Download - Dakwaan Syuhada Tasman
rtrFI,KISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
" Untuk Keadilan "
SURAT DAKWAAN
NOMOR : DAK-41 12411212011
ATAS NAMA TERDAKWA
lr. SYUHADA TASMAN, MM.
Jakarta, 14 Desember 2011
r(PKKOMISI P E MBE RANTASAITI KORUPS I
'UNTUK KEADILAN "
SURAT DAKWAAN
NOMOR : DAK-41 /2411212011
A. IDENTITAS TERDAKWA :
Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan/
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Agama
Pekerjaan
Pendidikan
: lr. SYUHADA TASMAN, MM.
: Bengkalis, Riau.
: 53 tahun / 26 Mei 1958
: Laki-laki.
: lndonesia.
: Jalan Merak No.20, Pekanbaru, Riau.
: lslam: PNS Kepala Dinas Perindustrjan
Kabupaten Bengkalis (Mantan Kepala
Dinas Kehutanan Propinsi Riau).
: S-2
PENAHANAN :
PENYIDIK :
. Penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, terhitung mulai tanggal 03
Agustus 2011 sld28 Nopember2011.
PENUNTUT UMUM :
o Penahanan di Rutan Polda Riau, terhitung mulai tanggal 29
November 2011 s/d di limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
G. DAKWAAN:
Elifirumrffi.'
Bahwaterdakwalr. syuHADA TASMAN, MM., ketika menjabatselaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 s/d 2004 , baikbertindak secarb sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan lr. TENGKUzuHELMl, Msi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan
tahun 2002 s/d 2003, pr. SELARAS ABADT urAMA, pr. MITRATAN|NUSASEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, CV, PUTRI LINDUNG BUI.AN, CVTUAH NEGERI, cv. BHAKTT PRAJA MUL|A, dan H. TENGKU AZMUNJAAFAR, sH selaku Bupati pelalawan periode tahun 2001 sld 2006, pada
hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Desember2402 sampai dengan bulan September 2003, atau setidak-tidaknya dalamkurun waktu tahun 2002 s/d tahun 2003 bertempat di Kantor pemerintah
Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.37g pangkalan KerinciPelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan Jalan RayaLintas Timur Pangkalan Kerinci pelalawan, Kantor Dinas KehutananPropinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal s jo. pasal 3s ayat(1), (2), (4) undang-Undang Nomor : 46 Tahun 200g rentang pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RlNo.022lKMNSKllll2}11 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan NegeriPekanbaru yang benrvenang memeriksa dan mengadilinya, telahmelakukan serangkalan perbuatan yang masing-masing dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sentdiri sehingga merupakan beberapakejahatan, secara merawan hukum yaitu menilai dan mengesahkanRencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman (UPHHKHT) atas nama PT. SELAMS ABADI UTAMA, PT. MITRATANINUSA SEJATI, PT. RIMBA MUTIAM PERMAI, CV. PUTRI LINDUNGBULAN, cv ruAH NEGERT, dan cV. BHAKTT PRAJA MULIA, yang lokasiareal kerjanya di wirayah Kabupaten perarawan propinsi Riau, secara
J
rei"rer-'fiar'rEam dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-
lllilp5nSi aqEal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian ljin Usaha
Fumnmulnfrmn Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri
hltidlttruurwwr ['lomor: 2llKpts-1112001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria
dfim Sarrdar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman
mffi itltan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-
flimmn8 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,
ffimmcana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
fir,aUn pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002
tur-rEgal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Femg'e{olaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
;renanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, memperkaya diri
scndrin atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya PT.
SE-ARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 76.467.312.476,70 (tujuh puluh
enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu
empat ratus tujuh putuh enam rupiah tujuh putuh sen), PT. MITRA
TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. 5.502.864.284,94 (lima miliar lima ratus
dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh
empat rupiah sembilan puluh empat sen), PT. RIMBA MUTIAM PERMAI
sejumlah Rp. 6.529.769.884,- (enam miliar lima ratus dua puluh sembilan
juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh
empat rupiah), CV. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp.
8.942.605 .844,76 (delapan mitiar sembilan ratus empat putuh dua juta enam
ratus lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh enam
sen), CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,693,82 (dua puluh lima
miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan
puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) dan CV. BHAKTI PRAJA MULIA
sejumlah Rp. 29.673.540.110,67 (dua puluh sembilan miliar enam ratus
tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus sepuluh rupiah
enam puluh tujuh sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah
Rp. 153.024.496.294,89 (serafus lima puluh tiga milyar dua puluh empat
juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat
rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
H. TENGKU AZMUN JMFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar
bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, telah
menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (IUPHHKHT) kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN, PT. RIMBA
MUTIARA PERMAI, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELAMS ABADI
UTAMA, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA, yang mana
areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih
dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No.
10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No.
2llKpls-1112001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar ljin
Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada
Hutan Produksi, yaitu:
1) Keputusan Bupati No. 522.21lIUPHHKHTXII/20021005 tanggal 30
Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT.
SELARAS ABADI UTAMA seluas t 13.600 Ha (brutto) dan t. 11.690
Ha (netto)di Kab. Pelalawan
2) Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/|/2003/006 tanggal 25
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. TUAH
NEGERI seluas * 1.500 Ha di Kab. Pelalawan.
3) Keputusan Bupati No. 522.21||UPHHKHT/|/2003/005 tanggal 25
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. PUTRI
LINDUNG BULAN seluas t 2.500 Ha di Kab. Pelalawan.-----
4) Keputusan Bupati No. 522.21|IUPHHKHT/|/2003/009 tanggal 27
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA
TANI NUSA SEJATI seluas t 7.300 Ha di Kab. Pelalawan.
5) Keputusan Bupati No. 522.21||UPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA
MUTIARA PERMAI seluas * 9.000 Ha di Kab. Pelalawan.
6) Keputusan Bupati No. 522.21|!VPHHKHT/1120031011 tanggal 28
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV.
5
ffiilfiKrI PRAJA MULIA setuas r s.800 Ha di Kab. petalawan.
llMhre sekitar tahun 2003 menerima permohonan penilaian dan
lFwps*ran Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha
ffi*anHasilHutanKayuPadaHutanTanaman(UPHHKHT)PT.lh Abadi Utama, PT. Mitra Tani Nusa Sejati, pT. Rimba Mutiara
Ulffii" CV. Putri Lindung Bulan, CV. Tuah Negeri dan CV. Bhakti praja
ilfdha yang masing-masing tetah memperoreh IUPHHKHT dari H.
TEldGKu MMUN JMFAR,SH tersebut yang mana RKT tersebut
dfiadikan sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu di areal
I.FHHKHT dalam rangka land ctearing yang isinya antara lain memuat
FerlEana penebangan dan target produksi dalam rangka penyiapan
btlallt, dengan surat: -----------
1! surat dari PT. selaras Abadi Utama, Nomor 2glsAullll2003 tanggal
14 Pebruari 2003 perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT pr.
Selaras Abadi Utama.
Surat dari Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati, Nomor :
40/MTs/llll2a03 tanggal 31 Maret 2oo3 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihar pengesahan RKT
2003 UPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati
surat dari Direktur PT. Rimba Mutiara permai, Nomor :
39/RMP/PKUlllll2003 tanggal 31 Maret 2003 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT
2003 UPHHKHT PT. Rimba Mutiara permai.
Surat dari Direktur CV. putri Lindung Bulan, Nomor :
10/IUPHHKHT/PLB/|V/2003 tanggat 29 Aprit 2003 yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau perihal pengesahan
RKT 2003 UPHHKHT CV. putri Lindung Butan.
Surat dari Direktur CV. Tuah Negeri, Nomor :
10/IUPHHKHTffN/|V/2003 tanggar 29 Aprit 2o0g yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau perihal pengesahan
2)
3)
4)
5)
RKT 2003 UPHHKHT CV. Tuah Negeri.
6) Surat dari Direktur cV. Bhakti praja Muria, Nomor : 01/BpMA//2003tanggal 27 Mei 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT cV. BhaktiPraja Mulia.
yang tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada lr. TENGKUzuHELMl selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten pelalawan
Terdakwa selanjutnya menerima pertimbangan teknis URKT TupHHKHTdari lr. Tengku Zuhelmi yaitu:
1) surat Nomor : sz2.1tpilpHTVvtzoo3l47o tanggat 21 Maret 2oogperihal pertimbangan teknis URKT-|UPHHKHT tahun 2ooz An. pr.selaras Abadi Utama, yang isinya antara lain menyebutkan potensikayu rata-rata per hektar untuk sebesar 115,10 m3/Ha dengan
. Pohon diameter 0B cm s/d 1g cm = gg,37 m3lHa
. Pohon diameter 20 cm s/d 2g cm = 1g,36 m3/Ha
. Pohon diameter 30 cm s/d 4g cm = 5,gg m3/Ha
. Pohon diameter S0 cm Up
Blok URKT seluas areat 6562 Ha.
= 0,38 m3/Ha
2) Surat Nomor : S22.1lpVXtt2O02l1904 tanggatperihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT
25 Nopember 2002
tahun 2003 An. PT.
Mitra Taninusa Sejati
3) Surat Nomor : S221Pllxl2}02fi905 tangg al 25perihal pertimbangan teknis URKT-IUpHHKHT
Nopember 2002
tahun 2003 An.PT. Rimba Mutiara Permai.
4) surat Nomor : s22.1tpirpTTRwt20o3/s80 tanggat 26 Mei 2003perihal pertimbangan teknis URKTIUPHHKHT tahun 2oo3 An. cV.Putri Lindung Bulan, yang isinya antara lain menyebutkan potensikayu rata-rata per hektar untuk semua jenis kayu pada : ----------------
Blok sel Air Hltam Kanan sebesar 1gz,a7 mB/Ha dengan perincian:
. Pohon dlameter 0g cnr s/d 19 cm = gg,1g m3/Ha
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 25,45 m3/Ha
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 17,31 m3lHa
. Pohon diameter 50 cm Up = 1,73 m3/Ha.
Blok Sei Pebakalan sebesar 106,05 m3/Ha dengan perincian:
. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 79,37 m3l{a
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 22,89 m3/Ha
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 3,46 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 0,33 m3/Ha.
Pada areal bekas perambahan sebesar 30,66 m3/Ha dengan
perincian:
Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 23,93 m3/Ha
Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 6,73 m3/Ha
5) Surat Nomor : 522.11P1|PHTRA//2003/881 tanggal 26 Mei 2003
perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.
Tuah Negeri, yang isinya antara lain menyebutkan potensi kayu
rata-rata per hektar untuk sebesar 135,23 m3/Ha dengan perincian :
. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 100,98 m3/Ha
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 24,72 m3l{a
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 8,60 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 0,93 m3/Ha
6) Surat Nomor : 522.1lPlA/lll/200311215 tanggal 01 Agustus 2003
perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.
Bhakti Praja Mulia, yang isinya antara lain menyebutkan potensi
kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 170,85 m3/Ha dengan
perincian :
. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 1 27,59 m3/Ha
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 31 ,23 mSlHa
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 10,85 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 1,18 m3/Ha
Blok URKT seluas s800 Ha, terdiri dari bekas tebangan 3650 Ha dan
arealtidak produktif 2150 Ha. -----Terdakwa atas permohonan peniraian dan pengesahan uRKT
UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan teknis dari
lr. TENGKU zuHELMl tersebut, kemudian memerintahkan lr.slNYoRlrA selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas
Kehutanan Provinsi Riau untuk menindaklanjuti dan atas perintah
Terdakwa tersebut, kemudian lr. slNyoRlrA memerintahkan lr.
FREDERIK suLl selaku Kepala seksi Pengembangan Hutan Tanaman
untuk berkoordinasi dengan lr. SANDM WIBAWA selaku Kepala seksi
Bina Pemanfaatan Hutan Alam untuk membuat Nota Dinas tentang
penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang
dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT tersebut. ------
lr. SANDM WIBAWA selanjutnya membuat Nota Dinas tentang
penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang
dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT terhadap
keenam perusahaan tersebut dengan kesimpulan bahwa di datam blok
RKT UPHHKHT yang diusulkan terdapat potensi kayu untuk semua jenis
kayu lebih besar dari 5 M3/Ha.
Berdasarkan nota dinas tersebut, lr. slNyoRlrA dan lr. FREDERIK suLlmembuat konsep surat penolakan pengesahan URKT UPHHKHT
perusahaan-perusahaan dimaksud, karena kondisi areal yang
dimohonkan pengesahan URKT UpHHKHT tidak sesuai denganketentuan yang diatur dalam Kepmenhut No.10.1/Kpts-llt2ooo dan
Kepmenhut No. 21lKpts-ll/2001, namun Terdakwa menolak untuk
menandatangani konsep eurat tersebut dan memerintahkan kepada lr.
slNYoRlrA dan lr. FREDERIK suLl untuk membuat konsep suratpermohonan persetujuan pengesahan RKT UpHHKHT kepada
Gubernur Provinsi Riau, padahal berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 151/Kpts-lvzaog tanggal 02 Mei 2oo3 tentang
Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan
Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
9
Tanaman bahwa penerbitan keputusan pengesahan RKT UPHHKHTadalah kervenangan dari Kepala Dinas Kehutanan propinsi tanpa harusmendapat persetujuan Gubernur; --_-______
Terdakwa meskipun mengetahui bahwa arear TupHHKHT yangdimohonkan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT tidak sesuaidengan kriteria sebagaimana diatur daram ketentuan KepmenhutNo.10.1/Kpts-ll/2000, Kepmenhut No. 21lKpts-lt/2001, peraturan
Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2oo2 tanggal 0g Juni 2oo2 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan dan penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan dan penggunaan
Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151iKpts-lll2ooatanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman serta surat Dirjen Bina produksi
Kehutanan No: ffiru|-pHTrzoog tanggal 0s Februari 2003, tetapmelakukan pengesahan URKT yang diajukan oleh 6 (enam) perusahaan
tersebut dengan menerbitkan : -------
1) KPTS/522.2/PK13711 tanggal 8 Mei 2003 tentang pengesahan RKT-IUPHHKHT tahun 2003 a.n. pr sELAMs ABAD| urAMA diarearseluas 6.562 Ha (Bruto) atau seluas 4.g00 Ha (netto).
2) KPTS/522.2\PK\BT24 tanggat 2g september 2003 tentangpengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. MITRA TANINUSA SEJATI diareal seluas 71S Ha (Bruto) atau 615 Ha (Netto)
3) KPTS/522.21PK1a424 tanggat 2a september 2003 tentangpengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. CV. RIMBA MUTIARA PERMAIdiareal seluas 800 Ha (Bruto) atau 690 Ha (Netto).
4) KPTS/522.21PK11416 tanggal s Juli 2003 tentang pengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. cv. purRt LINDUNG BULAN di areat setuas 2.s00Ha (Bruto) atau 1.710 (Netto).
5) KPTS/522.21PK11616 tanggat s Juli 2oo3 tentang pengesahan RKT-IUPHHKHT tahun 2003 atas nama cv. TUAH NEGERT diareatseluas 1.500 Ha (Bruto) atau 1.130 Ha (Netto).
10
6) KPTsts22.aPw74zg tanggar 8 september 2003 tentangPengesahan RKT-IUPHHKHT tahun 2003 a.n. cV. BHAKTI PRAJA
MULIAdi areal seluas 3.6s0 Ha (Bruto) atau 3.340 Ha (Netto).
Berdasarkan RKT UPHHKHT yang telah disahkan oleh rerdakwa,kemudian perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penebangan
kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tegakan hutan
alam yang ditebang sebagai berikut: ------------
NoNama
Perusahaan
Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu
Meranti Campuran KBK BBS
(M1 (M1 (M') (M1
1
2
3
4
5
6
PT Mitra Tani
Nusa Sejati
CV Putri
Lindung Bulan.
PT Rimba
Mutiara Permai
PT Selaras
AbadiUtama.
CV Tuah
Negeri
CV Bhakti
Praja Mulia
TOTAL
1,181.39
642.80
3,174.70
1,934.95
2,740.10
2,796.46
6,116.14
17,325.97
22,183.61
50,760.51
24,791.21
380,793.99
28,212.10
144,923.99
1,824.19 5,109.65 28,979.67 651655.31
Bahwa hasil penebangan kayu hutan aram oleh pr. selaras Abadi
Utama, cV. Tuah Negeri dan cV. putri Lindung Bulan dijual kepada pr.
Riau Andalan Pulp and Paper (RApp);
Bahwa nilai kayu yang ditebang oleh perusahaan-perusahaan tersebut
berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan denga tarif/harga
satuan kayu yang ditetapkan Menteri perdagangan dan
Perindustrian/Menteri Perdagangan Rl pada waktu penebangan
dilakukan sebesar Rp.163.078.102.164,- (serafus enam puluh tiga mitiar
tujuh puluh delapan juta seratus dua ribu seratus enam putuh empatruptah) dengan perinclan :
1l
No Nama PerusahaanNILAI KAYU
(Rp)
1 PT Mita Tani Nusa Sejati 0,627,536,940.00
2 CV Pubi Lindung Bulan 10,355,144,040.00
3 PT Rimba Mutiara Permai 6,529,769,894.00
4 PT Selaras Abadi Utama 77,679,913,560.00
5 CV Tuah Negeri 28,786,746,000,00
6 CV Bhakti Praja Mulia 33,098,991,840.00
Jumlah 163,079,102,164.00
Bahwa dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, setelah dikurangi
setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR),
telah memperkaya perusahaan atau korporasi masing-masing sebagai
berikut: ------------
PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 76.467.312.476,70 (tuiuh
puluh enam miliar empat ratus enam puluh tuiuh iuta tiga ratus dua
belas ribu empat ratus tujuh putuh enam rupiah tuiuh putuh sen); ---PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. 5.502.864.284,94 (lima
miliar lima ratus dua iuta delapan ratus enam puluh empat ribu dua
ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen);
PT. RIMBA MUTIAM PERMAI sejumlah Rp. 6.529.769.884,- (enam
miliar lima ratus dua puluh sembilan iuta tuiuh ratus enam puluh
sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
PT. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp. 8.942.605.844,76
(delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua iuta enam ratus lima
ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tuiuh puluh enam sen);
CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,693,82 (dua puluh lima
miliar sembilan ratus delapan juta empaf rafus tiga ribu enam ratus
sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
CV. BHAKTI PR.A,,A MULIA sejumlah Rp. 29.673.540.110,67(dua
1)
2)
3)
4)
5)
6)
t2
puluh sembilan miliar enam ratus tujuh putuh tiga juta lima ratus
empat puluh ribu seratus sepu/uh rupiah enam puluh tujuh sen); ----
Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,gg (seratus
lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan
puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan
puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang
berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum
setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut : ---
NoNama
Perusahaan
NILAI KAYU PenyetoranKerugian Keuangan
Negara/daerah
(Rp) PSOH (Rp) 0R (Rp) (Rp)
PT Mitna
Tani Nusa
Sejati
6,627,536,840,00 107,206,100.00 1,017,466,4s5.06 5,502,8M,284.94
2
CV Putri
Lindung
Bulan
10,355,144,040.00 143,326,586.00 1,269,211,609.24 8,942,605,844.76
3
PT Rimba
MutianPermai
0,529,769,884.00 6,54,769,884.00
4PT Selanas
Abadi
Utama
77,679,913,560.00 225,052,031.00 987,549,052.30 76,467,312,476.70
5CV Tuah
Negeri28,786,746,000,00 528,328,002.56 2,350,014,303.62 25,908,403,693.82
6CV BhaktiPraja Mulia
33,098,991,840.00 M9,094,728.00 2,779,397,001.30 29,673,ilj,110.67
163,078,,102,164.00 1,653,007,'97.56 E,403.63E,421.52 'l 53,024,496,294.89
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 19gg tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH
Pidana.
13
SUBSIDIAIR;
Bahwa terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, MM., ketika menjabat
selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 2004 , baik
bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan lr. TENGKU
ZUHELMI, MSi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun
2002 s/d 2003, PT. SELARAS ABADT urAMA, PT. MrrRA TANINUSA
SEJATI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV
TUAH NEGERI, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, dan H. TENGKU AZMUN
JAAFAR, sH selaku Bupati Pelalawan periode tahun 2001 s/d 2006, pada
hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Desember
2002 sampai dengan bulan September 2003, atau setidak{idaknya dalam
kurun waktu tahun 2002 s/d tahun 2003 bertempat di Kantor Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci
Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jalan Raya
Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi
Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidak-tidaknya
ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4)
Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl No.O22lKMtuSKllt2}11
tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berurenang
memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan
yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang herdiri sendiri
sehingga merupakan beberapa. kejahatan, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu
telah menguntungkan PT. SELAMS ABADI UTAMA sejumlah Rp.
76.467.312.476,70 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam putuh tujuh
iuta tiga ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh
puluh sen), PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. s.s02.864.2a4,94
(lima miliar lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua
ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen), pr. RIMBA
MUTIARA PERMAI sejumlah Rp. 6.529.769.884,- (enam mitiar lima ratus dua
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus
delapan puluh empat rupiah), cv. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp.
l4
8.942.605.W,76 (delapan miliar sembilan rafus empat puluh dua juta enam
ratus lima rtbu delapan ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh enam
sen), CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,693,82 (dua putuh lima
miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan
puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) dan CV. BHAKTI PRAJA MULIA
seiumlah Rp. 29.673.540.110,67 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh
puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus sepu/uh rupiah enam
puluh tujuh sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu
Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang memiliki
kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengesahan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT
UPHHKHT) telah menilai dan mengesahkan RKT UPHHKHT atas
permohonan dari CV. PUTRI LINDUNG BULAN, PT. RIMBA MUTIARA
PERMAI, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV.
TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA, yang lokasi areal kerjanya
di wilayah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dengan tidak mengindahkan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-ll/2000
tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian ljin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 2llKpts-1112001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria
dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman
pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-
lll2}O3 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,
Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002
tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah
merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.496.294,89 (seratus lima
puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat rafus sembilan puluh enam ribu
dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa dengan
15
cara-cara sebagai berikut:
H. TENGKU AZMUN JMFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar
bulan Desember 2A02 sampai dengan bulan Januari 2003, telah
menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (IUPHHKHT) kepada CV. PUTRI LINDUNG BULAN, PT. RIMBA
MUTIARA PERMAI, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELAMS ABADI
UTAMA, CV. TUAH NEGERI dan CV. BHAKTI PMJA MULIA, yang mana
areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih
dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No.
10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No.
21lKpts-llZA01 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar ljin
Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada
Hutan Produksi, yaitu:
1) Keputusan Bupati No. 522.21llUPHHKHT/Xlll2002l0A5 tanggal 30
Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT.
SELAMS ABADI UTAMA sel uas t 13.600 Ha (brutto) dan +. 11.690
Ha (netto) di Kab. Pelalawan.
2) Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/|/2003/006 tanggal 25
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. TUAH
NEGERI seluas t 1.500 Ha di Kab. Pelalawan,-..--
3) Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/!/2003/005 tanggal 25
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. PUTRI
LINDUNG BULAN seluas t 2.500 Ha di Kab. Pelalawan.
4) Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA
TANI NUSA SEJATI seluas t 7.300 Ha di Kab. Pelalawan.
5) Keputusan Bupati No. 522.211IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27
Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA
MUTIARA PERMAI seluas + 9.000 Ha di Kab. Pelalawan.-----
6) Keputusan Bupati No. 522.21|IUPHHKHT/1120A31011 tanggal 28
Januari 2OO3 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV.
t6
BHAKTI PRA",A MULIA seluas t 5.800 Ha di Kab. pelalawan.
Terdakwa sekitar tahun 2003 menerima permohonan peniraian dan
pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) PT.
Selaras Abadi Utama, PT. Mitra Tani Nusa Sejati, PT. Rimba Mutiara
Lestari, CV. Putri Lindung Bulan, CV. Tuah Negeri dan CV. Bhakti Praja
Mulia yang masing-masing telah memperoleh IUPHHKHT dari H.
TENGKU AZMUN JMFAR,SH tersebut yang mana RKT tersebut
dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu di areal
IUPHHKHT dalam rangka land clearing yang isinya antara lain memuat
rencana penebangan dan target produksi dalam rangka penyiapan
Iahan, dengan surat:
1) Surat dari PT. Selaras Abadi Utama, Nomor 28l9AUllll2003 tanggal
14 Pebruari 2003 perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT PT.
Selaras Abadi Utama.
2) Surat dari Direktur PT. Mitra Taninusa
40/MTS/lll/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal
Sejati, Nomor :
ditujukan kepada
pengesahan RKT
2003 UPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati .
3) Surat dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai, Nomor :
39/RMP/PKU/lll/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT
2003 UPHHKHT PT. Rimba Mutiara Permai.
4) Surat dari Direktur CV. Putri Lindung Bulan, Nomor :
10/IUPHHKHT/PLB/!V/2003 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan
kepada Kepala Dlnas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan
RKT 2003 UPHHKHT CV. Putri Lindung Bulan.
5) Surat dari Direktur CV. Tuah Negeri, Nomor :
10/IUPHHKHTffN/|V/2003 tanggal 29 April 2003 yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan
RKT 2003 UPHHKHT CV. Tuah Negeri.
t7
6) Surat dari Direktur CV. Bhakti Praja Mulia, Nomor : 01/BPMA//2003
tanggal 27 Mei 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Riau perihal pengesahan RKT 2003 UPHHKHT
CV. Bhakti Praja Mulia.
yang tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada lr. TENGKU
ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. --------
Terdakwa selanjutnya menerima pertimbangan teknis URKT IUPHHKHT
dari lr. Tengku Zuhelmi yaitu: --
1) Surat Nomor : 522.11P\IPHTRA//20031470 tanggal 21 Maret 2003
perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. PT.
Selaras Abadi Utama, yang isinya antara lain menyebutkan potensi
kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 115,10 m3/Ha dengan
perincian :
. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 89,37 m3lHa
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 19,36 m3/Ha
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 5,99 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 0,38 m3/Ha
Blok URKT seluas areal 6562 Ha.
2)
3)
Surat Nomor : 522.1
perihal pertimbangan
Mitra Taninusa Sejati.
lPllxll2002l1904 tanggal 25 Nopember 2002
teknis URKT UPHHKHT tahun 2003 An. PT.
Nopember 2002
tahun 2003 An.
Surat Nomor : 522.1lPllxll2012l1905 tanggal 25
perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT
PT.Rimba Mutiara Permai.
4) Surat Nomor : 522.11P|IPHTRA//2003/880 tanggal 26 Mei 2003
perihal pertimbangan teknis URKTIUPHHKHT tahun 2003 An. CV.
Putri Lindung Bulan, yang isinya antara lain menyebutkan potensi
kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis kayu pada : ---------------
Blok Sei
perincian:
Air Hitam Kanan sebesar 132,67 m3/Ha dengan
18
- Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 88,18 m3/Ha
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 25,45 m3/Ha
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 17,31 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 1,73 m3/Ha.
Blok Sei Pebakalan sebesar 106,05 m3/Ha dengan perincian:
Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 79,37 m3/Ha
Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 22,89 m3/Ha
Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 3,46 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 0,33 m3/Ha.
Pada areal bekas perambahan sebesar 30,66 m3/Ha dengan
perincian:
Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 23,93 m3/Ha
Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 6,73 m3/Ha
5) Surat Nomor : 522.11P||PHTR //2003/881 tanggal 26 Mei 2003
perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.
Tuah Negeri, yang isinya antara lain menyebutkan potensi kayu
rata-rata per hektar untuk sebesar 135,23 m3iHa dengan perincian :
. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 100,98 m3/Ha
. Pohon diameter 20 cm s/d 29 cm = 24,72 m3lHa
. Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 8,60 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 0,93 m3/Ha
6) Surat Nomor : 522.1lPlA/lll/200311215 tanggal 01 Agustus 2003
perihal pertimbangan teknis URKT-IUPHHKHT tahun 2003 An. CV.
Bhakti Praja Mulia, yang isinya antara lain menyebutkan potensi
kayu rata-rata per hektar untuk sebesar 170,85 m3/Ha dengan
perincian :
. Pohon diameter 08 cm s/d 19 cm = 127,59 m3/Ha
. Pohon dlameter 20 cm s/d 29 cm = 31,23 m3/Ha
r9
- Pohon diameter 30 cm s/d 49 cm = 10,85 m3/Ha
. Pohon diameter 50 cm Up = 1,18 m3lHa
Blok URKT seluas 5800 Ha, terdiri dari bekas tebangan 3650 Ha dan
areal tidak produktif 2150 Ha. ----Terdakwa atas permohonan penilaian dan pengesahan URKT
UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan teknis dari
lr. TENGKU ZUHELMI tersebut, kemudian memerintahkan lr.
SINYORITA selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas
Kehutanan Provinsi Riau untuk menindak lanjuti dan atas perintah
Terdakwa tersebut, kemudian lr. SINYORITA memerintahkan lr.
FREDERTK SULI selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman
untuk berkoordinasi dengan lr. SANDM WIBAWA selaku Kepala Seksi
Bina Pemanfaatan Hutan Alam untuk membuat Nota Dinas tentang
penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang
dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT tersebut. ------
lr. SANDM WIBAWA selanjutnya membuat Nota Dinas tentang
penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang
dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT terhadap
keenam perusahaan tersebut dengan kesimpulan bahwa di dalam blok
RKT UPHHKHT yang diusulkan terdapat potensi kayu untuk semua jenis
kayu lebih besar dari 5 M3/Ha.
Berdasarkan nota dinas tersebut, lr. SINYORITA dan lr. FREDERIK SULI
membuat konsep surat penolakan pengesahan URKT UPHHKHT
perusahaan-perusahaan dimaksud, karena kondisi areal yang
dimohonkan pengesahan URKT UPHHKHT tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Kepmenhut No.10.1iKpts-||12000 dan
Kepmenhut No. 21lKpts-ll/2001, namun Terdakwa menolak untuk
menandatangani konsep surat tersebut dan memerintahkan kepada lr.
SINYORITA dan lr. FREDERIK SULI untuk membuat konsep surat
permohonan persetujuan pengesahan RKT UPHHKHT kepada
Gubernur Provinsi Riau, padahal berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei 2003 tentang
20
Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan danBagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman bahwa penerbitan keputusan pengesahan RKT UPHHKHT
adalah kewenangan dari Kepala Dinas Kehutanan propinsi tanpa harus
mendapat persetujuan Gubernur; -..--------
Terdakwa meskipun mengetahui bahwa areal IUPHHKHT yang
dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT tidak sesuai
dengan , kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Kepmenhut
No.10.1/Kpts-ll/2000, Kepmenhut No. 21tKptslll2}o1, peraturan
Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni zoo2 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan
Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1b1lKpts-lll2oo3
tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,
Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja usaha pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman serta surat Dirjen Bina produksi
Kehutanan No: 834/|-PHTI2003 tanggal 0s Februari 2003, tetap
melakukan pengesahan URKT yang diajukan oreh 6 (enam) perusahaan
tersebut dengan menerbitkan :
1) KPTS/522.21PV3711 tanggal I Mei 2003 tentang pengesahan RKT-
IUPHHKHT tahun 2003 a.n. PT SELAMS ABADT UrAMA diareat
seluas 6.562 Ha (Bruto) atau seluas 4.800 Ha (netto)
2) KPTS/522.21PK18324 tanggal 23 september 2003 tentangpengesahan RKT.IUPHHKHT a.n. MITRA TANINUSA SEJATI di
areal seluas 715 Ha (Bruto) atau 615 Ha (Netto). -----3) KPTS/522.21PK18424 tanggal 2g september 2003 tentang
pengesahan RKT-IUPHHKHT a.n. CV. RIMBA MUTIAM PERMAI
diareal seluas 800 Ha (Bruto) atau 690 Ha (Netto)
4) KPTS/522.21PKt1416 tanggal s Juti 2003 tentang pengesahan RKT-
IUPHHKHT a.n. cv. PUTRI LINDUNG BULAN di areat setuas 2.s00Ha (Bruto) atau 1.710 (Netto). -----
5) KPTS/522.21PK11616 tanggal 5 Juti 2oog tentang pengesahan RKT-
I
21
IUPHHKHT tahun 2003 atas nama CV. TUAH NEGERI diareal
seluas 1.500 Ha (Bruto) atau 1.130 Ha (Netto).
6) KPTS/522.21PK7423 tanggal I September 2003 tentang
Pengesahan RKT-IUPHHKHT tahun 2003 a.n. cV. BHAKTI PRAJA
MULIA di areal seluas 3.650 Ha (Bruto) atau 3.340 Ha (Netto)
Berdasarkan RKT UPHHKHT yang telah disahkan oleh Terdakwa,
kemudian perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penebangan
kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengart jumlah tegakan hutan
alam yang ditebang sebagai berikut: -----------
Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu
22,183.61
501i0.5\
A t ,a. a.l+. jJ .l
380,783.89
28,212.10
144,923.99
2,740.10
6,116.14
17,325.97
3,174.70
1,934.95
PT Mitra Tani
Nusa Sejati
CV Putri
Lrndung
Bulan.
PT Rimba
Mutiara
Permai
PT Selaras
AbadiUtama.
CV Tuah
Negeri
CV Bhakti
Praja Mulia
TOTAL
1 ,1 81 .38
Bahwa hasil penebangan kayu hutan alam oleh PT.
Utama, CV. Tuah Negri dan CV. Putri Lindung Bulan
Selaras Abadi
dijual kepada
PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP);
Bahwa nilai kayu yang ditebang oleh perusahaan-perusahaan
tersebut berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan denga
tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan
22
Perindustrian/Menteri perdagangan Rr pada waktu penebangandilakukan sebesar Rp.163.078.102.164,- (seratus enam puruh tigamiliar tuiuh puluh detapan iuta seratus dua ribu seratus enam puluhempat rupiah) dengan perincian:
No Nama PerusahaanNILAI MYU
(Rp)
1 PT Mitra Tani Nusa Sejati 6,627,536,940.00
2 CV Putri Lindung Bulan 10,355,144,040.00
PT Rimba MutiaraPermai 6,529,769,994,00
PT Selaras Abadi Utama 77 ,679,913,560.00
5 CV Tuah Negeri 29,796,746,000.00
5 CV Bhakti Praja Mulia 33,099,991,940.00
Jumlah 163,079,102,164.00
3ahwa dari nilai seruruh hasir penebangan kayu hutan aram yang:i akukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, seterah dikurangi$storan Provisi Sumber Daya Hutan (psDH) dan Dana ReooisasilR), telah menguntungkan perusahaan atau korporasi masinE-
nasing sebagai berikut : _-_-_--__-_-
- PT, SELARAS ABAD| UrAMA sejumrah Rp. 76.467.312.476,70tujuh puluh enam miriar empat ratus enam puruh tujuh juta tiga
'afus dua beras ribu empat ratus tujuh putuh enam rupiah tujuhauluh sen);
PT' MIrRA TANTNUSA SEJATT sejumrah Rp. s.s02.864.284,94'r,a miliar rima ratus dua juta derapan ratus enam puruh empat
^bu dua ratus derapan puruh empat rupiah sembiran putuh empatsen); ------
3T' R'MBA MUTTA*^ 'ERMAT
sejumrah Rp. 6.529.769.884,-enam miliar rima ratus dua puruh sembiran juta tujuh ratus enam
i'-t,'rJh sembiran ribu detapan ratus derapan putuh empat rupiah); _-
e3
4) PT. PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp. 8.942.605.844,76
(detapan mitiar sembilan rafus empat puluh dua iuta enam rafus
tima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tuiuh puluh
enam sen\', ---
5) CV. TUAH NEGERI sejumlah Rp.25.908.403,093,82 (dua putuh
lima miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu enam
ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
6) CV. BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp. 29.G73.S40.110,67(dua
puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus
empat puluh ribu seratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen); --
Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.024.49G.294,89
(seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat
rupiah delapan puluh sembitan sen) atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan setelah
dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut
No
Nama
Perusahaa
n
NILAI KAYU PenyetoranKerugian Keuangan
Negara/daerah
(Rp) PSDH (Rp) DR (Rp) (Rp)
1
PT Mitra
Tani Nusa
Sejati
6,627,536,840.00 107,206,100.00 1 ,017,466,4s5.06 5,502,864,284.94
2CV Putrl
Lindung
Bulan
10,355,144,040.00 143,326.586.00 1,269,211,609.24 8,942,605,844.76
3
PT Rimba
Mutiara
Permai6,529,769,884.00 6,529,769,884.00
4PT Selanas
Abadi
Utama
77,679,913,560.00 225,052,031,00 987,549,052.30 76,467,312,476.70
5CV TrrahNegerl
28,786,716,m0.00 528,328,002.58 2,350,014,303.62 25,908,403,693.82
6CV BhaldiPn{a Mulia
3q(H,Sr,810.0 649,09{,78.00 2,29,397,001.30 29,673,540,110.67
r0+o1r0qfi{n r'.it0o/{t56 1,1G,638,/121.52 153021496A4.89
24
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan
Undang
Korupsi
Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH
Pidana
DAN
KEDUA
PERTAMA
Bahwa terdakwa lr. SYUHADA TASMAN, MM., ketika menjabat
selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 2004, dalam
bulan Januari 2003 s/d Desember 2003, bertempat di Kantor Dinas
Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau,
atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo.
Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rl No.022lKMA/Sl(ll/ 2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru yang benruenang memeriksa dan mengadilinya, telah
melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu
Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Riau, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima
uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah| dari SAMUEL
SOENGJADI (PT. UNI SERAYA), uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) dari HERRY YUSWANTO (PT. RIAU ANDALAN
PULP and PAPERyMPP), uang sejumlah Rp. 465.271.000,-(empat ratus
enam putuh tima juta dua ratus tujuh putuh safu ribu rupiah) dari
SOENARIJO (PT. SIAK RAYA TIMBER) dan uang sejumlah Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BUDI ARTIFUL (KUD BINA JAYA),
25
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuafu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,
yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang
sejumlah Rp. 840.271.000,- (delapan rafus empat puluh juta dua ratus tujuh
puluh satu rupiah) tersebut, agar Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Riau melakukan penilaian dan pengesahan atas Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT
UPHHKHT) secara bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
151/Kpts-ll/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana
Lima Tahun,'Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kalu pada Hutan Tanaman serta Surat Dirjen Bina Produksi
Kehutanan No: 83ru1-PHT12003 tanggal 05 Februari 2003, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut : ------------
Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7/l/2003,
tanggal 11 Januari 2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Strukrtural Eselon ll di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang
ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Riau yang mempunyai
kewenangan menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT).yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang ljin Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT).
Bahwa PT. NUSA WANA RAYA, PT. RIAU ANDALAN PULP and PAPER,
KUD BINA JAYA serta PT. SERAYA SUMBER LESTARI dan PT. BINA
DAYA BINTARA yang merupakan group PT. Uniseraya adalah
perusahaan dan koperasi yang bergerak di bidang kehutanan dan
memiliki IUPHHKHT di wilayah Propinsi Riau;----
Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sebelum melakukan
26
operasional berupa penanaman pada areal hutan yang ditunjuk dalam
IUPHHKHI harus terlebih dahulu membuat Usulan Rencana Kerja
Tahunan (URKT) IUPHHKHT yang diajukan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi untuk dilakukan penilaian, dan apabila memenuhi
syarat maka selanjutnya RKT dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi.
Terdakwa pada sekitar tahun 2003 menerima permohonan penilaian dan
pengesahan RKT UPHHKHT dari beberapa perusahaan dan koperasi
tersebut, yang mana dalam proses penilaian dan pengesahan RKT
UPHHKHT Terdakwa menerima sejumlah uang dari perusahaan-
perusahaan dan koperasi yaitu:
. Menerima Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212707 Tanggal 05
November 2003 dengan nilai nominal Rp.150.000.000,- (serafus lima
puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212708
Tanggal 06 November 2003 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dari SAMUEL SOENGDJADI yang berasal
dari perusahaan PT. SEMYA SUMBER LESTARI dan PT. BINA
DAYA BINTARA;
. Menerima Cek Bank Bumiputera Cabang Kerinci nomor CA 559685
dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan
nomor CA 559686 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) dari HERRY YUSWANTO yang berasal dari perusahaan
PT. RAPP
. Menerima pemberian secara bertahap berupa uang/cek maupun tiket
pesawat dan lain-lain hingga mencapai jumlah Rp. 465.271.000,-
(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) dari SOENARIJO yang berasal dari perusahaan PT. SIAK
RAYA TIMBER;
. Menerima pemberian secara bertahap berupa Cek Bank Panin
cabang Pekanbaru nomor 1200-658435 dari rekening giro nomor :
5205006975 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,-(/rma
putuh juta rupiafr) dan Cek Bank Panin cabang Pekanbaru nomor
27
1200-666702 dari rekening giro nomor: s205006g7s dengan nilainominar sejumrah Rp. s0.000.000,- (rima puruh juta rupiah) dari BUD|ARTIFUL yang berasat dari KUD B|NA JAYA.---_-
Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut agar TerdaKwa
dapat melakukan penilaian dan pengesahan URKT-URKT yang diajukan
oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUpHHKHT yang areal
kerjanya di wilayah propinsi Riau, walaupun Terdakwa mengetahui areal
IUPHHKHT yang dimohonkan pengesahan URKT-UPPHHKHT tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2OO2 tanggal 0g
Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 1S1/Kpts-lllz}ag tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja,
Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman serta Surat Dirjen
Bina Produksi Kehutanan No: 83A/!-PHT/2003 tanggal 05 Februari 2003.
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
pasal 12 a Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal
65 ayat (1) KUH Pidana.--
Atau
KEDUA
'Bahwa terdakwa lr. syuHADA TASMAN, MM., ketika menjabat
selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2003 sld 2004, dalam
bulan Januari 2003 s/d Desember 2003, bertempat di Kantor Dinas
Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 46g pekanbaru Riau,
atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo.
Pasal 35 ayat (1), (2), (4) undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rl t{o.022lKirA/sVlll 2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam
28
daerah hukum pengadiran Tindak pidana Korupsi pada pengadiran NeseriPekanbaru yang benrenang memeriksa dan mengadilinya, telahmelakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandangsebagai perbuatan yang herdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu
Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Riau, yang menerima hadiah atau janji, yaitu
menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari
SAMUEL SOENGJADI (PT. UNI SERAYA), uang sejumlah Rp.7S.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) dari HERRY YUSWANTO (PT. R|AU
ANDALAN PULP and PAPERyMPP), uang sejumlah Rp. 405.271.000,-
(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
dari SOENARIJO (PT. SIAK RAYA TIMBER) dan uang sejumlah Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BUDI ARTIFUL (KUD B|NA JAYA),
padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya. yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga
bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 840.271.000,- (detapan ratus empat
puluh juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut karena kekuasaan
atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
untuk melakukan penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT),
atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diberikan karena
menurut pikiran dari SOENARIJO, SAMUEL SOENGJADI, HERRY
YUSWANTO, dan BUDI ARTIFUL pemberian uang tersebut karena jabatan
Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:
Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.7/l/2003,
tanggal 11 Januari 2003 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Strukrtural Eselon ll di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang
ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Riau;----
29
Bahwa PT. NUSA WANA MYA, PT. RIAU ANDALAN puLp and pApER,
KUD BINA JAYA serta PT. SEMYA SUMBER LESTART dan pr. BINA
DAYA BINTARA yang merupakan group pr. uniseraya adalah
perusahaan dan koperasi yang bergerak di bidang kehutanan dan
memiliki IUPHHKHT di wilayah Propinsi Riau;---
Terdakwa pada sekitar tahun 2003 menerima permohonan penilaian dan
pengesahan RKT UPHHKHT dari beberapa perusahaan dan koperasi
tersebut, yang mana dalam proses penilaian dan pengesahan RKT
UPHHKHT Terdakwa menerima sejumlah uang dari perusahaan-
perusahaan dan koperasi yaitu:-----
. Menerima Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212707 Tanggal 05
November 2003 dengan nilai nominal Rp.150.000.000,- (serafus lima
puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Mandiri No.GW 212708
Tanggal 06 November 2003 dengan nilai nominal Rp.50,000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dari SAMUEL SOENGDJADI yang berasal
dari perusahaan PT. SEMYA SUMBER LESTARI dan PT. BINA
DAYA BINTAM;
. Menerima
dengan nil
nomor CA
juta rupiah
Cek Bank Bumiputera Cabang Kerinci nomor CA 559685
ai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan
559686 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
) dari HERRY YUSWANTO yang berasal dari perusahaan
PT. MPP;
Menerima pemberian secara bertahap berupa uang/cek maupun tiket
pesawat dan lain-lain hingga mencapai jumlah Rp. 465.271.000,-
(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) dari SOENARIJO yang berasal dari perusahaan PT. SIAK
RAYATIMBER;
Menerima pemberian secara bertahap berupa Cek Bank Panin
cabang Pekanbaru nomor 1200-658435 dari rekening giro nomor :
5205006975 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.00Q,-(tima
puluh juta rupiah) dan Cek Bank Panin cabang Pekanbaru nomor
1200-666702 dari rekening giro nomor : 5205006975 dengan nilai
[;
i
I
t.I
II
30
nominal sejumlah Rp. 50.000.000,- (tima putuh juta rupiah) dari BUDI
ARTIFUL yang berasal dari KUD BINA JAYA.--_-_
' Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengankewenangan Terdakwa untuk penilaian dan pengesahan URKT-URKTyang diajukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT yang
areal kerjanya di wilayah propinsi Riau .---
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 11 undang-Undang Nomor : 31 tahun lggg tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- Undang
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal
65 ayat (1) KUH Pidana.
Jakarta, 14 Desember 2011
PENUNTUT UMUM
PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MOCHAMAD RUM,SH.
: WOROTIKAN, SH, MH