Download - Edisi 11
PKS MENOLAKKENAIKANHARGA BBM
APRIL
2012
EDISI 11
SUKA | Edisi 1 / I / 2010
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bail-out dinilai sarat pealanggaran.
“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.
Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.
Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan
Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna
DPR
sidang-sidang Pansus terdahulu. Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.
Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.
Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas
Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’
SUARA KEADILAN
moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.
Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.
--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id
Terdepan dalam Reformasi Parlemen
Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa ke-benaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang ses-uai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada
di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengede-pankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, mo-tif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.
Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integri-tas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pa-hala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua. Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai
imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap mem-peroleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.
Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebena-ran maka posisi orang akan beragam.
Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-
ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang men-gakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang ha-rus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan mem-buat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).
“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah men-getahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )
KebenaranOleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat
Refleksi
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA GRATIS
@FPKSDPRRI
www.fpks.or.id
FRAKSIPKSDPRRI
Ikuti Kami
Halaman 7 Halaman 10 Halaman 11
PKS,Partai Konsisten Sekali
Rencana Kenaikan BBMBanyak Tugas PemerintahBelum Dikerjakan
Tulisan Utama: Halaman 3 - 6
Pada dasarnya PKS dari awal berkeya-kinan tanpa kenaikan, APBN-P masih bisa diselamatkan. Tentu dengan ber-bagai syarat; pertama, pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan negara, salah satunya Penerimaan Ne-gara Bukan Pajak (PNBP).
Soal BBM,Sikap PKS Sudah Jelas
Sikap PKS sudah jelas, dan kami su-dah berikan masukan yang dirasa da-pat menjadi solusi terhadap perma-salahan BBM ini, secara rasional dan faktual. Untuk itu PKS tetap menolak kenaikan harga BBM,
Efendi beralasan, bahwa gelar ini di-sematkan kepada PKS, karena menilai PKS telah teguh memperjuangkan as-pirasi rakyat secara konsisten.
Edisi APRiL 2012Editorial
FOTO COVER : TOPAZ BUDHI A./ KHAIRURRIZQO
TABLOID SUARA KEADILANEdisi ke 11 Bulan April 2012
Dari Redaksi Surat Pembaca
Editorial
Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara GRATIS
Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa
PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi
Redaktur Pelaksana: Tourmalina
Redaktur: Khairurrizqo
Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif
Design/Layout: Zikrillah S.A | Topaz Budhi A.
Kartunis: Fauzi
Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI,
Nusantara I Lantai 3, Jakarta
Email: [email protected]
Telepon: 021-5785 7024 - 23
Framing is a way of giving some overall interpretation to isolated items of fact. –Denis McQuail-
Menurut Denis McQuail dalam kitab klasik untuk mahasiswa jurusan Ilmu
Komunikasi, Mass Communication Theory, nyaris tak terhindarkan bagi jurnalis melakukan framing dan menghadirkan bias yang direncanakan atau tidak direncanakan.
Bagi masyarakat yang menanti-nanti ‘huku-man media’ bagi pihak-pihak yang setuju ke-naikan BBM pada sidang paripurna DPR, Jum’at (30/3) lalu, pastilah kecewa. Setelah demonstrasi yagn berdarah-darah, setelah harga sembako yang melambung meski harga BBM belum lagi naik, dan setelah kelangkaan di banyak daerah hanya karena rencana menaikkan BBM yang ‘di-lempar bola’nya oleh pemerintah ke DPR, terny-ata rakyat harus menerima kenyataan, BBM suatu saat hampir pasti tetap akan naik.
Bahkan sebuah partai yang menyetujui kenai-kan itu, merasa telah menjadi suara rakyat dengan mengatakan usulan mereka telah memecah ke-buntuan pembahasan. Toh harga BBM tidak jadi naik pada 1 April 2012 seperti direncanakan.
1 April 2012 bak April mop yang tidak lucu bagi rakyat Indonesia. Kemalasan membahas postur anggaran yang prorakyat, ketidakkom-petenan mengelola perusahaan semacam PLN atau ketidakkonsistenan dalam program konversi energi, telah membawa korban yang tidak sedikit. Karena untuk itu, rakyat Indonesia harus –cepat atau lambat- membeli BBM dengan harga yang mahal. Perang yang tak tahu kapan kan datang di ujung negeri Iran dijadikan kambing hitam untuk menaikkan harga BBM. Padahal permasalahan utama justru ada di depan hidung pemerintah sendiri.
Pembodohan publik juga dilakukan dengan mengatakan subsidi hanya dinikmati orang-orang kaya. Padahal mobil mewah di Jakarta atau beberapa kota lain jumlahnya hanya segelintir di-banding dengan pengguna premium dari mobil kelas menengah dan jutaan motor roda dua yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kerja tak tuntas dalam memberantas mafia penyelundupan BBM. Jika mau saja, pemerintah bisa menjadikan penyelundupan BBM sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang mesti diperlakukan secara keras dalam pencega-han dan penghakimannya.
Sementara itu, PKS bekerja di luar dan di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan, kader-kader PKS (Menteri Sosial, Menteri Perta-nian dan Menteri Komunikasi dan Informatika) bekerja siang malam. Mengutip ucapan Mensos Salim Segaf Al Juffri dalam Rapimnas tahun 2011 lalu di Jakarta, “Kaki sudah seperti ditaruh di ke-pala, kepada ditaruh di kaki,”. Beragam program
pemerintah sukses di tangan kader-kader PKS. Tak per-cuma PKS mewakafkan Ust. Salim Segaf, Ust. Suswono dan Ust. Tifatul Sembiring bagi bangsa dan negara ini, karena memang mereka telah bekerja keras.
Di parlemen, kader-kader PKS atas dasar kecin-taannya kepada bangsa dan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terus bekerja membahas ang-garan yang bisa lebih memberi keluangan kepada pe-merintah untuk mengembalikan pajak rakyat terkon-versi menjadi kesejahteraan.
Jika dirunut ke belakang, PKS adalah partai yang memberi kesempatan besar bagi pemerintah untuk membentuk postur anggaran yang tidak bergantung pada gejolak kenaikan harga minyak dunia. PKS juga mendorong politik energi yang tidak membuat kita tergantung pada harga BBM dunia. Sampai di saat ter-akhir, saat pemerintah mengeluarkan usulan menda-dak untuk menaikkan harga BBM padahal konstitusi ti-dak memungkinkannya (sebelum akhirnya RUU APBNP disahkan), PKS masih terus memberikan alternatif usulan agar subsidi BBM tidak serta merta dicabut dan pemerintah tetap dapat menjalankan program lainnya tanpa terganggu sedotan subsidi terhadap BBM untuk rakyat.
PKS mengusulkan jalan keluar dari berbagai aspek mulai dari soal pajak, pemberlakuan dual price, efisien-si anggaran pejabat eksekutif (yang jumlahnya sangat gemuk) dan legislatif, serta lembaga negara lain yang memungkinkan, penyelesaian soal PLN serta yang le-bih berorientasi ke masa depan yaitu konversi energi. Sampai last minute pun PKS masih memberikan usu-lan alternatif di Badan Anggaran DPR agar pemerintah punya keleluasaan, dengan catatan nasib rakyat jangan diabaikan.
PKS akhirnya menolak untuk memberi keluangan itu. PKS tidak bisa mempertaruhkan nasib rakyat dengan otak-atik hitungan persen kenaikan harga BBM dunia, dengan masa tenggang hitungan yang hanya diputuskan dalam sebuah forum, bernama lobi pimpi-nan fraksi. Karena di satu sisi pemerintah tidak banyak mempersiapkan kerja-kerja menghadapi masa yang le-bih sulit terkait BBM ini, di sisi lain terlihat jelas banyak partai hanya berupaya menyelamatkan diri dari amuk rakyat yang mulai bergejolak. Sampai di titik ini PKS memilih bersama rakyat. Sejak upaya-upaya usulan itu, PKS melakukannya untuk rakyat dan ketika berbeda dengan partai-partai koalisi di Sekretariat Gabungan pun, PKS tetap bersama rakyat. Bukan tidak mungkin nanti juga bergabung lagi dengan setgab, atas dasar kepentingan rakyat. Jadi inilah, yang PKS sebut seba-gai konsiten memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Bukan konsisten yang sekedar berdasar atas toleransi mitra koalisi, apalagi konsisten yang hanya sebagai embel-embel pencitraan belaka dan besifat semu.
Akan halnya beberapa media yang mencoba mem-beri kerangka lain tentang kiprah PKS tersebut, insyaAl-lah kita akan bisa melaluinya, dengan tetap bekerja dan bekerja. Bekerja untuk rakyat Indonesia.
KONSISTENSI vs MEDIA FRAMING
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pembaca budiman, sekali lagi Tabloid Suara Keadilan terbit le-bih cepat. Kali ini tidak tanggung-tanggung, edisi-11 yang semes-tinya terbit pada bulan Juni tahun 2012, kami terbitkan di awal bu-lan April ini. Tentu ada alasan kuat menghadirkan Suara Keadilan dua bulan lebih awal.
Kisruh usulan kenaikan BBM dari pemerintah menjadi alasan mengapa Fraksi PKS (FPKS) merasa perlu menerangkan sikap-nya kepada masyarakat. Sikap inilah yang tak bosan-bosannya disampaikan anggota-anggota Fraksi PKS yang diundang ke me-dia. Meski belakangan isunya dibelokkan ke hal-hal yang sangat politis dan keluar dari substansi, namun anggota Fraksi PKS yang ditugaskan untuk melayani undangan media tampak tegar untuk menerangkan posisi PKS dan substansi permasalahan.
PKS memang tidak memiliki media televisi, radio, koran atau media online, namun itu tidak perlu ditangisi. Tabloid Suara Keadi-lan, khususnya edisi ini, mencoba menyampaikan kepada ma-syarakat di mana posisi PKS dalam pembahasan RUU APBN Peru-bahan tahun 2012, yang akhirnya disahkan dengan penambahan Pasal 7 ayat 6 yang memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM dengan indikator tertentu. Sementara PKS, tidak dapat me-nerima bila nasib 78 juta rakyat Indonesia yang akan terdampak kenaikan tersebut, dipermainkan dalam lobi-lobi yang keluar dari substansi pembahasan.
Edisi kali ini juga menjelaskan, mengapa dan bagaimana kiprah anggota FPKS juga menteri PKS dalam kabinet, konsisten bersikap dan bekerja menjalankan amanahnya kepada rakyat In-donesia.
Selamat membaca Suara Keadilan!
Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pemimpin Redaksi
Alhamdulillah, rakyat puas
dengan keputusan Fraksi PKS
tolak kenaikan BBM! Allahu
Akbar!
Eko Teguh Triwisuda
Kota Batu, Jawa Timur
PKS engkau memang mendengar
suara hati rakyat .. mudah-mudah-
an keputusan ini tepat sehingga
bisa menyelamatkan indonesia
dari chaos dimana-mana
Muhammad Fadly Hunawa
Kota Depok, Jawa Barat
Ada yang berjuang di jalanan, ada
yang berjuang di parlemen, ada
yang hanya bisa berdo'a...
#TOLAK KENAIKAN BBM#
Bambang Herdi
Brebes, Jawa Tengah
Bekerjalah kamu, niscaya Allah,
Rasul-Nya beserta orang-orang
beriman akan melihat pekerja-
anmu." Walaupun voting kalah,
tetap Bravo utk FPKS DPR RI,
tetap istiqomah. Harapan itu
masih ada! Allah Akbar!
Mury Anto
Cikarang, Jawa Barat
Terima kasih wakilku, kalian
memang orang-orang pilihan
yang tetep istiqomah mem-
bela hak-hak kami walau
kalah, yang penting udah
ikhtiar. Semoga Allah selalu
menjaga keimanan dan ke-
sabaran di hati kalian dan
memberi kemenangan suatu
saat nanti di 2014
Siti Nurmala
Jakarta Pusat, Jakarta
Ayo PKS,
perjuangan belum selesai!
Mauline Sulistiadewi
Depok, Jawa Barat
...................................................
................................................... .................................................
.................................................
.............................................
.............................................
Edisi APRiL 2012
Penjelasan Sikap PKS
Menolak KenaikanHarga BBM BersubsidiPartai Keadi-
lan Sejah-tera (PKS) secara tegas telah me-
nolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. Sikap tegas menolak ren-cana kenaikan harga BBM Bersubsidi telah disampai-kan Presiden Partai dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan pada Muker-nas yang dilaksanakan di Medan, tanggal 27 dan 29 Maret 2012.
Dalam Rapat Pari-purna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indone-sia (DPR-RI) tanggal 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi par-tai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikap-nya secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dampak fiskal, ekonomi dan sosial-politik yang mendalam.
Dampak Negatif Kenai-kan BBM
PKS memandang bah-wa kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apa-lagi dengan angka sangat tinggi sebesar 33% atau Rp1.500/liter tentunya akan meningkatkan be-ban kehidupan sehari-hari rakyat. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan memberikan dampak in-flasi yang berlipat ganda (baik karena ekspektasi in-flasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round (pasca kebijakan) yang akan memberikan beban ekonomi yang
semakin berat bagi rakyat, terutama akibat melonjaknya biaya transportasi dan harga bahan-bangan pangan. Me-lonjaknya inflasi, juga akan merusak perekonomian rakyat karena akan mendo-rong naikknya cost of capital bagi dunia usaha, khususnya UMKM dalam jangka men-engah yang trennya saat ini sedang menurun. Kondisi ini tentunya akan menambah jumlah penduduk miskin, ka-rena menurunnya daya beli rakyat, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru.
Selain itu PKS meman-dang kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik yang akan semakin besar kedepan yang meny-ebabkan instabilitas keama-nan nasional yang seharus-nya bisa dihindari. Dengan demikian penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi sepenuhnya karena pertimbangan kebai-kan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara.
Tambahan Pasal yang Ber-masalah
PKS juga tidak setuju dengan rumusan Pasal 7 ayat 6 (A) RUU APBN Peruba-han 2012 dimana, pemerintah bisa langsung menaikkan/menurunkan harga BBM Bersubsidi jika harga minyak mentah mengalami deviasi rata-rata 15% dalam waktu 6 (enam) bulan. Dengan ayat baru ini maka dalam beberapa bulan kedepan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera naik. Dalam perhitungan, jika bulan April harga rata-rata minyak mentah mencapai 135 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir telah mencapai 120,79 USD, dan
melampaui ambang batas atas 120,75 USD, yang ber-potensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Mei 2012. Atau jika bulan April dan Mei harga rata-rata mi-nyak mentah mencapai 124 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir akan mencapai 120,80 USD, dan melampaui ambang batas, yang berpotensi dinaikkan-nya harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2012.
Melihat tren harga rata-rata minyak mentah selama tiga bulan terakhir terus me-ningkat, dimana pada bulan Maret telah mencapai 128 USD/barrel, maka kenaikan harga BBM Bersubsidi berpo-tensi segera terjadi. Padahal dengan mempertimbangkan dampak terhadap pereko-nomian, kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, serta kapasitas fiskal, PKS berpandangan tahun ini harga BBM bersubsidi tidak perlu
dinaikkan.
Pandangan PKS terhadap Postur RAPBN
Berdasarkan hasil ka-jian dan pembahasan yang mendalam terhadap postur Rancangan Anggaran Pene-rimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2012 yang telah dilakukan, PKS menilai bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi juga bukan merupakan solusi terbaik bagi persoalan fiskal dan APBN Perubahan Tahun 2012. Berikut penjelasan le-bih detailnya:
Ruang anggaran subsidi dan dana cadangan risiko energi sebesar Rp225 Tril-liun yang telah ditetapkan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi. Dalam anggaran subsidi energi tersebut telah ditetapkan besaran Subsidi BBM, LPG, dan BBN sebe-sar Rp137,4 Triliiun; Subsidi
listrik sebesar Rp65 Trilliun; dan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 Trilliun.
PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka ang-garan subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuh-
kan tambahan sekitar Rp54 Triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini, maka ten-tunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp30 Triliun yang telah ditentu-kan dalam APBNP 2012,
Tulisan Utama
Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)
”PKS memandang bahwa kenaikan har-ga BBM Bersubsidi untuk seluruh seg-
men masyarakat apa-lagi dengan angka
sangat tinggi sebesar 33% atau Rp1.500/liter tentunya akan
meningkatkan beban kehidupan sehari-
hari rakyat”
Edisi APRiL 2012
sehingga kekurangan dana menjadi sebesar Rp24 Triliun. Dan kekurangan dana ini seharusnya akan dapat ditutup dengan alo-kasi cadangan risiko en-ergi sebesar Rp23 Trilliun, sehingga kekurangannya hanya Rp1 Triliun, yang seharusnya dapat dit-utup dengan pengaturan penyaluran BBM Bersub-sidi agar tepat sasaran.
Selain itu masih ter-dapat banyak alternatif lainnya untuk menutup kekurangan dana sebesar Rp24 Triliun (jika tidak menggunakan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 Trilliun) diantaranya dengan:
Mempertahankan pe-nerimaan pajak tetap se-perti target dalam APBN
2012. Penerimaan pajak dalam RAPBNP 2012 turun sebesar Rp20,83 Triliun (dari rencana semula Rp1.032,57 Triliun dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011,73 Triliun), seharusnya tidak terjadi mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Hal ini juga akan dapat dicapai dengan melakukan extra ef-fort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkat-kan tax compliance khusus-nya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion melalui upaya trans-fer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak secara benar harus te-rus ditingkatkan, saat ini baru sekitar 500 ribu perusahaan
yang membayar pajak. Selain itu dengan struk-
tur pendapatan penduduk di Indonesia (BPS, 2010): 8,8 juta berpenghasilan diatas USD 14.000 pertahun dan 25 juta berpenghasilan USD 5.500 pertahun, maka se-harusnya penerimaan dari Wajib Pajak (WP) Pribadi juga bisa naik. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan te-lekomunikasi masih potensial ditingkatkan. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan perpajakan telah disepakati menjadi Rp1.016,2 Triliun naik sebesar Rp4,5 Triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp1.011,7 Triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga
masih potensial untuk diting-katkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu diopti-malisasi dengan mereview dan melakukan audit pe-nentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam ne-geri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domes-tik. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan PNBP telah disepakati menjadi Rp 341,1 Triliun naik sebesar Rp9,2 Triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp331,9 Triliun.
Potensi penghematan belanja barang dan pegawai
masih sangat besar. Potensi penghematan belanja ba-rang tahun 2012 ini menurut Kementerian Keuangan akan dapat mencapai Rp18 Triliun. Jika penghematan belanja barang dan pegawai dilakukan lebih progresif, di-harapakan akan menghemat minimal Rp20 Triliun. Dalam RAPBN-P tahun 2012 alokasi anggaran untuk belanja pega-wai direncanakan mencapai Rp212,24 Triliun, yang ha-nya menurun Rp3,61 Triliun atau 1,7 persen, sedangkan alokasi anggaran belanja barang direncanakan men-capai Rp186,55 Triliun, ha-nya menurun sebesar Rp1,44 Triliun (0,8 persen) belum signifikan. Belanja pegawai
dan belanja barang ini masih jauh lebih besar dari belanja modal. Belanja barang (ter-masuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, terma-suk biaya perjalanan dinas.
Selain itu dengan remu-nerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggu-rangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.
Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) se-cara optimal. SAL tahun 2011 mencapai Rp96,6 Triliun yang merupakan penjumla-han dari SAL 2010 sebesar Rp57 Triliun dan SILPA tahun 2011 sebesar Rp39,2 Triliun. Dalam rencana pe-
Tulisan Utama
merintah SAL akan dipa-kai untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2012 baru sebesar Rp56,17 Triliun. Dengan demikian masih ada sisa SAL 2011 yang belum digunakan sebesar Rp40 Triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal teta-pi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan ang-garan tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2012.
PKS memandang, jika kementerian-kementerian terkait dapat menyelesai-kan instrumen-instrumen
pengaturan dan berbagai kebijakan terkait tata kelo-la energi nasional maka pembengkakan subsidi en-ergi akan dapat dihindari dan penghematannya juga akan besar. Pembengkakan subsidi energi selama ini terjadi diantaranya karena:
Ketidaksungguhan kementerian terkait dalam menyiapkan sistem dan infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berda-sarkan roadmap yang telah disepakati.
Berdasarkan laporan BPH Migas tahun 2011 terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersub-sidi sebesar Rp7,01 Triliun per tahun.
Adanya temuan BPK
Suasana Rapat Pleno FPKS DPR RI Jelang Sidang Paripurna, Jum’at (30/3)
”Potensi penghema-tan belanja barang tahun 2012 ini me-nurut Kementerian
Keuangan akan dapat mencapai Rp18 Tri-liun. Jika penghema-
tan belanja barang dan pegawai dilaku-kan lebih progresif, diharapakan akan
menghemat minimal Rp20 Triliun”
Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)
Edisi APRiL 2012 Tulisan Utama
tahun 2011 terkait inefi-siensi di tubuh PLN sebe-sar Rp19,7 Triliun akibat tidak adanya pasokan gas untuk pembangkit PLTG PLN, sehingga PLN harus menggunakan BBM.
Mundurnya commer-cial operation date (COD) PLTU 10.000 MW Tahap I yang mengakibatkan me-ningkatnya penggunaan BBM, sehingga Kemen-terian ESDM mengajukan tambahan biaya pembang-kitan sebesar Rp26 Triliun.
Perkembangan subsidi listrik meningkat secara
tajam, disebabkan karena diperluasnya jumlah pene-rima subsidi sehingga semua golongan dan tarif mendapat-kan subsidi. Skema seperti ini mengakibatkan sasaran pro-gram subsidi listrik menjadi tidak tepat, karena pelanggan baik dari golongan rumah tangga, bisnis, dan industri yang memiliki kapasitas daya terpasang sangat besar, memperoleh subsidi yang se-harusnya diperuntukkan bagi golongan tidak mampu (ber-kapasitas daya kecil seperti pelanggan 450 VA dan 900 VA). Jumlah pelanggan diatas
6600 VA memang tidak terla-lu banyak, namun dilihat dari pemakaiannya yang sangat besar, maka besaran subsidi yang dikeluarkan justru ba-nyak diserap pelanggan bisnis dan Industri besar tersebut. Ini kesalahan serius dalam pengaturan subsidi listrik yang perlu dirombak.
Kenaikan harga BBM Bersubsidi secara merata, dengan tidak disertai kebija-kan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) tidak
akan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix dan diversifikasi energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk transportasi.
PKS memandang bahwa terdapat kegagalan peren-canaan anggaran dan peng-elolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pembengkakan pengajuan tambahan subsidi listrik. Dalam Nota keuangan RAPBN 2012 pemerintah
mengajukan kenaikan sebesar Rp48,05 Triliun (dari Rp45 Triliun menjadi Rp93,05 Tri-liun) atau meningkat sebesar 107%. Usulan tersebut ke-mudian dikoreksi oleh kese-pakatan rapat kerja (raker) komisi VII bersama dengan kementerian terkait menjadi Rp64,5 Trilliun. Permasala-han kemudian timbul setelah dilakukan perhitungan ulang oleh PLN, ternyata tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional dan kewa-jiban PT PLN, dampaknya
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PT PLN menjadi 34%. Sehingga pemerintah mengajukan ulang anggaran subsidi PT PLN sebesar Rp 91 Trilliun, yang kemudian ditolak oleh Rapat Kon-sultasi pimpinan DPR.
PKS memandang bahwa tambahan sub-sidi listrik tersebut di-sebabkan karena tidak terealisasinya program-program PT PLN secara baik, kegagalan me-
Suasana Rapat Pleno FPKS DPR RI Jelang Sidang Paripurna, Jum’at (30/3) yang langsung dipimpin Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal (tengah)
”Kenaikan harga BBM Bersubsidi se-cara merata, dengan tidak disertai kebi-jakan “pemilahan” sekaligus “pemiha-kan” (discrimina-
tive and affirmative policy) tidak akan mendorong perbai-kan arah kebijakan
subsidi”
Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)
Edisi APRiL 2012Tulisan Utama
menuhi target percepatan pembangkit listrik 10.000 MW dan kegagalan menja-lankan kebijakan fuel mix. sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi di tu-buh PT PLN dan membe-bani keuangan korporasi. PKS menilai pemerintah perlu segera membenahi secara total dan serius manajemen pengelolaan PT PLN. Selain itu perlu dilakukan audit kinerja lanjutan oleh BPK untuk mengevaluasi kinerja PT PLN terkait program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW sam-pai dengan sekarang. Sehingga kesalahan kor-porasi PLN yang terjadi ti-dak membebani keuangan negara dan merugikan rakyat.
PenutupPKS telah berusaha
dengan sebaik-baiknya memberikan kontribusi da-lam pembahasan APBNP 2012 yang sebelumnya terancam deadlock. Dari hasil pembahasan yang te-lah diperjuangankan oleh PKS bersama kekuatan politik yang lain secara umum saat ini kita memi-liki postur APBNP 2012 yang semakin baik diban-dingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 se-belumnya. Selain itu hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan.
Dengan berbagai kese-pakatan dalam UU APBNP 2012 ,juga telah memberikan tekanan kepada pemerintah untuk lebih bekerja keras, agar tidak membebankan kegagalan birokrasi dan korporasi (PLN, dll) kepada rakyat. PKS juga berharap akan muncul kesadaran baru bahwa dinamika politik ka-rena “pertarungan ide dan gagasan” untuk kemaslaha-tan bagi rakyat, bangsa dan negara, tidak harus dimaknai dengan permusuhan, tetapi untuk lebih mendewasakan demokrasi dan penajaman mutu kebijakan pemerintah.
PKS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menjalankan tugas masing-masing untuk ber-karya, dan juga secara ber-sama ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan negara (baik ek-sekutif, legislatif, yudikatif, dan moneter) agar semakin baik, demi kejayaan bangsa dan negara.
Demikian penjelasan ter-kait dengan penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi, dengan berbagai pertimbangan yang mendalam untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi ra-kyat, bangsa dan negara.Rumusan Catatan :
1. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM Bersub-sidi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dampak fiskal, ekonomi dan sosial-politik yang mendalam.
2. Jika bulan April dan Mei harga rata-rata minyak
mentah mencapai 124 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir akan mencapai 120,80 USD, dan melampaui ambang batas, maka berpotensi dinaikkan-nya harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2012.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan au-dit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan.
4. Berdasarkan laporan BPH Migas tahun 2011 ter-jadi penyimpangan penyalu-ran BBM bersubsidi sebesar Rp7,01 Triliun per tahun.
5. PKS memandang bahwa terdapat kegagalan
perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pembeng-kakan pengajuan tambahan subsidi listrik. Dalam Nota keuangan RAPBN 2012 pe-merintah mengajukan kenai-
kan sebesar Rp 48,05 Triliun (dari Rp45 Triliun menjadi Rp93,05 Triliun) atau me-ningkat sebesar 107%.
6. Selain itu dengan APBN-P 2012 hak-hak ra-kyat rakyat miskin akhirnya
juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan.
Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)
”Dari hasil pembahasan yang telah diperjuangankan oleh PKS bersama
kekuatan politik yang lain secara umum saat ini, kita memiliki postur
APBNP 2012 yang semakin baik dibandingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 sebelumnya. Selain
itu hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang
lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan”
Edisi APRiL 2012 Fokus
Kenaikan BBMPerempuan dan Anak Paling Menderita
Rencana Kenaikan BBM
Banyak Tugas PemerintahBelum Dikerjakan
Ledia Hanifa
M Sohibul Iman
Apa yang menjadi con-cern PKS setelah keputu-san paripurna kemarin?
Setelah paripurna ke-marin, bagi PKS adalah bagaimana implementasi Anggaran Pendapatan Be-lanja Negara-Perubahan (APBN-P) bagi kesejahte-raan masyarakat. Pertama, secara khusus berkaitan dengan masalah BBM. BBM tidak naik tapi ma-syarakat sudah menang-gung kenaikan bahan-bahan pokok akibat isu kenaikan BBM. Ini yang harus pemerintah usaha-kan untuk menstabilkan harga, supaya masyarakat tidak terkena dampak dari kenaikan tersebut.
Kedua adalah mengen-dalikan kebutuhan. Karena sebagaimana diamanatkan dalam APBN bahwa kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter. Jangan
sampai tembus dari angka tersebut, karena mengakibat-kan over kuota yang memak-sa tambahan subsidi, hingga memberatkan keuangan ne-gara tapi tidak dinikmati oleh rakyat kecil. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah.
Ketiga, terkait dengan dana-dana untuk rakyat miskin, harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan sis-tematis. Karena dana untuk orang miskin tersebar di berbagai lembaga dan ke-menterian, yang jumlahnya di atas Rp60 triliun. Dananya cukup besar, namun jika tidak dikelola dengan baik seperti yang sudah terjadi sebelum-nya, maka tetap tidak akan efektif. Paling bantuan yang diterima sifatnya survival, hanya untuk bertahan hidup saja. Tapi kalau kita bisa laksanakan dengan sistematis, tidak hanya survival tapi juga bisa menjadi empowerment.
Sehingga mereka akan lebih berdaya dengan adanya pe-ningkatan daya beli.Dari sikap PKS yang meno-lak perubahan UU APBN 2012 tersebut, apa yang se-benarnya ingin disampaikan PKS?
Pada dasarnya PKS dari awal berkeyakinan tanpa kenaikan, APBN-P masih bisa diselamatkan. Tentu dengan berbagai syarat; per-tama, pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan negara, salah satunya Pene-rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua, pemerintah harus melakukan penghe-matan. Sebab kami menilai, penghematan untuk belanja pegawai di dalam anggaran yang diajukan pemerintah hanya 1,7%. Padahal dalam kenyataannya, dalam belanja pegawai ini banyak sekali pemborosan. Apa solusi PKS terkait
harga-harga yang sudah terlanjur tidak stabil, mi-salnya banyaknya pengguna Pertamax yang beralih ke Premium karena tingginya harga Pertamax?
Ini termasuk tugas pen-ting selanjutnya bagi pe-merintah. Bagaimana agar kuota 40 juta kiloliter itu tidak jebol. Pemerintah kan punya instrumen. Dengan demikian, harus dilakukan pengawasan ketat dan kete-gasan dari pemerintah dalam setiap implementasi kebija-kan. Bagaimanapun pemerin-tah harus hadir dalam setiap kondisi di masyarakat, jangan berlepas tangan, mengeluh terus, atau justru menimpakan b e b a n n y a k e p a d a mas y -
arakat. Dulu dalam opsi yang
kita sampaikan kepada Presiden SBY, ada pilihan agar yang berhak menerima subsidi hanya rakyat miskin. Dalam opsi tersebut, ken-daraan pribadi tidak boleh menggunakan BBM bersub-sidi seperti seka- rang ini. Namun t i -
dak lantas diberi solusi pindah ke Pertamax, ka-rena jadinya kemahalan. Maka kami (PKS –red) tawarkan solusi yang lebih subtansial, dimana mobil pribadi punya 2 pillihan; bisa pakai Pertamax, bisa pula Premium bersub-sidi rendah yakni seharga Rp6000. Sementara ang-
kutan umum, barang, pedesaan dan motor harga Premiumnya tetap Rp4500.
Jakarta, Suara Keadilan
- Ketika harga Bahan Ba-
kar Minyak (BBM) dinaik-
kan, dampak yang terjadi
ibarat efek domino yang
mendorong kompo-
nen harga lainnya
kian melonjak;
transportasi,
sembako,
juga ke-
b u t u -
han
harian lainnya. Tetapi di
ujung itu semua, perempuan
dan anaklah yang akan mera-
sakan derita paling awal dan
paling berat.
Menurut
anggota
Komi-
si VIII
D P R
L e d i a
Hanifa
Amaliah, perempuan dalam
hal ini istri dan ibu, umumnya
mengatur dan mengelola keu-
angan rumah tangga. Dengan
anggaran yang ada dan harga
yang kian melambung, me-
mangkas kualitas dan kuanti-
tas adalah jalan yang paling
mudah.
"Kalau makanan dalam
keluarga terkurangi jumlah
dan kualitasnya, siapa yang
berkorban paling dulu?
Umumnya kaum ibu. Dan
siapa yang terkena efek
paling buruk?
Anak, u
tama-
nya balita," pa-
par Ledia, Rabu (28/3).
Padahal, Ledia meng-
ingatkan, jumlah perempuan
yang sekitar 118 juta dan
anak usia balita yang sekitar
22 juta merupakan lebih dari
separuh total penduduk Indo-
nesia. Bila kondisi kecukupan
dan kelengkapan gizi yang
mereka asup tidak terpenuhi,
dapat dibayangkan betapa su-
ramnya kondisi masyarakat
Indonesia ke depannya.
Menurut Ledia, pada awal
2012 ini saja, Indonesia su-
dah menjadi 'juara' kelima di
dunia untuk negara dengan
banyaknya jumlah anak ber-
tubuh pendek yang diakibat-
kan kurang gizi. "Apa pe-
merintah mau 'naik peringkat'
dengan membiarkan daya beli
masyarakat melemah seiring
kenaikan BBM?" sindir ang-
gota DPR Dapil Jawa Barat
I ini, beberapa hari jelang
Sidang Paripurna.
Belum lagi kalau bicara
soal pendidikan dan akses
kesehatan, lagi-lagi perem-
puan dan anak yang akan
menjadi korban. Begitu pula
biaya sekolah, baik ongkos
maupun harga buku dan
perlengkapan sekolah lain-
nya yang kian mahal, akan
memicu anak putus sekolah
di usia tamat SD atau SMP.
Karena itu, Ketua V
Kaukus Perempuan Parle-
men DPR RI ini, dengan
tegas meminta pemerintah
membatalkan rencana me-
naikkan harga BBM, demi
masa depan masyarakat In-
donesia yang lebih baik.
Sebab sekalipun diiringi
rencana pemberian Ban-
tuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM), ke-
naikan harga BBM tetap
akan menyusahkan rakyat.
BLSM hanya merupakan
solusi jangka pendek dari
efek domino yang panjang,
membelit dan merambat ke
banyak sektor kehidupan.
(di-release di detik.com)
Edisi APRiL 2012
PKS Prioritaskan Anggaran untuk Rakyat
Fokus
Jakarta, Suara Keadilan - Pematangan atas sikap Fraksi Partai Keadilan Se-jahtera (FPKS) DPR RI, dilakukan terus menerus sebelum sidang Paripurna DPR tanggal 30 Maret lalu. Terakhir pagi menjelang Paripurna, FPKS meny-elenggarakan rapat pleno fraksi yang dihadiri 48 ang-gota dan menegaskan sikap menolak kenaikan h a r g a
BBM. Keputusan t e r s e b u t d i c e -
tuskan dalam rapat pleno fraksi yang dipimpin
Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal.
”Kita lihat per-juangan saudara-
saudara kita di Banggar sudah
optimal, dengan membuat postur
anggaran yang ditetapkan dalam
raker, memungkinkan pemerintah untuk tidak
perlu menaikkan BBM,” terang
M u s t a f a kala itu kepada
war-
tawan dari berbagai media yang meminta keterangan-nya.
Dan akhirnya di Pari-purna, setelah tampak yang terjadi lebih banyak akrobat politik daripada kesung-guhan mencari jalan keluar atas ekses kenaikan BBM bila benar-benar terjadi, FPKS semakin yakin dengan pilihannya menolak untuk mengubah pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012.
Mustafa Kamal selanjut-nya meminta seluruh kader anggota FPKS menerangkan sikap fraksi kepada konsti-tuen masing-masing, dan kepada publik pada umunya. “Ini upaya luar biasa dan al-hamdulillah, anggota fraksi PKS mampu menerangkan ini kepada publik,” katanya lagi.
PKS Terangkan Sikap Kepada Publik
Ia tidak menyalahkan insan media bila dalam ka-sus usulan kenaikan harga BBM ini, belakangan PKS malah dipojokkan terkait hubungan PKS dengan partai-partai koalisi. Dalam dunia Komunikasi, ia me-nyebut hal itu sebagai upaya media framing. “Banyak hal yang mempengaruhi (media framing -red) itu, mungkin keinginan pemilik, mungkin juga kekurangan informasi atas proses yang berlangsung, itu sebabnya kami selalu me-layani undangan media,” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 ini.
Mustafa juga memberi-kan apresiasi kepada anggota fraksinya, yang kadang di-pojokkan pada isu-isu tidak
substansial di berbagai debat di media, namun selalu mengembalikan isu kenaikan harga BBM ini kepada substansi permasa-lahan, yaitu alasan rasional pilihan PKS menolak peru-bahan pasal 7 ayat 6 dan apa yang bisa dilakukan agar BBM tidak perlu naik.
Akan halnya soal masa depan koalisi dan persoa-lan jatah menteri PKS di kabinet, Mustafa menilai-nya terlalu jauh. “Pertama, tidak pernah ada kesepaka-tan soal rumusan penyele-saian RUU APBNP ini di Setgab, kedua, bukan ranah fraksi untuk menjawab soal masa depan koalisi dan jatah menteri,” pungkas Mustafa.
Jakarta, Suara Keadilan - Anggaran negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupa-kan hakikat atau inti dari siklus keuangan negara. Proses demokrasi dalam menentukan dan memu-tuskan anggaran negara oleh parlemen bersama eksekutif, merupakan titik tolak dari keberlangsungan operasional negara; dari pusat sampai daerah. Rencana pemerintah un-tuk menaikkan harga BBM melalui revisi Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2012, harus terle-bih dahulu dibahas angka demi angka melalui DPR. Dalam hal ini, pembahasan dilaksanakan melalui Ba-dan Anggaran (Banggar) DPR sebagai alat kelengka-pan dewan yang salah satu tugasnya adalah bersama pemerintah, membahas prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Untuk itu Fraksi PKS meman-dang penting menyampaikan ketegasan sikap dalam meno-lak kenaikan BBM, sekaligus memberikan prioritas angga-ran untuk rakyat melalui rapat Banggar. Perwakilan Fraksi PKS di Banggar diberi misi khusus memastikan anggaran negara, untuk sepenuhnya di-alokasikan bagi kesejahteraan rakyat. APBN Untuk Rakyat
Dalam pandangan Wa-kil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung, opsi mengenai be-saran subsidi energi dalam postur APBN-P 2012 telah diputuskan sebesar Rp225 Triliun. Keputusan itu sudah final meski tidak diikuti oleh Fraksi Gerindra dan Hanura yang walk out pada saat pem-bahasan subsidi tersebut di Banggar.
"Angka itu termasuk subsidi BBM, listrik dan ca-
dangan risiko fiskal. Untuk alokasi anggarannya, tergan-tung bagaimana Pemerintah mengaturnya. Apakah lebih banyak ke BBM atau ke mana," ujar Tamsil di DPR, Jakarta, Selasa (27/3).
Pada awalnya, kata Tam-sil, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menunggu harga minyak mentah Indonesia (ICP) se-besar 20 persen dari harga asumsi makro dahulu, baru kemudian pemerintah bisa menaikkan harga BBM sub-sidi.
"Kenapa mengusulkan 20 persen, karena memun-gkinkan tidak ada kenaikan hingga akhir tahun ini kecuali di Selat Hormuz semakin panas, hingga ICP mencapai USD150 per barel, baru harga BBM dapat naik," demikian ungkap Tamsil.
Sedangkan terkait salah satu pasal dalam APBN 2012, yaitu pasal 7 ayat 6A yang menjadi rapat alot, dia
menyebut bahwa Banggar telah menyelesaikan tugas-nya untuk membahas postur anggaran APBN-P 2012 dan besaran subsidi energi.
"Semua telah kita sele-saikan secara elegan dengan mengambil keputusan atas hal yang diperdebatkan, yaitu sembilan fraksi telah setuju mempertahankan pasal 7 ayat 6," tambah Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.
Kenaikan BBM Bukan Solusi
Menurut Tamsil, rencana kenaikan harga BBM bu-kan karena masalah harga minyak di dunia yang me-lambung tinggi. "Permasa-lahannya adalah kesalahan manajemen," imbuh Anggota DPP PKS Bidang Eko-nomi ini.
Kesalahan ma-najemen pemerin-tah terbukti d e n g a n k e t i -
daksiapan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Awal-nya pemerintah ditawarkan DPR apakah akan membatasi BBM atau menaikkannya. Pemerintah memilih yang pertama. Opsi menaikkan BBM langsung dicoret.
Namun kemudian, saat ini, pemerintah memilih opsi yang kedua hanya karena ala-
san harga
minyak melambung. Di-tambah lagi cost recovery yang meningkat beberapa persen. Kesannya, jelas Tamsil, serba mendadak, dan tidak sesuai dengan kesepakatan. "Itu bukan alasan tepat, karena sebe-narnya masih bisa disiasati dengan cara menambah subsidi sehingga harga BBM tidak berubah," ujar Tamsil..
Salah satu caranya, Tamsil menambahkan, adalah dengan menekan penghematan belanja pegawai, karena remune-rasi sudah diberlakukan sehingga kesejahteraan PNS membaik.
Mustafa Kamal
Tamsil Linrung
Edisi APRiL 2012
PKS Prioritaskan Anggaran untuk Rakyat
Fokus
KisruhKenaikanBBM
KONSISTENBERSIKAP
TEGAS BICARA
"Isu koalisi-oposisi adalah isu yang tidak penting untuk rakyat.Seharusnya pemerintah dan partai koalisi lebih fokus pada harga barang kebutuhan pokok yang naik, daripada re-butan kursi menteri"
Mahfudz Siddiq
"Ada 2 dampak serius kenaikan BBM, pertama, banyak ma-syarakat akan alami kesulitan karena kebutuhan hidup akan melonjak. Kedua, Akan terjadi penolakan besar-besaran dari rakyat, dan berpotensi menjadi gejolak sosial."
Ahmad Rilyadi
”SBY yang melamar PKS, bukan seba-liknya. Kami tidak ujug-ujug datang dan tidak bekerja. Semua saksi Tim SBY-Boediono diko-ordinir oleh PKS. Kami adalah anggota koalisi yang berkeringat memenangkan SBY, bukan terima enaknya saja.”
Aboe Bakar Al Habsyi
“Terkait rencana kenaikan harga BBM, Pemerintah harus mau menghitung ulang terkait dengan tiga hal. Per-tama menaikkan tax ratio, kedua melakukan effisiensi be-lanja rutin, ketiga mempercepat realisasi pembangunan infrastuktur konversi dari BBM ke gas.”
Ecky Awal Mucharram
“Seolah-olah mereka (anggota Koalisi –red) men-dukung BBM tidak naik pada 1 April. Padahal secara eksplisit, mereka mendukung pemerintah untuk me-naikkan BBM dalam waktu enam bulan ke depan.”
Abdul Hakim
“Kalau tidak ada perubahan kebija-kan harga BBM (bersubsidi), inflasi hanya sekitar 4,5 sampai lima persen. Tapi bila harga BBM bersubsidi naik, inflasi akan lebih besar.”
Kemal Azis Stamboel
”Tentunya sikap PKS tersebut diambil se-cara sadar dan paham berbagai dampaknya. Yang kami dahulukan, bagaimana kepen-tingan rakyat agar segera terselamatkan.”
Yudi Wiadiana Adia
”Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pe-merintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya su-dah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya.”
Jazuli Juwaini
“Pemerintah hanya perlu sedikit kerja keras agar subsidi BBM tidak dicabut, se-mentara anggaran pendapatan belanja tetap selamat, dan PKS sudah banyak memberikan usulan alternatifnya.”
Ansori Siregar
Edisi APRiL 2012Berita Media
Jakarta, Suara Keadi-
lan - Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) tetap kon-
sisten menolak rencana
kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).
PKS tak mau mengubah
sikapnya meski perbe-
Jakarta, Suara Keadilan - Sejak diajukannya RUU APBN-P 2012 oleh pemerin-tah, sikap PKS sangat konsis-ten. Demikian disampaikan Mardani Ali Sera, Anggota Komisi VII DPR RI. Menurut Mardani, terdapat dua kubu yaitu pemerintah (Partai Koa-lisi –red) yang menginginkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik, sementara kubu oposisi menginginkan tidak ada kenaikan. “Dari dua kubu tersebut, PKS men-coba menjembatani yang terbaik bagi masyarakat hingga menghasilkan tiga opsi yang ditujukan kepada pemerintah (SBY). Dengan tiga opsi kompromi terse-but, masyarakat tidak harus menanggung kenaikan, tapi pemerintah juga punya ruang untuk mengatur fiskalnya. Dalam dokumen rapat pari-purna yang lalu, satu-satunya partai yg mempunyai opsi di luar kubu koalisi dan oposisi adalah PKS,” terang Anggota FPKS ini.
Namun dalam pemba-hasan, Mardani menamba-hkan, ternyata terjadi sikap
Jakarta, Suara Keadi-
lan - Kader Partai Keadi-
lan Sejahtera (PKS) di
Pemerintahan, Salim
Segaf Al Jufri mengaku
akan tetap fokus menja-
lankan tugasnya di Ke-
menterian Sosial meski
partainya berbeda pan-
dangan dengan mayoritas
Jakarta, Suara Keadilan - Dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/3), Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tetap memperta-hankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012. Sikap ini berse-berangan dengan sikap Partai Demokrat selaku lokomotif Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pe-merintah. PKS pun dinilai membelot oleh anggota Set-gab lainnya.
"PKS ti-dak
Soal BBM,Sikap PKS Sudah Jelas
Tak Terpengaruh, dan Tetap Fokus Bekerja
Tetap Bersama Rakyat,Bukan Membelot
PKS Tawarkan Jalan Tengah Terkait BBM
anggota Setgab/ koalisi ter-
kait kebijakan BBM (bahan
bakar minyak).
"Kalau ada hal-hal yang
menyatakan demikian,
monggo tanya kepada yang
bersangkutan (Presiden
PKS -red), bukan kapasi-
tas saya untuk menjawab-
nya," ujarnya menanggapi
kemungkinan Partai dengan
logo Bulan Sabit itu heng-
kang dari koalisi karena
perbedaan sikap tersebut.
Salim lebih lanjut, eng-
gan menanggapi seputar
langkah yang bakal diambil
partainya terhadap kebi-
jakan pemerintah terkait
harga BBM.
"Silakan tanyakan pada
Presiden PKS, saya tugas-
nya ngurusin kesejahteraan
sosial, karena itulah tupoksi
saya sebagai Menteri," kata
Menteri Sosial tersebut da-
lam Apel Kegiatan Bhakti
Sosial Tagana Regional Su-
matera dan Kalimantan Ba-
rat di Medan, Sumatera Ut-
ara, Rabu
(28/3).
Sa l im
juga me-
negaskan,
b a h w a
a p a p u n
yang terjadi
di luar
tu-
gasnya, ia tetap
akan fokus pada
amanahnya se-
bagai Men-
teri Sosial.
(di-release di
Sindoradio)
daan sikapnya, mengundang
reaksi keras dari anggota
Partai Koalisi lainnya.
"Sikap PKS sudah jelas,
dan kami sudah berikan
masukan yang dirasa dapat
menjadi solusi terhadap per-
masalahan BBM ini, secara
rasional dan faktual. Untuk
itu PKS tetap menolak ke-
naikan harga BBM," terang
Anggota Majelis Syuro
Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Hidayat Nur Wahid,
saat ditemui di Jakarta,
Rabu (28/3).
akrobatik dalam kubu koalisi, dimana sikap Golkar yg awal-nya menolak, tiba-tiba dalam forum lobi mereka membuat formulasi-formulasi yang pada intinya menyetujui kenaikan meski kenaikan tersebut tidak pada 1 April. PKS menilai lang-kah akrobatik ini tidak sesuai lagi dengan ruh kemaslahatan rakyat yang diperjuangkan oleh PKS. “Sementara perintah dari Presiden Partai adalah, jika PKS harus berseberangan dimana pe-merintah tidak bersama rakyat, maka sikap PKS adalah tegas untuk bersama rakyat dengan memilih opsi 1,” ujar Mar-dani.
Mengomentari isu ‘ja-tah’ kementerian karena PKS berseberangan dengan p e m e r i n t a h , Mardani menya-t a k a n hal itu seba-g a i h a k preo-gratif d a r i p r e -
siden, untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. “PKS selalu siap di dalam maupun di luar koalisi. Se-suai dengan yang disampai-kan oleh ketua majelis syuro ataupun presiden partai, PKS akan selalu bekerja untuk ma-syarakat di dalam maupun di luar koalisi. Bahkan jika melihat dari sejarah, justru ketika PKS di luar pemerin-tahan, PKS bisa mencapai pertumbuhan hingga 6 kali
lipat di tahun 2004,” tutup
Mardani.
(d i - re-lease di TVOne)
membelot, perlu diperhati-kan, apakah mengingatkan pemerintah tidak boleh?" ujarnya retoris, seusai men-ghadiri acara wisuda Uni-versitas Nasional di Jakarta Convention Centre, Senayan Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Sebagai mitra anggota koalisi, Tifatul menegas-
kan bahwa PKS bukanlah partai yang tiba-tiba mendapat ha-diah dari partai penguasa saat ini. Oleh ka-
rena itu, dirinya mengimbau agar
partai koalisi lainnya
dapat
mengerti hak perbedaan pendapat. Ia juga meminta agar partai lain tidak lagi melontarkan pernyataan-pernyatan kasar dan tidak mendidik demokrasi.
Meski demikian, po-litikus PKS itu tidak kha-watir jika dirinya akan diganti lantaran partainya berbeda pendapat dengan partai koalisi.
"(Dalam koalisi ini –red) Kami ini berkeringat. Dalam perjanjian koalisi, PKS bisa mengingatkan sesuatu yang baik untuk pemerintah dan menyam-paikan suara rakyat, dan itu sesuatu yang wajar. Presiden (SBY -red) saja tidak berkata itu (berkhia-nat –red) kepada PKS," katanya tegas.
(di-release di Kompas.com.)
Kalau pemerintah tetap
memutuskan untuk menaik-
kan harga BBM, PKS akan
tetap bersama dengan rakyat
yang telah membesarkan-
nya, lanjut Hidayat me-
ngutip pernyataan Presiden
PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
(di-release di Oke-
zone.com)
Hidayat Nur Wahid
Tifatul SembiringMardani Ali Sera
Salim Segaf Al Jufri
Edisi APRiL 2012
Ke b i j a k a n menaikkan harga BBM merupakan
pilihan yang berat. Selain menimbuikan implikasi sosial, besarnya gejolak politik akhirnya menjadi beban politik pemerintah. Meskipun Rapat Paripurna DPR, Jumat, 30 Maret 2O12 yang lalu, belum jadi menaikkan harga BBM per 1 April 2012, "kerusakan" sudah telanjur terjadi.Bola panas yang bergulir di gedung parlemen ini terbukti menggoyahkan soliditas partai-partai koalisi pemerintah berupa penolakan Partai Keadi-lan Sejahtera (PKS) dari arus utama parpol ang-gota koalisi pemerintah. Terlepas dari oportunitas masing-masing parpol untuk mengambil keun-
tungan pencitraan dari Ra-pat Paripurna DPR tersebut, sebagian besar responden (65,8 persen) menyatakan persetujuan terhadap sikap parpol-parpol itu.Dukungan publik terhadap sikap partai politik yang me-nolak kenaikan harga BBM ini didasari oleh kesamaan persepsi tentang beratnya dampak sosial yang harus ditanggung masyarakat. Ha-sil jajak pendapat Kompas pekan sebelumnya memper-lihatkan lima dari sepuluh responden menyatakan ti-dak siap menerima dampak kenaikan harga BBM dari sisi anggaran rumah tangga.Dukungan serupa juga di-berikan publik kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM. Enam dari sepuluh responden menyatakan setuju dengan aksi unjuk
Polling Kompas dan Socmed
PKS, Partai Konsisten Sekali
rasa mahasiswa. Sebaliknya, citra kepada parpol anggota koalisi cenderung mengalami
penurunan, termasuk tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai penyel-
enggara negara. Itulah ke-rusakan sosial politik akibat kebijakan yang tak efektif.
(LITBANG KOMPAS)*sumber KOMPAS
(2/4/12) halaman 5
Fokus
Quotes Twitter
Salahuddin Wahid @Gus_SholahPengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang
PKS bikin 2 langkah jitu akhir2 ini : HNW+DJR utk pilgub DKI & Tolak kenaikan harga BBM. Kalo dikeluarkan dr koalisi, akan dpt manfaat lg.
Jimly Asshiddiqie@JimlyAsUniv. of Indonesia Law Professor, Advisor of Nat. Com-mission of Human Right, Former Chief of Constitutio-nal Court & former Presidential Advisory Councilhttp://www.jimly.com
Salut mski ttap naik hrga tp dg ctatn, dmkrtis, smua brskap, tdk mbebek. Lbh salut PDIP, Grndra, Hnura utk rkyt & paling salut PKS brsikap
Jakarta, Suara Keadilan – Sikap konsisten PKS da-lam Paripurna DPR yang berakhir pada tanggal 1 April dini hari, mendapat-kan apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari Pengamat Politik Efendi Ghazali.
Terkait sikap PKS ini, Efendi Ghazali membe-rikan gelar kepada PKS sebagai Partai Konsisten Sekali. Efendi beralasan, bahwa gelar ini disematkan kepada PKS, karena me-
nilai PKS telah teguh mem-perjuangkan aspirasi rakyat secara konsisten. Apresiasi tersebut disampaikan Efendi Ghazali dalam METRO TV Live Breaking News, kala diminta komentarnya usai Paripurna.
Sebagaimana diketahui, dalam pengambilan keputu-san yang berlangsung secara voting, PKS memilih opsi 1 untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 tanpa ada perubahan. Opsi ini tidak memberikan ruang kepada pemerintah
untuk menaikkan harga BBM, sebagaimana di-tegakan kembali oleh Ke-tua Fraksi PKS di tengah sidang.
Efendi Ghazali juga menegaskan, dalam ‘per-tarungan’ Peripurna terse-but, dapat jelas dilihat oleh publik, partai mana yang benar-benar serius dan kon-sisten dalam membela rakyat. Pada akhirnya, meski kalah dalam voting rapat Paripurna, Efendi menilai, PKS adalah ‘kalah’ secara terhormat.
Ipang Wahid@ipangwahidCreativepreneurhttp://www.ipangwahid.com
Pemenangnya adalah... Golkaaaar!!! *Salut sama PKS yg telah berani berhadapan seorang diri melawan te-man2 koalisinya* :))
Edisi APRiL 2012
KONS!STENJawa Tengah Tulang Bawang, Lampung
DKI Jakarta
DKI Jakarta
Karang Anyar, Jawa Tengah
DKI Jakarta
Serang, Banten
Ngawi, Jawa Timur