Download - dr. Tono Rustiano, M.M. - DJSN
dr. Tono Rustiano, M.M.
(ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/AHLI)
JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2020
Gotong royong (risk pooling) semua
penduduk di atas garis kemiskinan
berkontribusi membayar iuran
proporsional untuk pengobatan siapa
saja yang sakit
ASURANSI SOSIAL
SUPLEMEN ditujukan bagi peserta yang
menginginkan (demand) paket yang lebih
memuaskan dari paket JKN dengan
membayar premi sendiri, melalui asuransi
komersial maupun pemberi kerja
ASURANSI
INDIVIDU/KOMERSIAL
Bagi warga miskin dan tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak didanai melalui APBN
dan APBD
BANTUAN SOSIAL
01
02
03
(*) Sumber: Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, 2015. 2
3
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN Dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:
• Pasal 19 ayat (1) tentang Prinsip Asuransi Sosial dan
Prinsip Ekuitas
• Pasal 19 ayat (2) tentang Kebutuhan Dasar Kesehatan;
dan
• Pasal 23 ayat (4) tentang Rawat Inap Kelas Standar
Perpres No 64 Tahun 2020:
• Pasal 54A:
Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai
kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas
standar paling lambat bulan Desember 2O2O
• Pasal 54B:
manfaat jaminan kesehatan tersebut diterapkan secara
bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan
pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan
untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan
Implementasi
1 Januari 2014
Kelas Rawat Inap JKN tidak langsung
diterapkan karena mempertimbangkan
bahwa di Rumah Sakit kelas perawatan
sebelum era SJSN terbagi atas kelas 1, kelas
2, dan kelas 3 (perlu penyesuaian secara
gradual)
Tahun 2019
Dalam Peta Jalan JKN Tahun 2012-
2019, semestinya implementasi KRI
JKN dapat dicapai pada 2019, namun
hingga kini belum juga dilaksanakan
4
• Kepesertaan Wajib Semesta
• Penegakan Kepatuhan Peserta
• PBI Didanai Dari APBN Dan APBD
• Kriteria KDK dan KRI JKN
• Kemampuan Membayar Iuran
dan Kapasitas Fiskal Pemerintah
• Revisi Peraturan Presiden No. 82
Tahun 2018
• Metode Aktuaria yang Konsisten
dan Akuntabel
• Mempertimbangkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Kesehatan,
Kemampuan Membayar, Inflasi
Kesehatan, dan Perbaikan Tata
Kelola
Penguatan Implementasi prinsip asuransi sosial
JKN
Manfaat Kebutuhan Dasar
Kesehatan dan KRI JKN
Evaluasi Iuran, Manfaat, dan Tarif oleh DJSN
PERTIMBANGAN
PERUMUSAN
KRI-JKN
RANCANGAN
DEFINISI KRI JKN
KONSEP
PENERAPAN KRI
JKN SEHARUSNYA
Ketersediaan jumlah tempat tidur
pada setiap kelas perawatan di
Rumah Sakit saat ini
Pertumbuhan jumlah Peserta JKN
Kemampuan fiskal negara dan
kemampuan masyarakat dalam
membayar iuran
Angka rasio utilisasi di tingkat
Kabupaten/ Kota
Penentuan Definisi dan Kriteria
Kelas Rawat Inap JKN 1
2
3
4
5
Kelas layanan rawat inap
rumah sakit pada program JKN
yang ditanggung oleh BPJS
kesehatan;
Mengedepankan keselamatan
pasien, mutu, dan
keterjangkauan;
Dimungkinkan naik kelas bagi
peserta selain PBI atas
pembiayaan sendiri atau
asuransi tambahan;
1
2
3
1
2
3
4
Mengutamakan keselamatan pasien
(Standar SKP, PPI, AP, ARK, dan HPK
(SNARS 1.1.)
Letak ruang inap berada di lokasi yang
tenang, aman, dan nyaman
Ruang rawat inap harus memiliki akses
yang mudah ke ruang penunjang
pelayanan lainnya
Ruang rawat inap harus dipisahkan
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan
jenis penyakit
5 5
NO. URAIAN KRI PBI JKN
(A)
KRI NON-
PBI JKN (B)
1 Bahan Bangunan Tidak Boleh Memiliki Porositas Yang Tinggi √ √
2 Minimal Luas M2 Per Tempat Tidur *) 7,2 m2 10 m2
3
Jarak (As) Antar Tempat Tidur***) 2,4 m 2,4 m
Antar Tepi Tempat Tidur Minimal 1,5 m 1,5 m
Standar Tempat Tidur Semi Elektrik P:206 L:90 T:50-80
(adjustable)
P:206 L:90 T:50-
80 (adjustable)
4 Jumlah Maksimal Tempat Tidur Per Ruangan **) 6 4
5 Nakas Per Tempat Tidur **) 1 1
6 Suhu Ruangan **) 20-260 C 20-260 C
6 6
NO. URAIAN KRI PBI JKN (A) KRI NON-PBI
JKN (B)
7
Kamar mandi dalam ruangan**)
Sesuai standar aksesibilitas***)
a) Ada tulisan/simbol “disable” pada bagian luar
b) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda
c) Dilengkapi pegangan rambat (handrail)
d) Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan
e) Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat pada tempat yang mudah dicapai
√ √
8 Tirai/partisi antar TT **)
Rel Dibenamkan atau menempel di Plafon dan bahan tidak berpori***) √ √
9 Ventilasi udara **)
Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal pertukaran 6 kali per jam dan untuk ventilasi
alami harus lebih dari nilai tersebut***)
√ √
10 Pencahayaan ruangan***)
Catatan: Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika pencahayaan buatan maka intensitas
pencahayaannya 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk tidur
√
√
11
Setiap tempat tidur dilengkapi dengan : ***)
• Minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan
arus
• Outlet oksigen
• Nurse call yang terhubung dengan nurse
√ √
7 7
8 8
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
KELAS I KELAS II KELAS III VIP VVIP
44,746
58.969
123.876
26.129
8.481
JUMLAH TEMPAT TIDUR
BERDASARKAN KELAS PERAWATAN Jumlah Total RS : 2,860
RS Kerjasama : 2.235
RS belum Kerjasama : 625
RS Belum Kerjasama sudah terakreditasi : 247
Jika berdasarkan kelas
perawatannya, jumlah tempat
tidur rawat inap saat ini
didominasi oleh kelas 3.
Sumber: SIRS Ditjen Yankes, 2019
9 9
TAHUN TARGET PETA
JALAN
REALISASI CAPAIAN (%)
2014 121.600.000 133.423.653 109,72
2015 155.450.000 156.790.287 100,86
2016 189.300.000 171.939.254 90,83
2017 223.150.000 187.982.949 84,24
2018 257.000.000 208.054.199 80,95
2019 257.500.000 224.149.019 87,05
2020 * N/A 221.835.244 N/A -
50
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 2017 2018 2020
Juta
Jiw
a
GRAFIK PERBANDINGAN KEPESERTAAN JKN
DENGAN PETA JALAN
Peta Jalan
Data: Sismonev DJSN; (*) Laporan BPJS Kesehatan, Juli 2020
10 10
KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1 TOTAL
Jumlah Penduduk 267.289.750
Peserta JKN (Jiwa) 152.476.368
(69%)
33.070.457
(15%)
35.304.345
(16%)
220.851.170
(100%)
Ketersediaan TT 118.338 57.670 45.489 221.497
Estimasi Lama Hari Rawat 23.648.595 8.126.508 11.969.812 43.744.915
Rasio TT
(Peserta JKN/ Ketersediaan TT) 1.288 573 776 997
Bor (Los/(Ketersediaan
TT X 365) 55% 39% 72% 54%
Sumber: Statistik jkn 2014-2018 dan bpjs kesehatan, 2019 yang diolah DJSN
ASPEK KEBIJAKAN
11
KONSEP
Konsep Kelas rawat Inap
memerlukan penyesuaian
kondisi yang ada saat ini
PELAKSANAAN
• Pelaksanaan secara bertahap;
• Pendalaman opsi pentahapan:
RS Vertikal / RS Pendidikan
RS Pemerintah
RS Swasta
• Memperhatikan;
Koordinasi Antar Penyelenggara
Jaminan Kesehatan
Kondisi Pandemi Covid-19
Kesiapan Pemerintah dan Rumah
Sakit
Kecukupan TT dan BOR di Kab/
Kota
ATURAN
Perlu harmonisasi dengan
beberapa peraturan terkait
pelaksanaan jaminan kesehatan 11
KEBUTUHAN HARMONISASI PERUNDANGAN
12
NO PERUNDANGAN/ RANCANGAN PER-UU PERIHAL
1 Perpres 82/ 2018 tentang Jaminan Kesehatan • Manfaat
• Iuran
2 Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan
• Manfaat
• Iuran
3 Permenkes 3/ 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit • Penyelenggaraan Rawat Inap RS
• Penyediaan jumlah TT
4 Permenkes No.51 Tahun 2018 Mengenai Pengenaan Urun Biaya
Dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan
Kesehatan
5
PMK No 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar
Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan
Kesehatan
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan
Kesehatan
6 Permenkes 52/ 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Tarif pelayanan rawat inap JKN
7 Permenkes 85/ 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Pola Tarif RS
13
FASILITAS
FISIK DAN NON FISIK
SUMBER DAYA MANUSIA
1 2 3 4
Ketersediaan tenaga medis dan
non medis
Penentuan jumlah pendanaan dan lini
masa penyiapan supply-side
Penyesuaian fasilitas
KELAS RAWAT INAP JKN oleh RS
Penyiapan supply side termasuk
jumlah tempat tidur dan fasilitas
RS
.
PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU
ASPEK TATA KELOLA
FASILITAS
ASPEK PEMBIAYAAN
PENYESUAIAN TARIF INA-CBG’s
• Berpeluang mengurangi potensi
kecurangan (fraud) INA CBGS akibat
perbedaan kelas perawatan RS;
• Tarif INA CBGs tidak lagi dibedakan
berdasarkan kelas perawatan.
EFISIENSI
Proses penghitungan iuran,
penghitungan tarif, dan proses klaim
manfaat menjadi lebih sederhana
IURAN
Penghitungan untuk kebijakan,
desain, dan penyesuaian iuran
14
14
15
54
%
0%
20
%
40
%
60
%
80
%
10
0%
12
0%
14
0%
16
0%
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Distrib
usi B
OR
pe
r Pro
vin
si Tah
un
20
19
Ke
las 1
Ke
las 2
Ke
las 3
Na
sion
al
Ke
ku
ran
ga
n (-)/K
ele
bih
an
(+) Te
mp
at
Tid
ur P
ese
rta JK
N 2
01
9 (E
xistin
g)
Ke
las N
on
PB
I K
ela
s PB
I
-29
,63
0
59
,63
4
Asu
msi P
ese
rta 9
0%
Pe
nd
ud
uk
Ke
las N
on
PB
I K
ela
s PB
I
-36
,15
9
55
,24
4
Asu
msi : 5
0%
terja
di tra
nsfo
rma
si TT
kela
s 1
terd
istribu
si pro
po
rsion
al
ke K
ela
s No
n P
BI d
an
Ke
las P
BI
FILIPINA NIGERIA SINGAPURA
PAKET ASURANSI
MANFAAT KESEHATAN
TERMASUK RAWAT INAP,
SEMUA PESERTA BERHAK
MENDAPATKAN
PELAYANAN YANG SAMA
Regulasi : Republic.Act No.
11223 Philipina, Chapter III,
Session9
RAWAT INAP TERMASUK
DALAM MANFAAT YANG
DISEDIAKAN. RS PEMERINTAH
MAUPUN SWASTA
MENGGUNAKAN KELAS
PERAWATAN STANDAR
Regulasi: National Health
Insurance Scheme Degree No. 35
of 1999
PENDUDUK BERHAK MENDAPATKAN
SUBSIDI SEJUMLAH PRESENTASE YANG
TELAH DITENTUKAN DI RS
PEMERINTAH
TIAP KELAS PERAWATAN
MENDAPATKAN EFFECTIVE
TREATMENT YANG SERUPA
KELAS A: 1 BED, AC TV (Subsidi. 0%)
KELAS B1: 4 BED, AC, TV (Subsidi 20%)
KELAS B2: 6 BED, AC & TV TIDAK ADA
(Subsidi 20-65%)
KELAS C : 8-10 BED, AC & TV TIDAK
ADA (Subsidi 80%)
16
KANADA AUSTRALIA JERMAN
MELALUI PROGRAM
MEDICARE CANADA,
ASURANSI KESEHATAN
MENCAKUP AKOMODASI
KELAS STANDAR
4 TEMPAT TIDUR PER
RUANGAN DENGAN 2
KAMAR MANDI
SELURUH PENDUDUK
MENDAPATKAN PERAWATAN
GRATIS PADA RUANG
PERAWATAN STANDAR RS
PUBLIK
JIKA INGIN MENDAPATKAN
AKOMODASI PRIVAT DENGAN
TENAGA MEDIS PRIVAT ATAU
RS PRIVAT AKAN DIKENAKAN
BIAYA TAMBAHAN
ASURANSI SOSIAL MENCOVER
PELAYANAN RAWAT INAP
DENGAN SISTEM SHI YANG
BERSTANDAR SAMA
BEBERAPA KONDISI TIDAK
DITANGGUNG DAN
MENGGUNAKAN ASURANSI
SWASTA:
1. PESERTA DENGAN
PENGHASILAN LEBIH DARI
€50.850
2. MENGINGINKAN PELAYANAN
YANG LEBIH DARI STANDAR
17
Content Content Content
Secara prinsip asosiasi RS, Asuransi, dan profesi
menyambut arah kebijakan KELAS RAWAT INAP JKN.
Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu
diperhatikan:
01
0
2
03
Perlu kesinambungan penyiapan kebijakan KRI-JKN
dengan penetapan paket manfaat JKN dalam diskusi
Kebutuhan Dasar Kesehatan.
02 Urgensi peninjauan iuran/ kelas iuran.
03 Perlu dirancang beberapa skenario penahapan dan
implementasi kebijakan, termasuk estimasi dampaknya
terhadap perubahan tata kelola, pembiayaan, dan
sebagainya.
18 04
Content Content Content
01
0
2
03
Agar kriteria yg digunakan untuk penetapan KRI-JKN
mengarusutamakan aspek keselamatan pasien.
02 Pembiayaan (kecukupan, sumber pendanaan,
Premi/iuran, dan lainnya) yang dibutuhkan untuk
penyesuaian ke KRI-JKN
03 Penyesuaian terhadap masalah ketimpangan existing
(inequality) terutama soal SDM dan fasilitas kesehatan
(KBI - KTI: infrastruktur sarana prasarana dan SDM)
diseluruh pelosok Indonesia
19
04
KP-2 dilaksanakan bersama Kelompok Masyarakat Sipil
pada Senin, 14 September 2020, dengan catatan berikut:
Content Content Content
01
0
2
03
02
03
04
KP-3 dilaksanakan bersama Akademisi dan Lembaga
Riset pada Senin, 21 September 2020. Akademisi dan
Lembaga Riset mendukung teraksananya KRI-JKN
dengan catatan terkait:
04
KUALITAS DAN AKSES
IURAN
KESIAPAN RUMAH SAKIT
DETAIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELAS
RAWAT INAP STANDAR
21
KEBIJAKAN
KRI JKN
KRITERIA
KRI JKN TARIF
PELAYANAN
SARANA,
PRASARANA, DAN
SDM FASKES
MANFAAT
DAN IURAN
JKN
HARMONI-
SASI
REGULASI
PEMBELAJARA
N DARI
NEGARA LAIN
Minggu 1
Sept 2020
Minggu 2
Sept 2020
Minggu 2
Sept 2020
Minggu 3
Sept 2020
Minggu 3
Sept 2020
Minggu 4
Sept 2020
Minggu 4
Sept 2020
TOPIK 1 TOPIK 2 TOPIK 3 TOPIK 4 TOPIK 5 TOPIK 6 TOPIK 7
METODE
1. Survei
2. Webinar
3. Curah gagasan (FGD)
4. Wawancara Mendalam
INPUT DAN PARTISIPASI
STAKEHOLDER (naskah
penelitian, policy brief, nota
kebijakan, ataupun usulan
lainnya)
Finalisasi Naskah
Akademik kebijakan
Kelas Rawat Inap
JKN
“
email: [email protected] | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000