Download - Dalam Satu Data Indonesia
Penyelenggara: BPS
untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun
masyarakat, lintas sektoral, berskalanasional, makro
Penyelenggara: K/L/OPD
untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan
Penyelenggara: Perorangan/Masyarakatuntuk memenuhi kebutuhan
spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain
dalam kehidupan masyarakat
INTEROPERABILITAS
KODE REFERENSI & DATA INDUKMETADATA
STANDAR DATA
3 JENISSTATISTIKUU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
PRINSIPSATU DATAPeraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
3
Peran Institusi
Dalam Kerangka SDI(Perpres No 39/2019)
PRODUSEN DATAWALIDATAPEMBINA DATABPS : Pembina Data StatistikBIG : Pembina Data SpasialKemenkeu : Pembina Data Keuangan
K/L/D K/L/D
Kementerian PPPA
Menetapkan standar data yang
berlaku lintas instansi pusat dan
atau daerah
Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan
pengumpulan dataoleh K/L/D/I
Menetapkanstruktur yang
baku dan format baku dari
metadata yang berlaku lintas
instansi pusat dan atau daerah
Melakukan pemeriksaan ulang
terhadap data prioritas
Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Tugas Pembina Data
01
Konsep
Definisi
KlasifikasiUkuran
Satuan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
Memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data denganmemastikan bahwa adapemahaman yang jelas tentangdata yang dihasilkan
Memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan
konsistensi data, memperjelasmakna yang ambigu dan
meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi
Pusat dan/atau Instansi Daerah
Meningkatkan integritasdataset yang dirilis oleh
pemerintah melaluistandardisasi
penyelenggaraan data pemerintah dalam hal
penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran,
aturan dan asumsi
Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data
rilis pemerintah melaluimekanisme harmonisasi data
antar instansi pemerintah, penentuan ownership
(kepemilikan) pada setiap rilisdataset, dan penetapan kode
referensi pada data
Memperbaiki alurkoordinasi dan komunikasi
antara Pembina Data dengan Walidata dan
Produsen data di setiapInstansi Pemerintah
STANDAR DATA STATISTIK
LINTAS INSTANSI TIDAK LINTAS INSTANSI
DEFINISIStandar data statistik yang berlaku
lintas kementerian/lembaga/ dinas/instansi
Standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi sesuaidengan tugas dan fungsinya
PENETAPAN Oleh Pembina Data Statistik Oleh K/L Pusat
BENTUK PENETAPAN
Keputusan Kepala Badan PusatStatistik
Produk Hukum yang ditandatanganPimpinan Tinggi K/L Pusat
PENGGUNAAN Semua K/L/D/I Pusat maupun Daerah K/L Tertentu dan Dinas/Intansibinaannya
CONTOH PENGGUNAAN
Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Indek PenyelenggaraanPemerintah Daerah, Sensus Penduduk
2020, Daerah Dalam Angka
Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Layanan
CO
NTO
HD
I SLI
DE
SELA
NJU
TNYA
KONSEP DEFINISI KLASIFIKASI UKURAN SATUAN
Bandara (Bandar Udara)
Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan anatarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
1. ARFL < 800m2. 800m <= ARFL <=
1200m3. 1200m <= ARFL <=
1800m4. 1800m <= ARFL
*ARFL = Aero plane Reference Field Length
Jumlah Bandara
Pelabuhan Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagaitempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomiyang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkarmuat barang yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan pelayaran dan kegiatan penunjangpelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
1. Pelabuhan Utama2. Pelabuhan Pengumpul3. Pelabuhan Pengumpan4. Pelabuhan Laut5. Pelabuhan Sungai dan
Danau
*PP.61 TAHUN 2009
Jumlah Pelabuhan
Jalur KeretaApi
Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalurkereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
1. Jalur Tunggal2. Jalur Ganda
Panjang; Persentase
Km; Persen
• Mengukur Tingkat kematanganpenyelenggaraankegiatan statistik
• Memberikan program pembinaan statistikyang tepat sasaransesuai dengan tingkatkesulitasn
• Memudahkanmemahami dan pengelolaan data
• Mencegah kesalahandalam penyampaiandata
• Menghindari duplikasikegiatan
• Meningkatkan efisiensianggaran
• Peningkatan nilaiorganisasi karenatetekelola informasiyang baik
• Memudahkanmemahami data
• Mencegah kesalahanpengguna dan interpretasi data
Produsen Data Pengguna DataWalidataPembina Data
DEFINISI
Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atributinformasi yang memberikan gambaran/dokumentasi daripenyelenggaraan kegiatan statistik.
• Nama kegiatan statistik• Identifikasi penyelenggara• Tujuan Pelaksanaan• Periode pelaksanan• Cakupan wilayah
• Metodologi• Rancangan Pengolahan
Data• Level Estimasi• Analisis
ATRIBUT INFORMASI
DEFINISI
Metadata variabel statistik adalah sekumpulan atribut informasiyang memberikan gambaran/dokumentasi tentang variabelyang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakanoleh instansi/lembaga.
• Kode Kegiatan• Nama Variabel• Alias• Konsep• Definisi• Referensi Pemilihan
• Referensi Waktu • Tipe Data • Klasifikasi Isian• Kalimat Pertanyaan• Apakah Variabel dapat
Diakses Umum
ATRIBUT INFORMASI
NO NAMA ATRIBUT CONTOH
1 Kode Kegiatan 2018.02.28
2 Nama Variabel Kepuasan Terhadap Kesopanan Petugas3 Alias B1R6K14 Konsep Kesopanan
5 Definisi
Kepuasan terhadap kesopanan adalah nilai kepuasan dari jemaah haji yang menjadiresponden survei terkait dengan sikap sopan petugas dalam memberikanpelayanan. Sikap sopan yang dimaksud terkait dengan petugas pelayanan saatmemberikan pelayanan kepada jemaah haji selama proses pelaksanaan ibadah.
6 Referensi Pemilihan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SurveiKepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7 Referensi Waktu Selama pelaksanaan ibadah haji
NO NAMA ATRIBUT CONTOH
8 Tipe Data Integer
9 Klasifikasi Isian
1 = tidak puas
2 = kurang puas
3 = cukup puas
4 = puas
5 = sangat puas
10 Kalimat Pertanyaan Kesopanan petugas dalam melayani jamaah haji
11Apakah Variabel
dapat Diakses UmumYa
DEFINISI
Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikangambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasiterhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakandalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untukdiketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalammenggunakan nilai indikator yang dihasilkan.
• Nama Indikator• Konsep• Definisi• Interpretasi• Metode/Rumus Penghitungan• Ukuran• Satuan• Klasifikasi
• Publikasi ketersediaan indikatorpembangun
• Nama Indikator Pembangun• Kode Kegiatan Penghasil Variabel
Pembangun• Nama Variabel Pembangun• Level Estimasi• Apakah Indikator Dapat Diakses Umum
ATRIBUT INFORMASI
NO NAMA ATRIBUT CONTOH
1 Nama Indikator Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
2 Konsep Jamaah Haji
3 Definisi
Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan Jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh. Tingkat kepuasan dinilai berdasarkan sikap, keramahan, dan kepedulian (courtesy and emphaty), kemudahan memperoleh pelayanan dan dapat dipercaya, akses (access), perlindungan, kesiapan/cepat tanggap & tepat waktu (responsiveness & timelines), bukti nyata (tangible), jaminan dan keamanan (assurance & security), informasi dan komunikasi (information & communication), pembinaan, kemampuan petugas (competence).
4 Interpretasi
- IKJHI < 50 : pelayanan masih di bawah standar standar (sangat buruk) - 50 ≤ IKJHI < 65 : pelayanan perlu ditingkatkan (buruk) - 65 ≤ IKJHI < 75 : pelayanan sudah memenuhi standar (sesuai) - 75 ≤ IKJHI < 85 : pelayanan di atas standar (memuaskan) - IKJHI ≥ 85 : pelayanan sudah sangat baik (sangat memuaskan)
5 Metode/RumusPenghitungan IKJHI = (Rata-rata skor tingkat kepuasan) / (Rata-rata skor tingkat kepentingan ) x 100
6 Ukuran Indeks
NO NAMA ATRIBUT CONTOH7 Satuan -
8 Klasifikasi Penyajian
1. Kelompok umur2. Jenis Kelamin3. Pendidikan4. Profesi5. Dimensi Pelayanan6. Area Pelayanan
9
Publikasiketersediaanindikatorpembangun
Berita Resmi Statistik – Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 1439H/2018M
10 Nama IndikatorPembangun
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Petugas Haji2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Ibadah3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Transportasi Bus4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Akomodasi5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Katering6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan Kloter7. Tingkat Kepuasan Pelayanan Lain-lain
NO NAMA ATRIBUT CONTOH
11Kode KegiatanPenghasil VariabelPembangun
(Ket : Tidak diisi karena IJKHI adalah indicator komposit)
12 Nama VariabelPembangun (Ket : Tidak diisi karena IJKHI adalah indicator komposit)
13 Level Estimasi Nasional
14Apakah IndikatorDapat DiaksesUmum
Ya
Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh produsen data kepada BPS sebagaipembina data statistik menggunakan media pelaporan yang disampaikan secaralangsung baik menggunakan sarana kuesioner ataupun input langsung ke dalammetadata sistem BPS.
Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh produsen data melalui walidatakepada BPS dengan memanfaatkan Portal Satu Data Indonesia sebagai saranautama penyampaian informasi dan secara otomatis atribut metadata akanditeruskan kepada metadata sistem BPS.
03
Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia
Digunakanoleh OSS
untuk perizinanusaha
Klasifikasi Baku Jabatan
Indonesia
Digunakandalam
sertifikasiprofesi
Klasifikasi Baku KomoditasIndonesia
Digunakandalam
pengkodeanbarang expor
impor
Master File Desa danwilkerstat
Digunakandalam
pengambilansampel
Proses bisnis statistik merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) yang ditetapkan oleh UNECE dan telah diadopsi oleh National Statistics Office (NSO) di dunia
24
Mudah ditafsirkan
Akurat
Mudah Diakses
Relevan
Konsisten
Tepat Waktu
Specify Needs Design Build Collect
Process Analyze Disse-minate
Evaluate
GSBPM
Prinsip SDI PenjaminanKualitas
25
Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
PerencanaanData
PengumpulanData
PemeriksaanData
PenyebarluasanData
IdentifikasiKebutuhan
Pengajuan RekomendasiKegiatan Statistik dan
Standar DataRancangan Implementasi
Rancangan
Pengumpulan
Proses Analisis
DiseminasiPenyusunan dan
pelaporanmetadata statistik
Evaluasi
Rekomendasi dilakukan untuk Menghindari duplikasi kegiatan
statistik sektoral Menyusun database metadata statistik
sektoral Membantu mewujudkan Sistem
Statistik Nasional
PROSESBISNIS
K/L/OPD mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS
4
BPS melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik
BPS mengeluarkan surat rekomendasi keK/L/OPD
Nomor rekomendasi ditempelkan pada kuesioner saat pelaksanaan lapangan. K/L/OPD menyerahkan metadata setelah selesai.
1
3
2
4
Pemberian Rekomendasi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral
ROMANTIK ONLINE (pst.bps.go.id)
Memeriksa data yang dihasilkan oleh Produsen Data
Data prioritas yang dihasilkan produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip data oleh walidata
Data yang tidak sesuai dikembalikan ke produsen data untuk diperbaiki
4
2
1
3
Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk
Pemeriksaan dan Penyerbarluasan Data oleh Walidata
Sosialisasi dan internalisasiPeraturan BPS Nomor 4 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik kepadaprodusen data di instansinyamasing-masing
Bersama produsen data mengidentifikasi daftar data yang akan dihasilkan dan menentukan cakupanpenggunaan (lintasinstansi/tidak lintas instansi)
Bersama produsen data mengidentifikasi variabelyang akan digunakan dalammenghasilkan statistik
Bersama produsen data, merujuk standar data statistik yang telah ditetapkanoleh Pembina Data Statistikdalam penyelenggaraankegiatan statistik
Memastikan bahwadata yang dihasilkanoleh produsen data sesuai dengan standardata yang telahditetapkan oleh Pembina Data (untukdata lintas instansi)
Mengusulkan standar data baru yang belum ada ketetapannya ke pembina data (untuk data lintas instansi)
Melakukan pengelolaanmetadata statistik yang dihimpun dari produsen
data
Menyampaikan metadata statistik ke pembina data
Sosialisasi dan internalisasiPeraturan BPS nomor 5
tahun 2020 tentang PetunjukTeknis Metadata Statistikkepada produsen data di
instansinya masing-masing
Memeriksa dan memastikan bahwa
setiap data yang dihasilkan oleh produsen
data, telah dilengkapidengan metadata
Menyebarluaskan data bersama dengan
metadata
Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima
Sosialisasi dan internalisasiregulasi tentang
Rekomendasi KegiatanStatistik kepada produsendata di instansinya masing-
masing (PP No. 51/1999, Peraturan BPS No. 4/2019,
Kepka BPS No.7/2000)
Bersama produsen data melengkapi metadata
rancangan kegiatan statistikdan menyampaikan metadata rancangan kegiatan tersebut
ke Pembina Data Statistikmelalui Aplikasi Romantik
Online (pst.bps.go.id) untukmendapatkan rekomendasidalam proses perencanaan
pengumpulan data.
Bersama produsen data melaksanakan rekomendasi
kegiatan statistik yang diberikan oleh Pembina Data
Statistik
PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT
Mendapatkan pembinaan statistik dari
Pembina Data Statistik
Memberikanpembinaan statistikkepada produsendata di instansinya
masing-masing berdasarkan materi
yang didapatkandari Pembina Data
Statistik
Melakukankoordinasi
penyelenggaraanstatistik dengan
pembina data statistik dan
produsen data di instansinya masing-
masing
Memastikansinkronisasi data
antar pemerintahpusat dan
pemerintah daerahsesuai dengansektor datanyamasing-masing
Ikut serta dalampenyelenggaraan diklatstatistik sektoral yang
diselenggarakanPembina Data Statistik
Melakukan internalisasipenguatan kapasitas SDM
di bidang statistik di instansinya masing-masing
berdasarkan materi yang didapatkan dari Diklat
Statistik Sektoral
Memberikan pemahamanproses bisnis
penyelenggaraan statistikkepada produsen data di
instansinya masing-masing
Melakukaninventarisir kode
referensi yang digunakan dalampenyelenggaraan
statistik
Bagi walidata tingkatpusat, ikut serta dalam
pembahasan kodereferensi pada forum
SDI Tingkat Pusat
Bersama produsen data menyelenggarakan
statistik berdasarkankode referensi yang
telah ada ketetapannya
Melakukan monitoring penyelenggaraan statistik di instansinya masing-masing,
antara lain: bagaimana pemenuhan prinsip SDI, penerapan proses bisnis
statistik, kepatuhan terhadap regulasi, penerapan tata kelola data
Melakukan evaluasisecara berkala capaian
penyelenggaraan SDI di instansinya masing-
masing
Membuat laporanpenyelenggaraan SDI di
instansi-nya masing-masing