DRAFT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
n
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya
disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah dan statistik.
11. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
12. Sekretaris BAPPEDA adalah Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
13. Kepala Bidang / Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA adalah Kepala
Bidang / Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Sub Bagian Program BAPPEDA adalah Kepala Sub Bagian Program BAPPEDA
Provinsi Jawa Tengah.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain
unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya
Masyarakat / Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota,
pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok
masyarakat rentan termajinalkan.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah
frum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah.
21. Forum Perangkat Daerah Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
22. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang
menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan
sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
23. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD
adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan
pembangunan daerah.
24. Pengguna SIPPD adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang
memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem.
25. Administrator SIPPD adalah pengelola SIPPD.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
30. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.
33. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
34. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan- kegiatan dalam satu program.
35. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh PA / KPA pada Sekretariat Daerah.
37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA / KPA pada
Sekretariat Daerah.
38. Penyelia e-budgeting adalah penyelia pada Bappeda, Bagian Anggaran Biro Keuangan
dan DPPAD yang bertugas mendampingi SKPD dalam penyusunan anggaran.
39. Admin e-budgeting adalah staf di Bagian Anggaran Biro Keuangan yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan ketersediaan data dalam menunjang
proses penyusunan anggaran.
40. e-budgetingadalah sistem yang bertujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), revisi, dan Perubahan APBD di
Pemprov Jawa Tengah.
41. Tim Data adalah tim data pada Biro Umum yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
input, update, dan delete data SHB.
42. SHB atau Standar Harga Barang dan Jasa adalah harga satuan setiap unit barang/jasa
yang berlaku di suatu daerah (Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 93 ayat (5)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21/2011). SHB
merupakan harga satuan tertinggi dan tidak termasuk PPN yang dapat dibeli / dibayarkan
sesuai dengan harga yang wajar.
43. Penyeliae-hsb adalah penyelia pada Bappeda, Bagian Anggaran Biro Keuangan dan
DPPAD yang bertugas mendampingi SKPD dalam penyusunan anggaran.
44. e-hsbadalah sistem yang memberikan panduan dalam proses penyusunan e-hsb yang
digunakan dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
45. Tarik RKA adalah proses penarikan data RKA dari e-budgeting ke e-project
planningyang dilakukan oleh admin.
46. RUP (Rencana Umum Pengadaan) adalah daftar rencana pelaksanaan
pengadaan pekerjaan diPemerintah Provinsi Jawa Tengah.
47. Pemaketan adalah proses pembuatan paket pekerjaan dari setiap kegiatan yang
dimiliki oleh SKPD, beserta rencana pelaksanaannya, rencana penyerapan dan
detail rincian komponenpaket.
48. Pelaksana adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sebagai
pemilik kegiatan dari setiap tahun anggaran, yang bertugasuntuk membuat
pemaketan/paket pekerjaan pada tiap–tiap kegiatan yang ada.
49. Penyelia e-project planningadalah staf di Bagian Anggaran Biro Keuanganyang
bertugas mendampingi SKPD dalam pemaketan pekerjaan agar sesuai dengan
ketentuan yang ada.
50. Admin e-project planningadalah staf di Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang
bertanggungjawab terhadap proses pemaketan yang dilakukan SKPD.
51. e-projectplanningadalah adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan cara
pemaketan pekerjaan, penjadwalan serapan anggaran, target realisasi fisik dan keuangan,
dan revisi pemaketan.
52. Monitoring adalah proses pengendalian terhadap belanja yang terkait langsung
dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Anggaran Biro
Keuangan berkaitan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
53. Peneliti adalah penyelia pada Bappeda, Bagian Anggaran Biro Keuangandan
DPPADyang bertugas mendampingi SKPD dalam penyusunan anggaran sampai
dengan monitoring pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan monitoring bulanan
dengan SKPD.
54. Realisasi adalah pekerjaan (fisik) yang telah dilaksanakan dan telah dilakukan
penyerapan (keuangan).
55. e-controllingadalah sistem pengendalian kegiatan yang di dalamnya termasuk
program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi
mengenaiperkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya.
56. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuksemua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
57. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa,tanpamelalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
58. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
caramenunjuk langsung 1(satu) Penyedia Barang/Jasa.
59. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggungjawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
60. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
pengadaan langsung (selanjutnya disebut panitia PL).
61. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP / Konsultan Pengawas /
Konsultan Appraisal adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima
hasil pekerjaan.
62. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya.
63. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah pejabat yang diangkat dengan
keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah atau Pengguna
Anggaran, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.
64. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
65. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah atau Pengguna Anggaran
dengan suratperintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
66. Progress adalah prosentase pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilakukan
oleh penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan.
67. Surat Permohonan Pembayaran adalah suratpermohonan yang dibuat oleh
penyedia barang/jasa kepada PPK berkaitan dengan telah dicapainya suatu
progress pekerjaan dan pengajuan termin pembayaran.
68. BA PemeriksaanFisik atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik adalah berita acara
yang dibuat antara penyedia barang/jasa, PPHP / Konsultan Pengawas /
Konsultan Appraisal dan atau konsultan pengawas dalam proses pemeriksaan
prosentase pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan.
69. BAPembayaran atau Berita Acara Pembayaran adalah berita acara yang dibuat
antara PPK dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berkaitan
dengan proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
70. E-Delivery menjamin proses pembuatan kontrak dan kelengkapan dokumen pencairan
keuangan berjalan dengan baik. Meliputi lelang, pengadaan langsung, pemberian
langsung, (pembelian langsung SPL<1 juta, pembelian langsung SPL>1juta), swakelola
instansi pemerintah lain, SPK perorangan, Addendum tambah kurang dan perubahan
waktu.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan Umum Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengintegrasi seluruh sistem aplikasi
yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Pasal 3
Tujuan Khusus Peraturan Gubernur ini adalah:
a. Tujuan dari sistem aplikasi SIPPD adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan dan
penggunaan SIPPD; mewujudkan transparansi efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas
perencanaan pembangunan daerah; mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan
perencanaan yang berkualitas dan konsisten.
b. Tujuan dari sistem aplikasie-budgeting adalah untuk memberikan panduan dalam
proses penyusunan APBD, revisi, dan Perubahan APBD pada Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
c. Tujuan dari sistem aplikasi e-hsb adalah untuk memberikan panduan dalam proses
penyusunan e-shb yang digunakan dalam penyusunan anggaran di Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
d. Tujuan dari sistem aplikasi e-project planning adalah untuk mendefinisikan cara
pemaketan pekerjaan dan revisi pemaketan serta menjamin kekinian (update) data
dari hasil integrasi.
e. Tujuan dari sistem aplikasi e-controlling adalah untuk melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di setiap SKPD dengan membandingkan
perencanaan (e-project planning) dan untuk melihat report (laporan-laporan).
f. Tujuan dari sistem aplikasi e-delivery adalah untuk menjamin proses pembuatan
kontrak dan kelengkapan dokumen pencairan keuangan berjalan dengan baik;
menjamin proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
g. Tujuan dari sistem aplikasi SIMPEG adalah untuk …….
BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Penanggung Jawab
Pasal 4
Penanggung jawab dari masing-masing sistem aplikasi adalah sebagai berikut:
a. Penanggung jawab sistem aplikasi SIPPD adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah.
b. Penanggung jawab sistem aplikasi e-budgeting adalah Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah.
c. Penanggung jawab sistem aplikasi e-hsb adalah Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.
d. Penanggung jawab sistem aplikasi e-project planning adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
e. Penangggung jawab sistem aplikasi e-controlling adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
f. Penanggung jawab sistem aplikasi e-delivery adalah……. g. Penanggung jawab sistem aplikasi SIMPEG adalah Kepala Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.
Bagian Kedua Alur Penggunaan Aplikasi
Pasal 5
a. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi SIPPD terlampir pada Lampiran I
tentang Penggunaan Sistem Aplikasi SIPPD. b. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-budgeting terlampir pada Lampiran
II tentang Penggunaan Sistem Aplikasi e-budgeting. c. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-hsb terlampir pada Lampiran III
tentang Penggunaan Sistem Aplikasi e-hsb. d. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-project planning terlampir pada
Lampiran IV tentang Penggunaan Sistem Aplikasi e-project planning. e. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-controlling terlampir pada Lampiran
V tentang Penggunaan Sistem Aplikasi e-controlling. f. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-deliveryterlampir pada Lampiran VI
tentang Penggunaan Sistem Aplikasi e-delivery. g. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi SIMPEG terlampir pada Lampiran VII
tentang Penggunaan Sistem Aplikasi SIMPEG.
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
Setiap SKPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dari masing-masing sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan masing-masing sistem aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 7
Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR ….
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN SIPPD
BIRO KEUANGAN
INPUT DATA KUA DNA PPAS
KUA DAN PPASKLASIFIKASI PROGRAM
DAN KEGIATAN KE SETIAP UNIT
DATA PROGRAM
SETIAP UNIT
DATA KEGIATAN
SETIAP UNIT
PROSES INPUT RKA
SKPD / PPKD
DATA STANDAR HARGA
DATA RKA
PROSES REVISI RKA KE
DPA
SKPD / PPKD
DATA DPA
PROSES TABULASI
RAPBD
DATA TEKS RAPBD
DATA APBD
PROSES TABULASI
APBD
DATA TEKS APBD
DATA APBD
INPUT DATA SHB
BIRO UMUM
MULAI
BIRO KEUANGAN
INPUT DATA KUA DNA PPAS PERUBAHAN
KUA DAN PPAS PERUBAHAN
KLASIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN KE
SETIAP UNIT
DATA PROGRAM
SETIAP UNIT
DATA KEGIATAN
SETIAP UNIT
PROSES INPUT RKA
PERUBAHAN
SKPD / PPKD
DATA RKA PERUBAHAN
PROSES REVISI RKA KE
DPPASKPD / PPKD
DATA DPPA
PROSES TABULASI RAPBDP
DATA TEKS RAPBDP
DATA APBDP
PROSES TABULASI
APBDP
DATA TEKS APBDP
DATA APBDP
MASTER KODE PERMENDAGRI
SELESAI
BIRO KEUANGAN
BIRO KEUANGAN
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN E-BUDGETING
LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN E-HSB
LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN E-PROJECT PLANNING
LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN E-CONTROLLING
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
CONTROLLING
LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN E-DELIVERY
LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PENGGUNAAN SIMPEG