- 1 -
KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/KEPMEN-KP/SJ/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI
DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI OFFICIAL DEVELOPMENT
ASSISTANCE (ODA) JEPANG PADA LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kelautan dan
perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan
perbatasan, perlu dilakukan pembangunan sentra
kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau
kecil dan kawasan perbatasan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-
pulau kecil dan kawasan perbatasan yang
bersumber dari dana hibah langsung luar negeri
official development assistance (ODA) Jepang, perlu
disusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Anggaran yang Bersumber dari Dana Hibah
Langsung Luar Negeri Official Development
Assistance (ODA) Jepang pada Lokasi Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri
dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
- 3 -
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PEMENKP/2014 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahum 2014 Nomor 771);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan
Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 410);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-
KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-
KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan
Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 990);
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH
LANGSUNG LUAR NEGERI OFFICIAL DEVELOPMENT
ASSISTANCE (ODA) JEPANG PADA LOKASI SENTRA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU.
KESATU : Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran yang bersumber
dari dana hibah langsung luar negeri Official
Development Assistance (ODA) Jepang pada Lokasi
SKPT merupakan acuan bagi Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam melaksanakan program/kegiatan di lokasi SKPT.
KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
NILANTO PERBOWO
- 5 -
LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIANOMOR 54/KEPMEN-KP/SJ/2019TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA)JEPANG PADA LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARIDANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI OFFICIAL DEVELOPMENT
ASSISTANCE (ODA) JEPANG PADA LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
A. Latar Belakang
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di
Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan merupakan program
prioritas KKP tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk mengintegrasikan
proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di
pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
SKPT merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional dari
hulu-hilir berbasis kawasan di pulau-pulau kecil terluar/terdepan.
Pembangunan SKPT tidak hanya bertumpu pada penguatan sektor hulu
(penyediaan bahan baku perikanan), melainkan juga pada sektor hilir
(pengolahan) seperti penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta
sistem pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Melalui
pembangunan SKPT diharapkan akan dapat mengakselerasi perwujudan
kemandirian dan kesejahteraan rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau
kawasan perbatasan.
Dalam rangka percepatan pembangunan SKPT, KKP mendapatkan
bantuan hibah langsung dari Pemerintah Jepang, khususnya pada 6
(enam) lokasi, yaitu Biak (Provinsi Papua), Sabang (Provinsi Aceh),
Saumlaki (Provinsi Maluku), Moa (Provinsi Maluku), Morotai (Provinsi
Maluku), dan Natuna (Provinsi Kepulauan Riau). Bantuan hibah
langsung ini disalurkan oleh Pemerintah Jepang melalui mekanisme
Budget Support Grant Aid (BSGA) dan dipayungi oleh perjanjian kerja
sama dengan Pemerintah Jepang dengan Exchange of Notes Programme
- 6 -
for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands, yang
ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2018, between Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the RI and Director General
for Asia Pacific and African Affairs Ministry of Foreign Affairs of the RI.
(Mr. Masafumi Ishii and Mr. Desra Percaya) dan Grant Agreement The
Programme for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands yang
ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Chief Representative JICA
Indonesia Office.
B. Pengertian
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Hibah, adalah setiap
penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan,
rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari
dalam negeri atau luar negeri.
2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah
Menteri Keuangan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa
BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam wilayah kerja yang
ditetapkan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan
Hibah, yang selanjutnya disingkat KPPN-KPH, adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa
dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
5. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau
luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
6. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit instansi
vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan
sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
- 7 -
8. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, yang selanjutnya
disebut Rekening Penampungan, adalah rekening lainnya dalam
bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerja lingkup
Kementerian Negara/Lembaga untuk pengelolaan Hibah langsung
dalam bentuk uang.
9. Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung, yang selanjutnya
disebut Rekening Penyaluran, adalah rekening lainnya dalam bentuk
giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana Hibah
yang berasal dari rekening penampungan dana hibah langsung.
10. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya
disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah
dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang
yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
11. Surat Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPHL, adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN-KPH selaku Kuasa
BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang
bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya
tidak melalui Kuasa BUN.
12. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung, yang selanjutnya disingkat SP4HL, adalah surat yang
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah
yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi
Hibah.
13. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang
selanjutnya disingkat SP3HL, adalah surat yang diterbitkan oleh
KPPN-KPH selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian
Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada
Pemberi Hibah.
14. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPTMHL, adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh
atas pendapatan Hibah langsung dan/atau belanja atau belanja
barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal
untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk
pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak
melalui Kuasa BUN.
- 8 -
15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada K/L yang bersangkutan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara
dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian
Negara/Lembaga.
19. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya
disingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1, adalah
unit akuntansi pada unit kerja eselon 1.
21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran, yang
selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada Kementerian
Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya
adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
22. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.
C. Pengajuan Nomor Register Hibah
Pengajuan nomor register dana Hibah langsung dalam bentuk
uang yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
dengan tahapan:
1. Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/KPA mengajukan permohonan
nomor register atas dana Hibah dalam bentuk uang kepada
- 9 -
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan;
2. Permohonan nomor register dilengkapi dengan:
a. perjanjian Hibah (grant agreement);
b. ringkasan Hibah (grant summary) sebagaimana tercantum dalam
lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Keputusan Menteri ini; dan
c. surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani
perjanjian Hibah.
3. Surat permohonan nomor register dana Hibah langsung dalam
bentuk uang yang bersumber dari luar negeri (tanda tangan asli dan
stempel) disampaikan beserta kelengkapan yang diminta, disiapkan
oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
D. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah
Pengajuan persetujuan pembukaan rekening dana Hibah langsung
yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui permohonan dari
Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker Unit Kerja
Eselon II lingkup KKP, penanggung jawab lokasi SKPT ke KPPN-KPH
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan
ketentuan:
1. Rekening dana Hibah, terdiri dari:
a. Rekening Penampungan dalam bentuk mata uang Yen (JPY)
pada Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal selaku Project
Management Office (PMO);
b. Rekening Penyaluran dalam bentuk mata uang Rupiah (IDR)
pada:
1) Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
2) Satker Unit Kerja Eselon II lingkup KKP, penanggung jawab
lokasi SKPT selaku Project Implementing Unit (PIU).
2. Pengelolaan rekening dana Hibah dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran pada Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan
Satker Unit Kerja Eselon II lingkup KKP, penanggung jawab lokasi
SKPT, dimana dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim
- 10 -
Pengelola Keuangan yang ditetapkan oleh KPA untuk menangani
administrasi dan pelaporan dana Hibah;
3. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan dan
Rekening Penyaluran dana Hibah yang diusulkan oleh KPA Satker
Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dilengkapi dengan:
a. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah
dari satker yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran
II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Keputusan Menteri ini;
b. Surat Kuasa KPA kepada Kepala KPPN-KPH sebagaimana
tercantum dalam lampiran II huruf D yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini;
c. Salinan atau fotokopi surat penerbitan nomor register dana
Hibah.
4. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Penyaluran dana
Hibah yang diusulkan oleh KPA Satker unit kerja eselon I lingkup
KKP sebagai penanggung jawab SKPT dilengkapi dengan:
a. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah
dari satker yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran
II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Keputusan Menteri ini;
b. Surat Kuasa KPA kepada Kepala KPPN-KPH sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam
lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Keputusan Menteri ini;
c. Salinan atau fotokopi surat penerbitan nomor register dana
Hibah.
5. Setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN-KPH:
a. Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker Unit
Kerja Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi SKPT
mengajukan pembukaan rekening di bank yang telah ditentukan;
b. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
dibukanya Rekening Penampungan, Satker Biro Perencanaan
menginformasikan kepada pihak donor bahwa Rekening
Penampungan tersebut telah dibuka untuk kemudian pihak
donor mentransfer dana Hibah ke Rekening Penampungan
setelah ada kegiatan yang telah dikontrakan;
- 11 -
c. Satker Biro Perencanaan akan mentransfer dana Hibah dari
Rekening Penampungan ke Rekening Penyaluran masing-masing
Satker Unit Kerja Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi
SKPT sesuai pagu revisi DIPA pada tahun berjalan;
d. Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker Unit
Kerja Eselon II lingkup KKP melaporkan saldo Rekening
Penampungan dan Rekening Penyaluran setiap bulannya ke
KPPN-KPH.
6. Setelah program ODA Jepang berakhir maka Rekening
Penampungan dan Rekening Penyaluran Hibah harus ditutup dan
dilaporkan ke KPPN-KPH. Jika masih terdapat sisa dana Hibah,
maka akan disetorkan ke rekening Kas Negara.
E. Alokasi dan Revisi DIPA
1. Alokasi dana Hibah menggunakan akun belanja 52 (belanja barang)
atau 53 (belanja modal) sesuai dengan status aset pada masing-
masing lokasi SKPT;
2. PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari
dana Hibah dalam bentuk uang dalam DIPA Kementerian Kelautan
dan Perikanan ke Kementerian Keuangan untuk disahkan sesuai
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara
Revisi Anggaran;
3. Batas akhir revisi anggaran dalam rangka pengesahan anggaran
belanja yang dibiayai dari dana Hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
4. Pelaksanaan revisi penambahan pagu dalam DIPA sesuai dengan
rencana penarikan dana atau estimasi belanja Hibah tahun berjalan,
serta usulan revisi DIPA harus diproses sebelum belanja dilakukan;
dan
5. PA/KPA menyampaikan usulan revisi DIPA ke Kementerian
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
F. Pengelolaan Dana Hibah
1. Alokasi dana Hibah digunakan untuk kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur (civil works);
b. pembangunan fasilitas umum (public works);
c. peralatan dan mesin (equipment); dan
d. konsultan.
- 12 -
2. Penunjang program Hibah dialokasikan dari Rupiah Murni (RM).
Adapun penunjang program Hibah berupa kegiatan:
a. monitoring dan evaluasi program Hibah;
b. pendampingan kegiatan (perjalanan dinas); dan
c. rapat koordinasi.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Hibah, kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan
Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker Unit Kerja
Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi SKPT atau dapat
dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus yang
menangani dana Hibah;
4. PPK Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker Unit
Kerja Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi SKPT dalam
proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. PPK Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker Unit
Kerja Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi SKPT dibantu
oleh:
a. Bendahara Pengeluaran (menangani RM dan Hibah), untuk dana
Hibah menggunakan rekening penyaluran;
b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
c. Verifikator.
6. Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal melaporkan saldo
rekening penampungan dan rekening penyaluran, serta Satker Unit
Kerja Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi SKPT
melaporkan saldo rekening penyaluran setiap bulannya ke KPPN-
KPH.
G. Pengesahan Hibah dalam Bentuk Uang ke KPPN (Pengajuan SP2HL)
1. PA/KPA Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker
Unit Kerja Eselon II lingkup KKP penanggung jawab lokasi SKPT
mengajukan SP2HL kepada KPPN-KPH melalui aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS) atas belanja yang bersumber dari Hibah;
2. Penyampaian SP2HL dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang
tercantum dalam DIPA;
- 13 -
3. SP2HL disampaikan ke KPPN-KPH dilengkapi dengan:
a. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
b. fotokopi rekening koran atas rekening Hibah;
c. fotokopi surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan
SP2HL pertama kali;
d. fotokopi surat persetujuan pembukaan rekening untuk
pengajuan SP2HL pertama kali.
4. Kode akun untuk penerimaan pendapatan Hibah adalah 431232
Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral.
H. Perlakuan Sisa Dana Hibah dalam Bentuk Uang
1. Sisa Dana Hibah dalam Akhir Tahun Anggaran Hibah yang
Bersangkutan dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Sisa dana Hibah yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang
yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk membiayai
kegiatan pada DIPA tahun anggaran berjalan dapat digunakan
pada tahun anggaran berikutnya atau menambah pagu belanja
DIPA tahun anggaran berikutnya;
b. PA/KPA melakukan penyesuaian kembali atas pagu belanja yang
bersumber dari dana Hibah dalam bentuk uang dalam DIPA
Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kementerian Keuangan
untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
2. Sisa Dana Hibah pada Akhir Tahun Anggaran Perjanjian Hibah
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Sisa dana Hibah yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang
yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN akan disetorkan ke
Kas Negara;
b. PA/KPA dengan mengajukan SP4HL ke KPPN-KPH;
c. Penyampaian SP4HL dilakukan setelah semua kegiatan dalam
perjanjian Hibah telah selesai dilaksanakan;
d. Sisa dana Hibah yang sudah dilakukan pengesahan dalam
rekening penyaluran harus:
1) disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak Online (SIMPONI) dengan bukti penerimaan
negara sebagai transaksi non anggaran; dan
- 14 -
2) dilampiri dengan fotokopi rekening koran atas rekening
Hibah.
3. PA/KPA melakukan pembukuan.
I. Akuntansi/Pencatatan Hibah
Akuntansi atas Hibah dalam bentuk uang yang pencairannya
tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan oleh Satker penerima Hibah
selaku UAKPA. Meskipun Satker penerima Hibah menerima uang secara
langsung dari Pemberi Hibah, Satker tidak melakukan pencatatan
pendapatan Hibah tersebut. Pendapatan Hibah dicatat oleh Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Hibah.
Proses akuntansi/pencatatan Hibah uang yang pencairannya
tidak melalui Kuasa BUN oleh UAKPA di K/L adalah sebagai berikut:
1. Pada saat Satker menerima Kas di Rekening dari Pemberi Hibah
Saat Satker menerima Kas di rekening, satker merekam
penerimaan kas tersebut dengan jurnal secara manual pada aplikasi
Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai berikut:
Jurnal Akrual Dr Cr
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang
belum Disahkan
xxx
Hibah Langsung yang Belum
Disahkan
xxx
2. Pengesahan Hibah
Atas SPHL yang diterima, Satker memprosesnya pada aplikasi
SAIBA dengan jurnal manual sebagai berikut:
Jurnal Akrual Dr CrHibah Langsung yang Belum Disahkan
xxx
Pengesahan Hibah Langsung xxxKas Lainnya di K/L dari Hibah xxxKas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan
xxx
- 15 -
3. Penggunaan Dana Hibah
Pada saat Satker menggunakan Dana Hibah untuk Belanja
Barang atau Belanja Modal, Satker akan mencatatnya pada aplikasi
SAIBA dengan jurnal manual sebagai berikut:
Jurnal Akrual Dr CrPersediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister
xxx
Kas Lainnya di K/L dari Hibah xxx
Satker juga melakukan perekaman transaksi tersebut pada
aplikasi Persediaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) melalui menu transaksi masuk
>> pembelian dan akan membentuk jurnal sebagai berikut:
Jurnal Akrual Dr Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya xxxPersediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister
xxx
4. Pengembalian Sisa Dana Hibah
Pengembalian sisa dana Hibah dengan penyetoran ke Kas
Negara dibedakan sebagai berikut:
pengembalian ke Kas Negara atas sisa dana Hibah yang sudah
disahkan dilakukan dengan mekanisme penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) menggunakan Bukti Penerimaan Negara
dengan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung
yang Telah Disahkan) sebagai transaksi non anggaran. Satker akan
merekam Bukti Penerimaan Negara tersebut pada Aplikasi SAIBA
dengan jurnal manual sebagai berikut:
Jurnal Akrual Dr Cr
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
xxx
Kas Lainnya di K/L dari Hibah xxx
J. Pengendalian dan Pengawasan Internal
1. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal terkait melakukan
pengendalian internal terhadap pelaksanaan dana hibah Satker Biro
Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Satker unit kerja eselon II
lingkup KKP sebagai penanggung jawab lokasi SKPT berupa:
a. efektivitas dan efisiensi operasional dana Hibah;
- 16 -
b. ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan;
c. keandalan laporan dana Hibah.
2. Inspektur Jenderal melakukan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan dana Hibah pada Satker Biro Perencanaan dan Satker
Unit Eselon II lingkup KKP sebagai penanggung jawab lokasi SKPT
berupa:
a. audit operasional dana;
b. audit ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan;
c. audit atas kewajaran laporan dana Hibah.
K. Pelaporan Keuangan
1. Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan dana Hibah diperlukan data laporan realisasi anggaran
(LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disertai
dengan Arsip Data Komputer (ADK);
2. Terkait penyusunan laporan keuangan tersebut maka:
a. PA/KPA selaku UAKPA setiap triwulan harus melakukan
Rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan KPPN-KPH;
b. Rekonsiliasi data realisasi anggaran dituangkan dalam BAR;
c. UAKPA menyampaikan laporan keuangan ke UAPPA-E1,
selanjutnya UAPPA-E1 menyampaikan laporan keuangan ke
UAPA (Sekretaris Jenderal cq. Biro Keuangan);
d. periode pelaporan adalah semester 1 (s.d. tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan) dan tahunan (s.d. tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan);
e. jadwal penyampaian laporan:
1) UAKPA, semester 1 adalah 15 Juli 2XX0 dan tahunan adalah
22 Januari 2XX1;
2) UAPPA-E1, semester 1 adalah 26 Juli 2XX0 dan tahunan
adalah 15 Februari 2XX1;
3) UAPA, semester 1 adalah 31 Juli 2XX0 dan tahunan adalah
akhir Februari 2XX1;
4) Penyampaian laporan diluar jadwal tersebut akan
diinformasikan oleh Kementerian Keuangan dalam tahun
anggaran berjalan.
- 17 -
f. Laporan Keuangan disampaikan ke Kementerian Keuangan dan
ditembuskan ke Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
selaku PMO dan pihak donor.
Alur mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana
Hibah langsung luar negeri ODA Jepang pada Lokasi Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf C sampai dengan
huruf K sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf E yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
NILANTO PERBOWO
- 18 -
LAMPIRAN IIKEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 54/KEPMEN-KP/SJ/2019TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA)JEPANG PADA LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
A. Ringkasan Hibah (grant summary)
- 21 -
B. Surat permohonan nomor register dana Hibah langsung dalam bentuk
uang yang bersumber dari luar negeri