Download - DOKUMEN LARAP KAWASAN WAINITU KOTA AMBON
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
i
DOKUMEN LARAP KAWASAN WAINITU
KOTA AMBON
PEMKOT AMBON
Jln. Sultan Hairun No. 1
Ambon 97126
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
ii
KATA PENGANTAR
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan
bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni
rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di
seluruh wilayah Indonesia.
Pengamanan (safeguard) lingkungan dan sosial merupakan bagian kewajiban dari
perencanaan usulan kegiatan masyarakat dalam Program KOTAKU. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari dampak negatif pada lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan pada saat
pelaksanaan kegiatan.
Pembelajaran dari kegiatan di KOTAKU selama ini bahwa pengamanan lingkungan dan sosial belum
menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Beberapa aspek yang
seharusnya menjadi perhatian di pengamanan lingkungan dan sosial masih belum dimengerti dan
dilaksanakan. Hal ini terlihat dari temuan-temuan di lapangan dan dokumen yang menunjukkan jenis
kegiatan dan penggunaan prosedur masih melanggar dan salah diakibatkan pemahaman yang masih
lemah.
Dalam hal ini kegiatan akan memiliki/menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial.
Semua kegiatan dalam Program KOTAKU perlu memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan
sosial, maka disusunlah dokumen LARAP ( Land Acquisition and Resettlement Action Plan ) sebelum
pelaksanaan kegiatan dimulai. Dokumen LARAP sekaligus menjawab Rencana Penyiapan Lahan yang
disusun untuk merekam Warga Terdampak Pembangunan (WTP) pada serta akses apa saja yang
terdampak dalam pembangunan. D o k u m e n i n i m e m e n u h i hasil survei lapangan,
identifikasi dan inventarisasi permasalahan beserta program-program penanganannya.
Dengan adanya dokumen ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak proyek
dan Pemerintah Kota Ambon setempat dalam menindaklanjuti langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk Rencana Penyiapan Lahan Kota Ambon.
Demikian Laporan ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ambon, Mei 2021
Pemrakarsa
Kepala Dinas PRKP Kota Ambon
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
iii
PENGESAHAN
DOKUMEN LARAP
KAWASAN WAINITU-KOTA AMBON
Peraturan Menteri No.2/PRT/M/2016, tentang peningkatan kualitas terhadap
permukiman kumuh dan perumahan kumuh mewajibkan pemerintah kota sebagai pelaku
utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni,
sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh kota Ambon
dituangkan dalam memorandum program RP2KPKP dengan menetapkan Kawasan Wainitu
sebagai prioritas pertama penanganan kumuh tahun 2020. Sejalan dengan penataan kawasan
dan pengurangan kumuh, Pemerintah Kota Ambon akan menata Kawasan Wainitu di wilayah
RW 05 yang menjadi pusat permukiman kumuh. Untuk itu pada hari ……… tanggal …… bulan
Juni tahun 2021 , telah dilaksanakan pengesahan dokumen LARAP Kawasan Wainitu. Dokumen
ini berisi Rencana Penataan, Potensi Dampak Dan Karakteristik Objek Terdampak, Konsultasi
dan Partisipasi Masyarakat, Rencana Pelaksanaan Penataan Kawasan, Monitoring dan Evaluasi.
Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman dalam kegiatan penataan di Kawasan Wainitu
yang disajikan berdasarkan hasil diskusi Pokja (Kelompok Kerja) dan Dinas PUPR dan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan juga diskusi dengan melibatkan partisipasi
masyarakat. Maka dengan disahkannya dokumen ini, akan menjadi pedoman dalam
menyelesaikan persoalan kumuh pada Kawasan Wainitu.
Disahkan di Ambon, Mei 2021
Pemerintah Kota Ambon
Walikota Kota Ambon
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
iv
DAFTAR ISI
URAIAN HALAMAN
COVER
KATA PENGANTAR i
PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Konsep Penataan Kawasan 2
C. Tujuan Kegiatan 2
D. Lingkup Kegiatan 2
E. Keluaran 3
BAB II GAMBARAN UMUM 4
A. Kawasan Kumuh Kota Ambon 4
B. Kawasan Wainitu Kota Ambon 6
C. Isu Sosial Ekonomi 8
D. Isu Lingkungan 9
E. Isu Legalitas Lahan 12
F. Rencana Penataan Kawasan 13
G. Potensi Permasalahan Penataan Kawasan 18
BAB III KONSEP DAN RENCANA PENATAAN KAWASAN WAINITU 20
A. Ketentuan Yang Melandasi Penataan Kawasan 20
B. Rencana Penataan Kawasan Wainitu 20
BAB IV HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK 23
A. Pendataan WTP dan Aset WTP 23
B. Kajian Sosial Warga Terdampak, 26
C. Kajian Kehilangan Tempat UsahaP 26
BAB V HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH 28
BAB VI KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 29
A. Sosialisasi 29
B. Rembug dan Konsultasi 29
B. Publikasi 31
BAB VII PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI 34
A. Penilaian Aset 34
B.
C.
Kompensasi
Penganggaran
35
36
BAB VIII RENCANA PEMINDAHAN WTP 37
A. Lokasi Pemindahan WTP 37
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
v
URAIAN HALAMAN
BAB IX PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN 38
A. Pengaduan dan Pengungkapan Keluhan 38
BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 40
A. Pemantauan Selama Proses Kegiatan 40
B. Evaluasi 40
C. Pelaporan 41
BAB XI RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN NIAGA 42
A. Rencana Kerja Penataan Kawasan 42
B. Pembongkaran Bangunan Lama dan Land Clearing 42
C. Pelaksanaan Konstruksi 43
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Luasan Kumuh Sesuai SK Kumuh Walikota Ambon 5
Tabel 2.2. Isu Lingkungan Kawasan Wainitu 10
Tabel 2.3. Rencana Penanganan Kawasan Wainitu Untuk Dana Kotaku dan Dana APBD 13
Tabel 2.4. Identifikasi Potensi Dampak Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu 19
Tabel 4.1. Data WTP dan Aset Terdampak 24
Tabel 4.2. Data Legalitas Bangunan, Aset Terdampak & Utilitas Terdampak 25
Tabel 4.3. Profil Gender Kawasan Wainitu 25
Tabel 4.4. Profil Ekonomi WTP Kawasan Wainitu 26
Tabel 4.5. Aset terdampak di Kawasan Wainitu 27
Tabel 5.1. Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 28
Tabel 6.1. Kesepakatan Pemindahan WTP 28
Tabel 6.2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, rembug/ Konsultasi Penyiapan tanah 29
Tabel 7.1. Hak Warga Terdampak 35
Tabel 7.2. Nilai Kompensasi Langsung yang diterima oleh WTP 36
Tabel 7.3. Rincian penilaian dan kompensasi kepada WTP 36
Tabel 11.1. Rencana Kerja Penataan Kawasan Wainitu 42
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. SK Kawasan Kumuh Ambon 4
Gambar 2.2. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Ambon 5
Gambar 2.3. Peta Profil Kawasan Wainitu 6
Gambar 2.4. Peta Delinasi Kawasan Wainitu Kota Ambon pada 3 kelurahan prioritas 7
Gambar 2.5. Peta Isu Permasalahan Pada Kawasan Wainitu 7
Gambar 2.6. Permasalahan Sosial Ekonomi Pada Kawasan Wainitu 9
Gambar 2.7. Kondisi Existing Kawasan Kumuh Wainitu 11
Gambar 2.8. Kondisi Kumuh Kawasan Wainitu 11
Gambar 2.9. Status Lahan Warga terdampak proyek Jalan Titian 12
Gambar 2.10. Masterplan Skala Kawasan Wainitu 15
Gambar 2.11. Rencana Drainase dan pintu air di Lingkungan Permukiman 15
Gambar 2.12. Rencana Jalan Dan Septictank di Lingkungan Permukiman 16
Gambar 2.13. Rencana Pengadaan Fasilitas Persampahan di Lingkungan Permukiman 16
Gambar 2.14. Rencana Jalan Dan Septictank di Lingkungan Permukiman 17
Gambar 2.15. Before After Kegiatan Skala Kawasan Wainitu 17
Gambar 3.1. Konsep penanganan dan pengembangan kawasan wainitu 21
Gambar 3.2, Before After Penataan Kawasan Wainitu 22
Gambar 6.1. Dokumentasi Publikasi Kegiatan Skala Kawasan 33
Gambar 8.1. Peta Siteplan lokasi Pemindahan WTP 37
Gambar 9.1. Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan 37
Gambar 11.1.Peta Keterpaduan Penanganan Kawasan Wainitu 39
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
i
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Wainitu Untuk Aloksi Dana APBD Kepada WTP
2. SK Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penataan
Kawasan Wainitu
3. Berita Acara Sosialisasi Awal konsep penataan kawasan
4. Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu
5. Berita Acara Survey Asset dan Bangunan WTP
6. Berita Acara Konsultasi Publik
7. Berita Acara Rembuk Kesepakatan
8. Berita Acara Kesepakatan Penanggung Jawab Dokumen LARAP
9. Berita Acara Pembahasan Pembuatan Sertifikasi Kembali kepada WTP
10. Berita Acara Tim Terpadu, Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan
11. Surat Pernyataan dukungan dari WTP
12. Berita Acara Pemaparan Asset WTP
13. Surat Persetujuan penggunaan tanah dari WTP untuk pembangunan dan Bukti Kepemilikan.
14. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Kompensasi
15. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan kepada Dinas/instansi Terkait
16. Surat kesanggupan pengelolaan dampak lingkungan hidup (SPPL) Skala Kawasan Wainitu
17. Rekomendasi UKL-UPL
18. Ijin Lingkungan Dari Walikota Ambon
19. DIPA Biaya tak terduga ABPD TA 2021 kota Ambon
20. Surat Pernyataan Kaban Pengelola Keuangan dan aset daerah Kota Ambon
21. DIPA dinas PUPR kota Ambon untuk penggantian tanah
22. Surat pernyataan persetujuan tetangga
23. Laporan Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan
24. Dokumentasi Kegiatan
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan untuk
menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar
masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini memiliki target
pengurangan kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi target nasional.
Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan
skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Pelaksanaan kegiatan skala
kawasan akan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, salah satunya adalah Kota Ambon.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016,
tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh, Direktorat
Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi berbagai pihak stakeholder antara lain pemerintah kota,
swasta dan masyarakat untuk mewujudkan permukiman layak huni. Sasaran pembangunan
kawasan permukiman secara nasional melalui pencapaian target akses universal untuk memenuhi
kebutuhan 100% akses sanitasi, 0 (nol) hektar kumuh, dan 100% akses air minum. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan
berbagai program untuk mendukung target nasional tersebut.
Pemerintah Kota Ambon melalui SK Walikota Nomor : No. 402 Tahun 2014 serta ditindak lanjuti
dalam perencanaan RP2KP/RPKPP Kota Ambon dan Verifikasi baseline Kotaku tentang Penetapan
Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Ambon Tahun 2017. Sebaran lokasi Kawasan Kumuh yang berada di
Kota Ambon berdasarkan hasil verifikasi baseline Kotaku terdapat di dua kecamatan yaitu,
Kecamatan Nusaniwe dengan luas 3,.69 Ha, Kecamatan Sirimau dengan luas 65,44 Ha, Jumlah total
kawasan kumuh yang berada di Kota Ambon yaitu 102, 64 Ha.
Permasalahan utama permukiman kumuh Kawasan Wainitu adalah masalah yang terjadi akibat
adanya permukiman kumuh ini, khususnya di Kawasan Wainitu diantaranya permasalahan
kekumuhan yang berada di daerah pesisir pantai dan sungai Kawasan Wainitu.
- Permukiman masyarakat yang berada di daerah sempadan pantai.
- Sulitnya mengendalikan kebiasaan warga yang membangunan bangunan ilegal di kawasan
pesisir.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah
menumpuk di area pesisir pantai.
- Kurangnya pengelolaaan sanitasi sehingga menyebabkan pencemaran air laut.
- Tidak adanya konektivitas jalan untuk mobil damkar, mobil sampah serta untuk menuju ke RTP
Wainitu.
- Bangunan di Kawasan Wainitu yang padat dan tidak teratur sehingga visualisasi
kawasan/bangunan masih kumuh.
- Tidak ada sarana infrastruktur proteksi kebakaran
- Kualitas air bersih yang sebagian besar tidak bisa digunakan untuk minum oleh masyarakat
setempat
- Tidak tersedianya lokasi kuliner yang tertata dengan rapi untuk menunjang kawasan wainitu
sebagai salah satu kawasan pusat pendidikan dan perkantoran
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
2
Untuk mengatasi permasalahan kumuh tersebut, Pemerintah Kota Ambon melaksanakan penataan
Kawasan Wainitu. Penataan Kawasan membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali
warga terdampak di lokasi Kawasan Wainitu. Untuk mengelola potensi dampak sosial tersebut
disusun Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.
B. Konsep Penataan Kawasan
2. Konsep Penataan Kawasan Wainitu adalah penataan bangunan/rumah di belakang RTP
dengan membalikan depan rumah ke arah laut serta merubah fasad bangunannya, pembuatan jalan
titian, pembuatan drainase serta pembuatan jalan lingkungan dari dalam permukiman yang
terhubung dengan jalan titian, pembuatan pintu air serta ada pula kegiatan lainnya, selain kegiatan-
kegiatan tersebut ada pula rencana kegiatan pada tahun berikut, yaitu perbaikan drainase dan
trotoar serta penataan bangunan kios yang berada didepan kampus Universitas Kristen Indonesia
Maluku (UKIM) di Kelurahan Wainitu. Tujuan penataan tersebut untuk mewujudkan permukiman
yang bebas kumuh dan layak huni, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
Diharapkan pada akhirnya produktivitas dan hubungan sosial masyarakat dapat meningkat.
C. Tujuan Kegiatan
3. Tujuan disusunnya rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali adalah memberikan
acuan kepada pemerintah kota dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan
Kumuh Wainitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang berlaku dan
Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Program NSUP KOTAKU.
D. Lingkup Kegiatan
4. Lingkup kegiatan, adalah sebagai berikut : (1) Survey sosial ekonomi, (2) Kajian sosial,
ekonomi, dan legalitas lahan; (3) Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil
kesepakatan WTP dengan Pemerintah Kota Ambon, dan dokumentasi kegiatan konsultasi, termasuk
kesepakatan dan ketidak sepakatan, dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP;
(4) Rencana Pemberian dan bentuk kompensasi kepada WTP; (5) Rencana penganggaran pemberian
kompensasi dan kegiatan lain yang mendukung proses penyediaan tanah; (6) Rencana
konstruksi/pelaksanaan pembangunan, dan (7) Monitoring dan pengendalian
E. Keluaran
5. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : (1) Data warga dan aset-aset terdampak
proyek, (2) Hasil kajian sosial, ekonomi, dan legalitas tanah; (3) Rembuk dan konsultasi dengan WTP;
(4) Kesepakatan hak-hak WTP atas aset yang terdampak; (5) Surat kesepakatan dengan WTP,
notulensi pertemuan, topik yang dibahas, poin kesepakatan dan ketidaksepakatan, rencana tindak
lanjut dan daftar hadir; (6) Rencana Kerja Penataan kawasan kumuh Wainitu dan (7) Dokumentasi
kegiatan berupa foto, gambar, dan lain-lain.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
3
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Kawasan Kumuh Kota Ambon
Delinasi Kawasan Kumuh.
6. Sebaran lokasi Kawasan Kumuh yang berada di Kota Ambon berdasarkan hasil verifikasi
baseline Kotaku terdapat pada dua kecamatan yaitu, Kecamatan Nusaniwe dengan luas 36,69 Ha,
dan Kecamatan Sirimau dengan luas 65,44 Ha, jumlah total kawasan kumuh yang berada di Kota
Ambon yaitu 10,64 Ha. Pada Kecamatan Sirimau terdapat 9 kelurahan sedangkan pada Kecamatan
Nusaniwe terdapat 6 Kelurahan yang masuk dalam SK Kumuh Walikota diantaranya Kelurahan
Wainitu, Kelurahan Waihaong dan Kelurahan Silale, ketiga kelurahan ini merupakan kelurahan
prioritas dalam pelaksanaan kegiatan skala Kawasan Wainitu yang menjadi target penyelesaian
persoalan kumuh tahun 2020.
Gambar 2.1. SK Kawasan Kumuh Ambon
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
4
Gambar 2.2. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Ambon
Tabel 2.1. Luasan Kumuh Sesuai SK Kumuh Walikota Ambon
No Kawasan Kumuh Tingkat
Kekumuhan Luas (Ha) Jumlah KK
Desa/ Kelurahan Kecamatan
1 Kel. Ahusen Sirimau Kumuh Sedang 0,97 153
2 Kel. Amantelu Sirimau Kumuh Sedang 1,45 735
3 Kel. Batu Meja Sirimau Kumuh Sedang 8,52 236
4 Desa Batu Merah Sirimau Kumuh Berat 22,21 300
5 Kel. Benteng Nusaniwe Kumuh Sedang 9,74 36
6 Kel. Honipopu Sirimau Kumuh Sedang 2,32 112
7 Kel. Karang Panjang Sirimau Kumuh Sedang 3,28 97
8 Kel. Kuda Mati Nusaniwe Kumuh Sedang 5,56 949
9 Kel. Pandan Kasturi Sirimau Kumuh Sedang 12,81 253
10 Kel. Rijali Sirimau Kumuh Berat 6,5 25
11 Kel. Silale Nusaniwe Kumuh Sedang 2,39 73
12 Kel. Urimessing Nusaniwe Kumuh Sedang 6,28 45
13 Kel. Uritetu Sirimau Kumuh Sedang 7,38 78
14 Kel. Waihaong Nusaniwe Kumuh Sedang 5,34 181
15 Kel. Wainitu Nusaniwe Kumuh Sedang 7,89 55
TOTAL 102,64 3.328
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
5
Gambar 2.3. Peta Profil Kawasan Wainitu
B. Kawasan Wainitu Kota Ambon
7. Kawasan Wainitu secara administratif berada pada Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,
dengan tipologi permukaan adalah tepi sungai dan dataran rendah dimana kawasan ini terletak pada
daerah perkotaan, yang berada antara 03°42’300 Lintang Selatan dan 128°10’311 Bujur
Timur,dengan luas wilayah sebesar 36,9 Ha. Sesuai SK Kumuh Walikota Ambon Untuk Kelurahan
Wainitu terdapat 10 RT yang masuk dalam RT Delineasi, Kelurahan Waihaong dengan 9 RT
terdelineasi dan 5 RT terdelinasi pada Kelurahan Silale. Berdasarkan data Kota Ambon Tahun 2019
terdapat 11.491 Jiwa, 2.895 KK, dengan total bangunan adalah 2.427 unit.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
6
Gambar 2.4 Peta Delinasi Kawasan Wainitu Kota Ambon pada 3 kelurahan prioritas
Gambar 2.5 Peta Isu Permasalahan Pada Kawasan Wainitu
Kel. Wainitu
Kel. Waihaong
Kel. Silale
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
7
C. Isu Sosial Ekonomi.
8. Sebagian Besar penduduk pada Kawasan Wainitu ini berasan dari daerah Maluku, Sulawesi,
Jawa, dan sumatra hal ini sangat berpengaruh pada budaya, karakteristik serta perilaku mereka
terhadap lingkungannya. Mata pencaharian mereka sebagian adalah pedagang, PNS, juga pekerja
swasta dan jenis pekerjaan lainnya. Tingkat kepadatan Penduduk rata-rata pada kawasan ini adalah
65,77 Jiwa/Ha termasuk dalam tingkat kepadatan sedang. Pada Kawasan Wainitu Terdapat 912 KRT
atau 43% yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Diharapkan Intervensi kegiatan
skala kawasan ini dapat merubah infrastruktur yang ada menjadi lebih baik dan bebas kumuh serta
dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang
bermata pencaharian sebagai pedagang.
Permasalahan sosial ekonomi pada Segmen 1 Wainitu adalah:
Tidak memiliki tempat usaha yaitu tempat usaha masyarakat Kawasan Wainitu dominan
dirumah sendiri sekitar 61 Jiwa.
Rata-rata masyarakat pendidikan terakhir yaitu SMA 904 Jiwa
Kurangnya promosi mengenai wisata kuliner di Kota Ambon
Penyedia kuliner yang terdapat di Kawasan Wainitu belum memiliki standar kebersihan.
Luas kawasan kumuh Wainitu adalah 18,38 Ha dengan jumlah bangunan 991 Unit dan jumlah
penduduk 5.092 Jiwa dengan jumlah KK 1.322 terdapat 19 RT (berdasarkan hasil penilaian
baseline)
Kegiatan skala kawasan pada Kelurahan Wainitu sesuai perencanaan adalah pembangunan jalan
titian sepanjang, drainase, jalan lingkungan, pintu air dan lain sebagainya. Untuk penataan
permukiman ini akan berdampak kepada 7 KK dengan 7 aset terdampak pada masing-masing KK
yakni 2 rumah dan 5 pondasi diatas air.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
8
Gambar 2.6. Permasalahan Sosial Ekonomi pada Kawasan Wainitu
D. Isu Lingkungan.
9. Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi pada Kawasan Wainitu adalah kondisi
ketidakteraturan bangunan sejumlah 318 unit, kualitas permukaan jalan lingkungan 1.639 meter,
tidak terpeliharanya drainase 1.621 meter, kualitas konstruksi drainase 1.159 meter, ketidak
tersedianya prasaranan proteksi kebakaran 564 unit, ketidak tersedianya sarana proteksi kebakaran
522 unit. Hal ini disebabkan karena tingkat kepadatan yang tinggi, kualitas bangunan yang belum
memadai, kualitas jalan yang buruk dalam hal ini berlubang dan retak penyebabnya antara lain
karena kualitas campuran yang tidak sesuai standar teknis, beban kendaraan yang terlalu besar
sehingga menyebabkan kerusakan disana-sini hal ini mengakibatkan ketidak nyaman bagi para
pengguna jalan serta jika tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan kecelakaan. Selain itu
penyebab kerusakan pada drainase adalah banyaknya endapan material sampah pada drainase,
kualitas konstruksi yang tidak sesuai standar teknis, volume drainase yang tidak memadai sehingga
tidak mampu mengalirkan air, serta kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat
setempat untuk memelihara lingkungan sehingga akibatnya adalah terjadi genangan dan
menimbulkan bau yang tidak sedap pada waktu-waktu tertentu akibat sampah yang menumpuk
dalam drainase.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
9
Tabel 2.2. Isu Lingkungan Kawasan Wainitu
Aspek Kriteria Kondisi Awal
Volume Satuan Persentase
1. Kondisi
bangunan gedung
a. Ketidakteraturan bangunan 318 Unit 52.56%
b. Kepadatan bangunan 0,4 Jiwa/ha 3.74
c. Ketidaksesuaian dengan
persyaratan teknis bangunan 110,00 Unit 18.18%
2. Kondisi jalan
lingkungan
a. Cakupan pelayanan jalan
lingkungan 0 ,Meter 0.00%
b. Kualitas permukaan jalan
lingkungan 1.639 Meter 35.35%
3. Kondisi
penyediaan air
minum
a. Ketersediaan akses air minum 26 KK 3.32%
b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air
minum 66 KK 8.42%
4. Kondisi drainase
lingkungan
a. Ketidakmampuan mengalirkan
limpasan air 2.75 Ha 25.83%
b. Ketidaktersediaan drainase 58 Meter 2.76%
c. Ketidak ter-hubungan dengan
sistem drainase kota
345
Meter 9.72%
d. Tidak terpeliharanya drainase 1.621 Meter 45.65%
e. Kualitas konstruksi drainase 1.159 Meter 32.64%
5. Kondisi
pengelolaan air
limbah
a. Sistem pengelolaan air limbah tidak
sesuai standar teknis 54 KK 6.99%
b. Prasarana dan sarana pengelolaan
air limbah tidak sesuai dengan
persyaratan teknis
54,97 KK 22.22%
6. Kondisi
pengelolaan
persampahan
a. Prasarana dan sarana persampahan
tidak sesuai dengan persyaratan
teknis
47 KK 5.99%
b. Sistem pengelolaan persampahan
yang tidak sesuai standar teknis 43.60 KK 5.58%
c. Terpeliharanya sarana dan
prasarana 144 KK 28.37%
7. Kondisi proteksi
kebakaran
a. Ketersediaan prasarana proteksi
kebakaran 564 Unit 53.22%
b. Ketersediaan sarana proteksi
kebakaran 522 Unit 86.28%
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
10
Gambar 2.7. Kondisi Existing Kawasan Kumuh Wainitu
Gambar 2.8. Kondisi Kumuh Kawasan Wainitu
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
11
E. Isu legalitas lahan.
10. Pada Kawasan Wainitu, di daerah belakang ruang terbuka publik yang terdapat 4 RT yaitu
RT. 001, RT.002, RT.005 dan RT.006 di RW.005, pada kawasan ini rencananya akan ada dibangun
jalan titian dan kegiatan lainnya yang menunjang kawasan tersebut. Pada kawasan ini terdapat 7
unit aset terdampak diantaranya 2 rumah dan 5 lahan kosong, dan utilitas lain yang terkena dampak
perencanaan jalan titian. Warga pemilik asset terdampak terdiri 2 KK berada pada RT.001/RW005, 4
KK berada pada RT.006/RW.005, serta 1 KK berada pada RT.002/Rw.005 di kelurahan Wainitu. WTP
5 KK telah memiliki sertifikat/ hak atas aset mereka dan 2 KK belum memiliki sertifikat. Pada
lampiran ada penambahan 1 surat pada lampiran surat penyataan ibu Lena Buyang yang merupakan
ahli waris dari Alm. Bapak Ronald Malaihollo, namun surat tersebut bukanlah surat sertifikat tanah
melainkan kutipan akte kematian dari Alm. Bapak Ronal Malaihollo yang dikeluarkan oleh kantor
catatan sipil serta surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dari pemerintah Kelurahan Wainitu.
11. Pada tahapan perencanaan berbagai proses sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota
Ambon baik itu sosialisasi kepada dinas terkait, pemerintah kecamatan, kelurahan dan kepada warga
sudah dilakukan pendataan terhadap warga dan aset-aset terdampak yang ada. Sebagian dari
penduduk kawasan ini mendirikan bangunan diatas air dan hal ini sudah dilakukan dalam kurun
waktu yang sangat lama dan konstruksi yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Pada
sosialisasi masyarakat dikawasan ini tidak keberatan jika lahan mereka digunakan untuk kegiatan
skala kawasan namun harapan mereka adalah semua hak mereka bisa mereka dapat kembali sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Gambar 2.9. Status Lahan Warga Terdampak Proyek Jalan Titian
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
12
F. Rencana Penataan Kawasan.
12. Pemerintah Kota Ambon dalam penataan Kawasan Wainitu telah menyusun rencana aksi
penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Ambon. Penanganan kumuh Wainitu melibatkan
berbagai instansi pemerintah kota Ambon dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui
Program Kotaku. Rencana penataan Kawasan Wainitu meliputi kegiatan utama yang didanai oleh
dana APBN Kotaku sebagai berikut:
(1) Pembuatan jalan titian
(2) Pembuatan jalan lingkungan dari permukiman,
(3) Pekerjaan drainase,
(4) Pekerjaan jogging track
(5) Pekerjaan parkiran motor,
(6) Pekerjaan jembatan,
(7) Pekerjaan persampahan,
dan beberapa jenis pekerjaan lainnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini :
Tabel 2.3. Rencana Penanganan Kawasan Wainitu untuk Dana Kotaku dan APBD
Adapun kegiatan utama yang didanai oleh dana APBD antara lain:
(1) Rehabilitasi rumah,
(2) Pembuatan septictank pribadi/Individu,
(3) Pembuatan hidran pasif,
(4) Biaya ganti rugi tanah,
(5) Biaya ganti rugi bangunan,
(6) Serta rehab area kuliner,
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
13
Gambar 2.10. Masterplan Skala Kawasan Wainitu
Gambar 2.11. Rencana Drainase dan Pintu Air di Lingkungan Permukiman
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
14
Gambar 2.12. Rencana Jalan dan Septictank di Lingkungan Permukiman
Gambar 2.13. Rencana Pengadaan Fasilitas Persampahan di Lingkungan Permukiman
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
15
Gambar 2.14. Rencana Jalan dan Septictank di Lingkungan Permukiman
Gambar 2.15. Before After Kegiatan Skala Kawasan Wainitu
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
16
G. Potensi Permasalahan Penataan Kawasan
13. Untuk penataan kegiatan skala kawasan banyak hal yang perlu dipersiapkan salah satunya
adalah kesiapan lahan. Untuk pembuatan jalan titian yang pada Kawasan Wainitu ada yang
menggunakan lahan pemerintah namun ada pula yang menggunakan lahan masyarakat. Untuk lahan
pemerintah kota sendiri Pokja PKP telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang
berbatasan dengan lokasi kegiatan dengan membuat surat pemberitahuan kepada Kepala
Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku serta Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku. Demikian juga dengan dinas teknis
terkait pembuatan jalan titian, drainase dan pintu air.
14. Akses jalan lingkungan dan drainase belakang RTP, menggunakan lahan masyarakat. Ada 7
bidang tanah masyarakat yang harus dibebaskan yang berdampak pada pemindahan atau relokasi 2
unit rumah WTP. Sedangkan 5 bidang tanah lainnya terdampak pada asset (bangunan bukan hunian)
yang ada diatas lahan tidak terdapat bangunan hunian yang harus dipindah atau terpotong. Hasil
inventarisasi dan pendataan dilapangan, rekapitulasi daftar WTP dan aset terkena adalah seperti
dalam tabel dibawah ini.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
17
Tabel 2.4. Identifikasi Potensi Dampak Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu
No. Kegiatan Satuan Volume lokasi
Potensi Dampak yang terjadi Rencana
Penanganan Jumlah WTP
(KK) Bangunan
Hunian
(unit)
Bangunan lain-
lain (unit)
Bangunan
Tempat usaha
(unit)
Fasum/Faso
s (unit) Utilitas
Pindah
(unit)
Tidak
Pindah
(unit)
1. Pekerjaan Pembuatan
Jalan Titian m 437
RT.01, 02,06,
05/05 2 5 0 0 0 2 5 7
2. Pekerjaan Jalan
Lingkungan
m 342,50
RT.01, 02,06,
05/05 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pekerjaan Drainase
Belakang RTP
m 709,30
RT.01, 02,06,
05/05 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pekerjaan Drainase +
Trotoar Waihaong-Silale
m 1.143
RW.03,
RW.04 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pekerjaan Jembatan Kayu m
124 RT.01, 02,06,
05/05 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Pekerjaan Persampahan Unit 2 RW.02 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pekerjaan Sarana
Penunjang RTP Paket 1 RW.02 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2 unit 5 unit 0 0 0 2 unit 5 unit 7 KK
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
18
BAB III
KONSEP DAN RENCANA PENATAAN KAWASAN WAINITU
A. Ketentuan yang Melandasi Penataan Kawasan
15. Ketentuan yang melandasi kegiatan penataan Kawasan kumuh Wainitu adalah Kebijakan dan
Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penataan ruang/kawasan:
a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
b. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
c. PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
d. PP No. 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman
e. Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh
f. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW kota Ambon
g. Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang RPJMD kota Ambon
h. Keputusan Walikota No. 331 Tahun 2014 tentang penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Ambon
i. RTRW Kota Ambon Tahun 2019
j. SK Kumuh Walikota Ambon No.402 Tahun 2014
B. Rencana Penataan Kawasan Wainitu
16. Penataan Kawasan Wainitu meliputi : (1) Pembuatan jalan titian dengan panjang 437 meter
dan lebar 3 meter diperuntukkan bagi pengendara roda 2 dan pejalan kaki karena jalur jalan ini
terhubung dengan jalan lingkungan yang ada dipermukiman (2) Jalan lingkungan, untuk jalan ini
merupakan jalan eksisting yang kondisinya rusak untuk itu akan diperbaiki agar lebih baik serta
dapat dilalui oleh para pengguna jalan dengan lebih nyaman. Nantinya akan ada 4 jalur jalan
lingkungan yang terhubung ke jalan titian agar mempermudah akses masyarakat sekaligus membuka
akses bagi motor sampah dan gerobak kebakaran. (3) Perbaikan saluran drainase lingkungan
permukiman karena kondisi drainase saat ini sebagian besar konstruksi yang buruk, serta kapasitas
drainase yang tidak memadai untuk menyalurkan air apalagi pada musim penghujan bisa terjadi
genangan dipermukiman. Untuk itu sangat diharapkan kegiatan perbaikan drainase ini dapat
membantu agar tidak terjadi lagi genangan dan bau yang tidak sedap akibat sampah yang terdapat
pada bagian ujung dari drainase.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
19
Gambar 3.1. Konsep penanganan dan pengembangan Kawasan Wainitu
17. Pemerintah Kota Ambon ingin menjadikan Kawasan Wanitu menjadi etalase Kota Ambon (
pusat kuliner khas Ambon, Pusat Rekreasi, Taman Bermain dan Ruang Terbuka Publik) Pemerintah
Kota Ambon berupaya untuk menata kawasan agar menjadi lebih indah dan bebas kumuh .
Rencana kegiatan penataan Kawasan Wainitu, dituangkan dalam Memorandum Program yang telah
disepakati oleh Pemerintah Kota Ambon dengan berbagai pihak terkait dengan rincian kegiatan,
sebagai berikut :
BEFORE AFTER
Pembuatan Jalan Tititan
Menghadapkan Rumah ke arah laut dan merubah fasad rumah
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
20
G
a
m
b
a
r
3
.
2
Gambar 3.2, Before After Penataan Kawasan Wainitu
18. Rencana pengelolaan Kawasan Wainitu pasca pembangunan penataan kawasan akan
dilaksanakan oleh Dinas PU, DLH, PDAM dan Masyarakat. Untuk pemeliharaan infrastruktur kawasan
akan dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) dengan melibatkan warga terdampak.
Ada Aturan Bersama yang disepakati kelompok permukim dan dituangkan dalam rencana kerja KPP.
Diharapkan jika ini dapat terlaksana dengan baik kawasan ini dapat menjadi salah satu tujuan wisata
bagi masyakat Kota Ambon dan sekitarnya.
Pembuatan Lahan Parkir
Pembuatan Jogging Track
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
21
BAB IV
HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK
A. Pendataan WTP dan Aset WTP
19. Kegiatan penataan Kawasan Wainitu, yang berupa kegiatan pembangunan jalan titian, jalan
lingkungan dari permukiman yang terhubung dengan jalan titian, drainase, sanitasi, persampahan
dan pengaman kebakaran serta penataan rumah dengan mengarahkan rumah ke arah laut serta
merubah fasad rumah. Sementara untuk pembangunan septictank individu berada pada masing-
masing rumah yang akan dirubah fasad bangunannya. Kegiatan awal untuk penataan Kawasan
Wainitu akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon pada tahapan perencanaan adalah pendataan
WTP, penilaian aset terdampak dilakukan oleh tim Appraisal dari Kota Makasar yang ditunjuk oleh
pemerintah Kota Ambon. Hasil penilaian akan disosialisasikan kepada WTP untuk mendapat
persetujuan bentuk penggantian sesuai penilaian dari KJPP.
20. Pemindahan sementara dan pembongkaran 2 (dua) unit bangunan hunian milik warga yang
ada di belakang RTP Wainitu yang terkena dampak langsung pembangunan jalan titian karena lokasi
rumah berada rapat dengan pagar RTP eksisting. Jenis dampak yang ditimbulkan dari kegiatan
penataan Kawasan Wainitu secara lengkap dirangkum dalam tabel berikut ini.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
22
No. Nama WTP Alamat
(RT/RW)
Bangunan Terdampak Tanah Terdampak Luas Sisa
terdampak
Penangana
n
Jenis
Bangunan/
asset
Fungsi
Luas
terdampa
k (M2)
Luas
eksisting
(M2)
Luas tanah
terdampa
k
(M2)
Legalitas
Tanah
Tanah
(m2)
Bangunan
(m2)
Pindah/
Tidak
Pindah
1 Alex Luarmasse Wainitu, RT,
001/05 Septictank
Septictank namun
belum difungsikan 7,0 159 7,0
Sertifikat
No. 3101
152
0 Tidak pindah
2 Ir, Jacob
Mustamu Msi
Wainitu, RT,
001/05 Teras Cor Beton Teras Cor Beton 24,0 89,25 24,0
Sertifikat
No. 408
65,22
0 Tidak pindah
3 Henderdjeta
Siahaya/Luturkei
Wainitu, RT,
002/05
Pondasi di
Air Pondasi di Air 3,0 84 3,0
Sertifikat
No. 2974
80,60
0 Tidak pindah
4 Ronni Metekohy Wainitu, RT,
006/05 Rumah Hunian + Kios 77,0 105 77,0
Sertifikat
No. 3111
28
0 Pindah
5 Ronald Malaihollo Wainitu, RT,
006/05 Rumah Hunian 38,0 180 38,0
Surat tanah
/Sporadik
142
0 Pindah
6 Luis Buyang Wainitu, RT,
006/05 Pondasi di Air Pondasi di Air 38,0 64 38,0
Surat tanah
/Sporadik 26 0 Tidak pindah
7 William Sammy
Maatita
Wainitu, RT,
006/05 Pondasi di Air Pondasi di Air 21,0 93 21,0
Sertifikat
No. 2960 72 0 Tidak pindah
JUMLAH 208,0 774,25 208,0 566,25 0
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
23
Tabel 4.2 Data Legalitas Bangunan & Aset Terdampak
No Bangunan Satuan Jumlah Lokasi
1 Septictank diatas air :
a. Sertifikat SHM Unit 1 Belakang RTP
b. Hak milik tanpa SHM Unit 0
2 Teras Cor Beton:
a. Sertifikat SHM Unit 1 Belakang RTP
b. Hak milik tanpa SHM Unit 0
3 Pondasi diatas Air:
a. Sertifikat SHM Unit 2 Belakang RTP
b. Hak milik tanpa SHM Unit 1 Belakang RTP
4 Hunian/Rumah: Unit
a. Sertifikat SHM Unit 1 Belakang RTP
b. Hak milik tanpa SHM Unit 1 Belakang RTP
21. Berdasarkan pendataan WTP sejumlah 7 KK yang terdiri dari anggota keluarga sejumlah 38
jiwa, diantaranya terdapat 19 orang atau 50% adalah perempuan dan 19 orang laki-laki atau 50%.
Semua kepala keluarga dari ke 7 KK yang ada adalah laki-laki. Jika dilihat dari kelompok usia
terdapat 6 orang atau 15,7 % yang tergolong usia lanjut, 6,1% (12 jiwa), 2,6% untuk usia anak atau 1
orang. Dari 8 jiwa WTP yang ada tidak terdapat usia balita untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 4,3, Profil Gender Kawasan Wainitu
Uraian Satuan Terdampak
Proyek
Jumlah
Total
Jumlah kepala keluarga KK 7 7
Jumlah perempuan kepala keluarga Jiwa 0 0
Jumlah warga perempuan Jiwa 19 19
Jumlah warga terdampak Jiwa 38 38
Jumlah warga perempuan kelompok
usia:
- usia < 5 tahun
- usia 5 - 15 tahun
- usia 16 - 64 tahun
- usia >64 tahun
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
0
1
35
2
0
1
35
2
Sumber: Data survey lapangan
22. Berdasarkan hasil baseline tahun 2020 Terdapat 7 kepala rumah tangga warga terdampak
dilihat dari besarnya penghasilan kepala rumah tangga setiap bulannya terdapat 1 KK (14,3 %)
tergolong berpenghasilan rendah (MBR) dibawah upah minimum kota Ambon tahun 2021 yang
adalah sebesar Rp 2.04.961, selain itu terdapat 6 KK (85,7%) yang sudah mempunyai penghasilan
diatas UMR yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga pada setia bulan. Dari 7 KK
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
24
terdampak terdapat 3 orang (7,8%) adalah pelajar serta 8 orang (2,2%) adalah mahasiswa, hal ini
juga menjadi pertimbangan dalam pemindahan sementara. Data mata pencaharian dan penghasilan
kepala rumah tangga terdampak dirangkum dalam tabel dibawah ini.
Tabel 4.4. Profil Ekonomi WTP Kawasan Wainitu
Uraian Satuan Terdampak
Proyek Jumlah
Mata Pencaharian
- Nelayan jiwa 1 1
- Pedagang jiwa 1 1
- Swasta jiwa 13 13
- PNS jiwa 6 6
- Pensiunan jiwa 2 2
- Ibu Rumah Tangga jiwa 2 2
- Tidak Bekerja jiwa 13 13
TOTAL 38 38
Penghasilan
< 1 juta ribu/bln jiwa 1 1
1 juta – 2 juta/bln jiwa 1 1
> 2 juta/bln jiwa 21 21
TOTAL 23 23
Sumber: Data survey lapangan
B, Kajian Sosial Warga Terdampak,
23. Secara umum masyarakat terdampak disekitar lokasi proyek adalah terdiri dari masyarakat
pekerja dengan jenis pekerjaan yang bervariasi baik PNS, Swasta/ Wiraswasta, Nelayan, pedagang
dan lain sebagainya. Selain pekerjaan tetap yang menjadi sumber penghasilan dari masing – masing
KK adapula penghasilan lainnya yang menjadi tambahan misalnya dari berjualan, serta usaha kos-
kosan. Dan sebagian besar usaha lainnya itu juga berada di Kelurahan Wainitu. Dari 7 KK yang ada 1
KK tidak berdomisili di Kelurahan Wainitu tetapi menempati rumah ditempat lain di kelurahan yang
lain pula, dan rumah yang terdampak hanya disewakan. Sedangkan 6 KK lainnya berdomisili di
Kelurahan Wainitu, ada pula 1 KK lainnya yang bekerja di luar kota sehingga dalam proses sosialisasi
diwakili oleh istrinya saja.
C, Inventarisasi Aset Terdampak
24. Dari 7 KK terdampak ada terdapat 2 KK yang terdampak rumah yang akan dibongkar dan
pindah, diantaranya ada 1 KK yang memiliki rumah dan asset lain ditempat lain yaitu kios dan juga
kos-kosan. WTP pemilik rumah yang akan dipindah (1 KK) hanya tidak memiliki rumah atau aset lain
selain yang terdampak pembongkaran ini,
Sedangkan 5 KK lainnya yang terdampak, diantaranya terdapat 3 KK yang mempunyai aset
terdampak berupa tiang pondasi didalam air, 1 KK mempunyai aset terdampak berupa teras cor
beton/teras gantung, dan 1 KK lainnya mempunyai aset terdampak berupa septictank,
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
25
Tabel 4.5 Aset terdampak di Kawasan Wainitu
NO URAIAN satuan
Prosentase Terdampak (Unit) Jumlah
Unit
Total Luas
Terdampak
(m2) <10% >10% 100%
1 - Rumah Permanen unit 0 0 0 0 0
1 - Rumah Semi
permanen Unit 0 1 1 2 115,0
4 - Teras cos beton Unit 0 1 0 1 24,0
5 - Pondasi unit 0 3 0 3 62,0
6 - Septictank Unit 0 0 1 1 7,0
JUMLAH 0 5 2 7 208,0
D. Kajian Kehilangan Tempat Usaha
25. Kehilangan tempat usaha pada kegiatan skala kawasan Wainitu, sesuai data dilapangan
terdapat 1unit rumah yang berfungsi sebagai hunian dan tempat usaha (kios) milik Ronni Metekohy
terdampak pembongkaran dan direlokasi. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan rembuk atau
konsultasi dengan pemilik dan hasil kesepakatan tempat usaha atau kios yang berada di dalam
rumah yang akan direlokasi dengan penggantian dihitung bersama dengan bangunan hunian, karena
kios yang ada didalam rumah tersebut tidak menjadi usaha utama untuk penghasilan utama bagi
keluarga. Pemindahan bangunan sebagai tempat usaha sudah disepakati dilokasi yang tidak jauh
sekitar 70 meter dari lokasi awal dan dilokasi baru usaha kios masih dapat dipindah dan usaha bisa
berlanjut dan tidak sampai mengakibatkan kehilangan penghasilan dan tempat usahanya.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
26
BAB V
HASIL KAJIAN LEGALITAS TANAH DAN HAK ATAS TANAH
Kebijakan dan ketentuan pengadaan tanah,
26. Untuk perlindungan permukiman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah sesuai dengan panduan Program Kotaku, ketentuan untuk penyiapan atau pengadaan tanah
merujuk ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku.
Tabel 5.1. Ketentuan dan Hukum terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
No Ketentuan dan Hukum Tentang
1 UU No,2 Tahun 2012,
Tentang pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 7
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan sesuai dengan:
a) Rencana Tata Ruang Wilayah;
b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
c) Rencana Strategis; dan
d) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah,
Pasal 10
Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 digunakan untuk pembangunan …,,
a, penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa;
2 Peraturan Pemerintah No.
19 tahun 2021 tentang
Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum
Pasal 126:
(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5
(lima) hektar, dapat dilakukan:
a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah
dengan Pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar
menukar, atau cara lain yang disepakati; dan
seterusnya…....
(6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan Tanah
menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.
Status Tanah yang terdampak
27. Melihat kondisi tipologi permukiman atau bangunan serta aset-aset lain yang terdampak
berada didalam air, sehingga pembangunan penataan yang akan dilakukan berada diatas air, namun
kepemilikan tanah telah didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) dan
surat keterangan tanah. Atas dasar bukti kepemilikan tersebut maka pemerintah Kota Ambon akan
memberikan penggantian atas tanah yang terdampak.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
27
BAB VI
KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK
A. Sosialisasi
28. Proses kegiatan awal dari Program Kotaku dimulai dari kegiatan sosialisasi kepada Pemerintah
Kota Ambon sebanyak 3 kali, sosialisasi kepada BKM Sejahtera sebanyak 2 kali. Kepada Pemerintah
Kelurahan Wainitu dan Ketua-Ketua RT di Kelurahan Wainitu, Tokoh-tokoh masyarakat setempat dan
masyarakat Kelurahan Wainitu, terutama masyarakat yang terdampak proyek, serta para pihak terkait
seperti lembaga swasta yang ada sebanyak 4 kali. Tim Koordinator Kota Ambon Program Kotaku dan
fasilitator memiliki peran besar dalam memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan Program Kotaku,
Lembaga BKM yang dibentuk oleh masyarakat memiliki peran dalam mensosialisasikan pengelolaan
program kepada masyarakat dan para pihak dikelurahannya. Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait
dengan rencana penataan Kawasan Wainitu dilaksanakan di Kota Ambon pada tanggal 19 Oktober 2019,
penjelasan langsung dari Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Walikota Ambon telah meyakinkan
masyarakat mengenai rencana penataan Kawasan Wainitu dan masyarakat berkesempatan untuk
memberikan gagasan dan masukkan terkait perencanaan penataan kawasan.
29. Rembuk dan Konsultasi, adalah proses partisipatif keterlibatan warga dalam menyepakati
keputusan rencana penataan Kawasan Wainitu, antara lain pada tabel di bawah ini,
Tabel 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, rembuk/ Konsultasi Penyiapan tanah
No, Tanggal
Kegiatan Lokasi Topik Bahasan
Tindak Lanjut/
Kesepakatan
Peserta
Unsur Peserta Laki-
laki
Perempu
an
1 10-Apr-
19
Kantor Lurah
Wainitu
Sosialisasi skala
kawasan
Paparan terkait
Konsep skala
Kawasan Wainitu
10 6
Lurah, Ketua-
Ketua RT, BKM,
Tim Kotaku, WTP
2 25-Jun-19
Kantor Dinas
Permukiman
Ambon
Pembahasan
Skala Kawasan
Paparan terkait
Konsep skala
Kawasan Wainitu
8 3 PRKP, Tim
Kotaku
3 24-Aug-
19 Hotel Aston
Pembahasan
Skala Kawasan
Akan
ditindaklanjuti
untuk dilakukan
pertemuan
lanjutan terkait
konsep skala
kawasan dengan
dinas-dinas terkait
12 4
Walikota Ambon,
Balai P2W,
Bapedda, PRKP,
PUPR, DLHP,
BPN, Damkar,
Tim Kotaku
4 8-Sep-19
Kelurahan
Wainitu RT
006/RW005
sosialiasi skala
kawasan
Paparan terkait
konsep dan
rencana kegiatan
6 4
TMC, Ketua-
Ketua RT, BKM,
Tim Kotaku, WTP
5 10-Sep-
19
Kelurahan
Wainitu
RT002/
sosialisasi skala
kawasan
Paparan terkait
konsep dan
rencana kegiatan
16 2
TMC, Ketua-
Ketua RT, BKM,
Tim Kotaku, WTP
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
28
No, Tanggal
Kegiatan Lokasi Topik Bahasan
Tindak Lanjut/
Kesepakatan
Peserta
Unsur Peserta Laki-
laki
Perempu
an
RW005
6 12-Sep-
19
Kantor Dinas
Permukiman
Ambon
Pembahasan
Skala Kawasan
Paparan terkait
konsep dan
rencana kegiatan
7 3 PRKP, TMC,Tim
Kotaku
7 23-Sep-
19
Kantor Dinas
Lingkungan
Hidup dan
persampahan
(DLHP)
paparan
perencanaan
skala kawasan
Kota Ambon
Provinsi Maluku
Paparan terkait
dokumen UKL-UPL
yang telah disusun
11 9
DLHP, Bapedda,
PRKP, Camat,
Lurah, Ketua" RT,
TMC,Tim Kotaku
8 19-Oct-
19 Aula Ukim
Sosialisasi skala
kawasan
Paparan Konsep
skala Kawasan
Wainitu dan
rencana kegiatan
29 22
Walikota Ambon,
Bapedda, PRKP,
BPN, Damkar,
PUPR, DLHP,
TMC, Tim
Kotaku, Camat,
Lurah, WTP
9 23-Oct-
19
Kantor Dinas
Permukiman
Ambon
Pembahasan
Skala Kawasan
Tindak lanjut
untuk pendataan
WTP
9 6 PRKP, TMC,Tim
Kotaku
10 30-Oct-
19
Hotel New
Mulia
Lokakarya
Perencanaan
Paparan Konsep
skala Kawasan
Wainitu dan
rencana kegiatan
yang akan
diangkat
21 2
Sekretaris Kota
Ambon,
Bapedda, PRKP,
PUPR, DLHP,
BPN, PDAM,
Rektor Ukim,
Camat, Lurah,
Tim Kotaku,
11 26-Feb-
20
Ruang rapat
sekretaris
Kota Ambon
Pembahasan
Skala Kawasan
Paparan konsep
skala Kawasan
Waintu dan WTP
16 5
Sekretaris Kota
Ambon,
Bapedda, PRKP,
PUPR, DLHP,
TMC, Tim
Kotaku, Camat,
Lurah, WTP
12 13-Jul-20
Ruang Rapat
Dinas
Permukiman
Ambon
Pembahasan
skala kawasan
Pendataan
lanjutan terkait
aset-aset WTP
4 3 PRKP, TMC,Tim
Kotaku
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
29
No, Tanggal
Kegiatan Lokasi Topik Bahasan
Tindak Lanjut/
Kesepakatan
Peserta
Unsur Peserta Laki-
laki
Perempu
an
13 15-Jul-20
Ruang Rapat
Dinas
Permukiman
Kota Ambon
Tindak lanjut
dari hasil
paparan konsep
skala kawasan
agar segera
disetujui oleh
Walikota Ambon
Lengkapi kegiatan
prioritas yang
sumber
pendanaan
4 2 PRKP, TMC, Tim
Kotaku,
14 27-Jul-20
Kantor Dinas
Permukiman
Kota Ambon
Pembahasan
skala kawasan
Jadwalkan
pertemuan antara
Pemkot dan WTP
5 2 PRKP, TMC,Tim
Kotaku
15 10-Aug-
20
Kelurahan
Wainitu
Sosialisasi
konsep kawasan
dan WTP di
Kelurahan
Wainitu
Paparan terkait
aset-aset WTP
yang terdampak
5 2
PRKP,
TMC,Lurah,
Ketua-Ketua RT,
BKM, Tim
Kotaku, WTP
16 4-Sep-20
Ruang Rapat
Kepala Balai
PPW Maluku
Paparan konsep
skala kawasan
Kota Ambon
Paparan terkait
DED skala
kawasan
16 5 Balai PPW, PRKP,
TMC, Tim Kotaku
17 10-Sep-
20
Kantor
Kelurahan
Wainitu
Sosialisasi desain
skala kawasan
dan warga
terdampak di
Kelurahan
Wainitu
Kelengkapan
terkait
kesepakatan WTP,
Surat-surat
pernyataan dll
11 1
PRKP, TMC,
Lurah, Camat,
Ketua-Ketua RT,
BKM, Tim
Kotaku, WTP
18 15-Sep-
20
Ruang Rapat
Kepala Balai
P2W Provinsi
Maluku
Ekspose DED
Bersama Kepala
Balai P2W
Paparan terkait
DED skala
kawasan dan WTP
12 4 Balai P2W, PRKP,
TMC, Tim Kotaku
19 28-Sep-
20
Ruang rapat
lantai II Kota
Madya
Rapat bersama
pusat terkait
konsep Kawasan
Wainitu
Adanya koreksi
terhadap konsep
skala kawasan
7 6
Walikota Ambon,
Balai P2W, PRKP,
DLHP, PUPR,
Bappeda, DPRD
Kota, TMC, Tim
Kotaku
20 18-Juni -
2021
Ruang rapat
Kantor dinas
PRKP Kota
Ambon
Rapat Bersama
WTP terkait
biaya pergantian
aset WTP
WTP bersedia
menerima
pembayaran
sesuai hasil
kesepakatan awal
7 4 Pokja, WTP,
Tim Kotaku
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
30
30. Kegiatan sosialisasi atau konsultasi akan berlangsung secara menerus dengan pendampingan
dari Tim Fasilitator Kota Ambon. Dalam pelaksanaan penataan Kawasan Wainitu sesuai tahapan
pelaksanaan kegiatan akan selalu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, untuk mengingatkan kesiapan
warga. Diharapkan pelaksanaan sosailisasi ini dapat meminimalkan resiko dampak buruk ketidak-puasan
warga, karena kurangnya pemahaman warga terhadap kegiatan Program Kotaku ini,
Pengungkapan Informasi ke publik
31. Publikasi dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi hasil pelaksanaan penataan
kawasan melalui media warga baik media cetak ( papan informasi, leaflet, dll), elektronik (termasuk
yang dimiliki Program KOTAKU yaitu website http://kotaku,pu,go,id/ selain itu ada pula alamat website
skala kawasan Ambon yaitu : https://kotakuAmbon-maluku,blogspot,com dan website pemerintah Kota
Ambon : https://Ambon,go,id/ serta pada rorum-forum di tingkat warga. Salah satu contoh publikasi
adalah dengan pembuatan newsletter serta foto-foto terkait kegiatan skala kawasan Wainitu, untuk
lebih jelas dapat dilihat dibawah ini.
*Newsletter Terkait Kegiatan Skala Kawasan
*Web Kotaku Skala Kawasan
*Dokumentasi Workshop Kegiatan Skala Kawasan Wainitu
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
31
*Dokumentasi Coaching Clinic Kegiatan Skala Kawasan Wainitu
Gambar 6.1. Dokumentasi Publikasi Kegiatan Skala Kawasan
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
32
BAB VII
PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI
A, PENILAIAN ASET TERDAMPAK
Penilaian Aset Warga
32. Dari 7 KK terdampak, yang terdiri dari 2 unit rumah dan 5 bidang tanah dimana terdapat 5
KK yang telah memiliki hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifkat kepemilikan, sedangkan 2 KK
yang belum memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat atas tanah. Bukti kepemilikan WTP berupa
Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Lurah setempat. Untuk penilaian aset terdampak telah
dilakukan oleh tim independen atau penilai publik dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kantor
cabang Makassar dengan license No. 143/KM.1/2018. Pemerintah kota mengadakan rembuk dengan
WTP tentang bentuk penggantian yang disepakati sesuai nilai dari penilaian KJPP.
33. Pemerintah Kota Ambon, telah menunjuk tim independen atau penilai publik dari KJPP
Abdullah Fitriantoro untuk menilai kewajaran aset dari WTP pada penataan Kawasan Wainitu
sebagai etalase Kota Ambon, adapun tugas dan tanggung jawab Tim ini untuk memfasilitasi proses
pengadaan tanah dan penilaian ganti rugi kepada WTP serta segala biaya yang ditimbulkan akibat
pelaksanaan pengadaan tanah dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah seperti tertuang
dalam SK tersebut. Tim ini telah melakukan survei serta pertemuan langsung dengan WTP dan
berdasarkan hasil pertemuan yang dibuktikan dengan berita acara telah disepakati untuk relokasi 2
rumah yang terdampak, penggantian untuk 1 unit rumah akan dibangun baru dan lokasinya masih
berada dekat dengan lokasi awal yang berjarak sekitar 70 meter, sedangkan untuk 1 rumah lainnya
dibangun ditempat yang sama, namun dibuatkan bangunan bertingkat. Untuk 5 WTP yang
terdampak tanah hasil pertemuan dengan WTP disepakati nilai penggantian sesuai dengan
perhitungan dari Tim Penilai KJPP. Setelah hasil penilaian KJPP telah ada sudah ditinjaklanjuti dengan
melakukan pertemuan dengan WTP Bersama Pokja dan Tim Kotaku untuk menyampaikan hasil
penilaian tersebut, WTP telah sepakat dengan hasil kesepakatan awal untuk biaya pembayaran.
Adapun harapan dari WTP adalah agar nantinya kegiatan yang telah dibangun dapat dikelola dan
dipelihara dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan maksimal sesuai
dengan perencanaan.
Keberhakan warga terdampak
34. Untuk keberhakan warga terdampak telah dikonsultasikan dan dirembukkan dengan
kesepakatan bersama menentukan kriteria, sebagai berikut :
Tabel 7.1 Hak Warga Terdampak
Kategori Volume/ Jumlah
WTP Hak WTP Dukungan Pemda
1. Bangunan
rumah
Terdampak di
relokasi
2 Unit/ 2 KK yaitu:
- Ronni Metekohy
(77 m2)
- Alm. Ronald
Malaihollo
- Berhak untuk mendapatkan
biaya penggantian atas
bangunan hunian yang
terdampak sesuai nilai
penggantian wajar.
- Memberikan penggantian
sesuai nilai yang telah
disepakati sesuai hasil
penilaian dari KJPP
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
33
Kategori Volume/ Jumlah
WTP Hak WTP Dukungan Pemda
(38 m2)
- Berhak atas material
bongkaran bangunan untuk
dapat digunakan kembali.
- Memfasilitasi
pembongkaran oleh WTP
dan memiliki material
bongkaran.
2. Bangunan lain
terdampak
selain rumah
5 unit/5 KK yaitu:
- Alex Luarmasse (7
m2)
- Ir, Jacob Mustamu
Msi (24 m2)
- Henderdjeta
Siahaya/ Luturkei (3
m2)
- Luis Buyang (38 m2)
- William Sammy
Maatita (21 m2)
- Berhak untuk mendapatkan
biaya penggantian atas
bangunan hunian yang
terdampak sesuai
kesepakatan,
- Berhak atas sertifikat baru
dari sisa tanah yang
terdampak.
- Bantuan pengurusan
penyesuaian PBB sisa tanah
terdampak penataan.
- Memberikan penggantian
sesuai nilai yang telah
disepakati dengan WTP
- Memberikan sertifikat baru
kepada WTP sesuai luas
tanah dari sisa yang
terdampak.
- Memfasilitasi penyesuaian
SPPT PBB sesuai data tanah
terbaru.
35. Sesuai hasil sosialisasi yang dilakukan kepada 7 KK yang terdampak pembangunan jalan
titian di Kelurahan Wainitu, WTP sangat mengharapkan adanya penggantian dengan nilai yang wajar
atas aset mereka, karena hal ini sangat berdampak kepada kehidupan mereka selanjutnya. Dari total
7 KK warga terdampak ada 2 KK yang terdampak pemindahan atau relokasi meminta agar rumah
mereka yang dampak pembongkaran bisa diganti dengan rumah baru yang setara dengan nilai
penggantian dari penilaian KJPP, sedangkan 5 KK lainnya (aset bangunan terdampak bukan rumah)
sepakat agar aset mereka yang terpotong nantinya dapat ganti rugi dengan biaya yang wajar dan
disepakati terlebih dahulu agar tidak ada yang merasa dirugikan melalui hajian penilaian KJPP.
36. Kios milik keluarga Ronni Metekohy berada dalam rumah adalah berupa warung kecil yang
menjual jajanan anak-anak dan makanan ringan, warung berupa etalase yang dapat dengan mudah
digeser atau dipindah. Pemindahan rumah Ronni Metekohy tidak jauh sekitar 70 meter dari lokasi
awal. Lokasi pemindahan telah mendapat persetujuan dari tetangga dan menyetujui pembangunan
rumah bagi keluarga Ronni Metekohy dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan
lingkungan hunian selama pembangunan dan setelah ditempati. Terdapat 3 keluarga tetangga yang
berbatasan dengan lokasi pemindahan Ronni Metekohy telah membuat pernyataan persetujuannya.
37. Dampak dari pemindahan rumah Ronni Metekohy tidak mempengaruhi keberlangsungan
usahanya warung/kios di dalam rumah, karena kios dapat dengan mudah dipindah ke rumah baru.
Penggantian atau kompensasi atas kios ini akan menjadi bagian dari penilaian dari KJPP.
B. KOMPENSASI
38. Pemerintah Kota Ambon telah mensosialisasikan dan mengadakan rembuk dengan WTP
untuk menentukan bentuk pemberian penggantian sesuai penilaian KJPP. Kesepakatan dalam
rembuk nantinya kompensasi diberikan dengan membangunkan rumah baru untuk 2 KK sesuai nilai
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
34
penggantian hasil penilaian KJPP, untuk 5 KK lainnya diberikan dalam uang tunai sesuai hasil
penilaian KJPP.
39. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ambon, tidak saja dalam bentuk bantuan
penggantian atau kompensasi diatas, tetapi dengan terbangunnya prasarana dan sarana kawasan
permukiman ini akan menjadikan kualitas hidup warga terdampak lebih meningkat, sehat, nyaman
dan sejahtera.
Tabel 7.2 Nilai Kompensasi Langsung yang Diterima Oleh WTP
Lokasi Jenis asset
terdampak
Jumlah
unit
Jumlah Luas
/volume
Jumlah Nilai
Penggantian
(Rp)
Di belakang RTP - Tanah 2 115 m2 281.600.000
- Bangunan 5 93 m2 56.949.000
JUMLAH 7 208 m² 338.629.000
Rincian penggantian yang diberikan kepada masing-masing WTP adalah seperti diuraikan dalam
table dibawah ini,
Tabel 7.3 Rincian penilaian dan kompensasi kepada WTP
NO Nama Alamat Aseet
Terdampak
Volume
Terdampak
(M2)
Nilai
penggantian
(Rp)
Status
penggantia
n
Sumber
Pendanaan
1 Alex Luarmasse RT001-
RW005 Septictank 7
4.921.000 Proses APBD 2021
2 Ir, Jacob
Mustamu Msi
RT001-
RW005 Teras cor beton 24
10.529.000 Proses APBD 2021
3
Henderdjeta
Siahaya/Luturke
i
RT002-
RW005
Pondasi diatas
air 3
1.559.000 Proses APBD 2021
4 Ronni
Metekohy
RT006-
RW005
Tempat
hunian/ Rumah 77
161.721.000 Proses APBD 2021
5 Ronald
Malaihollo
RT006-
RW005
Tempat
hunian/ Rumah 38
119.959.000 Proses APBD 2021
6 Luis Buyang RT006-
RW005
Pondasi diatas
air 38
25.038.000 Proses APBD 2021
7 William Sammy
Maatita
RT006-
RW005
Pondasi diatas
air 21
14.902.000 Proses APBD 2021
JUMLAH 208 338.629.000
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
35
C. PENGANGGARAN
40. Penyediaan anggaran untuk penggantian atau ganti rugi atas bangunan/ aset terdampak
kepada WTP, Pemerintah Kota Ambon telah menganggarkan pada APBD TA 2021 dengan No. DPA
5.3.2.5.01 sebesar Rp 174.832.500, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Ambon. Kekurangan anggaran untuk pemberian ganti rugi sebesar Rp 163.796.500, akan diambil dari
Anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Kota Ambon TA 2021 dengan No. DPA 5.02.0.000.000.05.00.
dengan kode rekening adalah 02.2.04.095.3.01. dan uraian anggaran Biaya Tak Terduga sebesar 20
Milyar Rupiah. Penggunaan anggaran BTT ini sudah mendapat persetujuan dari Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
36
BAB VIII
RENCANA PEMINDAHAN WTP
A. Pemindahan WTP
41. Pada kegiatan skala Kawasan Wainitu dengan konsep jalan titian, terdapat 7 KK yang
terdampak proyek pembangunan, dari 7 KK tersebut hanya ada 2 KK rumah Kavling No. 3 dan 4 (atas
nama Ronni Metekohy dan Alm. Ronald Malaihollo) yang akan dipindahkan namun setelah
pembangunan rumah baru sebagai pengganti selesai dibangun oleh Pemkot. Rumah pengganti yang
akan dibangun berada dilokasi yang berdekatan dengan lokasi awal di Kelurahan Wainitu, masih
didalam RT yang sama. Pada saat proses pembangunan rumah baru oleh pemerintah Kota Ambon, 2
KK ini untuk sementara akan menempati rumah lainnya yang juga menjadi milik dari mereka yang
berada tepat di belakang rumah yang akan dibongkar sampai menunggu rumah baru selesai
dibangun. Sedangkan untuk 5 KK lainnya tidak terdampak relokasi dan akan tetap menetap dilokasi
awal karena aset yang terkena dampak bukanlah tempat hunian melainkan hanya pondasi dan aset
lainnya diluar rumah yang dihuni,
Gambar 8.1. Peta Siteplan lokasi Pemindahan WTP
(kavling No. 3 dan No.4)
42. Proses pemindahan WTP disepakati dalam rembuk dengan menyesuaikan dengan rencana
dimulainya pekerjaan pembangunan dilokasi Kawasan Wainitu. Diharapkan informasi terkait
pelaksanaan pekerjaan sebelumnya disosialisasikan dan disampaikan lebih awal kepada warga
terdampak agar mereka dapat mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pemindahan WTP dan
pembongkaran aset terkena.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
37
BAB IX
PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN
A. Pengaduan dan pengungkapan Keluhan
43. Penataan Kawasan Wainitu, membuka saluran informasi untuk untuk dapat diakses publik
dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas, Penanganan
keluhan akan dikoordinasikan dengan Bappeda Kota melalui Unit Pengelolaan Informasi dan
Masalah (PIM) yang telah ada di Program KOTAKU, Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh
unit di Program Kotaku tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah
lingkungan dan sosial, namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan
Kawasan Wainitu, pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur
tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PIM Progam Kotaku,
44. Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai cara,
antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, sms, dan termasuk cara yang biasa
dipakai dilingkungan masyarakat di Kelurahan, keluhan atau pengaduan yang masuk disampaikan
kepada Ketua Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait,
Penyelesaian keluhan atau pengaduan akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan
informasi yang di kantor kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan dilokasi strategis, Media
pengaduan dapat disampaikan melalui media yang ada pada Program KOTAKU sebagai berikut :
SMS/WA di No. : 0821 9821 3810
Istagram : www,instagam,com/kotakunasional
Twitter : http://twitter,com/kotakunasional
Facebook : http://facebook,com/kotakuAmbon
Email : ppm-pusat@yahoo,com
Pengaduan online : www,kotaku,pu,go,id/complaint
Web skala kawasan Ambon : https://kotakuambon-maluku,blogspot,com
45. Tingkat kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan keluhan yang ditangani oleh
instansi selain Bappeda, maka instansi inilah yang bertanggungjawab untuk menampung,
mengkoordinasikan tindak lanjutnya dan mendokumentasikan serta mengumumkan pengaduan
atau keluhan serta tindak lanjutnya kepada masyarakat luas. Pengaduan dapat ditujukan ke
Sekretariat Pokja PKP. Dalam situasi ini, Bappeda memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau
keluhan serta tindak lanjutnya menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir
Monitoring dan Evaluasi LARAP/Rencana Penataan Kawasan Wainitu.
46. Pengaduan masyarakat akan ditangani dan disampaikan kepada pengadu. Dalam hal
pengadu belum dapat menerima tindak lanjut pengaduannya dan pengadu belum dapat menyetujui
hasilnya, maka pengadu dapat menyampaikan keluhannya melalui jalur hukum kepada pihak yang
berwajib yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Kota Ambon atau jika masih perlu dapat dilanjutkan ke
tingkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
38
Gambar 9.1. Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan
47. Penyampaian Saluran/Media kepada Masyarakat. Saluran atau media pengaduan dan
pengungkapan yang disiapkan, telah disampaikan langsung kepada masyarakat pada setiap kegiatan
kegiatan pertemuan dengan masyarakat, seperti pada kegiatan sosialisasi, rembuk dan juga
ditempelkan pada papan informasi yang ada di kantor kelurahan dan pada papan informasi kegiatan
Program KOTAKU yang disiapkan dibeberapa tempat strategis sesuai dengan ketentuan pada
Program KOTAKU.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
39
Pengungkapan Informasi ke publik
48. Pelaksanaan Program Kotaku menerapkan asas transparansi dengan keterbukaan informasi
kepada publik. Pemerintah Kota Ambon menyampaikan menyampaikan data dan informasi hasil
pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga dan website yang bisa diakses oleh publik yang
disampaikan disetiap pertemuan atau media lain. Informasi dan pelaksanaan kegiatan penataan
Kawasan ini dapat dilihat pada website yang disediakan oleh Pemerintah kota di alamat website
https://ambon.go.id/ yang dikelola oleh Dinas Infokom Kota Ambon selaku penanggungjawab dan di
Program Kotaku ada website http://kotaku.pu.go.id/ dengan penanggungjawab PMU Program
Kotaku.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
40
BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pemantauan
49. Dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan
diharapkan adanya kegiatan pemantauan/monitoring yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kota
Ambon. Pokja PKP akan melakukan pemantauan sesuai dengan tugas dari Pokja PKP. Tim monitoring
dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemantauan melalui kunjungan lapangan atau pengawasan
yang dilakukan mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan atau secara berkala setiap 2 bulan.
Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan baik dari tahapan
persiapan, pra konstruksi sampai pasca konstruksi. Keterlibatan WTP dalam proses monitoring/
pemantauan sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan
tidak ada permasalahan yang terjadi. Evaluasi dampak lingkungan dari pelaksanaan proyek juga
menjadi bagian dari pemantauan oleh tim monitoring selama masa pelaksanaan konstruksi dan
setelah kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik.
Ada pun penugasan Tim monitoring dan evaluasi yang dijelaskan dalam SK pembentukannya adalah
sebagai berikut:
2. Tim Monitoring dan Evaluasi akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan
sosialisasi. Penyiapan tanah, persiapan dan pembangunan proyek dilokasi yang telah
ditentukan sesuai rencana. Pemantauan akan dilanjutkan sampai pelaksanaan rencana
kegiatan penyiapan tanah selesai dilaksanakan dalam hal ini pembangunan akses jalan
paving di Dusun Fair sesuai kebutuhan warga masyarakat.
3. Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama kegiatan proyek berlangsung dan
sampai 1 tahun pasca pelaksanaan konstruksi. Untuk memudahkan warga masyarakat dalam
menyampaikan keluhan dapat disampaikan kepihak Pokja PKP yang selalu siap menampung
aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian diteruskan kepada instansi/ dinas terkait yang
berwenang.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi. Akan melakukan koordinasi setiap saat dengan Pelaksana
Proyek untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya terkait
dengan penyelesaian keluhan/keberatan WTP, sedangkan upaya penanggulangannya
menjadi tanggung jawab pemrakarsa dan instansi terkait lainnya lingkup pemerintah Kota
Ambon.
50. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selain oleh POKJA PKP kota Ambon juga dilakukan
oleh tim internal program Kotaku yang terdiri dari tim konsultan pendamping atau Fasilitator
program Kotaku dan juga melibatkan masyarakat atau WTP sendiri, Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM), tokoh masyarakat, dll. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan ini akan
melibatkan tim monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab proyek dan lembaga
independen yang ditunjuk pemerintah.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
41
Tabel 10.1 Jadwal Timeline Tim Monitoring dan Evaluasi
No Tahapan Indikator kegiatan Status
pelaksanaan
2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1 Tahapan
penyiapan
Tanah
- Sosialisasi dan rembug penetapan
ganti kerugian Proses
- Pemberian ganti rugi kepada WTP Belum
- Pengurusan pemisahan sertifikat
pembebasan tanah dan tanah sisa
WTP yang dibebaskan
Belum
- Penyerahan sertifikat sisa tanah
terdampak Belum
- Penyesuaian PBB sisa tanah hasil
penataan
2 Tahapan
Pra
Konstruksi
- Pelelangan dan Kontrak Pelaksana
Konstruksi
- Pembersihan lokasi Belum
- Persiapan pembangunan
konstruksi Belum
3 Tahapan
Konstruksi
- Pelaksanan pembangunan rumah
baru bagi WTP Belum
- Pemindahan WTP kerumah baru
(2 KK)
- Pelaksanaan konstruksi
infrastruktur penataan Kawasan. Belum
4 Tahapan
Pasca
Konstruksi
- Serah Terima Aset Belum
- Evaluasi pemulihan dan
peningkatan penghidupan
masyarakat terdampak (WTP)
Belum
B. Evaluasi
51. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan
program pengadaan tanah dan pemukiman kembali WTP dilakukan sesuai dengan rencana dan
keluaran yang dihasilkan serta tujuan yang ingin dicapai, Berdasarkan hasil monitoring maka
dilakukan evaluasi dengan maksud untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, Melalui
kegiatan evaluasi dimungkinkan adanya rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan serta
menjadi masukkan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang.
52. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim secara internal dan eksternal.
Tim internal akan dilaksanakan secara partisipatif dengan membentuk tim monitoring dari
Pemerintah Kota/ Bappeda Kota Ambon, unsur masyarakat (WTP), tim Korkot/Fasilitator Kotaku dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab
proyek dan Lembaga yang independent yang ditunjuk pemerintah.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
42
C. Pelaporan
53. Tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan
akan menyusun dan menyampaikan laporan pemantauannya kepada Walikota Ambon dan dapat
juga diakses oleh Project Management Unit (PMU) NSUP- Kotaku, World Bank dan para pihak lain
yang berkepentingan. Pelaporan akan dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah kota Ambon
https://ambon.go.id/ dan dapat juga diakses pada website Program Kotaku: http://kotaku.pu.go.id/
Pelaporan yang disampaikan adalah hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
rencana kerja penataan kawasan mencakup pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan pada setiap
tahapan seperti dalam tabel diatas, sebagai berikut:
a. Kegiatan pada tahap penyiapan tanah
b. Kegiatan tahap pra konstruksi
c. Kegiatan tahap konstruksi
d. Kegiatan tahap pasca konstruksi
e. Penanganan keluhan dan permasalahan (pending issue)
54. Penyampaian laporan monitoring atau pemantauan akan disampaikan kepada Walikota
Ambon yang dilakukan secara berkala per 2 bulan dan penyampaian laporan akhir pada akhir waktu
pemantauan pasca pembangunan.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
43
BAB XI
RENCANA KERJA PENATAAN KAWASAN WAINITU
A. Rencana kerja Penataan Kawasan
55. Adapun rencana kerja penataan kawasan meliputi beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi awal
kepada WTP, dan dinas-dinas terkait, memberikan pemahaman terkait konsep skala kawasan yang
akan dipakai, dan selanjutnya mengecek ketersediaan lahan yang ada untuk lokasi pembangunan
infastruktur, mendata aset-aset dari warga terdampak, namun tidak hanya itu saja, pendekatan
secara personal juga diperlukan guna menunjang kegiatan ini agar kedepan tidak terjadi masalah
dalam pelaksanaannya. Adapun Kegiatan yang berdampak pada pemindahan WTP meliputi dua
kegiatan utama yaitu :
i. Penyiapan masyarakat yang meliputi sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi WTP dan aset
terdampak, rembuk dan konsultasi warga sampai pada kesepakatan penetapan WTP dan
penilaian aset terdampak. Pelaksanaan berjalan secara menerus sampai proses penataan dan
pembangunan drainase sabuk seluruhnya selesai.
ii. Pembebasan lahan 7 aset terdampak untuk pembangunan jalan titian, drainase dan lain
sebagainya
iii. Pemindahan dan pembongkaran 7 Aset terdampak yang kena dampak pembangunan jalan
titian dan drainase dll.
56. Pembangunan jalan titian, talud, drainase dls. Kegiatan utama diatas diuraikan dalam
rencana kegiatan yang menjelaskan jenis kegiatan, penanggungjawab kegiatan, sumber pendanaan
dan waktu pelaksanaan, rencana kerja disusun secara bersama-sama melibatkan dinas /OPD terkait
dan masyarakat, Pemerintah Kota Ambon menyepakati rencana kerja penataan untuk dilaksanakan
semua dinas/OPD terkait dan para pihak terkait lainnya,
B. Pembongkaran Bangunan Lama dan Land Clearing
Pelaksanaan kegiatan konstruksi Kawasan Wainitu
57. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Kawasan Wainitu dari dana Kotaku yang terdiri dari
kegiatan pembangunan jalan, drainase, persampahan, jogging track, jembatan, tempat parkir, pintu
air dan gapura; serta dari dana APBD yang terdiri dari kegiatan rehabilitasi rumah, septictank pribadi,
hidran pasif dengan resevoir, biaya ganti rugi tanah dan bangunan, rehab area kuliner. Seluruh
kegiatan ini sebagian besar akan dilaksanakan pada tahun 2020, kecuali untuk kegiatan rehab area
kuliner rencananya akan di laksanakan pada tahun 2021. Untuk tahap perencanaan telah di
laksanakan di tahun 2019-2020 dan di verifikasi tahun 2020. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan
pekerjaan rencananya akan dilakukan pada tahun 2021.
Pembongkaran 2 Unit rumah warga terdampak.
58. Pembongkaran 2 rumah WTP akan rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2021
dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah kota karena lahan tersebut merupakan
lahan dari Pemerintah Kota Ambon, 1 KK akan menempati rumah lainnya yang ada berada dilokasi
yang sama sedangkan untuk KK lainnya akan menempati hunian sementara yang berada dilokasi
yang sama pula sampai menunggu rumah yang baru dibangun selesai dikerjakan kemudian mereka
akan menempati rumah yang baru setelah itu baru pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
44
Sedangkan untuk 5 WTP lainnya, tentunya masyarakat akan mendapat ganti untung atas seluruh
aset mereka yang terdampak.
Land Clearing
59. Land clearing adalah kegiatan perataan dan pembersihan lahan yang akan digunakan untuk
pembangunan jalan dan drainase, land clearing dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Land
clearing akan mengacu pada gambar teknis perencanaan.
C. Pelaksanaan Konstruksi
60. Pelaksanaan konstruksi akan dilaksanakan setelah pembongkaran dan land clearing telah
selesai dilaksanakan. Pelaksanaan konstruksi drainase agar memperhatikan elevasi dasar saluran dan
memastikan air dapat mengalir secara gravitasi ke lokasi pembuangan. Pelaksana konstruksi
drainase harus berkoordinasi dengan berbagai pihak pelaku konstruksi lainnya antara lain terkait :
(1) Pekerjaan jalan titian, (2) Pekerjaan drainase lingkungan, (3) Pekerjaan jalan lingkungan, (4)
Pekerjaan jembatan kayu, (5) Pekerjaan pekerjaan persampahan, (6)Pekerjaan trotoar, (7) sarana
penunjang RTP ,
61. Selain kegiatan pembangunan tersebut diatas di Kawasan Wainitu terdapat kegiatan
infrastruktur lain yang dilaksanakan secara terpadu, Rencana Waktu Pelaksanaan penataan Kawasan
Wainitu, disusun dalam perencanaan yang mencantumkan waktu pelaksanaan dan penanggung
jawab kegiatan, Rencana pelaksanaan (time schedule) disetujui oleh Walikota dan dilaksanakan oleh
dinas/OPD dan para pihak terkait. Secara garis besar rencana waktu dan pelaksanaan kegiatan
penataan Kawasan Wainitu disajikan seperti kegiatan yang terdapat pada tabel dibawah.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
45
Tabel 11.1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Penataan Kawasan Wainitu Kota Ambon
No, Kegiatan Penanggung
jawab
Status Pelaksana
an
Target penyelesa
ian
Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop 21 Des 21 Jan ‘22 Feb ‘22
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I. Penyiapan WTP dan Tanah
1.1 Sosialisasi dan Persiapan
Pokja PKP, Tim Kotaku
selesai -
1.2 Identifikasi aset dan WTP
Pokja PKP, Tim Kotaku
selesai -
1.3 Kajian Data WTP dan Aset Terdampak
Pokja PKP, Tim Kotaku
selesai -
1.4 Rembuk dan Konsultasi dengan WTP
Pokja PKP, Tim Kotaku
selesai -
1.5 Penetapan Warga Terdampak (WTP)
Pokja PKP selesai -
1.6 Penilaian Aset WTP oleh Tim Teknis Pemda
KJPP selesai -
1.7 Penyepakatan bentuk ganti rugi/Kompensasi
Pokja PKP Selesai -
1.8 Surat Pernyataan Persetujuan WTP
Pokja PKP, Tim Kotaku
Selesai -
1.9 Penyediaan Anggaran ganti rugi/Kompensasi
Pokja PKP, Tim Kotaku
Selesai -
1.10 Pembayaran Ganti Rugi/ Kompensasi
Pokja PKP Proses M.2 Juni
'21
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
46
No, Kegiatan Penanggung
jawab
Status Pelaksana
an
Target penyelesa
ian
Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop 21 Des 21 Jan ‘22 Feb ‘22
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Penyusunan draft Larap
Pokja PKP, Tim Kotaku
Selesai M.4 Mei
‘21
Penyampaian ke PMU dan WB
Pokja PKP, Tim Kotaku
M.4 Mei
‘21
Persetujuan NOL WB
World Bank M.2
Juni’21
1.11
Bongkaran & perbaikan bangunan (bukan rumah) terdampak
Dinas Perkim Belum M.2 Juni
‘21
IV. Pra Konstruksi :
4.1 Pengumuman Tayang Lelang
BPPW, BP2JK Belum M.2 Juni
‘21
4.2 Penetapan dan kontrak pelaksana konstruksi
BPPW, BP2JK Belum M.2 Ags
‘21
V. Pelaksanaan Konstruksi:
5.1 Pembangunan rumah baru untuk WTP
Dinas PUPR kota Ambon
Belum M.2 Juni
‘21
5.2 Pemindahan WTP Dinas PUPR kota Ambon
Belum M.2 Ags
‘21
5.2 Pembersihan lahan Kontraktor,
TMC Belum
M.2 Ags ’21
5.2 Pelaksanaan Konstruksi
Kontraktor, TMC
Belum M.2 Ags
‘21
5.3 Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO)
Kontraktor, TMC
Belum M.3 Juni
‘22
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
47
No, Kegiatan Penanggung
jawab
Status Pelaksana
an
Target penyelesa
ian
Mei ‘21 Juni ‘21 Juli ‘21 Agst ‘21 Sept ‘21 Okt ‘21 Nop 21 Des 21 Jan ‘22 Feb ‘22
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VI. Pemantauan:
6.1 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pokja PKP, TMC
Belum M.2 Juni
'21
6.2 Pemantauan pelaksanan pembangunan
Pokja PKP, TMC
Belum M.2 Ags
‘21
6.2 Pelaksanaan Pemukiman kembali
Pokja PKP, TMC
Belum M.2 Ags
'21
6.3 Pelaksanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan
Pokja PKP, Kontraktor,
TMC
Berkala / 6 bulan selama konstruksi
(Des ’21)
6.4 Pelaporan hasil pemantauan
Pokja PKP Berkala /2 bulan
(Juni ’21)
Kota Ambon, Mei 2021
Pemerintah Kota Ambon
POKJA PKP Kota Ambon
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Daftar Lampiran :
1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Wainitu Untuk Alokasi Dana APBD Kepada WTP
2. SK Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Penataan Kawasan Wainitu
3. Berita Acara Sosialisasi Awal konsep penataan kawasan
4. Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan Wainitu
5. Berita Acara survei aset dan Bangunan WTP
6. Berita Acara Konsultasi Publik
7. Berita Acara Rembuk Kesepakatan
8. Berita Acara Kesepakatan Penanggung Jawab Dokumen LARAP
9. Berita Acara Pembahasan Pembuatan Sertifikasi Kembali kepada WTP
10. Berita Acara Tim Terpadu, Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan
11. Surat Pernyataan dukungan dari WTP
12. Berita Acara Pemaparan Aset WTP
13. Surat Persetujuan penggunaan tanah Dari WTP untuk pembangunan
14. Berita Acara Kesepakatan Bentuk Kompensasi
15. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan kepada Dinas/instansi Terkait
16. Surat kesanggupan pengelolaan dampak lingkungan hidup (SPPL) Skala Kawasan Wainitu
17. Rekomendasi UKL-UPL
18. Ijin Lingkungan Dari Walikota Ambon
19. DIPA Biaya tak terduga ABPD TA 2021 kota Ambon
20. Surat Pernyataan Kaban Pengelola Keuangan dan aset daerah Kota Ambon
21. DIPA dinas PUPR kota Ambon untuk penggantian tanah
22. Surat pernyataan persetujuan tetangga
23. Laporan Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan
24. Berita Acara Sosialisasi Hasil Kajian KJPP
25. Dokumentasi Kegiatan
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Wainitu Untuk Aloksi Dana APBD Kepada WTP
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
2. SK Walikota Ambon Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penataan Kawasan Wainitu
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
*Catatan :
OSM Adalah Singkatan dalam Bahasa Belanda “ Opleidings School Maritiem” Yang Artinya adalah sekolah
Pelatihan Maritim, OSM merupakan nama tempat dalam Kelurahan Wainitu yang dulunya adalah suatu tempat
yang dikuasai oleh bangsa Belanda dan ditempat/Kawasan tersebut di bangun tempat pelatihan militer pada masa
penjajahan Belanda
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
9. Berita Acara Pembahasan Pembuatan Sertifikasi Kembali Kepada WTP
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
10. Berita Acara Tim Terpadu, TimMonitoring Dan Evaluasi Kegiatan Skala Kawasan
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
13. Surat Persetujuan Penggunaan Tanah Dari WTP untuk Pembangunan dan Bukti Kepemilikan
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
Catatan :
*Lena buyang/Malaihollo adalah istri dari Alm. Bpk. Ronald Malaihollo, Pada saat proses skala Kawasan dari tahun
2018, Bpk Ronald Malaihollo dalam keadaan sakit, dan pada hari minggu tanggal 1 November tahun 2020 Bpk. Ronald
dinyatakan meninggal sehingga segala proses skala Kawasan termasuk surat” pendukung diserahkan kepada sang istri Ibu
Lena buyang sebagai ahli waris dari Alm. Bapak Ronald Malaihollo. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada surat” kematiang
Alm. Bpk. Ronald Malaihollo dibawah ini.
*Ibu Lena Buyang merupakan kakak dari bapak Julius buyang yang juga termasuk dalam warga terdampak proyek
(WTP) pada penataan skala Kawasan Wainiti kota Ambon.
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
*Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Hak Atas Tanah Dari Kelurahan Wainitu
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
15. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan
Untuk Dinas Terkait
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
20. Surat Pernyataan Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
Dokumen Laporan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kelurahan Wainitu Dari Tim Appraisal
DOK. LARAP
KAWASAN WAINITU-AMBON
24. Dokumentasi Kegiatan
1. Dokumentasi Sosialisasi
2. Dokumentasi Survey Lokasi