Download - Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT
By: Muhammad Joni, SH., MH
1“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Kasus (1):
Hukumonline.com, 4 Oktober 2012:
Aturan Batas Minimal Luas Rumah Dibatalkan. Pertarungan konsep ‘keterjangkauan’ dan konsep
‘kelayakan’ rumah.
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
2
Pertimbangan MK
Aturan batas minimal luas lantai rumah dalam pasal 22 ayat (3) UU PKP dibatalkan MK karena bertentangan dengan konstitusi.
Batas minimal 36 meter persegi melarang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman membangun rumah yang lebih kecil dari itu.
Menutup peluang MBR yang daya belinya kurang atau tidak mampu untuk membeli rumah sesuai ukuran miminal tersebut.
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
3
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
4
Kasus (2):KOMPAS, 11 Oktober 2011
Revisi Pelayanan Jalan Tol agar Prokonsumen
Jakarta, Kompas - Pemerintah didesak untuk segera merevisi standar pelayanan minimal jalan tol, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun 2005. SPM jalan tol tersebut dinilai tidak membela konsumen pengguna tol.
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
5
Jumat, 07 Oktober 2011REVISI UU JALAN
Tarif tol naik, DPR siap revisi UU Jalan
JAKARTA. DPR berencana merevisi Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 pasal 68 yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali yang disesuaikan dengan inflasi. Hal itu akan dilakukan lantaran banyak pro kontra hadir seiring pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan 14 ruas tarif tol pada Selasa (4/10) lalu.
Topik
IMPLEMENTASI
PENERAPAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
6
Lingkup bahasan
Implementasi?
Pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan.
Law in concreto; Living law. Dari Law in Book kepada Law in Action.
(identik/tidak identik?)
7“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS
PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI
efektifitas?
Efektifitas Penerapan Hukum Penetapan, putusan/tindakan. Menghasilkan Law in concreto (adil?,
pasti?, berguna?). Otentik ataukah bias? Disparitas atau terpola-serupa? Dapat diperkirakan (predictable) atau
ketidak pastian hukum?
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
8
Masyarakat? Dalam Masyarakat:
Public /masyarakat luas & aparatur penegak hukum. Personal atau kelembagaan dan badan hukum Dalam satu entitas masyarakat untuk keadaan konkrit
pada suatu kasus/tindakan Dalam peristiwa sosial/masyarakat. Berwujud putusan/penetapan Pengadilan, atau
keputusan/tindakan pemerintahan.
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
9
Subjek pembahasan
Hukum (substansi, norma, putusan/legal document)
Non hukum (sosiologi, politik, ekonomi, sejarah, budaya, psikologi, agama, idiologi, dan lain-lan).
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
10
Menelisik Efektifits Hukum dan penerapannya: Teori hukum
Conventionalism Hukum itu a-politik, netral, murni,
tidak memihak, produk reason (bukan produk politik)
Hukum itu otonom: lengkap & memiliki sistemnya sendiri (self contained system)
Hukum itu a-historis Dapat diperkirakan dan merawat
jawaban –jawaban masalah hukum. Subjek utama kajian adalah
peraturan (legal rules) dan putusan pengadilan (adjudication)
Modern Theory of Law -CLS Hukum mesti menjadi politik (law
must be political). Hukum itu disiplin semi otonom:. Hukum mesti menjadi sesuatu
yang historis. Sejarah bisa menjadi sumber legitimasi hukum.
Hukum tidak menemukan jawaban tunggal yang benar.
Hukum tak hanya putusan pengadilan.
Teknik penafsiran tekstual dan analisis kasus, tidak hanya teknik dan legitimasi hukum saja.
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
11
FAKTA, SUASANA, WAJAH HUKUM KITA?
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
12
Hukum tidak efektif?
Satu lokasi pertambangan batu bara di kawasan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menjadi kolam raksasa akibat tidak direklamasi setelah dieksploitasi.
Foto diambil dalam peninjauan udara Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan menggunakan helikopter di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4) [sumber KOMPAS].
13“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 T
kerugian negara dari 352 perusahaan dengan konsesi seluas 4,6 juta hektar, baru 67 perusahaan seluas 800.000 hektar yang memiliki izin pelepasan.
Adapun pertambangan, dari 615 perusahaan berizin usaha dengan konsesi seluas 3,7 juta hektar, hanya 9 perusahaan seluas sedikitnya 30.000 hektar memiliki izin penggunaan kawasan.
Perambahan ini telah merugikan negara sedikitnya Rp 158,5 triliun. (Kompas, 2 Februari 2011).
14“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
fakta Fakta-fakta lain dari Ditjen PHKA, yang melakukan investigasi
dan operasi penertiban reguler di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Di Sumatera Utara di temukan 16 perusahaan yang melanggar
ketentuan UU No.41 Tahun 1999. Di Kalteng, ada 960.000 hektare kawasan hutan yang dialih
fungsikan untuk usaha nonkehutanan tanpa izin pelepasan kawasan.
Di Kaltim sudah diketahui 150 perusahaan melakukan perambahan kawasan.
15“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Hukum tidak efektif = kerugian negara
DetikFinance, Selasa, 04/10/2011.
BPK: Negara Rugi Triliunan Karena Kepatuhan Undang-undang Rendah
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan rasa keprihatinannya terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) yang telah disampaikan kepada DPR. Hal ini dikarenakan banyaknya temuan BPK hanya karena disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan baik dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
16
Hukum yang disiasati dalam Nicotine advertisement: Larangan Pergub DKI di Jalan protokol vs dekat protokol
17“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Sponsorship Rokok di TV diluar jam yang dibenarkan:Ketentuan PP 19/2003 dilanggar
A Mild Sound of Change, 18 Agusts 2007, jam 11.00 WIB disiarkan Glbal TV;
Clas News Entertainment, tiap malam jam 20.00 WIB disiarkan Global TV;
Star Mild Music Campus Obsession, 24 Agustus 2007, jam 21.00 WIB disiarkan ANTV;
Clas On Campus, 27 Agustus 2007, jam 21.00 WIB di ANTV;
Liga Djarum, Agustus 2007 jam 15.00 dan jam 18.00 di ANTV;
Sampoerna Hijau Volly ASEAN Championship, 31 Agustus 2007, jam 16.00 di LATIVI.
18“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
TMK > MK: Watak industri rokok tidak patuh hukum
Walaupun PP NO 19/2003 membolehkan iklan promosi rokok, namun tetap lebih banyak yang tidak dipatuhi.
Hasil pengawasan BPOM (2006), iklan rokok di media elektronik sebanyak 9.230 iklan.
Sebanyak 68% dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK), dan hanya sebanyak 32% memenuhi ketentuan (MK)
[presentasi Badan POM , Direktorat Pengawaan NAFZA, Deputi I, “Pengawasan Promosi dan Iklan Rokok”, disajikan pada Workshop Perlindungan Anak dari dampak Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok”, Jakarta, 28 Januari 2008]
19“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI
Efektifitas Penerapan Hukum Vs Ketegangan Sosial
Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya.
Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.
Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masayarakat.
Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan (unworkable), atau bahkan –atas hal tertentu terbit Pembangkangan Sipil.
Menurut Yehezkel Dror:“Adanya kesenjangan antara perilaku sosial masyarakat
dengan norma hukum, menciptakan ruang “ketegangan” (tention), sehingga perlu penyesuaian dengan norma yang baru”.
20“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Dimensi Efektifitas Penerapan Hukum
Antony Allot: Mengapa Hukum Tidak Efektif? Pertama: Problem dalam pemancaran akhir norma hukum,
disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan. Hukum tidak bisa diadaptasi subyek sebagai pesan instruksional (instructional messages) karena membutuhkan lawyer sebagai “special decoders” – namun tidak bisa/mampu menyediakannya.
Kedua: Kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator dengan kebiasaan sosiologis masyarakat (nature of society). Terjadi kesenjangan antara masyarakat moderen (modern society) dengan masyarakat adat (customary society).
Ketiga: kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali tidak cukup tersedia perangkat norma (norms), perintah (orders), institusi (institutions), atau proses (processes) yang berkaitan dengan Undang-undang. [Alloott, “The Effectiveness of Law”, dalam Valparaiso University Law Review, Vol. 15, Winter 1981]
21“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Kadar Efektifitas dan Ketidakefektifan Penerapan Hukum
Berbeda-beda pada tiap norma hukum: Kuratif. Preventif. Fasilitatif.
Berbeda akseptasi subyek antara jenis norma: hukum netral (misalnya hukum kontrak, hukum jual beli), dan hukum non netral (misalnya sons preference dalam Hukum
keluarga, status non marital child, dll.)Karena itu, efektifitas dipengaruhi ada atau tidak dan bagaimana kesenjangan dan tention antara norma dengan perilaku/keadaan masyarakat.
22“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Dilema hukum pembangunan
Dampak negatif hukum sebagai alat (tools) bagi pembangunan, telah berubah menjadi “dark-enginerring” (Satjipto Rahardjo, dari Podgorecki dan Olati).
Jika “dark-enginerring” dibiarkan, maka timbul: Skeptisisme sosial (social sceptic). Prasangka sosial (social prejudice). Resistensi sosial (social resistence)
TENTION terhadap norma hukum
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
23
Norma Kuratif: Pasal 79 ayat (1) UU No.23/2002
“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
24
Norma Fasilitatif: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23/2002
“Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak”
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
25
Pasal 48 UU No. 23/2002
“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikandasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
26
Norma Non-Netral “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974).
“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian” (Pasal 177 KHI).
Bagaimanadengan norma ini? “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat 2 UU No.1/197ian4). “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat” (Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam”
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
27
Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:
Hukum: integrasi norma, perilaku dan nilai
Teori Hukum Integratif, terdiri atas: Sistem Norma Sietem Perilaku Sistem Nilai
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
28
Teori Hukum Integratif: Membangun Relasi Simetris (Prof.Dr. Romli Atmasasmita)
Relasi Interaksionis Sistem norma diwujudkan
ke dalam Sistem perilaku
Relasi Hirarkhis Sistem Norma dan
Sistem Perilaku, mesti mengacu kepada:
Sistem Nilai
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
29
TENTION
Adanya gap antara: Norma.Perilaku.Nilai
Prof.Dr. Romli Atmasasmita,SH., LLM.:Bagaimana hukum berjalan?
Hukum itu haruslah: Diakui/mendapat pengakuan (recognized). Mengikuti perubahan (changeable). Dapat ditegakkan
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
31
Efektiftas Hukum abstraksi-derivasiTeori Sistem Prof Dr. M. Solly Lubis, SH
Nilai (value)
Asas (beginsel)/prinsip (principle)
Norma/sub norma
Perilaku/peristiwa
32“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Sanksi Alasan Mengapa Mematuhi Hukum?
Pertanyaan besar yang mengagitasi hakim dan filsuf, berabad-abad: “why do people obey the law”.
Sistem hukum didukung dengan sanksi (supported by sanction).
Sanksi dibutuhkan namun tidak selalu diperlukan untuk setiap UU dalam sistem hukum (the need for having sanction arises but not necessarily for every law).Prof.Hari Chand, “Morend Jurisprudence”, International Law Book Services, 1994, p.111.
33“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Menyoal Efektifitas Pidana Penjara?
R.M. Jackson : Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif,
dalam hal menekan tidak berulangnya suatu perbuatan pidana. Angka rata-rata residivis (bagi yang pertama kali melakukan
tindak pidana) berbanding terbalik dengan usia pelaku. Pada anak-anak mencapai 50%, untuk mereka yang pernah
dipidana berusia 21 tahun ke bawah, mencapai 70%, residivis, lebih tinggi daripada yang bukan residivis setelah dijatuhi pidana penjara daripada pidana lainnya.
Barda Nawawi Arief Pidana penjara membawa pengaruh lebih jahat, sehingga sering dikatakan bahwa rumah penjara adalah perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.
34“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Richard Posner, dilihat dari segi ekonomi pidana denda mengandung nilai yang tidak ditemukan pada pidana penjara sehingga lebih menguntungkan daripada pidana penjara. Biaya sosial pidana penjara lebih besar.
Phil Dickens, yang mengemukakan bahwa “The idea that prisons serve to reform criminals is a nonsense.
Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders Report: Pada umumnya diakui mekanisme peradilan dan kepenjaraan (the judicial and prison mechanism) mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatan dalam hal tertentu menciptakan karir-karir penjahat.
35“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Efektifitas usia tanggungjawab pidana anak (the age of criminal responsibility).
UU Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut ”Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurang 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
36“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Usia tangungjawab pidana anak vs Usia Larangan bekerja
Batas usia tanggungjawab pidana anak terlalu rendah dibandingkan usia boleh bekerja.
Lebih rendah dari usia anak boleh melakukan pekerjaan ringan. Anak dapat melakukan perbuatan hukum diperbolehkan bekerja pada
bentuk pekerjaan ringan (light work) berdasarkan UU Ketenagakerjaan yakni pada usia 13 s.d 15 Tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Lebih rendah dari usia larangan pekerjaan terburuk. Larangan melakukan pekerjaan berbahaya atau bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk bagi anak (the worst form of child labor), berdasarkan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan yakni pada usia dibawah 18 tahun.
37“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Pemenjaraan vs hak makan
Pemenjaraan anak mengancam hak atas makanan sebagai hak tumbuh kembang anak. Negara Ngutang Rp.80 Miliar untuk Makan Napi Untuk
kepentingan konsumsi atau makan sehari-hari bagi para napi di seluruh LP di Indonesia.
Minimum Standar Rules tentang Perlakuan terhadap Narapidana. Dalam Pasal 20 ayat (1) dikemukan, “setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik”.
38“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Efektifitas = Kesesuaian (conformity)
Kesesuaian dengan perilaku sosial masyarakat atau justifikasi sosiologis.
Kesesuaian dengan ketentuan norma hukum lain, atau justifikasi juridis (nasional & internasional)
Kesesuaian dengan konstitusi dan tidak melanggar hak konstitusional atau justifikasi constitutional
Kesuaian dengan dimensi politik sebagai faktor determinan penerapan hukum, atau conformity politics
39“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Hukum Tidak Efektif:Inkonsistensi, Penyeludupan Kepentingan & Kegagalan Teknis
Adanya perbedaan atau penyelundupan antara mandat/perintah UU dengan norma PP yang dilahirkan.
Adanya inkonsistensi sistem norma dalam satu UU atau PP.
Lemahnya kemampuan teknis dalam harmonisasi
40“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
CONTOH KASUS: Inkonsistensi Norma Iklan Rokok di TV [Psl 46 ayat 3 huruf c UU 32/2002].
“Siaran iklan niaga dilarang melakukan :a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,
ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan
atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d. hal‑hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai‑nilai agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas)
tahun.”
41“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Analisa: Rokok Vs Minuman keras
Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32/2002 melarang promosi rokok (yang merupakan barang atau zat adiktif) yang memperagakan wujud rokok.
Pasal 46 ayat (3) huruf b UU No. 32/2002:“promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif”.
42“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
UU Adminduk versus Surat Mendagri
“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri” (Pasal 32 ayat 2 UU No. 23/2006)
VERSUS: Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ
tanggal 13 September 2011.
“anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum mengurus akte kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akte kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
43
Norma Diskriminasi Vs Morality of Law
Prinsip pembuatan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam The Morality of Law :
harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Keputuan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc (sementara) dan atas dasar kebijakan kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum;
aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan;
aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh berlaku surut;
hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa;
aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
44“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Efektifitas Penerapan Hukum: Pengalaman dan Refleksi Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Agency
Fasilitator.
Ada atau tidaknya; Kuat atau Tidak Advokasi.
Kesesuaian dengan “mind set” para fasilitator dan advokator.
Media yang kuat, kritis, dan peduli memancarkan isu hukum.
Kontinuitas, diversifikasi, dan ketangguhan dalam fasilitasi dan advokasi.
45“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Harmonisasi dan “Desektorisasi”
De-sektoralisasi norma dalam Undang-undang, yang dalam proses perancangan dan legislasinya mengedepankan lahirnya wewenang baru –yang bisa dan kerap mengabaikan conformity dengan norma yang lain.
Kerapkali, suatu norma tidak efektif karena “sektoralism” suatu norma, misanya:1) UU SJSN Vs UU BUMN.2) UU 23/2002 Vs KHI dan UU No 1/1974 (yurisdiksi adopsi anak ada di PN dan PA, isu hadhonah)3) UU Kehutanan Vs Pertambangan.
46“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Check List Indikasi hukum tidak efektif?:Sensor menemukan “tention”
Kabur dan multitafsir. Inkonsistensi norma. Kekosongan hukum
(rechvacuum). Tidak ada/segera dibuat
peraturan pelaksana/organik, walaupun ada perintah batas waktu.
Sering dan cepat berubah (amandemen atau diganti).
Menuai kritik tajam masyarakat. Inkonsisten dengan konvensi
internasional
Inkonsistensi dengan UU/peraturan horizontal.
Tidak dipercaya/main hakim sendiri.
Pembahasannya lambat, a lot, dan tarik manarik politik.
Saat pembahasan adanya berbagai draf alternatif.
Inkonsistensi UUD 1945 atau dibatalkan MK (negative legislation).
Tidak diterapkan dalam praktek (minim fasilitas).
Tidak ada lembaga pelaksana (legal structure).
47
“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT “ BY: MUHAMMAD JONI
Pendukung Hukum yang efektif
Pemerintahan yang efektif dan clean governance
Lembaga pelaksana (legal structure).
Lembaga penegakan hukum (law enforcer).
Lembaga advokasi (legal advocacy)
Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum (accepted as legal culture).
Norma/substansi (legal substance).
Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat (public watch and participation).
Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum.
Tidak “main hakim sendiri” atau pembangkangan sipil.
48“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Apa Yang Bisa Dilakukan: Pengalaman dan Refleksi
Memakai kasus sebagai entry point advokasi dan pemajuan (promote) hak/hukum.
Memperluas bantuan hukum, legal action/litigasi untuk menciptakan presedent of law, yurisprudensi.
Mencegah desektorisasi dan disparitas norma.
Melakukan kritisi hukum dan mainstreaming norma dalam analisis dan perancangan hukum baru.
Menaikkan mutu, standar serta kesesuaian norma, struktur dan budaya hukum untuk norma baru yang lebih baik.
Memperluas & memastikan legal standing, pengawasan dan peranserta masyarakat.
49“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
Semoga Berguna:
Tiada yang sempurna, kecuali pemilik semesta:
Setiap kita adalah dalah pelajar.Setiap kita adalah mengajar.
Setiap tempat adalah sekolah
50“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI
MUHAMMAD JONI SH,MH
www.advokatmuhammadjoni.comAdvokat/Managing Partner Law Office Joni & Tanamas
Indonesia Lawyers Association on Tobacco Control
Komisi Nasional Penaggulangan Tembakau
Ex-Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (2000 - 2010)
Ex-Staf Ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI (2007 - 2010)
51“IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
“ BY: MUHAMMAD JONI