DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN
Oleh:Dra. Deksa Presiana, Apt., M.Kes.
Kasubdit. Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan
Disampaikan Pada Acara:Praktek Kerja Profesi Apoteker
Jakarta, 6 September 2017
Pendahuluan
Standardisasi
Tantangan Penyusunan Standar
Ketersediaan Standar
Jejaring Penyusunan Standar
Penutup
Outline
MON 87460 dan MON 87427
STRUKTUR ORGANISASIPendahuluan
STANDAR?? WHY??
STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN
Tersedianya panganyang memenuhipersyaratankeamanan, mutu, dangizi bagi kepentingankesehatan manusia
Terciptanyaperdagangan panganyang jujur danbertanggung jawab; dan
Terwujudnya tingkatkecukupan pangandengan harga yang wajar dan terjangkausesuai dengankebutuhanmasyarakat
Mengapa Perlu Standardisasi Pangan??
UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen
PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan
PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
DASAR HUKUM
Badan POM berwenang melakukan pengawasankeamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
Pre - market Post - market
STANDAR
Sesuai UU No.18/2012 tentang Pangan dan
PP No.28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
•Data Administratif•Data Teknis
•Inspeksi Sarana Produksi/Distribusi (untuk produk yang diwajibkan)
• Inspeksi sarana produksi/distribusi (inspeksi/audit halal)
• Monitoring label beredar• Sampling & pengujian
laboratorium• Pengawasan Iklan dan promosi• Surveilan Pangan
TINDAK LANJUTPenyelidikan, penyidikan, dan
Penindakan secara hukum
Pelaku usaha bertanggung jawab terhadapKEAMANAN, MUTU dan GIZI produk
IJIN EDAR
EVALUASI PRODUK (termasuk halal)
IMPLEMENTASI PERATURAN
DALAM PENGAWASAN PANGAN SEBELUM DAN SESUDAH BEREDAR
Peraturan
9
SISPOM
SISPOM terdiri dari 3 lapis
a. Sub sistem pengawasan produsen (GMP, HACCP)
b. Sub-sistem pengawasan pemerintah
▪ regulasi, standardisasi
▪ evaluasi produk sebelum beredar
▪ pengawasan peredaran, sampling, pengujian lab
▪ informasi, public warning didukung law
enforcement
c. Sub sistem pengawasan konsumen (kesadaranmasyarakat)
10
STANDARDISASI
Standardisasi adalah proses
merencanakan, merumuskan,
menetapkan, menerapkan,
memberlakukan, memelihara, dan
mengawasi Standar yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerja sama dengan
semua Pemangku Kepentingan.
(UU No. 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)
Standar berupa :
Peraturan, Standar, dan Pedoman
Kriteria dan Code of Practice
Kajian Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Sebagai acuan pengawasan pangan
baik sebelum beredar (pre market)
maupun setelah beredar (post
market)
12
Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan
Evaluasi
Penyusunan
Penetapan
Sosialisasi & Advokasi
Aplikasi
Monitoring
Evaluasi
Penyusunan
Penetapan
Sosialisasi &
Advokasi
Aplikasi
Monitoring
Permenkes RI
Perka BPOM
SemaksimalmungkinmenerapkanGood Regulatory Practices
Berdasarkan kajian ilmiah
Melibatkan stakeholder
Sebagai bagian dari dunia internasional (anggotaWTO) Notifikasi WTO baik TBT maupun SPS
Mempertimbangkan Kesiapan lembaga penilaiankesesuaian (laboratorium, LS Pro dll)
Penyusunan
Evaluasi
Penyusunan
Penetapan
Sosialisasi &
Advokasi
Aplikasi
Monitoring
Acuan/ Referensi
Nasional
(Data nasional, hasil riset, reviu literatur/jurnalilmiah, masukan dari
pakar dan stakeholder, dll)
Regional
(ASEAN, EU)
Internasional(Codex)
Bilateral (FSANZ, Malaysia,
US-FDA)
Sebagai bahan kajian /
pertimbangan
Evaluasi
Penyusunan
Penetapan
Sosialisasi &
Advokasi
Aplikasi
Monitoring
Peraturan Kepala Badan akan ditetapkan oleh KepalaBadan POM dan diundangkan oleh Menteri Hukumdan HAM dan tercatat dalam Berita Negara RepublikIndonesia
Peraturan Pemerintah akan ditetapkan olehPresiden dan diundangkan oleh MenteriHukum dan HAM dan tercatat dalamLembaran Negara Repulik Indonesia
Sosialisasi &
Advokasi
Sosialisasi secara fisik
guna memberikan
pemahaman yang sama
terhadap peraturan
sehingga dapat
diimplementasi dengan
baik.
disampaikan kepada
Balai/Balai Besar
POM/ Stakeholder
dalam bentuk
hardcopy
di website didownload
www.jdih.pom.go.id
Evaluasi
Penyusunan
Penetapan
Sosialisasi & Advokasi
Aplikasi
Monitoring
Kecepatan Inovasi danTeknologi Pangan (new
ingredient, new claim, new food additive, emerging
issue )
Perkembangan
Standar global/
internasional/regional
Belum terwujudnyaharmonisasi standar (Misaldi antara negara ASEAN penggunaan BTP padakategori pangan belum
harmonis)
Tantangan Penyusunan Standar
Ketersediaan StandarRincian Keterangan
Pedoman CPPB –POT
Peraturan Ka BPOM tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk
Pedoman cara ritelPangan Yang Baik
Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Ritel Modern dan Pasar Tradisional
Standar BTP, bahanpenolong
• 27 Peraturan Ka BPOM tentang Batas MaksimumBTP dalam Produk Pangan (Pengawet, pewarna, pengemulsi, antioksidan dll)
• Peraturan KaBPOM tentang Penggunaan Bahanpenolong golongan enzim dan golongan penjerapenzim dalam pengolahan pangan
• Peraturan KaBPOM tentang BTP campuran
• Penggunaan ammonium sulfat sebagai bahanpenolong dalam proses pengolahan nata de coco
• Pencantuman Informasi Tanpa Bahan TambahanPangan dalam Label Pangan Olahan
..Lanjutan
Rincian Keterangan
Standar PPRG • Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
Standar cemaran • Peraturan Ka BPOM tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan
• Peraturan Ka BPOM tentang Kriiteria Mikrobiologi dalampangan olahan
• Peraturan Ka BPOM tentang Persyaratan Pangan SterilKomersial
Standar panganiradiasi
• Permenkes No. 701/2009 tentang pangan Iradiasi• Cara Iradiasi Yang Baik Untuk Pangan (10 Pedoman)• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Pangan Iradiasi
..LanjutanRincian keterangan
Standar pangan olahan tertentu
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk Keperluan Medis Khusus
• Peraturan Ka BPOM Tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi Dalam Pangan Olahan
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Lanjutan
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Formula Pertumbuhan
• SNI MP ASI, SNI Pangan untuk Orang Intoleransi Gluten
Kategoripangan
Peraturan Ka BPOM tentang Kategori Pangan
Minumanakohol
Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol
..LanjutanRincian Keterangan
Pelabelan pangan • Peraturan Ka BPOM tentang Acuan Label Gizi
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan PanganOlahan Organik
• Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman PencantumanInformasi Nilai Gizi Pada Label Pangan danamandemennya
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Klaim padaLabel dan Iklan Pangan Olahan
• Peraturan Ka BPOM tentang Pendaftaran PanganOlahan
• Peraturan Ka BPOM tentang Pengawasan Takaran Sajipada Pangan Olahan
Pedoman periklanan pangan
Peraturan Ka BPOM tentang Pedoman Periklanan Pangan
Semua peraturan bisa diunduh dari www.jdih.pom.go.id
Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan
(revisi Katpang 04.0; 09.0)
Peraturan Kepala Badan POM tentang Pangan untuk
Keperluan Gizi Khusus (Pangan Olahragawan dan Pangan
untuk Keperluan Medis Khusus)
Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum
Cemaran Logam Berat pada Pangan Olahan
Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum
Cemaran Kimia pada Pangan Olahan
Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pangan
Rekayasa Genetik
Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Penolong
Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Asumsi
Konsumsi
Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Baku Pangan
yang Dilarang dalam Pangan Olahan
Rancangan Peraturan Kepala Badan POM yang sedangdiproses dan disusun pada Tahun 2017
Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) :1. RPP tentang Keamanan Pangan
Revisi PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutudan Gizi Pangan
2. RPP tentang Label dan Iklan PanganRevisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan
Amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Networking
Dalam negeri
• Anggota Komite Teknis
• Anggota Komisi Keamanan Hayati
• Sekretariat TTKH
• Anggota Pokja Pangan Organik
• Mirror Committee Codex
• Tim Genap SNI Makanan Minuman
Luar negeri
• PFPWG ACCSQ
• CAC (CCCF, CCFL, CCFA, CCNFSDU)
• INRASFF
• APEC
• ILSI
Jejaring dalam Penyusunan Standar
Codex Alimentarius Commission
Codex Committee on Food Additives (CCFA)
Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF)
Codex Committee on Food Labelling(CCFL)
Codex Committee on Nutrition & Food for Special Dietary Uses (CCNFSDU)
MIRROR COMMITTEE
Penutup
1
• Peraturan yang telah ditetapkan diharapkan dapatdiimplementasikan dengan baik dalam rangka menjaminkeamanan, mutu dan gizi pangan untuk memberiperlindungan bagi masyarakat serta peningkatan dayasaing
2
• Peran Masyarakat dan Akademisi sangat penting dalampenyusunan peraturan dan diharapkan berperan aktifdalam penyusunan peraturan
Direktorat Standardisasi Produk PanganGedung F Lantai 3, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta
Telp. 021-42875584, Fax. 021-42875780