DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………. i
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………….. … 1
1.1. KONDISI UMUM ……………………………………………………………………………………. 1
1.2. PENCAPAIAN PELAKSANAAN RESNTRA KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM 2010-2014 …………………………………………………………… 4
1.1.1 Perkembangan Koperasi ……………………………………………………………… 4
1.1.2 Perkembangan UMKM ………………………………………………………………… 7
1.1.3 Pencapaian Target Kinerja Kementerian ……………………………………... 10
BAB II ARAH PEMBANGUNAN KUMKM 2015 – 2019 ………………………………………………. 16
2.1 Nawacita dan Arah Kebijakan …………………………………………………………… 16
2.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional ……………………………………………….... 16
2.1.2 Keterkaitan Misi RPJN, Nawa Cita dan RPJM 2015 – 2019 …………... 17
2.2 Tujuan ………………………………………………………………………………………………….... 18
2.2.1 Visi ………………………………………………………………………………………………. 18
2.2.2 Misi ……………………………………………………………………………………………... 18
2.2.3 Tujuan ………………………………………………………………………………………….. 19
2.2.4 Sasaran ……………………………………………………………………………………….. 20
2.2.5 Sasaran Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM .................. 24
2.3 Visi Misi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ……………………………………….. 25
2.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha …………………….... 26
2.5 Pelaksanaan Program dan Kegiatan …………………………………………………….... 27
2.6 Kerangka Pembangunan Koperasi dan UMKM dalam RPJM …………………... 29
2.7 Target Konerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Dalam Kerangka
RPJM 2015-2019 ........................................................................................ 29
2.8 Target Kinerja Deputi Bidang RU Reguler Tahun 2017-2019 ................ 30
BAB III Anggaran …………………………………………………………………………………………...………… 32
BAB IV Proyek Nasional 2015 – 2019 …………………………………………………………………….. 33
4.1 Road Map PLUT-KUMKM ……………………………………………………………………… 33
4.2 Pola Pendampingan PLUT-KUMKM ……………………………………………………… 33
4.3 Peta Penyebaran 51 Lokasi PLUT-KUMKM di Indonesia ……………………… . 34
4.4 Rekapitulasi Usulan PLUT-KUMKM ………………………………………………………. 25
Lampiran I Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Tahun 2017-10-26
Lampiran II Permen Koperasi dan UKM No 09/Per/M.KUM/VI/2016
Lampiran III Pagu Anggaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Periode 2009-2018
Lampiran IV Nama – Nama Pejabat Eselon I Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
i
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian Kementerian/Lembaga menyiapkan
Rancangan Rencana Strategis (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selaras dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga
mengacu pada:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
3. Master plan Pengembangan UMKM Tahun 2015 - 2024;
4. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019;
5. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.
6. Perjanjian Kinerja Deputi Restrukturisasi Usaha Tahun 2017
Tujuan penyusunan Buku Rencana Strategis 2015-2019 dan Pagu Anggaran 2009-2019 Deputi
Bidang Restrukturisasi Usaha Tahun 2009-2019 adalah untuk menjadi pedoman dalam upaya
meningkatkan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM secara lebih baik, khususnya di Deputi Bidang
Restrukturisasi Usaha agar transparan dan akuntabel. Untuk melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, melalui
amanat Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden serta RPJMN 2015-2019 sebagai salah satu komitmen
pemerintah guna mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong.
Rencana Strategis Deputi Restrukturisasi Usaha, juga dapat menjadi panduan bagi seluruh
pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara nasional.
Dengan perencanaan yang tersistem, terstruktur dan terukur, diharapkan Renstra ini dapat lebih
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan nasional melalui upaya
pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Jakarta, September 2017
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
TIM PENYUSUN
1. Pengarah : Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
2. Penanggung Jawab : Ir. Halomoan Tamba, MBA
Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
3. Koordinator : Wahyudi, S.Sos
Kepala Bagian Perencanaan
4. Editor : Dany Saputra, SE
5. Pengumpul Bahan : Dany Saputra, SE
6. Anggota : Nanang Kusnendar, SE
1
BAB I
Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia
sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya
menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan
penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi
ekonomi (pasal 33 ayat 4). Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga dilakukan
dalam rangka pelaksanaan amanat beberapa Undang-Undang (UU) yaitu:
a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pembangunan
koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh
rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat
dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta
untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.
b. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu
pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang integral dalam
pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim
yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan,
dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu
meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,
penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
c. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu:
2
1) peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di
berbagai wilayah di Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari
kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri;
2) pengembangan UKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang
makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor,
khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan
dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian
domestik;
3) koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi
wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi
kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di
berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan
ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
4) pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk
meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan
rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan
kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan
pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian,
perlindungan, dan pembinaan usaha.
Amanat UUD 1945 dan tiga UU tersebut mengarahkan pemberdayaan
koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan
(affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan
keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha,
dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampian, serta perlindungan
usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di antara
masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan
koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing
melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan
skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi
kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan
3
untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik
dalam penganggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam
peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan
UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya
saing koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-
upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan
dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim
usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM
dimana pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM
mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung
perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di
antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi,
formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran meso
mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau
sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan
UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan
kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja
terampil, informasidan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata
laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar.
Sementaraitu kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mikro
mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta
perbaikan kapasitas dan kualitassumber daya manusia (SDM) baik dari aspek
kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajeman dan pemasaran.
Ketiga tataran kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut telah
menjadi acuan rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam periode
2000-2004, 2004-2009 dan 2010-2014. Hasilnya menunjukkan masih banyak
perbaikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang
memiki usaha yang berkelanjutan, mandiri dan berdaya saing. Perkembangan
koperasi dan UMKM juga masih membutuhkan dukungan kebijakan yang
4
membantu koperasi dan UMKM dalam merespon perubahan pasar dan
perekonomian yang dinamis. Koperasi dan UMKM juga perlu diperkuat sehingga
mampu berkontribusi pada perbaikan struktur pelaku usaha nasional menjadi
lebih kokoh dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata maupun sektoral.
1.2. Pencapaian Pelaksanaan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2010-
2014
Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2010-2014 yang diperbaharui melalui Renstra Tahun
2012-2014 diuraikan dalam bagian perkembangan makro koperasi dan UMKM di
Indonesia, serta pencapaian target-target indikator kinerja utama Kementerian
Koperasi dan UKM. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan
kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka
memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk semakin mandiri dan berdaya saing
1.1.1. Perkembangan Koperasi
Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini menunjukkan kinerja
yang secara umum positif (Tabel I.1). Pada periode 2009 sampai 2013,
jumlah unit dan anggota koperasi terus meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan unit sekitar 4,2 persen, dan anggota sebesar 4,1 persen.
Rata-rata jumlah anggota pada tahun 2014 adalah sekitar 174 orang per
koperasi. Di sisi lain, perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan
yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip
koperasi. Hal ini mengingat baru sekitar 54,3 persen dari koperasi aktif
yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) pada tahun
2014. Profesionalisme pengelolaan koperasi juga perlu ditingkatkan.
5
Perkembangan usaha koperasi yang ditunjukkan dari aspek-aspek
modal, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) juga menunjukkan
kinerja yang terus meningkat (Gambar I.1). Jumlah modal koperasi
meningkat rata-rata sekitar 28,9 persen, yang utamanya didorong oleh
peningkatan partisipasi anggota dalam memupuk modal koperasi secara
mandiri. Kondisi ini mendorong perbaikan rasio modal sendiri dan modal
luar koperasi (Tabel I.1), dan menjadi indikasi peningkatan kemandirian
koperasi. Peningkatan SHU yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume
usaha menunjukkan perbaikan nilai kemanfaatan ekonomi koperasi, selain
kemanfaatan dari layanan dan produk yang disediakan koperasi bagi
anggotanya.
6
Berdasarkan kegiatan ekonomi, populasi koperasi terbesar terdapat
di sektor tersier (78,0 persen), sedangkan proporsi koperasi di sektor primer
dan sekunder masing-masing adalah sebesar 21,0 persen dan 1,0 persen.
Sementara berdasarkan jenis, proporsi koperasi konsumen merupakan yang
terbesar (Gambar I.2). Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP),
perkembangannya menunjukkan peran yang semakin penting dalam
mendukung keuangan inklusif di Indonesia. Jumlah KSP sampai dengan
Oktober 2012 adalah sebanyak 8.761 unit dengan jumlah anggota lebih dari
2,9 juta orang. Di luar populasi KSP, terdapat 86.203 koperasi non KSP
yang memiliki unit simpan pinjam (USP) yang melayani lebih dari 14,8 juta
anggotanya. Layanan pembiayaan yang disediakan oleh USP pada koperasi
serba usaha bahkan berperan sentral dalam mendukung keberlanjutan
usaha-usaha produktif skala mikro dan kecil terutama di sektor pertanian,
perikanan dan industri kecil di perdesaan.
Sementara secara kewilayahan, perbandingan jumlah koperasi aktif
antara Jawa dan Luar Jawa menunjukkan proporsi sebesar 52,2 persen
7
koperasi aktif berada di Jawa dan 47,6 persen koperasi aktif berada di luar
Jawa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki jumlah
koperasi aktif terbesar di wilayah Jawa dan Indonesia, sedangkan Provinsi
Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali memiliki jumlah koperasi aktif
terbesar di Luar Jawa.
Gambaran mengenai perkembangan koperasi tersebut
menunjukkan kebutuhan terhadap kebijakan pemberdayaan koperasi yang
difokuskan pada perbaikan penerapan prinsip-prinsip koperasi dan
penguatan pengelolaan usaha koperasi. Peran aktif anggota koperasi juga
perlu diperkuat dalam rangka mempercepat kemandirian koperasi. Koperasi
juga dapat ditingkatkan kemampuannya untuk berkembang besar dan
sejajar dengan bentuk bangun ekonomi lain tanpa harus meninggalkan
jatidirinya. Peran koperasi sebagai kekuatan penyeimbang (countervailing
power) perlu diperkuat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat yang tidak
hanya berorientasi pada aspek pertumbuhan saja namun juga pada aspek
pemerataan. Upaya tersebut perlu dilengkapi dengan perbaikan kinerja
koperasi berdasarkan bidang dan lokasi usahanya. Hal ini sangat penting
dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan koperasi untuk menjadi
penggerak perekonomian khususnya di sentra-sentra produksi di luar Jawa.
1.1.2.Perkembangan UMKM
Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam
perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku
usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja,
pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal
tetap/investasi (Tabel I.2). Ditinjau secara sektoral, sebagian besar UMKM
bergerak di sektor primer (50,1 persen), dan sektor tersier (42,5 persen),
dan sebagian kecil di sektor sekunder.
8
Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun.
Kontribusi PDB UMKM mengalami tren penurunan dari 58,6 persen pada
tahun 2008 menjadi 57,5 pada tahun 2012. Kondisi ini diakibatkan tingkat
pertumbuhanoutput UMKM yang cenderung berfluktuasi dan masih lebih
rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan output usaha besar.
Variasi pertumbuhan PDB UMKM juga terjadi antar sektor. Dampak
dari kondisi ini yaitu adanya kesenjangan tingkat produktivitas antara UMKM
dengan usaha besar (Tabel I.3). Kondisi yang sama juga terjadi di sektor-
sektor dimana UMKM merupakan pelaku usaha yang dominan seperti sektor
pertanian dan perdagangan.
Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang
dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan
fenomena missing middle, dimana perekonomian mengalami kekurangan
jumlah usaha kecil dan menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk
menopang industrialisasi dan ekspor. Kondisi ini juga mempengaruhi sejauh
mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran
global.
9
Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki
daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang terbentuk karena struktur
organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam
menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini
menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai
sumber utama penghidupan.
Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk
meningkatkan populasi usaha kecil dan menengah, maka peningkatan
produktivitas usaha mikro dijadikan sebagai target pemberdayaan UMKM ke
depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan
melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan
jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan.
Peningkatan kapasitas usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatan
pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi
pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil dan menengah
juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri,
dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi.
10
Kebijakan pemberdayaan UMKM ke depan juga diharapkan untuk
semakin inklusif. Kebijakan UMKM perlu diarahkan untuk mendukung
peningkatan nilaitambah dan produktivitas di sektor-sektor dengan populasi
UMKM terbesar seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri
pengolahan. Pada saat yang sama, upaya pengembangan UMKM ke depan
juga perlu mempertimbangkan kebutuhan akselerasi perkembangan
ekonomi di wilayah luar Jawa, serta penangangan isu keterhubungan
ekonomi antara kota dan desa. Pengembangan UMKM ke depan juga perlu
menyediakan kesempatan yang sama bagi masyarakat, terlepas dari
keragaman latar belakang termasuk gender dan keterbatasan kemampuan
fisik, untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan
kesejahteraannya.
Kebijakan, program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM ke
depan juga perlu mencakup pelaksanaan amanat UU No. 20/2008 secara
paripurna, yang didukung sinergi berbagai pemangku kepentingan dan
sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu
didukung pola pemberdayaan UMKM yang terstruktur dan tersistem,
sehingga isu-isu strategis yang dihadapi UMKM dapat ditangani secara
efektif.
1.1.3 . Pencapaian Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-
2014 telah menetapkan tujuh Sasaran Strategis terkait substansi
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan satu Sasaran Strategis terkait tata
laksana organisasi. Pencapaian Sasaran Strategis secara lengkap
ditampilkan pada Tabel I.4. Secara umum, pencapaian target-target
pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2012-2014 cukup
bervariasi.
11
Sebagian capaian telah melampaui target yang ditetapkan seperti
target-target pelayanan badan hukum koperasi, dukungan sarana produksi
bagi koperasi, revitalisasi pasar tradisional, Tempat Praktik Keterampilan
Usaha (TPKU), penataan pedagang kaki lima, penyaluran start-up capital,
dan diklat kewirausahaan. Keberhasilan pencapaian ini sangat dipengaruhi
oleh komitmen yang tinggi untuk mempercepat penguatan UMKM yang
tercermin dari dukungan anggaran dan perluasan jangkauan kegiatan.
Keberhasilan tersebut juga ditentukan dari kerjasama dan dukungan Pemda
dalam seleksi, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di daerah.
12
13
14
15
Beberapa target lainnya memiliki capaian yang sama atau lebih rendah dari target
yang ditetapkan. Revitalisasi koperasi, diklat, fasilitasi sistem bisnis dan
pendampingan KUR merupakan contoh kegiatan dengan capaian sesuai target.
Sementara itu, penyediaan penyuluh perkoperasian, pengembangan koperasi
pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), peningkatan
pemahaman tentang standardisasi mutu, HKI dan kehalalan, temu mitra dan
pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), menjadi contoh kegiatan
dengan capaian di bawah target. Faktor utama yang menjadi kendala yaitu
penurunan alokasi pendanaan tahunan sehingga target-target yang ditetapkan
tidak dapat dicapai. Satu target terkait dengan peraturan perundang-undangan
mengalami perubahan karena UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah
dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei 2014. Hal ini
menyebabkan Pemerintah menunda pembahasan lima Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Perkoperasian, dan sekaligus mempersiapkan RUU
pengganti.
Hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut juga
menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan dalam penentuan sasaran,
indikator dan targetnya. Salah satunya berkaitan dengan pentingnya setiap
sasaran memiliki target kualitatif sehingga capaiannya dapat
distandarisasikan dan dievaluasi. Perbaikan sistem monev juga perlu
dilakukan dalam satu kerangka yang terintegrasi dengan sistem
perencanaan, sehingga sasaran, target dan indikator yang diukur dalam
setiap tahapan konsisten.
16
BAB II.
ARAH PEMBANGUNAN KUMKM 2015-2019
2.1. Nawacita dan Arah Kebijakan
2.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional
Pemberdayaan koperasidan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
(UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang
berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil.
Dalam hal ini koperasi dan UMKM hendak nya diarahkan untuk berperan
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru
dan penumbuh daya saing . Ketentuan ini telah tercantum secara tegas
dalam dokumen RPJPN 2005-2025.
Dalam rangka mencapai 7(Tujuh) prioritas pembangunan nasional
yang menjadi arahan RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan 9(Sembilan)
proritas pembangunan yang popular disebut Agenda NAWACITA.
Kesembilan agenda tersebut yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola
pemerintahan yang bersih,efektif,demokratis,dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,dan terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisamaju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerak kan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;
17
8) Melakukan revolusi karak terbangsa; dan
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Dua (2) butir dalam Agenda Nawacita yang terkait langsung dengan
Tupoksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah butir
enam dan tujuh mengenai“Peningkatan Produktivitas Rakyat Dan Daya
Saing” serta “Perwujudan Kemandirian Ekonomi Melalui Sektor Strategis
Ekonomi Domestik” yang tentu akan menjadi target-target yang perlu
ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
termasuk Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha.
2.1.2. Keterkaitan Misi RPJPN, Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019
Dari penjelasan rangkaian uraian di atas, Deputi Bidang
Restrukturisasi Usaha merumuskan arah programnya sebagai
berikut:
1) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing. Misi ini
diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan
kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM dan UMKM. Afirmatif dari
misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat menjadi Koperasi dan UMKM, pembinaan
terhadap Koperasi dan UMKM tidak aktif menjadi Koperasi dan UMKM
aktif, meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM sesuai dengan
peraturan yang berlaku, melakukan restrtukturisasi usaha Koperasi dan
UMKM, serta meningkatkan citra Koperasi dan UMKM.
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM
dan UMKM serta pendamping Koperasi dan UMKM yang kompeten.
Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari
pengurus/pengelola KUMKM/Pendamping yang kompeten serta
profesional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber
daya manusia KUMKM dan pendamping yang memiliki kopmpetensi
yang berstandard kerja.
18
2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.2.1. Visi
Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-
2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih
periode 2014-2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal
tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam visi dan misi Kementerian
Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019, yaitu:
Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan
Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional.
Sejalan dengan halter sebut diatas, maka Visi, Deputi Bidang
Restrukturisasi Usaha – Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-
2019 adalah :
Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan mampu
tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih
besar (“naik kelas” atau scaling-up).
2.2.2. Misi
Tiga (3) Misi Pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu:
1) Mewujudkan kelembagaan koperasi yang sehat dan
berkualitas
2) Mewujudkan pelaku UMKM yang mampu menciptakan
lapangan kerja serta pemerataan pendapatan
3) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan
Dengan mewujudkan visinya, maka Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
perlu menjalankan misi yang tepat, yaitu:
19
1) Memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi
KUMKM.
2) Memberikan perlindungan usaha bagi KUMKM.
3) Melakukan upaya pendampingan dan memfasilitasi lembaga
pendamping, dalam kerangka mendukung terwujudnya
proses pengembangan usaha KUMKM yang efektif
Upaya pencapaian visi tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM secara individual, tetapi harus dilaksanakan bersama
dengan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Upaya pencapaian misi ini dilakukan melalui
berbagai langkah perumusan kebijakan, kerjasama dan koordinasi
pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UMKM.
2.2.3. Tujuan
Tujuan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut
adalah:
1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan
kerja serta pemerataan pendapatan;
2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional
dan Berkinerja Tinggi
Sejalan dengan Tujuan StrategisKementerianKoperasidan UKM,
makaTujuan strategis Deputi bidang Restrukturisasi Usaha yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2015 – 2019 sebagai berikut
adalah:
1. Terwujud nya sinkronisasi dan sinergitas program
Restrukturisasi Usaha dengan program daerah.
20
2. Meningkatnya daya saing KUMKM melalui Restrukturisasi Usaha,
pendampingan usaha, kemitraan usaha dan investasi usaha.
2.2.4. Sasaran
A.Sasaran Nasional (RPJM 2015-2019)
Sasaran Rencana Strategis KUMKM yang ditetapkan dalam RPJM 2015-
2019 adalah sebagaimana tabel berikut :
B. Sasaran Strategis Kementerian Koperasidan UKM
Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan penjabaram dari
tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan
melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih
21
lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance plan). Penetapan
sasaran yang diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan
atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun.
Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM
yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan meantau
pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM serta lebih
menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang
sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan
kerja dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran yang
ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang
terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan
telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga dapat
dicapai.
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya jumlah tenaga kerja
yang berasal dari pelaku Koperasi
dan UMKM
Proporsi JUmlah Tenga Kerja
Koperasi
7,5 %
2 Meningkatnya jumlah, skala dan
kapasitas usaha koperasi dan
UMKM
Proporsi Jumlah Koperasi Aktif 11%
3 Meningkatnya pendapatan dan
income masyarakat dari pelaku
UMKM
Proporsi UMKM yang mengakses
pembiayaan formal dengan target
sebesar 25%
5%
4 Terwujudnya tata kelola
Organisasi dan Kinerja Koperasi
yang profesional, kredible dan
akuntable
Persentase Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Propinsi, Primer
kab/kota) yang aktif dan RAT
33%
22
Persentase Pertumbuhan rata-
rata volume usaha Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Proponsi, Primer
kab/Kota)
18%
Persentase Pertumbuhan rata-
rata jumlah anggota Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Proponsi, Primer
kab/Kota)
10%
Persentase Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Proponsi, Primer
kab/Kota) yang memiliki kategori
sehat/berkualitas terhadap
persepsi masyarakat terhadap
koperasi
10%
5 Terwujudnya Wirausaha dari
Pelaku UMKM yang tangguh
dan mandiri
Persentase UMKM yang
berpotensi tumbuh dan inovatif
0,35%
6 Meningkatnya UMKM dalam
berkontribusi pada perekonomian
Daerah dan Nasional
Persentase kontribusi UMKM
dalam PDRB dan PDB Nasional
7,5%
Persentase rata-rata kontribusi
UMKM ekspor non-migas
7%
Persentase rata-rata
pertambahan kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam investasi
10,5%
Jumlah UMKM dan Koperasi yang
menerapkan standarisasi mutu
dan sertifikasi produk dengan
target sebanyak 10.000 unit
2.000
UMKM
7 Meningkatnya Koperasi dan Persentase kontribusi pendapatan 0,5%
23
UMKM dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat
anggota (SHU) koperasi dan
pelaku UMKM dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat
8 Kapasitas orgasnisasi
Kementerian Koperasi dan UKM
Indeks Reformasi Birokasi
Kementerian Koperasi dan UKM
B
Nilai Akuntabilitas KInerja
Kementerian Koperasi dan UKM
B
Tingkat Kepuasan Masyarakat
terhadap perlayanan Kementerian
Koperasi dan UKM
3,00
Opini BPK dan Publik tentang
Laporan atas Kinerja Keuangan
Kementerian Koperasi dan UKM
WTP
C. Renca Strategis Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017sasaran Strategis pada Deputi
Bidang Restrukturisasi Usaha terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua)
Indikator Kinerja yaitu :
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Wirausaha dari
Pelaku UMKM yang tangguh dan
mandiri
Persentase UMKM yang
berpotensi tumbuh dan inovatif
0,04%
2 Meningkatnya UMKM dalam
berkontribusi pada perekonomian
Daerah dan Nasional
Persentase kontribusi UMKM
dalam PDRB dan PDB Nasional
1,5%
24
2.2.5 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 DEPUTI BIDANG
RESTRUKTURISASI USAHA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pada Deputi Restrukturisasi
Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan restrukturisasi usaha
6 Layanan
2 Terwujudnya PETA Kondisi dan Peluang Usaha KUMKM untuk di restrukturisasi
Pemetaan kondisi dan peluang usaha KUMKM
450 KUMKM
3 Meningkatnya kualitas dan jangkauan Layanan usaha terpadu KUMKM melalui pendampingan bagi Koperasi dan UMKM
Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu
10.400 KUMKM
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan jangkauan Layanan PLUT-KUMKM
Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM
2 Unit
5 Terfasilitasinya Kemitraan Koperasi dan UMKM.
Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi
440 KUMKM
6 Terwujudnya Perlindungan usaha bagi KUMKM
Perlindungan usaha KUMKM 50.300 KUMKM
7 Terfasilitasinya Kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral KUMKM serta Resi Gudang Koperasi
Pengembangan investasi usaha 600 UMKM dan 4 Koperasi
Anggaran :
� Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM Rp. 3.592.704.000,-
� Program Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi Rp. 33.762.484.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 37.355.188.000,-
25
2.3. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
SEBAGAI SATUAN ORGANISASI
26
2.4. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
27
2.5. Pelaksanaan Program dan KegiatanStrategisDeputibidangRestrukturisasi
Usaha
Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi bidang Restrukturisasi Usaha,
dituangkan dalam program/kegiatan strategis sebagai berikut :
1. Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM, kegiatannya adalah :
a. Skema restrukturisasi usaha KUMKM.
b. Sistem Peringatan dini untuk restrukturisasi KUMKM
c. Kebijakan restrukturisasi hutang.
2. Pendampingan Usaha KUMKM, kegiatannya adalah :
a. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu/ Center for Integrated Services
bagi Koperasi dan UMKM (PLUT/CIS-KUMKM).
b. Sinergitas pendampingan usaha bagi KUMKM.
28
c. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi
Pendamping KUMKM.
3. Kemitraan Usaha KUMKM, kegiatannya adalah :
a. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha.
b. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK.
c. Kemitraan dengan Lotte Mart Wholesale.
4. Perlindungan Usaha KUMKM, kegiatannya adalah :
a. Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK, melalui :
• Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan
• Monitoring dan Evaluasi IUMK
• Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan IUMK.
b. Penanganan KUMKM pascabencana
5. Pengembangan Investasi Usaha, kegiatannya adalah :
a. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) oleh
Koperasi.
b. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasi usaha
c. Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).
29
2.6. KERANGKA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM DALAM RPJPN
2.7. TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA DALAM
KERANGKA RPJMN 2015-2019 (PRIORITAS NASIONAL)
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2017 2018 2019
Peningkatan Daya
Saing Koperasi dan
UMKM Melalui Layanan
Usaha Terpadu
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana PLUT/CIS-
KUMKM
Terbangunnya
Gedung
PLUT/CIS-
KUMKM
2 UNIT 5 UNIT 75 UNIT
30
2.8. TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
REGULER TAHUN 2016-2019
NO PROGRAM/
KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2017 2018 2019
1 Koordinasi
perencanaan,
pelaksanaan dan
monev urusan
Restrukturisasi Usaha
Meningkatnya
kualitas, keterpaduan
dan kelengkapan
perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan,
evaluasi, serta
pelaporan pada
urusan
restrukturisasi usaha
di Kementerian
Koperasi dan UKM
Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3 Laporan 3 Layanan 3 Layanan
Monev, data dan pengembangan aparatur
3 Laporan 3 Layanan 3 Layanan
2 Pemetaan kondisi dan
peluang usaha KUMKM
Tersedianya peluang
dan peta usaha
KUMKM
Early warning system
untuk restrukturisasi
usaha koperasi dan
UMKM
150
KUMKM
500
KUMKM
550
KUMKM
Standardisasi dan
pengembangan
kerjasama
restrukturisasi usaha
koperasi dan UMKM
150
KUMKM
300
KUMKM
330
KUMKM
Skema
pengembangan
inovasi dalam rangka
restrukturisasi usaha
koperasi dan UMKM
150
KUMKM
150
KUMKM
165
KUMKM
3 Perlindungan Usaha
KUMKM
Ter advokasinya dan
teregistrasinya
legalitas usaha
Koperasi dan UMKM
Koperasi dan UMKM
yang difasilitasi
advokasi manajemen
dan keuangan
100
KUMKM
100
KUMKM
150
KUMKM
Koperasi dan UMKM
yang didampingi
dalam penanganan
dampak globalisasi
100
KUMKM
50 KUMKM 150
KUMKM
Koperasi dan UMKM
yang difasilitasi
penanganan dampak
bencana
100
KUMKM
100
KUMKM
150
KUMKM
Registrasi pengusaha
skala mikro dan kecil
50.000
IUMK
50.000
IUMK
70.000
IUMK
31
4 Peningkatan Daya
Saing Koperasi dan
UMKM Melalui Layanan
Usaha Terpadu
Meningkatnya
kualitas dan
jangkauan layanan
usaha terpadu
KUMKM melalui
pendampingan
KUMKM
Sistem layanan
usaha terpadu
2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pengembangan
SKKNI (Standar
Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia)
bagi Pendamping
UMKM
400
Pendamping
200
Pendamping
300
Pendamping
Kerjasama
pendampingan
usaha
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
KUMKM yang
didampingi
10.000
KUMKM
10.000
KUMKM
10.000
KUMKM
5 Pengembangan
kemitraan dan
kerjasama investasi
Terfasilitasinya dan
terpantaunya
kemitraan usaha
Koperasi dan UMKM
Pemantauan
kemitraan koperasi
dan UMKM
50
Kemitraan
50
Kemitraan
100
Kemitraan
Koperasi dan UMKM
yang difasilitasi
kemitraan produksi
dan pemasaran
400
KUMKM
150
KUMKM
200
KUMKM
Koperasi yang
diperkuat dalam
kemitraan investasi
dan rantai nilai /
pasok
100
KUMKM
100
KUMKM
150
KUMKM
6 Pengembangan
investasi usaha
Terfasilitasinya
investasi usaha
KUMKM dan Sistem
Resi Gudang (SRG)
Koperasi
Koperasi dan UMKM
yang difasilitasi
kerjasama ekonomi
bilateral dan
multilateral
600
KUMKM
500
KUMKM
500
KUMKM
Pemantauan peluang
usaha dan dampak
pemberlakuan
kebijakan kawasan
perdagangan bebas
bagi daya saing
Koperasi dan UMKM
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Koperasi yang
difasilitasi sistem resi
gudang
4 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi
32
BAB. III
ANGGARAN
3.1. PAGU ANGGARAN
33
BAB IV.
PROYEK NASIONAL 2015 -2019
4.1. Road Map PLUT-KUMKM
4.2. Pola Pendampingan PLUT-KUMKM
34
4.3. PETA PENYEBARAN 51 LOKASI PLUT-KUMKM DI INDONESIA
35
4.4. REKAPITULASI USULAN PLUT-KUMKM
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL (Indikator Kegiatan
KL)
Usulan Target
Usulan Pagu (Juta
Rupiah)
Lokasi
Usulan 2018
Usulan 2018
Pengembangan Layanan Usaha Sarana prasarana
layanan usaha terpadu 130 650.000 Kab. Gayo Lues, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh
Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kota Gunungsitoli, Kota
Pematang Siantar, Kab. Karo, Kab. Tapanuli Utara, Kota Medan, Kab. Kaur, Kab.
Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kab.
Dharmasraya, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kota
Dumai, Kab. Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Kab.Kepulauan
Meranti, Kab. Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kab. Mesuji, Kab.
Lampung Timur, Kota Metro, Kab. Lampung Utara, Kab. Lebak, Kab. Serang,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Indramayu, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kab. Tangerang Selatan, Kab.
Purwakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Banjar Negara, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten
Wonosobo, Kab. Jepara, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan, Kab. Sragen, Kab.
Tegal, Kab. Boyolali, Kota Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi,
Kabupaten Situbondo Kabupaten Jember, Kab. Sidoarjo
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya,
Kab. Banyuwangi, Kab. Tuban, Kab. Bangkalan, Kab. Sleman, Kota Singkawang,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kab. Kapuas, Kabupaten Seruyan,
Kab. Barito Selatan , Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kab.
Barito Kuala, Kota Balikpapan, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu,
Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten
Sinjai, Kabupaten Tana Toraja , Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Baubau,
Kota Kendari, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton Utara, Kota Kotamobago, Kab.
Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kab. Manggarai Timur, Kab. Timor Tengah
Selatan , Kab. Kupang, Kab. Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Flores
Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Dompu, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kota
Tual, Maluku Tengah, Kab. Buru , Kab. Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kab.
Jembrana, Kab. Badung
Kab. Tabanan, Kab. Kerinci, Kab. Muaro Jambi, Kab. Bungo, Kab. Banggai, Kab.
Parigi Mutong, Kab. Morowali, Kab. Donggala, Kab. Majene, Kab. Polewali
Mandar, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kab. Lahat, Kota Palembang, Kab.
Ogan Komering Ulu
Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni
36
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 /Per/M.KUKM/VI/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/Per/M.KUKM/VII/2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2015 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan program pembangunan
bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu disusun rencana strategis
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan
pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil dan
menengah sebagaimana tercantum dalam rencana
strategis, maka Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019 sudah tidak
sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 – 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3 -
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
106);
14 Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 4 -
15 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1527);
16. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra-K/L) 2015 – 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 07/Per/M.KUKM/VII/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2015 - 2019.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1630), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Sistematika Peraturan Penyusunan Rencana Strategis Unit
Deputi dan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 -
2019 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5 -
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
BAB V : PENUTUP
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Unit Deputi/BLU
Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
AAGN PUSPAYOGA
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1044
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%)I PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF
UKM
10.285.440 9.385.536 91,25
1 Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM 662 UMKM 662 UMKM 1.547.476 1.192.739 77,08 Penghematan Anggaran
2 Keamanan Pangan dan Kehalalan Produk UMKM 350 UMKM 350 UMKM 891.905 1.092.694 122,51 Penghematan Anggaran
3 Pengembangan Manajemen Mutu Produk UMKM 110 UKM 110 UKM 814.849 932.286 114,41 Penghematan Anggaran
4 Pengembangan Inovasi Teknologi bagi UMKM 540 UMKM 540 UMKM 1.107.143 849.475 76,73 Penghematan Anggaran
5 Bimbingan Koperasi Prospek Mandiri 40 koperasi Prospek Mandiri 40 koperasi Prospek Mandiri 1.078.462 1.063.812 98,64 Penghematan Anggaran
6 Best Practise Koperasi Prospek Mandiri 1 buku 1 buku 125.538 125.095 99,65 Penghematan Anggaran
7 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Koperasi Prospek Mandiri 40 koperasi Prospek Mandiri 40 koperasi Prospek Mandiri 15.000 14.295 95,30 Penghematan Anggaran
8 Pengembangan usaha KUKM PPU 80 KUKM PPU 80 KUKM PPU 561.613 371.937 66,23 Tidak terpenuhi persyaratan
oleh penyedia jasa konsultan
9 Pengembangan UKM Inkubator 20 KUKM Tenant 20 KUKM Tenant 429.600 388.416 90,41 Penghematan Anggaran
10 Peningkatan Kerjasama UMKM Pemasok dengan perusahaan Industri 30 UKM 30 UKM 459.492 413.050 89,89 Penghematan Anggaran
11 Peningkatan kualitas pemanfaatan pasar modal bagi UKM 7 UKM 7 UKM 425.900 402.900 94,60 Penghematan Anggaran
12 Pengembangan kerjasama investasi bagi UMKM di bidang industri manufaktur 23 UKM 23 UKM 157.100 157.100 100,00 Penghematan Anggaran
13 Pengembangan kerjasama investasi bagi UMKM dibidang industri kerajinan 35 UKM 35 UKM 340.462 296.950 87,22 Penghematan Anggaran
14 Peningkatan kapasitas manajemen UKM dibidang produk unggulan 1 Paket 1 Paket 197.400 74.803 37,89 Tidak terpenuhi persyaratan
oleh penyedia jasa konsultan
15 Pendampingan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TIK) bagi KUMKM
Sentra.
215 KUMKM, 1.000 Buku
Modul Internet, 1.000 Buku
Panduan Bisnis Berbasis E-
Commerce.
215 KUMKM, 1.000
Buku Modul Internet, 1.000
Buku Panduan Bisnis
Berbasis E-Commerce.
918.990 891.761 97,04 Penghematan Anggaran
sebesar 2,94%.
16 Pengembangan KUMKM melalui Transaksi Bisnis Jamu. 300 UMKM 300 UMKM 710.000 639.329 90,05 Terkendala sinkronisasi waktu
dengan daerah dan
penghematan Anggaran.
17 Pengembangan Produk KUMKM Sentra melalui Promosi Dalam Negeri. 1.000 VCD, 1.000 Leaflet,
1.000 Buku Saku, 500 Buku
SME's Challenges.
1.000 VCD, 1.000 Leaflet,
1.000 Buku Saku, 500 Buku
SME's Challenges.
504.510 478.894 94,92 Penghematan Anggaran
sebesar 5,06%.
MATRIK EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2009
No. Program/KegiatanSasaran/Satuan
TargetKeterangan
Anggaran
CapaianPagu Realisasi Pagu
Page 1 MATRIK PROGRAM DEPUTI tahun 2009 (DPR).xlsx
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
No. Program/KegiatanSasaran/Satuan
TargetKeterangan
Anggaran
CapaianPagu Realisasi Pagu
II PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA 13.200.257 11.275.897 85,42
KUKM
1 Penerapan penerbitan SUK 67 Koperasi 62 Koperasi 1.153.026 997.304 86,49 Penghematan Anggaran
2 Program KUR
a. Penyelenggaraan Program KUR Lintas Sektor 30 Prop 30 Prop 625.200 605.326 96,82 Penghematan Anggaran
b. Pengembangan Skim Pendanaan Sektor Informal 4 skim 4 skim 263.160 254.698 96,78 Penghematan Anggaran
c. Pengembangan materi/manual KUR 33 Prop 33 Prop 615.760 590.256 95,86 Penghematan Anggaran
d. Monev KUR 6 kali 6 kali 277.951 246.598 88,72 Penghematan Anggaran
e. Skim Pembiayaan Perlindungan UMKM Pemasok ke Peritel Besar 1 Buku 1 Buku 218.298 176.543 80,87 Penghematan Anggaran
f. Lomba penyusunan Skim Alternatif Pembiayaan KUKM 8 Pemenang 8 Pemenang 290.078 249.834 86,13 Penghematan Anggaran
3 Sistem Resi Gudang
- 650 Org / 16 lok - 650 Org / 16 lok 682.655 614.871 90,07 Penghematan Anggaran
- Permenegkop No.05/2009 - 1 kebijakan
b. Penilaian kelayakan gudang 8 lok 8 lok 66.099 54.032 81,74 Penghematan Anggaran
4 Penerapan Program Penjaminan Kredit Daerah
a. Fasilitasi asistensi penyusunan Perda Perusahaan Penjamin Kredit
Daerah kepada Pemda dan DPRD
5 Perda 5 Perda 300.599 250.596 83,37 Penghematan Anggaran
b. Sosialisasi kebijakan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah 10 Prop 10 Prop 548.000 483.140 88,16 Penghematan Anggaran
5 Klinik KUKM
a. Pengembangan praktek mediasi dalam rangka restrukturisasi kredit oleh
klinik KUKM
363 Pendamping 363 Pendamping 540.001 486.896 90,17 Penghematan Anggaran
b. Fasilitasi peningkatan layanan pendampingan klinik KUKM 180 UMKMK 120 UMKMK 377.349 327.936 86,91 Penghematan Anggaran
6 Restrukturisasi Usaha KUKM
a. Restrukturisasi Usaha Koperasi 162 Koperasi 162 Koperasi 539.205 420.339 77,96 Penghematan Anggaran
b. Pemantauan Dampak Krisis 1 Laporan 1 Laporan 259.249 194.200 74,91 Penghematan Anggaran
7 Pembuatan buku/buklet 450.000 450.000 100,00 Penghematan Anggaran
8 Pengadaan Komputer/Laptop 25.000 25.000 100,00 Penghematan Anggaran
9 Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran 1 Paket 1 Paket 2.481.698 1.731.698 69,78 Terdapat kegiatan yang di bintang
10 Pengembangan manual layanan bisnis KUKM Koordinasi pengembangan
BDS dalam rangka
pendampingan KUMKM di 4
provinsi
Terlaksananya koordinasi
pengembangan BDS dalam
rangka pendampingan
KUMKM di 4 provinsi
743.000 637.150 85,75 Penghematan Anggaran
Perluasan jaringan kerjasama
BDS dalam layanan
pengembangan bisnis
KUMKM
Peningkatan kerjasama BDS
dengan 40 koperasi prospek
mandiri dan lembaga
keuangan (LPDB KUMKM)
Penghematan Anggaran
Menyusun buku manual
layanan pengembangan
bisnis UMKMK (sektor jasa,
agribis dan non agribis
Tersedianya 3 buku manual
layanan pengembangan
bisnis UMKMK (sektor jasa,
agribis dan non agribis
Penghematan Anggaran
Menyusun pedoman
kompetensi layanan
pengembangan bisnis
Tidak tercapai
11 Pemberdayaan KUMKM di sekitar Perusahaan Koordinasi pengembangan
kerjasama dunia usaha
pemerintah daerah dalam
pemberdayaan KUMKM di 22
provinsi
Terlaksananya koordinasi
pemberdayaan KUMKM di 22
provinsi dan 50 BUMN/BUMS
740.000 546.820 73,89 Gelar karya pemberdayaan
UMKMK melalui dunia usaha
tidak dapat dilaksanakan
Teridentifikasinya 6 model
pemberdayaan KUMKM
melalui PKBL/CSR
a. Dukungan Operasional Sistem Resi Gudang KUKM
Page 2 MATRIK PROGRAM DEPUTI tahun 2009 (DPR).xlsx
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
No. Program/KegiatanSasaran/Satuan
TargetKeterangan
Anggaran
CapaianPagu Realisasi Pagu
Tersusunnya buku best
practise pemberdayaan
KUMKM melalui dunia usaha
Tersedianya 1 buku best
practise dan direktori
wirausaha baru
12 Peningkatan investasi KUKM Komoditi unggulan daerah 6 Keg 6 Keg 341.975 338.431 98,96 Penghematan Anggaran
13 Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi Produktif disentra 8 Keg 8 Keg 366.425 353.354 96,43 Penghematan Anggaran
14 Monitoring dan evaluasi program MAP Melalui LMVD, Inkubator dan 27 LMVD 27 LMVD 1.295.529 1.240.875 95,78 Penghematan Anggaran
KSP/USP Koperasi 10 Inkubator 10 Inkubator
1.070 Koperasi 1.070 Koperasi
III PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO 3.631.637 2.955.354 81,38
1 - Peningkatan kemampuan Usaha UMKM di Daerah Tertinggal /Perbatasan 210 UMKM 210 UMKM 870.752 729.977 83,83 Penghematan Anggaran
2 Penumbuhan Usaha Baru melalui Pola Pencangkokan pada UKM terpilih Memfasilitasi pertemuan UKM
dengan 300 calon usaha baru
Terfasilitasi pertemuan 300
calon usaha baru
1.123.050 794.446 70,74 Penghematan Anggaran
Pendampingan usaha baru
oleh UKM terhadap 150 usaha
baru
Terdampinginya 45 usaha
baru
Tidak tercapai terget karena
kurang tersedianya tenaga
pendamping dari UKM yang
3 Penyusunan Aplikasi Skim Pengembangan Usaha 50 Skim Komoditas Usaha 50 Skim Komoditas Usaha 745.627 633.791 85,00 Penghematan Anggaran
sebesar 15%.
4 Pengembangan KUMKM Perikanan diwilayah Pesisir 200 KUMKM, 5 Prov. 200 KUMKM, 5 Prov. 639.085 605.495 94,74 Penghematan Anggaran 5,26%.
5 Konsep Pengembangan Usaha Koperasi Etalase 5 prov 5 prov 161.373 112.246 69,56 Belum sinkronnya konsep
pengembangan koperasi
etalase dengan daerah,
sehingga beberapa daerah
belum dapat memberikan data-
6 Ekspose Website sentrakukm.com pada Event Pameran 1 keg 1 keg 91.750 79.399 86,54 Penghematan Anggaran dan
pengadaan uniform untuk
pameran tidak diperkenankan.
TOTAL 27.117.334 23.616.787 87,09
Page 3 MATRIK PROGRAM DEPUTI tahun 2009 (DPR).xlsx
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA
I PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM 16.650.000
1 Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM 644 UMKM 1.923.132
a. Fasilitasi Sertifikasi Produk UMKM
b. Peningkatan Pemanfaatan HKI bagi UMKM
c. Pendampingan Merek Dagang, Paten, Desain Industri kepada Sentra/Klaster UMKM
d. Ekspose Paten, Merek Dagang, Desain Industri dan Hak Cipta
e. Pengembangan Kerjasama HKI dengan Perguruan Tinggi
2 Keamanan Pangan dan Kehalalan Produk 200 UMKM 388.115
Pembinaan aspek kehalalan produk kepada Internal auditor Halal Pengelola Usaha di Sentra/Klaster UMKM
3 Pengembangan Manajemen Mutu Produk UMKM 460 UMKM 1.040.544
a. Peningkatan Peluang Usaha bagi Inovator Teknologi (Perguruan Tinggi)
b. Sosialisasi Program Standarisasi Mutu UMKM
c. Pemantauan dan Analisis Kebijakan Pengembangan Lembaga Intermediasi Desain dan
inovasi teknologi
4 Pengembangan Inovasi Teknologi bagi UMKM 510 UMKM 2.348.209
a. Peningkatan Akses Penemu Inovasi Teknologi Terhadap Lembaga Intermediasi
b. Peningkatan Akses Sentra/Klaster UMKM terhadap Inovasi teknologi
c. Pengembangan Model Pendampingan Inovasi teknologi kepada Sentra/Klaster UMKM
d. Ekspose Produk-produk Inovatif UMKM
e. Penerapan Inovasi Teknologi Penghalus Garam Non Pabrikasi di Sentra UMKM Garam
f. Pemantauan dan Analisis Kebijakan Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis UMKM
g. Pemantauan & Analisis Kebijakan Prog. Pengembangan Sentra/Klaster UMKM di Daerah
h. Prospek Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis UMKM melalui Pola BLU/BLU-D
i. Studi Banding Kebijakan Pengembangan Inkubator Teknologi UMKM
5 Pembinaan Koperasi Prospek Mandiri
a. Pendampingan usaha Koperasi Prospek Mandiri 40 Koperasi PM 880.870
b. Pengembangan Usaha Koperasi Prospek Mandiri 40 Koperasi PM 1.158.920
c. Monitoring dan evaluasi pengembangan Koperasi Prospek Mandiri 40 Koperasi PM 660.210
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKMTAHUN ANGGARAN 2010
No. Program/Kegiatan Sasaran/ Satuan Anggaran (Rp.000)
MATRIK PROGRAM DEPUTI 2010-6 Jan 2010 (DPR).xlsx
No. Program/Kegiatan Sasaran/ Satuan Anggaran (Rp.000)
6 Peningkatan Kapasitas Usaha KUKM Tenant 30 KUKM 500.000
7 Pengembangan Usaha KUKM Bidang Industri 55 UKM 1.350.000
a. Pengembangan potensi usaha UKM berbasis industri
b. Pengembangan UKM sentra melalui Koperasi yang berorientasi pada khas budaya lokal
8 PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI 500 UKM 1.600.000
Peningkatan Kapasitas UMKM dalam pemanfaatan Pasar Modal, dibidang industri manufaktur, industri furniture
dan industri jasa komponen otomotif
9 Pengembangan KUMKM Sentra melalui peningkatan infrastruktur informasi bisnis11 Provinsi, 10
Koperasi 1.113.907
a. Identifikasi calon koperasi penerima bantuan Telecenter
b. Verifikasi calon koperasi penerima bantuan Telecenter
c. Pemberian bantuan Telecenter
d. Bimbingan pemanfaatan peralatan Telecenter
10 Pendampingan KUMKM untuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sentra 125 UKM 886.093
a. Pendampingan pemanfaatan Internet dan E-commerce bagi KUKM Sentra.
b. Pengembangan KUMKM Sentra melalui peningkatan informasi bisnis
c. Implementasi TIK untuk KUMKM dalam meningkatkan industri kreatif
d. Pengembangan Sukses Story Industri Kreatif Budaya Lokal melalui Media Elektronik.
e. Ekspose Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha pada event Pameran.
11 Peningkatan Transaksi Bisnis bagi KUMKM.265 UMKM dan 13
Sentra 1.400.000
a. Sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi skim pengembangan usaha
b. Penyusunan kriteria koperasi calon bantuan peralatan industri kreatif
c. Identifikasi
d. Verifikasi
e. Pemberian bantuan peralatan industri kreatif
f. Bimbingan pemanfaatan peralatan industri kreatif
12 Pemberdayaan UMKM Sentra Makanan dan Minuman. 20 Koperasi 1.000.000
a. Penyusunan kriteria koperasi calon penerima bantuan peralatan kemasan Makanan dan Minuman
b. Identifikasi koperasi calon penerima bantuan
c. Verifikasi koprasi calon penerima bantuan
d. Pemberian bantuan peralatan kemasan makanan dan minuman
f. Bimbingan pemanfaatan peralatan kemasan makanan dan minuman
MATRIK PROGRAM DEPUTI 2010-6 Jan 2010 (DPR).xlsx
No. Program/Kegiatan Sasaran/ Satuan Anggaran (Rp.000)
13 Pengembangan Usaha Koperasi Etalase. 5 Provinsi 200.000
a. Penyusunan model koperasi etalase
b. Identifikasi
c. Pengembangan Model
14 Pengembangan Usaha dan Promosi Produk UMKM di Daerah Wisata. 90 UMKM 200.000
II PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUKM 13.150.000
1 Program SUK 1.291.180
a. Penyempurnaan kebijakan SUK 1 Paket 399.975
b. Fasilitasi pengembangan manajemen Koperasi Penerbit SUK 80 Kop 499.365
c. Pengembangan Kerjasama dan Replikasi SUK 30 Kop 391.840
2 Pengembangan KUR 2.123.540
a. Koordinasi kebijakan dan pelaksanaan KUR 33 Prop 399.519
b. Fasilitasi pengembangan kemampuan UMKM calon debitur KUR 500 UKM 647.014
c. Sosialisasi KUR 33 Prop 492.095
d. Monitoring dan Evaluasi KUR 19 Bank + 33 Prop 271.295
e. Fasilitasi pengembangan usaha UMKMK Tenaga Kerja dan Sektor Strategis 6 Prop 313.617
3 Sinergi Penerapan Penjaminan Kredit dalam rangka Replikasi KUR 8 Prop 779.900
4 Fasilitasi KUKM dalam Resi Gudang 1.105.380
a. Penyempurnaan prosedur operasional Resi Gudang KUKM 1 paket 114.250
b. Pertemuan dengan stakeholder dan KUKM peserta Resi Gudang 20 Kop 583.180
c. Pengembangan kerjasama KUKM dan institusi pengelola Resi Gudang 10 prop 100.000
d. Subsidi usaha KUKM Resi Gudang 20 kop 307.950
5 Pendampingan Wirausaha Baru 4.000.000
a. Bimbingan dan konsultasi LPB 80 BDS 1.215.865
b. Konsolidasi Layanan LPB 13 Provinsi 733.650
c. Fasilitasi layanan pengembangan usaha KUMKM melalui LPB 10 Provinsi 450.485
d. Penumbuhan usaha baru melalui pencangkokan usaha 300 UKM 15 Provinsi 939.520
e. Pemberdayaan UMK di sekitar perusahaan 30 BUMN/BUMS 660.480
6 Peningkatan Kapasitas Usaha KUKM Agroindustri 30 UKM 500.000
MATRIK PROGRAM DEPUTI 2010-6 Jan 2010 (DPR).xlsx
No. Program/Kegiatan Sasaran/ Satuan Anggaran (Rp.000)
7 PEMBERDAYAAN KUKM PENERIMA DANA MAP MELALUI 1070 KSP/USP 1.350.000
KSP/USP KOPERASI, LMVD DAN INKUBATOR Kop dan 27 LMVD
a. Validasi data dan Pengalihan Dana MAP kepada LPDB-KUMKM
b. Monitoring dan Evaluasi
8 Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran 1 Paket 2.000.000
a. Penyusunan rancangan rencana kerja dan program pengembangan
dan restrukturisasi usaha
b. Konsultasi, konsolidasi program dan study banding program
pengembangan koperasi dan UKM
c. Dukungan oprasional program pengembangan dan restrukturisasi usaha
III PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO 5.200.000
1 Peningkatan Kemampuan Usaha UMKM di Daerah Tertinggal /Perbatasan 320 UMKM 1.000.000
a. Pemetaan Kelembagaan dan teknologi Sentra UMKM di daerah tertinggal/perbatasan
b. Identifikasi Kebutuhan teknologi untuk Mengembangan Sentra Produksi UMKM
di daerah tertinggal/perbatasan
c. Penyusunan Model Pendampingan Sentra UMKM di Daerah tertinggal/perbatasan
melalui Perguruan Tinggi
d. Model Penilaian Penghargaan Produktivitas dan Mutu UMKM
2 Restrukturisasi Usaha KUKM 1.500.000
a. Capacity Building Pendamping UMKM dalam rangka Restrukturisasi Usaha UMKM 20 prop 509.440
b. Fasilitasi Restrukturisasi Usaha UMKM Pemasok ke Peritel Besar dan Perbankan 100 UKMK 630.000
c. Penerapan Balance Scorecard (BSC) Bagi KUMKM 15 prop 360.560
3 Pengembangan Usaha UKM Sentra melalui KSP/USP Koperasi 25 UMK 1.500.000
Bantuan pengembangan usaha UKM sentra melalui KSP/USP
Koperasi di daerah tertinggal
4 Pengembangan Usaha KUMKM Sentra Holtikultura. 105 UMKM 500.000
a. Koordinasi dan konsultasi
b. Bimbingan pengembangan KUMKM Sentra Holtikultura
5 Pengembangan Usaha Mikro Perikanan. 300 UMi 700.000
a. Bimbingan teknis pemberdayaan usaha mikro perikanan diwilayah pesisir
b. Peningkatan kerjasama usaha mikro Perikanan dengan Usaha Menengah
TOTAL 35.000.000
MATRIK PROGRAM DEPUTI 2010-6 Jan 2010 (DPR).xlsx
Formulir II
Deputi : Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha (Rp. 000)
1 3 13 14 15
Program Pemberdayaan KUKM Pengembangan - Terfasilitasinya 33 Propinsi
usaha KUMKM pengembangan
melalui fasilitasi kredit sebagai
KUR dan perluasan KUR
pendampingan - Jumlah wirausaha
baru dan koperasi
prospek mandiri
melalui
pendampingan
1 Perluasan pelayanan kredit/
pembiayaan bank bagi koperasi
dan UMKM, yang didukung
pengembangan sinergi dan kerja
sama dengan lembaga keuangan
pembiayaan lainnya
Perluasan KUR dan Co Guarantee Menfasilitasi Terfasilitasinya 33 Propinsi 3.300.000 Asdep N
Penjaminan perluasan penya pengembangan Restrukturisasi
luran KUR bagi kredit sebagai Usaha
UMKMK perluasan KUR
2 Pengembangan dan penguatan
sentra produksi/klaster usaha
skala mikro dan kecil (UMK)
terutama di daerah tertinggal dan
terisolir
Pengembangan fasilitasi Mengembangkan - Jumlah usaha 30 Kop 2.000.000 Asdep Fasilitasi B
investasi UKMK fasilitasi investasi mikro kecil yang 10 ink Investasi UMKMK
UKMK mendapatkan
a. Peningkatan UKM yg bantuan usaha
difasilitasi bantuan usahanya
didaerah tertinggal - Jumlah UKM
b. Peningkatan UMKM tenant tenant binaan
yang difasilitasi melalui inkubator yang
inkubator difasilitasi
6 7
Penanggung Jawab Ket
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA TAHUN 2011
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
No. Program/Kegiatan OutputIndikator Kinerja (Output)
AnggaranUraian/Rincian Target
2
1 3 13 14 156 7
Penanggung Jawab KetNo. Program/Kegiatan OutputIndikator Kinerja (Output)
AnggaranUraian/Rincian Target
2
3 Pengembangan dan penguatan
sentra-sentra produksi/klaster
usaha skala mikro dan kecil
(UMK), tertutama di daerah
tertinggal/terisolir
Peningkatan kemampuan usaha Pengembangan Jumlah koperasi 480 UMK 3.400.000 Asdep B
UMK sentra dan peningkatan yang mendapatkan Pengembangan
kualitas sistem bantuan usaha di Sistem Bisnis
a. Pemberdayaan kelompok bisnis UMK sentra
usaha mikro dan kecil di
sentra Jumlah UMK
b. Penataan pelayanan dan sentra yang
kerjasama keterkaitan usaha difasilitasi melalui
UMK bimbingan dan
konsultasi
keterkaitan usaha
Jumlah UMK
sentra yang
difasilitasi melalui
penataan
pelayanan di
daerah wisata
Jumlah UMK
sentra yang
difasilitasi melalui
bimbingan dan
konsultasi usaha
pertanian
4 Dukungan pengenalan teknologi
bagi usaha skala mikro dan kecil,
tidak terkecuali bagi sektor informal
Pengembangan inovasi Pengenalan dan - Jumlah Usaha 350 UMKM 3.350.000 Asdep Urusan B
teknologi bagi UMKM penerapan inovasi mikro dan kecil Produktivitas dan
teknologi tepat yang menerima Mutu
a. Peningkatan akses inovasi guna bagi UKM dukungan
teknologi tepat guna bagi sentra teknologi tepat
UKM sentra guna
b. Pendampingan inovasi - Terfasilitasinya
teknologi di daerah pendampingan
tertinggal inovasi teknologi
1 3 13 14 156 7
Penanggung Jawab KetNo. Program/Kegiatan OutputIndikator Kinerja (Output)
AnggaranUraian/Rincian Target
2
5 Dukungan pengembangan Mengembangkan a Jumlah wirausaha 350 UMKM 4.800.000 Asdep B
wirausaha baru melalui wirausaha baru dan baru dan koperasi 40 Kop Pemberdayaan
penyelenggara pendampingan koperasi melalui prospek mandiri LPB
serta pola-pola pengembangan pendampingan
lainnya sesuai blue print serta
pengembangan kewirausahaan. meningkatkan
kapasitas pendam-
Pengembangan KUMKM dan ping KUMKM dalam
wirausaha baru melalui mengakses sumber b Jumlah 20 pendamping
pendampingan pendanaan. pendamping keuangan
konsultan
a. Peningkatan usaha UMKM dan keuangan yang
koperasi Prospek Mandiri ditingkatkan
melalui pendampingan. kapasitasnya
b. Fasilitasi peningkatan
kapasitas pendamping
KUMKM dalam
mengakses sumber
pendanaan.
6 Pengembangan dan penguatan
sentra-sentra produksi/klaster
usaha skala mikro dan kecil
(UMK), tertutama di daerah
tertinggal/terisolir
Penyusunan Program rencana Fasilitasi Terfasilitasinya 5 PKT 2.000.000 Deputi Bidang KL
kerja dan anggaran bidang penyusunan, penyusunan, Pengembgangan
pengembangan dan pelaksanaan, pelaksanaan, dan
restrukturisasi usaha pemantauan dan pemantauan dan Restrukturisasi
evaluasi program evaluasi program Usaha
bidang pengembangan dan
pengembangan restrukturisasi usaha
dan restrukturisasi
usaha
1 3 13 14 156 7
Penanggung Jawab KetNo. Program/Kegiatan OutputIndikator Kinerja (Output)
AnggaranUraian/Rincian Target
2
7 Peningkatan peran lembaga
keuangn bank, seperti KSP/KJKS
perusahaan modal ventura, anjak
piutang, sewa guna usaha, resi
gudang, pegadaian, serta lembaga
penjaminan kredit dalam
mendukung pembiyaan bagi
koperasi dan UMKM, disertai
dengan pengembangan jaringan
informasinya
Pengembangan Restrukturisasi
Usaha Koperasi dan UMKM
a. Pengembangan bisnis Meningkatkan Jumlah Koperasi 20 KUKM 1.500.000 Asdep KL
koperasi dan UKM melalui bisnis Koperasi dan dan UMKM Restrukturisasi
implementasi sistim resi UMKM pelaksana Sistim Usaha
gudang dan SUK Resi Gudang dan
SUK
b. Peningkatan daya saing dan Meningkatnya Jumlah sentra 20 sentra UKM 2.000.000
skala usaha UMKM melalui skala usaha dan UKM yang .
restrukturisasi usha daya saing UMKM meningkat skala
usaha
8 Pengembangan dan Peningkatan
Kualitas Informasi dan UMKM,
termasuk pengembangan sistem
dan jaringan informasinya.
Peningkatan Kualitas Sistem Meningkatkan - Jumlah KUMKM 400 KUMKM 2.600.000 Asdep KL
Bisnis KUMKM melalui kapasitas Usaha yang difasilitasi Pengembangan
Bimbingan Usaha dan Bisnis KUMKM. melalui Bimbingan Sistem Bisnis
Pendampingan Teknologi dan Konsultasi
Informasi dan Komunikasi. pemanfaatan
e-commerce dan
a. Pendampingan Pemanfaatan aplikasi sistem
e-commerce dan Aplikasi bisnis
Sistem Bisnis bagi KUMKM. - Jumlah koperasi
b. Penumbuhan dan yang menjadi
Pengembangan Koperasi etalase
Etalase. - Jumlah UKM
c. Peningkatan Transaksi Bisnis sentrra industri
KUKM Sentra industri kreatif. kreatif yang
difasilitasi melalui
temu bisnis
1 3 13 14 156 7
Penanggung Jawab KetNo. Program/Kegiatan OutputIndikator Kinerja (Output)
AnggaranUraian/Rincian Target
2
9 Penyediaan sistim insentif dan
pembinaan bagi UMKM yang
berbasis inovasi dan berorientasi
ekspor
Peningkatan fasilitasi investasi Meningkatkan - KUKM yang 125 UKM 4.800.000 Asdep Fasilitasi KL
UKMK fasilitasi investasi difasilitasi usaha 1070 Kop Investasi UMKMK
UKMK investasi melalui 27 LMVD
a. Peningkatan fasilitasi kerjasama
investasi KUKM yang investasi
mengalami peningkatan
kapasitas manajemen dan - UKM yang
usaha melalui LMV difasilitasi dalam
rangka
b. Fasilitasi Investasi peningkatan
usahaUKMK di bid.industri kapasitas usaha
dlm kerjasama investasi melalui LMV
10 Penyediaan sistem insentif bagi
penerapan standar kualitas
produk dan jasa yang dihasilkan
Koperasi dan UMKM
Peningkatan produktivitas dan Meningkatkan - UMKM dan 950 UMKM 3.350.000 Asdep KL
mutu KUMKM penerapan Koperasi yang Produktivitas dan
manajemen memahami dan Mutu
a. Standarisasi manajemen standarisasi mutu, menerapkan
mutu UMKM HKI, usaha UMKM sistem HKI dan
b. Pemanfaatan sistem hak dan kapasitas keamanan pangan
kekayaan intelektual (HKI), kemampuannya
Kehalalan dan keamanan - UMKM dan
pangan produk UMKM Koperasi yang
memahami dan
menerapkan
sistem
standarisasi
manajemen mutu
1 3 13 14 156 7
Penanggung Jawab KetNo. Program/Kegiatan OutputIndikator Kinerja (Output)
AnggaranUraian/Rincian Target
2
11 Dukungan sistem insentif bagi Meningkatkan jumlah lembaga 80 Pendam- 1.900.000 Asdep KL
penyedia jasa pendampingan & kapasitas pendam- pendamping ping Bisnis/ Pemberdayaan
penyelenggara pendampingan ping KUMKM dalam yang difasilitasi. LPB. LPB
usaha bagi koperasi dan UMKM, meningkatkan pro-
terkait aspek-aspek teknologi, duktivitas usaha
manajemen, pemasaran, informasi KUMKM.
dan kerjasama usaha.
Fasilitasi peningkatan
kapasitas pendamping dalam
pengembangan bisnis
KUMKM.
35.000.000 JUMLAH
Contoh
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA Lampiran I
KETERANGAN
1 10 11 12 13
1 Peningkatan produktivitas Meningkatnya produktivitas 1 Jumlah KUMK yang memahami Terciptanya pola-pola 1 KUMK yang memahami 350 KUMK 350 KUMK Jateng Jatim 2.740.000 Bantuan 720.000.000
dan mutu KUMKM dan mutu KUMK dan menerapkan teknologi produksi yang efektif dan dan menerapkan Aceh Riau Penerapan
tepat guna efisien dalam pengembangan teknologi tepat guna Sulut NTB NTT Teknologi
usaha KUMK Bengkulu Tepat Guna
2 Jumlah UMKM yang memahami Meningkatnya nilai tambah 2 UMKM yang memahami 500 UMK 500 UMK Pusat 3.519.957
dan menerapkan standarisasi dan daya saing KUMK dalam dan menerapkan
manajemen mutu, HKI, mengakses pasar standarisasi manajemen
kehalalan produk dan hal-hal mutu, HKI dan kehalalan
yang berkaitan dengan produk
perdagangan internasional (ISO)
2 Perluasan KUR Meningkatnya penyaluran 1 Jumlah provinsi yang mendapat Meningkatnya informasi dan 1 provinsi yang mendapat 33 Provinsi 33 Provinsi Pusat 2.469.625
KUR sosialiasi program KUR pemahaman KUMKM sosialiasi program KUR
berkaitan dengan program
KUR diseluruh provinsi
2 Jumlah KUMKM yang didampingi Meningkatnya jumlah 2 KUMKM yang didampingi 27.250 UMKM 27.250 UMKM Selindo 13.762.776 Bantuan 9.460.000.000
untuk mengakses KUR KUMKM dalam mengakses untuk mengakses KUR Pelaksanaan
KUR ke Bank Pelaksana Pendampingan
KUR
3 Pengembangan 1 Meningkatnya Koperasi 1 Jumlah Koperasi dan UKM yang Meningkatnya Fasilitasi 1 Koperasi dan UKM yang 260 KUKM 260 KUKM Pusat 3.065.000 Bantuan Pengembangan180.000.000
restrukturisasi usaha dan UMKM yang mendapatkan fasilitasi KUMKM dalam melakukan mendapatkan fasilitasi Usaha KUKM
koperasi dan UMKM mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha restrukturisasi manajemen restrukturisasi usaha Melalui
restrukturisasi usaha dan usaha Sistem Resi
Gudang
2 Meningkatnya koordinasi, 2 Jumlah pelaksanaan koordinasi Terlaksananya kelancaran 2 koordinasi pemantauan 5 Laporan 5 Laporan Pusat 1.942.000
pemantauan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di
evaluasi kegiatan di kegiatan di bidang dan evaluasi kegiatan bidang bidang pengembangan
bidang pengembangan pengembangan dan Pengembangan dan dan restrukturisasi
dan restrukturisasi usaha restrukturisasi usaha Restrukturisasi usaha
4 Pemberdayaan Layanan 1 Meningkatnya kapasitas 1 Jumlah UMKM dan Wirausaha Pendampingan 1 UMKM dan Wirausaha 350 UMKM 350 UMKM Pusat 3.439.900
Pengembangan Bisnis UMKM dan Wirausaha baru yang difasilitasi melalui pengembangan KUMKM & baru yang difasilitasi
baru yang mendapatkan pendampingan Wirausaha Baru melalui pendampingan
pendampingan dalam
pengembangan bisnis
2 Meningkatnya kapasitas 2 Jumlah lembaga pendamping Pemberdayaan Lembaga 2 Lembaga pendamping 380 Lembaga 380 Lembaga Selindo 8.503.150 Insentif bagi 2.400.000.000
Lembaga pendamping pengembangan bisnis KUMKM Pendamping dalam pengembangan bisnis LPB/BDS-P
pengembangan bisnis yang ditingkatkan kapasitasnya pengembangan bisnis KUMKM yang yang
KUMKM KUMKM ditingkatkan melakukan
kapasitasnya pendampingan
pembiayaan
koperasi
SASARAN 2012 REALISASI 2012
2 3 4 5 6 7 8
LOKASI
DUKUNGAN
KEGIATAN
/PROGRAM ANGGARAN
KENDALA
/PERMASALAHA
N 9
SATUAN 3
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2012
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME OUTPUTVOLUME ANGGARAN
(Rp.000)
KETERANGAN
SASARAN 2012 REALISASI 2012
LOKASI
DUKUNGAN
KEGIATAN
/PROGRAM ANGGARAN
KENDALA
/PERMASALAHA
N
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME OUTPUTVOLUME ANGGARAN
(Rp.000)
5 Pengembangan fasilitasi Meningkatnya fasilitasi dan 1 Jumlah KUKM yang Jumlah Koperasi yang 1 UMKM yang 41 Koperasi 41 Koperasi 8 Provinsi 4.047.690 Bantuan Pengembangan Investasi UKM Pangan/Agroindustri Melalui Koperasi di daerah tertinggal 420.000.000
investasi UKMK kerjasama investasi KUKM mendapatkan fasilitasi mendapatkan bantuan usaha mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Investasi UKM Pangan/Agro Industri Melalui Koperasi100.000.000
investasi investasi
2 Jumlah KUKM yang Jumlah KUKM yang 2 Koperasi yang menerima 424 KUKM 424 KUKM Selindo 1.943.099
mendapatkan fasilitasi difasilitasi melalui bantuan usaha
kerjasama investasi dan kerjasama investasi
PPU-LMVD
6 Pengembangan sistem Meningkatnya kapasitas 1 Jumlah KUMKM sentra dan 1 Meningkatnya transaksi 1 KUMKM sentra dan 615 KUMKM 615 KUMKM Sumut Sumbar 3.641.326 Bantuan Sosial Program Pengembangan Sistem Bisnis1.000.000.000
bisnis pengelolaan bisnis KUMKM industri kreatif yang bisnis bagi UKM industri industri kreatif yang Jambi Kalbar
sentra mendapatkan dukungan sistem kreatif/ kerajinan mendapatkan dukungan Kalsel Kaltim
bisnis 2 Meningkatnya sistem bisnis Sulut Sulteng
kerjasama usaha di NTB DIY Malut
bidang perikanan Jabar
2 Jumlah KUMKM sentra yang 1 Meningkatnya akses 2 KUMKM sentra yang 265 KUMKM 265 KUMKM Sumut Sulteng 1.634.054
difasilitasi bimbingan dan KUMKM terhadap difasilitasi bimbingan NTB Bengkulu
konsultasi pemanfaatan pemanfaatan internet dan konsultasi Malut Jabar
e-commerce dan aplikasi sistem 2 Meningkatnya kinerja pemanfaatan
bisnis manajemen pengelolaan e-commerce dan aplikasi
KUMKM melalui aplikasi sistem bisnis
sistem bisnis
7 Revitalisasi dan Tersedianya sistem dan 1 Jumlah SDM Koperasi dan UKM Peningkatan Kapasitas 1 Diklat Bidang 200 Orang 200 Orang Selindo 14.212.365
Pengembangan Lembaga lembaga penyelenggaraan yang mengikuti Diklat (pusat Fasilitas Lembaga Diklat SDM Pemberdayaan Koperasi
Pendidikan dan Pelatihan diklat KUMKM yang dan daerah) Kopeasi dan UKM di Pusat dan UKM
Koperasi dan UMKM berkualitas dan Daerah Melalui
Revitalisasi dan
Pengembangan Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan
Koperasi dan UMKM
64.920.942
Keterangan :
* Kendala Pelaksanaan Program/Kegiatan di daerah
* Dukungan dan Kontribusi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota terkait Kebijakan/Program/Anggaran
JUMLAH
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
1 9
1 Peningkatan produktivitas dan 01 Meningkatnya Produktivitas dan 001 Jumlah KUMKM yang mendapatkan Terciptanya pola-pola produksi KUMKM yang memahami 350 KUMKM Sumbar, Jambi, Jabar, 2.640.000
mutu KUMKM Mutu KUMK sosialisasi dan menerapkan teknologi yang efektif dan efisien dalam dan menerapkan teknologi Jateng, DIY, Bali,
tepat guna pengembangan usaha KUMKM tepat guna Kalbar, Kalsel, Sultra
002 Jumlah KUMKM yang mendapatkan Meningkatnya nilai tambah KUMKM yang memahami 1.100 KUKM Pusat 8.460.000
sosialisasi dan menerapkan dan daya saing KUMKM dalam dan menerapkan standarisasi
standardisasi ISO/SNI/HACCP, HKI mengakses pasar manajemen mutu, HKI dan
dan kehalalan produk kehalalan produk
2 Perluasan KUR 01 Meningkatnya penyaluran KUR 001 Jumlah provinsi yang mendapat Meningkatnya informasi dan Provinsi yang mendapatkan 33 Provinsi Selindo 2.950.000
sosialisasi program KUR pemahaman KUMKM sosialisasi program KUR
berkaitan dengan program
KUR di seluruh provinsi
002 Jumlah UMKM yang didampingi Meningkatnya jumlah KUMKM KUMKM yang didampingi 27.520 UMKM Selindo 14.250.000
untuk mengakses KUR dalam mengakses KUR ke Bank untuk mengakses KUR
Pelaksana
3 Pengembangan Restrukturisasi 01 Meningkatnya Koperasi dan 001 Jumlah Koperasi dan UKM yang Meningkatnya fasilitasi KUMKM Koperasi dan UKM yang 260 KUKM Jabar, Jateng, Jatim, 3.100.000
Usaha UMKM yang mendapatkan mendapatkan fasilitasi restrukturisasi dalam melakukan restrukturisasi mendapatkan fasilitasi Sulsel, NTB
fasilitasi restrukturisasi usaha manajemen dan usaha restrukturisasi usaha
02 Meningkatnya koordinasi, 002 Jumlah pelaksanaan koordinasi, Terlaksananya kelancaran Koordinasi pemantauan dan 5 Laporan Pusat 2.000.000
penyusunan program penyusunan program pemantauan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang
pemantauan dan kegiatan di dan kegiatan di bidang evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan
bidang pengembangan dan pengembangan dan restrukturisasi pengembangan dan restrukturisasi usaha
restrukturisasi usaha usaha restrukturisasi usaha
LOKASIANGGARAN
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8
SATUAN 3
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2013
NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOMEOUTPUT KEGIATAN RKA-
KLVOLUME
42
1 9
LOKASIANGGARAN
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8
NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOMEOUTPUT KEGIATAN RKA-
KLVOLUME
4 Pemberdayaan Layanan 01 Meningkatnya kapasitas UMKM 001 Jumlah UMKM dan Wirausaha baru Pendampingan pengembangan UMKM dan Wirausaha baru 350 UMKM Pusat 3.460.000
Pengembangan Bisnis dan Wirausaha baru yang yang difasilitasi melalui UMKM dan Wirausaha Baru yang difasilitasi melalui
mendapatkan pendampingan pendampingan pendampingan
dalam pengembangan bisnis
02 Meningkatnya kapasitas 002 Jumlah Lembaga Pendamping Pemberdayaan Lembaga Lembaga Pendamping 380 Lembaga Selindo 8.970.000
Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang Pendamping dalam Pengembangan Bisnis
Pengembangan Bisnis KUMKM ditingkatkan kapasitasnya pengembangan bisnis KUMKM KUMKM yang yang
ditingkatkan kapasitasnya
5 Pengembangan Fasilitasi Investasi 01 Meningkatnya Fasilitasi dan 001 Jumlah KUKM yang mendapatkan Jumlah Koperasi yang KUKM yang mendapatkan 41 Koperasi Jabar, Jateng, DIY, 1.600.000
UKMK Kerjasama Investasi KUKM fasilitasi investasi mendapatkan bantuan usaha fasilitasi investasi Jatim, Aceh, Sumut,
Sulteng, Sultra, Malut
002 Jumlah KUKM yang mendapatkan Jumlah KUKM yang difasilitasi KUKM yang mendapatkan 424 KUKM Pusat 4.680.000
fasilitasi kerjasama investasi melalui kerjasama investasi fasilitasi kerjasama investasi
003 Jumlah Inkubator Bisnis yang Meningkatnya kapasitas Lembaga Inkubator Bisnis 20 Inkubator Sumut, Sumbar, Riau 25.000.000
diperkuat lembaga inkubator bisnis yang ditingkatkan Lampung, Sumsel
kapasitasnya Jabar, Jateng, DIY,
Jatim, Bali, Kalsel
Kalbar, Kaltim, Sulsel
Sultra, Papua
Gorontalo
6 Pengembangan Sistem Bisnis 01 Meningkatnya Kapasitas 001 Jumlah KUMKM Sentra dan Industri - Meningkatnya transaksi KUMKM Sentra dan industri 615 KUMKM Aceh, Sumut, Kepri, 3.899.600
Pengelolaan Bisnis KUMKM Kreatif yang mendapatkan dukungan bisnis bagi UKM industri kreatif yang mendapatkan Sumbar, Bengkulu,
Sentra yang difasilitasi Sistem Sistem Bisnis kreatif/ kerajinan dukungan sistem bisnis Lampung, Banten,
Bisnis Jabar, Jateng, DIY,
- Meningkatnya kerjasama Jatim, NTB, Kaltim,
usaha di bidang perikanan Sulsel, Sultra, Sulut,
Papua Barat
43
1 9
LOKASIANGGARAN
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8
NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOMEOUTPUT KEGIATAN RKA-
KLVOLUME
002 Jumlah KUMKM Sentra yang - Meningkatnya akses Jumlah KUMKM Sentra yang 265 KUMKM Pusat 1.720.400
difasilitasi Bimbingan dan Konsultasi KUMKM terhadap difasilitasi Bimbingan dan
Pemanfaatan e-commerce dan pemanfaatan internet Konsultasi Pemanfaatan
Aplikasi Sistem Bisnis e-commerce dan Aplikasi
- Meningkatnya kinerja Sistem Bisnis
manajemen pengelolaan
KUMKM melalui aplikasi
sistem bisnis
7 Pengembangan Pusat Layanan 01 Meningkatnya fasilitasi 001 Jumlah PLUT yang memberikan Meningkatnya kinerja usaha Terbangunnya fasilitas PLUT 15 Lokasi 15 lokasi 81.000.000
Usaha Terpadu (PLUT) pengembangan jumlah dan layanan usaha kepada KUMKM KUMKM yang memberikan layanan
perluasan usaha KUMKM pengembangan usaha KUMKM
163.730.000 Jumlah
44
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
1 9
1 Peningkatan produktivitas dan mutu Meningkatnya Produktivitas dan Mutu 1 Jumlah KUMKM yang mendapatkan Terciptanya pola-pola produksi KUMKM yang memahami 450 KUMKM 4.640.000
KUMKM KUMK sosialisasi dan menerapkan teknologi yang efektif dan efisien dalam dan menerapkan teknologi
tepat guna pengembangan usaha KUMKM tepat guna
2 Jumlah KUMKM yang mendapatkan Meningkatnya nilai tambah KUMKM yang memahami 1.000 KUKM 8.460.100
sosialisasi dan menerapkan dan daya saing KUMKM dalam dan menerapkan standarisasi
standardisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan mengakses pasar manajemen mutu, HKI dan
kehalalan produk kehalalan produk
2 Perluasan KUR Meningkatnya penyaluran KUR 1 Jumlah provinsi yang mendapat Meningkatnya informasi dan Provinsi yang mendapatkan 33 Provinsi 2.950.000
sosialisasi program KUR pemahaman KUMKM sosialisasi program KUR
berkaitan dengan program
KUR di seluruh provinsi
2 Jumlah UMKM yang didampingi untuk Meningkatnya jumlah KUMKM KUMKM yang didampingi 27.520 KUKM 14.250.000
mengakses KUR dalam mengakses KUR ke Bank untuk mengakses KUR
Pelaksana
3 Pengembangan Restrukturisasi Meningkatnya Koperasi dan UMKM 1 Jumlah Koperasi dan UKM yang Meningkatnya fasilitasi KUMKM Koperasi dan UKM yang 260 KUKM 3.100.000
Usaha yang mendapatkan fasilitasi mendapatkan fasilitasi restrukturisasi dalam melakukan restrukturisasi mendapatkan fasilitasi
restrukturisasi Meningkatnya usaha manajemen dan usaha restrukturisasi usaha
koordinasi, penyusunan program 2 Jumlah pelaksanaan koordinasi, Terlaksananya kelancaran Koordinasi pemantauan dan 5 Laporan 2.000.000
pemantauan dan kegiatan di bidang penyusunan program pemantauan dan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang
pengembangan dan restrukturisasi kegiatan di bidang pengembangan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan
usaha restrukturisasi usaha pengembangan dan restrukturisasi restrukturisasi usaha
usaha
4 Pemberdayaan Layanan Meningkatnya kapasitas UMKM dan 1 Jumlah UMKM dan Wirausaha baru Pendampingan pengembangan UMKM dan Wirausaha baru 250 UMKM 2.260.000
Pengembangan Bisnis Wirausaha baru yang mendapatkan yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM dan Wirausaha Baru yang difasilitasi melalui
pendampingan dalam pengembangan pendampingan
bisnis Meningkatnya kapasitas
Lembaga Pendamping Pengembangan 2 Jumlah Lembaga Pendamping Pemberdayaan Lembaga Lembaga Pendamping 200 Pendamping 3.700.000
Bisnis KUMKM Pengembangan Bisnis KUMKM yang Pendamping dalam Pengembangan Bisnis
ditingkatkan kapasitasnya pengembangan bisnis KUMKM KUMKM yang yang
ditingkatkan kapasitasnya
SATUAN 3
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
PAGU INDIKATIF TAHUN 2014
NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOMEOUTPUT KEGIATAN
RKA-KLVOLUME LOKASI
ANGGARAN
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8
Pusat
Pusat
Selindo
Selindo
Pusat
Pusat
Pusat
Selindo
20
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
1 9
NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOMEOUTPUT KEGIATAN
RKA-KLVOLUME LOKASI
ANGGARAN
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8
5 Pengembangan Fasilitasi Investasi Meningkatnya Fasilitasi dan 1 Jumlah KUKM yang mendapatkan Jumlah KUKM yang difasilitasi KUKM yang mendapatkan 250 KUKM 3.000.000
UKMK Kerjasama Investasi KUKM fasilitasi kerjasama investasi melalui kerjasama investasi fasilitasi kerjasama investasi
2 Jumlah Inkubator Wirausaha yang Meningkatnya kapasitas Lembaga Inkubator Wirausaha yang 20 Inkubator 10.000.000
diperkuat lembaga Inkubator Wirausaha ditingkatkan kapasitasnya
6 Pengembangan Sistem Bisnis Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan 1 Jumlah KUMKM Sentra dan Industri - Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM Sentra dan industri 400 KUMKM 2.600.000
Bisnis KUMKM Sentra yang difasilitasi Kreatif yang mendapatkan dukungan bagi UKM industri kreatif/ kreatif yang mendapatkan
Sistem Sistem Bisnis kerajinan dukungan sistem bisnis
2 Jumlah KUMKM Sentra yang difasilitasi Meningkatnya akses KUMKM Jumlah KUMKM Sentra yang 265 KUMKM 1.720.400
Bimbingan dan Konsultasi Pemanfaatan terhadap pemanfaatan internet difasilitasi Bimbingan dan
e-commerce dan Aplikasi Sistem Bisnis Konsultasi Pemanfaatan
e-commerce dan Aplikasi
Sistem Bisnis
7 Pengembangan Pusat Layanan Meningkatnya fasilitasi 1 Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu Meningkatnya daya saing Terbangunnya PLUT-KUMKM 15 Unit 75.000.000
Usaha Terpadu (PLUT) pengembangan jumlah dan yang terbangun produk KUMKM di beberapa daerah
perluasan usaha KUMKM
2 Jumlah PLUT-KUMKM yang diberi Meningkatnya daya saing Terwujudnya Operasional 21 Unit 13.950.000
dukungan operasional produk KUMKM Pemberian Layanan PLUT-KUMKM
3 Jumlah daerah yang mendapatkan Meningkatnya pemahaman Tersebarluasnya informasi 15 Lokasi 3.800.000
informasi program PLUT-KUMKM tentang PLUT-KUMKM program PLUT-KUMKM
4 Jumlah lokasi advokasi pengembangan Terfasilitasinya Pengembangan Terwujudnya Pengembangan 30 Lokasi 2.000.000
rintisan PLUT-KUMKM PLUT-KUMKM Rintisan PLUT-KUMKM
153.430.500
Pusat
Pusat
Pusat
Pusat
15 Lokasi
21 Lokasi
Pusat
Pusat
Jumlah
21
DONE KEGIATAN
TARGET ALOKASI (Rp Juta)
2765 Peningkatan Produktivitas dan Mutu
KUMKM12.293,6
001 KUMKM yang difasilitasi peningkatan
produktivitas melalui penerapan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
450 KUMKM 5.348,4 B
002 KUMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan
sosialisasi dan menerapkan standardisasi mutu500 KUMKM 3.472,6 N
003 KUMKM yang difasilitasi melalui sertifikasi produk 500 KUMKM 3.472,6 N
2766 Perluasan KUR 17.919,7
001 Koordinasi program KUR 4 Laporan 1.500,0 N
002 Sosialisasi Program KUR 34 Provinsi 1.589,1 N
003 UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR 27520 UMKM 14.830,6 N
2767Pengembangan Restrukturisasi Usaha 11.750,6
001 KUMKM yang mendapat fasilitasi restrukturisasi
manajemen dan penanganan dampak bencana130 KUMKM 3.605,4 N
002 Koperasi produktif yang mendapatkan fasilitasi
restrukturisasi usaha100 Koperasi 2.720,4 N
003 Koperasi yang mendapatkan fasilitasi
pengembangan sistem resi gudang4 Koperasi 2.294,3 B
004 Program dan Monev Pengembangan dan
Restrukturisasi Usaha7 Laporan 3.130,5 K/L
2768 Pemberdayaan Layanan Pengembangan
Bisnis4.711,9
001 Lembaga pendamping yang ditingkatkan
kapasitasnya sebagai pengembang bisnis KUMKM 200 LPB 3.006,1 B
002 KUMKM yang dikembangkan usaha melalui
Pendampingan oleh Lembaga Pengembangan
Bisnis
250 KUMKM 1.705,8 B
Kode Program/Kegiatan INDIKATOR Prioritas
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015
Tematik (KSP, AP,
ARG, KSST, MP3EI,
MP3KI, MDG's, MPI)Rencana 2015 Rencana 2015
Halaman 1 dari 2 Matriks Pembahasan Trilateral RKP 2015
TARGET ALOKASI (Rp Juta)
Kode Program/Kegiatan INDIKATOR PrioritasTematik (KSP, AP,
ARG, KSST, MP3EI,
MP3KI, MDG's, MPI)Rencana 2015 Rencana 2015
2770 Pengembangan Fasilitasi Investasi
KUKM9.090,7
001 KUKM yang mendapatkan fasilitasi investasi 250 UKM 1.553,1 B
002 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama
investasi200 UKM 1.480,9 B
003 Inkubator Wirausaha yang Difasilitasi dan
Penguatan Tenant Inkubasi20 Inkubator 6.056,7 N
2774 Pengembangan Sistem Bisnis 7.946,5
001 KUMKM yang mendapatkan fasilitasi transaksi
bisnis200 KUMKM 1.343,7 B
002 KUMKM yang mendapatkan fasilitasi kerja sama
bisnis300 KUMKM 3.773,0 B
003 KUMKM yang difasilitasi e‐commerce dan aplikasi
sistem bisnis400 KUMKM 2.829,8 B
5202 Pengembangan Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM95.954,0
001 PLUT-KUMKM 15 Unit 75.000,0 N
002 Fasilitasi penguatan PLUT‐KUMKM 21 Unit 13.950,0 B
003 Pedoman dan Modul PLUT‐KUMKM 3 Paket 311,9 B
004 Advokasi dan penguatan PLUT‐KUMKM 43 Lokasi 4.820,4 B
005 E‐Business PLUT‐KUMKM 1 Paket 623,9 B
006 Monitoring dan Evaluasi PLUT‐KUMKM 43 Lokasi 1.247,8 B
159.667,0 Total
Halaman 2 dari 2 Matriks Pembahasan Trilateral RKP 2015
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan
UKM
4.400.000 808.195 3.591.805
- Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan
Restrukturisasi Usaha
4.400.000 808.195 3.591.805
001 Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan 3 Laporan 2.400.000
002 Monev, data dan pengembangan aparatur 3 Laporan 2.000.000
III Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
51.776.900 9.510.416 42.266.484
1 Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi 7.125.000 1.308.725 5.816.275
001 Pemantauan kemitraan koperasi dan UMKM 100 Kemitraan 2.000.000
002 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan produksi
dan pemasaran
825 KUMKM 3.125.000
003 Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan rantai nilai /
pasok
150 KUMKM 2.000.000
2 Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui
Layanan Usaha Terpadu
21.000.000 3.857.294 17.142.706
001 Sarana prasarana layanan usaha terpadu 3 Unit 12.000.000
002 Sistem layanan usaha terpadu 2 Laporan 3.000.000
003 Pengembangan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia) bagi Pendamping UMKM
1.000
pendamping
3.000.000
004 Kerjasama pendampingan usaha 1 Laporan 1.500.000
005 KUMKM yang didampingi 20.500 KUMKM 1.500.000
3 Perlindungan Usaha KUMKM 12.660.000 2.325.397 10.334.603
001 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi advokasi manajemen
dan keuangan
100 KUMKM 1.670.000
002 Koperasi dan UMKM yang didampingi dalam penanganan
dampak globalisasi
100 KUMKM 2.440.000
003 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi penanganan dampak
bencana
100 KUMKM 2.950.000
004 Registrasi pengusaha skala mikro dan kecil 70.000 IUMK 5.600.000
PAGU ANGGARAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2017
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan TargetPagu Awal
(Ribu Rupiah)
Pemotongan
Surat MenkeuPagu Akhir
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan TargetPagu Awal
(Ribu Rupiah)
Pemotongan
Surat MenkeuPagu Akhir
4 Pemetaan kondisi dan peluang usaha KUMKM 6.171.900 1.133.659 5.038.241
001 Penerapan early warning system untuk restrukturisasi usaha
koperasi dan UMKM
500 KUMKM 2.200.000
002 Penerapan standardisasi restrukturisasi usaha koperasi dan
UMKM
400 KUMKM 1.983.403
003 Penerapan skema restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM 300 KUMKM 1.988.497
5 Pengembangan investasi usaha 4.820.000 885.341 3.934.659
001 Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kerjasama ekonomi
bilateral dan multilateral
600 KUMKM 2.000.000
002 Pemantauan peluang usaha dan dampak pemberlakuan
kebijakan kawasan perdagangan bebas bagi daya saing
KUMKM
1 Laporan 1.200.000
003 Koperasi yang difasilitasi sistem resi gudang 4 Koperasi 1.620.000
JUMLAH 56.176.900 10.318.611 45.858.289
III Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
27.843.693 14.175.032 13.668.661
- Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah 27.843.693 14.175.032 13.668.661
001 Operasional PLUT 49 PLUT 24.500.000 12.354.161 12.145.839
002 Operasional pendamping mitra PLUT 250
Koperasi/Umi
3.343.693 1.820.871 1.522.822
JUMLAH 27.843.693 14.175.032 13.668.661
TOTAL 84.020.593 24.493.643 59.526.950
Pemotongan/
Penyesuaian
Pagu Indikatif
Sementara No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pagu Semula
(Ribu Rupiah)
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha (MENJADI)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
44 06 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Meningkatnya daya saing dan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
66,41700 309,59325 376,23396 385,93532
5667 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan Restrukturisasi Usaha
Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan kelengkapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pada urusan restrukturisasi usaha di Kementerian Koperasi dan UKM
7,00941 7,42997 7,87577 8,34831
Koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3,61580 3,83275 4,06271 4,30648
Monev, data dan pengembangan aparatur
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3,39361 3,59722 3,81305 4,04184
2767 Pengembangan skema restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM
Meningkatnya kualitas skema dan jangkauan usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan
5,95522 6,31254 6,69129 7,09277
Early warning system untuk restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1,98336 2,10236 2,22851 2,36222
Standardisasi dan pengembangan kerjasama restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1,98336 2,10236 2,22851 2,36222
Skema pengembangan inovasi dalam rangka restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1,98850 2,10781 2,23428 2,36833
2016Prakiraan Maju
2016 Prakiraan Maju
MATRIK RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TA 2016
Kode
Program/Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Alokasi (Rp.Miliar)
Keterangan KL Prog Keg
Page 1 of 3
2017 2018 2019 2017 2018 20192016
Prakiraan Maju 2016
Prakiraan Maju
Kode
Program/Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Alokasi (Rp.Miliar)
Keterangan KL Prog Keg
5670 Restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM
Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang berkelanjutan
5,34977 16,00257 16,85336 17,62621
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi restrukturisasi manajemen dan keuangan
200 KUMKM 330 KUMKM 330 KUMKM 330 KUMKM 1,97290 10,40000 10,90000 11,30000
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi penanganan dampak bencana
100 KUMKM 200 KUMKM 200 KUMKM 200 KUMKM 2,00942 4,13939 4,38776 4,65102
KUKM yang difasilitasi akses ke bursa berjangka
4 KUKM 4 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 1,36745 1,46317 1,56560 1,67519
2768 Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM melalui layanan usaha terpadu
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi citra produk, pusat promosi dan pameran, serta pendampingan bagi KUMKM (Quick Wins)
38,27770 266,24857 330,26597 337,33358 Termasuk menjadi pendukung pembangunan technopark khususnya untuk layanan advokasi bisnis
Sistem layanan usaha terpadu
5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 6,09960 14,00000 17,30000 23,60000 Quick Wins
Sarana prasarana layanan usaha terpadu
5 Unit 60 Unit 75 Unit 75 Unit 22,60000 242,00000 302,00000 302,00000 Quick Wins
Kerjasama pendampingan usaha
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 9,57810 10,24857 10,96597 11,73358 Quick Wins
2755 Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi
Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi
4,60690 8,06853 8,68464 9,31972
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan produksi dan pemasaran
1.000 KUMKM 1.000 KUMKM
1.000 KUMKM
1.000 KUMKM
2,88050 3,05333 3,23653 3,43072
Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan investasi dan rantai nilai / pasok
200 Koperasi 400 Koperasi 400 Koperasi 400 Koperasi 1,10760 2,21520 2,34811 2,48900
Pengawasan kemitraan koperasi dan UMKM
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0,61880 2,80000 3,10000 3,40000
Page 2 of 3
2017 2018 2019 2017 2018 20192016
Prakiraan Maju 2016
Prakiraan Maju
Kode
Program/Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Alokasi (Rp.Miliar)
Keterangan KL Prog Keg
5671 Pengembangan kerjasama internasional di bidang KUMKM
Meningkatnya dukungan dan kualitas kerja sama internasional di bidang UMKM dan koperasi
5,21800 5,53108 5,86294 6,21472
Kerjasama ekonomi bilateral, multilateral dan kawasan (ASEAN, APEC, BIMP-EAGA)
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1,55500 1,64830 1,74720 1,85203
Pemantauan peluang usaha dan dampak pemberlakuan kebijakan kawasan perdagangan bebas bagi daya saing koperasi dan UMKM
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1,20000 1,27200 1,34832 1,42922
Koperasi dan UMKM yang didampingi dalam penanganan dampak kebijakan kawasan perdagangan bebas
100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 100 KUMKM 2,46300 2,61078 2,76743 2,93347
66,41700 309,59325 376,23396 385,93532
2726 Dukungan Pemberdayaan KUMKM di daerah
Terfasilitasinya pemberdayaan KUMKM di daerah
15,60300 23,50000 65,00000 99,20000
Operasional PLUT 42 PLUT 42 PLUT 90 PLUT 135 PLUT 12,26000 23,50000 65,00000 99,20000 Quick Wins, mendukung pengembanga
Operasional Pendamping 250 KUMKM 3,34300
82,02000 333,09325 441,23396 485,13532 TOTAL
Jumlah
Page 3 of 3
PAGU ANGGARAN
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Tahun 2018
Anggaran
(Rp. 000)
Lokasi
(Prov /Kab /Kota)
Sumber
Pendanaan
(Pusat, TP dan
Dekonsentrasi)1 2 5 6 7 8
I Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Koperasi
dan UKM
3.000.000
- Koordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan monev urusan
Restrukturisasi Usaha
3.000.000
001 Koordinasi perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan
3 Laporan 1.750.000 Pusat
002 Monev, data dan pengembangan
aparatur
3 Laporan 1.250.000 Pusat
III Program Peningkatan Daya Saing
UMKM dan Koperasi
61.842.807 33.842.807
1 Pengembangan Kemitraan dan
Kerjasama Investasi
2.101.964
001 Pemantauan kemitraan koperasi
dan UMKM
50 Kemitraan 700.000 Pusat
002 Koperasi dan UMKM yang
difasilitasi kemitraan produksi
dan pemasaran
150 KUMKM 650.000 Pusat
003 Koperasi dan UMKM yang
diperkuat dalam kemitraan
investasi dan rantai nilai/pasok
100 KUMKM 751.964 Pusat
2 Peningkatan Daya Saing Koperasi
dan UMKM Melalui Layanan Usaha
Terpadu
19.680.842,5
001 Sarana prasarana layanan usaha
terpadu
5 unit 18.000.000 Prov. Sumatera Barat, Kab.
Kendal, Kota Batam, Kota
Pasuruan, Kab. Situbondo
Tugas Pembantuan Penanggulangan
Kemiskinan (TP)
002 Sistem layanan usaha terpadu 1 Laporan 500.000 Pusat
003 Pengembangan SKKNI (Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia) bagi Pendamping
UMKM
200 Pendmpng 1.030.843 Pusat
004 Kerjasama pendampingan usaha 1 Laporan 150.000 Pusat
3 4
No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif
Ket
Target
Anggaran
(Rp. 000)
Lokasi
(Prov /Kab /Kota)
Sumber
Pendanaan
(Pusat, TP dan
Dekonsentrasi)1 2 5 6 7 83 4
No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif
Ket
Target
3 Perlindungan Usaha KUMKM 4.635.000
001 Koperasi dan UMKM yang
difasilitasi advokasi manajemen
dan keuangan
100 KUMKM 874.768 Pusat
002 Koperasi dan UMKM yang
didampingi dalam penanganan
dampak globalisasi
50 KUMKM 937.384 Pusat
003 Koperasi dan UMKM yang
difasilitasi penanganan dampak
bencana
100 KUMKM 1.070.425 Pusat
004 Registrasi pengusaha skala mikro
dan kecil
50000 IUMK 1.752.423 Pusat
4 Pemetaan kondisi dan peluang usaha
KUMKM
3.375.000
001 Penerapan early warning system
untuk restrukturisasi usaha
koperasi dan UMKM
500 KUMKM 1.175.000 Pusat
002 Penerapan standardisasi
restrukturisasi usaha koperasi
dan UMKM
300 KUMKM 1.100.000 Pusat
003 Penerapan skema restrukturisasi
usaha koperasi dan UMKM
150 KUMKM 1.100.000 Pusat
5 Pengembangan investasi usaha 4.050.000
001 Koperasi dan UMKM yang
difasilitasi kerjasama ekonomi
bilateral dan multilateral
500 KUMKM 750.000 Pusat
002 Pemantauan peluang usaha dan
dampak pemberlakuan kebijakan
kawasan perdagangan bebas bagi
daya saing koperasi dan UMKM
1 Laporan 2.500.000 Pusat
003 Koperasi yang difasilitasi sistem
resi gudang
4 Koperasi 800.000 Pusat
Anggaran
(Rp. 000)
Lokasi
(Prov /Kab /Kota)
Sumber
Pendanaan
(Pusat, TP dan
Dekonsentrasi)1 2 5 6 7 83 4
No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Pagu Indikatif
Ket
Target
6 Dukungan Pemberdayaan KUMKM
di Daerah
28.000.000
- Operasional PLUT 56 Unit 28.000.000 Prov. Aceh, Kab. Aceh Besar, Prov.
Riau, Kab. Kampar, Kab.
Pelalawan, Prov. Jambi, Prov.
Babel, Kab. Belitung, Prov.
Bengkulu, Prov. Lampung, Prov.
Banten, Kab. Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab. Subang, Kab.
Tasikmalaya, Prov. Jawa Tengah,
Kab. Kebumen, Kab. Surakarta,
Kab. Cilacap, Prov. DI Yogyakarta,
Kab. Pacitan, Kota Batu, Kab.
Malang, Kota Tulung Agung, Prov.
Bali, Kab. Gianyar, Prov.
Kalimantan Barat, Kota
Banjarbaru, Kab. Kotabaru, Prov.
Kalimantan Tengah, Kab.
Bulungan, Prov. Sulawesi Barat,
Prov. Sulawesi Selatan, Kota
Palopo, Kab. Bantaeng, Prov.
Sulawesi Tengah, Prov. Sulawesi
Tenggara, Kab. Wakatobi, Prov.
Sulawesi Utara, Prov. Gorontalo,
Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara,
Prov. NTB, Kota Bima, Prov. NTT,
Kab. Sumba Barat Daya, Prov.
Papua Barat, Prov. Kalimantan
Timur, Kab. Kep. Anambas, Kab.
Limapuluhkota, (Prov.
Dekonsentrasi Dekonsentrasi
JUMLAH 64.842.807
Unit : Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
1 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 Prospek (Program Sarjana Pencipta Kerja) Mandiri 40 Kop 1.219.000 40 Kop 2.700.000 40 Kop 2.000.000
2 Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Standarisasi Manajemen Mutu Produk,2.177 KUMKM6.494.843 2.180 KUMKM9.600.000 1.780 KUMKM10.100.000 1.290 KUMKM11.535.337 2.330 KUMKM16.720.000 2.115 KUMKM17.420.500 2350 KUMKM20.238.000
dan Sertifikasi Halal, Merek, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
bagi Sentra KUMKM
3 Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 33 Prov 2.290.447 33 Prov 2.123.140 33 Prov 3.300.000 33 Prov 16.232.401 33 Prov 17.200.000 33 Prov 17.200.000 33 Prov 17.920.000
4 Pengembangan Inkubator Bisnis 10 Inkurator1.725.129 510 UMKM 2.348.209 10 Inkubator2.000.000 20 Inkubator25.000.000 20 Inkubator10.000.000 20 Inkubator6.056.000
5 Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi Koperasi 16 Lok 682.655 20 Kop 1.105.380 20 KUKM 1.500.000 180.000 4 Koperasi 2.294.000 4 Koperasi2.075.000 4 Koperasi1.320.000
6 Pendampingan Wirausaha Baru melalui Pencangkokkan Usaha 300 UMKM 1.863.050 410 UMKM 4.000.000 350 UMKM 2.800.000 350 UMKM 3.439.900 350 UMKM 3.460.000 250 UMKM 2.260.000 250 KUMKM 1.705.000
7 Restrukturisasi Usaha KUMKM 282 KUMKM1.715.804 240 KUMKM1.500.000 20 Sentra UKM2.000.000 260 KUKM 2.885.000 260 KUKM 3.100.000 260 KUKM 3.100.000 100 Koperasi 2.720.000 330 KUMKM2.075.000
8 Pemberdayaan Pendamping Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 380 Lembaga8.503.150 380 Lembaga8.970.000 200 Pendamping3.700.000 200 LPB 3.006.000
9 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM)
- Pengembangan PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan (TP) 21 unit 75.000.000 21 unit 75.000.000 7 unit 28.000.000 2 unit 6.000.000
- Fasilitasi dan Monev PLUT-KUMKM 21 unit 6.000.000 42 unit 5.800.000 42 unit 7.004.000 5 Laporan9.696.000 2 Laporan8.142.706
- Operasional PLUT-KUMKM melalui Dekonsentrasi 21 PLUT 13.950.000 42 PLUT 13.950.000 42 PLUT 22.000.000 49 PLUT 13.668.661
10 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Insentif Pendamping IUMK 500.000 IUMK 31.536.450 50.000 IUMK 2.000.000
- Fasilitasi dan Monev pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 50.000 IUMK 2.497.870 1 Laporan2.100.000
11 Fasilitasi restrukturisasi usaha KUMKM
- Restrukturisasi manajemen dan penanganan dampak bencana bagi KUMKM 130 KUMKM 3.605.000 200 KUMKM2.113.400 100 KUMKM2.599.603
- Early Warning System dan Skema Restrukturisasi Usaha KUMKM 2 Sistem 6.263.400 1.000 KUMKM5.038.242
12 Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi KUMKM 1.200 KUMKM6.263.400 1.075 KUMKM5.816.275
13 Pengembangan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bagi Pendamping UMKM 600 Pendamping2.700.000
-
8.277.085 11.076.729 11.600.000 31.240.451 138.730.000 131.010.000 89.796.450 80.984.070 49.385.487
Matriks Program/Kegiatan Strategis yang Disalurkan
Dalam Rangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2008 - 2017
No Nama Program/ Kegiatan Strategis
Tahun Anggaran (Rp.000)
2008 2009 2010 2017
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume2011 2012 2013 2014 2015 2016
21 23
Jumlah
Total Anggaran Unit
Volume
2 5 7 9 11 13 15 17 19
Volume Volume
PAGU ANGGARAN
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
PERIODE 2009-2018
NO TAHUN ANGGARAN
(RP. JUTA)
1 2009 27,12
2 2010 35,00
3 2011 35,00
4 2012 64,92
5 2013 163,73
6 2014 153,43
7 2015 159,67
8 2016 82,02
9 2017 59,53
10 2018 64,84 -
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
PAGU ANGGARANDEPUTI B IDANG RESTRUKTURISASI USAHA
PERIODE 2009 -2018
35.00
35.00
64.92
163.73
153.43
159.67
82.02
59.53
64.84
ANGGARAN (RP. JUTA)
TAHUN
27.12