian pengembangan organisasi dan evaluasi kelembagaan internal
Dokumen yang diperlukan, a.l : •Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mutakhir•Tersedianya dokumen yang menunjukkan terselenggaranya e‐government
Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan
Penataan Sumber DayaManusia Aparatur
Meningkatnya transparansi & akuntabilitas
pengelolaan SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera
AREA PERUBAHAN PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR
5
PARAMETER
• Sistem rekrutmen yang transparan & akutabel (bebas KKN)
• Transparansi pola karir, mutasi, dan promosi • Meningkatnya kepatuhan terhadap pakta integritas dan aturan perilaku
• Meningkatnya capaian Sasaran Kinerja Individu (SKI)
• Kesesuaian tugas, tg. jawab & risiko dengan uraian, peringkat, standar kompetensi, dan harga jabatan
• Implementasi PP 53/2010
Dokumen yang diperlukan, a.l : •Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel & berbasis kompetensi•Tersedianya dokumen uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, peta profil kompetensi individu, indikator kinerja individu yang terukur, dan data pegawai yang mutakhir dan akurat
•Terbangunnya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan
Penguatan Pengawasan
Peningkatan efektivitas Pengawasan
Intern Pemerintah
AREA PERUBAHAN PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR
6
PARAMETER
• Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan
• Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
• Terselenggaranya kegiatan assurancedan consulting oleh APIP
• Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APIP
• Terlaksananya program anti korupsi• Terciptanya mekanisme whistleblower
• Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e‐procurement
• Meningkatkan/mempertahankan opini WTP dari BPK, dan tindak lanjut hasil temuan BPK
Dokumen yang diperlukan, a.l : • Keputusan Menteri /Pimpinan Lembaga tentang mekanisme whistleblower, e‐procurement, dan Penyelenggaraan SPIP
• Tersedianya dokumen mengenai peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi • Tersedianya dokumen yang menunjukkan pengawasan intern yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, QA, dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan
• Tersedianya dokumen hasil pengawasan APIP secara periodik• Tersedianya dokumen terkait dengan tindak lanjut temuan hasil audit BPK
AREA PERUBAHAN, PERSPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR, DAN PARAMETER, SERTA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik, serta pelayanan birokrasi yang makin murah, terjangkau, cepat,
mudah, aman, & baik
AREA PERUBAHAN PERSEPEKTIF YANG DIHARAPKAN & INDIKATOR
7
8
PARAMETER
• Standar Pelayanan (SP) dan quick winstelah terumuskan, tersosialisasi, dan terimplementasikan
• Sertifikasi Pelayanan (SP) sesuai Standar Internasional
•Meningkatnya angka indeks kepuasan stakeholders
• Tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU)• Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja (SMK)
• Transparansi dan kemudahan masyarakat mengakses informasi
• Keandalan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
Dokumen yang diperlukan, a.l : • Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) • Adanya data yang menunjukkan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja • Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
Dokumen yang diperlukan, a.l : • Tersedianya dokumen yang menunjukkan terimplementasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan quick wins (program pelayanan unggulan)
• Pengakuan (testimoni) atau sertifikasi terhadap pelayanan (baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri/misalnya sertifkasi ISO)
• Hasil survey kepuasan stakeholders (yang dilakukan oleh pihak internal dan pihak independen)
Area Perubahan, Perspektif yang Diharapkan & Indikator, Parameter, serta Dokumen yang Diperlukan
1. Pemerintah yang Bersihdan Bebas KKN
4. Peningkatan KualitasPelayanan Publik
2. Efektivitas dan EfisiensiKegiatan Pemerintahan
3. Peningkatan KualitasPengambilan Kebijakan
TUJUAN RBKeterkaitan 8 Area Perubahan dengan Tujuan Reformasi Birokrasi
Manajemen Perubahan (Mind Set & Culture Set )
Penataan Peraturan Per‐UU‐an
Penataan & Penguatan Organisasi
Penataan Tatalaksana
Penataan SDM Aparatur
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
AREA PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
8
20dadang‐solihin.blogspot.com