HALAMAN PENGESAHAN
JUDUL : DAMPAK EMBARGO EKONOMI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN
NAMA : ZUKHAIR BURHAN NIM : E 131 00 019 JURUSAN : ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Makassar, 10 Agustus 2005
Menyetujui,
Konsultan I, Konsultan II,
Drs. Muliadi Sukardi, M.Si M. Nasir Badu,S.IP, MA NIP. 130 930 186 NIP. 132 205 466
Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Drs. Andi Syamsuddin, MS NIP. 130 785 086
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin, Judul Skripsi: Dampak Embargo Amerika Serikat Terhadap
Kuba dan Implikasinya Terhadap Hubungan Amerika Serikat dengan Negara-
Negara Amerika Latin, untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Jurusan Politik Pemerintahan, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas
Hasanuddin.
Makassar, 28 Novemer 2005
Menyetujui :
1. Prof. DR. J. Salusu, M.A (Ketua) 1. …………………...
2. Seniwati, S.Sos., M.Hum (Sekretaris) 2. …………………...
3. Drs. M. Imran Hanafi, M.A., M.Ec (Anggota) 3. …………………...
4. Drs. Muliadi Sukardi, M.Si (Anggota) 4. …………………...
5. Drs. Aspiannor Masrie (Anggota) 5. …………………...
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ i HALAMAN PENERIMAAN ........................................................................ ii ABSTRAKSI .................................................................................................. iii KATA PENGANTAR ................................................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. vi BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................................ 9 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................... 11 D. Kerangka Konseptual ............................................................................ 11 E. Definisi Operasional ............................................................................. 14 F. Metode Penelitian ................................................................................. 15
BAB II. TELAAH PUSTAKA
A. Konsep Neoliberalisme ......................................................................... 17 B. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri ................................................. 38
BAB III. GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Singkat Kuba ............................................................................ 44 B. Pra dan Pasca Revolusi Kuba ................................................................ 49 C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap
Negara-Negara Amerika Latin .............................................................. 59
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Dampak Embargo Amerika Serikat Terhadap Kuba Setelah Perang Dingin ........................................................................... 65
B. Hubungan Amerika Serikat Dengan Negara-Negara Di Amerika Latin Pasca Embargo ke Kuba Setelah Perang Dingin .......... 87
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................... 95 B. Saran ..................................................................................................... 97
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 98
vi
ABSTRAKSI
Zulkhair Burhan, E 131 00 019, Dampak Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba dan Implikasinya terhadap Hubungan Amerika Serikat dengan Negara-Negara Amerika Latin, dibawah bimbingan Muliadi Sukardi sebagai Konsultan I dan M. Nasir Badu sebagai Konsultan II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak embargo Amerika Serikat terhadap Kuba serta implikasinya terhadap hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Amerika Latin.
Metode penulisan yang digunakan penulis adalah tipe penelitian eksplanatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa embargo yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba di awal tahun 1960-an yang kemudian disusul dengan berbagai rentetan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat lainnya telah mempengaruhi sendi-sendi ekonomi, politik, dan sosial di Kuba. Kebijakan–kebijakan tersebut kemudian memperkecil akses Kuba untuk berhubungan dengan negara-negara lain dan akses untuk terlibat dalam pentas ekonomi politik global.
Kondisi tersebut mengharuskan Kuba untuk melakukan pembenahan pembenahan dibidang ekonomi, sosial dan politik untuk menjaga dan mempertahankan capaian-capaian dari Revolusi 1959 yang menjadi gerbang perubahan di negara tersebut, dan usaha tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi rakyat secara maksimal dalam semua sendi dan lini kehidupan.
Meski demikian, dalam upaya untuk mempertahankan dan melanggengkan hegemoni serta dominasi ekonomi politik Amerika Serikat terhadap negara-negara Amerika Latin, maka berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir perlawanan atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang marak terjadi pasca revolusi Kuba. Selain itu, Amerika Serikat juga terus berupaya untuk membangun pemerintahan-pemerintahan “boneka” sehingga mampu mengintervensi kebijakan dalam dan luar negeri negera-negara di kawasan Amerika Latin. Dan upaya tersebut dilakukan dengan mengupayakan terjadinya proses integrasi pasar dalam kendali Amerika Serikat.
iii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
menganugerahkan begitu banyak karunia dan telah memberikan jaminan untuk mengangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Begitu pula shalawat dan salam terhatur atas Sang Pembebas, Rasulullah SAW beserta ahli baitnya yang suci serta pengikut-pengikutnya yang tetap istiqamah mengusung spirit pembebasan.
Skripsi ini penulis persembahkan buat Ayahanda tercinta (Alm.) Burhan
Angko yang selama hidupnya telah menjadi teman diskusi dan memberi begitu banyak pelajaran berharga tentang arti hidup dan perjuangan. Begitu pula kepada Ibunda tercinta Jernih yang sering ragu dengan keinginanku untuk mengakhiri kuliah, tapi saya yakin demikianlah bentuk cinta yang memanifest. Dan buat adik-adikku yang selalu membuatku khawatir kalau mereka akan lebih awal menyelesaikan kuliah dari pada saya.
Penulisan skripsi ini mengalami begitu banyak kendala dan halangan hingga
terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi hingga skripsi ini dapat dirampungkan.
1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya 2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS beserta
jajarannya 3. Bapak Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNHAS 4. Seluruh staf pengajar Program Studi Hubungan Internasional 5. Bapak Alm. Drs. Muliadi Sukardi, MSi sebagai pembimbing I (semoga
arwahnya diterima di sisi-Nya) dan Bapak M. Nasir Badu, SIP. Msi sebagai pembimbing II
6. Seluruh kawan-kawanku Diplomat ’00. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk belajar bersama kalian.
7. Seluruh kawan-kawan penghuni “rumah kecil” Himahi Fisip Unhas. Tetap berjuang dan tetap berharap karena harapanlah yang akan membuat kita tetap bertahan
8. Intelligent ’01; Agil (Jangan plin-plan), Jessyca ‘n Shinta (salamnya Erwin), Adi ‘n Donald (ko kerja-kerjami skripsimu kasian), Sukri (Keep cool!), Aprilia (Maafkanmi Erwin), Firman “Bo”(jangan marah! Itu bentuk cintaku kpdmu), Accul (Punk Not Death), Muna (Mata’ tatazawwaj?), Yoram (bagi-bagi gajimu ces), dan semuanya yg tak tertulis. Kalian “memaksaku” untuk segera mengakhiri mimpi-mimpiku di kampus.
9. Terrorist ’02; Otte’, Arif, Dafri, Acong, Amri (kapan diskusi lagi), Endri (Be A Good Hi-ers), Ruli, Ahmadi, Helmi (I know you’ll make it), (Yeni, Irma,
iv
Elly, traktirannya nantipi nah), dan semuanya yg tak tertera. Maaf tak bisa jadi ketua himpunan yang baik!
10. Dictator ’03; Anca (I always proud of you), Andika (nantipi sy kasitau orangnya), Ashadi, Cakke (bisama’ masuk GM to?), Dedy, Ramen, (Dede, Makmur, bagaimana hasil munasnya?), Mimin, Wawan (lembo ade), Ikko, Aldi (kpn maen basket lg?), Rio, Rusdin (ko gagah ka?), Asri (Jadilah HMI sejati), Abi (HI memang perlu diperkenalan!), Isma, Muthe (pintarmi membaca murid2mu?), Ajeng (Viva Milanisti) , Dala (Eh item, putih2 mako itu!), Sari (Hidup Jasbog!), Lulu (salamku sama Sukri), Ety (terima kasih selalu mengingatkan kalo se sdh sarjana), Ika (thanks buburnya), Cucan (Grew Up!), UQ ( doakan se jadi dosenmu nah)
11. Hackers ’04; Mamet (salamnya murni), Ignas (bagemana kabarnya perbatasan nunukan?), Andi, Aswin (C-S.IP), Ridho (keep learning!), Awal (Pijatannya memang heboh), Ijat, Farda dan semuanya yg tak tertera. Terima kasih telah menjadi teman sekelas di semester-semester akhir.
12. Regime ’05; Radis, Alam, Herwin, Ical, Nino, Pute, Murni, Noe dan semuanya yang tak tertera. Terima kasih telah emberikan kesempatan untu menikmati akhir-akhir yang indah menjadi mahasiswa. It’s time to prove many things!
13. Teman-teman angkatan 2000 Fisip Unhas; Rony, Dodol, Yuli, Mamat, Rini, Mail, Saprul, Basri, Abi, Piceng, Ridho, Fajar, dll.
14. To All Ex-Crew of Wesabbe D/33; Joy (kapan biskal lagi?), Aziz (tetap istiqamah yah!), Kasim (I learn much from you ‘n thanks to be my ‘bro), Bahar (Keep Fighting Man!), Udin (Be a Good Dad!), Mas Dodik (Kalo nikah saya diundang yah!)
15. Saudaraku Dudi ‘n Edha, kapan kita ketemu lagi sambil cerita pasangan masing-masing.
16. Seluruh kawan-kawan Pijar Imaji, “thanks for being the part of my long journey”
17. Seluruh kawan-kawan yang masih tetap teguh dan konsisten di garis massa. “When Injustice becomes Law, Resistance becomes Duty”.
18. Buat Komradku yang selalu setia menemani dan terus meyakinkan kalau “The Show Must Go On”. Dan kepada semua pihak yang belum sempat tersebut namanya. Akhirnya penulis menyadari bahwa terdapat begitu banyak kekurangan dalam
penulisan skripsi ini. Kendati demikian penulis berharap bahwa karya ini bisa menjadi bagian dari kekayaan khasanah intelektual, Amin.
v
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berakhirnya perang dingin pada dekade tahun 1990-an menjadi babak baru
bagi tata ekonomi politik internasional. Keruntuhan Uni Soviet dan negara-negara
Eropa Timur yang menjadi simbol kekuatan blok timur yang bertendensi sosialis-
komunis semakin mengukuhkan kekuatan Blok Barat yang diwakili oleh Amerika
Serikat dan sekutu-sekutunya yang bertendensi kapitalis-liberal. Bahkan dalam
sebuah jurnal The National Interest yang berjudul “The End of History” Francis
Fukuyama dengan berani mengatakan bahwa akhirnya demokrasi liberal-lah yang
menjadi pemenang dalam pertarungan antara kedua ideologi yang menjadi arus utama
sebelum runtuhnya tembok Berlin yang menandai kemenangan liberalisme pasar saat
ini.
Apa yang sedang kita saksikan bukanlah akhir Perang Dingin, atau periode dari sejarah; yakni, titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia.1 Keyakinan Fukuyama tentang berakhirnya sosialisme-komunisme dan
tampilnya neo-liberalisme yang diusung oleh para pemikir dan praktisi kanan baru
semakin diperkuat oleh pernyataan, Margareth Tatcher, mantan perdana menteri
1 Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir;Konsep, Ragam Kritik, Dan Masa Depannya, Qalam, 2004,
Yogyakarta, Hal. 462
Inggris yang terkenal dengan TINA (There Is No Alternatives).2 Pernyataan tersebut
pada intinya bermaksud untuk memberikan gambaran bahwa saat sekarang ideologi
neo-liberal lah satu-satunya solusi untuk memperbaiki dan menjalankan roda
ekonomi politik global yang kerap ditimpa krisis.
Kemenangan ideologi neo-liberal menjadikan orientasi ekonomi politik global
diarahkan pada kepentingan pasar yang dikuasai tidak hanya oleh negara-negara
Dunia Pertama akan tetapi juga oleh para aktor-aktor baru dalam panggung hubungan
internasional yaitu lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional,
perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional serta individu-individu yang
ikut memegang kontrol dalam mekanisme pasar global.
Dominasi negara-negara Dunia Pertama yang dimotori Amerika Serikat dan
sekutunya dan para pelaku pasar internasional lainnya semakin terlihat dalam upaya
mereka untuk mengarahkan pasar kedalam blok-blok ekonomi baru yang tunduk pada
mekanisme yang telah mereka buat. Dengan kata lain bahwa yang terjadi saat ini
adalah proses internasionalisasi modal atau sering dibahasakan sebagai globalisasi.
Sejalan dengan hal tersebut pada awal abad 20, Desember 1915, Lenin berpendapat:
“…pada akhir abad 19 dan awal abad 20, pertukaran komoditi telah menciptakan sebuah internasionalisasi modal, didukung oleh kenaikan jumlah produksi dalam skala besar, kompetisi bebas akan segera tergantikan oleh sistem monopoli. Dan tipe bisnis yang terjadi tidak lagi dalam bentuk kompetisi diantara sesama korporasi dalam sebuah negara dan antar negara, melainkan dalam bentuk monopoli dari aliansi antar korporasi yang akan membentuk pasar dunia. Dengan demikian, dominasi negara akan segera lenyap karena yang telah
2 Bukan Sekedar Anti Globalisasi, The Institute of Global Justice & Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia, 2005, hal. ix
2
terbentuk adalah aliansi korporasi antar negara. Inilah era yang dimaksud dengan globalisasi. “3
Kondisi tersebut mengharuskan para pelaku pasar untuk melakukan ekspansi
yang bertujuan untuk membuka pasar seluas-luasnya bagi kepentingan pemilik modal
internasional. Sehingga kondisi tersebut melahirkan fenomena munculnya
regionalisme ekonomi yang pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan
pembagian terhadap aset-aset ekonomi di kawasan-kawasan tertentu.4
Metode ekspansi yang dilakukan oleh kekuatan modal internasional ini
dilakukan dengan berbagai metode yang sekali lagi bertujuan untuk membuka akses
ekonomi dan sekaligus menancapkan hegemoni politik pada sebuah negara atau
wilayah. Leo Huberman dan Paul Sweezy, dalam buku mereka ABC Socialism,
mengatakan bahwa salah satu jalan untuk menyelesaikan krisis yang sering menimpa
sistem produksi kapitalisme dan merupakan jalan terampuh dan efektif untuk
membuka akses pasar tak lain dengan perang.5 Dengan perang, kelas pemilik modal
memperoleh pembenaran untuk membumihanguskan alat produksi dan hasil-hasil
produksi yang berlebihan. Penghancuran alat produksi menyebabkan kelangkaan
barang di pasar dan menggerakkan ekonomi keluar dari kondisinya yang stagnan.
Tapi, perang tak hanya menghasilkan penghancuran alat produksi, perang juga
menjadi lahan basah kelas kapitalis untuk menghasilkan komoditas baru guna
3 Irfan Rahman, Apakah Sebenarnya Imperialisme Itu?, News Letter Gratis Pijar Imaji, Makassar,
2004, hal. 2 4 Coen Husein Pontoh, Akhir Globalisasi; Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa, Penerbit C-
Books, Jakarta, 2003, hal. 70 5 Ibid, hal. 41
3
mengisi kelangkaan barang di pasar, sehingga terjadi mobilisasi kapital secara besar-
besaran. Perang juga berarti pembagian pasar baru dikalangan kelas pemilik modal,
yang akhirnya merefleksikan dominasinya secara ekonomi dan politik.
Selain itu, dengan misinya untuk membuka lebar-lebar pasar di seluruh dunia,
lembaga-lembaga modal internasional melakukan ekspansinya dengan membawa
paketan kebijakan penyesuaian struktural. (Structural Adjusment Programme).
Paketan kebijakan ini kemudian didiktekan kepada negara-negara Dunia Ketiga yang
mayoritas merupakan negara-negara post-kolonial untuk memperbaiki sendi-sendi
kehidupan ekonominya yang ambruk akibat perang yang berkepanjangan atau akibat
krisis ekonomi yang sering menimpa sebagian besar negara-negara tersebut. Dan
proses tersebut digagas sedemikian rupa sehingga menjadi resensi atau acuan utama
bagi mayoritas negara-negara Dunia Ketiga dalam menjalankan proses
pembangunannya.
Dalam perjalanannya kemudian, negara-negara Dunia Ketiga yang telah
tergantung secara ekonomi kepada negara-negara Dunia Pertama akibat jeratan utang
luar negeri harus menjalankan paketan-paketan kebijakan yang didiktekan lembaga-
lembaga donor internasional tersebut. Kebijakan tersebut berupa pencabutan subsidi
sosial, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan. Selain itu, untuk semakin
memperkuat posisi tawar negara-negara Dunia Pertama dalam pentas politik dalam
negeri dan untuk meyakinkan bahwa paket kebijakan tersebut betul-betul dijalankan
maka dibentuklah pemerintahan boneka yang tunduk pada kepentingan modal asing.
Dan ini terjadi di beberapa negara-negara Dunia Ketiga khususnya di kawasan
4
Amerika Latin, seperti; Batista di Kuba, Somoza di Nikaragua, Trujillo di Republik
Dominika, Odrio di Peru, Perez Jimenez di Venezuela, Armas di Guatemala dan
banyak lagi. Pemerintahan boneka tersebut yang kemudian membuka akses seluas-
luasnya bagi pelaksanaan paket kebijakan neoliberal tersebut.
Mayoritas pemerintahan boneka tersebut mengambil kebijakan dalam dan luar
negeri yang pada intinya berupaya untuk mengakomodasi kepentingan akumulasi
modal negara-negara maju, lembaga-lembaga keuangan internasional serta
perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional. Tata pemerintahan
dijalankan secara otoriter dan menutup ruang-ruang demokrasi dalam masyarakat.
Cara ini ditempuh untuk menghancurkan potensi-potensi resistensi atau perlawanan
dalam masyarakat akibat kebijakan-kebijakan yang memiskinkan dan tidak berpihak
kepada mayoritas rakyat.
Sejarah telah banyak mencatat bahwa beberapa dari pemerintahan yang
diktator kemudian harus tumbang oleh gerakan parlementer ataupun ekstra
parlementer. Dan fenomena ini telah terjadi di berbagai negara, tidak kurang
demikianlah yang terjadi di Kuba pada tahun 1959 ketika pemerintahan Fulgencio
Batista yang mengabdi pada kepentingan Amerika Serikat akhirnya harus tumbang
oleh gerakan 26 Juli yang dipimpin oleh Fidel Castro Ruz.
Setelah revolusi, Kuba melakukan perubahan mendasar dalam berbagai
bidang dan berusaha melepaskan diri dari belenggu kapitalisme dibawah kendali
Amerika Serikat. Dan saat ini Kuba merupakan salah satu negara di Amerika Latin
yang bebas dari belenggu ekonomi dan politik Amerika Serikat. Meski demikian
5
sampai saat ini Kuba masih terkena embargo ekonomi yang dikenakan Amerika
Serikat sejak tahun 1960. Embargo ini dilakukan akibat ulah pemerintahan baru pasca
revolusi yang melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing milik
Amerika Serikat dan berbagai kebijakan lain termasuk pembaharuan agraria dan
tentunya kebijakan tersebut sangat merugikan kepentingan modal asing yang telah
lama menguasai aset-aset produktif Kuba. Pasca embargo di tahun 1960-an, Kuba
praktis hanya mendapatkan bantuan ekonomi dari Uni Soviet dan negara-negara
Eropa Timur yang tergabung dalam COMECON .
Akibat runtuhnya Uni Soviet, diawal tahun 1990-an, Kuba terjerembab
kedalam krisis ekonomi. Dalam beberapa bulan, Kuba kehilangan 4/5 jalur
perdagangan dengan negara luar. Pabrik-pabrik tutup, toko-toko tidak beraktivitas
dan transportasi kapal dari perusahaan minyak Soviet sampai perusahaan makanan
Hongaria yang mengangkut makanan, bahan bakar, bahan baku dan bahan-bahan
pabrik berangsur-angsur berhenti.6
Pasca runtuhnya Uni Soviet, Kuba melakukan reformasi dalam berbagai
bidang untuk kembali membangun pondasi struktur ekonominya yang mengalami
krisis. Masa ini oleh rakyat Kuba disebut sebagai “Special Period in a Peace of
Time”. Masa inilah yang menjadi tonggak kemandirian Kuba untuk membangun infra
dan suprastruktur kehidupan ekonomi, politik dan sosial negaranya.
6 Marce Cameron, The Truth About Cuba, Green Left Weekly, 2005
6
Meski hingga kini Kuba masih terkena sanksi embargo oleh Amerika Serikat,
rakyat Kuba mampu menyediakan bahan pangan yang memadai serta mengalami
kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk
rakyat yang diterapkan oleh Kuba, telah memajukan banyak aspek kehidupan mereka.
Kemajuan pada pengembangan teknologi pertanian telah berhasil menyamai sistem
pertanian termaju di Amerika Serikat. Seluruh lulusan universitas dimobilisasi untuk
membuat penemuan-penemuan mutakhir bagi pengembangan teknologi pertanian,
dan kesehatan.7
Dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Economic Commision
for Latin America and The Caribbean (ECLAC), The United Nations Development
Programme (UNDP) dan Cuba's Nacional Institute for Economic Research (INIE)
disebutkan bahwa sejak terjadinya disintegrasi negara-negara sosialis diakhir 1980-an
yang berimbas pada hilangnya pasar ekspor, sumber barang-barang dan keuangan,
Kuba telah mampu memelihara capaian-capaian kemajuan dalam hal pembangunan
ekonomi, sosial dan politik.8
Kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial tersebut tentunya
harus ditunjang dengan struktur politik yang demokratis. Sistem pemerintahan Kuba
dapat dikatakan sebagai salah satu sistem pemerintahan yang paling demokratis saat
ini. Hal tersebut dikarenakan oleh tingkat partisipasi politik rakyat Kuba yang sangat
7 Ada Apa dengan Kuba, Sebuah Contoh Pemerintahan Rakyat Miskin, Terbitan Seruan Buruh FNPBI, edisi XIX, hal. 18-19, 2002
8 Cuba Able to Maintain Social Progress during "Special" Period, http://www.eclac.cl, Diakses pada Tanggal 21-6-2005
7
maksimal. Bentuk partisipasi politik tersebut dibangun melalui organisasi-organisasi
rakyat yang dibentuk dari tingkatan terbawah sampai tingkat yang teratas dalam
levelisasi sistem pemerintahan. Organisasi-organisasi tersebut yang kemudian
memasok kesadaran politik rakyat. Keseluruhan organisasi ini mempunyai jumlah
keanggotaan yang luar biasa yaitu kira-kira 95 % dari jumlah pemilih potensial
mereka.9
Revolusi yang diraih oleh rakyat Kuba tersebut menciptakan suatu kondisi
baru yang menjamin seluruh rakyat menjalankan peraturan bagi dirinya sendiri, tidak
hanya akses ekonomi, tetapi juga akses politik dan sosial. Hal tersebut yang
kemudian menciptakan ruang yang seluas-luasnya bagi sebuah sistem ekonomi
politik alternatif yang tidak menghamba pada sistem ekonomi pasar yang eksploitatif
akan tetapi menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Di tengah upaya untuk mempertahankan dan memajukan apa-apa yang telah
menjadi capaian dari revolusi, Kuba pun harus tetap waspada terhadap upaya negara-
negara yang pro terhadap modal khususnya Amerika Serikat. Hal ini bukan tidak
beralasan, upaya untuk mengintegrasikan blok-blok ekonomi dalam satu mainstream
ekonomi global seperti yang dilakukan dibeberapa kawasan yang lain adalah salah
satu upaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan bagi terwujudnya pasar bebas
dari negara-negara yang tidak tunduk pada logika pasar termasuk Kuba.
9 Apakah Kuba Demokratis ? diterjemahkan oleh Mohammad Rozak, http://www.poptel.org.uk/cuba-
solidarity/index.html
8
Setelah kurang lebih empat dekade pasca embargo ekonomi yang
diberlakukan oleh Amerika Serikat, Kuba telah memberikan contoh kepada dunia
internasional bahwa kendati berada dibawah tekanan ekonomi politik negara-negara
maju khususnya Amerika Serikat akan tetapi negara tersebut mampu bertahan dengan
mempraktekkan kebijakan ekonomi politik alternatif tanpa harus menjalankan
platform yang dipaksakan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara Dunia
Ketiga. Sehingga apa yang menjadi cita-cita Gerakan Sosial Baru/GSB (New Social
Movement/NSM) yaitu “There Are Many Alternatives” bukanlah suatu hal yang tidak
dapat diwujudkan.
B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH
Revolusi sosialis 1959 yang telah menggulingkan kediktatoran Batista telah
banyak merubah tatanan kehidupan rakyat Kuba. Revolusi tersebut menyebabkan
transformasi fundamental dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi Kuba karena
tergulingnya struktur kekuasaan yang mapan. Dan tentunya sedikit banyak juga
memberi implikasi terhadap kehidupan ekonomi politik di kawasan Amerika Latin,
baik secara domestik maupun internasional.
Selama hampir lebih empat dekade pasca embargo ekonomi yang
diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba menjadikan negara itu harus secara
mandiri membangun tatanan kehidupan yang baru tanpa intervensi kekuatan politik
manapun. Dalam kondisi demikian Kuba menerapkan pola kebijakan ekonomi politik
alternatif yang tentunya tidak mengadopsi pola-pola neoliberal yang notabene
dipraktekkan oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga.
9
Upaya untuk mempertahankan dan menjaga revolusi yang telah menjadi
jargon kebijakan politik dalam dan luar negeri Kuba mengharuskan negara tersebut
berhadapan vis a vis dengan salah satu kekuatan politik dominan saat ini yaitu
Amerika Serikat yang terus berusaha untuk menghancurkan kekuatan politik yang
tidak mengabdi pada kepentingan negara adikuasa itu. Selain dengan melancarkan
propaganda yang mendiskreditkan pola pemerintahan di Kuba yang dianggap tidak
demokratis, Amerika Serikat juga terus membangun hubungan dengan negara-negara
di Amerika Latin yang selama ini telah menjadi sekutunya melalui pembangunan
blok ekonomi antar negara-negara Amerika yang bermuara pada upaya untuk terus
memarginalkan Kuba di kawasan tersebut.
Berkaitan dengan upaya Amerika Serikat untuk terus menguatkan hegemoni
dan dominasinya di kawasan Amerika Latin dan dalam kaitannya dengan upaya untuk
memarginalisasi posisi negara-negara yang melakukan resistensi tehadap kebijakan
ekonomi politik Amerika Serikat, maka penulisan ini juga akan membahas tentang
FTAA (Free Trade Area of Americas) sebagai upaya Amerika Serikat untuk
mengitegrasikan potensi-potensi ekonomi di kawasan tersebut dalam satu blok utama.
Berdasarkan batasan-batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah
dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana dampak embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap pembangunan
sosial, ekonomi, dan politik di Kuba setelah perang dingin ?
2. Bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Latin
pasca embargo ke Kuba setelah perang dingin?
10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :
a. Untuk mengetahui dampak embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap
pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Kuba
b. Untuk mengetahui hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di
Amerika Latin pasca embargo terhadap Kuba
2. Kegunaan penelitian
a. Diharapkan dapat memberikan analisa terhadap proses pembangunan ekonomi
dan politik paska embargo Amerika Serikat terhadap Kuba dan implikasinya
terhadap hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Latin.
b. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan sebagai bahan kajian
lebih lanjut dalam studi hubungan internasional khususnya kajian kawasan
Amerika Latin.
D. KERANGKA KONSEPTUAL
Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan
seperangkat teori maupun konsep sebagai pijakan dasar untuk memulainya. Tentu
saja teori dan konsep disini harus relevan dengan penelitian yang dilakukan.
Dewasa ini kehidupan ekonomi politik setiap bangsa akan sangat dipengaruhi
oleh konstalasi ekonomi politik global. Hal ini terjadi akibat adanya relasi
antarnegara dalam bingkai sistem ekonomi politik dominan. Hal tersebut merupakan
konsekuensi logis dari proses liberalisasi ekonomi atau sering kita menyebutnya
11
sebagai globalisasi yang memiliki ideologi neoliberalisme. Konsep tentang
neoliberalisme atau juga biasa disebut dengan istilah “kanan baru”10 mengacu pada
konsep liberalisme klasik yang beranggapan bahwa negara harus meminimalisir
perannya dalam menjalankan mekanisme pasar sehingga memicu terjadinya
persaingan sempurna dalam proses perdagangan bebas.11
Mengenai neoliberalisme, Mansour Fakih menjelaskan :
Pada pokoknya paham ini memperjuangkan leissez feire (persaingan bebas) yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial ketimbang melalui metode regulasi negara.12
Selanjutnya, untuk memuluskan jalannya program-program neoliberalisme
maka dibuatlah blok-blok ekonomi yang pada dasarnya bertujuan untuk membuka
pasar seluas-luasnya bagi kepentingan pemodal internasional.13 Hal tersebut
kemudian yang memunculkan fenomena regionalisme ataupun integrasi ekonomi
yang pada dasarnya adalah upaya untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi
dari berbagai kawasan untuk kepentingan pemodal.
Konsep integrasi khususnya dalam bidang ekonomi pada dasarnya adalah
upaya antar elit negara dalam hal ini para pemilik modal baik nasional maupun
internasional untuk memperluas atau dalam kerangka proses penetrasi pasar yang
10 Ian Adams, Op.Cit., hal. 325
11 Coen Husein Pontoh, Akhir Globalisasi; Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa, C-BOOKS, Jakarta, 2003, hal. 36
12 Mansour Fakih, Bebas Dari Neoliberalisme, Insist Press, Jogjakarta, 2003, hal. 54 13 Coen Husein Pontoh, Op.Cit, hal. 70
12
lebih besar cakupannya sehingga kekuasaan-kekuasaan negara-bangsa beralih kepada
blok-blok ekonomi yang telah terbangun baik secara de facto maupun de jure.
Dalam hal ini, Ernest B. Haas mengatakan bahwa integrasi adalah :
Proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat baru dan lebih besar; yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yurisdiksi yang semula berada di tangan negara-bangsa.14
Untuk merespon kondisi dalam maupun luar negeri dalam kaitannya dengan
ekonomi politik global, maka sebuah negara atau wilayah harus menentukan garis
kebijakan dalam dan luar negerinya secara jelas dan terarah. Kebijakan tersebut
tentunya harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan apresiasi dan
kebutuhan masyarakat secara dominan yang merupakan bagian terpenting dari
kepentingan nasional.
Kepentingan nasional (national interest) dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman prilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun bisa juga terjadi interplay antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru.15
14 Ernest B. Haas, The Unity of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford,
California: Stanford University Press, 1958, hal. 16. 15 Sumpena Prawira Saputra, Politik Luar Negeri Indonesia, Remaja Karya Offset, Jakarta, 1985, hal.
24
13
Kepentingan nasional (national interest) idealnya harus merupakan cerminan
dari kehendak rakyat dari sebuah negara dalam artian sebenarnya. Tidak hanya
menjadi keputusan sepihak dari elit yang mendominasi ruang-ruang ekonomi politik
tanpa membuka space kontrol yang lebih demokratis. Ketika rumusan kepentingan
nasional yang lebih objektif telah disepakati oleh semua elemen rakyat, maka hal
tersebut yang kemudian menjadi rumusan kebijakan luar negeri.
Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.16
E. DEFINISI OPERASIONAL
1. Embargo adalah upaya untuk meniadakan barang-barang negara lain dengan
melarang perusahaan dalam negeri untuk mengadakan transaksi dengan
organisasi-organisasi dagang negara yang dikenakan embargo.17
2. Yang dimaksud dengan implikasi disini adalah ekses yang ditimbulkan akibat
embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba.
3. Amerika Latin merupakan daerah yang termasuk di benua Amerika yang
terbentang dari sebelah selatan perbatasan Mexico dengan Amerika Serikat.
Yang dimaksud dengan negara-negara Amerika Latin adalah negara-negara
bekas koloni bangsa-bangsa rumpun kebudayaan Romawi, terutama Spanyol
16 J. Frankel, Hubungan Internasional, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, Hal. 55 17 K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, 1983, hal. 171
14
dan Portugis. Namun secara luas juga memasukkan negar-negara merdeka
bekas jajahan Inggris.
F. METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Analisis eksplanatif saya
gunakan untuk menjelaskan dampak embargo Amerika Serikat terhadap
pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Kuba serta implikasinya terhadap
hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Latin.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, yaitu cara
pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan,
majalah, surat kabar dan artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Data
diperoleh melalui kunjungan penulis ke beberapa tempat seperti perpustakaan
maupun lembaga-lembaga yang terkait yaitu :
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar;
2. Perpustakaan Daerah Makassar di Makassar
3. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UNHAS di
Makassar;
4. CSIS (Centre for Strategic and International Studies) di Jakarta;
5. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta;
6. Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta
15
7. Kedutaan Besar Kuba di Jakarta
3. Jenis Data
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder yang
diperoleh dari berbagai literatur.
4. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, dimana penulis akan
menjelaskan permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh.
Angka-angka statistik hanya digunakan sebagai penunjang dari fakta-fakta yang
dipaparkan.
5. Metode penulisan
Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif, dimana
penulis terlebih dahulu akan menggambarkan masalah secara umum, lalu
kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu
digambarkan.
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Neoliberalisme
Konstalasi ekonomi politik global saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan
alamiah atau merupakan sesuatu yang terberi. Kondisi yang kemudian memposisikan Utara
dan Selatan dalam posisi yang tidak setara, menciptakan jurang ketidakadilan global antara
negara-negara Dunia Pertama dan negara-negara Dunia Ketiga. Akan tetapi kondisi
tersebut berada dalam satu bingkai sistem yang saat ini telah menjadi acuan dalam sistem
ekonomi politik global yaitu neoliberalisme yang merupakan varian dari sistem
kapitalisme.
Membahas neoliberalisme, akan menjadi sulit jika kita tidak menyinggung apa itu
liberalisme. Paham liberalisme berkonotasi luas, sebagaimana yang disimpulkan oleh
Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia:
Liberalisme mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, bahkan agama. Dalam sistem politik Amerika Serikat, liberalisasi politik dipergunakan sebagai strategi untuk menghindari konflik sosial. Yakni dengan menyuguhkan (liberalisme) pada si miskin dan kaum pekerja sebagai hal yang progresif ketimbang kaum konservatif atau Kaum Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda lagi. Politisi-politisi konservatif, yang mengatakan bahwa mereka membenci kata “liberal” –dalam arti tipe politik- tak memiliki keberatan apapun dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.1
Liberalisme dengan demikian mempunyai makna yang berbeda dari satu tempat ke
tempat yang lain. Liberalisme asal mulanya merupakan bentuk perjuangan kaum borjuasi 1 Elizabeth Martinez & Arnoldo Garcia, What is “Neoliberalism”?, National Network for Immigrant and
Refugees Rights, Januari, 1997
menghadapi kaum konservatif. Sehingga boleh dikatakan bahwa liberalisme tadinya
merupakan ideologi kaum borjuis kota. Dalam arti luas, liberalisme adalah paham yang
mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Tapi memang ada
liberalisme ekonomi juga “civic liberalism” atau liberalisme otonomi individual.
Teori yang kemudian menjadi acuan terhadap doktrin pasar bebas ini lahir pada saat
borjuasi di Inggris pada abad ke-19 berhasil merebut kekuasaan dari tangan bangsawan
penguasa masyarakat feodal yang disimbolkan melalui Revolusi Industri. Doktrin ini
pulalah yang menjadi pengabsah bagi para borjuasi tersebut dalam melapangkan jalannya
untuk menguasai dunia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Elizabeth Martinez dan
Arnoldo Garcia:
Sistem perdagangan bebas, perusahaan bebas dan ekonomi yang berbasiskan pasar, sebenarnya telah muncul sejak 200 tahun yang lalu, sebagai satu mesin penggerak utama dalam pembangunan Revolusi Industri. Namun, pada akarnya dalah merkantilisme yang terbentuk selama Abad Pertengahan dan Zaman Kegelapan Eropa, beberapa ratus tahun sebelumnya. Dan juga memiliki akar serta paralel dengan berbagai metode yang digunakan imperium sepanjang sejarahnya (dan saat ini masih digunakan) untuk menguasai tempat-tempat yang lebih lemah disekitarnya serta untuk merampas kekayaannya. Sebenarnya, bisa diyakini bahwa neoliberalisme (sekarang ini) tak lain merupakan merkantilisme yang didandani oleh retorika yang bersahabat, mengingat realitasnya tetap sama dengan proses merkantilis yang telah berlangsung selama ratusan tahun yang lalu.2 Kata “neo” dalam neoliberalisme sesungguhnya merujuk pada bangkitnya kembali
bentuk baru aliran ekonomi liberalisme klasik yang mulanya dibangkitkan oleh ekonom
Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Adam Smith yang
2 Ibid
18
dianggap beberapa orang sebagai bapak kapitalisme pasar bebas, menganjurkan bahwa
untuk mencapai efisiensi maksimum, semua bentuk campur tangan pemerintah dalam
masalah ekonomi sebaiknya ditanggalkan, dan seharusnya tak ada pembatasan atau tarif
dalam manufaktur serta perdagangan satu bangsa agar bangsa tersebut bisa berkembang.
Lahirnya sistem neoliberalisme merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan
krisis yang inheren dalam tubuh kapitalisme yang secara historis terjadi secara periodik.
Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis berpendapat bahwa:
Krisis yang terjadi dalam tubuh kapitalisme merupakan bagian dari pertentangan yang tak terdamaikan antara tenaga-tenaga produktif (teknologi, ilmu pengetahuan, alat-alat kerja, skill) dengan hubungan produksi yang karena kepemilikan pribadi atas alat produksi-menindas dan eksploitatif; sebuah krisis inheren (dalam dirinya sendiri) yang menunggu ledakan penentuan-berikut syarat-syarat objektif maupun subyektifnya. Pemulihan krisis yang selalu dengan memotong tingkat kesejahteraan hidup rakyat (miskin), kaum buruh, bahkan kemakmuran para kapitalis dan fungsi pelayanan negara, tidak lain merupakan penundaan akan akumulasi krisis yang menghancurkan. Dalam sejarah perekonomian kapitalis, perubahan kebijakan krisis merupakan usaha konsolidasi dan penundaan krisis yang lebih parah.3 Sepanjang sejarahnya, sistem ekonomi kapitalisme telah mengalami krisis yang
mengharuskan para penganutnya untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan krisis-
krisis tersebut. Lahirnya liberalisme pun merupakan evolusi dalam sistem kapitalisme untuk
menjawab krisis yang menimpanya.4
3 Karl Marx dan Friedrich Engels, The Manifesto of Communist Party 1848,
http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html 4 David Yaffe, et.al., Mcglobal gombal Globalisasi dalam Perspektif Sosialis, Cubuc, Jakarta, 2001, hal. 2
19
Akan tetapi sejarah liberalisme pasar ala Adam Smith pun harus berujung pada
krisis ekonomi. Mengapa? Dipandu oleh doktrin liberal, komoditas diproduksi tidak untuk
memenuhi kebutuhan pasar yang abstrak. Akibatnya jumlah komoditas yang diproduksi
menjadi tak terbatas jumlahnya, tergantung pada fluktuasi (naik turunnya) permintaan pasar
yang tidak bisa diramalkan sehingga terjadi produksi massal. Tapi, bagaimana memasarkan
produksi massal itu? Inilah yang tak sanggup dipecahkan oleh sistem kapitalisme, sehingga
terjadi kelebihan produksi (over production).
Karena kelebihan produksi, tingkat konsumsi dalam negeri menurun sehingga
menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi. Kondisi stagnan ini bisa dipecahkan dengan
jalan memotong upah buruh bahkan melakukan pemecatan. Tapi jika gerakan buruh kuat,
satu-atunya jalan yang harus ditempuh oleh kaum kapitalis adalah memperebutkan pasar
dan membagi paar dunia dikalangan mereka. Perebutan pasar dunia itulah yang memicu
pecahnya Perang Dunia I ditahun 1918. Dengan perang pasar dikavling-kavling oleh
negara-negara industri maju. Pasca-Perang Dunia I, produksi ekonomi yang dituntun
liberalisme pasar terus berjalan tanpa kendali sehingga Perang Dunia I tak sanggup
mengatasi krisis kelebihan produksi itu, yang akhirnya meledak dalam wujud Depresi Besar
(Great Depression) pada dekade 1930-an. Disaat malaise itu, keadaan ekonomi mengalami
kontraksi (pengetatan) yang sangat hebat di semua sektor (pertanian dan industri) sehingga
terjadi pengangguran massal dimana-mana. Kapasitas produksi terpasang menjadi mubazir
karena sebagian besar tak bia dimanfaatkan.
20
Karena “Depresi Besar” pada tahun 1930-an tersebut, seorang ekonom, John
Maynard Keynes, menganjurkan bahwa regulasi dan campur tangan pemerintah sebenarnya
dibutuhkan untuk memberi keadilan yang lebih besar dalam pembangunan. Selain itu, tugas
Keynes edalah bagaimana memacu kembali dinamika kapitalisme tanpa memotong sepeser
pun keuntungan kelas pemilik modal. Keynes berteori, liberalisme bukanlah cara terbaik
bagi pertumbuhan kapitalisme. Inti pendapatnya, full employment (keadaan tanpa
pengangguran) adalah hal yang mutlak perlu untuk pertumbuhan kapitalisme. Dalam
bukunya yang terkenal ditahun 1926, berjudul The End of Laissez Faire, Keynes
mengatakan,
Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu berkesesuaian dengan kepentingan umum.5 Keadaan tanpa pengangguran hanya bisa dicapai jika negara dan bank sentral
campur tangan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Disini Keynes berpendapat,
negara tidak hanya diharapkan menjaga ketertiban umum berdasarkan perangkat hukum,
menyediakan prasarana ekonomi dan sosial yang memadai, melaksanakan program
pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga secara aktif terlibat
langsung dalam investasi di bidang perhotelan dan barang-barang konsumsi seperti tekstil,
tepung terigu, dan minyak goreng. Kata Keynes:
Dalam perekonomian yang sedang menurun, pemerintah sebaiknya memberlakukan deficit spending dalam waktu singkat untuk menciptakan
5 Bonnie Setiawan, Menggugat Globalisasi, INFID & IGJ, Jakarta, 2001, hal. 2
21
lapangan kerja guna menghambat pelarian modal-modal ke luar negari dan memperketat kontrol terhadap pertukaran mata uang.6
Jadi, dalam konsepsi Keynes, negara tidak hanya menjadi parasit tapi investor
sekaligus. Dengan campur tangan negara, diasumsikan sirkulasi ekonomi kembali bergerak
keluar dari jebakan krisis. Kepercayaan bahwa negara harus memajukan kesejahteraan
bersama akhirnya diterima dimana-mana. Ide tersebut mempengaruhi presiden AS,
Roosevelt, untuk membuat program New Deal di tahun 1935, program yang ditujukan
untuk “meningkatkan kesejahteraan banyak orang”, meningkatkan daya beli. Presiden
Roosevelt kemudian mendorong administrasinya campur tangan lebih besar dalam
kehidupan ekonomi dengan memusatkan perhatiannya dalam menciptakan lapangan kerja
secara massal. Pada musim dingin 1933-1934 saja sudah 4 juta orang bisa mendapat
lapangan pekerjaan dalam program-program pekerjaan umum, di atas basis anggaran
belanja defisit dan Social Security Act of 1935. Apa yang dilakukan oleh Roosevelt dengan
New Deal-nya merupakan suatu pengakuan bahwa dalam perusahaan-perusahaan
monopolistik dan dominasi modal uang, ekonomi kapitalis membutuhkan intervensi negara,
bila hanya mengandalkan mekanisme pasar semata, maka ia akan hancur. Hanya negara
yang sanggup melanggengkan kapitalisme.
Karena krisis tahun 1930-an itu dipicu oleh kelebihan produksi, maka salah satu
wujud intervensi negara adalah membuka pasar negara lain bagi produksi komoditas negara
industri maju jalan terampuh dan efektif untuk membuka pasar tak lain dengan perang. 6Doug Lorimer, Welfare Capitalism and Neoliberal Globalization, http://jinx.sistm.unsw.edu.au/greenleft/2000/397/397p16.htm.
22
Persis, seperti yang dikatakan Keynes dalam tulisannya The General Theory of
Employment, Interest, and Money bahwa perang telah menjadi satu-satunya bentuk
pembelanjaan dalam skala besar (berbentuk hutang pemerintah) yang harus disetujui,
diabsahkan, oleh negarawan.7
Pasca Perang Dunia II, pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Periode
pascaperang hingga pertengahan tahun 1970-an disebut sebagai “Zaman Keemasan
Kapitalisme” (Capitalist Golden Age), yang ditandai dengan berkembangnya negara-negara
kesejahteraan dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi ssat itu. Meski demikian kondisi
ini tidak terjadi akibat pengadopsian kebijakan Keynesian akan tetapi restorasi tingkat
keuntungan (dalam investasi produksi) lah yang menyelamatkannya, yaitu melalui :
1. rendahnya upah riil (karena tingkat pengangguran tahun 1930-an)
2. hancurnya kompetisi bisnis, dan terjadinya konsentrasi modal secara
massif
3. anggaran defisit negara yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang
kebutuhan perang sejak awal 1940-an.8
Karena tetap berjalan diatas fondasi hukum ekonomi kapitalis, pertumbuhan
ekonomi yang begitu mengagumkan saat itu juga tak bertahan lama. Menjelang akhir tahun
1960-an dan dekade 1970-an kapitalisme kembali jatuh dalam krisis. Tingkat pertumbuhan
dan investasi mulai jatuh di awal masa tersebut (sampai setengah dari tingkat sebelumnya).
7 Koran Pembebasan Partai Rakyat Demokratik, Kejahatan Badan-Badan Keuangan/ Perdagangan Dunia
dan Agen-Agen Lokalnya, 2002, hal. 3 8 Ibid
23
Pengangguran merajalela, sementara eksploitasi terhadap sumber-sumber daya semakin tak
terkendali.9
Krisis kelebihan produksi secara periodik terjadi kembali. Diawali pada tahun 1973-
1975 dengan indikasi stagnasi panjang dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ukuran
stagnasi panjang tersebut adalah lambatnya perkembangan produktivitas kerja.
Pertumbuhan produktivitas kerja AS, misalnya, selama 25 tahun belakangan adalah rata-
rata 1 % per tahun, padahal 25 tahun sebelumnya rata-rata 2 %. Indikasi lain bahwa resesi
makin dalam adalah statistik ekonomi dunia. Antara 1970-1990 rata-rata pertumbuhan
ekonomi sebesar 3,5 %. Selama dasawarsa 70-an ada 8 tahun pertumbuhan di atas rata-rata
tersebut dan 2 tahun di bawah rata-rata, selama dasawarsa 80-an ada 5 tahun di atas rata-
rata, 4 tahun di bawah rata-rata.10
Berbeda dengan krisis 1930-an, yang dianggap lahir karena pendewaan terhadap
pasar, krisis kali ini dianggap sebagai akibat intervensi negara terhadap pasar. Keynesian
dipersalahkan, karena intervensi negara telah menyebabkan kelas kapitalis gagal dalam
melipatgandakan akumulasi kapital.
Secara teoretis, ada dua penjelasan mengapa Keynesian gagal dalam
mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Pertama, kebijakan intervensi negara yang dianjurkan Keynes guna merangsang dan menggerakkan roda perekonomian yang macet akibat “Depresi Besar”, sekaligus mencegah berulang kembalinya krisis ekonomi, hanya bisa dipenuhi jika terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi terus menerus
9 Samir Amin, Ekonomi Politik Abad ke-20, Bulletin Diponegoro 74, No. 9/2001, hlm. 42 10 LINKS, No. 12, Mei-Agustus, 1999
24
dan berkesinambungan. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tinggi pasca-malaise terjadi karena dikobarkannya Perang Dunia II yang dimenangkan oleh negara-negara imperialis. Dengan kualitas hasil pertumbuhan ekonomi yang dicapai diatas bangkai jutaan manusia itu, negara-negara imperialis sanggup memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kedua, pertumbuhan tinggi hanya bisa terjadi jika kebebasan pasar dan upah buruh murah. Disini letak kegagalan teori Keynes, karena ia menderita kontradiksi didalam dirinya sendiri. Di satu sisi ia menganjurkan intervensi negara secara aktif dalam pasar, tapi disisi lain, intervensi itu menyebabkan pasar terdistorsi sehingga momentum pertumbuhan ekonomi, sebagai sumber pendapatan negara dalam negara kesejahteraan, mengalami perlambatan. Bagaimana mungkin mewujudkan distribusi kemakmuran tanpa menggerogoti keuntungan kelas kapitalis?.11
Cara-cara Keynes hanya akan mendorong suatu inflasi harga barang-barang dan
jasa-jasa saja bila para investor yang menguasai bisnis (oligarki finasial) tidak bisa
memperluas pasar bagi peningkatan produksinya. Selama Depresi Besar tersebut tak ada
perluasan pasar seperti yang diharapkan, itulah mengapa keampuhan kebijakan Keynesian
sangat terbatas.
Krisis yang terjadi pada dekade 1970-an menjadi babak akhir dari sistem Keynesian
dan menjadi gerbang dimulainya pembaruan ide-ide klasik liberalisme melalui
neoliberalisme.
Dalam bukunya Bebas Dari Neoliberalisme, Mansour Fakih menjelaskan bahwa:
Pada pokoknya paham ini memperjuangkan leissez feire (persaingan bebas) yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial ketimbang melalui metode regulasi negara.12
11 Coen Husain Pontoh, Op.Cit., Hal. 48-49 12 Dr. Mansour Fakih, Op.Cit., hal. 54
25
Untuk mewujudkan pasar bebas dan memberikan solusi atas krisis yang sering
dialami oleh kapitalisme, maka dijalankanlah berbagai kebijakan-kebijakan neoliberalisme.
Adapun poin-poin utama neoliberalisme menurut Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia
antara lain:
1. Hukum pasar, kebebasan bagi modal, barang dan jasa, sehingga pasar bisa
mengatur dirinya sendiri agar gagasan “tetesan ke bawah” dapat
mendistribusikan kekayaan. Juga mencakup upaya agar tenaga kerja tak diwakili
serikat buruh, dan menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi mobilitas
modal, seperti peraturan-peraturannya. Kebebasan tersebut harus diberikan oleh
negara atau pemerintah.
2. Mengurangi pembelanjaan publik bagi pelayanan-pelayanan sosial, seperti
pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.
3. Deregulasi, agar kekuatan pasar bisa bekerja menurut mekanisme aturannya
sendiri.
4. Swastanisasi perusahaan-perusahaan milik publik (seperti perusahaan-yang
mengelola kebutuhan air, dsb)
5. Mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme
dan tanggung jawab individual.13
Sama halnya juga dengan Richard Robinson yang meringkas prinsip-prinsip utama
di balik ideologi neoliberalisme ini: 13 Elizabeth Martinez & Arnoldo Garcia, Op.Cit.
26
1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai cara untuk memajukan manusia.
2. Pasar bebas tanpa “campur tangan” pemerintah adalah yang paling ampuh dan
secara sosial bisa mengoptimalkan alokasi sumber daya.
3. Globalisasi ekonomi akan menguntungkan semua orang
4. Swastanisasi akan menghilangkan pemborosan dalam sektor publik
5. Fungsi utama pemerintah seharusnya adalah menyediakan infrastruktur untuk
memajukan kepatuhan akan hukum, yang berkaitan dengan hak-hak pemilikan
dan kontrak.14
Agar tujuan tersebut bisa dipenuhi maka berbagai kontrol harus disingkirkan. Atau
satu-satunya jalan untuk memaksimalkan itu semua adalah dengan menanggalkan berbagai
kontrol; menghapuskan hal-hal yang dianggap membatasi perdagangan bebas, seperti:
1. tarif
2. peraturan-peraturan
3. standar-standar tertentu, legislasi, ukuran-ukuran yang diregulasi
4. pembatasan-pembatasan terhadap aliran kapital dan investasi.15
Tujuannya agar mampu melepaskan pasar bebas mencari keseimbangannya
keseimbangannya sendiri secara alamiah melalui tekanan permintaan-permintaan pasar,
yang merupakan kunci bagi keberhasilan ekonomi yang berbasiskan pasar.
14 Richard Robinson, Global Problems and the Culture of Capitalism, Allyn Bacon, 1999, hal. 100 15 Anup Shah, Kepentingan Utama Globalisasi, The Institute of Global Justice & Lembaga Pembebasan,
Media Dan Ilmu Sosial, Jakarta, 2004. Hal. 18-19
27
Dalam Manifesto Partai Komunis, Karl Marx dan Friedrich Engels menjelaskan
bahwa kapitalisme tidak dapat hidup dalam satu negeri. Hanya dengan berada dimana-mana
bertempat dimana-mana dan menjalin hubungan dimana-mana, barulah sistem
perekonomian yang baru ini bisa eksis, tapi, berbeda dengan perspektif Adam Smith, yang
percaya bahwa keberadaan borjuasi dimana-mana itu hanya mungkin jika hadir sitem pasar
bebas, Marx justru berpendapat watak universal dari kapitalisme adalah sebuah
keniscayaan: ada atau tidak ada pasar bebas.
Borjuasi, dengan perbaikan cepat dari segala alat produksi, dengan semakin mudahnya kesempatan untuk menggunakan alat-alat perhubungan, menarik segala bangsa, sampai yang paling biadab pun, ke dalam peradaban. Harga-harga murah dari barang dagangannya merupakan artileri berat yang dengannya ia memporakporandakan tembok-tembok Tiongkok, yang dengannya ia menaklukkan kebencian berkepala batu dari kaum biadab terhadap orang-orang asing. Ia memaksa semua bangsa, dengan ancaman akan musnah, cara produksi borjuis; ia memaksa mereka mengemukakan apa yang disebutnya peradaban itu ke tengah-tengah lingkungan mereka, yaitu supaya mereka sendiri menjadi borjuis. Pendek kata, ia menciptakan suatu dunia menurut bayangannya sendiri.16
Bahkan, dalam perkembangannya kapitalisme malah mengingkari hukum-hukum
yang diformulasikan Smith. Pasar bebas tak pernah benar-benar ada, karena sesungguhnya
secara historis menurut Walter S. Jones bahwapersagangan sangat terkait dengan
penaklukan wilayah.17 Hukum perkembangan kapitalisme yang menjauh dari konsep
persaingan bebas itu mendapat penegasan dari Lenin. Ketika menganalisis perkembangan
kapitalisme pada akhir abad ke-20, Lenin menulis:
16 Ibid 17 Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan
Dunia 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 249
28
Persaingan telah berubah menjadi monopoli. Akibatnya terjadi kemajuan yang luar biasa dalam sosialisasi produksi, khususnya, proses penemuan teknis dan perbaikan. Ini adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dengan persaingan bebas masa lalu antar kelompok pengusahayang terpencar-pencar, yang tidak berhubungan sama sekali, dan berproduksi untuk pasar yang tidak dikenal. Konsentrasi telah menjadi titik dimana ia mampu membuat perkiraan yang mendekati kebenaran akan sumber bahan mentah, sebuah negeri dan malahan beberapa negeri dan dunia.18
Selanjutnya Lenin juga menulis bahwa: Produksi menjdi bersifat sosial, tetapi kepemilikan tetap bersifat individual. Alat-alat produksi sosial tetap dikuasai oleh segelintir orang. Kerangka umum mengenai persaingan bebas secara formal tetap diakui, tetapi penindasan kaum monopolis terhadap penduduk seratus kali lebih berat, lebih menyusahkan dan tak tertahankan.19
Perkembangan baru dari kapitalismeini oleh Lenin disebut nya imperialisme.
Menurut Lenin bahwa ciri mendasar dari kapitalisme adalah adanya perdagangan bebas.
Sedangkan ciri mendasar dari imperialisme adalah adalah monopoli.20 Atau dalam bahasa
Alexander Kulikov bahwa monopoli kekuasaan ekonomi adalah basis dari imperialisme.21
Perbedaan ini tidak lantas menggiring kita pada kesimpulan, monopoli adalah bentuk
menyimpang dari kapitalisme. Justru sebaliknya, monopoli adalah hasil dari persaingan
bebas. Lenin membahasakan bahwa persaingan bebas menghasilkan konsentrasi produksi,
dan gilirannya, pada suatu tingkat perkembangan tertentu, menjurus kearah monopoli.22
18 Vladimir Ilych Ulyanov (Lenin), Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, http://www.marxist.org. 19 Ibid 20 Ibid 21 Alexander Kulikov, Political Economy, Progres Publishers, Moskwa, 1986, hal. 78 22 Ibid
29
Dari sini kita akan membahas tentang dominasi perusahaan multinasional MNCs)
dan transnasional (TNCs) yang menjadi aktor pokok dalam neoliberalisme. Lenin
menjelaskan bahwa akibat monopoli, perusahaan yang besar akan menjadi semakin besar
karena tidak saja mampu memaksimalkan profit tapi juga karena mencaplok perusahaan-
perusahaan kecil yang tidak efisien. Kulikov mencontohkan pada awal abad ke-20, terdapat
lebih dari 1.600 perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri otomotif,
tapi dalam perkembangannya, pada awal 1980-an, tinggal tersisa empat perusahaan. Tiga
diantaranya, General Motors, Ford, dan Chrysler, saat ini menguasai 97,8 persen seluruh
produksi otomotif dalam negeri. Demikian juga dengan industri minyak di dunia kapitalis
ini dikuasai oleh tujuh perusahaan monopoli, dengan dua yang terbesar yakni, US Exxon
dan Anglo Dutch Royal-Dutch Shell.23
Kini, perusahaan-perusahaan monopolis tidak hanya menempati kunci di sektor
industri dan perbankan, tapi juga pertanian, konstruksi, transportasi, pertahanan keamanan,
komunikasi, serta perdagangan dan jasa. Lebih dari itu, kaum monopolis juga mendikte
kehidupan sosial, melalui media televisi, radio, dan koran. Mereka telah berkembang biak
menjadi apa yang disebut Gustav Hilferding, ekonom sosialis Austria, sebagai finance
capital yakni,
Suatu bagian yang senantiasa membesar dari kapital di dalam industri, tidak lagi menjadi milik kaum industrialis yang menggunakannya. Mereka dapat memanfaatkannya hanya melalui perantara perbankan, yang dalam kaitan dengan mereka, mewakili pemilik kapital. Dipihak lain, bank terpaksa harus menaruh bagian yang makin besardari kapitalnya, ke dalam industri. Dengan
23 Ibid. Hal. 79
30
demikian, dalam derajat yang makin meningkat, bankir berubah menjadi kapitalis industri. Kapital bank ini, yaitu kapital dalam bentuk uang, yang kemudian hakikatnya berubah menjadi kapital industri, saya sebut finance capital. Jadi, finance capital adalah kapital yang dikuasai oleh bank-bank dan digunakan oleh industrialis-industrialis.24
Selanjutnya, lenin mengingatkan bahwa definisi yang yang dikemukakan Hilferding
itu tidak akan berarti apa-apa, jika kita tidak memahami wataknya yang monopolistis.
Disini, ia bicara soal finance oligarchy. Yakni, konsentrasi finance capital di tangan
beberapa gelintir elit borjuis, yang menjalankan perusahaan-perusahaan dengan tujuan
mengakumulasi laba yang sebesar-besarnya melalui perusahaan-perusahaan, pengeluaran
surat-surat berharga, dan pinjaman-pinjaman negara. Seluruh aktivitas ekonomi ini pada
akhirnya hanya menguntungkan dan mengukuhkan dominasi finance oligarchy atas
masyarakat.
Kulikov menyatakan, pada saat sekarang ini, contoh terbaik dari finance oligarchy
itu adalah Rockfellers, Morgans, Du Ponts, Gianninis, Fords, Mellons dan Hunts di
Amerika Serikat. Di Inggris kita mengenal Rotschilds, lazards, Barings, dan Schroeders,
atau Flicks, Hoeschs, dan Hanils di Jerman.25 Pasca Perang Dunia II, finance oligarchy juga
mewujud dengan kekuasaan yang sangat besar, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Perusahaan-perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya
bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak dibeberapa negara. Dengan
jangkauannya yang mendunia, para pebisnis dan ekonom zaman ini percaya hanya
24 Ibid 25 Ibid, Hal. 82
31
perusahaan-perusahaan multinasional yang mampu mendefinisikan dua kebutuhan dasar
dari aktivitas ekonomi saat ini; pertama, pertumbuhan aset-aset; dan kedua, pertumbuhan
tingkat keuntungan. Dalam pandangan perusahaan-perusahaan multinasional, dunia ini
adalah adalah sebuah pasar bebas yang besar:hubungan sosial diartikan sebagai hubungan
antara penjual dan pembeli, sehingga seluruh aktivitas manusia disederhanakan menjadi
perjuangan untuk memperoleh keuntungan. Disamping itu, secara organisasional, struktur
hierarki dari perusahaan-perusahaan multinasional sangat sempurna. Kontrol dan komando
dari Board of Directors dan hief Executive Officer menjangkau kebawah hingga kelapisan
buruh yang paling rendah. Dengan demikian, kedudukan seseorang dalam hierarki
menunjukkan kekuasaan, penghargaan, dan keistimewaan orang tersebut.
Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan
transnasional berbasis pada kepemilikannya yang monopolis atas kapital sebagai akibat
perkembangan maju kapitalisme. Dimana ekspor barang yang merupakan ciri khas
kapitalisme lama, sudah digantikan oleh ekspor kapital yang merupakan ciri khas
kapitalisme baru.
Meningkatnya ekspor kapital adalah konsekuensi logis dari finance capital. Akibat
dominasi finance capital, negara-negara kapitalis maju berhasil mengakumulasi kapital
hingga mencapai ukuran raksasa, yang terbukti tidak dapat ditampung oleh pasar domestik
yang semakin sempit. Jika situasi ini dipertahankan, akumulasi kapital yang berlebih itu
akan memicu terjadinya krisis ekonomi sehingga kebutuhan untuk ekspor kapital menjadi
32
tak terelakkan. Itu sebabnya, ekspor kapital oleh Kulikov disebutnya sebagai metode yang
efektif bagi ekspansi kekuasaan monopolis dan untuk meningkatkan porsi keuntungan
mereka.26
Dengan kedudukan yang monopolis, kekuasaan perusahaan-perusahaan
multinasional dan transnasional mengatasi kekuasaan sebuah negara-bangsa. Untuk
mempertahankan tingkat keuntungannya yang maksimal, perusahaan-perusahaan
multinasional melakukan trategi umumnya yaitu, memaksa sebuah negara-bangsa untuk
melaksanakan tiga hal yaitu: menjamin kebebasan berinvestasi, kebebasan aliran modal,
menjamin terjadinya perdagangan bebas terhadap semua barang dan jasa termasuk hak atas
kekayaan intelektual. Dengan doktrin trinitasnya ini, perusahaan-perusahaan multinasional
makin leluasa dalam mengakumulasi kapitalnya di seluruh penjuru bumi.
Hal tersebut sejalan dengan yang dibahasakan oleh William I Robonson bahwa:
Mobilitas modal secara global memungkinkan terjadinya sentralisasi dan integrasi fungsional seluruh bagian dunia dalam rantai produksi dan distribusi, perubahan nilai uang yang sangat cepat dengan pemusatan manajemen, kontrol dalam pembuatan sebuah keputusan arus modal antar bangsa. Institusi-institusi ini termasuk didalamnya, perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang menguasai dan mengatur sumber ekonomi dunia dan kesejahteraan umat manusia, serta lembaga keuangan internasional (seperti IMF dan Bank Dunia). Lembaga-lembaga tersebut telah mendorong terselenggaranya kondisi yang dibutuhkan bagi terwujudnya akumulasi modal secara global. Pembagian dunia kedalam negera-negara Utara dan mitra juniornya di Selatan telah menciptakan politik -baik lokal maupun global- tata adminstrasi, dan hukum internasional yang memungkinkan berfungsinya sistem ini. Begitu juga dengan forum nasional antarbangsa baik yang bersifat formal maupun informal, seperti negara (Group of Seven), Komisi Trilateral (Trilateral Commission), dan
26 Ibid, Hal. 84
33
Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang membangun strategi-strategi untuk mempertahankan dan mereproduksi sistem, sertamengawasi keseluruhan operasi.27
Karena konsekuensi dari ekspor kapital adalah bertumbuhnya perusahaan-
perusahaan multinasional yang bersifat monopolis, mereka kemudian membagi dunia
dikalangan mereka sendiri. Pembagian dunia itu, kadang terjadi dalam wujud perang
militer, seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua dan perang-perang kecil lainnya. Bentuk
lain dari pembagian dunia itu adalah perang ekonomi, seperti adanya kelompok G7 dan
blok-blok ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka pasar seluas-luasnya bagi
kepentingan kaum kapitalis. Dari sini, fenomena munculnya regionalisme ekonomi harus
dilihat sebagai perwujudan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional.
Fenomena munculnya tren regionalisasi menjadi arena baru bagi penganut pasar
bebas untuk memperdalam, mempercepat, dan memperkukuh prinsip-prinsip perdagangan
bebas. Hal tersebut dapat dilihat pada klausa-klausa yang telah disepakatioleh masing-
masing blok ekonomi tersebut.
Kerja-kerja perusahaan-perusahaan multinasional makin efektif karena disokong
organisasi atau rezim internasional yang berfungsi sebagai surveillance system. Untuk
menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan doktrin neoliberal.
Tiga institusi yang terpenting tersebut adalah IMF, WTO, dan Bank Dunia.
27 William I. Robinson, Neoliberalisme, Elit Global, dan Transisi Guatemala:Seuah Analisis
Makrostruktural, C-Books, Jakarta, 2003, Hal. 3
34
Kebutuhan utama didirikannya lembaga-lembaga keuangan internasional ini, lebih
didorong untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan kapitalis dan memperkuat kekuasaan
sektor swasta. Seperti dikemukakan oleh Michael Camdessus, dalam papernya, “Reflection
on the IMF and Internasional Monetary System”, bahwa gagasan utama pembentukan IMF
agar negara-negara anggota mengadopsi kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas keuangan, dan keterbukaan ekonomi bagi perdagangan
internasional.28
Fokus kerja Bank Dunia adalah “membantu pembangunan dan rekonstruksi teritori
para anggota dengan memfasilitasi investasi kapital untuk tujuan produksi”. Bidang
garapnya, misalnya, pembangunan jalan-jalan kereta api, jalan raya, jembatan, pelabuhan
dan infrastruktur lainnya, yakni kegiatan ekonomi yang tidak menguntungkan jika
dibangunoleh perusahaan-perusahaan swasta. Setelah Eropa, fokus kerja Bank Dunia
berpindah ke Dunia Ketiga.
Dalam bingkai itu, IMF didirikan untuk melicinkan jalan bagi perdgangan dunia
melalui pengurangan pembatasan lalu lintas devisa dan penggunaan dana-dana cadangan
untuk dipinjamkan kepda negara-negara yang mengalami masalah keseimbangan neraca
pembayaran sementara sehingga perdagangannya terus berlanjut tanpa diinterupsi,
pemberian dana-dana ini ditujukan agar seluruh negara memperoleh keuntungan dari pasar
dunia, khusunya negara-negara induk imperialis seperti Amerika Serikat dan Inggris.
28 Rizal Ramli, Malpraktek dan Mitos IMF di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam seminar yang
dilakukan oleh Aliansi Anti IMF (ANTI) di Jakarta, 2002
35
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka
program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:
1. Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari
komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang
bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk:
pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi,
peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak
menaikkan upah dan gaji.
2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan
atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang
seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama
ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk
penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus
masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam
menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap
dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-
tuntutan spesifik.29
Sementara itu, proyek politik para kaum neoliberal adalah mempromosikan
“demokrasi”, atau lebih tepat disebut poliarki. Sebuah sistem yang merujuk pada adanya 29 Sritua Arif, Teori Dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES, 1998, hal. 360-367
36
sekelompok kecil yang benar-benar memiliki kekuasaan dan terlibat langsung dalam
pembuatan kebijakan, sembari hanya memberi kesempatan kelompok mayoritas memilih
mereka yang bersaing dalam sistem pemilihan umum yang diawasi secara ketat. Tipe
“demokrasi pura-pura” ini sama sekali tidak melibatkan kekuasaan dari massa rakyat,
kekuasaannya berakhir setelah kelompok elit yang berkuasa dan menyebabkan semakin
menganganya kesenjangan akibat ekonomi global. Krisis yang berkembang diseluruh
Negara Dunia Ketiga semenjak tahun 1970-an sampai 1980-an, dalam konteks
neoliberalisasi, ternyata diselesaikan oleh transisi poliarkis. Dari transisi kita membongkar
adanya upaya dari kelompok dominantransnasional untuk kembali menegaskan dominasi
politik. Dominasi ini dilakukan dari cara-cara yang paling memaksa (koersif) dengan
bantuan rezim diktator hingga cara-cara konsensus dengan kelompok poliarkis. Taruhan
dari pentaan sosial seperti ini apalagi ditunjang dengan kemunculan kekuasaan kapitalis
global adalah bangkitnya otoritarianisme.
Desakan yang sangat kuat dari dalam untuk melakukan demokratisasi yang lebih
serius, ditambah elit-elit transnasional yang memiliki kekuatan struktural ekonomi global
dan pengaruh politik ideologis yang besar didalamnya, sering membuat negara, seperti
Amerika Serikat, melakukan intervensi politik bahkan militer secara langsung untuk
mengukuhkan kembali hegemoninya.
37
B. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri
Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan
oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan
kebijakasanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri. Ia merupakan bagian
dari keijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi
kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan
hal tersebut lazimnya diseut kepentingan naional. Tujuan politik luar negeri adalah
mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas
keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan.
Kepentingan nasional (national interest) dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman prilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun bisa juga terjadi interplay antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru.30
Dalam pelaksanaan tentang politik luar negeri terdapat tiga determinan yang harus
diperhatikan. Pertama adalah kepentingan nasional, dimana politik luar negeri adalah
pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Politik
luar negeri sebagai pencerminan dari kepentingan nasional dikemukakan oleh J. Frankel :
30 Sumpena Prawira Saputra, Politik Luar Negeri Indonesia, Remaja Karya Offset, Jakarta, 1985, hal. 24
38
Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.31
Yang perlu diperhatikan dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri
adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat
menguntungkan bagi kepentingan nasional, baik diukur dari kepentingan keselamatan dan
keamanan nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan
nasional.
Determinan kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri dan politik
internasional adalah kemampuan nasioanal. Kemampuan naional adalah kemampuan yang
dimiliki suatu bangsa, baik secara aktual maupun bersifat potensial. Dengan
kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun latent yang meliputi
segala sumber daya yang yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.
Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangakan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.32
Politik luar negeri sebagai serangkaian atau sekumpulan komitmen, mengacu
kepada strategi, kepentingan dan tujuan-tujuan khusus (spesificgoals) serta sarana-sarana
(means) untuk pencapaiannya. Komitmen dan rencana tindakan ini dapat ditelaah dari
31 J. Frankel, Hubungan Internasional, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, Hal. 55 32 K.J. Holsti, Politik Internasional:Kerangka Analisis Pedoman Ilmu, Jakarta, 1987, Hal. 88
39
kondisi riil dan situasi nyata yang sedang berlangsung, sehinnga dapat lebih mudah diamati
dan dianalisa.
Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatny yang dinamis. Setiap
negara merumuskan kebijaksanaan politik luar negeri,tetapi tidak akan mungkin mengatur
dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus
menerus antara bangsa-bangsa di dunia.
Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendaliaan terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai (goal values) yang terdapat dalam sistemnya.33
Sufri Yusuf memberikan sebuah definisi standar menyatakan bahwa politik luar
negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala
kekuasaan dan kemampuan yang ada.34 Karena situasi dan kondisi dunia yang tidak statis,
tetapi mengalami dinamika yang terus berkembang, maka kebijaksanaan politik suatu
negara selalu mengalami penyusunan atau mengalami penyesuaian dengan kondisi politik
luar negeri, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam
negeri. Oleh sebab itu, kebijaksanaan politik luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi
obyektif politik dalam negeri. Apa yang dirumuskan pada politik dalam negeri, akan
menjadi acuan untuk perumusan politik luar negeri yang ditujukan pada dunia
internasional.
33 Ibid, Hal. 133 34 Sufri Yusuf, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian
Pelaksanaannya, Pustaka Sinar, Jakarta, 1989, Hal.110
40
Politik luar negeri sebagai topik kajian ilmiah merupakan suatu bidang studi yang
kompleks dan luas yang mencakup tidak kurang dari kehidupan intern dan kebutuhan
ekstern dari sekelompok besar masyarakat dan berusaha memelihara identitas geografis,
hukum, dan sosial sebagai negara bangsa (nation state). Politik luar negeri merupakan
sintesa dari tujuan masyarakat (national interest) dan saran yang berupa kekuasaan dan
kapabilitas negara-negara dalam interaksinya dengan negara lain.
Definisi standar dari politik luar negeri diturunkan dari unsur-unsur yang sangat
fundamen, dimana politik luar negeri terdiri dari dua elemen utama, yakni tujuan nasional
yang akan dicapai dan sumber daya untuk mencapainya. Theodore A. Columbus
menunjukkan bahwa interaksi antara tujuan-tujuan nasional dan sumber dayanya
merupakan subyek keahlian sebagai negara yang abadi. Dalam unsur-unsurnya, politik luar
negeri dan semua bangsa, besar dan kecil adalah sama.35
Sasaran politik luar negeri pada hakekatnya adalah mewakili, menegakkan,
membela, memperjuangkan, dan memenuhi kepentingan nasionalnya dalam forum
hubungan internasional yang tak lain adalah forum interaksi masyarakat internasional.
Suatu pemerintah pada umumnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui
berbagai cara yang bervariasi antara satu negar dengan negara lain, yang drefleksikan
antara lain melalui perumusan kebijaksanaan politik luar negeri. Hal ini dipertegas oleh
pendapat Holsti yang merumuskan bahwa:
35 Theodore A. Coulombis, International Relations:Powers and Justice, Terjemahan, Drs. Marsedes Marbun,
CV. Abardin, 1990, Hal. 125
41
Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk; (1) menanggulangi permasalahan, dan (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.36
Disparitas antara pernyataan-pernyataan tentang nilai dan prinsip yang dianut oleh
satu pihak dengan kepentingan politik praktis di pihak lain memang kadang terjadi dalam
pengambilan keputusan atau tindakan politik luar negeri. Merujuk pada pendapat Frankel
yang mengatakan bahwa kepentingan nasional pada hakikatnya merupakan keseluruhan
nilai yang hendak ditegakkan oleh bangsa.37 Terhadap nilai tersrsebut Dr. Budiono
berpendapat bahwa apabila dirumuskan akan mencerminkan pandangan hidup dari suatu
bangsa, dan pandangan hidup tersebut baru menjadi relevan bagi politik luar negeri setelah
dijabarkan ke dalam struktur sasaran yang pragmatis.
Politik luar negeri adalah keseluruhan proses keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungannya dengan ‘kalangan luar’, semua bentuk ‘hubungan luar negeri yang dikontrol pemerintah merupakan bagian dari politik luar negeri.38 Definisi politik luar negeri yang menekankan pada strategi dikemukakan oleh Jack
C. Plano dan Roy Olton:
Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unti politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.39
36 K.J. Holsti, Op.Cit. Hal. 131 37 J. Frankel, Op.Cit., Hal. 56 38 Budiono Kusumuhamidjojo, Hubungan Internasional:Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta, Jakarta, 1987,
Hal. 35 39 Roy Olton dan Jack C. Plano, Kamus Hubungan Internasional, Terjemahan, Wawan, CV. Aardin,
Bandung, 1990, Hal. 5
42
Pendapat tersebut diperkuat oleh Moechtar Mas’oed yang memberikan dasar bagi
analisis strategi politik luar negeri pada asumsi sebagai berikut:
1. Prilaku politik luar negeri suatu negara pasti diarahkan untuk mencapai satu atau
beberapa tujuan pada ruang lingkup internasional.
2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi
negaranya.
3. Para pembuat keputusan harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi
berbagai negara lain.40
40 Moechtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi, PT. Pustaka LP3S, Jakarta,
1994, hal. 90
43
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Singkat Kuba
Letak geografis Kuba sangat menentukan sejarah politik dan sosial ekonomi
negara tersebut. Tidak ada satu entitas politik yang lain di belahan bumi bagian Barat
yang sedinamis Kuba, dan tak ada negara yang telah berulang kali mengubah status
negara mulai dari kolonial, republik sampai sosialis paling tidak pada seratus tahun
terakhir. Daratan yang terluas dan yang paling barat dari Kepulauan Antilles, Kuba
secara terpusat berlokasi diantara Utara dan Selatan Amerika, dan sebagai gerbang
Laut Karibia. Selama beratus-ratus tahun, posisinya yang strategis, kekayaan lahan,
pelabuhan yang berlimpah, cadangan mineral telah memikat kekuatan-kekuatan
asing, yang pertama Spanyol, Amerika Serikat, dan kemudian Uni Soviet.1
Kuba berada pada 90 mil sebelah selatan dari pulau-pulau rendah di Barat,
dan terletak di pintu masuk Teluk Mexico antara Florida dan Amerika Tengah. Kuba
adalah pulau terluas di Hindia Barat. Secara geografis Kuba memiliki kondisi yang
berbeda, mayoritas daratan di Kuba adalah dataran rendah, dan dikelilingi oleh
perbukitan. Ujung Timur pulau tersebut adalah pegunungan. Bagian Selatan pulau
sangat datar dan sering terkena tsunami yang didahului dengan angin topan. Puncak
tertinggi Kuba adalah Pico Turquino di bagian Selatan pulau dengan ketinggian 6560
kaki.2
1 Microsoft Encarta, Cuban History 2 Brief History of Cuba, www.thehistoryofcuba.com
Penduduk pertama Kuba adalah suku Ciboney yang tiba melalui jalan laut,
mengikuti angin pasat menuju ke barat dari pantai Venezuela sepanjang daratan
Karibia. Arawakan adalah suku selanjutnya mendarat di pulau ini dengan dua
gelombang. Dimulai dengan sub-Tainos yang tiba sekitar 900 tahun masehi, secara
perlahan-lahan mendesak suku Ciboney ke bagian barat pulau. Gelombang migrasi
yang kedua, Suku Tainos, didesak ke arah timur lokasi pantai Kuba yang
bersebelahan dengan pulau Hispaniola pada abad ke-15, sesaat sebelum penaklukan
oleh Spanyol.3
Ketika Christopher Colombus tiba di pulau tersebut pada tanggal 27 oktober
1492, jumlah populasi suku asli Kuba kurang lebih 112.000, dengan 92.000 sub-
Tainos, 10.000 Tainos, dan 10.000 Ciboney. Colombus mengklaim pulau tersebut
dikuasai Spanyol, bangsa yang telah mendukung perjalanannya. Pada tahun 1508
Sebastian de Ocampo membuat peta keseluruhan garis pantai dan menentukan bahwa
daratan tersebut adalah Kuba.4
Sejak tahun 1500-an , Kuba telah menjadi daerah jajahan Spanyol. Hal ini
dapat dilihat dengan upaya untuk menyingkirkan suku-suku asli yang telah lama
menetap di Kuba.
...masyarakat Kuba merupakan suatu produk penaklukan belahan bumi Barat Spanyol, diawali dengan penemuan Christopher Colombus pada tahun 1492. orang-orang Indian asli yang berbahasa Arawak disapu bersih atau terserap ke dalam budaya pendatang.5
3 Microsoft Encarta, Op.Cit. 4 Ibid 5 Eric R. Wolf, Perang Petani, INSIST Press, Yogyakarta, 2004, hal. 132
45
Selain itu, karena letaknya yang strategis Spanyol membangun pelabuhan-
pelabuhan dan menjadikannya sebagai basis militer. Pelabuhan-pelabuhan tersebut
juga digunakan untuk kepentingan ekonomi Spanyol dengan melakukan transaksi
dagang. Pelabuhan-pelabuhan tersebut dijadikan sebagai basis untuk mengangkut
kekayaan alam benua Amerika yang akan dibawa ke Eropa.
Selama berabad-abad pendudukan Spanyol, pulau itu terutama menjadi basis strategis, menjaga garis laut yang menghubungkan pelabuhan Cadiz di Spanyol dengan pelabuhan-pelabuhan Amerika di Panama dan Meksiko. Havana tumbuh dalam respon langsung terhadap kebutuhan organisasionalarmada perak Spanyol dan usaha Spanyol untuk memasuki koloni-koloni Amerika dengan barang-barang Eropa. Sejak awal, Havana menghadapkan wajahnya ke laut, ke arah kontak-kontak dengan dunia luar yang mengurung pulau tersebut.6 Gula adalah produk andalan dari negara ini dan kemudian menjadi incaran
dari negara-negara kolonial. Pada tahun 1740, Kuba menghasilkan keuntungan yang
besar dari produkasi gula. Akan tetapi, keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh
segelintir elit Spanyol yang memonopoli produksi gula Kuba. Monopoli tersebut
terjadi akibat lahan serta pabrik penyulingan tebu yang tadinya dimiliki oleh para
petani diambil alih kepemilikannya oleh Spanyol.
Berkembangnya produksi gula diikuti dengan peningkatan impor budak dari
benua Afrika yang menggantikan para penduduk asli yang terus berkurang akibat
penindasan yang dilakukan oleh Spanyol. Selama abad ke-19, perbudakan menjadi
hal yang fundamental dalam produksi gula di Kuba.
6 Ibid, hal. 132
46
Sistem perbudakan yang dilakukan oleh Spanyol semakin menampakkan
watak aslinya sebagai penjajah dan hal tersebut memicu perlawanan tidak hanya dari
para budak yang kemudian melarikan diri dan mengorganisir warga berkulit hitam
akan tetapi perlawanan juga muncul dari para petani yang hak-haknya dirampas oleh
Spanyol.
Selama pendudukan Spanyol, tercatat beberapa kali terjadi pemberontakan
yang dilakukan oleh beberapa kelompok dengan membawa tuntutan-tuntutan yang
berbeda-beda akan tetapi pada umumnya mereka meminta diwujudkannya kesetaraan
ras dan sosial ekonomi. Pada tahun 1868, Carlos Manuel de Cespedes, mengoarkan
sebuah pemberontakan yang kemudian dikenal dengan Perang Sepuluh Tahun. Pada
tahun 1895, Jose Marti bersama Partai Revolusioner Kuba (PRC) yang merupakan
gabungan dari kelompok-kelompok revolusioner di Kuba, mengobarkan perang
kemerdekaan terhadap Spanyol. Perang ini berakhir dengan kematian Jose Marti yang
kemudian menjadi simbol perlawanan rakyat Kuba. Dan yang terakhir yaitu Perang
Spanyol-Amerika yang terjadi pada tahun 1898, perang ini pada awalnya dipelopori
oleh PRC yang kembali melakukan pengorganisiran setelah kalah dalam perang
sebelumnya. Akan tetapi pemberontakan rakyat Kuba ini berubah menjadi
kemenangan Amerika Serikat setelah negara itu melakukan intervensi terhadap
persoalan yang terjadi di Kuba.
Intervensi Amerika Serikat terhadap Kuba telah lama dimulai ketika negara
tersebut membuka pasar seluas-luasnya untuk produksi gula Kuba. Kemenangan
47
Amerika Serikat terhadap Spanyol semakin mengukuhkan dominasi ekonomi
politiknya terhadap Kuba.
Untuk menjamin bahwa arah pemerintahan baru Kuba mengikuti kebijakan
Amerika Serikat, maka dilakukan proses “Amerikanisasi” terhadap pemimpin-
pemimpin baru Kuba sebelum mengakhiri pendudukannya. Sejak saat itu, para elit
Kuba mulai tunduk terhadap pengaruh Amerika Serikat.
Pada tahun 1900, dibentuk Dewan Konstitusional yang akan merumuskan
konstitusi baru Kuba. Untuk meyakinkan bahwa dewan tersebut tidak menolak
pengaruh Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat meminta dengan tegas bahwa
konstitusi baru harus memasukkan sejumlah syarat yang menjelaskan hubungan
antara kedua bangsa.
Syarat-syarat ini, yang kemudian dikenal dengan Platt Amandemen yang
diambil dari nama penginisiatifnya, senator Amerika Serikat Orville Platt.
Amandemen itu menetapkan bahwa Kuba tak akan membuat perjanjian untuk mengurangi kedaulatannya; tak ada kontak hutang luar negeri tanpa jaminan dimana bunga dapat diperoleh dari pajak biasa; menjamin Amerika Serikat berhak untuk campur tangan dalam melindungi kedaulatan Kuba; dan adanya suatu pemerintahan yang mampu melindungi kehidupan, kemerdekaan dan hak milik; serta mengijinkan Amerika Serikat membeli atau menyewa tanah untuk stasiun-stasiun batu bara dan laut.7 Amerika Serikat juga meminta agar pendudukan militer tidak berakhir sampai
Kuba menerima Platt Amandemen sebagai bagian dari konstitusi baru. Sebagai
balasan penerimaan amandemen tersebut, Amerika Serikat mensahkan suatu beban
7 Ibid. hal. 136
48
pajak yang memperluas peluang pasar tebu Kuba di Amerika Serikat dan kebebasan
untuk menyeleksi produk-produk Amerika di pasar Kuba. Tindakan Amerika
menyebabkan produksi gula mendominasi ekonomi Kuba sementara konsumsi
domestik Kuba diintegrasikan ke dalam pasar Amerika Serikat yang lebih luas. Tak
mengherankan jika para nasionalis Kuba memandang Amerika Serikat dengan
kegetiran dan kebencian. Sejarawan Kuba Herminio Portell Vila menulis bahwa,
Revolusi Kuba tahun 1868-1898 menyelesaikan cita-citanya menghancurkan dasar-dasar struktur politik, ekonomi, dan sosial negeri tersebut dalam rangka merekonstruksinya untuk keuntungan nasional. Obor pembakar perjuangan, kamp-kamp rekonsentrasi, kekalahan Partai Spanyol sedang menyediakan masa depan Kuba yang baru ketika intervensi Amerika Utara mendirikan kembali dan mengkonsolidasikan aspek-aspek ekonomi dan sosial rezim yang dihancurkan dengan seluruh implikasi politik mereka.8 Mayoritas rakyat kuba menolak dengan tegas terhadap pemberlakuan Platt
Amandemen. Anggota-anggota perwakilan dan rakyat Kuba melakukan protes.
Mayoritas rakyat Kuba melihat bahwa Platt Amandemen sebagai pelanggaran
terhadap keadaulatan Kuba dan sebagai usaha Amerika Serikat untuk melanggengkan
kontrolnya. Kondisi tersebut membangun semangat anti Amerika yang sangat kuat
diantara rakyat Kuba.
B. Pra dan Pasca Revolusi Kuba 1959
Dibawah dominasi Amerika Serikat sejak tahun 1900-an, Kuba telah
melakukan pergantian kekuasan yang pada intinya semakin memperlihatkan betapa
kuatnya dominasi Amerika Serikat secara ekonomi maupun politik. Pengaruh 8 Herminio Portel Vila, The Nasionalism of Cuban Intellectuals, dalam Robert F. Smith, ed., Background to Revolution: The Development of Modern Cuba,Knopf, New York, 1966, hal. 68-73
49
Amerika Serikat yang begitu kuat membuat tiap penguasa Kuba harus menjalankan
agenda ekonomi politik pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan
asing.
Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat mengontrol sembilan dari sepuluh central terbesar dan dua belas dari dua puluh central di kelas yang erukuran lebih rendah. Central-central dibawah kontrol Amerika Serikat menghasilkan sekitar 40% hasil gula Kuba dan mengontrol 54% kapasitas penggilingannya. Karenanya, tidaklah sulit untuk melihat pabrik-pabrik penggilingan sebagai benteng-benteng asing “dimana suatu proconsul eksekutif memegang kekuasaan sebagai perwakilan suatu kekuasaan jarak jauh yang imperial”.9 Pergantian kekuasaan yang kerap kali terjadi juga tidak menjawab persoalan-
persoalan yang telah dihadapi oleh rakyat Kuba hingga telah merdeka dari penjajahan
Spanyol. Berbagai persoalan masih dihadapi oleh rakyat Kuba, seperti, di bidang
ekonomi; dominasi elit penguasa dalam produksi gula yang mengakibatkan
rendahnya kualitas hidup rakyat, sementara upah yang diberikan kepada para petani
tebu sangatlah minim sehingga kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar. Di
bidang politik; masih dipraktekkannya politik korupsi, jalur birokrasi yang begitu
kompleks, praktek hukum yang membuka peluang terjadinya kecurangan di pemilu
dan belum adanya perlakuan yang setara antar ras kelompok masyarakat tertentu
semakin menambah masalah di bidang sosial.
Kondisi tersebut semakin memajukan kesadaran politik rakyat Kuba untuk
membangun organisasi, partai, asosiasi dan perkumpulan lainnya sebagai tempat
9 Fernando Ortiz, Cuban Counterpoint:Tobacco and Sugar, Knopf, New York, 1947, hal. 63
50
mengorganisir diri dan menuntut kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan
bersebrangan dengan kehendak rakyat.
Pada tahun 1920 politik korupsi, kejatuhan ekonomi, dan masalah keuangan menyebabkan banyak kelompok membentuk organisasi-organisasi politik baru. Pekerja industri dan pertanian membentuk persatuan dagang, yang berdiri di bawah Federasi Pekerja Nasional Kuba. Pekerja lainnya membentuk Partai Sosialis Radikal. Para perempuan berjuang untuk mendapatkan hak hukum dan sosial dengan membentuk organisasi Hak Asasi Perempuan. Pada tahun 1925 kelompok-kelompok Komunis bersatu membentuk Partai Komunis Kuba. Kelompok intelektual yang menentang pemerintah membentuk Grupo Minorista, yang menuntut reformasi politik dan budaya. Generasi baru Kuba memproklamirkan sebuah nasionalisme idealis yang bertujuan menegakkan keadilan sosial di Kuba.10
Berbagai macam kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat mayoritas
mendapatkan perlawanan bahkan pemberontakan. Hal ini terjadi hampir di tiap
periode jabatan kepresidenan mulai dari Tomas Estrada yang menjadi presiden
pertama Kuba, disusul prsiden-presiden selanjutnya hingga berakhir pada Revolusi
1959 yang menumbangkan rezim diktator Batista. Resistensi tersebut tidak jarang
berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan para penguasa akibat sistem politik
otoritarian yang diterapkan untuk menutup ruang-ruang demokrasi.
Ditengah maraknya penjarahan politik dan oportunisme elektoral, suara-suara yang menuntut keadilan sosial kembali muncul. Antara tahun 1908 dan 1912 sejumlah kelompok politik kulit hitam, seperti Asosiasi Warna Independen dan Partai Warna Independen mengorganisir perlawanan terhadap diskriminasi ras dalam politik Kuba. Khawatir akan berkembangnya isu ras menjadi isu nasional, Kongres Kuba meloloskan hukum Morua, yang melarang organisasi politik yang bertendensi rasial. Partai Warna Independen menjawabnya dengan sebuah pemberontakan bersenjata pada tahun 1912, dan pemerintahan Amerika Serikat mendaratkan Angkatan Laut
10 Microsoft Encarta, Op.Cit.
51
di Guantanamo, Havana, dan Manzanillo. Presiden Kuba Jose Miguel Gomez manindak para pemberontak tanpa ampun dan untuk menjalankan itu pemerintahannya akan mencegah kerusuhan sipil. Pemerintah melakukan eksekusi terhadap ratusan dan bahkan ribuan aktivis kulit hitam dan simpatisannya, mengakhiri organisasi politik yang berdasarkan ras.11
Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak
bersepakat terhadap kebijakan-keijakan pemerintah yang cenderung lebih
mengakomodasi kepentingan modal Amerika Serikat dan struktur pemerintahan yang
semakin tidak efektif untuk menjalankan agenda-agenda perubahan beberapa kali
selalu mampu dipatahkan.
Puluhan tahun berada dalam kondisi yang tertindas oleh kebijakan ekonomi
politik yang tidak adil dan spirit perlawanan yang telah demikian mengakar serta
harapan akan perubahan menjadikan rakyat Kuba terus mengobarkan perlawanan
terhadap rezim yang tiran dan despotik. Tepatnya, 26 Juli 1953, yang kemudian
dikenal dengan gerakan 26 Juli, Fidel Castro memobilisasi bersama 150 tentara
pengikutnya melakukan penyerangan terhadap barak militer Moncada di Santiago de
Cuba. Penyerangan ini berakhir dengan ditangkapnya Fidel Castro serta beberapa
pengikutnya dan selebihnya dibunuh oleh tentara rezim diktator Batista.
Meski gagal, penyerangan tersebut menyisakan mesiu bagi rezim diktator
Batista yang menjalankan sistem politiknya secara otoriter dan lebih tunduk kepada
kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat.
Dalam tahun-tahun menjelang Revolusi, investasi Amerika Serikat di Kuba lebih dari 11% dari total investasi AS di Amerika Latin dan
11 Ibid, Microsoft Encarta
52
Karibia. Pada tahun 1959, perusahaan Amerika Serikat mengontrol 40% produksi gula dan 75% tanah yang dapat ditanami; mereka juga menguasai lebih dari 90% fasilitas listrik dan telekomunikasi, 50% kereta api, 90 % pertambangan, 100 % pemurnian minyak dan 90% lahan-lahan peternakan. Mereka mendominasi sektor transportasi, manufaktur dan turis. Terlebih lagi, bank-bank Amerika Serikat memegang lebih dari seperempat deposit bank (Barry, Wood dan Preusch 1984: 268; Greene 1970: 139; Patterson 1994: 35-54). Organisasi kriminal berdatang dari Amerika Serikat --khususnya Mafia--sangat memperngaruhi ekonomi dan politik. Akibatnya, korupsi berkembang apakah dalam bentuk penggelapan dana publik dan juga pembayaran dari Mafia.12
Selama beberapa tahun, Amerika Serikat mengintervensi militer atau
memanipulasi kebijakan domestik Kuba memastikan bahwa pemerintahan yang ada
tunduk kepada AS. Belenggu ini diputuskan pada 1 Januari 1959, ketika sebuah
perjuangan dua tahun, Gerakan 26 Juli, sebuah gerakan revolusioner yang dipimpin
oleh Fidel Castro memobilisasi buruh, petani dan sektor rakyat lainnya menjatuhkan
pemerintahan Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika Serikat. Gerakan ini
lahir dari kegagalan penyerangan terhadap barak militer pada 26 Juli 1953, yang
bertujuan mengakhiri kediktatoran Batista. Didalam manifestonya, Sejarah Akan
Membebaskan Ku (History will absolve me), berdasarkan pembelaan Fidel Castro di
pengadilan--membuat garis besar tujuan-tujuan pembebasan nasional, keadilan sosial
dan menjadi program dasar yang menuntun gerakan pada tahun-tahun awal revolusi.
Dengan kemenangan Revolusi Kuba, periode lama kekuasaan Amerika
Serikat atas Kuba segera berlalu, memasuki tahap yang baru, yakni permusuhan dari
Amerika Serikat yang tidak bisa didamaikan; puncaknya pada awal tahun 1960, saat
12 Isaac Saney, Cuba: Revolution in Motion, Fernwood, Kanada, 2003. hal. 23
53
perusahaan minyak milik Amerika Serikat menolak melakukan penyulingan minyak
yang dibeli dari Uni Soviet. Sebagai balasan, Amerika Serikat memperkecil kuota
pembelian gula dari Kuba. Rusia mendekatinya melalui Wakil Perdana Menteri
Anastas Mikoyan, yang datang di Havana (Januari 1960) dan menyanggupi membeli
gula Kuba. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk Amerika Serikat,
dilanjutkan. Pada tanggal 19 Oktoiber 1960, diumumkan embargo setiap bahan ke
Kuba kecuali beberapa bahan makanan dan obat-obatan. Kebijakan tersebut dialas
Castro dengan m,menasionalisasi semua perusahaan Amerika Serikat (beberapa
perusahaan gula, 2 perusahaan Cuban Electric Co dan cuban Telephone Co, 3 buah
bank).13
Selanjutnya, Amerika Serikat melakukan pengorganisiran dan pendanaan
invasi yang terjadi pada tahun 1961 dan kemudian dikenal dengan Bay of Pig
Invasion (Invasi Pulau Babi). Pada tahun 1962, Amerika Serikat menemukan indikasi
bahwa Kuba memiliki instalasi persenjataan nuklir yang dibangun atas kerjasama
dengan Uni Soviet, sehingga terjadi krisis persenjataan di Kuba (Cuban Missile
Crisis). Hal ini kemudian memicu ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni
Soviet karena ditengarai akan memicu perang nuklir. Amerika Serikat kemudian
mengeluarkan kebijakan untuk melancarkan embargo laut terhadap Kuba. Pada
pertengahan tahun 1960-an, sebagai upaya untuk melakukan tekanan terhadap
Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Vietnam, Kuba membangun Front Anti
13 Hidayat Mukmin, Pergolakan Di Amerika Latin Dalam Dasawarsa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1981, hal. 138
54
Imperialisme melalui perjuangan bersenjata di Benua Amerika. Che Guevara
memimpin sebuah perang gerilya di Bolivia yang berakhir pada penangkapannya dan
akhirnya dia dieksekusi pada Oktober 1967. Peristiwa tersebut menjadi evaluasi
utama Kuba terhadap bentuk penggalangan solidaritas internasional.
Selain merespon persoalan-persoalan internasional, revolusi 1959 juga
mensyaratkan upaya untuk mempertahankan revolusi dengan menjalankan program-
program yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Kuba. Pengaruh internal dan
eksternal begitu mempengaruhi tiap fase pembangunan di Kuba.
Pada dekade awal setelah 1959, pembangunan ekonomi Kuba didominasi
dengan kebijakan reformasi agraria yang pertama kali dilakukan pada tahun 1962,
yang mengalihkan status 40% tanah pribadi menjadi milik negara, Tambahan, 40%
tanah telah didistribusikan kepada produser-produser (petani skala kecil) desa skala
kecil mencakup 120.000 petani dan menyisakan 20% untuk pemilik tanah yang
berukuran menengah dan luas. Distribusi tanah ini membuka lapangan kerja yang
begitu luas bagi para petani yang selama beberapa abad tidak berhak atas tanah
mereka sendiri.
Sektor industri dan perbankan utama dinasionalisasi. Sistem partisipasi buruh
yang demokratis diperkenalkan dan didasarkan pada sistem pemilihan delegasi
tempat bekerja. Selama tahun 1960-an, ekonomi Kuba menerapkan sistem
penganggaran keuangan yang dirang oleh Che Guevara yang saat itu menjabat
sebagai Kepala Perbankan dan Menteri Perindustrian. Sistem tersebut menekankan
55
pada insentif moral dan materil, kerja sukarela dan upaya untuk meningkatkan
kesadaran buruh.
Di awal tahun 1970-an, ekonomi Kuba diperhadapkan dengan semakin
kuatnya blokade Amerika Serikat dan gagalnya panen tebu sebesar 10 juta ton.
Kondisi ini mengharuskan Kuba untuk menjalin kerjasama dengan Uni Soviet, dan
ikut serta dalam COMECON (blok ekonomi negara-negara Eropa Timur) pada tahun
1972. COMECON adalah kontributor vital bagi Kuba lewat investasi dan bantuan-
bantuan material sementara, juga teknologi untuk pembangunan secara umum
maupun pada proyek-poyek yang penting. Integrasi ekonomi menghasilkan pasar
yang stabil dan spesialisasi produksi. Sebanyak 85% perdagangan Kuba—81%
ekspor dan 88% impor--adalah dengan COMECON. Sebanyak 95% persen minyak
Kuba diimpor dari Uni Soviet. Pasar utama gula dan buah sitrus Kuba, juga adalah
Uni Soviet dan negeri-negeri Eropa Timur. Hubugan perdagangan didasarkan kepada
pemberian prioritas kepada Kuba dengan pertimbangan negeri yang masih sedikit
terbangun. Hubungan dibawah CMEA ini mendukung hubungan yang relatif stabil
dan sanling menguntungkan. Dari tahun 1971 hingga tahun 1989, ekonomi tumbuh
rata-rata 6 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata negeri Amerika Latin pada
periode tersebut adalah 3,6%. Dalam rentang waktu 1980-an, Kuba memiliki "tingkat
kualitas pembangunan yang lebih tinggi dibanding negeri manapun di Karibia".
Sebenarnya, dalam periode ini dibandingkan dengan keseluruhan negeri yang
terdapat di regional, penampilan ekonomi Kuba adalah “sebuah negeri yang sehat dan
stabil”. Bertentangan dengan hubungan ekonomi negeri berkembang lainnya dengan
56
Barat, hubungan ekonomi Kuba dengan CMEA memberikannya dapat memperoleh
“kontrol yang makin penting terhadap pembangunan ekonomi dan otonomi yang
lebih efektif”. Jadi, “apa saja yang mungkin menjadi motiv intrinsik Uni Soviet,
struktur dan cara bantuan yang diberikan di dalam Kasus Kuba lebih banyak
membantu daripada menghambat jalannya revololusi”. Maka, jika Kuba menjadi
terngantung kepada Uni Soviet, hubungan ini secara kualitas berbeda dengan
hubungan negeri-negeri berkembang lainnya--khususnya di Amerika Latin dan
Karibia--yang melakukan hubungan dengan Barat.14
Meskipun kerjasama ekonomi secara umum menguntungkan bagi
perekonomian Kuba, hal tersebut telah menciptakan distorsi dalam struktur ekonomi,
dan hal tersebut tidak diakui hingga tahun 1980-an.
Pada tahun 1970-an dan di awal tahun 1980-an, Kuba memperkuat
pembangunan ekonomi dan memperkenalkan organisasi-organisasi kekuatan rakyat,
yang bertujuan untuk mendemokratiskan pengambilan kebijakan.
Peneliti ekonomi Carlos Tablada mencatat, anatara tahun 1960-1970 dan
1981-1985 rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahunan meningkat dari
3.6% menjadi 6.7%. pada periode yang sama nilai investasi dasar meningkat dua kali
lipat dan pertumbuhan produktivitas kerja tahunan meningkat dari 0.4% menjadi
5.2% per tahun. Angka pertumbuhan hasil industri adalah 4.8% pada tahun 1962 -
1970; namun pada tahun 1981 - 1985 meningkat mencapai 8.8%.15
14 Isaac Saney, Op.Cit., hal. 47 15 Carlos Tablada, Cuba: New Economic Actors in a Socialist Society, Links, No. 9, 1997-1998
57
Tablada juga mencatat, Antara tahun 1958 dan 1989 angka harapan hidup
meningkat dari 62 tahun menjadi 74 tahun. Pada tahun 1990 meningkat menjadi 75.2
tahun yang melampaui angka harapan hidup negara-negara maju lainnya (74.5 tahun).
Jumlah penduduk yang mendapat layanan dokter menurun dari 303 orang pada tahun
1832 pada periode yang sama menjadi 274 orang pada tahun 1990, dibandingkan
dengan negara-negara maju mencapai angka rata-rata 460 orang dan sebesar 4590
orang di negara terkebelakang. Angka kematian bayi adalah 10.2 per 1000 kelahiran
bayi pada tahun 1990 melampaui angka 15 per 1000 kelahiran bayi di negara-negara
maju, 52 per 1000 kelahiran bayi di negara-negara Amerika Latin dan 76 per 1000
kelahiran bayi di negara terkebelakang. Angka buta huruf menurun dari 23.6 %
menjadi 1.9% antara tahun 1958 dan 1989. Pada periode yang sama, jumlah anak
yang masuk sekolah bertambah dari 12.2 kali dan angka yang masuk perguruan tinggi
menjadi 9.2 kali. Persentase penduduk yang mendapat jaminan sosial meningkat dari
53 menjadi 100%.16
Pada pertengahan tahun 1980-an, situasi ekonomi politik mulai
memperlihatkan tantangan-tantangan besar bagi revolusi Kuba. Kondisi
perekonomian mulai memperlihatkan tanda-tanda akan terjadinya stagnasi dan
meningkatnya praktek-praktek birokrasi.
Runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an dan bubarnya COMECON
berakibat pada hancurnya fondasi ekonomi Kuba dan berimplikasi pada sektor-sektor
lainnya. Tantangan ekonomi dan politik yang paling utama bagi Kuba setelah 16 Ibid
58
runtuhnya Uni Soviet yang menjadi sandaran kekuatan ekonominya adalah
bagaimana untuk tetap bertahan sambil tetap memelihara prinsip-prinsip revolusi.
C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Negara-Negara di Amerika Latin
Sejak awal abad ke-19, sasaran utama dari kebijakan Amerika Serikat
terhadap Amerika Latin bertumpu pada upaya untuk tetap memelihara belahan bumi
bagian barat tersebut agar tetap menjadi wilayah dominasi Amerika Serikat. Upaya
dominasi terhadap Amerika Latin tidak hanya karena motivasi imperialisme atau
eksploitasi ekonomi, akan tetapi lebih jauh karena keyakinan yang kuat, ketentuan
dari para pendiri bangsa, mitos kritis yang masih tersisa dari politik Amerika Serikat
bahwa keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat sangat tergantung pada
kebijakan ideologi politik luar negeri dan pergerakan dari belahan bumi bagian barat
tersebut. Upaya untuk mendominasi Amerika Latin telah dilakukan oleh beberapa
blok kekuatan yang dimulai sejak masa kemerdekaan, kolonialisme Eropa pada abad
ke-19 dan di awal abad ke-20, fasisme dan nazisme pada tahun 1930-an, dan
komunisme sejak berakhirnya Perang Dunia II.17
Margareth Daly Hayes dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat tiga hal
utama yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin, yaitu:
1. Kontribusi kawasan tersebut terhadap kepentingan keamanan Amerika
Serikat. 17 Jerome Slater & Jan Knippers Black, United States Policy In Latin America dalam Latin America,
Its Problems And Its Promise,United States, Westview Press, 1991, hal. 234
59
2. Prospek dan kemampuan ekonomi Amerika Latin dalam menyediakan
pasar bagi Amerika Serikat
3. Amerika Latin juga juga memiliki arti penting secara politik bagi Amerika
Serikat. Dan hal ini semakin terlihat ketika terjadi serangkaian proses
transisi melalui revolusi nasional.18
Selain itu, juga terdapat dimensi ideologi yang sangat penting dalam
kebijakan Amerika Serikat yaitu keyakinan bahwa “Dunia Baru” harus didominasi,
dipimpin dan dilindungi oleh Amerika Serikat tidak hanya secara geografis, tetapi
juga secara politik, budaya, dan moral. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan
Amerika Serikat untuk mengisolasi, dan memproteksi seluruh belahan bumi bagian
barat tersebut dari pengaruh kelompk lain khususnya Eropa.
Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Amerika
Latin adalah Doktrin Monroe. Doktrin tersebut dikeluarkan pada tanggal 2 Desember
1823 oleh Presiden Amerika Serikat, James Monroe, pada pidato tahunan yang ke-7
di depan Kongres Amerika Serikat. Doktrin ini meliputi dimensi strategis dan
ideologis dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, doktrin ini kemudian sangat
memiliki arti penting dalam perumusan kebiajakn luar negeri terhadap Amerika
Latin.
Doktrin Monroe secara substansial berisi tentang larangan campur tangan
Eropa terhadap urusan-urusan politik domestik Amerika Latin. Pada abad ke-19,
18 Margareth Daly Hayes, Latin America and the U.S. National Interest:A Basis for U.S. Foreign
Policy, United States, WestView Press, 1984, hal. 4-5
60
Doktrin ini terkesan tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika negara-negara Eropa
(Spanyol, Inggris dan Prancis) melanjutkan upaya campur tangan terhadap Amerika
Latin menindas pergerakan-pergerakan kemerdekaan. Di akhir tahun 1890-an sampai
awal 1920-an, Amerika Serikat kembali menempatkan kekuatan militer dan kembali
mengambil alih kuasa atas Amerika Latin.
Imperialisme Amerika Serikat di wilayah Karibia dimulai ketika terjadi
Perang Spanyol-Amerika dan Presiden Amerika serikat mengirim pasukan ke Kuba.
Setelah menyingkirkan Spanyol, Amerika Serikat tidak meninggalkan Kuba akan
tetapi semakin mengokohkan dominasi ekonomi politiknya.
Di awal tahun 1920-an, Franklin Roosevelt mengeluarkan “Good Neighbour
Policy” , sebuah kebijakan yang kemudian mengurangi semangat Anti Amerika yang
muncul akibat berbagai campur tangan Amerika Serikat dalam persoalan-persoalan
dalam negeri beberapa negara; seperti, kasus Terusan Panama dan Pemberontakan
yang terjadi di Nikaragua (1912) dan Haiti (1916). Kebijakan ini relatif memperbaiki
hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Latin. Dan ini terbukti
ketika Perang Dunia II terjadi, mayoritas negara-negara Amerika Latin menyediakan
basis militer bagi Amerika Serikat.
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Latin berada dalam kondisi yang
tidak stabil secara ekonomi, politik dan sosial akibat terjadinya konflik internal
kelompok-kelompok populis reformis dengan kekuatan status quo yang memegang
struktur oligarki ekonomi dan sosial dan kelompok ini didominasi oleh para tuan
tanah, pengusaha besar dan gereja, sektor-sektor kelas menengah baru dan yang
61
paling penting adalah kekuatan militer. Kelompok populis reformis ini cenderung
bertendensi “kiri” yang telah berkonfrontasi dengan kelompok elit konservatif yang
mendominasi politik dan ekonomi Amerika Latin sejak pendudukan Spanyol. Dalam
hal ini, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang lebih memilih untuk
mendukung kelompok status quo dengan mengatasnamakan ketentraman, stabilitas,
dukungan terhadap kelompok perubahan, dan tentunya tujuan dari Amerika Serikat
yang khawatir dengan kekerasan, chaos, dan radikalisme.19
Untuk menjamin berjalannya kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap
Amerika Latin, maka kebijakan yang diambil adalah dengan menempatkan rezim-
rezim diktator seperti; Trujillo, Somoza, Perez Jimenez di Venezuela, Rojas Pinilla di
Kolombia yang akan membuka pasar bagi kebijakan perdagangan Amerika Serikat
dan sekaligus untuk memerangi komunisme yang saat itu mulai tumbuh.
Pada tahun 1961, Presiden Kennedy membantu pembangunan dan
modernisasi negara-negara Amerika Latin, dan program ini dinamakan Alliance for
Progress. Kebijakan ini sekaligus untuk membendung komunisme yang semakin kuat
setelah kemenangan revolusi Kuba.20
Selain kebijakan-kebijakan tersebut, Amerika Serikat juga membentuk
organisasi ataupun kelompok yang akan menguatkan dominasi Amerika Serikat.
Pasca Perang Dunia II, dibentuk organisasi negara-negara Amerika, yang melibatkan
negara-negara Amerika Latin (OAS, Organization of American States). Organisasi ini
19 Ibid, Jerome Slater & Jan Knippers Black, hal. 237-238 20 Ernest Rossi dan Jack Plano, The latin American Political Dictionary, Oxford:ABC, Clio, 1980, hal.
221-222
62
terbentuk melalui Konfrensi Internasional Negara-Negara Amerika ke-9, yang
berlangsung di Bogota pada tahun 1948. Tertariknya negara-negara Amerika Latin
kedalam organisasi ini salah satu sebabnya adalah bahwa prinsip-prinsip yang
diperjuangkan oleh negara-negara Amerika Latin selama ini, yaitu prinsip non-
intervensi, prinsip kesamaan derajat negara, dan kedaulatan, disetujui menjadi prinsip
OAS.21
Selain itu, juga dibentuk beberapa kelompok-kelompok ekonomi; seperti:
CACM (Central American Common Market), LAFTA (Latin American Free Trade
Association), IDB (Inter-American Development Bank). Semua organisasi ini
dimaksudkan untuk memperkuat kemajuan ekonomi negara-negara Amerika Latin.
Pada tahun 1981, Amerika Serikat yang saat itu dipmpin oleh Ronald Reagen
mengajukan kebijakan yang menentang ekspansi Uni Soviet melalui Kuba. Kebijakan
ini dinamakan Caribbean Basin Initiative (CBI), yang intinya:
1. melanjutkan penentangan secara agresif terhadap ekspansionisme Soviet.
2. menganggap kemiskinan sebagai penyebab ketidakstabilan
3. membentuk suatu program perdagangan terpilih dan bantuan ekonomi
bagi pemerintah negara-negara karibia yang bersahabat dengan Amerika.22
Pada paruh kedua dekade 1980-an, banyak negara-negara Amerika latin yang
bergabung dengan blok-blok ekonomi yang dimotori oleh Amerika Serikat seperti
NAFTA (North American Free Trade Area). Dalam dekade-dekade selanjutnya
21 Ibid, hal. 210-211 22 Howard J. Wiarda, Europe’s Ambiguous Relation with Latin America:Blowing Hot and Cold in Western Hemisphere, The Washington Quarterly Vol.13 No.2, 1990, hal. 46
63
kebijakan Amerika Serikat terhadap Amerika Latin tetap dalam kerangka
mempertahankan hegemoninya di Amerika Latin yang diupayakan melalui integrasi
blok-blok ekonomi kedalam kuasa Amerika Serikat.
64
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Dampak Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Kuba Setelah Perang
Dingin
Berakhirnya Perang Dingin di akhir tahun 1980-an dan hancurnya Uni Soviet
serta negara-negara Eropa Timur yang merupakan aliansi ketat Kuba kemudian
membawa perubahan yang sangat drastis bagi negara sosialis tersebut. Kuba dengan
segera melakukan perbaikan ekonomi yang mengalami stagnasi akibat 70 % impor
negara tersebut berasal dari wilayah Eropa Timur praktis terhenti. Berhentinya proses
dagang dengan Uni Soviet secara tiba-tiba mengakibatkan penurunan pemasukan
nasional sebesar 55% dari tahun 1989-1992.
Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu tersebut semakin diperparah
dengan pengetatan embargo oleh Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 1992, Amerika
Serikat semakin mengintensifkan tekanan ekonominya, yang paling menonjol yaitu
dengan dikeluarkannya Cuba Democracy Act pada tahun 1992 (secara umum dikenal
dengan sebutan Toricelli Act) dan Cuban Liberty and Democratic Solidarity
(Libertad) Act (juga disebut dengan Helms-Burton Bill) pada tahun 1996. Legislasi
ini merupakan merupakan sebuah coup de grace, yang melemaskan Kuba dari
sumber-sumber kapital, peluang komersial dan hubungan dagang yang tersisa
(diperkirakan, akibat blokade ekonomi, Kuba harus membayar lebih $60 milyar AS).
Sebuah studi yang dilakukan menyatakan jika dilakukan pelonggaran terhadap
blokade ekonomi yang ketat akan menambah secara signifikan kemampuan impor
Kuba, dan pendapatan nasional akan bertambah seperempatnya.
Krisis ekonomi yang semakin parah saat itu, memaksa pemerintah Kuba
untuk mengimplementasikan program pembenahan di segala bidang. Pada masa ini
pemerintah mengumukan “ A Special Period In The Time Of Peace” (Periode Khusus
Dalam Masa Damai) yang dasarnya meletakkan negara pada sikap penghematan
“ekonomi masa perang”. Pada periode ini, Kuba harus melakukan pengurangan
produksi dan melakukan reformasi untuk mendapatkan kembali keseimbangan makro
ekonomi dan dengan demikian dimulailah pembenahan tanpa mereduksi kemajuan-
kemajuan sosial yang telah didapatkan sebelumnya.
Untuk tetap mempertahankan capaian-capaian dari Revolusi 1959 dan tetap
menjalankan pola-pola pembangunan yang tidak bertumpu pada kehendak negara-
negara Dunia Pertama dan pemilik modal internasional, maka serangkaian kebijakan-
kebijakan pembangunan alternatif dalam berbagai aspek dijalankan.
A.1. Pembangunan Ekonomi
Salah satu faktor utama dalam hal peningkatan kualitas hidup rakyat Kuba
adalah fakta bahwa sumber-sumber ekonomi tidak dikuasai oleh minoritas kecil yang
memiliki modal seperti di kebanyakan negara.
Di negara-negara kapitalis, seluruh proses produksi berada dalam kerangka
proses akumulasi para kapitalis. Logikanya bahwa selama proses tersebut dapat
menciptakan keuntungan, maka kepuasan rakyat kemudian tidak menjadi arah proses
66
pembangunan bahkan yang terjadi justru proses tersebut berakibat pada rusaknya
alam dan masyarakat.
Di Kuba, keputusan tentang alokasi investasi atau pengadaan lapangan
pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh para pemilik modal. Itulah mengapa saat ini
ketika hampir semua negara melakukan pemotongan subsidi terhadap pendidikan,
kesehatan, jaminan sosial, Kuba justru menyediakan dan disediakan secara gratis buat
rakyat.
Pokok yang menjadi awal pembenahan dan peningkatan ekonomi dalam masa
pembenahan adalah menjalankan tindakan-tindakan yang bertujuan secara internal
mereorganisasi ekonomi dan memasukkan Kuba ke dalam ekonomi dunia. Tindakan-
tindakan ini yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, utamanya
dirancang untuk melindungi dan menjaga pencapaian-pencapaian sosial dan
Revolusi--tertulis di dalam Pasal 8 dan Bab VI Konsititusi Kuba sebagai hak
mendasar dari rakyat Kuba, terutama pekerjaan, perawatan kesehatan, pendidikan,
dan program-program jaminan sosial. Sebagai konsekuensi hak -hak ini, Kuba lebih
baik dalam beberapa indikator jika dibandingkan dengan negeri yang
terindustrialisasi. Dan lebih jauh, walaupun ekonomi menurun dengan tajam pada
awal tahun 1990-an, tidak ada kebijakan-kebijakan pasar “yang mengejutkan”.
Pemerintahan Kuba menolak:
untuk mengopy model-model deregulasi, kontraksi negara, privatisasi dan pengurangan program-program sosial dan mengadobsi praktek-praktek neoliberal yang dijalankan olen negeri-negeri Eropa Timur, Amerika Latin dan banyak negeri di belakan dunia ini…negeri ini menolak untuk mengikuti apa yang disebut dengan "transisi" yang
67
dibela-bela oleh pendukung pasar bebas dan menerapkannya tanpa ampun kepada negeri-negeri blok sosialis sebelumnya. 1 Kuba menghadapi yang tidak bisa dihindarkan dengan memasukkan dirinya
kembali ke dalam ekonomi kapitalis. Negeri ini mengatur untuk beroperasi kedalam
sistem ekonomi internasional yang berbasikan pada prinsip-prinsip dan praktek yang
berbeda -setelah selama tiga puluh lima tahun terintegarasi secara struktur kedalam
COMECON yang sebelumnya diandalkan dan menjadi basis pembangungan
ekonomi. Keharusan untuk menentukan kembali arah strategi pembangunan dan
sejumlah tindakan ekonomi yang implementasinya untuk mengaktifkan kembali
ekonomi dintaranya:2
1) Rasionalisasi produksi yang bertujuan untuk lebih mengefisienkan
penggunaan sumber-sumber yang ada
Ini sering berarti adalah penggunaan teknologi lama dan manual, (misalnya
menggunakan kembali sapi untuk membajak). Subsidi negara dikurangi 70%
bersamaan dengan pengurangan belanja negara secara umum. Kebijakan ini disertai
dengan penguatan rejim substitusi impor yang telah ada
2) Pendirian pekerjaan mandiri dan perusahaan-perusahaan kecil
Pada tahun 1993 dikeluarkan undang-undang yang mengesahkan pendirian
usaha-usaha mandiri terhadap ratusan pekerjaan, sebagian besar usaha yang
berorientasi kepada jasa, seperti restoran, toko-toko perbaikan sepeda, lemari
1 Roberto Jorquera, Cuba’s Path Out of Underdevelopment:A Historical Look at Cuba’s Economic
Development, dalam Cuba as Alternative:An Introduction to Cuba’s Socialist Revolution, Resistence Book, 2000, Australia, Hal. 22
2 Isaac Saney, Op.Cit., Hal. 103-105
68
pendingin, dan televisi. Ukuran dari usaha mandiri ini bervariasi dari tahun ke tahun.
Bagaimanapun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, jenis usaha mandiri ini
berkurang: dari jumlah yang cukup tinggi pada tahun 1996, 205.000 menjadi 160.000
pada tahun 1998.
3) Legislasi kepemilikan mata uang luar negeri, khsususnya dollar AS,
agar menambah pasokan domestik dan dapat menstabilkan dan menaikkan
nilai peso
Ditengah-tengah krisis, bersamaan dengan produksi dan distribusi yang
menurun dengan tajam, ekonomi bawah tanah berkembang. Uang yang digunakan
adalah dollar AS, yang hanya bisa diperoleh di pasar gelap dengan nilai 150 peso per
dollar AS pada tahun 1993. Pengaruhnya sangat menghancurkan kehidupan
mayoritas rakyat Kuba yang perbulannya rata-rata berpenghasilan dibawah 200 peso
pada awal tahun 1990-an. Daya beli peso makin terpangkas. Barang-barang yang
sangat dibutuhkan oleh rakyat makin langka, karena penurunan produksi, dan hanya
bisa dibeli dengan peso. Tujuan untuk melegalisasi kepemilikan mata uang luar
negeri adalah agar rakyat makin memperoleh akses terhadap dollar AS dan membuat
negara bisa memperoleh langsung yang menjadi sumber domestik pertukuran luar
negeri. Kebijakan ini bersamaan dengan penambahan jumlah produksi dan
mengontrol persediaan peso, yang hasilnya yaitu menurunnya secara drastis tingkat
pertukaran peso-dollar. Sebenarnya, nilai peso terapresiasi tujuh kali lipat dengan
tingkat pertukuran yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun dengan 20 peso per
dollar AS. Pada saat sekarang ini, sebagai konsekuensi langsung dari menurunnya
69
ekonomi dunia-khususnya industri wisata pada tahun 2001- tingkat pertukaran
sekarang adalah 26 peso terhadap 1 dollar AS.
4) Menginstitusikan penetapan harga dan kebijakan-kebijakan yang
lainnya untuk dapat mengurangi defisit dan jumlah uang yang beredar
Bersamaan dengan tindakan tindakan yang lain yang dijalankan adalah
penghapusan bebarapa pelayanan jasa yang gratis dan penciptaan pajak, hal yang
telah dihapuskan pada masa awal revolusi. Pajak tidak dikenakan terhadap upah,
namun kepada keuntungan dan pendapatan investasi. Tindakan ini sangat berdampak
terhadap keuangan di dalam negeri. Dari tahun 1994 hingga 1998, sebanyak 2,5
milyar dollar ditarik dari sirkulasi, dan defisit anggaran berkurang dari 33,5 %
menjadi 2%. Pemangkasan persediaan peso ini merupakan faktor utama untuk
menaikkan nilai peso.
5) Transformasi struktur kepemilikan tanah
Ini dapat disebut dengan sebuah reformasi agraria yang ketiga, pertanian-
pertanian negara digantikan dengan koperasi, pasar pertanian swasta dibuka untuk
menstimulasi bahan produksi bahan pangan. Pertanian-pertanian negara sebelumnya
menjadi Satuan Basis Koperasi Produksi (Basics Unit of Cooperative Production,
UPBC), bekerja diatatas tanah dengan mendapatkan hak guna. Koperasi-koperasi
produksi menjual dengan kuota yang telah ditetapkan kepada negara, selebihnya bisa
disimpan sendiri atau dijual ke pasar pertanian swasta. Pada saat sekarang ini,
pertanian negara hanya terdiri dari sepertiga dari tanah pertanian. Sebanyak 44%
tanah pertanian dikelola oleh berbagai UPBC, 10 % oleh bentuk koperasi lainnya,
70
dan 15% oleh oleh pertanian swasta. Ini sangat bertentangan tajam jika dibandingkan
dengan sebelum Periode Khusus, sebanyak 75% dari tanah dikuasai oleh pertanian
negara. Pemerintah Kuba memperhitungkan dengan perubahan ini, sebanyak 316.000
hektar tanah telah ditangan petani, yang kini memegang 25% tanah yang dapat
ditanami. Sekarang, Asosiasi Nasional Petani Kecil memiliki anggota lebih dari
300.000 dengan 57.000 orang bergabung dalam asosiasi-asosiasi sejak perubahan
struktur pegolahan tanah ini. Tingkat produksi bahan pangan, khsususnya sayur-
sayuran telah meningkat dengan signifikan. Disamping itu, metode taman perkotaan
dan pertanian organik didorong dan telah dikerjakan dengan luas. UPBC sekarang
menghasilkan 53% sayuran umbi-umbian, 56% sayuran segar, 90% tembakau, 75%
jagung, 76 % buncis, 73 % buah-buahan, 73% kelapa, 58% kopi, 63% kokoa, 61%
madu dan 18% gula.
6) Reorganisasi dan penyederhanaan struktur negara
Otonomi yang lebih besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan negara
dan desentralisasi administrasi diperluas. Ini disertai dengan jurisdiksi yang lebih luas
kepada kekuatan pengambil keputusan yang lebih kuat. Perusahaan-perusahaan
negara diijinkan untuk beroperasi dalam mata uang luar negeri menuju kepada
kemampuan membiayai sendiri. Jumlah menteri pemerintahan dikurangi dari lima
puluh lima pada tahun 1993 menjadi tigapuluh tiga pada tahun 1998. Sistem
perencanaan ditransformasikan dari produksi material ke pada yang berbasiskan
finansial. Kini, biaya produksi ditentukan oleh masing-masing perusahaan negara,
bagian dari mempromosikan efesiensi yang lebih besar di dalam ekonomi negara.
71
Bagian dari kebijakan ini, angkatan bersenjata mengimplementasikan program-
program untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, sebagai contoh dalam penyediaan
bahan makanan. Baik anggaran angkatan bersenjata Kuba dan keseluruhan anggaran
militer berkurang sangat jauh.
7) Pembangunan Sektor Pariwisata skala besar
Sebagaimana negeri ini kesulitan untuk memperoleh mata uang luar negeri
sebagai pembayaran, usaha penambahan jumlah turis yang datang dipacu, telah
mencatat hasil yang penting. Pendapatan turisme pada tahun 1996, 50% lebih besar
dari pendapatan tahun 1995. Pada waktu itu, untuk pertama kalinya pendapatan dari
turis menggeser peran gula sebagai sebagai sumber pendapatan utama, dengan
perolehan $1,38 milyar dollar AS, disamping itu juga terjadi investasi sebesar $ 300
juta AS dalam turisme. Pada tahun 1994, sebanyak 1,14 juta turis mendatangi Kuba
membawa pendapatan ke negeri tersebut sebesar $ 1,5 milyar AS, pada tahun 1999
menghasilkan $ 2 milyar AS. Pada tahun 2000 dan 2001, hampir dua juta turis
mendatangi Kuba. Sektor ini mengalamai pertumbuhan 15-20 % per tahun. Menteri
Pariwisata mengatakan margin keuntungan buat negara sebanyak 20%. Dengan
berbagai cara, sektor pariwisata telah menjadi motor ekonomi, secara signifikan
menyumbangkan pertumbuhan industri ringan dan pasar kerajinan.
8) Mendukung dan mengejar investasi dari luar negeri terhadap semua
sektor ekonomi
Investasi luar negeri dicari untuk semua sektor, kecuali kesehatan, pendidikan
dan pertahanan. Proses ini diawasi dan diarahkan langsung oleh negara ke bidang-
72
bidang ekonomi yang diperhitungkan, investasi luar negeri tersebut tidak akan
mengkompromikan kemerdekaan Kuba, kedaulatannya, atau masa depan sumber-
sumber dayanyanya. Investasi yang signifikan telah terjadi di dalam pariwisata,
petrolium, nikel, telekomunikasi, bioteknologi, dan industri-industri manufaktur
lainnya. Investasi luar negeri memainkan peran yang signifikan didalam ekonomi
Kuba saat ini, terhitung pada tahun 1998 mencatat 3 % dari GDP. Pada saat sekarang
ini tercatat 397 buah usaha patungan dengan modal internasional. pada tahun 1999,
terdapat 36 persetujuan promosi dan proteksi dengan 36 negara. Pada tahun 2001,
usahan patungan Kuba paling besar dilakukan dengan negeri Spanyol (99), Kanada
(74) dan Itali (57). Ratusan proyek lainnya sekarang sedang dipelajari. Sejak
dibukanya investasi dengan modal Barat, paling tidak kesepakatan yang telah dibuat
mencapai $5,5 milyar AS dan yang sudah diinvestasikan sebanyak $3 milyar AS.
Investasi rata-rata tahunan dari 1996 hingga 2001 diperkirakan sebanyak $ 288 juta
AS. Hal ini menandaskan, Kuba dapat mencapai tingkat yang telah digambarkan
diatas walaupun AS memberlakukan Toricelli Act dan Helms-Burton Bill yang
dirancang untuk melumpuhkan dan memundurkan proses investasi dari luar negeri.
Sebenarnya, lebih dari 40% investasi luar negeri terjadi setelah Maret 1996 ketika
Helms-Burton Bill diberlakukan. Namun, bagaimanapun, pemerintahan setelah
pemerintahan Bush mengintensifkan tekanan ekonomi, telah menciptakan dampak
yang besar terhadap investasi luar negeri. Pada tahun 2001 investasi menurun
menjadi $ 38.9 juta AS dari $ 488 juta AS pada tahun.
73
Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, gula memainkan peran utama di
dalam ekonomi Kuba. Sebelum dilampaui oleh pendapatan yang diperoleh dari
turisme, ekspor Kuba merupakan bagian yang besar untuk memperoleh uang
pertukaran luar negeri. Maka pemulihan produksi gula dan merevitalisasi industri
telah menjadi perhatian utama. Sektor gula telah mulai kembali pulih setelah
mencapai titik nadirnya pada awal tahun 1990-an, tumbuh 24,3 persen pada tahun
1999 dan 18 persen dalam enam bulan tahun 2000. Walaupun telah dilakukan
pemulihan yang cukup baik, restrukturisasi yang dramatis dalam industri gula dimulai
pada tahun 2002, merespon berlanjutnya dan makin tidak menguntungkan, karena
harga gula yang rendah di pasar dunia; harga dibawah biaya produksi menghadapi
kompetisi dari gula Eropa. Harga gula jatuh dari 8,5 sen per pon pada Januari 1999
menjadi 5,99 sen per pon pada kuartal pertama tahun 2000 dan naik sedikit menjadi
6,5 sen per pon pada kwartal terakhir tahun 2001. Nilai ekspor pada tahun 1999
menurun 4 persen akibat kejatuhan harga gula. Sebanyak tujuh puluh satu buah dari
156 pabrik gula ditutup, membuat 100.000 orang kehilangan pekerjaan dalam sektor
gula. Restrukturisasi mendesakkan efesiensi dan diversifikasi yang lebih besar,
dibarengi dengan rencana memperkerjakan mereka dalam bidang bioteknologi untuk
menciptakan sebuah fruktosa--berlawanan dengan sukrosa yang dihasilkan oleh gula
tebu. Buruh-buruh yang dipindahkan tidak mengalami pemotongan upah demikian
juga dengan harus mencari pekerjaan baru, mereka dilatih atau kembali disekolahkan.
Bagian dari tanah yang kini tidak lagi digunakan untuk perkebunan tebu sekarang
dipakai untuk menghasilkan bahan pangan dan meningkatkan cadangan pangan.
74
Sekali lagi yang perlu dipahami bahwa rangkaian kebijakan-kebijakan yang
diambil dalam rangka mengefektifkan mesin-mesin perekonomian Kuba setelah
embargo dan pada masa krisis tidak mengikuti format yang digunakan oleh mayoritas
negara-negara Dunia Ketiga yang mengikuti arahan lembaga-lembaga keuangan
internasional.
A.2. Pembangunan Sosial
Krisis ekonomi pada tahun 1990-an memaksa Kuba untuk
mengimplementasikan sebuah program untuk menciptakan stabilisasi dan beberapa
tindakan yang menurut mekanisme pasar, kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini
berbeda tajam dengan kebijakan IMF yang telah banyak menipu negeri Selatan.
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, tidak ada terapi “kejutan” yang dilakukan.
Walaupun terjadi penurunan ekonomi secara tajam, pendanaan terhadap kesehatan,
pendidikan, jaminan sosial dan olahraga bertambah. Sebenarnya, 65 % pendapatan
dari gula pada tahun 2002 dialokasikan demi perawatan kesehatan, pendidikan dan
jaminan sosial. Terlebih lagi, pendidikan, kesehatan terus berlanjut gratis, hak-hak
rakyat Kuba yang telah tertulis di dalam Konstitusi Kuba (Constitution of Republic of
Cuba 1993). Tidak ada satupun sekolah, rumah sakit, poliklinik dan perawatan
sehari-hari ditutup. Konsekuensinya, Kuba tidak hanya mampu mempertahankan
indikator-indikator sosialnya, namun juga memperoleh perbaikan yang lumayan
cukup.
Meskipun terjadi krisis pada tahun 1990-an, Kuba telah mulai memperbaiki
kerusakan dalam sistem kesehatan pada tahun 1996. Pemerintah mempertahankan
75
investasi yang tinggi didalam bidang ini, yakni sebesar 9,1 % GDP , sebuah rasio
yang sama dengan dilakukan oleh Kanada (IBRD). Salah satu hasil yang paling
mengagumkan dari target investasi ini adalah keberhasilan negeri ini menciptakan
sekitar 67.500 dokter medis dan memiliki perdandingan dokter yang tertinggi di
dunia, dengan lebih dari lima orang dokter per seribu penduduk. Perawatan kesehatan
hampir mencakup universal, sistem perawatan kesehatan mencakup 99% dari rakyat
Kuba. Angka harapan hidup di Kuba --dengan batas 75 tahun--adalah tertinggi
diantara negeri dunia ketiga. Standar ukuran baru Organisasi Kesehatan Dunia,
WHO, Tingkat Harapan Hidup Sehat (Healthy Life Expectancy), mengukur usia
orang hidup dengan kesehatan penuh. Kuba, seperti yang dicatat oleh WHO, "
memiliki harapan hidup sehat yang tertinggi di regional (Amerika Latin dan Karibia),
68,4 tahun, mendekati angka yang dicapai oleh Amerika Serikat pada tahun 2000.
Pada ulang tahunnya yang ke-50, WHO memberikan penghargaan kepada Presiden
Castro “Medali Emas demi Kesehatan bagi Semua”, menghargai pekerjaan yang telah
dilakukan oleh Kuba. WHO menyatakan bahwa Kuba dalam banyak jalan menjadi
sebuah model bagi negeri berkembang lainnya didalam melakukan pencerahan dan
kemajuan kesehatannya.3
Kuba dengan konsisten memiliki catatan yang baik dalam laporan tahunan
Perserikatan Bangsa Bangsa dalam laporan perkembangan manusia. Laporan tingkat
pada basis Indeks Perkembangan Manusia, Human Development Index (HDI)
membuat tiga kategori negara: pengembangan manusia yang tinggi, pengembangan 3 Healthy Life Expectancy, www.who.int/en/, 2002, Diakses tanggal 21 Juli 2005
76
manusia yang menengah dan pengembangan manusia yang rendah. Dalam laporan
pada tahun 2002, Kuba berada dalam peringkat 55 dari 173 negara dan tempatnya ini
merupakan diujung paling atas tingkat perkembangan manusia yang menengah,
dengan HDI 0,795; hanya 0,005 persen diluar 0,008 nilai yang diperoleh negeri yang
dikategorikan status pengembangan manusianya yang tinggi. Namun, bagaimanapun
tujuan HDI yang tertujuan mengkalibrasi penampilan sebuah bangsa diluar
pendapatan perkapita, pendapatan rata-rata nasional terus berperan pentin didalam
pembuatan perhitungan dan evaluasi. Jadi, dengan penilaian yang rendah pendapatan
per kapita Kuba, berlawanan dengan dukungan sosial yang ekstensif, menghasilkan
HDI yang rendah dalam rangking dunia dibanding dengan apa yang telah
dibuktikannya.
Antara tahun 1990 hingga 2000, Kuba mengurangi tingkat kematian bayi dari
11 per seribu kelahiran menjadi 6,2. Dibandingkan dengan negeri Barat, ini
merupakan urutan ke enam dan paling tinggi di Amerika. Kontras dengan rata-rata
tingkat angka kematian bayi di Amerika Latin dan Karibia sebesar 30% pada tahun
1999. Pada waktu tersebut, Argentina tercatat 18, Chili 10, dan Kosta Rika 12.
Disamping itu, angka kematian anak dibawah 5 tahun telah berkurang dari 13
menjadi 8 per seribu pada tahun 1990-an. Sedangkan untuk rata-rata Amerika Latin
pada tahun 1999 adalah 38. Angka kematian bayi di Kuba lebih rendah 50% dari
Chili yang berada di posisi kedua di Amerika Latin. Di Kuba, 90 persen anak-anak
divaksin penuh terhadap penyakit utama yang bisa dicegah yang bisa menimpa anak,
seperti tubercolosis, polio, dan campak.
77
Investasi didalam pendidikan 6,7 persen dari GDP. Ini adalah dua kali lipat
dari yang dialokasikan oleh rata-rata kawasan. Tingkat rata-rata pendidikan yang
dicapai oleh Kuba adalah sepuluh tahun, melampaui rata-rata pendidikan regional
tersebut, yang hanya lima tahun. Pada tahun 1998 dan 2001, UNESCO mempelajari
pendidikan di Amerika Latin, dan dalam evaluasinya menyatakan sistem pendidikan
di Kuba adalah yang terbaik di regional. Angka buta huruf di Amerika Latin bagi
anak yang berusia lima belas hingga dua puluh empat tahun adalah 7%, sedangkan
Kuba adalah nol. Dari tahun 1990 hingga 1997, anak-anak Kuba laki-laki dan
perempuan yang menamatkan pendidikan dasar naik dari 92% menjadi 100%. Angka
ini tidak hanya melewati angka dikawasan (80-90%), namun juga melampaui
Amerika Serikat. Pada tahun 1997, perbandingan antara pengajar dan murid adalah 1
berbanding 12, setara dengan Swedia. Rata-rata bagi Amerika Latin dan Asia adalah
1 banding 25. Kuba terus yang terdepan di kawasan dalam kualitas pendidikan
dasarnya.4
Hak ini dibarengi dengan perhatian yang cukup terhadap pendidikan yang
lebih tinggi dan penelitian, sehingga jumlah orang yang tamat dari peguruan tinggi
juga terus bertambah. Pada tahun 1999, Kuba menghasilkan lebih dari 700.000
tamatan universitas. Saat ini diperkirakan 24.000 orang profesor universitas mengajar
130.000 mahasiswa. Investasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi ini tercermin
dalam bidang penelitian ilmiah, dimana di kawasan para peneliti hanya berjumlah 2%
4 Education In Latin America, http//portal.unesco.org, Diakses tanggal 21 Juli 2005
78
dari penduduk, sedangkan Kuba mencapai 11%. Infrastruktur penelitian juga
mengagumkan, dengan lebih dari dua ratus pusat penelitian dan institut.
Jaringan keamanan sosial juga tidak diabaikan. Sebagian besar para pekerja
yang menganggur dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sedangkan yang memasuki
pelatihan kembali tetap mendapatkan gaji 60%. Banyak dari penganggur ini bekerja
mandiri. Dengan membaiknya sektor negara, jumlah mereka ini kemudian terserap
kembali. Pada tahun 1999, lebih dari 60% pekerja, khsususnya bidang kesehatan,
pendidikan dan polisi mengalami kenaikan upah yang lumayan besar antara 12
hingga 40%. Jaminan pengamanan sosial dan program-program kesejahteraan
diperluas. Pada tahun 2002, alokasi anggaran jaminan pengaman sosial ini naik 342
juta peso dibanding dengan tahun sebelumnya. Lebih dari 17 juta peso dibayarkan
dalam bentuk pensiun sejak permulaan masa Periode Khsusus.5
Pada saat bebarapa harga barang dan pelayanan mengalami kenaikan, seperti
sekolah, tembakau, angkutan antar propinsi dan penerbangan, kebutuhan pokok;
sebagai contoh makanan pokok, ongkos transit lokal, namun harganya tetap bisa
terjangkau dan dapat dibeli dengan peso. Pemerintahan Kuba mengalokasikan $ 700
juta AS untuk subsidi pangan. Sewa-sewa tidak bertambah, membutuhkan alokasi 6-
8% dari upah. Dan lebih dari 85% penduduk Kuba memiliki rumah yang
ditinggalinya.
Para komentator sering berargumentasi, menggunakan angka pertukaran peso-
dollar AS 26 berbanding 1, bahwa Kuba telah mengalami privatisasi yang ekstrim. Ini 5 Development in Cuba, http://www.radiohc.org, diakses tanggal 21 Juli 2005
79
adalah distorsi yang keji terhadap kenyataan sosial dan ekonomi Kuba. Pengeluaran
rata-rata bulanan sebuah keluarga di Kuba adalah sebagai berikut:
Sewa : 26,6 peso($1,02 AS. (Catat, 85% rakyat memiliki rumah
sendiri jadi tidak perlu membayar sewa)
Listrik : 13,60 peso ($0,52 AS)
Telepone : 6,25 peso ($0,24 AS)
Gas memasak :7,63 peso ($ 0,29 AS)
Air : 1,30 peso ($0,05 AS)
Makanan :45,56 peso ($1,75 AS). (Sebuah keluarga yang terdiri dari
empat orang. Ini sudah mencakup harga beras, telur, kentang
dan susu bubuk untuk anak dibawah tujuh tahun).6
Total biaya bulanan adalah 100,98 peso. Dengan rata-rata upah bulanan 249
peso ($9,58 AS). Dengan dua orang tua didalam sebuah keluarga, dan perlu dicatat,
upah laki-laki dan perempuan di Kuba adalah setara, maka pendapatan sebuah
keluarga adalah 498 peso. Dengan demikian, belanja bulanan yang sebesar 100,98
peso menghabiskan 20,23 persen pendapatan bulanan sebuah keluarga. Harus dicatat,
walapun bahan makanan yang dijatah oleh negara tidak mencukupi sepanjang bulan,
namun barang-barang ini tersedia di pasar pertanian dan industri swasta dan
pemerintah. Terlebih lagi, penjatahan tiap bulanan disertai dengan aspek-aspek
tunjangan sosial yang diberikan oleh negara, disamping subsidi rumah, makanan,
6 Ibid
80
peralatan termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan yang gratis, dan subsidi
pakaian.
Dengan demikian, walaupun negeri ini mengalami krisis ekonomi yang parah
yang belum pernah terjadi sebelumnya, Kuba terhindar dari permasalahan sosial dan
keguncancangan politik yang melanda keseluruhan negeri Amerika Latin. Sudah
dijelaskan sebelumnya, ECLAC dalam studinya menyatakan, bertentangan dengan
dengan apa yang terjadi di Amerika Latin, liberalisasi pasar dalam lingkungan sosial
telah mengurangi berbagai distorsi kemunduran akibat naiknya harga pada masa
yang disebut dengan periode khusus.7 Studi yang lebih jauh menyimpulkan, dalam
menghadapi kegoncangan eksternal yang besar, kebijakan harga untuk stabilitas
relatif rendah dan didistribusikan lebih setara dibanding dengan ekonomi negeri
Amerika Latin lainnya, berkat kebijakan yang menjamin pekerjaan dan pendapatan
bagi semua populasi. Lebih lagi, bertentangan dengan “pengalaman negeri yang lain
yang menerapkan pasar, privatisasi, dan desentralisasi yang telah memperdalam
kemiskinan dan kehancuran, kelas pekerja Kuba dan petani telah diuntungkan dengan
perubahan. Jadi, bila di sepanjang Amerika Latin kemiskinan di pedesaan, dan
pengangguran bertambah, ketidaksetaraan yang makin tumbuh, kebijakan-kebijakan
dan tindakan pemerintah Kuba telah menambah produksi dan memfasilitasi
pertumbuhan ekonomi “namun tidak untuk segelitir orang yang makmur dengan
dibiayai oleh mayoritas rakyat yang menderita”.
7 Cuba Able To Maintain Social During “Special Period”, http://www.eclac.cl/mexico/
81
A.3. Pembangunan Politik
Embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba yang diberlakukan pada
tahun 1960-an dan berbagai tekanan-tekanan ekonomi dan politik lainnya telah
menghancurkan berbagai sendi kehidupan di negara tersebut. Di berbagai negara
yang juga terkena embargo harus berhadapan dengan rentannya konflik dan
pertikaian horizontal akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan
pokok rakyat. Keputusan untuk mengakhiri hubungan ekonomi dan politik Amerika
Serikat di Kuba dan memilih untuk tidak mengadopsi pola kebijakan ekonomi politik
yang didiktekan oleh negara-negara maju melalui agen-agennya adalah bacaan
objektif yang menjadi kehendak rakyat Kuba. Ratusan tahun berada dalam dominasi
negara-negara imperialis telah menguatkan komitmen rakyat Kuba untuk membentuk
tatanan yang betul-betul baru meski harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan
yang tidak menghendaki hal tersebut. Hal ini tentunya tidak terjadi dengan begitu
saja, akan tetapi membutuhkan waktu untuk menginjeksikan kesadaran politik ke
rakyat bahwa mereka adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan kebijakan.
Pembangunan ekonomi dan sosial di Kuba bertumpu pada partisipasi aktif
dari rakyat Kuba. Kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial harus
didukung oleh struktur dan mekanisme politik yang demokratis. Keputusan-
keputusan politik yang diambil merupakan manifestasi dari kepentingan pokok rakyat
Kuba, dalam artian bahwa keterwakilan rakyat dalam pengambilan kebijakan bukan
hanya diwujudkan dalam sistem elektoral dan pembagian kekuasaan ala Montesque,
akan tetapi lebih jauh terwujud melalui sistem dan mekanisme politik sehari-hari
82
dalam berbagai aktivitas kehidupan yang diterapkan di negara tersebut. Sehingga,
pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat bukan hal yang utopis di negara tersebut.
Untuk memudahkan kita menganalisis sistem politik alternatif yang
diterapkan di Kuba, maka kita akan melihat sistem pemilihan yang diterapkan di
negara tersebut. Dengan demikian, kita dapat menganalisis apakah sistem pemilihan
yang diterapkan demokrasi yang artifisial atau dalam makna yang lebih partisipatif.
Sistem pemilihan umum di Kuba berbentuk struktur piramid. Delegasi dipilih
di kota-kota lokal, provinsi (terdiri dari 10-15 kota lokal), dan majelis nasional.
Semua delegasi nasionaldapat dipertanggungjawabkan dan dapat di re-call atau
diganti oleh rakyat yang memilihnya.
Banyak delegasi yang tak menerima upah dan tetap melanjutkan profesinya
semula. Delegasi yang menerima upah, sama dengan rata-rata upah pekerja. Karena
itu, tak ada penumpukan kekayaan hasil dari korupsi ketika menjadi delegasi. Siapa
saja yang berumur 16 tahun, tidak sedang ditahan atau pun sakit jiwa, dapat memilih
dan dipilih sebagai delegasi. Semua pemilihan dilakukan secara sukarela.
Pemilihan majelis kota (lokal) diselenggarakan dua setengah tahun sekali;
delegasi untuk majelis provinsi dan nasional dipilih untuk jangka waktu 5 tahun.
Semua delegasi di tiap tingkatdipilih langsung; seelum 1992, hanya delegasi kota
yang dipilih langsung.
Majelis kota (lokal) mengurus perumahan, makanan, kesehatan, dan
pendidikan; dan memiliki fungsi politk penting; melibatkan rakyat hari per hari dalam
menjalankan sistem mereka..
83
Majelis kota (lokal) dibagi berdasarkan jumlah pemberian suara (konstituen)
dalam pemilihan. Rata-rata konstituen di Havana meliputi enam blok kecil. Pemilihan
terjadi di tempat pemilihan yang cukup dekat untuk didatangi rakyat, mendaftar dan
melihat daftar siapa yang akan dipilih. Rata-rata terdapat 300 rakyat untuk setiap
tempat pemungutan suara. Untuk penentuan nominasi pada pemilihan lokal,
konstituen dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil, terdiri dari sekitar 100 orang.
Kandidat diusulkan dari bawah. Pertemuan untuk menentukan nominasi dilakukan
dimana rakyat tinggal, di jalan raya, taman, atau tempat pertemuan. Siapa saja dapat
hadir, tapi hanya orang yang terdaftar yang dapat dipilih.
Paling sedikit 2 orang harus dicalonkan. Pemilih dapat mencalonkan orang
yang tak berada di daerah konstituennya. Dengan Undang-Undang yang ada, motivasi
politik akan mengikuti para kandidat yang dicalonkan. Para kandidat membuat satu
halaman riwayat hidup, termasuk pandangannya tentang fungsi mereka sebagai
delegasi, yang ditempatkan di tempat pemilihan, dimana semua orang dapat
melihatnya. Kebanyakan rakyat telah mengenal kandiadat mereka, dan riwayat hidup
berperan untuk mengingatkan. Tak banyak anggaran yang dihabiskan untuk
pemilihan, dan tak ada kegentingan selama proses pra seleksi. Bertentangan dengan
propaganda Amerika Serikat, siapa saja dapat dipilih menjadi anggota parlemen
Kuba. Rakyat memilih kandidat yang mereka kenal, yang mereka tanyai. Kandidat
dipilih dari basis dimana mereka berperan dalam komunitas dan telah bekerja untuk
masyarakat.
84
Pada hari pemilihan, rakyat Kuba menunjukkan identitas mereka di tempat
pemilihan dan pemilihan diawasi oleh anak-anak sekolah dasar. Pada Oktober, 1997,
jumlah pemilih berjumlah 97, 59% dari jumlah penduduk. Hanya 3,98% surat suara
yang kosong. Dan hanya 47,65% anggota delegasi terpilih kembali.
Majelis Propinsi mengatur pembangunan jalan raya, fasilitas untuk anak-anak,
dan fasilitas kesehatan rakyat. Majelis Nasional (AN) terdiri dari 601 delegasi,
bertemu 2 kali dalam setahun, dan memiliki badan yang bekerja permanen, yang
dapat bertemu setiap hari atau mingguan. Majelis Nasional memilih 31 anggota
Dewan Negara, yang bertemu ketika Majelis Nasional tidak sidang.
Delegasi majelis propinsi dan nasional sering adalah pemimpin dalam
bidangnya; olahragawan, jurnalis, paramedis, hingga politik. Mereka yang dicalonkan
umumnya bukan dari pertemuan lokal, tetapi melalui pertemuan organisasi massa,
tempat kerja dan sekitarnya. Prosesnya diatur oleh komisi pencalonan di setiap
tingkat kota lokal, propinsi, dan nasional.
Komisi Pencalonan Nasonal sebelum tahun 1992 dipimpin oleh Partai
Komunis Kuba. Sekarang dipimpin oleh Federasi Serikat Buruh Kuba. Setiap anggota
komisi tidak diperbolehkan untuk menjadi kandidat. Organisasi massa, khususnya
Badan pertahanan Revolusi (CDR), menunjuk siapa yang menjdi aktivis komisi
pencalonan.
Komisi dibutuhkan untuk berkonsultasi dengan rakyat sebanyak mungkin.
Pada tahun 1997, terdapat 60.000 kandidat yang berasal dari proses konsultasi.
Sebuah daftar yang terdiri dari 300 orang yang paling banyak mendapat dukungan di
85
serahkan kepada organisasi massa, pemukiman, dan tempat kerja untuk melihat
dukungan yang mereka berikan. Ketika proses itu berakhir, daftar tersebut akan
diserahkan kepada majelis kota baru yang terpilih untuk memilih di antara nama yang
termuat dalam daftar tersebut. Majelis Kota Lokal dapat menolak sebagian atau
keseluruhan calon tersebut, dan dapat mencalonkan orang lain. Semua bakal calon
harus memperoleh minimal 50% suara; jika jumlah ini tak tercapai, komisi
pencalonan kota lokal harus menawarkan calon lainnya.
Setelah pemilihan, calon ditempatkan di distrik. Pemilihan distrik diatur oleh
komisi pencalonan kota lokal; dan tidak semua anggota delegasi tinggal di distrik
dimana mereka ditunjuk.
Beberapa calon sudah dikenal, tapi walaupun demikian, mereka harus bertemu
buruh, pelajar, pergi ke tempat kerja, dan menghadiri pertemuan di pemukiman. Jadi,
rakyat memiliki kesempatan untuk bertemu dan menanyai mereka. Riwayat hidup
calon ditempatkan di tempat pemungutan suara, memungkinkan rakyat dapat
membaca di waktu senggangnya.
Setelah hampir 2 bulan, para calon bertemu dengan massa rakyat, pada saat
pemilihan suara. Terdapat dua kotak suara; untuk delegasi Majelis Nasional dan
untuk majelis propinsi. Pada Januari 1998, 98,5% pemilih menggunakan hak
pilihnya. Dari 601 delegasi yang dipilih, 166 adalah perempuan, 189 delegasi
berumur antara 18-40 tahun, 374 berumur 41-60 tahun, 38 utusan berusia lebih dari
60 tahun.
86
Sukses Revolusi Kuba berlandaskan pada partisipasi massa dalam
mendiskusikan problem-problem ekonomi politik negara. Walaupun dibawah
kepungan embargo ekonomi dan politik Amerika Serikat, yang telah membatasi
kemungkinan demokrasi sosialis Kuba mencapai potensi penuhnya, perolehan
kekuatan politik dan legitimasi rakyat telah menunjukkan kemampuannya, karena
melibatkan mayoritas rakyat di dalam bidang ekonomi dan politik.8
B. Hubungan Amerika Serikat dengan Negara-Negara di Amerika Latin Pasca
Embargo ke Kuba Setelah Perang Dingin
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Amerika Serikat memiliki
kepentingan yang sangat besar untuk tetap mendominasi negara-negara di kawasan
Amerika Latin. Hal ini disebabkan potensi ekonomi politik negara-negara di Amerika
Latin yang begitu besar hingga akan cukup berpengaruh terhadap kepentingan
Amerika Serikat. Oleh karena itu, maka kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika
Serikat tentunya tetap diarahkan untuk tetap memegang kontrol ekonomi dan politik
terhadap kawasan tersebut.
Kebijakan luar negeri Amerika bertumpu pada upaya untuk membuka pasar
ekonomi seluas-luasnya dengan menggunakan pola-pola neoliberal dan semakin
diperkuat dengan dominasi politik melalui rezim-rezim militer maupun sipil yang
menjadi pengabsah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.
Yang perlu menjadi catatan bahwa sejak tumbangnya rezim Batista di Kuba pada 8 Data dirangkum dari Pemerintahan Rakyat Miskin adalah Keharusan Obyekltif Sejarah, Koran Pembebasan Partai Rakyat Demokratik, 2002, Hal. 14-15
87
akhir tahun 1950-an, rezim-rezim yang pro Amerika Serikat mendapat perlawanan
yang kuat akibat kebijakan-kebijakan neoliberal yang diterapkan dan semakin
memiskinkan rakyat serta hanya menguntungkan segelintir elit.
James Petras mencatat bahwa terdapat empat masa gelombang perlawanan
rakyat pada paruh abad terakhir; Gelombang pertama, meliputi periode antara tahun
1959 sampai awal 1970-an yang dimulai dengan suksesnya Revolusi Kuba dan
diakhiri dengan kekalahan kaum populis sosialis dan berkuasanya kediktatoran
militer di ujung selatan kawasan tersebut. Gelombang kedua, terpusat di Amerika
Tengah yang dimulaidengan Revolusi Sandinista pada tahun 1979 dan berakhir
dengan kemenangan Sandinista pada pemilihan umum di tahun 1990 serta
konsolidasi rezim-rezim pendukung Amerika Serikat di Nikaragua, El Salvador, dan
Guatemala. Gelomang ketiga dimulai pada akhir tahun 1990-an dan berakhir pada
tahun 2002, perlawanan dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan massa
rakyat yang bercampur dengan indivudi atau partai moderat yang mengikuti pemilu.
Gelombang keempat, perlawanan-perlawanan sebelumnya telah mengkonsolidasikan
kelompok-kelompok sosial politik di hampir seluruh negara-negara Amerika Latin.
Kelompok-kelompok tersebut termasuk petani (MST, Gerakan Petani Tanpa Lahan di
Brazil yang melakukan perlawanan akibat kebijakan neoliberal yang diterapkan Da
Silva berupa pemotongan subsidi publik dan menggunakan cara-cara represif
terhadap gerakan petani), suku indian (Masyarakat adat Indian di Bolivia pada tahun
2005 menggulingkan Presiden Carlos Mesa yang menolak menasionalisasi
perusahaan minyak negara yang dikuasai Amerika Serikat dan mempraktekkan
88
kebijakan neoliberal berupa privatisasi air, Suku Indian Mexico yang tergabung
dalam gerakan Zapatista yang menolak penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal) ,
pengangguran kota (kaum miskin kota di Argentina antara tahun 2002 dan 2003
pengurangan pembayaran hutang luar negeri, di Venezuela ribuan kaum miskin kota
dan militer konstitusional bekerjasama menggagalkan kudeta yang didukung Amerika
Serikat terhadap Hugo Chavez yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak
Amerika Serikat), koalisi klas pekerja yang bersatu dalam aktivitas-aktivitas ekstra
parlementer.9
Berbagai perlawanan yang terjadi di hampir seluruh negara-negara Amerika
Latin akibat dominasi Amerika Serikat dan rezim-rezim klien, mengharuskan
Amerika Serikat mengambil kebijakan ekonomi politik yang bertujuan untuk tetap
menyatukan negara-negara Amerika Latin dalam dominasi Amerika Serikat dan
menjaga serta kembali meluaskan area invasi ekonominya.
FTAA adalah kesepakatan antara 34 kepala negara di Benua Amerika pada
Konfrensi Tingkat Tinggi Amerika di Quebec, Kanada pada tahun 2001. Pada
kesepakatan ini disetujui untuk membuka kawasan pasar bebas dan pemicaraannya
kan dilanjutkan pada tahun 2005 dan dilankan pada kahir tahun tersebut.
Menurut Petras, Amerika Serikat saat ini berupaya untuk mempercepat
rekolonisasi melalui FTAA (Free Trade Area of America). Terdapat beberapa alasan
mengapa Bush dan klik politiknya berkepentingan mendorong FTAA. Di satu sisi,
rezim klien pendukung Amerika Serikat sudah sangat lemah, sementara, kedua, 9 James Petras, Imperialism and Resistance in Latin America, 2003, www.resistance.org, hal. 4
89
perlawanan massa sedang meningkat. Ketiga, proteksi gaya merkantilisme yang
diberlakukan Amerika Serikat memancing kemarahandari para pengusaha eksportir
Amerika Latin. Keempat, Amerika Serikat bermaksud mengambil alih perusahaan-
perusahaan eropa terutama Spanyol. Pada gelombang privatisasi sebelumnya pada
1990-an, Spanyol berhasil mengambil keuntungan dari proses tersebut. Kelima, elit
politik militer lokal yang mendukung Amerika Serikat mulai berkurang dan juga
tidak sekuat sebelumnya. Keenam, keberhasilan militer politik di Asia membuat
Amerika Serikat leluasa memaksakan kehendaknya kepada elit politik Amerika
Latin.10
FTAA adalah usulan Amerika Serikat untuk merespon kegagalan beberapa
negara dalam menerapkan neoliberalisme dan tentunya mengurangi surplus selama
ini. FTAA bermaksud untuk “memindahkan kedaulatan” negara-negara Amerika
kepada Komisi FTAA yang didominasi Amerika Serikat. Komisi tersebut akan
menyusun langgam kerja hukum, ekonomi, politik dalam jangka waktu yang lama
serta dalam skala yang luas bagi implementasi kepentingan imperial Amerika Serikat.
FTAA akan mematikan fungsi legislatif dan eksekutif negara-negara Amerika Latin
dan memposisikan mereka sebagai subordinasi Amerika Serikat dibawah kontrol
FTAA. Salah satu target FTAA saat ini adalah melakukan privatisasi terhadap
beberapa potensi-potensi ekonomi yang menguntungkan dan masih dikuasai oleh
negara seperti; Petrolium dan telekomunikasi milik Venezuela, Ekuador dan
Meksiko, selain itu juga akan dilakukan privatisasi terhadap fasilitas kesehatan 10 James Petras, Empire Buiding and Rule:US and Latin America, 2004, www.resistance.org
90
rakyat, pendidikan dan layanan-layanan sosial lainnya. FTAA juga bermasud untuk
melanjutkan protekasi terhadap sektor pertanian dan manufaktur Amerika Serikat
yang tidak kompetitif, melanjutkan subsidi terhadap eksportir Amerika Serikat, dan
memonopoli perdagangan yang akan memberikan privelege terhadap eksportir
Amerika Serikat terhadap produsen Asia atau Eropa.11
FTAA adalah proyek pasar bebas yang telah dipraktekkan di beberapa
kawasan di berbagai belahan dunia yang disponsori oleh Amerika Serikat. Dan
seperti yang dikhawatirkan berbagai kelompok bahwa proyek tersebut hanya akan
menguntungkan negara-negara maju melalui perusahaan-perusahaan multi dan
transnasional yang sekarang telah menguasai mayoritas aset-aset ekonomi dunia
khususnya negara-negara Dunia Ketiga. Dalam sebuah pernyataan sikapnya, Global
Change, sebuah LSM Internasional yang bergerak dalam issu-issu keadilan sosial
global mengungkapkan sepuluh alasan menolak FTAA, yaitu:
1. FTAA akan memperluas bencana yang telah terjadi, FTAA sebenarnya
adalah ekspansi dari NAFTA. Di Amerika Serikat, lebih dari 879.280
orang telah kehilangan pekerjaan akibat proyek pasar bebas NAFTA. Di
Meksiko, kemiskinan semakin meningkat sejak NAFTA diterapkan.
NAFTA harus diakhiri bukan diperluas
2. Persetujuan tersebut ditandatangani tanpa masukan dari masyarakat,
persetujuan mengenai FTAA dibuat tanpa mendengar aspirasi masyarakat
sementara dilain pihak perusahaan-perusahaan multinasional dan 11 James Petras, Op.Cit., Hal.6-7
91
transnasional seperti Monsanto, Pfizer Pharmaceuticals, Citigroup,
Worldcom, Raytheon dan Shell ikut menyepakati aturan-aturan dalam
FTAA.
3. Persetujuan tersebut akan mengikis hak-hak buruh dan menyebabkan
hilangnya lapangan pekerjaan, pengalaman dari NAFTA memperlihatkan
bahwa korporasi-korporasi internasional sangat tidak memperhatikan hak-
hak buruh dengan mempraktekkan politik upah murah
4. Persetujuan tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan
model berkelanjutan (sustainable) yang merupakan model yang
diterapkan dalam pasar bebas, banyak negara-negara di selatan yang
menggunduli hutan dan mengeksploitasi simber daya alam untuk
membayar hutang luar negeri mereka.
5. Persetujuan tersebut akan menyengsarakan petani, seperti yang diterapkan
NAFTA bahwa produksi pertanian kemudian hanya akan menguntungkan
korporasi-korporasi internasional yang berbgerak dibidang agrikultur.
6. Persetujuan tersebut berisis kesepakatan tentang program privatisasi
terhadap pelayanan-pelayanan vital, FTAA akan memaksa negara-negara
anggotanya untuk memprivatisasi layanan publik seperti; pendidikan,
kesehatan, energi dan air.
7. Persetujuan tersebut akan mengikis demokrasi demi kepentingan
korporasi, dalam Bab 11 kesepakatan NAFTA tertulis bahwa korporasi-
korporasi diizinkan untuk menggugat pemerintah dan meminta
92
kompensasi apabila mereka merasa bahwa tindakan pemerintah termasuk
pemberdayaan kesehatan masyarakat dapat mengurangi keuntungan yang
akan didapatkan. Dan para negosiator akan memasukkan aturan-aturan
tersebut dalam FTAA
8. Persetujuan tersebut akan memperluas penggunaan GMOs, Negosiator
perdagangan Amerika Serikat berusaha untuk menggunakan FTAA untuk
memaksa negara-negara anggota untuk menerima penggunaan organisme
genetis yang termodifikasi (geneticallymodified organism). Akan tetapi
beberapa kelompok-kelompok lingkungan memperingatkan bahwa
teknologi tersebut belum cukup diuji dan para ahli makanan mengatakan
ahwa GMOs akan meningkatkan kelaparan di negara-negara miskin.
9. Persetujuan tersebut akan meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan,
perdagangan bebas yang telah dijalankan sejak tahun 1960 sampai
sekarang hanya menguntungkan negara-negara maju dan sistem
perdagangan didominasi oleh mereka sementara akibat kebijakan-
kebijakan pasar bebas mayoritas rakyat di negara-negara selatan semakin
miskin
10. Masih banyak alternatif-alternatif yang lain dan telah terbukti, altenatif
yang lain pasti ada dan telah terbukti. Kuba tanpa mempraktekkan
93
kebijakan-kebijakan neoliberal tetap mampu bertahan dan menyediakan
kehidupan yang layak untuk rakyatnya.12
Selain itu, proyek FTAA ini juga mendapat perlawanan dari Fidel Castro yang
melakukan kerjasama dengan Hugo Chavez presiden Venezuela yang membentuk
ALBA (Application of The Bolivarian Alternativefor the Americas), sebuah blok
ekonomi alternatif untuk membendung FTAA. Kesepakatan tersebut ditandatangani
di havana, Kuba melalui pertemuan antar delegasi pada tanggal 27-28 April 2005.
Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi rencana Amerika Serikat untuk
mengaplikasikan proyek FTAA dan ini sekaligus membuktikan bahwa Another
World is Possible (Dunia Yang Lain adalah Mungkin).
12 Top Ten Reasons to Oppose the free Trade Area of Americas, www.globalexchange.org, diakses
tanggal 16 Juni 2005
94
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Revolusi Kuba 1959 telah menghantarkan negara tersebut menjadi lebih
berdaulat dan mandiri dari intervensi ekonomi maupun politik negara-negara
imperialis khususnya Amerika Serikat. Pasca revolusi, Kuba mengakhiri dominasi
Amerika Serikat yang sebelumnya dijalankan melalui pemerintahan yang merupakan
perpanjangan tangan dari Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan melalui distribusi
aset-aset ekonomi kepada rakyat yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir
pemilik modal dan kemudian membuka akses-akses terhadap infrastruktur politik
kepada rakyat sehingga kebijakan yang diterapkan betul-betul mewakili aspirasi
rakyat mayoritas.
Upaya perubahan yang dilakukan pemerintahan baru pasca revolusi Kuba
tentunya berseberangan dengan kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat yang
terus berupaya untuk menguasai potensi-potensi ekonomi dan menancapkan
hegemoni politik di Kuba pada khususnya dan di kawasan Amerika Latin pada
umumnya. Dengan demikian, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri
dengan menerapkan embargo ekonomi terhadap Kuba untuk meminimalisir
aksesibilitas Kuba terhadap kehidupan ekonomi politik global.
Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal :
1. Embargo yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba telah mempengaruhi
pembangunan ekonomi, sosial dan politik di Kuba yang kemudian berimplikasi
pada lambannya proses pembangunan di negara tersebut khususnya pasca
runtuhnya Blok Timur yang sebelumnya menjadi sandaran pembangunan Kuba.
2. Embargo tersebut mengharuskan Kuba untuk memformat dan menjalankan
alternatif-alternatif dalam menjalankan pembangunan ekonomi, sosial dan politik
dengan tidak merujuk pada pola yang diajukan oleh negara-negara maju sehingga
negara tersebut tetap mampu menjalankan pembangunannya tanpa mesti
bergantung terhadap negara-negara maju khususnya Amerika Serikat seperti yang
dialami oleh kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga.
3. Meski berada dalam kepungan embargo dan semakin massifnya penerapan
kebijakan-kebijakan neo-liberal di negara-negara Amerika Latin melalui proses
integrasi ekonomi yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kuba masih dapat
bertahan dengan sistem alternatif yang diterapkan dan mampu memperlihatkan
kemajuan-kemajuan di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan.
4. Revolusi Kuba yang berujung pada embargo yang diberlakukan Amerika Serikat
telah turut mempengaruhi perlawanan-perlawanan di negara-negara Amerika
Latin lainnya yang juga menentang dominasi ekonomi dan politik Amerika
Serikat. Sehingga kondisi tersebut mengharuskan Amerika Serikat untuk
melakukan integrasi ekonomi melalui FTAA (Free Trade Area of Americas) yang
betujuan untuk tetap memperkuat dominasi ekonomi dan hegemoni politik atas
negara-negara Amerika Latin.
96
B. Saran-saran
1. Amerika Serikat seharusnya mengakhiri embargo yang diberlakukan terhadap
Kuba karena kebijakan-kebijakan politik dalam dan luar negeri yang diterapkan
oleh pemerintah Kuba yang kemudian dianggap mengganggu kepentingan
ekonomi politik Amerika Serikat, merupakan otoritas Kuba sebagai negara yang
berdaulat.
2. Negara-negara Amerika Latin seharusnya berupaya untuk membentuk blok
ekonomi alternatif yang diharapkan mampu mengimbangi dominasi Amerika
Serikat. Sehingga hubungan yang terjadi antara negara-negara Amerika Latin
dengan negara-negara maju khususnya Amerika Serikat bisa lebih egaliter.
97
DAFTAR PUSTAKA
Buku Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya,
Penerbit Qalam, Yogjakarta, 2004. Arif, Sritua, Teori Dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES, 1998. Bukan Sekedar Anti Globalisasi, The Institute of Global Justice & Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 2005 Coulombis, Theodore A., International Relations:Powers and Justice, Terjemahan,
Drs. Marsedes Marbun, CV. Abardin, 1990. Fakih, Mansour, Bebas dari Neoliberalisme, INSIST Press, Yogyakarta, 2004,
Frankel, J., Hubungan Internasional, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990 Haas, Ernest B., The Unity of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-
1957: Stanford University Press, Stanford, California, 1958. Hayes, Margareth Daly, Latin America and the U.S. National Interest:A Basis for
U.S. Foreign Policy, United States, WestView Press, 1984. Holsti, K.J., Politik Internasional:Kerangka Analisis, Pedoman Ilmu, Jakarta, 1987. Jones, Walter S., Logika Hubungan Internasional kekuasaan, Ekonomi Politik
Internasional dan Tatanan Dunia 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. Jorquera, Roberto, Cuba’s Path Out of Underdevelopment:A Historical Look at
Cuba’s Economic Development, dalam Cuba as Alternative:An Introduction to Cuba’s Socialist Revolution, Resistence Book, Australia, 2000,
Kulikov, Alexander, Political Economy, Progres Publishers, Moskwa, 1986. Kusumuhamidjojo, Budiono, Hubungan Internasional:Kerangka Studi Analisis, Bina
Cipta, Jakarta, 1987 Mas’oed, Moechtar, Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi, PT.
Pustaka LP3S, Jakarta, 1994.
Mukmin, Hidayat, Pergolakan Di Amerika Latin Dalam Dasawarsa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Olton, Roy dan Jack C. Plano, Kamus Hubungan Internasional, Terjemahan, Wawan,
CV. Aardin, Bandung, 1990, Ortiz, Fernando, Cuban Counterpoint:Tobacco and Sugar, Knopf, New York, 1947 Pontoh, Coen Husein, Akhir Globalisasi; Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan
Massa, C-BOOKS, Jakarta, 2003. Robinson, Richard, Global Problems and the Culture of Capitalism, Allyn Bacon,
1999. Robinson, William I., Neoliberalisme, Elit Global, dan Transisi Guatemala:Seuah
Analisis Makrostruktural, C-Books, Jakarta, 2003 Rossi, Ernest dan Jack Plano, The Latin American Political Dictionary, Oxford:ABC,
Clio, 1980. Saney, Isaac, Cuba: Revolution in Motion, Fernwood, Kanada, 2003. Saputra, Sumpena Prawira, Politik Luar Negeri Indonesia, Remaja Karya Offset,
Jakarta, 1985. Setiawan, Bonnie, Menggugat Globalisasi, INFID & IGJ, Jakarta, 2001. Shah, Anup, Kepentingan Utama Globalisasi diterjemahkan dari Free Trade and
Globalization, The Institute Of Global Justice & Lembaga Pembebasan, Media dan Ilmu Sosial, Jakarta, 2004.
Vila, Herminio Portel, The Nasionalism of Cuban Intellectuals, dalam Robert F.
Smith, ed., Background to Revolution: The Development of Modern Cuba,Knopf, New York, 1966.
Wolf, Eric R., Perang Petani, INSIST Press, Yogyakarta, 2004. Yaffe, David et.al., Mcglobal gombal Globalisasi dalam Perspektif Sosialis, Cubuc,
Jakarta, 2001. Yusuf, Sufri, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis
Teoritis dan Uraian Pelaksanaannya, Pustaka Sinar, Jakarta, 1989.
99
Slater, Jerome & Jan Knippers Black, United States Policy In Latin America dalam Latin America, Its Problems And Its Promise, United States, Westview Press, 1991.
Wiarda, Howard J., Europe’s Ambiguous Relation with Latin America:Blowing Hot
and Cold in Western Hemisphere, The Washington Quarterly, 1990. Martinez, Elizabeth & Arnoldo Garcia, What is “Neoliberalism”?, National Network
for Immigrant and Refugees Rights, Januari, 1997 Terbitan :
Terbitan Seruan Buruh FNPBI, edisi X IX, Jakarta, 2002
News Letter Gratis Pijar Imaji, Makassar, 2004 Green Left Weekly, Australia, 2005 Koran Pembebasan Partai Rakyat Demokratik, Jakarta, 2002. Diponegoro 74, Jurnal Hukum dan Demokrasi, YLBHI, Jakarta, 2001. LINKS, No. 12, Mei-Agustus, Australia, 1999 Makalah Malpraktek dan Mitos IMF di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam seminar yang dilakukan oleh Aliansi Anti IMF (ANTI) di Jakarta, 2002
Internet
Brief History of Cuba, www.thehistoryofcuba.com Cuba Able to Maintain Social Progress during "Special" Period,
http://www.eclac.cl, Development in Cuba, http://www.radiohc.org
100
Education In Latin America, http//portal.unesco.org Healthy Life Expectancy, www.who.int/en/, 2002. Lorimer, Doug, Welfare Capitalism and Neoliberal Globalization,
http://jinx.sistm.unsw.edu.au/greenleft/2000/397/397p16.htm. Marx, Karl dan Friedrich Engels, The Manifesto of Communist Party 1848,
http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html Microsoft Encarta, Cuban History Petras, James, Empire Buiding and Rule:US and Latin America, 2004,
www.resistance.org _______ Imperialism and Resistance in Latin America, www.resistance.org Rozak, Mohammad, Apakah Kuba Demokratis ? http://www.poptel.org.uk/cuba-
solidarity/index.html Top Ten Reasons to Oppose the free Trade Area of Americas,
www.globalexchange.org Ulyanov, Vladimir Ilych (Lenin), Imperialism, The Highest Stage of Capitalism,
http://www.marxist.org.
101
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DAFTAR : MATA KULIAH DAN JUMLAH SATUAN KREDIT (SKS ) YANG SUDAH LULUS NAMA MAHASISWA : ZULKHAIR BURHAN NO. POKOK: E131 00 019 JURUSAN : ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL TEMPAT/ TGL. LAHIR : PONGKALAERO, 3 APRIL 1981 ALAMAT SEKARANG : BTN WESABBE D/33 MAKASSAR NO. KODE MK MATA KULIAH SKS NILAI KN WAKTU LULUS I. MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU) = 12 SKS 1. 001UU2 Pancasila 2 A 8,0 Awal Tahun/ 2000-2001 2. 002UU2 Agama Islam 2 A 8,0 Awal Tahun/ 2000-2001 3. 008UU2 Kewiraan 2 B 6,0 Akhir Tahun/ 2000-2001 4. 001UU2 Bahasa Indonesia 2 A 8,0 Awal Tahun/ 2000-2001 5. 013UU2 Bahasa Inggris 2 A 8,0 Awal Tahun/ 2000-2001 6 011UU2 Ilmu Alamiah Dasar 2 B 6,0 Akhir Tahun/ 2004-2005 7. 010UU2 Ilmu Budaya Dasar 2 A 8,0 Akhir Tahun/ 2003-2004 II. MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (MKDK) = 30 SKS 1. 100SA3 Pengantar Antropologi Sosial 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2000-2001 2. 101E113 Pengantar Ilmu Adm. & Manajemen 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2004-2005 3. 101SP3 Pengantar Ilmu Politik 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2000-2001 4. 100SS3 Pengantar Sosiologi 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2000-2001 5. 101SS3 Dasar-Dasar Logika 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2000-2001 6. 152SG3 Sistem Hukum Indonesia 3 C 6,0 Akhir Tahun/ 2000-2001 7. 200SS3 Sistem Sosial Indonesia 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2001-2002 8. 204SS3 Pengantar Statistik Sosial 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2001-2002 9. 201SP3 Sistem Politik Indonesia 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2001-2002 10. 205SS3 Metode Penelitian Sosial 3 C 6,0 Awal Tahun/ 2001-2002 11. 150SS3 Sistem Ekonomi Indonesia 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2003-2004 III. MATA KULIAH KEAHLIAN (MKK) = 30 SKS 1. 151SI3 Pengantar Ilmu Hubungan Internasional 3 A 12,0 Akhir Tahun/ 2000-2001 201SI3 Teori-Teori Hubungan Internasional 3 A 12,0 Awal Tahun/ 2001-2002 3. 257SI3 Ekonomi Politik Internasional 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2002-2003 4. 251SI3 Politik Luar Negeri Indonesia 3 A 12,0 Akhir Tahun/ 2004-2005 5. 352SI3 Diplomasi ( Teori Dan Praktek ) 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2001-2002 6. 352SP3 Teori Perbandingan Politik 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2002-2003 7. 358HI3 Hukum Internasional 3 A 12,0 Semester Pendek 2005 8. 258HI3 Politik Internasional 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2002-2003 9. 302SI3 Studi Kawasan Pasifik 3 C 6,0 Awal Tahun/ 2003-2004 10. 302SI3 Organisasi & Administrasi Internasional 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2002-2003 11. 451SI3 Seminar (Pilihan) Masalah Internasional 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2003-2004 IV. MATA KULIAH PILIHAN (MKP) A. PILIHAN WAJIB 1. 150BE3 Bahasa Inggris II 3 A 12,0 Akhir Tahun/ 2000-2001 2. 203SI3 Geografi Politik 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2002-2003 3. 404SI3 Politik Luar Negeri Amerika Serikat 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2003-2004 4. 351SI3 Met. Ilmu Hubungan Internasional 3 C 6,0 Akhir Tahun/ 2002-2003
NAMA MAHASISWA : ZULKHAIR BURHAN NO. POKOK: E131 00 019 NO. KODE MK MATA KULIAH SKS NILAI KN WAKTU LULUS I. PILIHAN BEBAS = 42 – 52 SKS 1. 252SI3 Politik Regional Asia Tenggara 3 A 12,0 Akhir Tahun/ 2002-2003 2. 253SI3 Politik Regional Timur Tengah 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2002-2003 3. 254SI3 Politik Regional Pasifik Selatan 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2001-2002 4. 259HI3 Hukum Diplomatik 3 A 12,0 Akhir Tahun/ 2001-2002 5. 354SI3 Sistem Politik Amerika Serikat 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2001-2002 6. 151SS3 Geografi Dan Kependudukan 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2004-2005 7. 303SI3 Sistem Politik Australia 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2002-2003 8. 302SP3 Pemikiran Politik Dunia Ketiga 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2002-2003 9, 401SI3 Komunikasi Politik Internasional 3 A 12,0 Awal Tahun/ 2003-2004 10. 403SI3 Politik Luar Negeri Jepang 3 A 12,0 Awal Tahun / 2003-2004 11. 252SI3 Politik Regional Eropa 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2002-2003 12. 401SP3 Pemikiran Politik Islam 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2003-2004 13. 402SP3 Pemikiran Politik Barat 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2003-2004 14. 305SG3 Kajian Ketahanan Nasional 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2004-2005 15. 403SI3 Politik Luar Negeri Cina 3 B 9,0 Awal Tahun/ 2003-2004 16. 252SP3 Pemikiran Politik Indonesia 3 B 9,0 Akhir Tahun/ 2003-2004 II. MATA KULIAH PELENGKAP (MKP) = 15 SKS 1. 101EK1 Ekstra Kurikuler I 1 A 4,0 Awal Tahun/ 2001-2002 2. 161EK1 Ekstra Kurikuler II 1 A 4,0 Akhir Tahun/ 2001-2002 3. 461KK4 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 A 16,0 Semester Pendek 2004 JUMLAH SATUAN KREDIT YANG LULUS K.N 468 INDEKS PRESTASI KUMULATIF = ______ = ______ = 3,20
SKS 146
JUDUL SKRIPSI: DAMPAK EMBARGO AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN
AMERIKA SERIKAT DENGAN NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN Diketahui : Makassar, 1 Agustus 2005 Dekan Telah diperiksa oleh u.b. Pembantu Dekan I Ketua / Sekretaris Jurusan, Dr. H. Mahmud Tang MA. Drs. A. Syamsuddin, MS NIP. 131 416 682 NIP. 131 876 814 CATATAN : 1. TRANSKRIP INI DIGUNAKAN UNTUK : UJIAN SKRIPSI 2. Diisi sesuai mata kuliah yang telah ditetapkan dalam buku kajian / kurikulum 3. Diisi sesuai dengan mata kuliah / SKS yang telah diambil/ditempuh 4. Untuk Ujian Skripsi, dicopy dalam rangkap 6 (enam), sesudah diperiksa oleh Bag. Adm. Akademik dan sebelum ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan Pembantu Dekan I