FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM
PENGENDALIAN DAMPAK PEMBANGUNAN PABRIK BATU
DAN ASPAL DI DESA PADANG LOANG KECAMATAN UJUNG
LOE KABUPATEN BULUKUMBA
ASWAR AMRULLAH
Nomor Stambuk : 10561 03699 10
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM
PENGENDALIAN DAMPAK PEMBANGUNAN PABRIK BATU
DAN ASPAL DI DESA PADANG LOANG KECAMATAN UJUNG
LOE KABUPATEN BULUKUMBA
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan Diajukan Oleh
ASWAR AMRULLAH
Nomor Stambuk : 10561 03699 10
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
ABSTRAK
ASWAR AMRULLAH. “FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM
PENGENDALIAN DAMPAK PEMBANGUNAN PABRIK BATU DAN ASPAL DI
DESA PADANG LOANG KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN
BULUKUMBA” (dibimbing oleh Mappamiring dan Ansyari Mone).
Fungsi pengawasan pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer
atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi
pengawasan pemerintah yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional,
pengawasan masyarakat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah
eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis data bersifat
induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil
penelitian menunjukkan adanya pengawasan pemerintah dalam menaggulangi
dampak pembangunan pabrik batu dan aspal di desa padang loang kecamatan
UjungLoe kabupaten Bulukumba dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan
pendukung pemerintah dalam menanggulangi dampak pembangunan pabrik batu dan
aspal diwilayah tersebut. Peran pemerintah tesebut sangat dipengaruhi oleh
kehidupan masyarakat. Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara
jelas dalam Undang-Undang. Pembangunan Industri Konstruksi Terpadu yang
sudah dilaksanakan meliputi pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant), Pemecah
Batu (Stone Crusher), dampak negatif yang mungkin timbul dan perlu di lakukan
tindakan pencegahan adalah mengenai pencemaran udara berupa debu yang timbul
dari cerobong asap AMP, debu yang berasal dari kegiatan pengangkutan material
masuk dan keluar kawasan Industri. Adanya dampak-dampak tersebut sangat
berpengaruh bagi lingkungan hidup di desa padang loang kecamatan Ujung loe
kabupaten Bulukumba. Untuk mengendalikan permasalahan yang timbul karena adanya perusahaan pabrik
batu dan aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe maka pemerintah seharusnya
melakukan tindakan – tindakan dengan memperhatikan variabel yang ada di wilayah tersebut
yaitu sebagai berikut : sumber berdirinya perusahaan, mekanisme, finansial, kelembagaan,
sumber daya manusia aparatur, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan
masyarakat, jumlah penambangan tanpa izin, dan bangunan check dam (bangunan pengendali).
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan Pemerintah, Dampak Pembangunan Pabrik industri,
Pengendalian Dampak Pabrik.
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“peran pemerintah dalam pengendalian dampak pembangunan pabrik batu dan aspal
di desa padang loang kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba”
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada bapak
Dr. H. Mappamiring, M.Si dan Drs. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I
dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam
membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda H. Amrullah. BA dan Ibunda
tercinta Hj. Husni atas semua segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan
serta segenap do’a yang dipanjatkan dalam mendidik dan membesarkan penulis
dengan penuh keikhlasan. Juga buat semua saudarak Chaerul Ichsan, S.pd.MPd
dan Resky Wahyuni amin, Amd .keb yang selalu memberiku semangat, motivasi
dan memberi dukungan baik moril maupun non moril.
Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. BapakDr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik yang telah
banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Staf dan Pegawai Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL
Universitas Muhammadiyah Makassarterima kasih atas segalabantuannya selama
ini.
6. Teman- teman seperjuanganku di jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL
Universitas Muhammadiyah Makassar “Angkatan 010”terima kasih atas bantuan
dan motivasinya selama ini.
vii
Dan kepada rekan, Sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas setiap
bantuan dan doa yang diberikan.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam
penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh karena
itu saran dan kritiknya sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga
segala bantuan, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan yang
memungkinkan terselesaikannya skripsi ini, bernilai ibadah dan memperoleh imbalan
yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Makassar,08 Mei 2015
ASWAR AMRULLAH
viii
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi………………………………………………………… . i
Halaman Persetujuan ................................................................................................... ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ..............................................................iii
Abstrak …………………………………………………………………………….. .. iv
Kata Pengantar …………………………………………………………………….. .. v
Daftar Isi....................................................................................................................... vi
Daftar Tabel………………………………………………………………………….vii
BAB I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakan Masalah ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 7
C. Tujuan Penelitian ............................................................................................. 7
D. Kegunaan Penelitian......................................................................................... 8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori .......................................................................... 9
B. Kerangka Pikir.................................................................................................29
C. Fokus Penelitian...............................................................................................29
D. Deskripsi Fokus Penelitian..............................................................................30
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian...........................................................................31
B. Jenis dan Tipe penelitia..................................................................................31
C. Sumber Data..................................................................................................33
D. Informan Penelitian........................................................................................32
E. Teknik Pengumpulan data..............................................................................33
F. Teknik Analisa Data.......................................................................................34
G. Pengesahan Data.............................................................................................35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian...............................................37
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba………………………………..37
2. Slogan Kabupaten Bulukumba…………………………………………38
3. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba…………………………....40
4. Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba………………………………….43
B. Profil Desa Padang Loang…………………………………………….........44
1. Iklim Desa Padang Loang……………………………………………....44
2. Sejarah Desa Padang Loang……………………………………………45
3. Keadaan Statistik Sosial danBudaya.......................................................46
4. Visi...........................................................................................................47
5. Misi...........................................................................................................48
C. Gambaran Umum Industri Pabriik Batu Dan Aspal
PT. Purnama Karya Nugraha........................................................................48
D. Pengawasan Pemerintah dalam Penngendalian Dampak Pabrik Batu dan
Aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba…...49
E. Pemerintah Sebagai Stabilisator dalam Pengendalian Dampak Pabrik Batu
dan Aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba.....................................................................................................52
F. Pemerintah Sebagai Inovator dalam pengendalian dampak Pabrik Batu
dan Aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba.....................................................................................................54
G. Pemerintah Sebagai Moderenisator dalam pengendalian dampak Pabrik Batu
dan Aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba.....................................................................................................56
H. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung koordinasi Pemerintah
dalam menanggulangi dampak pembangunan pabrik batu dan aspal……...
58
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan……………………………………………………………… 64
B. Saran…………………………………………………………………….. 65
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 66
DAFTAR TABEL
1. Informan Penelitian…………………………………………………………32
2. Perekonomian Desa Padang Loang…………………………………………44
3. Riwayat Pemerintah Desa Padang Loang…………………………………..45
4. Jumlah Penduduk…………………………………………………………...46
5. Tingkat Pendidikan…………………………………………………………46
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan suatu industri adalah merupakan
pedang bermata dua Disatu sisi kegiatan tersebut membuka kesempatan kerja,
menambah pemasukan pajak bagi daerah, tetapi disisi lain berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan
kegiatan industri yang baik harus mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi perusahaan dan masyarakat.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengusahakan seminim mungkin
terjadinya kerusakan lingkungan. Pembangunan Industri di Dusun Salebboe Desa
Padang Loang PT. PURNAMA KARYA NUGRAHA Kecamatan Ujung loe Kabupaten
Bulukumba dilakukan pada tanah seluas 3 (tiga) ha. Tanah itu merupakan daerah
yang memiliki beda ketinggian yang cukup besar.
Lokasi lahan yang dibangun merupakan lahan perkebunan yang terdiri
tumbuhan kelapa sedangkan sebagian kecil lahan disekitarnya merupakan areal
persawahan penduduk. Areal yang dipilih untuk pembangunan Industri tersebut
antara lain adalah dengan pertimbangan cukup jauh dengan perumahan penduduk dan
daerah sekitarnya kurang memungkinkan untuk dibangun menjadi areal
permukiman,sedangkan areal perkebunan yang mengelilingi kawasan industri
tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengendali pencemaran udara
sebelum penghijauan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan
Industri Konstruksi Terpadu yang sudah dilaksanakan meliputi pembangunan AMP
(Asphalt Mixing Plant), Pemecah Batu (Stone Crusher). Dampak negatif yang
mungkin timbul dan perlu di lakukan tindakan pencegahan adalah mengenai
pencemaran udara berupa debu yang timbul dari cerobong asap AMP, debu yang
berasal dari kegiatan pengangkutan material masuk dan keluar kawasan Industri,
kebisingan yang di akibatkan oleh beroperasinya alat pemecah batu ataupun akibat
beroperasinya genset untuk penggerak mesin AMP, Batching Plant, Stone Crusher
dan peralatan lain serta kebisingan yang timbul sebagai akibat dari pengoperasian alat
alat berat dan seperti di ketahui aspek sosial merupakan salah satu komponen dalam
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disamping komponen fisik kimia
dan biologi. Sejak AMDAL secara resmi diberlakukan mulai tahun 1987, metode
aspek sosial dalam AMDAL mengikuti alur metode aspek fisik kimia dan biologi. Di
Indonesia, perkembangan aspek sosial AMDAL berkaitan erat dengan penerapan
AMDAL yang di atur melalui Undang-Undang no 4 tahun 1982 tentang pokok-pokok
pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah 29 tahun1986 yang
kemudian di revisi dengan peraturan pemerintah ni 51 tahun 1993 tentang analisis
mengenai dampak ;ingkunga. Undang-Undang no 4 kemudian di revisi menjadi
Undang-Undang no.23 tahun 1997.Sedangkan P.P 51 direvisi menjadi PP 27 tahun
1999. Dalam bab pembukaan dari dua Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa
lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan
dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan peri kehidupan dan
kesejahtraan manusia serta mahluk hidup lainya.
Elsam (2003), menyatakan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di
suatu daerah niscaya membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Berdiri
atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan
kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial
yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa
perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi
masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan
akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, dan membuka
akses masyarakat terhadap dunia luar. Dengan kehadiran perusahaan
pertambangan, akan dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat,
seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi.
Namun, asumsi seperti yang diuraikan di atas, saat ini perlu diubah total. Hal ini
disebabkan, hingga saat ini di berbagai lokasi pertambangan di Indonesia, asumsi
seperti itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kerangka pikir yang demikian itu,
satu hal yang perlu ditekankan, tetapi kerap kali dilupakan, sebuah perusahaan
pertambangan pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari sistem ekonomi
kapitalistis dunia.
Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan
keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga
kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain.
Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan
lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya alam. (Hasibuan, 2006).
Menurut Dyahwanti (2007), berdasarkan perhitungan pendapatan yang
diperoleh serta biaya kerugian lingkungan yang ada maka diperoleh nilai
perbandingan sebesar 0.67. Angka ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan tiap
tahun yang diperoleh dari kegiatan penambangan pasir sesungguhnya sangat kecil dan
tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan yang terjadi. Padahal
kerugian tersebut belum termasuk adanya perkiraan biaya lingkungan dari total
erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutnya air serta biaya reklamasi
lahan. Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan pemulihan dari tanah kritis dan
mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segi biaya, tenaga dan waktu.
Memerlukan waktu tersendiri untuk menghitung biaya reklamasi lahan bekas
penambangan pasir. Jadi apabila dihitung keseluruhan biaya kerugian lingkungan
yang terjadi dengan adanya kegiatan penambangan pasir akan menghasilkan nilai
yang sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Manfaat yang diperoleh dari
kegiatan penambangan pasir,batu dan timbunan, tidak akan ada artinya bila
dibandingkan dengan nilai kerugian lingkungan yang terjadi secara
keseluruhan.Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam
Undang-Undang.
Pembangunan Industri Konstruksi Terpadu yang sudah dilaksanakan meliputi
pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant), Pemecah Batu (Stone Crusher),
dampak negatif yang mungkin timbul dan perlu di lakukan tindakan pencegahan
adalah mengenai pencemaran udara berupa debu yang timbul dari cerobong asap
AMP, debu yang berasal dari kegiatan pengangkutan material masuk dan keluar
kawasan Industri, kebisingan yang di akibatkan oleh beroperasinya alat pemecah batu
ataupun akibat beroperasinya genset untuk penggerak mesin AMP, Batching Plant,
Stone Crusher dan peralatan lain serta kebisingan yang timbul sebagai akibat dari
pengoperasian alat alat berat dan kegiatan pengangkutan material masuk dan keluar
dari kawasan Industri. Pada musim penghujan kegiatan pengangkutan material masuk
dan keluar dari kawasan Industri berpotensi menimbukan dampak negatif karena
jalan lingkungan di lokasi masih berupa jalan tanah sehingga akan menjadi becek dan
tanah yang becek akan terbawa oleh roda truk keluar kawasan Industri.
Penelitian yang dilakukan dalam pembuatan proposal ini di fokuskan pada
peranan pemerintah terhadap dampak mesin MP kawasan Industri karena dilihat dari
potensinya ketika berproduksi mesin AMP (Asphalt Mixing Plant), diprediksi dapat
menimbulkan pencemaran udara yang terbanyak dibandingkan dengan mesin yang
lain pada kompleks Industri Konstruksi terpadu tersebut, salah satu kegiatan seperti
pengangkutan material masuk dan keluar kawasan Industri berpotensi menimbulkan
pencemaran berupa debu terutama karena jalan lingkungan di kawasan Industri masih
berupa jalan tanah. Ketika mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) tersebut berproduksi
maka yang paling potensial menimbulkan pencemaran adalah pada proses
pembakaran material pasir dan batu pecah, karena akan menghasilkan sisa
pembakaran sebagai pencemar udara seperti gas dan debu, sehingga perlu dilakukan
usaha untuk mengatur agar mesin tetap dapat berproduksi tetapi pencemaran udara
masih berada dibawah ambang batas yang diijinkan, untuk itu perlu dilakukan
langkah-langkah pengendalian pencemaran udara dengan mengevaluasi proses
penanganan serta mengatur laju alir air yang disemprotkan oleh alat water
scrubber untuk meminimalisir pencemaran udara yang timbul identifikasi dan
perumusan masalah diperoleh secara sepintas tampak menguntungkan namun
apabila dikaji lebih dalam dan dibandingkan dengan kerugian lingkungan maka
tampak jelas bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh.
Proses produksi mesin AMP berpotensi menghasilkan dan mendispersikan gas
dan debu keudara sehingga dapat menurunkan kualitas udara disekitarnya. Oleh
karenanya studi evaluasi dampak pengoperasian pencemaran udara pada mesin
AMP perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan kualitas udara
akibat pencemaran udara yang dihasilkan oleh mesin AMP dengan
membandingkannya terhadap standar baku mutu kualitas udara yang diijinkan oleh
Pemerintah kabupatenn Bulukumba. Pengangkutan material masuk dan keluar di
lokasi industri AMP menimbulkan dampak pencemaran udara berupa partikulat debu
yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya evaluasi kadar polutan yang timbul dari
kegiatan pengangkutan material yang dibandingkan dengan standar baku mutu
udara lingkungan yang diijinkan oleh Pemerintah kabupaten Bulukumba.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis sebagai peneliti
bermaksud untuk mengangkat judul tentang “Fungsi pengawasan pemerintah
dalam pengendalian dampak pembangunan pabrik batu dan aspal di Desa
Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi
masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana fungsi pengawasan pemerintah dalam menanggulangi dampak
pembangunan pabrik batu dan aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung fungsi pengawasan
Pemerintah dalam menanggulangi dampak pembangunan pabrik batu dan aspal
desa padang loang kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan pemerintah dalam menaggulangi dampak
pembangunan pabrik batu dan aspal di desa padang loang kecamatan Ujung Loe
kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pengahambat dan pendukung fungsi pengawasan
pemerintah dalam menanggulangi dampak pembangunan pabrik batu dan aspal di
desa padang loang kecamatan Ujung Loe kab Bulukumba.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa mannfaat
sebagai berikut:
1. Manfaat akademik
Diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teori-teori adminitrasi khusunya yang berkaitan dengan teori
fungsi pengawasan pemerintah
2. Manfaat praktis
Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya
pemerintah daerah Bulukumba dalam melakukan fungsi pengawasan pemerintah
dalam penggulangan dampak pembangunan pabrik batu dan aspal di Desa Padang
Loang Kecamatan Ujung Loe kab Bulukumba.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemerintah
1. Defenisi pemerintah
Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe”
menjadi pemerintah, dan seketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan,
dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena
pemerintah merupakan badan atau oraganisasi yang bersangkutan, sedangkan
pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah
itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu
sebagai berikut:
a. Ada dua pihak yang terlibat
b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
c. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat
d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan
Istilah Pemerintah menurut Finer dalam Muhaddam (2011: 14), setidaknya
menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada
suatau proses pemerintahan, dimana kekuasaan di opersionalakan oleh mereka yang
memegang kekuasaan secara sah. Kedua, istila pemerintah menunjukkan pada
keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga, pemerintah
menunjukkan secara lagsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan
9
pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Keempat, istilah pemerintah mengacu pada
aspek pembentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni
struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubunngan antara yang di perintah
dan yang memerintah.
Menurut Sayre dalam Inu Kencana Syafiie (2011: 6), pemerintah adalah sebagai
organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya,
Menurut Strong dalam Inu Kencana Syafiie (2011:6-7), pemerintahan dalam arti luas
mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh
karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk
mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif
atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan
finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka
membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut
dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.
Menurut Robert Mac Iver dalam Inu Kencana Syafiie (2011: 7), pemerintah
adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan,
bagaimana manusia itu diperintah ?. jadi pemerintah mempunyai kekuasaan untuk
memerintah.
David Apter dalam Inu Kencana Syafiie (2011:8) pemerintah itu adalah
merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab
tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu dalah bagian dan (b)
monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.
Keseluruhan definisi tersebut di atas dapat disimpulan bahwa pemerintahan
adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah
melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam
mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat,
antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri .
2. Fungsi pemerintah
Rasyid dalam Muhaddam (2011: 32), membagi fungsi pemerintah menjadi
empat bagia, yaitu pelayanan (publi service), pembangunan (develoment),
pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).
Ndraha dalam Muhaddam (2011: 35), pemerintah memiliki dua fungsi dasar,
yaitu fungsi yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau
fungsi pemmberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider
jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan
sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan Fungsi sekunder yaitu fungsi sebagai provider
kebutuhan dan tuntuan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak
mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termasuk
penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.
Menurut Sondang P Siagian dalam administrasi pembagunan (2012: 142),
peran pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu Peran selaku stabilisator, Peran
selaku inovator, Peran selaku modernisator, dan Peran pelaku pelaksana sendiri,
Sementara itu dari aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi
memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan
dan motifasi dalam hubungan pemerintahan.
Menurut Charles Merriam dalam Inu Kencana Syafiie (2011: 8), tujuan
pemerintahan meliputi external security, internal order, juctice, general welfare, dan
freedom. Sedangkan menurut Soemandar dalm Inu Kencana Syafiie (2011: 8)
,pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya,
pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan
dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-
pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan
mayarakat dan legitimasi. Keseluruhan fungsi pemerintah di atas dapat disimpulkan
bahwa fungsi pemerintah terhadap terhadap warganya yaitu fungsi politik,hukum,
kesejahtraan,dan administratif sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan
Nasional yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, pelaksana
sendiri.
3. Pengawasan Pemerintah
Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati.kita perlukan kehidupan
manusia,kita perlukan dalam kehidupan organisasi.dalam kehidupan manusia saja
kita tahu,apabila kita tidak awas dan waspada akan timbul kecelakaan.ibarat seorang
pengemudi yang mengemudi kendaraan di jalan raya,apabila tidak awas dan waspada
tidak tau lobang-lobang di jalan,maka dapat terperosok.
Demikian juga dalam kehidupan organisasi mungkin ada lobang-lobang yang
menghadang dan untuk itu pula perlu di hadapi dengan sikapn awas dan waspada.
Pengawasan yang dilaksanakan tanpa pemikiran matang,bukan ikut memperlancar
pembangunan, malah sebaliknya salah-salah menghambatnya.sebab pengawasan
adalah sebagian dari mekanisme deri sebuah matarantai yang mempunyai peranan
tertentu. Maka jika pengawasan diterapkan secara salah,ia bakal menghasilkan
dampak negative terhadap mekanisme sistem matarantai yang terkait.untuk harus
lebih dulu menyadari makna dan arti pengawasan serta tujuan tempat dan
pengawasanya.
Presiden soekarno sendiri menegaskan bahwa pengawasan harus mampu
sebagai sesuatu yang wajar oleh semua pihak, bukan sebagai sesuatu menyinggung
perasaan atau mencurigai. Jika pengertian ini di sadari tidak perlu lagi ada “ewuh
pakewuh”(basa basi atau keengganan) dalam menjalankan pengawasan dan
menyampaikan hasil-hasilnya.Ismail Saleh (1988 : 12 )
B. Pengawasan dan Pengendalian
1. Pengertian pengawasan
Pertama-tama,mestilah disadari pengawasan pembangunan bukan unsur
berdiri yang sendiri, ia merupakan salah satu unsur dari pembagian pembangunan
lainnya, seperti factor-faktor yang menciptakan dan mengembangkan pembangunan
atau prestasi. Sehingga pengawasan harus dalam kaitan dengan seluruh struktur
unsur yang membentuk system. tujuan dari pengawasan ialah ikut melaksanakan
memperlancar pembangunan serta mengamankan hasil-hasil pembangunan.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of
measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan
adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan
apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform
the planned activities.
Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan
oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil
yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan
fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang
diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan
dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah
perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk
membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk
menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien
mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa
pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal
penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka
perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan
baik.
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan
penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.
Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan
sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai :
“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau
diperintahkan.”
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat
kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang
muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang
bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan
merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan
penerapan good governance itu sendiri.
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah
satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap
kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif,
baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external
control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya
penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan
adalah:
a) mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
b) menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
c) mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian dari pihak
manajemen, maka karyawan diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap
pekerjaan yang diembannya. Dalam penjelasan UUD 1945, tersirat tuntutan terhadap
pemegang kekuasaan pemerintah Negara serta lembaga-lembaga kenegaraan untuk
selalu dan secara terus menerus mengawasii serta mengendalikann setiap
pengambilan keputusan serta pelaksanaanya didalam gerakan pembangunan,agar
tetap berada di dalam gerakan pembangunan,agar tetap berada dalam jalur jiwa dan
semangat Pancasila dan UUD 1945.Sistem pengawasan Nasional yang berlapis terdiri
dari:
a. Pengawasan Melekat (waskat)
LAN RI mengemukakan pengertian Pengawasan melekat (Waskat) yaitu
pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja
yang dipimpinnya.
Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan, merupakan
tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen atau
administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-
masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. Peningkatan fungsi
pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah bertolak dari motivasi untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan
kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan
organisasi atau unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pengawasan melekat yang
demikian tersebut dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai
kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok
masing-masing.
Pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk
mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan
sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.
Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara
berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua
komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus
menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah
pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan, Waskat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian Pengawasan Melekat seperti yang termuat dalam Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan
serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus,
dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat diimplementasikan dengan
baik. Disisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap
kualitas pelayanan publik terus meningkat seiring dengan meningkatnya dinamika
masyarakat itu sendiri. Bila tidak diimbangi dengan konsestensi pelaksanaan
kebijakan atau betapa banyak kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah maka
hasilnya tetap saja dirasakan kurang memuaskan.
b. Pengawasan Fungsional (Wasnal)
Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja
objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independent terhadap
objek yang diawasi.
c. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
Wasmas sangat diperlukan karena keterbatasan kemampuan pengawasan
melekat Waskat) dan pengawasan fungsional (Wasnal). Adapun tujuannya adalah
makin meningkatnya tanggung jawab pada peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu aparatur
pemerintah berkewajiban untuk selalu memberikan kesempatan agar masyarakat
mampu dan mau melaksanakan Wasmas dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun
kecilnya nilai informasi yang disampaikan, Wasmas harus diperhatikan dan dihargai.
Surat kaleng sekalipun perlu mendapat perhatian, karena seringkali isi informasi yang
disampaikan ternyata benar dan sangat berharga.
Meskipun demikian, pelaksanaan Wasmas itu sebaiknya memenuhi kriteria-
kriteria tertentu seperti obyektif (tidak bersifat memfitnah), dimaksudkan untuk
perbaikan, disampaikan secara jelas dan lengkap (kalau perlu dengan bukti-bukti),
serta memberitahukan bentuk-bentuk pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan
wewenang atau kesalahan yang terjadi. Disamping itu hendaknya dijelaskan pula
patokan-patokan yang dilanggar, dan memuat saran-saran serta identitas orang yang
menyampaikannya. Agar Wasmas dapat berjalan lebih optimal, maka pemerintah
harus memperhatikan beberapa hal antara lain : Secepatnya memberikan tanggapan
dengan menjelaskan tindakan-tindakan yang telah diambil, atau menjelaskan duduk
persoalannya. Dalam hal tanggapan belum dapat dilakukan karena masih memerlukan
penelitian, maka tanggapan dilakukan secara bertahap : pertama, menyampaikan
penghargaan dengan penjelasan akan segera dilakukan penelitian, dan setelah
penelitian selesai, baru disampaikan tanggapan. Mengambil langkah tindak lanjut
dalam bentuk usaha penertiban, peningkatan dan pembinan untuk merehabilitasi,
meningkatkan dan membina citra instansi.
2. Pengertian Pengendalian
Pengertian Pengendalian, Pengendalian merupakan tahap yang menentukan dari
proses manajemen. Oleh sebab itu, kemampuan untuk melakukan pengendalian
merupakan salah satu fungsi dan peran manajer yang sangat penting. Pengendalian
diartikan sebagai “proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar
dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi
terhadap penyimpangan yang berarti.” Yang dimaksud dengan standar adalah
pedoman datau tolak banding yang ditetapkan sebagai dasar untuk pengukuran
kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya, kualitas, dan kinerja. Pengendalian Sosial adalah
segenap cara dan proses yang di tempuh kelompok atau orang masyarakat, sehingga
para anggotanya dapat bertindak sesuai denagn harapan kelompok atau masyarakat.
Dalam sistem pemerintahan , pengendalian sosial di artikan sebagai pengawasan yang
di lakukan masyarakat terhadap jalannnya pemerintahan, khususnya pemerintah
beserta aparatnya . pengertian pengendalian sosial tersebut mencakup segala proses
yang di rencanakan atau tidak serta bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan
memaksa warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
Menurut Soerjono Soekanto (1990), pengendalian sosial bertujuan untuk
mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam
masyarakat. Atau, suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai
keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan.
Pengendalian sosial , sangat berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial . hal ini di
sebabkan bagi anggota masyarakat, norma dan nilai sosial merupakan alat pengendali
atau sebagai pedoman dalam berprilaku.pengendalian sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat karena akan mengurangi terjadinya perilaku-perilaku yang
menyimpang.
Pengendalian sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena
akan mengurangi terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang.jika pengendalian
social tidak di terapkan, maka akan mudah terjadi penyipangan-pemyimpangan dalam
pelaksanaan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Adapun fungsi pokok dalam pengendalian adalah:
a) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan
melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam
pengawasan, yakni dengan pemberian sanksi yang sewajarnya terhadap
penyimpangan yang terjadi.
b) Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjai. Jika penyimpangan telah
terjadi, hendaknya pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan.
c) Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengendalian maka diharapkan
sedini mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan, sehingga unit organisasi
selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efesien.
C. Pembangunan
1. Defenisi pembangunan
Saul M. Katz mendefinisikan pembangunan merupakan sebagai perubahan
yang berlangsun secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor
ekonomi saja melainkan sektor lainya seperti perubahan pendapatan perkapita dan
perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainya.
Pembangunan yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan
yang berencana yang di lakukan secara sadar suatu bangsa, negara, dan pemerintahan
menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa. Gabungan kedua pengertian
tersebut mengandung beberapa pikiran sebagai
berikut :
a. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus di laksanakan
secara terus – menerus, berkesinambungan, pentahapan jangka waktu, biaya,dan
hasil tertentu yang di harapkan.
b. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan
hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu.
c. Pembangunan dilaksanakan secara berencana.
d. Pembangunan mengarah pada moderenitas dan bertujuan untuk menemukan cara
hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu
pengetahuan pengetahuan dan teknologi dan iptek.
e. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multi dimensional, aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
f. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa. Secara umum, administrasi
pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem admiistrasi
negara di negara yang sedang mempelajari sistem administrasi negara di negara,
yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuanya.
2. Arti Pembangunan
Sondang P.Siagian mengemukakan arti pembangunan adalah :
a. Seluruh usaha yang di lakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata
kehidupanya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa
tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah di tetapkan
sebelumnya.
b. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahahan yang terencana
yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (natonal Building).
3. Ide pokok pembangunan
a. Perubahan (changes).
b. Pertumbuhan (growth).
c. Usaha sadar (modernization).
d. Berencana dan skala waktu.
e. Punya Goal (nation and Character Building).
Pembangunan adalah proses kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik.
(Hadjor :, 1992:100), or betterment, or “beneficial alternation” (crocker,1993:62) in
the human condition.” (Donald Osborn,1993).
D. Definisi Lingkungan Hidup
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang
tersebut dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan
hak asasi setiap orang, sehingga diperlukan kesadaran pribadi dan lembaga baik
lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar tercipta lingkungan yang
nyaman dan layak terhadap penghidupan manusia. Kebijakan pengelolaan
lingkungan secara menyeluruh perlu diterapkan dari sisi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam secara bijak menuju lingkungan yang
berkelanjutan.
Danusaputro (1985), menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan
“harta pusaka” bagi seluruh dan segenap insani sepanjang zaman, yang harus
senantiasa dijaga kelestariaanya secara turun temurun, Memang tiap insani boleh dan
dapat memanfaatkan lingkungan hidup, tetapi siapapun tidak diwenangkan untuk
merusak atau menanggung akibatnya, sebaliknya setiap pihak justru memikul
kewajiban untuk selalu memeliharanya dengan baik dan menjaganya secara tertib
dengan menghindarkan segala ancaman atau gangguan, yang mungkin dapat
menimpanya. Sementara itu, menurut Irwan (2007), Lingkungan adalah suatu
sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan organisme. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, dimana
organisme merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis,
perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari
faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut
waktu, tempat dan keadaan.Mengelola lingkungan hidup berarti mengelola
lingkungan alam, yang berarti mengelola lingkungan alam sekitar, agar mampu
menunjang kehidupan dan kesejahteraan ekologi. Perlindungan terhadap ekologi,
menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, saling menunjang,
saling membutuhkan, dan saling menjaga ekologi dengan caranya masing-masing.
E. Usaha pertambangan dan Konsep Pengelolaan Pertambangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Usaha pertambangan adalah
kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta
pasca tambang.
Menurut Sudrajat (2010), cap atau kesan buruk bahwa pertambangan
merupakan kegiatan usaha yang bersifat zero value sebagai akibat dari kenyataan
berkembangnya kegiatan penambangan yang tidak memenuhi kriteria dan
kaidahkaidah teknis yang baik dan benar, adalah anggapan yang segera harus
segera diakhiri. Caranya adalah melakukan penataan konsep pengelolaan
usaha pertambangan yang baik dan benar. Menyadari bahwa industri
pertambangan adalah industri yang akan terus berlangsung sejalan dengan
semakin meningkatnya peradaban manusia, maka yang harus menjadi perhatian
semua pihak adalah bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai industri
yang dapat memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif
seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan usaha pertambangan berwawasan
jangka panjang. Berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman Sudrajat (2010),
yang bergelut dalam dunia praktis di lapangan, munculnya sejumlah persoalan
yang mengiringi kegiatan usaha pertambangan di lapangan diantaranya :
a. Terkorbankannya pemilik lahan
Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan
kepentingan pemegang hak atas kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat
bawah, juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di
beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan
adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara
batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang
dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat.
b. Kerusakan lingkungan
Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sudah pasti akan
menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah fakta yang tidak dapat
dibantah. Untuk mengambil bahan galian tertentu, dilakukan dengan
melaksanakan penggalian. Artinya akan terjadi perombakan atau perubahan
permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian,
yang secara geologis dalam pembentukannya harus memenuhi kondisi geologi
tertentu.
c. Ketimpangan sosial
Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil dimana
keberadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat
pendidikan umumnya hanya tamata SD, dan kondisi sosial ekonomi umumnya
masih berada di bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, kegiatan usaha
pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan
teknologi menengah sampai tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang
bertolak belakang dengan masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan
munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di
sekitar usaha pertambangan berlangsung.
F. Pengertian Industri
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau
barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah
untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi
adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga
dalam bentuk jasa.
Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan
penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan
mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam
secara optimal. UU Perindustrian No 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi
yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk
kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi,
Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem
manusia (Sumaatmaja,1981).
1. Pengelompokan Jenis Industri
Departemen Perindustrian mengelompokan industri nasional Indonesia dalam
3 kelompok besar yaitu:
a. Industri Dasar
Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar
(IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD atara
lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan
bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang
termasuk IKD adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida,
industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan
bersifat padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan
tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja secara besar.
b. Aneka industri (AL)
Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang mengolah sumber
daya hutan, industri yang menolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain.
Aneka industri mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau
pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang
digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.
c. Industri Kecil
Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan tembakau),
industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit), industri
kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penebitan, barang-barang
karet dan plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu dan
barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu
pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya).
Industri di Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa macam kelompok.
Industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dibedakan menjadi 4
golongan,yaitu:
1) Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih,
2) Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang,
3) Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang,
4) Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang (BPS,
2002).
Dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi
antara lain (Partadirja, 1985) :
a. Faktor Produksi Modal, yang terdiri atas
1) Modal buatan manusia yang terdiri dari bangunan bangunan, mesin-mesin,
jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi.
2) Lahan terdiri dari tanah, air, udara, mineral di dalamnya, termasuk sinar
matahari.
b. Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari:
1) Tenaga kerja atau buruh berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan
tingkat keahliannya
2) Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengoganisasi faktor-
faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan
kerugian.
Dalam meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi perlu didukung
dengan kemajuan teknologi. Hicks mengklasifikasian kemajuan teknologi
berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi (Rahardja,
1999) :
a. Teknologi padat modal, bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi pengunaan
barang-barang modal menjadi lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja.
b. Teknologi netral apabila tidak terjadi perubahan rasio faktor produksi modal dan
tenaga kerja.
c. Teknologi padat karya, apabila penggunaan faktor produksi tenaga kerja lebih
dari penggunaan modal.
Untuk meningkatkan hasil produksi dalam sebuah perusahaan tidak cukup
hanya dengan menggunakan teknologi yang canggih saja, tetapi juga memerlukan
tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi untuk mengoperasikannya.
Dengan demikian diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian,
kemampuan dan keterampilan kerja (Siswanto, 1989). Menurut undang-undang RI
No.13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia (1991: 927), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan
sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja.
G. Kerangka Pikir Penelitian
H. Defenisi Fokus
Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan defenisi
operasional sebagai berikut :
1. Fungsi pengawasan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sejauhmana peranan yang dicapai oleh pemerintah di dalam mengkoordinasi
pengendalian dampak pabrik batu dan aspal di daerah tersebut.
Fungsi pengawasan pemerintah
dalam pengendalian dampak
pembangunan pabrik batu dan
aspal
Faktor penghambat
Faktor pendukung
Pengawasan melekat
pengawasan fungsional
pengawasan masyarakat
Pengendalian sosial
Penanggulangan Dampak
Optimalisasi fungsi pengawasan pemerintah
dalam Penanggulangan Dampak
2. Fungsi pengawasan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dampak pabrik
batu dan aspal di daerah tersebut. Yaitu pengawasan melekat,pengawasan fungsional,
dan pengwasan masyarakat,
3. Penanggulangan dampak pabrik batu dan aspal agar terkendalinya dampak negatif
terhadap beroperasinya perusahaan tersebut.
4. Optimalisasi fungsi pengawasan pemerintah, yang dimaksudkan ialah efektitas
dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pengawasan
melekat,fungsional,dan masyarakat dalam mengendalikan dampak negative
beroperasinya perusahaan pabrik batu dan aspal di Desa Padang Loang Kecamatan
Ujung Loe.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Bulukumba disertai dengan dasar
pertimbangan bahwa Kota Bulukumba adalah kota yang salah satu permasalahanya
memiliki peningkatan pembangunan industri. salah satunya industri pabrik Batu dan
Aspal di Desa Padang Loang kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba.
B. Jenis dan Tipe Penelitian.
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah
eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis data bersifat
induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif
dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena
sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif
tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.
C. Informan Penelitian
31
Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai
secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang
dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti
yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam kegiatan pemerintah dalam
pengendalian dampak pembangunan pabrik batu dan aspal yaiitu :
Informan yang dijadikan sumber penelitian setidaknya mengetahui hal- hal
yang mengenai atau mengetahui Pabrik batu dan Aspal yang ada di Desa Padang
Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba . Ada 7 Informan yang
dijadikan sumber data dalam penelitian.
Adapun Informan Penelitian di cantumkan dalam tabel berikut :
Tabel 1: Informan
No Nama Keterangan
1. H. Abdul Jabbar Pengawas Umum
2. Asniar Staf PT. Purnama karya nugraha
3. Muh. Adil, S.Sos Kepala Desa
4. Andi Risal Kadus salebboe
5. Baharuddin, SE Tokoh masyarakat
6. Darmawati.S.Pdi Masyarakat
7. Sukardi Karyawan
8. Bahtiar Hanaping Masyarakat
Sumber Data : Olahan Data Primer
D. Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :
1. Data Primer
Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi
penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik
wawancara.
2. Data Sekunder
Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh
lewat dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
E. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan
suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam menghimpun penelitian ini yaitu:
1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadapp
pengendalian dampak pabrik batu dan aspal.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin,
artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan petugas pemerintah, dan
wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada
responden sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya.
3. Dokumentasi, yaitu pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu
yang dianggap mendukung. Adapun manfaat penggunaan dokumen dalam hal ini
adalah
a. Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari
organisasi yang telah disinggung dalam wawancara.
b. Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi
dari sumber-sumber lain, jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya
mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang
bersangkutan.
F. Tehnik Analisis Data
Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil
penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan
sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun
hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model analisa interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat tiga
komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2012 : 91), ketiga
komponen tersebut yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat
dilakukan.
2. Sajian Data
Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna
peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Simpulan
Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa
arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat,
dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung
jawabkan.
G. Keabsahan Data
Pengabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik
triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan
kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan
teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain
yang telah diperoleh sebelumnya.
b. Triangulasi Metode
Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan
menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.
c. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
3. Triangulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan teknik wawancara di pagi hari pada saagt nara sumber masih segar, belum
banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.
H. Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:
1. Tahapan persiapan
Pada tahap ini peneliti mengurus perizinan penelitian pada lembaga terkait
dan menyusun instrument penelitian.
2. Tahapan pelaksanaan
Pada tahapan ini peneliti mulai mengumpulkan data dan menarik suatu
kesimpulan.
3. Tahapan penyelesaian
Pada tahapan ini peneliti melakukan penulisan laporan penelitian, diskusi
perbaikan dan penggandaan laporan (proposal).
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Sejarah singkat pemerintah daerah kabupaten Bulukumba
Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam
bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti
"masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali
muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan
besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang
bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu,
mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan
masing-masing.Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan
barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa
sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian
timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki'
sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.
Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa
Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami
perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba
mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.Peresmian Bulukumba
menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29
Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun
1978, tentang Lambang Daerah.
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka
ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.Secara yuridis formal Kabupaten
Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah
Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari
1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada
tanggal 12 Februari 1960.
2. Slogan Kabupaten Bulukumba
Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa
moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi
struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang
sipahua." Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis
Makassar tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk
mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi
terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan
akhirat.
Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan
"Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan
disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai moral
pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki
kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba.
"Berlayar" merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi "Bersih
Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung dalam slogan tersebut
dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan.
a. Pijakan Sejarah (History)
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan
harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda
dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945
diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade
pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah
perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai
untuk merebut cita–cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia
dalam hidup berbangsa dan bernegara.
b. Pijakan Kebudayaan (Culture)
Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" dalam
kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk
perahu, baik itu perahu jenis phinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis
lepa–lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional.
Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu
sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.
c. Pijakan Keagamaan (Religion)
Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agamaIslam sejak awal abad
ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh
tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing–masing bergelar
Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Patimang (Luwu).
Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius
bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud,
suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang"
(meng-Esa-kan Allah SWT).
3. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan dari jazirah Sulawesi
Selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas
wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85 % dari luas wilayah Propinsi
Sulawesi Selatan.Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan
Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang,
Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan
Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga
kecamatan sentral pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan
Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.
Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara
5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur
Timur.Batas-batas wilayahnya adalah:
a) Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai.
b) Sebelah Selatan : Laut Flores.
c) Sebelah Timur : Teluk Bone.
d) Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng.
Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat
ke Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan diatas 500 meter dari permukaan laut
meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan
Rilau Ale.Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C
– 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan
tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur
menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten
Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.
Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara
Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8
buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun
Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah
Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.Daerah
dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur
sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada
bagian selatan curah hujannya rendah.Curah hujan di Kabupaten Bulukumba
sebagai berikut:
1) Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu,
sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.
2) Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang,
sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
3) Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang,
sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian
Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
4) Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang,Kecamatan
Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang
Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar
dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang
adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai
Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365
Ha.Kepadatan penduduk Kabupaten Bukumba pada tahun 2009 yaitu rata-rata 340
jiwa per km². Kecamatan Ujungbulu mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan
sebagai ibukota kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk yang
besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.
4. Visi Kabupaten bulukumba
“Sejahterakan Masyarakat Bulukumba Dengan Membangun Desa Menata Kota
Melalui Kemandirian Lokal Yang Bernapaskan Keagamaan”
5. Misi Kabupaten Bulukumba
a. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar mampu
meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu
menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas
dan mandiri.
b. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat
pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada
pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan
berusaha dan kesempatan kerja.
c. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten
sedemikian rupa, sehingga secara langsung mapun tidak langsung memberikan
kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,
serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.
d. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek
kehidupan kemasyarakatan.Letak luas dan wilayah.
B. Profil Desa Padang Loang
Desa Padang Loang merupakan salah satu dari 11 Desa dan satu kelurahan di
Wilayah Kecamatan Ujung Loe yang terletak 3 Km dari ibu kota Kecamatan Ujung
Loe, 13 Km dari ibu kota Kaupaten dan 170 Km dari ibu kota propinsi. Desa padang
Loang mempunyai luas wilayah seluas ± 8, 52 Km.
a. Iklim
Iklim Desa Padang Loang sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah
Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penhujan. Hal tersebut mempunyai
pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Padang Loang kecamatan
Ujung Loe.
Tabel 4.1.Perekonomian Desa Padang Loang
Sumber: Desa Padang Loang kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba 2011
Sumber perekonomian masyarakat Desa Padang Loang yang ditinjau dari segi
pendapatan Desa.
c. Sejarah Desa
Awalnya Desa Padang Loang merupakan salah satu Kampung yang bergabung
dengan Desa Salemba, Desa Seppang dan Desa Lonrong dan Desa Dannuang, Dan
pada tahun 1989 terpisah dengan desa lainya yang kemudian daerah ini dikenal
dengan Desa Padang Loang, nama Padang Loang diberikan oleh tokoh-tokoh
No Uraian 2011
(Rp)
2012
(Rp)
2013
(Rp)
2014
(Rp)
2015
(Rp)
1. Surat pengantar 1.445.000
2. Pertanian 2.500.000.000
3. Perkebunan 975.000.000
4. Tambang
Galian C 4.450.000.000
5. Pajak 24.797.266
6. Retribusi 11.881.617
masyarakat di daerah ini maka terbentuklah nama Desa Padang Loang sampai
sekarang.
Tabel 4.2. Riwayat Pemerintahan Desa Padang Loang.
Tahun Riwayat Pemerintahan Desa Padang
Loang
1989 Pejabat Kepala Desa Sementara
USMAN ISDAR ,S.Sos
1995 Pemilihan Kepala Desa Pertama yang di
Menangkan oleh USMAN ISDAR,S.Sos
2003
Pemiihan Kepala Desa ke Dua yang di
menangkan oleh USMAN ISDAR,S.Sos
2008 Pemilihan Kepala Desa ke Tiga yand di
menangkan oleh MUH ADIL,S.Sos
Sumber: Desa Padang Loang kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba 2011
d. Keadaan Statistik dan Sosial Budaya
a. Sektor Pendidikan
1. Biaya sekolah yang masih memberatkan bagi warga yang kurang mampu.
2. Buku pelajaran tingkat sekolah dasar masih kurang.
3. Belum adanya sarana perpustakaan desa.
4. Keadaan sosial ekonomi peduduk.
b. Jumlah penduduk
Desa Padang Loang mempunyai jumlah penduduk 3.156 jiwa yang tersebar di
tiga dusun, delapan RK, dan 16 RT dengan perincian sebagai mana tabel berikut :
Tabel 4.3. Jumlah penduduk
Dusun Sarajatoae Dusun Salebboe Dusun Latamba
588 Jiwa Laki – Laki
422 Jiwa Perempuan
603 Jiwa Laki – Laki
697 Jiwa Perempuan
484 Jiwa Laki – Laki
462 Jiwa Perempuan
Sumber: Desa Padang Loang kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba 2011
c. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat desa Padang Loang adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan.
Pra Sekolah SD SMP SLTA Sarjana
40 orang 1.184 orang 924 orang 424 orang 62 orang
Sumber: Desa Padang Loang kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba 2011
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADANG LOANG KECAMATAN
UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA
e. Visi dan Misi Desa padang Loang.
a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Padang
BPD SAHIBO
KADES
MUH.ADIL, S.Sos
SEKDES
MARHALIM
KAUR PEMERINTAHAN
ROSMAWATI, S.Ag
KAUR KESRAH
MUH. SAMIR
KAUR UMUM
RUSTAM
KAUR KEUANGAN HAMSAH
KADUS SARAJATOAE
ANDI RIZAL
KADUS SALEBBOE
ANDI BAHRI
KADUS LATAMBA
ANDI ARIFIN P
Loang ini dilakukan dengan pendekatan pertisipatif, melibatkan pihak – pihak yang
berkepentingan di desa Padang Loang seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh
masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah
pembangunan di Kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa
Padang Loang.
b. Misi
Setelah penyusunan visi juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut.
Visi berada di atas misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar
dapat di operasionalkan/ dikerjakan sebagai mana menyusun visi , misipun dalam
penyusunanya menggunakan pendekatan parsitipatif dan pertimbangan potensi dan
kebutuhan desa Padang Loang. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi
desa Padang Loang adalah:
1) Meningkatkan fasilitas Pelayanan Aparat.
2) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3) Mengoptimalkan fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan desa
4) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa.
5) Mengembangkan potensi sumber daya Alam.
6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
C. Gambaran Umum Industri Pabrik Batu dan Aspal PT. Purnama Karya
Nugraha.
Purnama Karya Nugraha PT kantor pusat berlokasi Jln, Lokon 60 Lariangbangi
Makassar. Perusahaan ini berkecimpung dalam aktivitas bisnis Konstruksi. Memiliki
cabang di daerah Bulukumba, pendirian perseroan terbatas Purnama Karya Nugraha
pada, tanggal 14 Januari 2008, di bawah pimpinan Taufik Arifin, SH, perusahaan PT.
Karya nugraha cabang Bulukumba sulawesi selatan di bawah pimpinan M. Asdar
Rahman dan memiliki 35 orang karyawan.
D. Pengawasan Pemerintah dalam Pengendalian dampak Pabrik Batu dan
Aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
1. Kelembagaan pengawasan dan pengendalian
Pengendalian merupakan tahap yang menentukan dari proses manajemen. Oleh
sebab itu, kemampuan untuk melakukan pengendalian merupakan salah satu fungsi
dan peran manajer yang sangat penting. Pengendalian diartikan sebagai proses
pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana
yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang
berarti. Yang dimaksud dengan standar adalah pedoman datau tolak banding yang
ditetapkan sebagai dasar untuk pengukuran kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya,
kualitas, dan kinerja.
Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati. kita perlukan kehidupan
manusia,kita perlukan dalam kehidupan organisasi.dalam kehidupan manusia saja
kita tahu,apabila kita tidak awas dan waspada akan timbul kecelakaan.ibarat seorang
pengemudi yang mengemudi kendaraan di jalan raya,apabila tidak awas dan waspada
tidak tau jalanan yang baik di jalan,maka dapat terperosok. Adapun fungsi pokok
dalam pengendalian adalah:
d) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan
melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam
pengawasan, yakni dengan pemberian sanksi yang sewajarnya terhadap
penyimpangan yang terjadi.
e) Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjai. Jika penyimpangan telah
terjadi, hendaknya pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan.
Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengendalian maka diharapkan
sedini mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan, sehingga unit organisasi
selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efesien.
f) Menjaga Keutuhan Lingkungan hidup demikian juga dalam kehidupan organisasi
mungkin ada masalah dan sebagainya yang menghadang dan untuk itu pula perlu
di hadapi dengan sikap awas dan waspada. Pengawasan yang dilaksanakan tanpa
pemikiran matang, bukan ikut memperlancar pembangunan, malah sebaliknya
salah-salah menghambatnya. sebab pengawasan adalah sebagian dari mekanisme
dari sebuah matarantai yang mempunyai peranan tertentu. Maka jika pengawasan
diterapkan secara salah, ia bakal menghasilkan dampak negative terhadap
mekanisme sistem matarantai yang terkait.untuk harus lebih dulu menyadari
makna dan arti pengawasan serta tujuan tempat dan pengawasanya. seperti yang
di katakan bapak pengawas.
Hasil wawancara penulis dengan pengawas
“..... melaksanakan pengawasan di daerah industri ini, untuk mengetahui
perkembangan industri dan lingkungan hidup di kawasan industri. Hal ini di
laksanakan agar pelaksanaan kegiatan industri berjalan sebagai mana mestinya dan
adapun dampak yang di timbulkan dapat di minimalisir... (wawancara penulis dengan
H. J, tanggal 9 Mei 2014)
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan
pengawasan ialah dapat mengetahui perkembangan industri dan mengamati
lingkungan hidup serta ikut melaksanakan memperlancar pembangunan serta
mengamankan hasil – hasil pembangunan.
Senada dengan pernyataan pengawas yang menyatakan dapat memini malisir
adanya dampak yang di timbulkan industri pabrik batu dan aspal. hal ini di
ungkapkan hal yang sama oleh ibu Umi.
Hasil wawancara Penulis dengan
“....kami sangat menjaga lingkungan hidup disekitar industri dan berusaha agar
mampu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, apabila ada
dampak yang timbul dari industri kami, sekiranya di informasikan secepatnya.”
(wawancara penulis dengan A,tanggal 13 Mei 2014)
Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga keutuhan
kawasan industri di jaga dengan ketat oleh pengawas dan pihak industri sehingga
dampak yang timbul dari industri pabrik batu dan aspal dapat di minimalisir dengan
baik.
Senada yang di katakan bapak kepala sekertaris Direktur diatas yang mengatakan
ketika ada suatu dampak yang timbul akibat industri di konfirmasikan secepatnya.
Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa
“.....yang bila mana ada keluhan tentang adanya aktifitas industri khususnya di
Desa Padang Loang ini, sekiranya di dalaporkan ke saya sebagai kepala desa dan
melakukan musyawarah untuk mencari suatu kebenaran apakah betul yang dikatakan
adalah karena industri atau karna faktor lain karena ketika ada dampak yang memang
membahayakan masyarakat adanya aktifitas industri kita selaku kepala desa dan
masyarakat harus bertindak tegas....” .” (wawancara penulis dengan M.A, tanggal 13
Mei 2014).
Berdasarkan pernyataan bapak kepala desa bahwa masyarakat tidak boleh
langsung percaya ketika ada isu mengenai dampak yang tidak betul kebenaranya,
maka dari itu ketika ada informasi mengenai indutri yang ada di masyarakat di
informasikan kepada pemerintah setempat dan mencari kebenaran informasi tersebut.
E. Fungsi Pengawasan Pemerintah dalam pengendalian dampak Pabrik Batu
dan Aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba.
1. Pengawasan melekat dalam pengendalian dampak Pabrik Batu dan Aspal di Desa
Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
Dalam perkembangan aspek sosial AMDAL berkaitan erat dengan penerapan
AMDAL yang di atur melalui Undang-Undang no 4 tahun 1982 tentang pokok-pokok
pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah 29 tahun1986 yang
kemudian di revisi dengan peraturan pemerintah no 51 tahun 1993 tentang analisis
mengenai dampak ;ingkunga. Undang-Undang no 4 kemudian di revisi menjadi
Undang-Undang no.23 tahun 1997.Sedangkan P.P 51 direvisi menjadi PP 27 tahun
1999. Dalam bab pembukaan dari dua Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa
lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan
dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perikehidupan dan kesejahtraan
manusia serta mahluk hidup lainya. Dari rumusan ini jelas bahwa, Undang-Undang
tersebut secara eksplisit memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan hidup,
menurut Undang-Undang 23 tahun 1997 ini, merupakan sebuah sistem yang terdiri
dari lingkungan hayati, lingkungan non-hayati dan lingkungan sosial. Berdasarkan
peraturan UU Lingkungan hidup 23 tahun 1997, dapat dijelaskan bahwa kawasan
industri memiliki kekuatan hukum apabila telah melewati proses pengukuhan.
Penentuan batas kawasan indusri bisa teratasi sesuai dan tidak merugikan masyarakat
yang bertempat tinggal di desa tersebut. dengan pernyataan bapak kepala desa di atas,
beberapa masyarakat berbanding terbalik dengan ungkapan kepala Desa bahwa
melaporkan dan melakukan musyawarah dengan terkait adanya isu- isu akibat yang di
timbulkan industri tersebut.
Hasil wawancara Penulis dengan Masyarakat
“....saya selaku masyarakat pernah mendengar beberapa keluhan masyarakat
dampak yang terjadi di lingkungan desa seperti adanya suara bising, debu, jalan rusak
atau berlubang. Dan bapak kepala desa tidak pernah mengadakan sosialisasi ke
masyarakat tentang masalah industri ini. (wawancara penulis dengan D.W ,tanggal 13
Mei 2014).
Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dampak yang ada di
lingkungan kawasan industri kepada masyarakat berupa debu dan kerusakan jalan
yang di akibatkan pengankut materil seperti batu dan aspal. Dan masyarakat
menginginkan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat baik berupa
sosialisasi tentang dampak yang di timbulkan tersebut. Lain halnya yang dikatakan
karyawan bahwa:
Hasil wawancara Penulis dengan Karyawan:
“....dampak yang berupa debu dan kerusakan jalan bukan hanya dilakukan oleh
pihak industri saja akan tetapi karena adanya kegiatan pertambangan pasir, batu dan
timbunan. Yang memiliki jalur yang sama, hal ini pemerintah harus memperjelas
kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan pihak
industri...” (wawancara penulis dengan S.K, tanggal 14 Mei 2014).
Dari hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa kerusakan jalan, dan polusi
seperti debu, tidak sepenuhnya di akibatkan oleh kegiatan industri saja, akan tetapi
bisa dikatakan karna adanya kegiatan pertambangan galian pasir, timbunan dan batu
yang menggunakan alat-alat berat.
Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa
dalam bermasyarakat belum optimal, yang masyarakat harapkan bahwa pemerintah
desa mampu memberikan informasi kepada masyarakatnya dengan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat.
Merangkum dari semua hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan
bahwa Peran Pemerintah khususnya menjaga keutuhan lingkungan hidup kawasan
industri pabrik batu dan aspal, kurang optimal.
2. Pengawasan masyarakat dalam pengendalian dampak Pabrik Batu dan Aspal di
Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
a. Membina hubungan dengan masyarakat.
Tentang implementasi kebijakan pembangunan atau keterbukaan. Prasyarat
ini adalah mutlak masyarakat berhak mengetahui secara lebih spesifik, konsep dan
penerapan kebijakan macam apa yang secara di wujudkan dan sekaligus memberi
manfaat yang sebesar- besarnya bagi hajat hidup masyarakat setempat. Karena disisi
lain ketertutupan aparatur pemerintah dalam memutuskan berbagai kebijakan dalam
pembangunan akan berdampak pada kurang efektifnya penerapan kebijakan dan
terhambatnya proses pembangunan yang di jalankan. Sehingga boleh jadi
ketertutupan justru menimbulkan resistensi di masyarakat.
Sehubungan dengan pernyataan di atas menurut bapak B.R bahwa:
“...Dengan adanya kegiatan industri ini memiliki dampak positif bagi masyarakat
dan desa karna adanya penyerapan tenaga kerja dan menguragi pengangguran dan
membantu pembangunan fasilitas desa seperti pembenahan lapangan, sekolah dan
masjid...” (wawancara penulis dengan B.R, tanggal 15 Mei 2014).
Dari hasil wawancara di atas bahwa adanya pabrik batu dan aspal memiliki
keuntungan bagi masyarakat dalam bidan pekerjaan dan kemajuan desa dalam
pembangunan.
Upaya membantu pembangunan memiliki hubungan dengan masyarakat hal
ini dilakukan pada seluruh fase dari kegiatan proyek. Tujuanya, selain untuk
membina hubungan dengan baik adalah juga untuk menampung keluhan dari
penduduk lokal sehingga dampak negatif dapat diemilinasi. Beberapa contoh dalam
hubungan masyarakat di antaranya :
1) Komite pemantauan masyarakat. Mengikut sertakan masyarakat dalam komite
pemantauan. Masyarakat diperlakukan sebagai sub-sistem dari sebuah sistem
pemantauan lingkungan di mana mereka di harapkan memberi informasi rutin
tentang kondisi lingkungan di tempat mereka tinggal.
2) Melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan dalam pencemaran
proyek. Cara ini di tempuh dengan membuka hot line dimana penduduk lokal
diperkenankan melaporkan di setiap kejadian pencemaran di lingkungan mereka
tinggal.
3) Memberi subsidi kepada masyarakat untuk melakukan studi. Dengan melakukan
subsidi tersebut, masyarakat lokal dapat menjadi ahli lingkungan yang netral
untuk melakukan audit terhadap kegiatan proyek yang berkenaan dengan
pencemaran lingkungan.
Mendirikan bagian atau seksi yang khusus mengurusi keluhan-keluhan
tentang pencemaran. Senada yang di katakan bapak B.R di atas pihak industri
mengatakan.
Wawancara penulis dengan A bahwa:
“...dalam membantu pembangunan desa merupakan salah satu kewajiban yang harus
di laksanakan oleh pihak industri, dengan membangun hubungan yang baik kepada
masyarakat dan juga memberikan peluang bagi pihak industri berjalan sebagai mana
mestinya, hal ini dapat mencegah kesalahpahaman antara pihak indutri, pemerintah
dan masyarakat...” (wawancara penulis dengan A, tanggal 16 Mei 2014).
Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa adanya industri di desa tersebut
meliki kemajuan dari sektor pembangunan dan sebahagian masyarakat mendapat
lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, kehadiran perusahaan pertambangan
indutri pabrik batu dan aspal di suatu daerah niscaya membawa kemajuan terhadap
warga di sekitarnya.
3. Pengawasan Fungsional dalam pengendalian dampak Pabrik Batu dan Aspal di
Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
Berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan industri pabrik batu dan
aspal di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera,
keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pemikiran
demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan industri
pabrik batu dan aspal merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat
di sekitar lokasi pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan industri pabrik
batu dan aspal akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, dan
membuka akses masyarakat terhadap dunia luar.
Lain halnya yang dikatakan masyarakat bahwa :
Wawancara penulis dengan DR bahwa:
“...Kehadiran industri pabrik batu dan aspal mendapat keuntungan sosial
ekonomi akan tetapi pihak pemerintah khususnya pemerintah desa tidak pernah
berkoordinasi tentang keluhan masyarakat...” (wawancara penulis dengan DR,
tanggal 18 Mei 2014).
Dari pernyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah setempat
masih perlu meningkatkan kerja sama kepada pihak industri. Agar supaya dampak
yang timbul dari industri dapat di minimalisir.
Pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat
pentig. Pengawasan fumgsional disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan
menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam
organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses,pengawasan itu dapat juga diartikan
sebagai suatiu pengatutran yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk
menciptakan kesatuan tindakan. Maka pengawasan pemerintahan merupakan
pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan
terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat
pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang
mempuya tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain,
dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling
tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh
yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.
F. Faktor – faktor yang menghambat dan mendukung fungsi pengawasan
Pemerintah dalam menanggulangi dampak pembangunan pabrik batu dan
aspal
1. Faktor yang menghambat pengawasan pemerintah dalam menanggulangi
dampak pembangunan pabrik batu dan aspal.
a. Ego sektoral dan daerah
Otonomi daerah yangdiharapkan dapat melimbahkan sebagian kewenangan
mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego
kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup,
demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering
dilaksanakanoverlappingantar sektor yang satu dengan sektor yang lain.
b. Tumpang tindih perencanaan antar sektor.
Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk
pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor
lain.
c. Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi
ekonomi.
Sumberdaya alam seharusnya digunakan untukpembangunan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan
tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan
hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa
tidak terjadi keseimbanganantara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah
lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
d. Lemahnya implementasi peraturan perundangan.
Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup
banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru
tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan
dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan gunamencapai tujuannya.
e. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.
Faktor masyarakat yang tinggal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung
loe Kabupaten Bulukumba, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk
dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala. Keterbatasan akses,
rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja berdampak pada
kesejahteraan masyarakat disekitar. Realitas ini dimanfaatkan oleh para cukong dan
para pemilik modal melalui praktek pertambangan pasir dan batu di sungai
balangtieng.
Hasil wawancara Penulis dengan Pengawas:
...Kami sangat kecewa dengan masyarakat karena tidak memiliki kesadaran
dalam menjaga lingkungan dengan seenaknya menambang pasir dan batu dan
menberikan lokasi kepada pemilik modal untuk menambang pasir dan batu... .
(wawancara penulis dengan DR, tanggal 19 Mei 2014).
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pengawas kecewa
dengan sikap Masyarakat di Padang Loang, yang tidak memiliki kesadaran dalam
menjaga lingkungan, sebab mereka hanya mementingkan dirinya masing- masing.
Tidak memikirkan perkembangan kedepannya yang akan terjadi seperti pengikisan
tanah akibat penambang.
Hasil wawancara Penulis dengan Masyarakat
“…kami melakukan pertambangan ini, agar kami bisa bertahan hidup. Karena hanya
itu yang kami bisa lakukan. Karena kurangnya kebutuhan perekonomian kami,
sehingga kami mengambil cara cepat untuk membiarkan pengusaha masuk ke dalam
sungai untuk menambang lokasi kami yang ada di padang loang” (wawancara penulis
dengan B.H tanggal 19 april 2014).
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat terpaksa
melakukan itu semua, karena kurangnya perekonomian yang dia hasilkan. Sehingga
masyarakat rela melakukan pekerjaan tersebut.
Masyarakat dijadikan ujung tombak lapangan dalam melakukan
pertambangan pasir dan batu yang menghasilkan kondisi rusaknya lingkungan karena
alat pengankut materil di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung loe Kabupaten
Bulukumba
Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan
lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor
sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya
yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir dan batu,
diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan
serta persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di
sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu
jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi
(private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil
pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal,
sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi
penambangan.
Dampak terhadap faktor fisik yang mungkin terjadi adalah mempengaruhi
tingkat kualitas air, kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik
akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan
maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon pinus,
lumut hijau, alang-alang, rumput-rumputan, ikan, ular dan sebagainya.
Permasalahan sosial masyarakat akibat adanya kegiatan penambangan pasir
dan batu merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi terus menerus. Fenomena ini
menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi kehidupan
sosial masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah areal penambangan pasir
dan batu.
Lingkungan sosial masyarakat di Desa Padang Loang sangat kompleks,
sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan berpengaruh
terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat. Sering terjadi konflik sosial
antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial yang perduli lingkungan, masyarakat
dan investor penambangan pasir batu.
Dengan berbagai masalah yang kompleks baik itu permasalahan sosial,
ekonomi, politik, maupun masalah lingkungan. Hal yang mendasar yang terjadi
berkaitan dengan AMDAL yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti
penting pengelolaan lingkungan, menjaga stabilitas lingkungan, maupun upaya untuk
melakukan konservasi lingkungan. Pemerintah melalui dinas terkait sebagai
koordinator dalam permasalahan lingkungan selalu berupaya untuk melakukan
sosialisasi dan membangun komikasi kepada masyarakat dalam rangka menjaga
kelestarian lingkungan.
Upaya penanggulangan dampak industri pabrik batu dan aspal di Desa
Padang Loang Kecamatan Ujung Loe pada dasarnya merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebab lingkungan merupakan kesatuan
ruang yang tidak terpisahkan dengan masyarakat. Lingkungan yang baik bebas dari
polusi akan berdampak positif bagi masyarakat yang bermukim di suatu wilayah,
begitupun sebaliknya. Dengan demikian AMDAL sangat penting dipertimbangkan
dalam pembangunan industri, sebab selain berdampak positif dalam peningkatan
ekonomi masyarakat juga dapat menjadi dampak negatif bagi lingkungan apabila
tidak sesuai dengan prosedur pembangunan dengan mementingkan aspek lingkungan
bukan aspek ekonomi.
2. Faktor yang mendukung fungsi Pemerintah dalam menanggulangi dampak
pembangunan pabrik batu dan aspal.
a. Letak lokasi Industri yang mudah di Jangkau.
Kawasan indutri pabrik batu dan aspal di Desa padang loang Kecamatan Ujung
loe Kabupaten Bulukumba terletak di daerah pertambangan batu, pasir dan tanah di
sungai balantieng Sehingga tidak menyulitkan aparat dalam menjalankan tugas untuk
melakukan pengawasan dilapangan. Hal ini di sebabkan karena adanya jalur akses
pertambangan oleh sebab itu pemerintah mampu memantau secara langsun dan
mengetahui hal-hal yang diakibatkan indutri tersebut.
b. Komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat hendaknya memiliki hubungan yang
baik dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Keberhasilan
pelaksanaan kebijakan pemerintah akan benjalan dengan baik apabila didukung oleh
masyarakat. Peran keterlibatan aktif pemerintah maupun lembaga yang memiliki
wewenang dan tanggung jawab mengenai lingkungan haru sesuai dengan ketentuan
undang-undang tentang pengelolaan dan upaya mengatasi mengatasi dampak
lingkungan yang mungkin saja bisa terjadi akibat dari berkurangnya daya dukung
lingkungan dan aktivitas masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan. Selain
menjalin komunikasi dengan masyarakat, pemerintah juga memberikan pemahaman
mengenai arti lingkungan yang sebenarnya sehingga dikemudian hari dampak
lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh pabrik batu dan aspal di Desa Padang
Loang dapat diminimalisir. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang
tercantum dalam UU No.32 tahun 2009 tentang izin AMDAL, bahwa pembangunan
industri wajib memiliki AMDAL.
pemerintah dengan masyarakat sudah cukup baik dalam upaya mengurangi
bahkan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun
koordinasi pemerintah tidak boleh terhenti dengan adanya persetujuan pendirian
pabrik batu dan aspal tetapi harus di awasi atau dimonitoring secara
berkesinambungan, oleh karena kerusakan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh
pabrik saja melainkan faktor-faktor yang lain yang dapat mencemari lingkungan
seperti, membuang sampah pada sungai, polusi udara kendaraan, dan penebangan
hutan secara liar. Dengan demikian pemerintah, lembaga lingkungan hidup, dinas
lingkungan dan masyarakat harus bekerja sama memperhatikan dampak lingkungan
sehingga tercipta lingkungan yang asri, bersih dan bebas polusi.
G. Pengendalian Dampak Pabrik Batu dan Aspal di Desa Padang Loang
Kecamatan Ujung Loe
Variabel yang dijadikan dasar untuk mengendalikan permasalahan dampak
akibat penambangan batu adalah sebagai berikut.
1. Sumber
Kebijakan pemerintah pada waktu sebelum otonomi daerah bersifat
sentralisasi, kemudian karena tuntutan masyarakat kebijakan tersebut berubah
menjadi desentralisasi. Dimana memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah
daerah untuk mengeluarkan kebijakan di sektor pertambangan bahan galian golongan
c. Hal ini menguntungkan pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan kebijakan
secara langsung pada saat ada kegiatan penambangan yang telah melebihi kapasitas
daya dukung lingkungan yang ada.
Persepsi masyarakat terhadap penambangan pasir dan batu pada saat sekarang
ini biasanya dipelopori oleh LSM atau sekelompok komunitas masyarakat yang ada
di sekitar wilayah penambangan. Sehingga dapat dijadikan kesimpulan sementara
bahwa persepsi ini merupakan cerminan dari keseluruhan masyarakat, akan tetapi
perlu tindak lanjut harapan pada masa yang akan datang persepsi ini dapat tumbuh
langsung dari masyarakat luas.
2. Mekanisme
Tidak ada perubahan mendasar dalam hal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknik dalam pengelolaan penambangan pasir dan batu. Akan tetapi yang perlu
diperhatikan disini adalah pemerintah harus lebih konsekuen dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya
pada saat ini sudah dilakukan secara demokratis tetapi cenderung tidak terkontrol.
Perlunya pengendalian dalam penyaluran aspirasi masyarakat, agar tidak ada pihak ke
tiga yang memanfaatkannya.
3. Finansial
Dengan kewenangan penuh pemerintah daerah, otomatis segala pembiayaan
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini berpengaruh pada kenaikan
APBD untuk membiayai sarana dan prasarana dalam rangka manajemen sumberdaya
alam yang efektif dan efisien. Dari sudut finansial bagi pengusaha pasir dan batu pada
prinsipnya pengusaha selalu mendapatkan keuntungan. Akan tetapi masyarakat
setempat untuk mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat, dalam kegiatan
penambangan masyarakat setempat harus mendapatkan skala prioritas dalam
pekerjaan yang tentu saja berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Kelembagaan
Banyaknya perubahan yang terjadi dalam kebijakan pada waktu otonomi
daerah dan setelah otonomi daerah yang berkaitan dengan aspek-aspek sosio kultural
masyarakat. Contohnya dengan adanya kelembagaan khusus yang menangani Bidang
Pertambangan dalam pengelolaan penambangan pasir batu di wilayah lerang
Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman. Berakibat positif terhadap dampak
penambangan pasir batu yaitu kontrol semakin efektif.
5. Sumber daya Manusia Aparatur
Sumberdaya manusia aparatur perlu peningkatan kualitas keahlian,
penunjukan pimpinan instansi memegang teguh asas profesionalisme sesuai dengan
keahliannya. Dengan SDM yang profesional maka kebijakan yang akan dikeluarkan
pemerintah dapat berjalan dengan baik. SDM aparatur perlu melakukan kegiatan
penjaringan aspirasi masyarakat terhadap kegiatan penambangan pasir dan batu,
responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat di sekitar wilayah areal
pertambangan.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah setelah otonomi daerah terus meningkat. Perubahan
retribusi bahan galian golongan c menjadi pajak bahan galian golongan c membuat
wajib pajak yaitu para pengusaha pertambangan tidak dapat mengelak lagi dari
keharusan membayar pajak. Akan tetapi PAD yang meningkat tersebut tidak dapat
dinikmati masyarakat sekitar areal pertambangan secara langsung, sehingga perlu
upaya pembagian presentase pendapatan pajak dengan skala prioritas memihak
kepada masyarakat di sekitar areal pertambangan.
7. Masyarakat
Masyarakat sekarang cenderung eksplosif apabila ada sedikit saja
permasalahan lingkungan sosial di wilayahnya. Masyarakat bebas mengeluarkan
pendapat, bahkan akibat penambangan pasir dan batu ini pernah terjadi konflik antara
masyarakat pro penambangan dan anti penambangan. Adanya perbedaan persepsi ini
perlu langkah sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus untuk meredamkan
konflik sosial yang dapat terjadi lagi. Masyarakat harus lebih diberdayakan dalam
setiap proses kegiatan penambangan, mulai dari tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengendalian.
8. Pendapatan Masyarakat
Hubungan pendapatan masyarakat terutama masyarakat penambang setelah
otonomi daerah menjadi sedikit berkurang akibat terbebani pajak. Walaupun pada
prakteknya masyarakat biasanya tidak terkena langsung penarikan pajak, tetapi
karena pembeli pasir dan batu terkena pajak mengakibatkan pembeli membeli pasir
dan batu dari penambang dengan harga relatif lebih murah. Sebagian masyarakat
melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan tambahan pendapatan, dan ada
yang sebagai mata pencaharian pokok. Oleh karena keterbatasan jumlah material
pasir dan batu yang makin lama makin kecil, maka perlu dipikirkan upaya alternatif
pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.
9. Jumlah penambangan tanpa izin
Penambangan tanpa izin pada saat ini mudah dikontrol, terutama
penambangan dalam skala besar dengan mempergunakan back hoe. Hal tersebut
karena adanya kebijakan pelarangan pengambilan material pasir dan batu kecuali
pada aliran atau alur-alur sungai. Persepsi penambang menambang tanah miliknya
sendiri, menyebabkan mereka kurang sadar untuk mengurus perizinan, selain itu efek
setelah mempunyai izin akan berkelanjutan dengan kewajiban secara rutin membayar
pajak, membuat penambang tanpa izin tidak membutuhkannya dan berkecenderungan
menghindarinya.
10. Bangunan Check Dam
hubungan antara bangunan check dam dengan sumber material Pasokan yang
melebihi kapasitas harus cepat-cepat dimanfaatkan sehingga masyarakat dapat secara
langsung menikmati hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan
perekonomiannya. Hal tersebut yaitu penambangan pasir batu perlu dilakukan dengan
catatan harus dilaksanakan desain penambangan yang baik agar tidak merusak
lingkungan.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi
dampak pembangunan pabrik batu dan aspal di desa padang loang kecamatan Ujung
Loe kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
1. Fungsi pengawasan pemerintah dalam menanggulangi dampak pembangunan
pabrik batu dan aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten
Bulukumba yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan
masyarakat.
2. Pembangunan pabrik batu dan aspal di desa padang loang kecamatan Ujung Loe
kabupaten Bulukumba menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.
Dampak positif dari pembangunan industri tersebut yaitu bertambahnya
pendapatan daerah yang berupa pajak, memberikan lapangan kerja bagi
masyarakat sebagai karyawan, menjadikan Bulukumba sebagai kawasan ramai
dan di kenal bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Adapun dampak
negatifnya yaitu, terjadinya polusi serta rusaknya jalan akibat pengankut materil,
selain itu adanya suara bising yang di akibatkan pihak industri
tersebut.Pembangunan pembangunan pabrik batu dan aspal di desa padang loang
kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba tidak hanya akan berdampak jangka
panjang tapi juga akan berdampak jangka pendek.
3. Faktor yang mendukung fungsi Pemerintah dalam menanggulangi dampak
pembangunan pabrik batu dan aspal yaitu Letak lokasi Industri yang mudah di
Jangkau, penambangan pasir batu dapat memberikan PAD bagi Pemerintah
Daerah, penambangan pasir batu merupakan mata pencaharian sebagian
masyarakat yang dapat menambah penghasilan, dan komunikasi yang baik antara
masyarakat dan pemerintah, sedangkan factor penghambat fungsi pengawasan
pememrintah dalam mengendalikan dampak pembangunan pabrik batu dan aspal yaitu
ego sektoral dan daerah, tumpang tindih perencanaan antar sector, eksploitasi
sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi,
lemahnya implementasi peraturan perundangan, dan kesadaran masyarakat
terhadap lingkungan masih rendah,
4. Untuk mengendalikan permasalahan yang timbul karena adanya perusahaan pabrik batu
dan aspal di Desa Padang Loang Kecamatan Ujung Loe maka pemerintah seharusnya
melakukan tindakan – tindakan dengan memperhatikan variabel yang ada di wilayah
tersebut yaitu sebagai berikut : sumber berdirinya perusahaan, mekanisme, finansial,
kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pendapatan asli daerah (PAD),
pendapatan masyarakat, jumlah penambangan tanpa izin, dan bangunan check
dam (bangunan pengendali).
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran bagi
pemerintah Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut:
1. Walaupun pembagunan pabrik batu dan aspal di desa padang loang kecamatan
Ujung Loe kabupaten Bulukumba memberikan dampak positif bagi
perkembangan Kabupaten Bulukumba dan masyarakatnya akan tetapi pemerintah
juga harus memperhatikan dampak negatif yang diditimbulkan dari industri
tersebut. Seperti pemerintah harus memberi solusi terhadap rusaknya fasilitas
masyarakat yang terjadi disekitar daerah industri sehingga masyarakat tidak
merasa rugi, selain itu pemerintah juga harus memberi peringatan kepada pihak
industri agar memberikan solusi tentang penyiraman jalan secara rutin sehingga
mengurangi polusi seperti debu.
2. kesadaran masyarakat perlu diperhatikan lagi sehingga masyarakat tidak
seenaknya menhalalkan segala cara untuk mengelolah lingkungan hidup seperti
pertambangan illegal yang ada di sungai dan area pabrik batu dan aspal.
3. Bagi pemerintah kabupaten bulukumba sebaiknya berupaya menggalakan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Agar
pihak industri yang melanggar peraturan-peraturan tersebut haruslah di berikan
sanksi. Sehingga pihak industri menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan
hidup karena pelanggaran peraturan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Darmono.2010.lingkunan hidup dan pencemaran.(hubunganya dengan
toksikologi senyawa logam).Universitas Indonesia:jalan Salemba 4 Jakarta
Google:http://www.slideshare.net/Ramadhani2603/uu-4-2009-
minerba?v=default&b=&from_search=4: slideshare(online) 04:47.PM
H. Adam ibrahim Indrawijaya, M. P. A dan Prof. Dr. H.Juni
Pranoto.2011.Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jati Diri dan
Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional). Jl. Gegerkalong Hilir 84.
Bandung
Ismail Saleh SH.1988.ketertiban dan pengawasan.cet 2 jakarta:CV HAJI
MASAGUNG
Ina Apriana, “Dampak Negatif Terhadap Pola Tingkah Laku Manusia”
http://www.sma2makasar/artikel/ diakses 15 Oktoberr 2013
Irwan, Z. D., 2007. Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan
Pelestariannya. Jakarta : Bumi Aksara.
Labolo, Muhadam. 2006, Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT Raja
Garafindo Persada.
Muhaddam.2011. Memahami ilmu pemerintahan (edesirevisi). Rajawali press.Jakarta
Muallim Mattangkilang,SH,M,Si.2003.Pemberdayaan fungsi pengawasann dan
pengendalian aparatur pemerintahan,intermedia publishing Makassar
PJSabtuti- 2007:
(https://www.google.com/search?q=tinjauan+pustaka+pemerintah+dan+industri
&rlz=1C1VSNC_enID575ID575&oq=tinjauan+pustaka+pemerintah+dan+indu
stri&aqs=chrome..69i57.18914j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122
&ie=UTF-
8#q=tinjauan+pustaka+pemerintah+dan+industri+pemeca+batu+dan+aspal.)02.
37
PM
RN.Wulan.2012.Dampak kegiatan penambangan mineral bukan logam di kota
semarang.eprints.undip.ac.id/36437/2/Bab_1,2,3.pdf .di akses tanggal 21
februari 2014
Sudharto P. Hadi.2009. Aspek social AMDAL,(sejarah,teori dan metod)e. Gadja
mada university press.Yogyakarta
Syafiie, Inu Kencana. 2011, Manaejemen Pemerintahan, Cetakan Pertama. Bandung :
Pustaka Reka Cipta.
Siagian, Sondang P. 2012, Administrasi Pembangunan, Catakan Kedelapan, Jakarta
: PT Bumi Aksara.
Sudrajat, Nandang. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut
Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet.13. Bandung:
Alfabeta
http://iyasyusuf.blogspot.com/2012/09/pengawasan-melekat.html
https://dedensoleh.wordpress.com/2010/04/26/jenis-jenis-pengawasan/
http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/08/optimasi-pengawasan-masyarakat-
strategi.html
https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/