Download - Contoh Laporan Limbah Industri
1
Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3,
Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER
2
DAFTAR ISI
Daftar Isi BAB I Pendahuluan .................................................................... 4
A. Latar Belakang .................................................................... 4 B. Tujuan .................................................................................. 5 C. Ruang Lingkup ................................................................... 5
BAB II Dekonsentrasi PROPER 2012 ........................................ 6 BAB III Tahap Persiapan ............................................................. 9
A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER ............................. 9 B. Penguatan Kapasitas ......................................................... 9 C. Sosialisasi ............................................................................ 10
BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi ............................... 11 A. Pengumpulan Data Awal ................................................. 11 B. Pelaksanaan Inspeksi ........................................................ 11 C. Penyusunan Laporan Inspeksi ......................................... 13 D. Supervisi .............................................................................. 14
BAB V Pemeringkatan ................................................................ 16 A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER
(Rapor) Sementara ............................................................. 16
B. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara ................... 17 C. Sanggahan/Klarifikasi ...................................................... 18 D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER .............. 19
BAB VI Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota .................. 20 BAB VII Jadual Kegiatan Proper 2012 ....................................... 21 BAB VIII Evaluasi dan Pelaporan ............................................... 23
3
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, Tahun 2012 dapat kami susun tepat pada waktunya. Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini. Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalam mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER.
Jakarta, 5 Desember 2011 Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
M.R. Karliansyah
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi.
Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah, dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui mekanisme PROPER merupakan satu dari Program Nasional yang dilaksanakan secara dekonsentrasi. Untuk menstandarkan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut perlu disusun petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
5
(SKPD) Provinsi dalam melaksanakan lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup.
B. Tujuan
Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusi pengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER.
C. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah-langkah dan standar teknis pelaksanaan PROPER di Provinsi. Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER. BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2012, BAB III menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan PROPER. BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inspeksi lapangan dan supervisi. Langkah setelah inspeksi lapangan dan supervisi dijelaskan dalam BAB V tentang Pemeringkatan. Salah satu tugas dekonsentrasi adalah peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota. Langkah-langkah peningkatan kapasitas di jelaskan pada Bab VI. Sedangkan Bab VII menjelaskan tentang Jadual Pelaksanaan dan selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentang Evaluasi & Pelaporan. Untuk kepraktisan buku ini, maka Lampiran-lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis.
6
BAB II DEKONSENTRASI PROPER 2012
Pelaksanaan PROPER periode 2011-2012 ditargetkan untuk melakukan pengawasan terhadap 1355 perusahaan dengan ketentuan:
a. 860 pengawasan penaatan PROPER dilakukan oleh 21 Provinsi. b. 495 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup. c. Pengawasan dan usulan peringkat Biru, Merah dan Hitam dilakukan oleh 21
Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. d. Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian
Lingkungan Hidup. e. Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Proses penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2012 telah ditentukan melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 26-27 Juli 2011. Pada Rakernis tersebut telah disetujui jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan pengawasan penaatan oleh 21 Provinsi. Untuk memperbaharui data perusahaan yang mutakhir, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan surat No. B-9991/Dep.II/LH/11/2001 Perihal Industri Dekon 2012 untuk meminta masing-masing Provinsi mengajukan daftar nama perusahaan yang akan di PROPER pada periode 2011-2012. Seluruh provinsi telah memberikan respon dengan rekapitulasi jumlah industri yang diusulkan sebagai berikut: Tabel 1. Distribusi perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi.
No. PROVINSI RAKERNIS 2011 USULAN PROVINSI 2012 MPJ PEM AGRO TOTAL MPJ PEM AGRO TOTAL
1 Bali 19 6 0 25 19 6 0 25 2 Banten 70 6 19 95 73 8 14 95 3 Bengkulu 0 4 9 13 0 6 9 15 4 D.I. Yogyakarta 15 2 4 21 15 2 4 21 5 Jambi 5 10 18 33 6 15 18 39 6 Jawa Barat 61 23 12 96 60 23 32 115 7 Jawa Tengah 37 16 21 74 37 14 11 62 8 Jawa Timur 40 18 17 75 20 16 36 72 9 Kalimantan Barat 1 11 11 23 2 4 24 30
10 Kalimantan Selatan 4 20 16 40 7 20 13 40 11 Kep. Bangka Belitung 0 10 8 18 0 10 9 19 12 Lampung 4 2 31 37 5 2 30 37 13 Maluku 1 4 4 9 1 4 4 9 14 NTB 15 9 1 25 17 8 1 26 15 Riau 2 13 46 61 5 19 35 59 16 Sulawesi Selatan 10 8 9 27 8 9 4 21 17 Sulawesi Tengah 1 2 3 6 1 2 3 6 18 Sulawesi Utara 6 8 17 31 11 8 12 31 19 Sumatera Barat 5 4 15 24 5 4 15 24
7
No. PROVINSI RAKERNIS 2011 USULAN PROVINSI 2012 MPJ PEM AGRO TOTAL MPJ PEM AGRO TOTAL
20 Sumatera Selatan 7 27 17 51 7 27 17 51 21 Sumatera Utara 25 13 25 63 24 13 26 63
Jumlah 328 216 303 847 323 220 317 860 Keterangan : MPJ = Sektor Manufaktur Prasarana Jasa; PEM = Sektor Pertambangan Energi Migas; AGRO = Sektor Agroindustri Adapun daftar lengkap perusahaan peserta PROPER yang didekonsentrasikan kepada Provinsi terdapat pada Lampiran 2. Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapan pelaksanaan PROPER sebagai berikut :
1. Persiapan 2. Inspeksi Lapangan dan Supervisi 3. Pemeringkatan Penaatan 4. Peningkatan Kapasitas
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2012
PENETAPAN TIM TEKNIS & TIM PELAKSANA
PENGUATAN KAPASITAS SOSIALISASI
PERSIAPAN
PENGUMPULAN DATA
PENYUSUNAN RAPORT
SEMENTARA
REVIEW PERINGKAT
TAHAP I
PENENTUAN PERINGKAT SEMENTARA
PEMBERITAHUAN PERINGKAT SEMENTARA
MASASANGGAHAN
REVIEW SANGGAHAN
REVIEW PERINGKAT
TAHAP II
PEMERINGKATAN PENAATAN
INSPEKSI TAHAP I
SUPERVISI TAHAP I
INSPEKSI TAHAP II
SUPERVISI TAHAP II
INSPEKSI TAHAP III
SUPERVISI TAHAP III
INSPEKSI LAPANGAN & SUPERVISI
USULAN PERINGKAT
PENINGKATAN KAPASITAS
KABUPATEN / KOTA
PENINGKATAN KAPASITAS
8
Dalam melaksanakan dekonsentrasi PROPER terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar adalah pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 21 Provinsi tersebut di atas, Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikuti ketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Kriteria penilaian PROPER adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, semua aparat yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yakni: 1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri; 2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau
kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan; 3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan; 4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama
melaksanakan pengawasan; 5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif; 6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis; 7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung
untuk keselamatan kerja; 8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.
9
BAB III
TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian, perusahaan yang akan di PROPER, Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perlu disiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadual yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain adalah:
A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2012 adalah melakukan penyusunan Tim Pelaksana PORPER Provinsi. Langkah-langkah penyusunan tim adalah sebagai berikut : 1. Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan Tim Pelaksana
PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan sebagai berikut:
a. Ketua Tim Pelaksana PROPER, adalah Kepala Bidang yang menangani pengawasan.
b. Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi: 1) Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dan
keuangan. 2) Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasan
lapangan dan menyiapkan Rapor, Tim Pengolah Data harus menguasai komputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel.
c. Tim Inspeksi PROPER Provinsi, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau staf teknis yang memperoleh pelatihan pengawasan PROPER.
d. Khusus untuk penilaian aspek kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan dapat dilakukan bekerjasama dengan inspektur tambang pada instansi pertambangan Provinsi.
2. Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan Surat Keputusan Tim
Pelaksana PROPER Provinsi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.
B. Penguatan Kapasitas Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPER, maka sumberdaya manusia pelaksana harus memenuhi persyaratan kompetensi yang standar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penguatan kapasitas dengan ketentuan:
10
1. Tim teknis PROPER melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi.
2. Sekretariat PROPER mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas dan sertifikasi Petugas Inspeksi PROPER.
3. Sertifikasi Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas.
4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikasi melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Tim Teknis PROPER.
Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang dilatih 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas C. Sosialisasi Dalam rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria serta mekanisme PROPER kepada perusahaan maka Tim Pelaksana PROPER Provinsi mengadakan sosialisasi PROPER dengan ketentuan: 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi mengundang perusahaan peserta PROPER
tahun 2012 di wilayahnya dan perusahaan lain yang diproyeksikan akan diikutsertakan dalam PROPER tahun berikutnya.
2. Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Unit Teknis Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani PROPER.
3. Tidak diperkenankan memungut anggaran dari perusahaan atau peserta untuk pelaksanaan sosialisasi.
4. Sekretariat PROPER Provinsi mendokumentasikan jumlah dan kehadiran perusahaan yang memperoleh sosialisasi, peserta sosialisasi dan menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan PROPER melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa. Output: 1. Jumlah perusahaan yang memperoleh sosiaslisasi 2. Jumlah peserta sosialisasi 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
11
BAB IV
INSPEKSI LAPANGAN DAN SUPERVISI A. Pengumpulan Data Awal
Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal, yang digunakan untuk menyusun strategi inspeksi lapangan. Persiapan yang baik dengan informasi awal yang lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi yang efektif dan efisien. Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan : 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa :
a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian sebelumnya.
b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL. c. Laporan Pelaksanaan Izin. d. Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamat
perusahaan, kapasitas produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upaya pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3.
2. Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner dan menyampaikan hasil kusioner kepada Sekretariat PROPER.
Output: Data kuisioner yang telah diisi oleh usaha dan/atau kegiatan.
B. Pelaksanaan inspeksi
Dalam rangka rangka pengambilan data sekunder dan primer Tim Pelaksana PROPER melakukan inspeksi lapangan dengan ketentuan:
1. Setiap Tim Inspeksi terdiri dari: a. Pengawas PROPER Provinsi : 2 (dua) orang untuk pengawasan Aspek Air,
Udara dan Pengelolaan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (kegiatan pertambangan);
b. Pengawas PROPER Kabupaten/Kota : 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota atau staf teknis yang sudah mendapat pelatihan PROPER;
12
2. Ketua tim inspeksi Provinsi harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi,
3. Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan: a. Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum
dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi. b. Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER
harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas.
4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi PROPER.
5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tahap I : 5 Maret s/d 6 April 2012; b. Tahap II : 16 April s/d 1 Juni 2012; c. Tahap III : 11 Juni s/d 3 Agustus 2012.
6. Pada setiap akhir tahap inspeksi, Tim Pelaksana PROPER Provinsi sudah harus menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut :
Tabel 2. Tahapan Inspeksi
TAHAP INSPEKSI
TARGET INSPEKSI
KETERANGAN
I 25 % II 70 % III 100 %
7. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan inspeksi kepada Sektretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan.
8. Setiap pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan oleh petugas laboratorium yang terakreditasi.
9. Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan.
10. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi.
11. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, yang didalamnya paling tidak memuat informasi : a. Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai; b. Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air; c. Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara; d. Kinerja penaatan pengelolaan limbah B3; e. Pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL; f. Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan; g. Kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan (khusus untuk
kegiatan pertambangan);
13
h. Foto-foto hasil pengawasan lapangan; i. Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang
dinilai; j. Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3; k. Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan
Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan).
12. Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER mengacu pada Lampiran 3.
13. Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan, Tim Inspeksi Lapangan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER.
14. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Sekretariat PROPER Provinsi sangat dianjurkan untuk mendokumentasikan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik (discan) selain tetap mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard copy).
15. Satu copy Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Jika tersedia data elektronik maka Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat menyerahkan data elektronik.
16. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER.
Output kegiatan: 1. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER atau Berita Acara Penolakan Pengawasan
PROPER; 2. Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 3. Data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 4. Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup daerah; 5. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3; 6. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan; C. Penyusunan Laporan Inspeksi Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing-masing untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telah melanggar peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Laporan inspeksi disusun dengan ketentuan:
14
1. Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi wajib
menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing-masing dengan dilampiri oleh: a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. b. Foto-foto hasil pengawasan lapangan. c. Data Swapantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. d. Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1. e. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3. f. Hasil Pengisian Daftas Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan.
2. Format ringkasan ketaatan perusahaan sesuai Lampiran .
3. Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporan inspeksi ini.
Output Kegiatan: Dokumentasi laporan inspeksi lapangan
D. Supervisi Kegiatan Supervisi dilakukan untuk merekapitulasi hasil inspeksi dan menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Supervisi dilaksanakan secara bertahap pada setiap akhir tahapan inspeksi lapangan dengan jadual pelaksanaan sebagai berikut:
Tabel 3. Tahapan Supervisi
SUPERVISI TANGGAL Tahap I 9-13 April 2012 Tahap II 4-8 Juni 2012 Tahap III 6-10 Agustus 2012
Pelaksanaan Supervisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1 Karena proses analisis laboratorium biasanya memerlukan waktu 1 bulan, maka hasil analisis ini dapat disusulkan.
15
1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menyiapkan bahan bahan supervisi sebagai berikut : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan
Pengawasan PROPER beserta lampirannya. b. Laporan hasil inspeksi. c. Data-data kualitas air limbah, emisi dan pengelolaan limbah B3 harus sudah
dalam format seperti yang terdapat pada Lampiran 4. d. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Format dan
ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara mengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini.
2. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi
terhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara.
3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan dan Berita Acara Supervisi.
4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada Kepala
Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup.
5. Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib mendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi.
Output kegiatan: 1. Kumpulan Hasil Inspeksi. 2. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. 3. Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan 4. Berita Acara Supervisi.
16
BAB V PEMERINGKATAN
A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara
Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan Rapor semetara. Pada tahapan ini sebenarnya adalah tahapan untuk memutakhirkan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara yang telah disusun pada saat supervisi dengan memasukkan data-data pemantauan dan neraca limbah B3 yang terbaru. Adapun pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan ketentuan : 1. Petugas inspeksi PROPER wajib menyelesaikan Rapor Sementara berdasarkan
Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, foto-foto hasil pengawasan lapangan, Data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai, Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan dan progress perbaikan yang telah dilakukan usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
2. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek AMDAL/UKL-UPL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kriteria penilaian PROPER yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
3. Format Rapor Sementara yang memuat kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) mengacu pada : a. Format Rapor Sementara yang ditetapkan oleh Tim Teknis; b. Dihitung dengan menggunakan spreadsheet analisa kinerja yang telah
ditetapkan. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi kemudian menyusun status penaatan/peringkat
awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari Rapor Sementara sesuai Lampiran 6.
5. Tim Pelaksana PROPER Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan / peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat PROPER.
17
6. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan peer review dalam penyusunan Rapor Sementara.
7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada
Tim Pelaksana PROPER Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapor Sementera dengan kriteria penilaian PROPER, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER serta kesesuaian dengan jadual pelaksanaan PROPER yang ditelah ditetapkan.
8. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun status penaatan/peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapot sementara dan Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara.
Output kegiatan: 1. Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja penaatan PROPER; 2. Rekapitulasi status penaatan; 3. Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara; 4. Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan
peringkat awal usaha dan atau kegiatan. B. Pemberitahuan hasil peringkat sementara
Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut : 1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil
status sementara penaatan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER tanggal 31 Agustus 2012.
2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada tanggal 10 s/d 14 September 2012.
3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Kepala instansi lingkungan hidup dengan tembusan Ketua Tim Teknis PROPER.
4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai.
5. Pemberitahunan secara tertulis kepada perusahaan harus mencantumkan tanggal dan tempat untuk menyampaikan sanggahan atau klarifikasi terhadap Rapor sementara.
18
Output kegiatan: 1. Berita acara penerimaan Rapor Sementara 2. Tanda terima pengiriman dokumen C. Sanggahan/Klarifikasi
Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER, Perusahaan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara. Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan
pada tanggal 2 s/d 5 Oktober 2012.
2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 2 s/d 5 Oktober 2012, maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.
3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen
sanggahan pada tanggal 8 s/d 10 Oktober 2012. Hasil evaluasi dokumen sanggahan didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER untuk menyepakati usulan peringkat akhir pada tanggal 11 s/d 12 Oktober 2012.
4. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi wajib menjawab sanggahan secara
tertulis kepada Perusahaan yang melakukan sanggahan tentang: c. Perbaikan peringkat Perusahaan atau, d. Sanggahan akan didiskusikan lebih lanjut dengan Tim Teknis PROPER.
5. Perbaikan peringkat perusahaan hanya dapat dilakukan jika :
a. terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor sementara oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi,
b. melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi.
6. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan ketentuan angka 5, maka
wajib didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan peringkat perusahaan.
19
7. Jawaban sanggahan paling lambat 16 Oktober 2012 dengan tembusan kepada Ketua Tim Teknis PROPER.
Output kegiatan: 1. Tanda terima dokumen sanggahan; 2. Jawaban atas sanggahan. D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER
Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Adapun langkah-langkah review hasil sanggahan adalah sebagai berikut :
i. Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap usulan peringkat akhir
Perusahaan.
ii. Dalam melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung ke Perusahaan yang bersangkutan.
iii. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar usulan peringkat akhir PROPER dan daftar kandidat Hijau dan Emas PROPER dari hasil review Dewan Pertimbangan PROPER.
20
BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN/KOTA
Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan peningkatan kapasitas kepada aparat pengawas lingkungan hidup Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER. Lingkup penguatan kapasitas mencakup : a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER; b. Tata cara pengawasan penaatan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air,
pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan);
c. Cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan; d. Cara pengolahan data hasil pengawasan; e. Cara penyusunan Rapor Sementara dan, f. Cara penyusunan Rapor final. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi memberikan sertifikat kepada para peserta penguatan kapasitas yang lulus. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penguatan kapasitas kepada Ketua Tim Teknis PROPER. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang dilatih; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.
21
BAB VII JADUAL KEGIATAN PROPER 2012
Pelaksanaan kegiatan PROPER periode 2011 – 2012 dilaksanakan dengan jadual sebagai berikut :
No Tahapan Waktu 1 Persiapan 1 Januari s/d 26 Februari 2012 2 Peningkatan Kapasitas 2Februari s/d 26 Februari 3 Inspeksi Tahap I 5 Maret s/d 6 April 4 Supervisi Tahap I 9 April s/d 13April 5 Inspeksi Tahap II 16 April s/d 1 Juni 6 Supervisi Tahap II 4 Juni s/d 8 Juni 7 Inspeksi Tahap III 11 Juni s/d 3 Agustus 8 Supervisi Tahap III 6 Agustus s/d 10 Agustus 9 Raport Sementara 13 Agustus s/d 31 Agustus 10 Pemeringkatan Sementara Agustus 2012 11 Pengiriman Raport 10 September s/d 14 September
2012 12 Masa Sanggah 2 Okrober s/d 5 Oktober 2012 13 Evaluasi Dokumen Sanggahan 8 Oktober s/d 10 Oktober 2012 14 Jawaban Sanggahan 16 Oktober 15
Evaluasi Dokumen Hijau & Emas Oktober 2012
16 Menyepakati Usulan Peringkat Akhir Oktober 2012 17 Draft SK MENLH Siap Oktober 2012 18 Design Buku Proper Oktober 2012 19 Konsultasi Publik Oktober 2012 20 Persiapan MAL WAPRES Oktober – November 2012 21 Kunjungan Lapangan Oktober – November 12 22 Review ESELON I November 2012 23 Rapat ESELON I November 2012 24 DEWAN PROPER November 2012 25 Peringkat Hijau Final November 2012 26 Pengumuman PROPER 30 November 2012 27 Pengiriman Raport Desember 2012
22
BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN
Laporan manajerial dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis semua output tahapan kegiatan dan Tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidup berhak secara penuh untuk mengakses dokumentasi pelaksanaan PROPER.
23
Sekretariat PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER, dapat menghubungi: Sekretariat PROPER Telp./Fax. : (021) 8520-886 Email: [email protected] Alamat: Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 4 Kebon Nanas – Jakarta 13410.
1
LAMPIRAN 1 KRITERIA PENILAIAN KETAATAN PROPER 2011-2012
KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) BIRU, MERAH, DAN HITAM A. PELAKSANAAN AMDAL ATAU UKL/UPL
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
1. Pelaksanaan Amdal/UKL-UPL
1. Memiliki Amdal/UKL-UPL
2. Melaksanakan ketentuan dalam: a. SK Kelayakan
Lingkugan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL UPL
3. Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL -UPL
1. Tidak Melaksanakan ketentuan dalam: a. SK Kelayakan
Lingkungan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL-UPL
2. Tidak Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL
Tidak Memiliki Amdal/ UKL-UPL
B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
1. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan
Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan.
Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian
2. Ketaatan Terhadap Parameter yang dipantau
1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: a. IPLC (Izin
Pembuangan Limbah Cair)
b. Baku Mutu Nasional atau Provinsi
c. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah
2. Ketaatan diukur berdasarkan peraturan/persyaratan yang lebih ketat.
3. Khusus Industri Sawit yang menerapkan Land Aplication parameter yang tidak ada baku mutunya tingkat ketaatan >=80%
4.
Tidak memantau seluruh parameter yang sesuai persyaratan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan: a. IPLC b. Baku Mutu
Nasional atau Provinsi
c. Khusus untuk Industri Sawit parameter yang tidak ada baku mutunya <80%
Tidak pernah melakukan pemantauan parameter yang sesuai dengan: a. IPLC b. Baku Mutu
Nasional atau Provinsi
c. Izin Pemanfaatan (land aplication)
Catatan: 1. Khusus Rumah Sakit jumlah parameter yang dipersyaratkan sebanyak 5 parameter: pH, BOD, COD, TSS, E-
Coli 2. Khusus Industri MPJ belum memiliki baku mutu spesifik menggunakan baku mutu yang ada di AMDAL dan
UKL/UPL. Jika baku mutu tidak tercantum dalam dokumen Amdal dan UKL/UPL maka menggunakan baku mutu pada Kepmen 51 Tahun lampiran C Golongan 1
3. Khusus Industri Agro yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengukur BOD, COD, pH, TSS, Minyak dan Lemak.
4. Khusus Industri Pertambangan yang belum memiliki baku mutu spesifik menggunakan Baku Mutu
2
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
Tambang yang sejenis. 3. Ketaatan terhadap
jumlah data yang dilaporkan
Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan >90% sebagai berikut:
1. Pemantauan kualitas air limbah
2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku
3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang
Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan < 90% sebagai berikut:
1. Pemantauan kualitas air limbah
2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku;
3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang
Melaporkan data palsu.
Catatan: 1. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk Industri petrokimia
2. Data pemantauan harian parameter pH dan TSS atau debit untuk Industri pertambangan 3. Data pemantauan harian parameter pH untuk Industri Agro sesuai yang dipersyaratkan 4. Bagi Industri yang pengelolaan air limbahnya diserahkan ke kawasan industri pengolah air limbah tingkat
ketaatan 100%. 5. Bagi Industri Migas yang telah melakukan 100% injeksi maka tingkat ketaatan 100% 6. Bagi industri yang menggunakan kembali (reuse/recycle) 100% air limbahnya maka tingkat ketaatan
100% 4. Ketaatan Terhadap
Baku Mutu Data hasil pemantauan memenuhi 90 % baku mutu dalam satu periode penilaian tiap titik penaatan tiap parameter dan data 6 bulan terakhir dalam periode penilaian memenuhi baku mutu.
Data hasil pemantauan memenuhi <90 % baku mutu dalam satu periode penilaian tiap titik penaatan tiap parameter
Data hasil pemantauan melebihi 500% BMAL selama 50% periode penilaian tiap titik penaatan tiap parameter
Catatan: Hasil data primer akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 5. Ketaatan Terhadap Izin 1. Mempunyai izin
pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air / Laut / Land Application;
2. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap)
Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air / Laut / LA ;
Catatan: Untuk daerah yang belum mempunyai Perda yang mengatur perizinan tidak dinilai dalam ketaatan terhadap izin 6. Ketaatan Terhadap
Ketentuan Teknis 1. Menggunakan jasa
laboratorium eksternal/internal yang sudah; terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur;
2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
3. Membuat saluran air limbah yang kedap air ;
4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter);
5. Tidak melakukan pengenceran;
6. Tidak melakukan by pass air limbah;
7. Memenuhi seluruh
A. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis dibawah ini: 1. Menggunakan
jasa laboratorium eksternal/internal yang sudah; terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur;
2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
3. Membuat saluran air
1. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;
2. Melakukan by pass.
3
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.
limbah yang kedap air ;
4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter);
5. Tidak melakukan pengenceran.
B. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;
C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
1. Ketaatan Terhadap Sumber Emisi
A. Sumber emisi yang sudah mempunyai baku mutu emisi spesifik: Memantau semua sumber emisi, kecuali: 1. Internal Combustion
Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : a. kapasitas < 100
HP (76,5 KVA) dan beroperasi < 1000 jam/tahun;
b. yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun;
c. yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las
2. Exhaust Laboratorium Fire Assay
3. Khusus Rumah Sakit dan Hotel tidak diwajibkan memantau sumber emisi yg beroperasi < 1000 jam/tahun
B. Sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran). sumber emisi yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau
Sumber emisi yang sudah mempunyai baku mutu emisi spesifik: Tidak semua sumber emisi dipantau
Tidak pernah melakukan pemantauan sumber emisi pada periode penilaian
Catatan: Point B berlaku Khusus untuk Industri Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Agroindustri
4
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
2. Ketaatan Terhadap Parameter
1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan : a. Untuk sektor
yang mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada Baku Mutu Emisi Spesifik.
b. Untuk sektor yang belum mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal/ UKL-UPL, jika dokumen Amdal/ UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Lampiran V B Kepmen 13/1995, kecuali Genset mengacu kepada PerMenLH 21 Tahun 2008 Lampiran IVA
2. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat dan tidak mengukur parameter total partikulat.
Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995 atau Baku Mutu Spesifik
Tidak pernah memantau parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu
3. Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan
1. Melaporkan data secara periodik: a. Pemantauan
CEMS, setiap 3 bulan tersedia data minimal 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian. (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)
Pelaporan data tidak lengkap sesuai dengan peraturan baik data pemantauan manual maupun CEM
1. Tidak ada data pemantauan manual atau CEMS.
2. Melaporkan data pemantauan palsu
5
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
b. Pemantauan Manual, setiap 6 bulan minimal 1 data, kecuali proses pembakaran dengan: 1. Kapasitas
desain < 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
2. kapasitas desain 570 KW < n < 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
c. Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian minimal 1 kali dalam 1 tahun.
4. Ketaatan Terhadap
Baku Mutu 1. Memenuhi BMEU
100% untuk pemantauan manual;
2. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, Data hasil pemantauan dapat dilampaui sampai batas 5% dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi;
1. Pemantauan manual : Tidak memenuhi baku mutu
2. Pemantauan CEMS :
a. data hasil pemantauan melebihi 5% dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi
b. jumlah data rata-rata harian kurang dari 75% (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)
1. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual Melebihi Baku Mutu > 500%
2. Dalam satu periode penilaian 25% data CEMS > 500% Baku Mutu
6
No. ASPEK PERINGKAT BIRU MERAH HITAM
5. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis
1. Memasang dan mengoperasikan CEM bagi industri : a. Unit Regenerator
Katalis (unit Perengkahan katalitik alir)
b. Unit Pentawaran Sulfur
c. Proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas
d. Peleburan Baja e. Pulp & Kertas f. Pupuk g. Semen
2. Peralatan CEM beroperasi normal;
3. Menaati semua persyaratan teknis cerobong
4. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui Cerobong
5. Menggunakan jasa laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh Gubernur;
6. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan
1. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong
2. Tidak memasang CEMS
1. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong;
2. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;
D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3
No. ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM 1. Pendataan Jenis dan
Volume Limbah yang dihasilkan : - Identifikasi jenis
Limbah B3 - Pencatatan Jenis
Limbah B3 yang dihasilkan
- Melakukan Pengelolaan Lanjutan (pengelolaan setelah penyimpanan)
Semua terpenuhi
1. Tidak seluruh limbah teridentifikasi
2. Tidak rutin melakukan Pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan
3. Tidak seluruh LB3 dilakukan Pengelolaan lanjutan
1. Tidak melakukan identifikasi LB3
2. Tidak melakukan pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan
3. Tidak melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
4. Tidak memiliki manifest yang sesuai dengan limbah B3 yang dikelola
2. Perizinan : - Izin pengelolaan Limbah B3
- Masa berlaku izin (kadaluarsa)
1. Memiliki izin PLB3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku
2. Telah mengajukan izin PLB3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan (berdasarkan hasil
1. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin
2. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan
Tidak memiliki salah satu izin pengelolaan limbah B3.
7
No. ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM verifikasi tim Proper) penyimpangan
dalam pelaksanaan kegiatannya.
3. Pelaksanaan Ketentuan Izin: Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu(kecuali Baku Mutu Lingkungan seperti Emisi, Effluent dan standard mutu)
Memenuhi > 90% dari ketentuan izin. (10% hanya diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan minor misalnya simbol/label, lampu penerangan, APAR (alat pemadam kebakaran) dalam penyimpanan Limbah B3.)
Memenuhi 90% > x > 50% dari ketentuan izin PLB3
Memenuhi < 50% dari ketentuan izin PLB3
a. Emisi (Insinerator dan atau bahan bakar pembantu) 1. Pemenuhan
terhadap BME 2. Jumlah
parameter yang diukur dan dianalisa
1. Seluruh parameter memenuhi BME, dan
2. Mengukur seluruh parameter, dan
3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku
1. Tidak semua parameter memenuhi BME, atau
2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau
3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin
1. Tidak pernah melakukan pengukuran emisi
2. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu
3. Melebihi baku mutu untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut
b. Effluent (Pengolahan air limbah B3, Pengolahan air lindi, sumur pantau) 1. Pemenuhan
terhadal BMAL 2. Jumlah
parameter yang diukur dan dianalisa
1. Seluruh parameter memenuhi BMAL, dan
2. Mengukur seluruh parameter, dan
3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku
1. Tidak semua parameter memenuhi BMAL, atau
2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau
3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin
1. Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah
2. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu
3. Melebihi baku mutu untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut
c. Standar Mutu produk atau material limbah B3 yang akan dimanfaatkan Frekuensi pengukuran 1. Parameter yang
diukur (contoh kuat tekan, kualitas pelumas bekas yang akan dibakar, dll)
1. Seluruh persyaratan standar mutu memenuhi ketentuan izin, dan
2. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku
Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu
Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku.
4. Open dumping dan Pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi limbah B3 1. Rencana
Pengelolaan 2. Pengelolaan
ceceran 3. Jumlah ceceran
1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill).
2. Pengelolaan tanah terkontaminasi akibat operasi dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan.
3. Clean up tumpahan (spill) diselesaikan dalam waktu satu bulan.
1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill).
2. Pengelolaan tanah terkontaminasi hasil clean tidak sesuai dengan rencana pengelolaan.
3. Clean up tumpahan (spill)
Tidak melakukan clean up
8
No. ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM 4. Jumlah/volume
tumpahan (spill) tercatat dengan baik.
diselesaikan lebih dari satu bulan.
4. Jumlah/volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik.
5. Jumlah Limbah B3
yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)
1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan
2. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan
1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100% > x > 50%, atau
2. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan
1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola < 50%, atau
2. seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan
6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3
1. Pihak ke-3 (pengumpul) yang ditunjuk : a. mempunyai izin
yang masih berlaku
b. Jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku
c. memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat atau pengolah
d. tidak dalam masalah pencemaran lingkungan
2. Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan limbah B3 memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan. (Izin yang dimaksud juga terkait dengan pemindahan/pengangkutan limbah B3 internal perusahaan yang melintasi wilayah/sarana publik)
3. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995
1. Pihak ke-3 (pengumpul) yang ditunjuk : a. Izin habis
masa berlaku b. Tidak memiliki
kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat atau pengolah
c. sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
2. Tidak memiliki izin untuk Pengangkutan internal limbah B3 untuk pemindahan limbah B3 yang melintasi sarana publik
3. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995
1. Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin.
2. Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan
7. Dumping, open burning dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: 1. Izin dumping 2. Jumlah/volume
LB3 yang di dumping
1. Memiliki izin dengan cara tertentu dari instansi yang berwenang
2. Tidak melakukan kegiatan open burning
3. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detil
1. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya
2. Telah menghentikan
1. Melakukan Dumping tanpa izin
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan open burning
9
No. ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut
kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu
10
E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Kriteria Proper Aspek Pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.
No. ASPEK PERINGKAT
BIRU MERAH HITAM 1. Pengendalian
Kerusakan Lingkungan
Semua tahapan/lokasi tambang atau 100% dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80.
Tidak semua tahapan/ lokasi tambang dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80. Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55
Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55
Status aktivitas: Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/Reklamasi
Kriteria Parameter Standar
Evaluasi Nilai Ket
A S
P E
K M
A N
A J
E M
E N
K1 1. Peta Rencana
>= Skala 1 : 2.000
10 a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan)
b. Ada peta minimal skala 1: 2000, Peta ini biasanya merupakan peta kerja 1: 5000 di lapangan. Jika diperlukan 1: 2000 bisa dalam bentuk digital.
c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang)
d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
< Skala 1 : 2.000 5 a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan)
b. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola
drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang)
d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
tidak tersedia peta
0 Tidak ada peta perencanaan
2. Persetujuan
Ada 6 a. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT)
b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
Tidak Ada 0 a. Tidak ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT)
b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
3. Kemajuan luasan
sesuai rencana 2 a. realisasi sama atau lebih kecil dari luasan rencana, dilihat dari realisasi Triwulanan.
b. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis
c. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan
11
Kriteria Parameter Standar Evaluasi
Nilai Ket
rencana dalam dokumen RKTTL >luas rencana 0
4. Jadwal
sesuai rencana 2 a. Realisasi sesuai jadwal rencana b. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka
diperlukan persetujuan instansi teknis c. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan
pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL
tidak sesuai a. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana b. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari
instansi teknis
Aktifitas
ada aktifitas/kontinu
10 a. Ada aktifitas dilapangan b. Aktifitas termasuk pemompaan di Pit atau
perawatan kolam tidak ada
aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun
5 a. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan b. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari
data rencana kerja dan realisasi Triwulanan c. Lahan ditinggal > 1 Tahun, tetapi ada persetujuan
dari instansi terkait tidak ada
aktifitas > 1 tahun
0 a. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun b. tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap
lahan tersebut ditinggalkan sementaras
K3 Potensi Longsor
Besar 0 a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau overall > 50 dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)
b. Kemiringan atau tinggi Lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan Pemerintah
c. Ada longsoran atau guguran batuan diarea tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik
d. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng; atau
e. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng
Sedang 5 a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/overall sampai dengan 50 dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)
b. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng
c. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng
Kecil 10 a. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)
b. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng
c. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan
K4
Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar
Ada 10 a. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran : dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam
b. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam)
c. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan
12
Kriteria Parameter Standar Evaluasi
Nilai Ket
dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL
d. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya); dan
e. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT.
f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6
Tidak 0 a. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (Potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam
b. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam)
c. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL
d. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT
e. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya)
f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6
g. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya); atau
h. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT
K5 1. Upaya pengendalian erosi
Ada 10 a. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
b. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
c. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)
Tidak 0 a. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
b. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;
c. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)
2. Kondisi sarana pengendali erosi
Memadai 8 a. sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (Mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah)
b. Cover Cropping: menutupi lebih besar dari 50% c. Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap
sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan)
d. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment
13
Kriteria Parameter Standar Evaluasi
Nilai Ket
area) e. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta
water management); f. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan
perhitungan kapasitas air larian permukaan; g. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan
dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan; dan
h. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen)
Tidak Memadai 0 3. Indikasi
terjadi erosi
Ada 0 a. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau turbidity identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi.
b. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.
c. Adanya galur (bekas aliran air dilereng. d. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang
signifikan. e. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar >
20 cm dan dalam > 5 cm f. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi
sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir
Tidak 7 a. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-
lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang rendah.
b. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.
c. Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
d. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan
e. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm)
f. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir
4. Sistem
drainase Menuju ke sistem pengendali kualitas air
10 a. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan
b. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond.
c. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond
d. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang e. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana
drainase f. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam
14
Kriteria Parameter Standar Evaluasi
Nilai Ket
sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond);
g. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air)
h. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami
Langsung
menuju badan perairan
0 a. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan
b. Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond
c. Ada area kegiatan di luar Pit tanpa sarana drainase d. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam
sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond);
e. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air)
f. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami
K6 5. Ada potensi kebencanaan?
Ya 0 a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat
b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
Tidak 15 a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan
dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat
b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentua jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
NILAI TOTAL 100
KETERANGAN : Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan
lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
Kriteria dibedakan menjadi : - Tidak Potensi Rusak ( X ≥ 8O ) - Potensi Rusak Ringan ( 55 ≤ X < 8O ) - Potensi Rusak Berat ( X < 55)
15
LAMPIRAN 2 DAFTAR INDUSTRI PESERTA PROPER DEKONSENTRASI PERIODE 2011-2012
1. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Bali
No NAMA PERUSAHAAN SEKTOR SUB SEKTOR PROVINSI KAB./KOTA
1 Alila Ubud MPJ Hotel Bali
2 Amandari MPJ Hotel Bali
3 Ayana MPJ Hotel Bali
4 AYODYA RESORT BALI MPJ Hotel Bali Badung
5 BALI INTERCONTINENTAL MPJ Hotel Bali Badung
6 DISCOVERY KARTIKA PLAZA HOTEL MPJ Hotel Bali Badung
7 FOUR SEASON RESORT AT JIMBARAN BAY MPJ Hotel Bali Badung
8 FOUR SEASONS SAYAN MPJ Hotel Bali Gianyar
9 GRAND HYATT BALI MPJ Hotel Bali Badung
10 INNA GRAND BALI BEACH HOTEL MPJ Hotel Bali Denpasar
11 MELIA BALI VILLAS & SPA RESORT MPJ Hotel Bali Kab. Badung
12 Mercure Kuta MPJ Hotel Bali
13 Nikko Bali MPJ Hotel Bali
14 Royal Beach Seminyak Bali MPJ Hotel Bali
15 SANUR BEACH HOTEL MPJ Hotel Bali Kota Denpasar
16 Sanur Paradise MPJ Hotel Bali
17 SHERATON LAGUNA MPJ Hotel Bali Kab. Badung
18 THE OBEROI BALI MPJ Hotel Bali Kab. Badung
19 THE WESTIN RESORT NUSA DUA MPJ Hotel Bali Kab. Badung
20 PT. Indonesia Power UBP Bali Unit Bisnis Pesanggaran PEM Energi PLTG &
PLTD Bali Kota Denpasar
21 PT. Indonesia Power UBP Bali Unit PLTG Gilimanuk PEM Energi PLTG Bali Gilimanuk
22 PT. Indonesia Power UBP Bali Unit PLTGU Pemaron PEM Migas Distribusi Bali Karangasem
23 PT. Pertamina (Persero) S & D Region III Terminal BBM Manggis PEM Migas Distribusi Bali Karangasem
24 PT. Pertamina (Persero) S & D Region III Terminal BBM Sanggaran PEM Migas Distribusi Bali Kota Denpasar
25 PT. Pertamina DPPU Ngurah Rai PEM Migas Distribusi Bali Kab. Badung
16
2. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Banten
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Fega Aqua Farmindo Agroindustri Udang windu beku Banten Tangerang
2 PT. Kulit Murni Asia Tenggara Agroindustri Kullit Banten Tangerang
3 PT. Makmur Sejahtera Lestari Agroindustri PENYAMAKAN KULIT Banten Tangerang
4 PT. Agarindo Bogatama Agroindustri Agar-Agar Banten Tangerang
5 PT. Charoen Pokhpand Indonesia Agroindustri Ayam Beku Banten Serang
6 PT. Japfa Santori Indonesia Agroindustri Olahan Daging Banten Tangerang
7 PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Kebun Kertajaya Agroindustri Sawit Banten Lebak
8 PT. Satya Raya Indah Woodbased Industries Agroindustri Plywood Banten Kota Cilegon
9 PT. Sinar Sosro Agroindustri Minuman Ringan Banten Pandeglang
10 PT. Sumber Graha Agroindustri Kayu lapis Banten Tangerang
11 PT. Torabika Eka Semesta Agroindustri Kopi Banten Tangerang
12 PT. Indofood Fritolay Makmur Agroindustri Pengolahan Kentang Banten Tangerang
13 PT.Nestle - Cikupa Agroindustri Permen Gula Banten Tangerang
14 PT. Angsa Daya MPJ Tegel Keramik Banten Tangerang
15 PT. KMK Global Sport MPJ Sepatu Banten Tanggerang
16 PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
17 PT. Angels Products MPJ Gula Rafinasi Banten Serang
18 PT. Argo Pantes, Tbk. MPJ Tekstil Banten Kota Tangerang
19 PT. Arwana Keramik - Serang Plant MPJ Keramik Banten Serang
20 PT. Asahimas Chemical MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
21 PT. Austrindo Jaya Abadi MPJ Galvanis Banten Banten
22 PT. Bayer MaterialScience Indonesia MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
23 PT. BlueScope Steel Indonesia MPJ Pelapisan logam Banten Kota Cilegon
24 PT. Cabot Indonesia MPJ Industri Kimia Banten Kota Cilegon
25 PT. Chandra Asri MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
26 PT. Cilegon Fabricators MPJ Mesin Banten Cilegon
27 PT. Clariant MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
28 PT. Colorindo Aneka Chemicals MPJ Pewarna Tekstil Banten Serang
29 PT. Dongjin Indonesia MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
30 PT. Dover Chemical MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
31 PT. Dystar Colours Indonesia - Cilegon Plant MPJ Pewarna Tekstil Banten Kota Cilegon
32 PT. Dystar Colours Indonesia - Gabus Plant MPJ Pewarna Tekstil Banten Kota Cilegon
33 PT. Gajah Tunggal Divisi SBR MPJ Industri Kimia Banten Serang
34 PT. Galvindo Inti Selaras MPJ Pelapisan logam Banten Tangerang
35 PT. Indah Kiat Pulp & Paper - Tangerang Mills MPJ Kertas Banten Tangerang Selatan
36 PT. Indonesia Synthetics Textile Mills (ISTEM) MPJ Tekstil Banten Kota Tangerang
17
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
37 PT. Indonesia Toray Synthetics (ITS) MPJ Tekstil Banten Kota Tangerang
38 PT. Iron Wire Works MPJ Peleburan Logam Banten Tangerang
39 PT. Jawa Manis Rafinasi MPJ Gula Rafinasi Banten Kota Cilegon
40 PT. Lautan Otsuka Chemical (LOC) MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
41 PT. LG Electronics Indonesia MPJ Elektronik Banten Tangerang
42 PT. Mitsuba Indonesia MPJ Industri Logam Banten Tangerang
43 PT. Mitsubishi Chemical Indonesia MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
44 PT. Nippon Shokubai Indonesia MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
45 PT. NX Indonesia MPJ Lain-lain (Magnet) Banten Kota Cilegon
46 PT. Osram Indonesia MPJ Lampu Pijar Banten Tangerang
47 PT. Pacinesia Chemical Industry MPJ Petrokimia Banten Tangerang
48 PT. Pelat Timah Nusantara (LATINUSA) MPJ Pelapisan logam Banten Kota Cilegon
49 PT. Pelita Cengkareng Paper MPJ Kertas Banten Tangerang
50 PT. Permata Dunia Sukses Utama MPJ Gula Rafinasi Banten Kota Cilegon
51 PT. Polypet Karyapersada MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
52 PT. Pratama Abadi Industri MPJ Sepatu Banten Tangerang
53 PT. Putra Bangun Citra Mandiri MPJ Pelapisan logam Banten Tangerang
54 PT. Rohm and Haas Indonesia MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
55 PT. Sentra Usahatama Jaya MPJ Gula Rafinasi Banten Kota Cilegon
56 PT. Showa Esterindo Indonesia MPJ Petrokimia Banten Serang
57 PT. SK Keris MPJ Tekstil Banten Tangerang
58 PT. Standar Toyo Polymer (Statomer) MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
59 PT. Styrindo Mono Indonesia MPJ Industri Kimia Banten Serang
60 PT. Styron Indonesia (ex. PT. Dow Chemical Indonesia) MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
61 PT. Surya Toto Indonesia, Tbk. - Divisi Fitting Serpong MPJ Keramik Banten Tangerang
62 PT. Tifico Fiber Indonesia, Tbk. MPJ Tekstil Banten Tangerang
63 PT. TITAN Petrokimia Nusantara MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
64 PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk. MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
65 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. (UIC) MPJ Petrokimia Banten Kota Cilegon
66 PT. YKK AP Indonesia MPJ Lain-lain (Al profile) Banten Tangerang
67 PT. Yuasa Battery Indonesia MPJ Battery Sel Basah Banten Kota Tangerang
68 RSUD Adji Darmo Lebak MPJ Rumah Sakit Banten
69 RSUD Berkah Pandeglang MPJ Rumah Sakit Banten
70 RSUD Cilegon MPJ Rumah Sakit Banten Cilegon
71 RSUD Kabupaten Serang MPJ Rumah Sakit Banten Serang
72 RSUD Tangerang MPJ Rumah Sakit Banten Tangerang
73 Rumah Qodr Islamic Village MPJ Rumah Sakit Banten
74 Rumah Sakit Eka Hospital MPJ Rumah Sakit Banten
18
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
75 Rumah Sakit Internasional Omni MPJ Rumah Sakit Banten
76 Rumah Sakit Krakatau Medika MPJ Rumah Sakit Banten
77 Rumah Sakit Mayapada Tangerang MPJ Rumah Sakit Banten Tangerang
78 Rumah Sakit Sari Asih Tangerang MPJ Rumah Sakit Banten Tangerang
79 Rumah Sakit Siloam Karawaci MPJ Rumah Sakit Banten Tangerang
80 Krakatau Daya Listrik (KDL) PEM Energi PLTU Banten Kota Cilegon
81 PT. Indonesia Power UBP Suralaya PEM Energi PLTU Banten Kota Cilegon
82 PT. Pertamina - DPPU Pondok Cabe Tangerang PEM Migas Distribusi Banten Tangerang
83 PT. Pertamina (Persero) Unit Aviasi Soekarno-Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI)
PEM Migas Distribusi Banten Tangerang
84 PT. Pertamina - STS Teluk Semangka PEM Migas Distribusi Banten
85 PT. Pertamina S&D Reg II - TT Tg Gerem PEM Migas Distribusi Banten Kota Cilegon
86 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Lontar Sektor Labuan - PLTU 2 Banten Labuan PEM Energi PLTU Banten Pandeglang
87 PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon PEM Energi PLTGU Banten Kota Cilegon
88 PT. SPIJ MPJ Pipa Banten Kota Cilegon
89 PT. Rinnai Indonsesia MPJ Kompor Banten Tangerang
90 PT. Adis Dimension Footwear MPJ Sepatu Banten Tangerang
91 PT. Duta Sugar Agroindustri Gula Rafinasi Banten Serang
92 PT. Nikomas Gemilang MPJ Sepatu Banten Serang
93 PT. Powchen Indonesia MPJ Sepatu Banten Serang
94 PT. Yasunaga Indonesia MPJ Logam Banten Serang
95 PT. Sulfido Adi Usaha MPJ Kimia Banten Cilegon
19
3. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Bengkulu
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT Agricinal Agroindustri Sawit Bengkulu Bengkulu
2 PT. Agri Andalas Agroindustri Sawit Bengkulu Seluma
3 PT. Agro Muko - Mukomuko POM Unit Sari Bulan Estate Agroindustri Sawit Bengkulu Muko-Muko
4 PT. Alno Agro Utama Agroindustri Sawit Bengkulu Bengkulu
5 PT. Batanghari Bengkulu Pratama Agroindustri Karet Bengkulu Bengkulu Tengah
6 PT. Bio Nusantara Teknology Agroindustri Minyak Goreng Bengkulu Bengkulu Utara
7 PT. Bukit Angkasa Makmur Agroindustri Karet Bengkulu Bengkulu Tengah
8 PT. DARIA DHARMA PRATAMA Agroindustri Sawit Bengkulu Bengkulu Utara
9 PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Padang Plawi Agroindustri Karet Bengkulu Seluma
10 PT. Bukit Sunur PEM Tambang Batubara Bengkulu Bengkulu Tengah
11 PT. Danau Mas Hitam PEM Tambang Batubara Bengkulu Bengkulu Tengah
12 PT. Inti Bara Perdana PEM Tambang Batubara Bengkulu Bengkulu Tengah
13 PT. Kusuma Raya Utama PEM Tambang Batubara Bengkulu Bengkulu Tengah
14 PT. Pertamina - Depot Pulau Baai PEM Migas Distribusi Bengkulu Kota Bengkulu
15 PT. Ratu Samban Mining PEM Tambang Batubara Bengkulu Bengkulu Tengah
20
4. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi D.I Yogyakarta
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Budi Makmur Jaya Murni Agroindustri Penyamakan Kulit D.I. Yogyakarta Bantul
2 PT. Madu Baru PG Madukismo Agroindustri Gula D.I. Yogyakarta Bantul
3 PT. Mirota Agroindustri Susu D.I. Yogyakarta Sleman
4 PT. Sari Husada - Unit 1 Yogyakarta Agroindustri Susu D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta
5 CV. KARYA HIDUP SENTOSA, CV MPJ Alat Berat D.I. Yogyakarta
6 Hotel Hyatt Sleman MPJ Hotel D.I. Yogyakarta Yogyakarta
7 Hotel Sahid Raya MPJ Hotel D.I. Yogyakarta Sleman
8 Novotel MPJ Hotel D.I. Yogyakarta Yogyakarta
9 Pabrik Cambrik Gabungan Koperasi Batik Indonesia MPJ Tekstil D.I. Yogyakarta Sleman
10 PT. BERLICO MULIA FARMA, PT MPJ Farmasi D.I. Yogyakarta
11 PT. GE Lighting Indonesia MPJ Lampu D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta
12 PT. KUSUMA SANDANG MEKARJAYA MPJ Tekstil D.I. Yogyakarta
13 PT. Samitex Sewon MPJ Tekstil D.I. Yogyakarta Bantul
14 PT. Yogyakarta Tekstil MPJ Tekstil D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta
15 Rumah Sakit Hidayahtulah Yogyakarta MPJ Rumah Sakit D.I. Yogyakarta Yogyakarta
16 Rumah Sakit JIH MPJ Rumah Sakit D.I. Yogyakarta Yogyakarta
17 Rumah Sakit Panti Nugroho Sleman MPJ Rumah Sakit D.I. Yogyakarta Sleman
18 Santika Hotel MPJ Hotel D.I. Yogyakarta Sleman
19 The Cangkringan Jogja Villas & Spa Yogyakarta MPJ Hotel D.I. Yogyakarta
20 PT. Pertamina (Persero) DPPU Adisucipto PEM Migas Distribusi D.I. Yogyakarta Yogyakarta
21 PT. Pertamina (Persero) TBBM Rewulu PEM Migas Distribusi D.I. Yogyakarta Bantul
21
5. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Jambi
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Agro Mitra Madani Agroindustri Sawit Jambi Tanjung Jabung Barat 2 PT. Asiatic Persada PKS Sei Kandang Agroindustri Sawit Jambi Batanghari
3 PT. Batang Hari Tembesi Agroindustri Karet Jambi Kota Jambi
4 PT. Djambi Waras I Agroindustri Karet Jambi Kota Jambi
5 PT. Djambi Waras II Jujuhan Agroindustri Karet Jambi Bungo
6 PT. Hok Tong - Jambi Agroindustri Karet Jambi Kota Jambi
7 PT. Inti Indosawit Subur I - Muara Bulian Agroindustri Sawit Jambi Batanghari
8 PT. Inti Indosawit Subur II - Tungkul Ulu Agroindustri Sawit Jambi Tanjung Jabung Barat
9 PT. Jamika Raya PKS Agroindustri Sawit Jambi Bungo
10 PT. Kresna Duta Agrindo PKS Jelatang Agroindustri Sawit Jambi Merangin
11 PT. Kresna Duta Agrindo PKS Langling Agroindustri Sawit Jambi Merangin
12 PT. Kresna Duta Agro Indo PKS Pelakar Agroindustri Sawit Jambi Sarolangun
13 PT. Megasawindo Perkasa CRF Agroindustri Sawit Jambi Bungo
14 PT. Megasawindo POM Agroindustri Karet Jambi Bungo
15 PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) PKS Pinang Tinggi Agroindustri Sawit Jambi Muara Jambi
16 PT. REMCO JAMBI Agroindustri Karet Jambi Kota Jambi
17 PT. Sari Aditya Loka I Agroindustri Sawit Jambi Merangin
18 PT. Sari Aditya Loka II Agroindustri Sawit Jambi Bungo
19 PT Lontar Papirus Pulp and Paper MPJ MPJ Jambi Tanjung Jabung Barat
20 RS Raden Mattaher MPJ MPJ Jambi Jambi
21 RSD Kol. Abundjani Bangko MPJ MPJ Jambi Merangin
22 RSUD A. Thalib Sei Penuh MPJ Rumah Sakit Jambi Sungai Penuh
23 RSUD Kuala Tungkal MPJ Rumah Sakit Jambi Kuala Tungkal
24 RSUD Muara Bungo MPJ MPJ Jambi Bungo
25 Conocophillips (South Jambi), Ltd. - PSC Gas Operation PEM Migas EP Jambi Batang Hari
26 Mont'D Or Oil Tungkal, Ltd. PEM Migas EP Jambi Tebo
27 Petrochina International Jabung Ltd PEM Migas EP Jambi Tanjung Jabung Barat
28 PT. Asia Multi Investama PEM Pertambangan Jambi Tebo
29 PT. Bangun Energy Indonesia PEM Pertambangan Jambi Batanghari
30 PT. Jambi Prima Coal PEM Pertambangan Jambi Sarolangun
31 PT. Kuansing Inti Makmur PEM Pertambangan Jambi Bungo
32 PT. Minimex Indonesia PEM Pertambangan Jambi Sarolangun
33 PT. Nusantara Thermal Coal PEM Pertambangan Jambi Bungo
34 PT. Pertamina - DPPU Sultan Thaha PEM Migas Distribusi Jambi Kota Jambi
35 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jambi PEM Migas Distribusi Jambi Kota Jambi
36 PT. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi - Area Selatan (ex UBEP Jambi) PEM Migas EP Jambi Muaro Jambi dan Kota
Jambi
37 PT. Petrochina International Jabung Ltd. (Minyak) PEM Migas EP Jambi Tanjung Jabung Timur
38 TAC Pertamina - Binawahana Petrindo Meruap Pte.Ltd PEM Migas EP Jambi Sarolangun
22
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
39 TAC Pertamina - Insani Mitrasani Gelam (EMP Gelam) PEM Migas EP Jambi Muaro Jambi
23
6. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Anugerah Setia Lestari Agroindustri Kecap Jawa Barat Subang
2 PT. Aqua Golden Mississipi Agroindustri Air Mineral Jawa Barat Sukabumi
3 PT. Bellfoods Indonesia Agroindustri Olahan Daging Jawa Barat Bogor
4 PT. Coca Cola (Fresh Tea) Agroindustri Teh Jawa Barat Sumedang
5 PT. Condong Garut – Komoditi Karet Agroindustri Karet Jawa Barat Garut
6 PT. Condong Garut – Komoditi Sawit Agroindustri Sawit Jawa Barat Garut
7 PT. Heinz ABC Indonesia - Karawang Agroindustri Kecap/Saus Jawa Barat Karawang
8 PT. Indofood Sukses Makmur Agroindustri Mie Instan Jawa Barat Bekasi
9 PT. Indofood Sukses Makmur Agroindustri Bumbu Masak Jawa Barat Karawang
10 PT. Indolacto Factory Agroindustri Susu Jawa Barat Sukabumi
11 PT. Indosentra Pelangi Agroindustri Kecap Jawa Barat Bekasi
12 PT. Karyana Gita Utama Agroindustri Peternakan Jawa Barat Sukabumi
13 PT. LASSALLEFOOD INDONESIA Agroindustri Makanan dan Minuman Jawa Barat Depok
14 PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang Agroindustri Karet Jawa Barat Subang
15 PT. PG Rajawali II Unit PG Jatitujuh Agroindustri Gula Jawa Barat Majalengka
16 PT. PG Rajawali II Unit PG Karang Suwung Agroindustri Gula Jawa Barat Cirebon
17 PT. PG Rajawali II Unit PG Sindang Laut Agroindustri Gula Jawa Barat Cirebon
18 PT. PG Rajawali II Unit PG Subang Pasir Bungur Agroindustri Gula Jawa Barat Subang
19 PT. PG Rajawali II Unit PG Tersana Baru Agroindustri Gula Jawa Barat Cirebon
20 PT. Rose Brand (Budi Makmur Sentosa) Agroindustri Tepung Beras Jawa Barat Subang
21 PT. San Miguel Agroindustri Olahan Daging Jawa Barat Depok
22 PT. Sanwoo Indonesia Agroindustri Penyamakan Kulit Jawa Barat Karawang
23 PT. SERAYU MAKMUR KAYUINDO Agroindustri Kayu Lapis Jawa Barat Cirebon
24 PT. Sincona Indonesia Lestari Agroindustri Kina Jawa Barat Subang
25 PT. Tang Mas (2 Tang) Agroindustri Air Mineral Jawa Barat Bekasi
26 PT. Varia Indo Tirta (Vit) Agroindustri Air Mineral Jawa Barat Sukabumi
27 PTPN VII Cikumpay Agroindustri Karet Jawa Barat Purwakarta
28 PTPN VIII Kebun Gunung Mas Agroindustri Teh Jawa Barat Bogor
29 PTPN VIII Kebun Panglejar Agroindustri Teh Jawa Barat Bandung Barat
30 PTPN VIII Kebun Walini Agroindustri Teh Jawa Barat Subang
31 PTPN VIII Rancabali Agroindustri Teh Jawa Barat Bandung Barat
32 Ultrajaya Milk Industry Agroindustri Susu Jawa Barat Bandung Barat
33 PT. EJIP MPJ Kawasan Industri Jawa Barat Bekasi
34 PT. JABABEKA MPJ Kawasan Industri Jawa Barat Bekasi
35 PT. LIPPO Cikarang MPJ Kawasan Industri Jawa Barat Bekasi
36 PT. MM-2100 MPJ Kawasan Industri Jawa Barat Bekasi
37 PT. PPLI MPJ Pengolah Limbah Jawa Barat Bogor
38 PT. Surya Cipta Swadaya MPJ Kawasan Industri Jawa Barat Karawang
24
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
39 CV. Purnama Tirtatex MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
40 CV. Sungai Indah Tekstile MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
41 PT. Abbot Indonesia MPJ Farmasi Jawa Barat Depok
42 PT. Armindo Catur Pratama MPJ Pelapisan Logam Jawa Barat Bogor
43 PT. Arnott Indonesia MPJ Makanan/Biskuit Jawa Barat Bekasi
44 PT. Ateja Multi Industri MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung Barat
45 PT. Ateja Tritunggal MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung Barat
46 PT. Bhineka Karya Manunggal MPJ Tekstil Jawa Barat Karawang
47 PT. Bintang Agung MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
48 PT. Bio Farma (Persero) MPJ Farmasi Jawa Barat Bandung
49 PT. Bridgestone Tire Indonesia - Karawang Plant MPJ Ban Jawa Barat Karawang
50 PT. Brigestone Tire Indonesia - Bekasi Plant MPJ Ban Jawa Barat Bekasi
51 PT. Bukit Terang Paksi Galvanis MPJ Pelapisan Logam Jawa Barat Bekasi
52 PT. Central Georgette Nusantara Printing Mill (CGNP) MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung Barat
53 PT. Central Texindo MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung Barat
54 PT. Dactex Indonesia MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
55 PT. Deliatex Kusuma MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
56 PT. Essar Indonesia MPJ Pengolahaan Logam Jawa Barat Bekasi
57 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk MPJ Kertas Jawa Barat Bekasi
58 PT. Galvindo Ampuh MPJ Pelapisan Logam Jawa Barat Bogor
59 PT. Grand Textile Industry (Grantex) MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
60 PT. Hino Motor Manufacturing Indonesia MPJ Tekstil Jawa Barat Purwakarta
61 PT. Holcim Indonesia, Tbk - Narogong Plant MPJ Semen Jawa Barat Bogor
62 PT. Indo-Bharat Rayon MPJ Rayon Jawa Barat Purwakarta
63 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - Pabrik Citeureup MPJ Semen Jawa Barat Bogor
64 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - Pabrik Palimanan MPJ Semen Jawa Barat Cirebon
65 PT. Indorama Synthetics, Tbk - Bandung MPJ Tekstil Jawa Barat Bandung
66 PT. Indorama Synthetics, Tbk. - Purwakarta MPJ Tekstil Jawa Barat Purwakarta
67 PT. Insan Sandang Internusa MPJ Tekstil Jawa Barat Sumedang
68 PT. Kahatex I MPJ Tekstil Jawa Barat Cimahi
69 PT. Kahatex II MPJ Tekstil Jawa Barat Sumedang
70 PT. Kalbe Farma, Tbk MPJ Farmasi Jawa Barat Bekasi
71 PT. Kao Indonesia MPJ Consumer Goods Jawa Barat Bekasi
72 PT. Kewalram Indonesia MPJ Tekstil Jawa Barat Sumedang
73 PT. Kimia Farma (Persero), Tbk- Plant Bandung MPJ Farmasi Jawa Barat Bandung
74 PT. Muliakeramik Indahraya MPJ Keramik Jawa Barat Bekasi
75 PT. Pabrik Kertas Noree Indonesia MPJ Kertas Jawa Barat Bekasi
76 PT. Papertech Indonesia MPJ Kertas Jawa Barat Subang
77 PT. Parisindo Pratama MPJ Kertas Jawa Barat Bogor
25
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
78 PT. Pindad (Persero) MPJ Peleburan Logam Jawa Barat Bandung
79 PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills-1 MPJ Kertas Jawa Barat Karawang
80 PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills-2 MPJ Kertas Jawa Barat Karawang
81 PT. Pupuk Kujang MPJ Pupuk Jawa Barat Karawang
82 PT. Sanyo Electronics Indonesia MPJ Elektronik Jawa Barat Bekasi
83 PT. Sanyo Jaya Component Indonesia MPJ Elektronik Jawa Barat Bekasi
84 PT. Showa Indonesia Manufacturing MPJ Komponen Otomotif Jawa Barat Bekasi
85 PT. South Pacific Viscose MPJ Rayon Jawa Barat Purwakarta
86 PT. Sumi Rubber MPJ Ban Jawa Barat Karawang
87 PT. Sumiden Serasi Wire Products MPJ Pelapisan Logam Jawa Barat Bogor
88 PT. Tanabe Indonesia MPJ Farmasi Jawa Barat Bandung
89 PT. Toyota Manufacturing Indonesia - Karawang Plant MPJ Otomotif Jawa Barat Karawang
90 PT. Unilever Indonesia, Tbk - Pabrik Cikarang MPJ Consumer Goods Jawa Barat Bekasi
91 PT. Walsin Lippo Industries MPJ Pelapisan Logam Jawa Barat Bekasi
92 PT. YKK Zipper Indonesia MPJ Ritslulting Jawa Barat Bekasi
93 Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Derajat PEM Energi
Geothermal Jawa Barat Garut
94 Pertamina EP Proyek Pondok Tengah PEM Migas EP Jawa Barat Bekasi
95 Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, Ltd PEM Migas EP Jawa Barat Karawang
96 PT. Aneka Tambang, Tbk - Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor PEM Tambang
Mineral Jawa Barat Bogor
97 PT. Chevron Geothermal Salak, Ltd. PEM Energi Geothermal Jawa Barat Sukabumi
98 PT. Cikarang Listrindo PEM Energi PLTGU Jawa Barat Bekasi
99 PT. Indonesia Power UBP Kamojang Unit PLTP Gunung Salak PEM Energi PLTP Jawa Barat Sukabumi
100 PT. Indonesia Power UBP Kamojang Unit PLTP Kamojang PEM Energi
Geothermal Jawa Barat Bandung
101 PT. Indonesia Power UBP Semarang Sub Unit PLTG Sunyaragi PEM Energi PLTG Jawa Barat Cirebon
102 PT. Pertagas Area Jawa Bagian Jawa barat PEM Migas EP Jawa Barat Indramayu
103 PT. Pertamina – Depot Cikampek PEM Migas Distribusi Jawa Barat Cikampek
104 PT. Pertamina – Depot Tasikmalaya PEM Migas Distribusi Jawa Barat Tasikmalaya
105 PT. Pertamina - Depot Ujung Berung PEM Migas Distribusi Jawa Barat Bandung
106 PT. Pertamina - DPPU Bandara Husein Sastranegara PEM Migas Distribusi Jawa Barat Bandung
107 PT. Pertamina (Persero) RU VI – Kilang Balongan PEM Migas UP Jawa Barat Indramayu
108 PT. Pertamina EP Region Jawa Field Subang PEM Migas EP Jawa Barat Subang
109 PT. Pertamina EP Region Jawa Field Tambun PEM Migas EP Jawa Barat Bekasi
110 PT. Pertamina Geothermal Area Kamojang PEM Energi Geothermal Jawa Barat Bandung
111 PT. Pertamina Region Jawa – Jatibarang PEM Migas EP Jawa Barat Indramayu, Majalengka
112 PT. Pertamina S&D Reg II – Balongan Group PEM Migas Distribusi Jawa Barat Indramayu
113 PT. Pertamina S&D Reg II - Depot Padalarang PEM Migas Distribusi Jawa Barat Bandung
26
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
114 PT. PJB UP Muara Tawar PEM Energi PLTGU Jawa Barat Bekasi
115 Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd PEM Energi Geothermal Jawa Barat Bandung
27
7. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PG. Mojo Agroindustri Gula Jawa Tengah
2 PG. Tasik Madu Agroindustri Gula Jawa Tengah
3 PT. Coca Cola Bottling Indonesia Agroindustri Minuman Ringan Jawa Tengah
4 PT. Gunung Slamet (SOSRO) Agroindustri Minuman Ringan Jawa Tengah Tegal
5 PT. Industri Gula Nusantara Agroindustri Gula Jawa Tengah Kendal
6 PT. Kayu Lapis Indonesia Agroindustri Plywood Jawa Tengah Kendal
7 PT. Kievet Indonesia Agroindustri Bahan makanan Jawa Tengah Salatiga
8 PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG Gondang Baru Agroindustri Gula Jawa Tengah Klaten
9 PT. SARIHUSADA Agroindustri Susu Jawa Tengah Klaten
10 PT. Sosro Agroindustri Minuman Ringan Jawa Tengah
11 PT.Indofood Fritolay Makmur Agroindustri Pengolahan Kentang Jawa Tengah Semarang
12 Grand Candi Hotel MPJ Hotel Jawa Tengah Semarang
13 Gumaya Tower Hotel Semarang MPJ Hotel Jawa Tengah Semarang
14 Hotel Lor In MPJ Hotel Jawa Tengah Solo
15 Hotel Sahid Jaya MPJ Hotel Jawa Tengah Solo
16 Kubota Indonesia MPJ Mesin Jawa Tengah
17 PT. Apac Inti Corpora MPJ Tekstil Jawa Tengah Semarang
18 PT. Ara Shoes Ind MPJ Sepatu Jawa Tengah
19 PT. Batam Textile Industry (Batamtex) MPJ Tekstil Jawa Tengah Semarang
20 PT. Bina Guna Kimia MPJ Industri Kimia Jawa Tengah Semarang
21 PT. Dan Liris MPJ Tekstil Jawa Tengah Sukowarjo
22 PT. Daya Manunggal Tekstil (Damatex) MPJ Tekstil Jawa Tengah Kota Salatiga
23 PT. Duniatex MPJ Tekstil Jawa Tengah
24 PT. Hanil Indonesia MPJ Tekstil Jawa Tengah
25 PT. Hartono Istana Teknologi (HIT) MPJ Elektronik Jawa Tengah
26 PT. Holcim Indonesia, Tbk - Cilacap Plant MPJ Semen Jawa Tengah Cilacap
27 PT. Indo Acidatama, Tbk. MPJ Industri Kimia Jawa Tengah Karang Anyar
28 PT. Indonesia Steel Tube Work (ISTW) MPJ Pelapisan logam Jawa Tengah Kota Semarang
29 PT. Iskandartex MPJ Tekstil Jawa Tengah
30 PT. Konimex MPJ Farmasi Jawa Tengah Sukoharjo
31 PT. Kurios Barutama MPJ Tekstil Jawa Tengah
32 PT. Lokatex MPJ Tekstil Jawa Tengah
33 PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) MPJ Karoseri Kendaraan Jawa Tengah Magelang
34 PT. Mutu Gading Tekstil MPJ Tekstil Jawa Tengah Karanganyar
35 PT. Phapros, Tbk. MPJ Farmasi Jawa Tengah Kota Semarang
36 PT. Pismatex MPJ Tekstil Jawa Tengah
28
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
37 PT. Primatexco Indonesia MPJ Tekstil Jawa Tengah Batang
38 PT. Pura Nusapersada MPJ Kertas Jawa Tengah Kudus
39 PT. Raja Besi MPJ Pelapisan logam Jawa Tengah Kota Semarang
40 PT. Sango Ceramics Indonesia MPJ Keramik Jawa Tengah
41 PT. Sari Warna Asli Textile Industry - Unit I (ex unit IV) MPJ Tekstil Jawa Tengah Karang Anyar
42 PT. Sari Warna Asli Textile Industry - Unit III MPJ Tekstil Jawa Tengah Karang Anyar
43 PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) MPJ Tekstil Jawa Tengah Sukoharjo
44 PT. Tiga Manunggal Tekstil (Timatex) MPJ Tekstil Jawa Tengah Kota Salatiga
45 PT. Tyfountex Indonesia MPJ Tekstil Jawa Tengah Sukoharjo
46 RSU Dr. Suraji Tirtonegoro MPJ Rumah Sakit Jawa Tengah
47 RSU PKU Muhammadiyah Roemani MPJ Rumah Sakit Jawa Tengah Semarang
48 Rumah Sakit Dr. Kariadi MPJ Rumah Sakit Jawa Tengah Semarang
49 PLTU Rembang PEM Energi PLTU Jawa Tengah Rembang
50 PT. Geo Dipa Energy Unit Dieng PEM Energi Geothermal Jawa Tengah Wonosobo
51 PT. Indonesia Power UBP Semarang - Tambak Lorok PEM Energi
PLTG/PLTU/PLTGU Jawa Tengah Kota Semarang
52 PT. Pertamina - Depot Tegal PEM Migas Distribusi Jawa Tengah Tegal
53 PT. Pertamina (Persero) Production Unit Cilacap Lubricants PEM Migas UP Jawa Tengah Cilacap
54 PT. Pertamina (Persero) RU IV - Kilang Cilacap PEM Migas UP Jawa Tengah Cilacap
55 PT. Pertamina (Persero) S&D Region II Terminal BBM Boyolali PEM Migas Distribusi Jawa Tengah Boyolali
56 PT. Pertamina (Persero) S&D Region II Terminal BBM Pengapon PEM Migas Distribusi Jawa Tengah Semarang
57 PT. Pertamina DOH Blora PEM Migas Distribusi Jawa Tengah
58 PT. Pertamina S&D Reg II - Terminal BBM Cilacap PEM Migas Distribusi Jawa Tengah Cilacap
59 PT. Pertamina S&D Reg II - Terminal BBM Maos PEM Migas Distribusi Jawa Tengah Cilacap
60 PT. PLN (Persero) Pembangkit Tanjung Jati B Jepara PEM Energi PLTU Jawa Tengah Jepara
61 PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) PEM Energi PLTU Jawa Tengah Cilacap
62 Terminal Transit Lomanis PEM Migas Distribusi Jawa Tengah Cilacap
29
8. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Jawa Timur
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Aneka Coffee Industry Agroindustri Kopi Jawa Timur Sidoarjo
2 PT. Aneka Tuna Indonesia Agroindustri Pengolahan Ikan Jawa Timur Pasuruan
3 PT. Campina Agroindustri Es Cream Jawa Timur Surabaya
4 PT. Eka Timur Raya Agroindustri Pengolahan Jamur Jawa Timur Pasuruan
5 PT. Gudang Garam - Pasuruan Agroindustri Rokok Jawa Timur Pasuruan
6 PT. Heinz ABC Indonesia Agroindustri Sirup & Kecap Jawa Timur Pasuruan
7 PT. Indofood Sukses Makmur Agroindustri Mie Jawa Timur Pasuruan
8 PT. Indolakto - Pasuruan Factory Agroindustri Susu Jawa Timur Pasuruan
9 PT. Japfa Comfeed Agroindustri Pakan Ternak Jawa Timur Sidoarjo
10 PT. Kebon Agung PG. Kebon Agung Agroindustri Gula Jawa Timur Malang
11 PT. Kutai Timber Indonesia Agroindustri Plywood Jawa Timur Probolinggo Kota
12 PT. Nestle Indonesia - Kejayan Factory Agroindustri Susu Jawa Timur Pasuruan
13 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Bobbin Agroindustri Cerutu Jawa Timur Jember
14 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Djombang Baru Agroindustri Gula Jawa Timur Jombang
15 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Gempolkrep Agroindustri Gula Jawa Timur Mojokerto
16 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Krembong Agroindustri Gula Jawa Timur Sidoarjo
17 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Lestari Agroindustri Gula Jawa Timur Nganjuk
18 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Meritjan Agroindustri Gula Jawa Timur Kediri
19 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Mojopanggoong Agroindustri Gula Jawa Timur Tulung Agung
20 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Ngadirejo Agroindustri Gula Jawa Timur Kediri
21 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Pesantren Baru Agroindustri Gula Jawa Timur Kediri
22 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Tjoekir Agroindustri Gula Jawa Timur Jombang
23 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Toelangan Agroindustri Gula Jawa Timur Sidoarjo
24 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Watotoelis Agroindustri Gula Jawa Timur Sidoarjo
25 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Assembagoes Agroindustri Gula Jawa Timur Situbondo
26 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Djatiroto Agroindustri Gula Jawa Timur Lumajang
27 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Kedawoeng Agroindustri Gula Jawa Timur Pasuruan
28 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Pagottan Agroindustri Gula Jawa Timur Madiun
29 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Pradjekan Agroindustri Gula Jawa Timur Bondowoso
30 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Redjosari Agroindustri Gula Jawa Timur Magetan
31 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro Agroindustri Gula Jawa Timur Jember
32 PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Agroindustri Gula Jawa Timur Madiun
33 PT. PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru I Agroindustri Gula Jawa Timur Malang
30
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
34 PT. PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru II Agroindustri Gula Jawa Timur Malang
35 PT. PG Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru Agroindustri Gula Jawa Timur Madiun
36 PT. Satelit Sriti Agroindustri Agar-agar Jawa Timur Pasuruan
37 PT. Adiprima Suraprinta MPJ Kertas Jawa Timur Gresik
38 PT. Ajinomoto Indonesia MPJ MSG Jawa Timur Mojokerto
39 PT. Cheil Jedang Indonesia - Pasuruan Plant MPJ MSG Jawa Timur Pasuruan
40 PT. Ekamas Fortuna MPJ Kertas Jawa Timur Malang
41 PT. Kertas Basuki Rahmat MPJ Kertas Jawa Timur Banyuwangi
42 PT. Kertas Leces (Persero) MPJ Kertas Jawa Timur Probolinggo
43 PT. Miwon Indonesia MPJ MSG Jawa Timur Gresik
44 PT. Molindo Raya MPJ Industri Kimia Jawa Timur Malang
45 PT. New Simomulyo MPJ Pelapisan logam Jawa Timur Surabaya
46 PT. Otsuka Indonesia MPJ Farmasi Jawa Timur Malang
47 PT. Philips Indonesia MPJ Lampu Jawa Timur Surabaya
48 PT. Platinum Ceramic Industries MPJ Keramik Jawa Timur Surabaya
49 PT. Sasa Inti MPJ MSG Jawa Timur Probolinggo
50 PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. - Pabrik Tuban MPJ Semen Jawa Timur Tuban
51 PT. Sepanjang Baut Sejahtera MPJ Pelapisan logam Jawa Timur Surabaya
52 PT. Sopanusa Tissue & Packaging Saranasukses MPJ Kertas Jawa Timur Mojokerto
53 PT. Surabaya Mekabox MPJ Kertas Jawa Timur Gresilk
54 PT. Surya Zig Zag MPJ Kertas Jawa Timur Kediri
55 PT. Timur Megah Steel MPJ Pelapisan logam Jawa Timur Gresilk
56 PT. Unilever Indonesia, Tbk - Pabrik Rungkut MPJ Consumer Goods Jawa Timur Surabaya
57 HESS (Indonesia Pangkah), Ltd. PEM Migas EP Jawa Timur Gresik
58 Instalasi Surabaya PEM Migas Distribusi Jawa Timur Surabaya
59 JOB Pertamina Petrochina East Java PEM Migas EP Jawa Timur Bojonegoro
60 Kangean Energy Indonesia, Ltd. PEM Migas EP Jawa Timur Sumenep
61 Kodeco Energy Co. Ltd. PEM Migas EP Jawa Timur Gresik
62 Lapindo Brantas, Inc. (Lapangan Wunut) PEM Migas EP Jawa Timur Sidoarjo
63 PT. Indonesia Power UBP Perak - Grati PLTGU Grati PEM Energi PLTGU Jawa Timur Pasuruan
64 PT. Indonesia Power UBP Perak - Grati PLTU Perak PEM Energi PLTD Jawa Timur Surabaya
65 PT. Jawa Power PEM Energi PLTU Jawa Timur Probolinggo
66 PT. Paiton Energy Company PEM Energi PLTU Jawa Timur Probolinggo
67 PT. Pertamina Gas Area Jawa Bagian Timur PEM Migas EP Jawa Timur Sidoarjo
68 PT. Pertamina S&D Reg III - Instalasi Tg. Perak PEM Migas Distribusi Jawa Timur Surabaya
69 PT. PJB UP Gresik PEM Energi PLTGU Jawa Timur Gresik
70 PT. PJB UP Paiton PEM Energi PLTU Jawa Timur Probolinggo
71 Santos (Madura Offshore) Pty., Ltd. Lapangan Gas Maleo PEM Migas EP Jawa Timur Sumenep
72 Santos PTY LTD - Lapangan Oyong PEM Migas EP Jawa Timur Surabaya
31
9. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Barat No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Agro Lestari Mandiri Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Ketapang
2 PT. Agro Nusa Investama Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Sambas
3 PT. Bintang Harapan Desa Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
4 PT. Bonti Permai Jayaraya Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Sintang
5 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
6 PT. Ceria Prima Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Bengkayang
7 PT. Citra nusa intisawit Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
8 PT. Erna Djuliawati (Lyman Group) Agroindustri Plywood Kalimantan Barat Sanggau
9 PT. Giat Usaha Dieng Agroindustri Karet Kalimantan Barat Kota Pontianak
10 PT. Harapan Sawit Lestari Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Ketapang
11 PT. Hok Thong Agroindustri Karet Kalimantan Barat Pontianak
12 PT. Indofood Sukses Makmur Agroindustri Makanan Kalimantan Barat Kab. Pontianak
13 PT. Kalimantan Sanggar Pusaka Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Skadau
14 PT. Mitra Austrial Sejahtera Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
15 PT. Multi Prima Entakai Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Sekadau
16 PT. New Kalbar Processor Agroindustri Karet Kalimantan Barat Pontianak
17 PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) PMS Gunung Meliau Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Sanggau
18 PT. Poliplant Sejahtera Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Ketapang
19 PT. Sari Bumi Kusuma Agroindustri Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
20 PT. Sime Indo Agro Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
21 PT. Sinar Dinamika Kapuas Agroindustri Sawit Kalimantan Barat Melawi
22 PT. Star Rubber Agroindustri Karet Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya
23 PT. Sumber Alam Agroindustri Karet Kalimantan Barat Pontianak
24 PT. Sumber Djantin Agroindustri Karet Kalimantan Barat Kota Pontianak
25 Hotel Mercure MPJ Hotel Kalimantan Barat Kota Pontianak
26 PT. Kota Niaga Raya MPJ Hotel Kalimantan Barat pontianak
27 PT. Dempal Resource PEM Tambang Bauksit Kalimantan Barat Kab. Sanggau
28 PT. Karya Utama Tambang Jaya PEM Tambang Bauksit Kalimantan Barat Kab. Ketapang
29 PT. PLN (Persero) Sektor Kapuas Area PLTD dan PLTG Siantan PEM Energi PLTU Kalimantan Barat Kota Pontianak
30 PT. PLN (Persero) Sektor Kapuas Area PLTD Sei Wie dan PLTD Sudirman PEM Energi PLTD Kalimantan Barat pontianak
32
10. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Selatan
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Sajang Heulang Agroindustri Kalimantan Selatan
2 PT. Basirih Industrial Corporation Agroindustri Plywood Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin
3 PT. Bersama Sejahtera Sakti - Unit Gunung Aru Factory Agroindustri Sawit Kalimantan Selatan Kotabaru
4 PT. Ladang Rumpun Abadi Agroindustri Kalimantan Selatan
5 PT. Hok Tong - Banjarmasin Agroindustri Karet Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin
6 PT. Buana Karya Bhakti Agroindustri Kalimantan Selatan
7 PT. Kalimantan Jaya Wattido Agroindustri Kalimantan Selatan
8 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Kebun Danau Salak Agroindustri Karet Kalimantan Selatan Banjar
9 PT. Sinar Kencana Inti Perkasa - Kebun Sekupang Agroindustri Sawit Kalimantan Selatan Kota Baru
10 PT. Smart, Tbk. - PKS Batu Ampar Agroindustri Sawit Kalimantan Selatan Kota Baru
11 PT. Smart, Tbk. - PKS Tanah Laut Agroindustri Sawit Kalimantan Selatan
12 PT. Surya Satrya Timur Agroindustri Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin
13 PTPN XIII (Persero) Tanah Laut Agroindustri Kalimantan Selatan
14 PT. Bridgestone Kalimantan Plantation MPJ Kalimantan Selatan
15 PT. Bumi Jaya MPJ Kalimantan Selatan Barito Kuala
16 PT. Benua Lima Sejurus MPJ Kalimantan Selatan Barito Kuala
17 Hotel Rattan Inn MPJ Hotel Kalimantan Selatan Banjarmasin
18 Hotel Aston MPJ Hotel Kalimantan Selatan Banjarmasin
19 PT. Indocement Tunggal Prakarsa MPJ Semen Kalimantan Selatan Kota Baru
20 RSUD Ulin Banjarmasin MPJ RS Kalimantan Selatan Banjarmasin
21 Bahari Cakrawala Sebuku PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan
22 PT. Tunas Inti Abadi PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
23 PT. Sumber Kurnia Buana PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tapin, Banjar
24 PT. Bangun Banua Persada PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tapin, Banjar
25 PT. Arutmin Indonesia Tambang Asam-Asam PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tanah Laut
26 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
27 PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
28 PT. Arutmin Indonesia Tambang Senakin PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Kotabaru
29 PT. Eka Satya Yatama PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tabalong
30 PT. Interex Sacra Raya PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tabalong
31 PT. Borneo Indobara PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
32 PD. Baratala PEM Tambang Biji Besi Kalimantan Selatan Tanah Laut
33 PT. Pertamina EBEP Tanjung PEM Migas Kalimantan Selatan Tabalong
34 PT. Jorong Barutama Greston PEM Batubara Kalimantan Selatan Tanah Laut
35 PT. PLN (Persero) Pembangkit Sektor Barito PEM Batubara Kalimantan Selatan Kotabaru
36 PT. Nyiwan PEM Biji Besi Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
33
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
37 PT. PLN (Persero) PLTU Sektor Asam-Asam PEM Energi PLTU Kalimantan Selatan Tanah Laut
38 PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) PEM Tambang Mineral Kalimantan Selatan Kotabaru
39 PT. Baramarta PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Banjar
40 PT. Wahana Baratama Mining PEM Tambang Batubara Kalimantan Selatan Tanah Bumbu
34
11. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Forestra Lestari Dwikarya Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Kab. Belitung
2 PT. Gunung Maras Lestari Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Bangka
3 PT. Gunung Sawit Bina Lestari Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Bangka Barat
4 PT. Karini Utama Agroindustri Karet Kep. Bangka Belitung Bangka
5 PT. MP Leidong West Indonesia Agroindustri Kep. Bangka Belitung Bangka Barat
6 PT. Parit Sembada Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Belitung Timur
7 PT. Sahabat Mewah dan Makmur Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Belitung Timur
8 PT. SAWINDO KENCANA Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Bangka
9 PT. Steelindo Wahana Perkasa Agroindustri Sawit Kep. Bangka Belitung Belitung
10 PT. Koba Tin PEM Tambang Mineral
Kep. Bangka Belitung
Bangka Tengah&Banka Selatan
11 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Pangkal Balam PEM Migas Distribusi Kep. Bangka
Belitung Pangkal Pinang
12 PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya) PEM Tambang
Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Induk
13 PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (PLTD) Baturusa PEM Energi PLTD Kep. Bangka
Belitung Bangka Induk
14 PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Metalurgi Muntok PEM Tambang Mineral
Kep. Bangka Belitung Bangka Barat
15 PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Belinyu PEM Tambang
Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Barat
16 PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Sungailiat PEM Tambang
Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Induk
17 PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Toboali PEM Tambang
Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Selatan
18 PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Wilayah Produksi Belitung PEM Tambang
Mineral Kep. Bangka Belitung Belitung Timur
19 PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Wilayah Tambang Darat Jebus PEM Tambang
Mineral Kep. Bangka Belitung Bangka Barat
35
12. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Lampung
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Budi Acid Jaya - Divisi Tapioka Ketapang Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Utara
2 PT. Budi Acid Jaya - Divisi Tapioka Labuhan Ratu Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Timur
3 PT. Florindo Makmur Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Tengah
4 PT. Great Giant Livestock Company Agroindustri Peternakan Lampung Lampung Tengah
5 PT. Great Giant Pineapple Corporation - Divisi Nenas Agroindustri Pengalengan
Nenas Lampung Lampung Tengah
6 PT. Great Giant Pineapple Corporation - Divisi Tapioka Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Tengah
7 PT. Gula Putih Mataram Agroindustri Gula Lampung Lampung Tengah
8 PT. Gunung Madu Plantation Agroindustri Gula Lampung Lampung Tengah
9 PT. Indo Lampung Perkasa Agroindustri Gula Lampung Tulang Bawang
10 PT. Kencana Acidindo Perkasa Agroindustri Nenas Lampung Way Kanan
11 PT. Medco Etanol Lampung Agroindustri Etanol Lampung Lampung Utara
12 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Bekri Agroindustri Sawit Lampung Lampung Tengah
13 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Bunga Mayang Agroindustri Gula Lampung Lampung Utara
14 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari Agroindustri Sawit Lampung Lampung Selatan
15 PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Kedaton Agroindustri Karet Lampung Lampung Selatan
16 PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Pematang Kiwah Agroindustri Karet Lampung Lampung Selatan
17 PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Tulung Buyut Agroindustri Karet Lampung Way Kaman
18 PT. Santosa Agrindo Agroindustri Peternakan Lampung Lampung Tengah
19 PT. Sari Segar Husada Agroindustri Olahan Kelapa Lampung Lampung Selatan
20 PT. Sumber Indah Perkasa - Sungai Buaya Mill Agroindustri Sawit Lampung Tulang Bawang
21 PT. Sweet Indo Lampung Agroindustri Gula Lampung Tulang Bawang
22 PT. Teguhwibawa Bhaktipersada Agroindustri Tapioka Lampung Tulang Bawang
23 PT. Tunas Baru Lampung - Divisi CPO Kekah Agroindustri Sawit Lampung Lampung Tengah
24 PT.Budi Acid Jaya GIHAM Agroindustri Pengalengan Nenas Lampung Way Kanan
25 PT.Nestle - Nescafe Agroindustri Kopi Lampung Lampung Selatan
26 PT.Sinar Pematang Mulia Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Tengah
27 PT.Sinar Pematang Mulia II Agroindustri Tapioka Lampung Mesuji
28 PT.Sorini Agro Asia Corporation Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Timur
29 PTPN VII - WAY BERULU Agroindustri Karet Lampung Pesawaran
30 Umas Jaya Agrotama Agroindustri Tapioka Lampung Lampung Timur
31 PT. Coca Cola Bottling Indonesia MPJ Lampung Lampung Selatan
32 PT. Golden Sari MPJ Lampung Bandar Lampung
33 PT. Kirin Miwon Food MPJ Lampung Lampung Timur
34 PT. Semen Baturaja Panjang MPJ Semen Lampung BD. LPG
36
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
35 PT. Tanso Putra Asia MPJ Karbon Aktif Lampung Lampung Selatan
36 PT. Pertamina (Persero) S&D Region I Terminal BBM Panjang PEM Migas Distribusi Lampung Kota Bandar
Lampung
37 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Tarahan PEM Energi PLTD Lampung Lampung Selatan
37
13. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Maluku
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Aneka Sumber Tata Bahari Agroindustri Pengalengan Ikan Maluku Kab. Maluku
Tengah
2 PT. Maritim Timur Jaya Agroindustri Pengalengan Ikan Maluku Kota Tual
3 PT. Nissui Investment Indonesia Agroindustri Cold Storage Maluku Maluku Tengah
4 PT. Waenibe Wood Industries Agroindustri Kayu Lapis Maluku Kab. Buru
5 RSUD Dr. M. Haulusy MPJ Rumah Sakit Maluku Ambon
6 PT. Batutua Kharisma Permai PEM Tambang Tembaga Maluku Maluku Barat Daya
7 PT. Gemala Borneo Utama PEM Tambang Emas Maluku Maluku Barat Daya
8 PT. Infek Marsela PEM Migas Maluku Maluku Tenggara Barat
9 PT. Manusela Prima Mining PEM Tambang Nikel Maluku Seram Bagian Barat
38
14. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Phonix Mas Agroindustri Agar-Agar NTB Kab. Lombok Barat
2 Amanwana Resort MPJ Hotel NTB Sumbawa
3 Holiday Resort MPJ Hotel NTB Lombok Barat
4 Hote Lombok Garden MPJ Hotel NTB Mataram
5 Hotel Grand Legi Mataram MPJ Hotel NTB Mataram
6 Hotel Lombok Plaza MPJ Hotel NTB Mataram
7 Hotel Lombok Raya MPJ Hotel NTB Mataram
8 Jeeva Klui Resort MPJ Hotel NTB Lombok Barat
9 Novotel MPJ Hotel NTB Lombok Tengah
10 Qunci Villas MPJ Hotel NTB Lombok Barat
11 RS Umum Kota Mataram MPJ RS NTB Mataram
12 RS Umum Provinsi NTB MPJ RS NTB Mataram
13 Sanggigi Beach MPJ Hotel NTB Lombok Barat
14 Sheraton MPJ Hotel NTB Lombok Barat
15 The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa MPJ Hotel NTB Lombok Barat
16 The Oberoi MPJ Hotel NTB Lombok Utara
17 The Santosa Villas & Resort Lombok MPJ Hotel NTB Lombok Barat
18 Villa Ombak MPJ Hotel NTB Lombok Utara
19 PLTD Labuhan Sumbawa PEM Energi NTB Sumbawa
20 PLTD Niu Bima PEM Energi NTB Kota Bima
21 PLTD Taman PEM Energi NTB Mataram
22 PLTD Tanjung Karang PEM Energi NTB Mataram
23 PT. Newmont Nusa Tenggara PEM Pertambangan NTB Sumbawa Barat
24 PT. Pertamina - Depot Ampenan PEM Migas Distribusi NTB Ampenan
25 PT. Pertamina - Depot Badas PEM Migas Distribusi NTB Badas
26 PT. Pertamina - Depot Bima PEM Migas Distribusi NTB Bolo
39
15. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Riau
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 Musimas Pangkalan Lesung Agroindustri PMKS Riau Pelelawan
2 Panca Surya Agrindo Agroindustri PMKS Riau Rohul
3 PT Salim Ivomas Pratama Kayangan Mill Agroindustri Sawit Riau Rokan Hilir
4 PT. Adei Plantation Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
5 PT. Aneka Inti Persada - Teluk Siak Factory Agroindustri Sawit Riau Siak
6 PT. Ciliandra Perkasa Agroindustri PMKS Riau Kampar
7 PT. Duta Palma Nusantara Agroindustri Riau Kuansing
8 PT. Eka Dura Indonesia Agroindustri Riau Rokan Hulu
9 PT. HERVENIA KAMPAR LESTARI Agroindustri Karet Riau Kampar
10 PT. Inti Benua Perkasatama Agroindustri Minyak Goreng Riau Dumai
11 PT. INTI INDO SAWIT - BUATAN I Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
12 PT. INTI INDO SAWIT SUBUR - UKUI I Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
13 PT. INTI INDO SAWIT SUBUR - UKUI II Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
14 PT. Inti Indosawit Subur II - Buatan II Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
15 PT. Ivo Mas Tunggal - PKS Sam-Sam Agroindustri Sawit Riau Siak
16 PT. Kimia Tirta Utama Agroindustri Riau Siak
17 PT. Mitra Unggul Pusaka Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
18 PT. Mutiara Unggul Lestari Agroindustri Riau Siak
19 PT. Padasa Enam Utama - PMKS Kaliantan Dua Agroindustri Sawit Riau Rokan Hulu
20 PT. Perdana Intisawit Perkasa Agroindustri Sawit Riau Rokan Hulu
21 PT. Perkebunan Nusantara V - PKS Sei Buatan Agroindustri Sawit Riau Siak
22 PT. Perkebunan Nusantara V - PKS Sei Tapung Agroindustri Sawit Riau Rokan Hulu
23 PT. Perkebunan Nusantara V - PKS Tanjung Medan Agroindustri Sawit Riau Rokan Hilir
24 PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit Sei Galuh Agroindustri Sawit Riau Kampar
25 PT. Pulau Sambu Guntung Agroindustri Minyak Kelapa Riau Indragiri Hilir
26 PT. Rama Jaya Pramukti Agroindustri Riau Kampar
27 PT. Salim Ivomas Pratama - PKS Balam Agroindustri Sawit Riau Rokan Hilir
28 PT. Sari Lembah Subur 1 - PKS Ukui Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
29 PT. Sawit Asahan Indah Agroindustri Riau Rokan Hulu
30 PT. Sinar Siak Dian Permai Agroindustri Sawit Riau Pelalawan
31 PT. Tasma Puja Agroindustri Sawit Riau Kampar
32 PT. Tirta Sari Surya Agroindustri Karet Riau Indragiri Hulu
33 PT. Tunggal Perkasa Plantation Agroindustri Sawit Riau Indragiri Hulu
34 PT. Wilmar Nabati Indonesia (Ex. PT. Bukit Kapur Reksa) Agroindustri Minyak Goreng Riau Kota Dumai
35 PTPN V Sei Pagar Agroindustri PMKS Riau Kampar
36 PT. Indah Kiat Pulp & Paper - Parawang Mill MPJ Riau Siak
40
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
37 PT. Indofood MPJ Riau Pekanbaru
38 PT. Riau Andalan Palp & Paper MPJ Riau Pelalawan
39 RS. Eka Hospital MPJ Rumah Sakit Riau Pekanbaru
40 RSUD Arifin Ahmad MPJ Rumah Sakit Riau Pekanbaru
41 BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu PEM Migas EP Riau Siak Sri Indrapura
42 Kalila (Bentu) Ltd. PEM Migas EP Riau Kota Pekanbaru
43 Kalila (Korinci Baru), Ltd. PEM Migas EP Riau Kota Pekanbaru
44 Kondur Petroleum S.A. - Meranti Field PEM Migas EP Riau Meranti
45 Kondur Petroleum S.A. - Siak Field PEM Migas EP Riau Siak Sri Indrapura
46 Petro Selat PEM Riau Siak
47 PT. Chevron Pacific Indonesia - Heavy Oil PEM Riau Bengkalis
48 PT. Chevron Pacific Indonesia - Sumatera Light North (Bekasap) PEM Riau Rokan Hilir
49 PT. Chevron Pasific Indonesia - SLS PEM Riau Siak
50 PT. Medco E&P Indonesia Blok Kampar (Lirik) PEM Migas EP Riau Indragiri Hulu
51 PT. Nagamas Palm Oil Lestari PEM Migas UP Riau Dumai
52 PT. Patra SK PEM Migas UP Riau Kota Dumai
53 PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Depot Dumai PEM Migas Distribusi Riau Kota Dumai
54 PT. Pertamina (Persero) RU II Kilang Dumai PEM Migas UP Riau Kota Dumai
55 PT. Pertamina (Persero) RU II Kilang Sei Pakning PEM Migas UP Riau Bengkalis
56 PT. Pertamina (Persero) S&D Region I Terminal BBM Sei Siak PEM Migas Distribusi Riau Pekanbaru
57 PT. Pertamina EP Unit Bisnis EP Lirik PEM Migas EP Riau Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Siak
58 PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Pekanbaru Unit PLTD/PLTG Teluk Lembu PEM Energi PLTD Riau Pekanbaru
59 PT. Riau Bara Harum PEM Tambang Batubara Riau Indragiri Hulu
41
16. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Selatan
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Berdikari Agroindustri Tepung terigu Sulawesi Selatan Makassar
2 PT. London Sumatera Agroindustri Karet Sulawesi Selatan Bulu Kumba
3 PT. Makassar Tene Agroindustri Gula Rafinasi Sulawesi Selatan Makassar
4 PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PG Camming Agroindustri Gula Sulawesi Selatan Bone
5 Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo MPJ Rumah Sakit Sulawesi Selatan Makassar
6 Hotel Sahid MPJ Hotel Sulawesi Selatan Makassar
7 Kawasan Industri Makassar (KIMA) MPJ Kawasan Industri Sulawesi Selatan Kota Makassar
8 PT. Barawaja MPJ Baja Sulawesi Selatan Makassar
9 PT. Maruki International MPJ Mebel Sulawesi Selatan Makassar
10 PT. Semen Bosowa MPJ Semen Sulawesi Selatan Maros
11 PT. Semen Tonasa MPJ Semen Sulawesi Selatan Pangkep
12 PT. Sermani Steel MPJ Pelapisan logam Sulawesi Selatan Kota Makassar
13 Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd PEM Migas EP Sulawesi Selatan Wajo
14 Pertamina Terminal BBM Makassar PEM Migas Distribusi Sulawesi Selatan Makassar
15 PT. Energy Sengkang PEM Energi PLTGU Sulawesi Selatan Wajo
16 PT. Indo Marmer Quary Utama PEM Tambang Sulawesi Selatan Pangkep
17 PT. International Nickel Indonesia (INCO) Sorowako, Tbk. PEM Tambang Mineral Sulawesi Selatan Luwu Timur
18 PT. Makassar Power PEM Energi PLTD Sulawesi Selatan Pinrang
19 PT. Pertamina S&D Reg IV - Terminal BBM Palopo PEM Migas Distribusi Sulawesi Selatan Kota Palopo
20 PT. Pertamina S&D Reg IV - Terminal BBM Pare-pare PEM Migas Distribusi Sulawesi Selatan Pare pare
21 PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel dan Sultra Sektor Tello PEM Energi PLTD Sulawesi Selatan Makassar
42
17. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Tengah
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Cipta Cakra Murdaya Agroindustri Sawit Sulawesi Tengah Kab. Buol
2 PT. Sentral Sari Wida Agroindustri Pengolahan Udang/Ikan Sulawesi Tengah Luwuk
3 PT. Tamaco Graha Krida Agroindustri Sawit Sulawesi Tengah Morowali
4 RSUD Undata MPJ RS Sulawesi Tengah Palu
5 PT. Medco E&P Tomori PEM Migas EP Sulawesi Tengah Luwuk
6 PT. Sino Steel PEM Tambang Nikel Sulawesi Tengah Morowali
43
18. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Utara
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 CELEBES MINA PRATAMA Agroindustri IKAN BEKU Sulawesi Utara Bitung
2 CV. Indahsaro Boltim Agroindustri Sulawesi Utara
3 ETMIECO SARANA LAUT Agroindustri IKAN BEKU Sulawesi Utara Bitung
4 PT. AKE Agroindustri Air Mineral Sulawesi Utara Minahasa Utara
5 PT. Cargill Agroindustri Minyak Goreng Sulawesi Utara Minahasa Selatan
6 PT. Coco Prima Agroindustri Sulawesi Utara Minahasa Utara
7 PT. Delta Pasific Bitung Agroindustri Sulawesi Utara
8 PT. Indofood Sukses Makmur Cbp Bitung Agroindustri Sulawesi Utara Bitung
9 PT. Salim Ivomas Pratama - Bitung Agroindustri Minyak Kelapa Sulawesi Utara Kota Bitung
10 PT. Tirta Investama Agroindustri Air Mineral Sulawesi Utara Minahasa Utara
11 PT. Wilmar Nabati Indonesia Agroindustri Minyak Goreng Sulawesi Utara Bitung
12 SARI CAKALANG, PT Agroindustri IKAN KAYU Sulawesi Utara Bitung
13 Cocotinos Resort Minut MPJ HOTEL Sulawesi Utara
14 Grand Kawanua Hotel MPJ Hotel Sulawesi Utara Manado
15 Hotel Gran Puri Manado MPJ Hotel Sulawesi Utara Manado
16 Hotel Santika Minut MPJ HOTEL Sulawesi Utara
17 Hotel Sultan Raja Minut MPJ HOTEL Sulawesi Utara
18 Kima Bajo Resort Minut MPJ HOTEL Sulawesi Utara
19 Peninsula Hotel MPJ Hotel Sulawesi Utara Manado
20 PT. Bangun Wenang (Coca Cola) MPJ Manufaktur Sulawesi Utara Minahasa Utara
21 RSU Kandau MPJ Rs Sulawesi Utara Manado
22 Sedona Hotel MPJ Hotel Sulawesi Utara Manado
23 Swissbel Hotel Maleosan Manado MPJ Hotel Sulawesi Utara Manado
24 Depot Bitung PEM Migas Distribusi Sulawesi Utara Bitung
25 PLTP Lahendong Tomohon PEM HOTEL Sulawesi Utara
26 PT. Avocet Bolaang Mongondow/ PT. J. Resorce PEM Tambang Mineral Sulawesi Utara Bolaang Mongondow
27 PT. Meares Soputan Mining PEM Mineral Sulawesi Utara Minahasa
28 PT. Pertamina - Depot Tahuna PEM Migas Distribusi Sulawesi Utara Kab. Kepulauan Sangihe
29 PT. Pertamina - DPPU Sam Ratulangi PEM Migas Distribusi Sulawesi Utara Manado
30 PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong PEM Energi Geothermal Sulawesi Utara Minahasa
danTomohon
31 PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Sektor Minahasa Unit PLTD Bitung PEM Energi PLTD Sulawesi Utara Bitung
44
19. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Barat
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 AMP Plantation, PT Agroindustri Sawit Sumatera Barat Kota Padang
2 PT. Agrowiratama Agroindustri Sawit Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat
3 PT. Bakri Pasaman Plantation Agroindustri Sawit Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat
4 PT. Bina Pratama Sakato Jaya Agroindustri Sawit Sumatera Barat Sawalunto Sijunjung
5 PT. Gersindo Minang Plantation Agroindustri Sawit Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat
6 PT. Incasi Raya - Pangian POM Agroindustri Sawit Sumatera Barat Dharmasraya
7 PT. Lembah Karet Agroindustri Karet Sumatera Barat Kota Padang
8 PT. Mutiara Agam/Minang Agro Agroindustri Tapioka Sumatera Barat Kab. Agam
9 PT. Pasaman Marama Sejahtera Agroindustri Sawit Sumatera Barat Pasaman
10 PT. Perkebunan Pelalu Raya Agroindustri Sawit Sumatera Barat Kab. Agam
11 PT. Sawita Jaya Agroindustri Sawit Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat
12 PT. Selago Makmur Plantation Agroindustri Sawit Sumatera Barat Dharmasraya
13 PT. Sumbar Andalas Kencana Agroindustri Sawit Sumatera Barat Dharmas Raya
14 PT. Teluk Luas Agroindustri Karet Sumatera Barat Kota Padang
15 PT. Tidar Kerinci Agung Agroindustri Sawit Sumatera Barat Dharmasraya
16 Hotel Best Western MPJ Hotel Sumatera Barat Kota Padang
17 Hotel The Hill MPJ Hotel Sumatera Barat Kota Bukittinggi
18 PT. Semen Padang MPJ Semen Sumatera Barat Kota Padang
19 RS Islam Ibnu Sina MPJ Rumah Sakit Sumatera Barat Kota Padang
20 RS Yos Sudarto MPJ Rumah Sakit Sumatera Barat Kota Padang
21 Allied Indo Coal, PT PEM Batubara Sumatera Barat Kab. Sawahlunto
22 PLN Kit. Sumbagsel Pauh Limo PEM Energi PLTG Sumatera Barat Kota Padang
23 PT. Pertamina S&D Reg I - Terminal Transit Teluk Kabung PEM Migas Distribusi Sumatera Barat Kota Padang
24 PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin PEM Energi PLTU Sumatera Barat Kota Sawah Lunto
45
20. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Aneka Bumi Pratama Agroindustri Karet Sumatera Selatan Kota Palembang
2 PT. BADJA BARU Agroindustri Karet Sumatera Selatan Kota Palembang
3 PT. Bina Sains Cemerlang Agroindustri Sawit Sumatera Selatan
4 PT. Buluh Cawang Plantation - PKS Dabuk Rejo Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir
5 PT. Cipta Futura - PMKS Ujan Mas Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Muara Enim
6 PT. Djuandasawit Lestari Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Musi Rawas
7 PT. Gutrie Peconina Indonesia Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Musi Banyuasin
8 PT. HINDOLI - TJ. DALAM Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Musi Banyuasin
9 PT. Hindoli (a Cargil Company) PKS Sungai Lilin Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Musi Banyuasin
10 PT. Kirana Musi Persada Agroindustri Karet Sumatera Selatan Musi Banyuasin
11 PT. Pancasamudera Simpati Agroindustri Karet Sumatera Selatan Kota Palembang
12 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Musi Banyuasin
13 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis Agroindustri Gula Sumatera Selatan Ogan Ilir
14 PT. Pinago Utama Agroindustri Karet Sumatera Selatan
15 PT. PP London Sumatera Indonesia - Unit Sei Lakitan Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Musi Rawas
16 PT. Prasidha Aneka Niaga Agroindustri Karet Sumatera Selatan Kota Palembang
17 PT. Sampoerna Agro PKS SELAPAN JAYA Agroindustri Sawit Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir
18 Hotel Novotel Palembang MPJ Hotel Sumatera Selatan Palembang
19 PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper MPJ Pulp & Paper Sumatera Selatan
20 Pupuk Sriwijaya MPJ Pupuk Sumatera Selatan
21 RS Dr. Mohammad Hoesin MPJ Rumah Sakit Sumatera Selatan
22 RS RK Charitas MPJ Rumah Sakit Sumatera Selatan
23 RS Siti Khodijah Palembang MPJ Rumah Sakit Sumatera Selatan
24 Semen Baturaja MPJ Semen Sumatera Selatan
25 Asrigita Prasarana Borang PEM Energi PLTGU Sumatera Selatan
26 Conocophillips (Grissik), Ltd. - PSC Gas Operation PEM Migas EP Sumatera Selatan Musi Banyuasin
27 Conocophillips (Grissik), Ltd. - PSC Oil Operation PEM Migas EP Sumatera Selatan Musi Banyuasin
28 Indonesia Power Inderalaya PEM Energi PLTG Sumatera Selatan Kota Palembang
29 JOB Pertamina Golden Spike Indonesia, Ltd. PEM Migas EP Sumatera Selatan Muara Enim
30 JOB Pertamina Talisman (OK) Ltd. PEM Migas EP Sumatera Selatan Ogan Komiring Ulu (Oku)
31 Meppo-Gen Gunung Megang PEM Energi PLTG Sumatera Selatan Lahat
32 PT. Batubara Lahat PEM Batubara Sumatera Selatan
33 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pertambangan Tanjung Enim PEM Tambang
Batubara Sumatera Selatan Muara Enim
34 PT. KSO Pertamina EP - Benakat Barat Petroleum PEM Migas EP Sumatera Selatan Muara Enim
46
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
35 PT. Medco E& P Indonesia Lematang, Ltd. PEM Migas EP Sumatera Selatan
36 PT. Medco E&P Indonesia - Blok South Sumatera Extension PEM Migas EP Sumatera Selatan Musi Rawas
37 PT. Medco E&P Indonesia - Rimau Asset PEM Migas EP Sumatera Selatan Musi Banyuasin
38 PT. Pertamina - Depot LPG Plan Pulau Layang PEM Migas Distribusi Sumatera Selatan
39 PT. Pertamina (Persero) RU III - Kilang Musi Kab. Banyuasin PEM Migas UP Sumatera Selatan Kab. Banyuasin
40 PT. Pertamina (Persero) RU III - Kilang Musi Plaju PEM Migas UP Sumatera Selatan Kota Palembang & Banyuasin
41 PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Pendopo PEM Migas EP Sumatera Selatan Muara Enim
42 PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Prabumulih PEM Migas EP Sumatera Selatan Muara Enim, Kota
Prabumulih
43 PT. Pertamina EP Unit Bisnis EP Adera PEM Migas EP Sumatera Selatan Muara Enim
44 PT. Pertamina EP Unit Bisnis EP Limau PEM Migas EP Sumatera Selatan Muara Enim
45 PT. Pertamina Pertagas Area Sumatera Bagian Selatan PEM Migas Distribusi Sumatera Selatan
Muara Enim, Kota Prabumulih, Kota Palembang
46 PT. Pertamina S&D Reg I - Terminal BBM Kertapati PEM Migas Distribusi Sumatera Selatan Kota Palembang
47 PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Kramasan PEM Energi PLTG Sumatera Selatan Kota Palembang
48 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Asam PEM Energi PLTU Sumatera Selatan Muara Enim
49 PT. PLN Kit. Sumbagsel Inderalaya PEM Energi PLTG Sumatera Selatan Kota Palembang
50 TAC Pertamina - Pilona Tanjung Lontar PEM Migas EP Sumatera Selatan Lahat
51 TAC Pertamina Elnusa Tristar Ramba, Ltd. ( Pertamina EP UBEP Ramba) PEM Migas EP Sumatera Selatan Musi Banyuasin
47
21. Daftar Industri Peserta PROPER Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota
1 PT. Adei Crumb Rubber Industries Agroindustri Karet Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 2 PT. Bakrie Sumatera Plantation (Bunut) Agroindustri Karet Sumatera Utara Asahan 3 PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate Agroindustri Karet Sumatera Utara Simalungun
4 PT. Bumi Sari Prima Agroindustri Tapioka Sumatera Utara Kota Pematang Siantar
5 PT. Eastern Sumatera Indonesia Tolan Tiga Group Agroindustri Sawit Sumatera Utara Simalungun 6 PT. Hari Sawit Jaya - PMKS Negeri Lama Satu Agroindustri Sawit Sumatera Utara Labuhan Batu
7 PT. Langkat Kepong Nusantara - Tanjung Keliling (ex PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Unit Tanjung Keliling)
Agroindustri Karet Sumatera Utara Langkat
8 PT. Multimas Nabati Asahan (CPO) Agroindustri Sawit Sumatera Utara Batubara 9 PT. Multimas Nabati Asahan (Minyak Goreng) Agroindustri Minyak Goreng Sumatera Utara Batubara 10 PT. Pantja Surya Agroindustri Karet Sumatera Utara Simalungun
11 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) PG Sei Semayang Agroindustri Gula Sumatera Utara Langkat
12 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) PKS Pagar Merbau Agroindustri Sawit Sumatera Utara Langkat
13 PT. Perkebunan Nusantara II Kwala Madu Agroindustri Gula Sumatera Utara Langkat 14 PT. Perkebunan Nusantara II Sawit Seberang Agroindustri Sawit Sumatera Utara Langkat 15 PT. Perkebunan Nusantara III - PMKS Sei Baruhur Agroindustri Sawit Sumatera Utara Labuan Batu 16 PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Torop Agroindustri Sawit Sumatera Utara Labuan Batu
17 PT. Perkebunan Nusantara III Sei Kambing PKS Sei Silau Agroindustri Sawit Sumatera Utara Asahan
18 PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Bah Jambi Agroindustri Sawit Sumatera Utara Simalungun 19 PT. PP London Sumatera Indonesia PKS Turangie Agroindustri Sawit Sumatera Utara Langkat 20 PT. Rubber Hocklie Agroindustri Karet Sumatera Utara Deli Serdang 21 PT. Siringo Ringo Agroindustri Sawit Sumatera Utara Labuan Batu 22 PT. SMART, TBK - Padang Halaban Mill Agroindustri Sawit Sumatera Utara Labuhan Batu 23 PT. Socfin Indonesia Aek Loba - Tanah Gambus Agroindustri Sawit Sumatera Utara Batubara 24 PT. Socfin Indonesia PKS Bangun Bandar Agroindustri Sawit Sumatera Utara Serdang Begadai 25 PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Agroindustri Pulp Sumatera Utara Toba Samosir 26 PTPN IV RAMBUTAN Agroindustri Karet Sumatera Utara Serdang Begadai 27 Hotel Arya Duta MPJ Sumatera Utara 28 Hotel Citi International MPJ Sumatera Utara 29 Hotel Grand Angkasa MPJ Sumatera Utara 30 Hotel Grand Aston City Hall MPJ Sumatera Utara 31 Hotel Grand Swiss-Bel MPJ Sumatera Utara 32 Hotel JW Marriott MPJ Sumatera Utara 33 Kawasan Industri Medan (KIM) MPJ Kawasan Industri Sumatera Utara Medan
34 Latek Indo Toba Perkasa MPJ Sarung Tangan Karet Sumatera Utara Medan
35 PT. Astriko Asbestas MPJ Asbes Sumatera Utara Medan 36 PT. Ecogreen Oleochemicals - Medan Plant MPJ Industri Kimia Sumatera Utara Medan 37 PT. Floral Sawita Chemindo MPJ Oleocemical Sumatera Utara Medan 38 PT. Growth Sumatera (Steel Mill) MPJ Peleburan Logam Sumatera Utara Medan 39 PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) MPJ Peleburan Logam Sumatera Utara Batubara 40 PT. Industries Badja Garuda MPJ Peleburan Logam Sumatera Utara Medan 41 PT. Jyi Shin Indonesia MPJ Hotel Sumatera Utara Medan
48
No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Provinsi Kab./Kota 42 PT. Musim Mas - Oleochemical MPJ Oleocemical Sumatera Utara Medan 43 PT. Nipsea Paint MPJ Sumatera Utara 44 PT. PDM Indonesia MPJ Kertas Sumatera Utara Medan 45 RS Adam Malik MPJ Rumah Sakit Sumatera Utara 46 RS Dr. Pirngadi MPJ Rumah Sakit Sumatera Utara 47 RS Herna MPJ Rumah Sakit Sumatera Utara 48 RS Santa Elisabeth Medan MPJ Rumah Sakit Sumatera Utara 49 RS. Colombia Asia (Exs RS Gleneagles Medan) MPJ Rumah Sakit Sumatera Utara Medan 50 RS. Permata bunda MPJ Rumah Sakit Sumatera Utara Medan 51 JOB Pertamina Costa International Group, Ltd. PEM Migas EP Sumatera Utara Langkat 52 PT. Asia Keramasan PEM Energi PLTD Sumatera Utara Medan 53 PT. Pertamina - Depot Kisaran PEM Migas Distribusi Sumatera Utara
54 PT. Pertamina (Persero) Depot Filling Plant LPG Tandem PEM Migas Distribusi Sumatera Utara Kota Binjai
55 PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Depot Pangkalan Brandan PEM Migas Distribusi Sumatera Utara Langkat
56 PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Depot Pematang Siantar PEM Pemasaran Sumatera Utara Kota Pematang
Siantar
57 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Medan Group PEM Migas Distribusi Sumatera Utara Medan
58 PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Pangkalan Susu PEM Migas EP Sumatera Utara Langkat
59 PT. Pertamina Geothermal Energy Sibayak PEM Energi Geothermal Sumatera Utara Karo
60 PT. Pertamina S&D Reg I - Instalasi Labuan Deli PEM Migas Distribusi Sumatera Utara Kota Medan
61 PT. Pertamina S&D Reg I - Terminal BBM Pematang Siantar PEM Migas Distribusi Sumatera Utara Kota Pematang
Siantar
62 PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN MEDAN - PLTD TITI KUNING PEM Pembangkit
Listrik Sumatera Utara Kota Medan
63 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Pembangkit Belawan PEM Energi
PLTU/PLTGU Sumatera Utara Kota Medan
49
LAMPIRAN 3 FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PROPER
Pada hari ini, ........ tanggal ....... bulan ........... tahun ............., pukul ........ Waktu Indonesia Bagian ........, di Desa .........., Kecamatan ..........., Kabupaten ............, Provinsi .........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................... Instansi : ......................................... NIP./No. PPLH : ..................../ .......... Pangkat/Gol. : ............ ....../ ........... Jabatan : ............................................................................................................... ............................................................................................................... Beserta anggota pengawas:
Nama NIP./No. PPLH Jabatan
secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:
Perusahaan : Alamat :
Nama :
Jabatan : Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.
Pejabat Pengawas LH - KLH BPLHD Provinsi .......... BPLHD Kab./Kota ......... Perusahaan Nama :
Ttd: ………………...
Nama :
Ttd: ………………...
Nama :
Ttd: ………………...
Nama : .......................
Ttd: ………………
BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
50
Lampiran Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup
Perusahaan : ................................................ Hari/Tanggal : ................................................
Ringkasan TEMUAN LAPANGAN: A. UMUM
Nama Perusahaan
:
Tahun Berdiri/beroperasi : : Jenis Industri : : Proses Produksi (secara ringkas) : : Luas Area : : Jumlah Karyawan : : Kapasitas Produksi sesuai RKL/RPL
Terpasang (Izin) : :
Riil : :
Volume Riil / tahun : Nilai Investasi : : Produk / Merek Dagang : : Bahan Baku : : Bahan Penolong : : Status permodalan (asal negara) : : Prosentase Pemasaran : eksport : Prosentase Pemasaran : domestik : Sistem Majanemen Lingkungan : : Dokumen Lingkungan : : Inspeksi Terakhir : :
Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
51
B. AMDAL/UKL-UPL
Berisi tentang informasi persetujuan kelayakan lingkungan, instansi yang memberikan persetujuan dan hasil evaluasi kesesuaian antara pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan di dalam AMDAL/UKL-UPL dengan kondisi operasi kegiatan saat ini. Contoh : Persetujuan Kelayakan Lingkungan telah diperoleh melalui surat Keputusan Bupati AA no.660.5/K.205/2010 tertanggal 15 Maret 2010, perihal Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara Kapasitas Produksi Hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh PT. AAA Luas Areal kurang lebih 90.938 ha, di Kecamatan BB, Kabupaten CC, Provinsi FF.
C. PENGENDALIAN KUALITAS AIR
Berisi tentang: 1. Status perizinan pembuangan air limbah. Cantumkan Nomor Surat Izin Pembuangan Air Limbah,
instansi yang mengeluarkan, tanggal disahkan dan masa berlaku izin Contoh: PT. AAA sudah memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati AAA dengan Nomor: 2106 Tahun 2006 dan berlaku selama 5 tahun.
2. Sumber air limbah beserta titik koordinat penaatan. Cantumkan nama outlet, lokasi pembuangan, titik koordinat penaatan dan sumber air limbah berasal dari mana? Contoh:
No Nama Outlet Lokasi Koordinat Sumber Keterangan
1. Outlet A AAA S: 02o49’21,9” E: 104o04’59,7”
Air terproduksi Stasiun A yang dibuang ke Sungai A.
2. Outlet B BBB S: 02o49’25,5” E: 104o04’46,6”
Air terproduksi Stasiun B yang dibuang ke Sungai B.
3. Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. Evaluasi hasil pelaporan data swapantau Perusahaan
dengan cara membuat table hasil swapantau, apakah memenuhi baku mutu atau tidak?
Contoh:
Outlet WWTP Tahun 2010 BML
Ket.
Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des pH 7,03 8,29 7 7,57 8,37 8,15 8,02 8,04 6-9
COD 1 1 36 5 9 6 3 3 200 mg/L
Minyak & Lemak 8,49 1,5 4,9 0,06 0,01 0,22 0,34 0,51 25 mg/L
Amonia 0,03 0,02 0,01 0,05 0,06 0,06 0,02 0,02 5 mg/L H2S 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,5 mg/L
Phenol Total 0,02 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,01 0,52 2 mg/L
Suhu 20 10 15 25 30 35 25 20 45 oC
TDS 50 20 49 30 88 77 65 78 400 mg/L
Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
52
4. Status ketaatan terhadap parameter baku mutu. Evaluasi baku mutu apa yang digunakan Perusahaan
untuk memantau kualitas air limbah apakah sudah sesuai dengan peraturan lingkungan atau izin pembuangan air limbah yang berlaku. Contoh: PT. AAA sudah mengukur kualitas air limbah dengan menggunakan parameter Baku Mutu air limbah terproduksi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 di outlet-outlet bak kontrol (Oil Catcher) di masing-masing Stasiun Pengumpul yaitu parameter pH, Suhu, Minyak dan Lemak, H2S, NH3-N, Phenol Total, TDS dan COD.
5. Status ketaatan terhadap pelaporan. Evaluasi ketaatan terhadap pelaporan apakah frekuensi pengukuran dan pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan lingkungan atau izin pembuangan air limbah yang berlaku. Contoh: PT. AAA sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah terproduksi yang dibuang ke lingkungan pada outlet-outlet IPAL di masing-masing Stasiun Pengumpul. Pengukuran kualitas air limbah tersebut dilakukan oleh Laboratorium XX yang terakreditasi setiap 1 bulan sekali dan sudah melaporkannya tiap 3 bulan sekali kepada BLH Kabupaten AAA, BLH Provinsi BBB dan Kementerian Lingkungan Hidup.
6. Status ketaatan terhadap ketentuan teknis. Evaluasi dan verifikasi lapangan apakah perusahaan sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi atau rujukan Gubernur dalam pengambilan sampel air limbah, apakah sudah memisahkan saluran air limbah dnegan saluran limpasan air hujan, apakah IPAL dan saluran air limbah yang kedap air, apakah ditemukan saluran by pass (tanpa melalui pengolahan air limbah) dan apakah ada proses pengenceran air limbah? Contoh: 1. PT. AAA sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air
limbah yaitu PT. CCC Provinsi XX. 2. PT. AAA sudah memisahkan saluran air limbah dan saluran limpasan air hujan. 3. PT. AAA Asset sudah membuat saluran air limbah yang kedap air. 4. Pada saat pemantauan di lokasi SP A, Tim Pengawas PROPER menemukan air limbah yang
tidak dikelola di IPAL.
7. Informasi Lain Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian
Pencemaran Air. Lampirkan data analisis swapantau perusahaan yang dilakukan oleh Laboratorium yang
terakreditasi atau rujukan Gubernur. D. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Berisi tentang: 1. Status Ketaatan terhadap titik penaatan. Cantumkan nama sumber emisi, bahan bakar emisi,
kapasitas atau daya pengemisi, apakah memiliki cerobong dan penempatan lubang sampel sudah sesuai Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
53
Contoh: Emisi udara dari kegiatan PT. AAA berasal dari sumber–sumber sebagai berikut: No. Nama
Sumber Emisi (Kode Cerobong)
Bahan Bakar
Kapasitas Diameter Stack (inch)
Tinggi Stack (m)
Tinggi Lubang
Sampling dari
elbow (m)
Memiliki Sarana
Sampling
Keterangan
1. KKJ-DR#1 Gas 860 HP 8 20 1,7 Ya Stack Horizontal 2. KKJ-DR#2 Gas 860 HP 8 20 1,7 Ya Stack Horizontal
2. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu. Evaluasi baku mutu apa yang digunakan Perusahaan untuk
memantau kualitas udara emisi apakah sudah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku Contoh: PT. AAA sudah mengukur kualitas udara emisi dengan menggunakan parameter Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 di seluruh cerobong pengemisi.
3. Status ketaatan terhadap pelaporan. Evaluasi ketaatan terhadap pelaporan apakah frekuensi pengukuran dan pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Contoh: a. PT. AAA sudah menghitung Beban Pencemaran Udara Emisi, sebagaimana ketentuan Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
b. PT. AAA sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di seluruh cerobong pengemisi. Pengukuran kualitas udara emisi tersebut dilakukan oleh Laboratorium XX dan sudah melaporkannya kepada BLH Kabupaten BBB, BLH Provinsi XX dan Kementerian Lingkungan Hidup setiap 6 bulan sekali.
4. Status ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu. Evaluasi hasil pelaporan data swapantau Perusahaan dengan cara membuat table hasil swapantau, apakah memenuhi baku mutu atau tidak? Contoh: Status pemantauan dan hasil pemantauan saat ini adalah sebagai berikut:
No. Nama
Sumber Emisi
Lokasi Pemantauan Total Partikulat (150 mg/Nm3)
Pemantauan SO2 (800 mg/Nm3)
Keterangan
2010 2010 Semester 1 Semester 2 Semester 1 Ssemester 2
1 KKJ-DR#1 Kaji Kompressor
1,32 0,48 Memenuhi Baku Mutu
2 KKJ-DR#2 Kaji Kompressor
1,12 0,70 Memenuhi Baku Mutu
5. Status ketaatan terhadap ketentuan teknis. Evaluasi apakah memiliki cerobong dan penempatan
lubang sampel sudah sesuai Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Contoh: Seluruh cerobong pengemisi sudah dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pendukung sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
6. Informasi Lain Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
54
Cantumkan seluruh informasi/fakta/temuan yang berkaitan dengan ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara.
Lampirkan data analisis swapantau perusahaan yang dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau rujukan Gubernur.
E. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT/LIMBAH B3
Berisi tentang: 1. Status Perijinan
Jenis Perizinan No. Izin Masa Berlaku Lingkup
Penyimpanan LB3
dst
Catatan: a. Kolom Jenis Perijinan berisi tentang Jenis izin Limbah B3 yang dimiliki. b. Kolom No. Izin berisi tentang No SK Perizinan, tanggal diterbitkan, dan instansi yang
mengeluarkan izin. c. Kolom Masa Berlaku berisi tentang masa berlakunya izin.
d. Kolom lingkup berisi tentang jenis Limbah B3 yang dikelola.
2. Data Pengelolaan Limbah B3 pada periode bulan....tahun... s/d bulan....tahun....... Jenis
Limbah Dihasilkan
(ton)
Dikelola
(ton)
Tersimpan
(ton) Tipe
Pengelolaan Pelaku
Pengelolaan Kode Manifest
Catatan: a. Kolom Jenis Limbah berisi tentang Jenis seluruh limbah B3 yang dihasilkan baik di TPS maupun di
tempat lain.
b. Kolom Dihasilkan adalah jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam satuan tonase. c. Kolom Dikelola adalah jumlah limbah B3 yang dikelola dalam satuan tonase. d. Kolom Tersimpan adalah jumlah limbah B3 yang tersimpan di Tempat Penyimpanan Semesntara
Limbah B3 dalam satuan tonase. e. Kolom Tipe Pengelolaan berisi tentang Jenis pengelolaan: dimanfaatkan, diinsinerasi, Bioremediasi,
landfill, atau diserahkan kepada pihak ke-3 yang memiliki izin dari KLH. Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
55
f. Kolom Pelaku Pengelolaan berisi tentang apakah limbah B3 dikelola internal perusahaan atau oleh pihak ke-3 (dicantumkan nama Perusahaan pihak ke-3nya).
g. Kolom Kode Manifest berisi tentang kode surat manifest Limbah B3.
3. Evaluasi Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3
No Aspek Kelengkapan Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan Ketaatan
1 Dimensi bangunan (dalam m)
Sludge IPAL : 18,47 m x 3,23 m Oli bekas, aki bekas, neno bekas : 4,53 m x 4,8 m
Ya/Tidak
2 Kapasitas penyimpanan Dipertimbangkan berdasarkan perbandingkan volume limbah dihasilkan dengan dimensi TPS; atau volume limbah tersimpan dengan dimensi TPS
Ya/Tidak
3 Posisi Geografis (GPS) Ada atau tidak ada titik GPS Ya/Tidak
4 Papan nama TPS Limbah B3
Jelas terlihat dari jarak tertentu Ya/Tidak
5 Simbol pada bangunan TPS
Jelas terlihat dari jarak tertentu; Sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan
Ya/Tidak
6 TPS terlindung/aman Hanya dapat diakses oleh yang berhak; Tersedia pintu yang kokoh dan dapat dikunci;
Ya/Tidak
Kualitas Bangunan Penyimpanan
7 Atap Rangka atap, material atap, ada tidaknya kebocoran, serta kesesuaian ukuran atap untuk mencegah masuknya air tampias
Ya/Tidak
8 Dinding Material dinding, kekuatan dinding, ketebalan Ya/Tidak
9 Lantai Konstruksi lantai berupa acian/keramik dalam kondisi baik/retak-retak/kurang terawat; Ada batasan/jarak yang jelas untuk penyimpanan masing-masing jenis limbah; Ada kemiringan lantai yang mengarah pada bak pengumpul ceceran/tumpahan; Bak pengumpul tumpahan/ceceran aman dari potensi pencemaran lingkungan; Ada kemiringan yang mencegah masuknya air hujan kedalam tempat penyimpanan
Ya/Tidak
10 Penerangan Memadai baik siang maupun malam; Dalam posisi yang aman (lampu tidak terlalu rendah)
Ya/Tidak
11 Ventilasi Memadai untuk sirkulasi udara dalam TPS; Konstruksi mencegah masuknya binatang ke dalam TPS
Ya/Tidak
Penataan Penyimpanan Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
56
12 Pemisahan jenis limbah Ada pengelompokan penyimpanan limbah berdasarkan karakteristik masing-masing limbah;
Ya/Tidak
13 Simbol dan Label Limbah B3 pada kemasan
Memiliki simbol dan label; Memasang simbol dan label pada setiap kemasan; Penandaan per kelompok limbah
Ya/Tidak
14 Kemudahan untuk loading/ unloading
Ada jarak yang memadai antara tapak penyimpanan dengan pintu TPS; Memudahkan perorangan atau alat kerja untuk beroperasi;
Ya/Tidak
15 Pemeriksaan kemasan Tersedia check list pemeriksaan kemasan berisi LB3; Ada kegiatan pemeriksaan secara reguler
Ya/Tidak
16 Keamanan penumpukan Penumpukan kemasan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemeriksaan, dan keamanan;
Ya/Tidak
Kelengkapan yang dipersyaratkan
17 Logbook/catatan keluar masuk limbah B3
Tersedia log book didalam lokasi TPS; Log book digunakan untuk memantau aktivitas pengelolaan limbah B3 dalam TPS;
18 SOP Penyimpanan Tersedia SOP penyimpanan untuk masing-masing limbah; SOP memberikan arahan kegiatan yang jelas;
Ya/Tidak
19 SOP Tanggap Darurat Tersedia SOP tanggap darurat untuk setiap resiko kecelakaan/bencana; SOP memberikan arahan kegiatan yang jelas; Peranan para pihak tercermin dengan jelas;
Ya/Tidak
20 Perlengkapan Tanggap darurat
Ketersediaan racun api, absorben, dll Ya/Tidak
21 Keselamatan Kerja Ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja, ketersediaan P3K
Ya/Tidak
22 Penangkal petir Terutama jika ketinggian bangunan TPS melebihi bangunan lain disekitarnya
Ya/Tidak
23 Tata letak dan Housekeeping
Lantai, dinding, langit-langit serta sarana dan prasarana dalam TPS dalam kondisi terawat; Lingkungan sekitar fasilitas penyimpanan limbah B3 terawat; TPS tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan selain limbah B3;
Ya/Tidak
4. Informasi lainnya dalam Pengelolaan Limbah B3:
a. Pernyataan bahwa limbah B3 yang dihasilkan: telah seluruhnya teridentifikasi, seluruhnya telah dicatat, masing-masing limbah B3 memiliki langkah pengelolaan lanjut, langkah pengelolaan tersebut tercantum dalam dokumen lingkungan, serta pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan PLB3.
a. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 (TPS LB3; incinerator; fasilitas pemanfaatan)
b. Memiliki izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
57
(sesuai dengan rekapitulasi bagian perijinan PLB3); c. Memenuhi (seluruh) persyaratan yang ditetapkan dalam ijin pengelolaan limbah B3 yang
dimiliki (disesuaikan dengan list “evaluasi” masing-masing perijinan yang dimiliki); a. Melakukan pengelolaan dokumen limbah B3 (manifest) sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
(memiliki dua salinan manifest untuk setiap pengiriman limbah B3; menyampaikan salinan kepada KLH; menggunakan kode dokumen yang sah, dan tujuan pengiriman yang legal)
b. Melakukan pelaporan khusus sesuai dengan ketentuan (izin) yang berlaku secara teratur (sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan; menggunakan format yang benar; disampaikan kepada pihak-pihak sesuai persyaratan izin);
c. Catatan temuan lainnya: (data impor limbah untuk bahan baku). d. Lampirkan pelaporan Neraca Limbah B3 dan Manifest Limbah B3.
RENCANA TINDAK :
1. Mencantumkan hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan atas hasil temuan lapangan (yang tidak sesuai ketentuan) dengan batas waktu yang disepakati bersama.
2. Mencantumkan kewajiban pelaporan data swapantau dan hasil perbaikan kepada instansi yang berkaitan (BLH Kabupaten, BLH Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kementerian Lingkungan Hidup).
Mengetahui: Petugas Perusahaan : (.............................................) Petugas inspeksi (PPLH): (.........................................)
Cap Perusahaan
58
Pada hari ini, ......... pukul ......... Waktu Indonesia Bagian ..............., tanggal .............. bulan ........... tahun
..............., kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan
Hidup telah mengambil gambar/foto/video di lokasi :
Perusahaan : .....................................................
Alamat : ..................................................... Telp. : ......................... Fax : ......................... Petugas yang mengambil foto/Video : Nama : ................................................... Instansi : ...................................................
Tanda Tangan : ………………
Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan: Nama : .................................................
Jabatan : ................................................
Tanda Tangan : ................................................ Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya.
Pejabat Pengawas LH - KLH BLH Provinsi .......... BLH Kab./Kota ......... Perusahaan
Nama :
Ttd: ………………...
Nama :
Ttd: ………………...
Nama :
Ttd: ………………...
Nama : .......................
Ttd: ………………
BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO
59
_______________________________________________________________________________________________________________________
Pada hari ini, ……………., tanggal …………....…....… bulan……...………… tahun .............................., di Kabupaten/Kota............................Provinsi........................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pangkat/Gol. Jabatan NIP/PPLH 1.......................................... 2.......................................... 3..........................................
...............................
...............................
...............................
................................
................................
................................
......................./........
......................./........
......................./........ Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi : Nama perusahaan : …………………………………………………………………………………. Alamat perusahaan : …………………………………………………………………………………. Jenis Industri : …………………………………………………………………………………. Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Petugas Pengambil Sampel : Nama : …………………………………………………………………………………. Instansi : …………………………………………………………………………………. NIP : …………………………………………………………………………………. Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………………………………………. Tanda tangan : ...................... Dengan hasil sebagai berikut :
No. Lokasi Kode Sampel pH Debit Jenis
Limbah Waktu Keterangan
Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Saksi-Saksi :
Pejabat Pengawas LH - KLH BLH Provinsi .......... BLH Kab./Kota ......... Perusahaan
Nama :
Ttd: ………………...
Nama :
Ttd: ………………...
Nama :
Ttd: ………………...
Nama : .......................
Ttd: ………………
Cap Perusahaan
BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
60
Denah Lokasi Pengambilan Sampel Air Limbah
61
Contoh Lampiran Hasil Analisis Laboratorium yang Terakreditasi: 1. Analisis Air Limbah:
62
2. Analisis Kualitas Udara Emisi.
63
LAMPIRAN 4 FORMAT PENGISIAN DATA SWAPANTAU PERUSAHAAN
ANALISIS KUALITAS UDARA Untuk pengisian data swapantau menggunakan excel, berikut adalah langkah-langkah pengisian: 1. Buat masing-masing table setiap parameter yang dipantau. 2. Buat kolom bulan, outlet pembuangan air limbah dan Baku Mutu (BM). 3. Isi kolom bulan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Isi kolom Outlet berdasarkan hasil pemantauan/pengukuran/swapantau perusahaan yang
dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau rujukan Gubernur. 5. Isi kolom Baku Mutu sesuai dengan nilai konsentrasi yang tercantum dalam peraturan atau
izin .
Contoh: Tabel Parameter pH
Bulan Outlet
Kotabatak Outlet
Petapahan Outlet Suram
Outlet Lindai BM BM
Jul-10 8.5 8.07 7.58 7.64 6 9 Aug-10 8.02 7.43 7.53 7.34 6 9 Sep-10 8.13 8.1 7.99 7.98 6 9 Oct-10 8.32 8.38 7.97 7.75 6 9 Nov-10 7.89 7.98 7.58 7.49 6 9 Dec-10 7.28 7.35 7.17 7.89 6 9 Jan-11 7.1 7.55 7.2 7.92 6 9 Feb-11 7.02 7.53 7.24 7.95 6 9 Mar-11 7.12 7.41 7.33 7.87 6 9 Apr-11 7.35 7.12 7.08 7.63 6 9
May-11 7.41 7.45 7.83 7.62 6 9 Jun-11 8.73 8.3 7.75 7.82 6 9
64
ANALISIS KUALITAS UDARA
Untuk pembuatan grafik menggunakan excel, berikut adalah langkah-langkah pengisian: 1. Buat masing-masing table setiap parameter udara yang dipantau. 2. Buat Kolom Sumber Emisi dan Periode Pengukuran. 3. Buat Row Baku Mutu dan isi sesuai dengan nilai konsentrasi yang tercantum dalam
peraturan 4. Isi kolom Sumber Emisi sesuai dengan sumber pengisi atau nama cerobong. 5. Isi kolom Semester berdasarkan hasil pemantauan/pengukuran/swapantau perusahaan yang
dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau rujukan Gubernur.
Contoh: Tabel Parameter SO2
Sumber Emisi Semester I 2010 Semester II 2010 Semester I 2011 Gas Compressor (CBE 1) 1 1
Gas Compressor (AWE2) 1 1
Gas Compressor (CBE 3) 1 1 Gas Compressor (CBE 4) 1 1 Gas Compressor (CBE 5) 1 1 Gas Compressor (AWE 6) 1 225 Gas Turbin 1 1 0 1 Gas Turbin 2 Gas Turbin 3 1 Gas Turbin 4 1.7 Gas Turbin 5 1 Gas Turbin 6 1 1 2.42 Gas Turbin 7 1 Gas Turbin 8 3.79 Gas Turbin 9 2.94 Gas Turbin 10 1 1 1 Gas Turbin 11 2.14 BM 150 150 150
65
PENGELOLAAN LIMBAH B3
NAMA PERUSAHAAN SEKTOR
INDUSTRI :
LOKASI :
TIM PENILAI :
A. REKAPITULASI KINERJA PENAATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
No ASPEK PENILAIAN HASIL PENAATAN
YA SEBAGIAN TIDAK
1 Pendataan Jenis dan volume limbah yang dihasilkan
2 Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3
3 Pelaksanaan Ketentuan izin
a. Pemenuhan Persyaratan Teknis
b. Pemenuhan Baku Mutu
4 Pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, antara lain Dumping, Re-injeksi, dll.
5 Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan
6 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3
7
Penanganan tindak lanjut kegiatan open dumping, open burning, pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi limbah B3
Kesimpulan Kinerja Penaatan Pengelolaan Limbah B3
B. USULAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 Mengacu pada Kriteria PROPER 2010 Pengelolaan Limbah B3
C. CATATAN
CONTOH
66
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3
FORM I B
email :
NAMA PERUSAHAAN
SEKTOR INDUSTRI
:
LOKASI : TIM
PENILAI :
No
ASPEK PENILAIAN HASIL PENAATAN
YA SEBAGIAN TIDAK A Pendataan Jenis dan volume limbah yang dihasilkan
1 Melakukan Identifikasi seluruh jenis LB3 2 Melakukan pencatatan seluruh jenis LB3 3 Melakukan pengelolaan lanjutan seluruh jenis LB3
dilengkapi dgn
manifest LB3
dilengkapi dgn manifest LB3
tidak dilengkapi dgn manifest LB3
B Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3
4 Memiliki izin untuk seluruh kegiatan PLB3 dan izinnya masih berlaku
izin habis
masa berlaku dan tidak
melakukan perpanjangan
izin
tidak memiliki salah satu izin PLB3
5 * Jika dalam proses pengajuan izin : secara teknis telah memenuhi ketentuan dan tidak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya
C Pelaksanaan ketentuan dalam izin
6 Pemenuhan terhadap ketentuan dalam izin (penentuan persentase menggunakan checklist tersendiri)
≥ 90 % 90% > x ≥ 50% < 50%
CONTOH
67
D Emisi (Insinerator atau bahan bakar pembantu)
7 Seluruh Parameter memenuhi Baku Mutu Emisi (BME)
jika seluruh Parameter tidak memenuhi BM untuk satu periode, atau melebihi BM untuk parameter yang
sama 3x berturut-turut
8 Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan 9 Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin
Frekuensi
tidak sesuai izin
E Effluent (pengolahan air limbah B3, Pengolahan air lindi)
10 Seluruh Parameter memenuhi Baku Mutu Air Limbah (BMAL)
jika seluruh Parameter tidak memenuhi BM untuk satu periode, atau melebihi BM untuk parameter yang
sama 3x berturut-turut
11 Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan 12 Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin
Frekuensi
tidak sesuai izin
F Standar Mutu (Pemanfaatan Limbah B3 atau Kegiatan Lain)
13 Melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin
14 Seluruh persyaratan standar mutu memenuhi ketentuan izin
15 Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin G Pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu, antara lain : Dumping, Re- Injeksi, dll.
16 Memiliki izin Dumping dari Instansi yang berwenang 17 * Jika dalam proses pengajuan izin : telah
menyelesaikan persyaratan teknis dan tidak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan
belum menyelesaikan persyaratan
teknis dan ditemukan
penyimpangan dalam
pelaksanaan kegiatan
18 Dumping tanpa izin, melakukan clean up area dumping dalam kurun waktu tertentu dengan mengajukan rencana detil penyelesaian dan
tidak sesuai
dengan tidak melakukan clean up
68
melakukan sesuai dengan rencana tersebut rencana
H Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)
19 Jumlah/Volume LB3 yang dikelola dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan
100% 100% > x ≥
50% < 50%
20 Seluruh Jenis Limbah B3 dilakukan pengelolaan
I Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3
21 Pihak ke-3 (pengumpul) memiliki izin
x habis masa
berlaku tidak memiliki izin
22 Pihak ke-3 (pengumpul) memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat atau pengolah
tidak memiliki kontrak
kerjasama yang sah
23 Pihak ke-3 (pengumpul) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan
sedang dalam masalah
pencemaran lingkungan
24 Pihak ke-3 (pengangkut) memiliki izin dari Kementerian Perhubungan
25 Dokumen LB3 (Manifest) yang dimiliki oleh penghasil, sesuai dengan Kepdal 02/1995
tidak sesuai 26 Untuk perpindahan LB3 di Internal perusahaan,
Memiliki izin Pengangkutan untuk perpindahan limbah B3 tersebut yang melintasi sarana publik
tidak memiliki izin
pengangkutan LB3 di Internal Perusahaan yg
melintas sarana publik
J Tanah Terkontaminasi Limbah B3
27 clean up ceceran diselesaikan dalam waktu 1 bulan > 1 bulan tidak melakukan clean up
28 jumlah/volume tanah terkontaminasi tercatat dengan baik
tidak tercatat dengan baik
tidak melakukan pencatatan
29 pengelolaan tanah hasil clean up sesuai dengan rencana pengelolaan
tidak sesuai dengan rencana
pengelolaan
69
K Open Burning (membakar limbah B3 di lahan terbuka)
30 Tidak melakukan kegiatan open burning 31 *Jika dalam periode penilaian pernah melakukan
kegiatan open burning, perusahaan telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detail penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai rencana tersebut
tidak sesuai dengan
rencana detil penyelesaian dalam kurun
waktu tertentu
70
Dokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6 FORM 3
1. TPS LIMBAH B3
NO KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN
PENGEMASAN 1 pengemasan dilakukan sesuai dengan bentuk limbah ya 2 pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah ya 3 pengemasan dilengkapi dengan simbol label limbah B3 tidak 4 penempatan sesuai jenis karakteristik limbah ya 5 kondisi kemasan bebas karat ya 6 kondisi kemasan tidak bocor ya 7 kondisi kemasan tidak meluber ya
BANGUNAN DAN PENYIMPANAN 8 bagian luar diberi papan nama ya
9 Bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan
ya
10 limbah terlindung dari hujan dan sinar matahari ya 11 mempunyai sistem ventilasi ya 12 memiliki saluran dan bak penampung tumpahan tidak 13 penyimpanan dalam sistem blok / sel ya 14 masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul ya 15 limbah diberi alas / pallet tidak 16 tumpukan limbah maks. 3 lapis ya 17 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan
(jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)
PEMANTAUAN 18 memiliki logbook/catatan keluar masuk limbah ya 19 jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan logbook/catatan tidak
PENGELOLAAN LANJUTAN 20 melakukan pengelolaan lanjutan ya
CONTOH
71
PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi) 21 pelaporan ke MENLH 22 pelaporan ke Gubernur 23 Pelaporan ke Bupati 24 Pelaporan ke PPLH Regional
LAIN-LAIN 25 tersedia alat tanggap darurat ya
26 tersedia fasilitas P3K ya
27 memiliki SOP penyimpanan ya
28 memiliki SOP tanggap darurat ya
29 tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi ya
30 kebersihan / housekeeping baik tidak
TOTAL YA 20
TOTAL TIDAK 5
PROSENTASE PENTAATAN LB3 80%
72
Dokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6 FORM 3
2. KOLAM SLUDGE MINYAK
NO KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN PENYIMPANAN
1 memiliki rancang bangun sesuai dg jumlah 2 memiliki rancang bangun mencegah luapan limbah 3 lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk) 4 dilengkapi sistem penerangan 5 memiliki sumur pantau upstream & downstream 6 bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 7 memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah
PEMANTAUAN 8 melakukan pencatatan sludge yg disimpan/bulan 9 melakukan pencatatan sludge yg dikelola/bulan
PENGELOLAAN LANJUTAN 10 melakukan pengelolaan lanjutan (SOR, kirim ke pihak
pengumpul, dll)
PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)
11 pelaporan ke MENLH 12 pelaporan ke Gubernur 13 pelaporan ke Bupati 14 pelaporan ke PPLH Regional
LAIN-LAIN
15 tersedia alat tanggap darurat 16 tersedia fasilitas P3K 17 memiliki SOP penyimpanan 18 memiliki SOP tanggap darurat 19 tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi 20 kebersihan / housekeeping baik
TOTAL YA 0
TOTAL TIDAK 20
PROSENTASE PENTAATAN LB3 0%
CONTOH
73
Dokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6 FORM 3
3. INSINERATOR
NO KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN
PENAATAN UMUM 1 tidak terjadi ceceran selama pengangkutan 2 uji limbah yang dibakar 3 bulan sekali 3 limbah yang dibakar sesuai izin 4 pengoperasian insinerator sesuai izin
PENAATAN KHUSUS 5 mengukur suhu gas bakar di burning chamber 6 mencatat jumlah dan komposisi limbah yang dibakar 7 suhu ruang bakar I 600-800 °C (atau sesuai izin) 8 suhu ruang bakar II 900-1100 °C (atau sesuai izin) 9 dilakukan proses heating up
10 jumlah limbah yang dibakar sesuai izin 11 komposisi limbah yang dibakar sesuai izin 12 mengukur emisi gas buang sesuai izin 13 memenuhi BME insinerator sesuai izin 14 memenuhi efisiensi pembakaran sesuai izin
PEMANTAUAN 15 memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah
PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi) 16 pelaporan ke MENLH 17 pelaporan ke Gubernur 18 Pelaporan ke Bupati 19 Pelaporan ke PPLH Regional
LAIN-LAIN 20 tersedia alat tanggap darurat 21 tersedia fasilitas P3K 22 memiliki SOP pengoperasian insinerator 23 memiliki SOP tanggap darurat 24 tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi 25 kebersihan / housekeeping baik
TOTAL YA 0 TOTAL TIDAK 25
PROSENTASE PENTAATAN LB3 0%
CONTOH
74
Dokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6 FORM 3
4. BIOREMEDIASI
NO KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN
PENAATAN UMUM
1 Dilakukan pengujian awal (TPH,TCLP & Total logam berat)
2 TPH sebelum diolah memenuhi persyaratan 3 desain sesuai persyaratan 4 permeabilitas lapisan dasar sesuai persyaratan 5 drainase dan pond air luapan mampu menampung 6 sel sesuai dengan timbulan limbah yang diolah 7 memiliki sumur pantau upstream & downstream
PENAATAN KHUSUS
8 jenis microrganism bukan merupakan rekayasa genetic
9 pencampur bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3
10 sampel yang dianalisis sesuai persyaratan
11 sampel air tanah dan sumur pantau dilakukan sesuai izin
PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)
12 uji toksikologi material hasil olahan & hasil sesuai izin
13 material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola
14 material hasil olahan dimanfaatkan/ditempatkan internal
15 lokasi penempatan material hasil olahan teridentifikasi dgn baik
16 lokasi penempatan material hasil olahan aman, bebas banjir
17 material hasil olahan diuji TPH, air tanah, sampel tanaman dan badan sungai sesuai izin
CONTOH
75
PEMANTAUAN
18 memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi
PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)
19 pelaporan ke MENLH 20 pelaporan ke Gubernur 21 Pelaporan ke Bupati 22 Pelaporan ke PPLH Regional
LAIN-LAIN 23 tersedia alat tanggap darurat 24 tersedia fasilitas P3K 25 memiliki SOP pengoperasian bioremediasi 26 memiliki SOP tanggap darurat 27 tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi 28 kebersihan / housekeeping baik
TOTAL YA 0 TOTAL TIDAK 28
PROSENTASE PENTAATAN LB3 0%
76
Dokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6 FORM 3
6. LANDFILL / PENIMBUNAN
NO KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN DATA PENAATAN
1 Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin 2 Mengutamakan prinsip 3R (Reuse, Recycle, Recovery)
sebelum ditimbun
3 Memiliki sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan
2 downstream)
RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN
4 Lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1 x 10-9 m/det
5 Permeabilitas sistem pendeteksi kebocoran (k) = 1 x 10-4 m/det
6 Ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm 7 Lapisan tanah penghalang k = 1 x 10-9 m/det dan 30 cm 8 Memiliki sistem pengumpul lindi 9 Permeabilitas pengumpul lindi 1 x 10-4 m/detik
10 Lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextile
BAK PENGUMPUL LINDI 11 Berada di dalam lokasi landfill dan memiliki 1 unit pompa 12 Konstruksi pondasi, lantai dan dinding dari beton 13 Memiliki SOP Penimbunan 14 Air lindi diolah di IPAL 15 Melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi
sebelum dipindah ke fasilitas IPAL
16 Melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona
awal
17 Menetapkan Baku Mutu air tanah sesuai dengan rona
awal
18 Pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang
independen dan terakreditasi
19 Melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan
CONTOH
77
20 Melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan
PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi) 21 Melakukan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan ke KLH 22 Melakukan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan ke Pemda
Provinsi
23 Melakukan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan ke Pemda
Kabupaten/Kota
TOTAL YA 0 TOTAL TIDAK 23 PROSENTASE PENTAATAN LB3 0%
78
LAMPIRAN 5 FORMAT RAPOR SEMENTARA
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN
Nama Perusahaan : PT ...
Jenis Industri : Minyak Goreng
Lokasi Kegiatan : KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peringkat Sementara :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2012
79
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN
Periode 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
Nama Perusahaan : PT ... Jenis Industri : Minyak Goreng Lokasi Kegiatan : KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I. AMDAL
No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/1999 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL.
Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL-UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur
2. Melaporkan Pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air
No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan
pemantauan 100% Perusahaan mempunyai satu titik outlet
IPAL sudah dilakukan pemantauan 2. Ketaatan terhadap pelaporan 87% Sepanjang masa evaluasi parameter
TSS dua bulan tidak dilaporkan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku
Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap
sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010
4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu
87% Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak
5. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat
Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang
6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat
Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
PT ..... 79
80
B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan taat terhadap titik penaatan, dan parameter baku mutu namun perusahaan tidak taat terhadap pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah, izin dan ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku
C. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan
1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam
IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten
Lombok Timur 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar
memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LH No 04 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri minyak goreng
4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri minyak goerng CPO ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi.
1. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara
No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan
pemantauan
100% Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset
Seluruh sumber emisi sudah dipantau
2. Ketaatan terhadap pelaporan
100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan
3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi
100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan
4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi
100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi
5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat
Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
PT ..... 2
81
B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan
1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007.
2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.
3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku..
4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengelolaan Limbah B3
Status Perizinan No. Surat Masa Berlaku Keterangan
Penyimpanan Sementara
315 Tahun 2009 7 Desember 2009
3 Tahun SK diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur. TPS limbah B3 berupa gudang.
B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Neraca Limbah B3 Periode Juli 2010 sampai dengan Juni 2011)
Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan
Limbah Dikelola
Limbah Belum
Dikelola Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi Reject product solid Ton 30.15 30.15 0 Diangkut oleh PT.
Elmusonsetindo dan PT. Environmate Technology
International
WWTP sludge Ton 11.72 11.72 0 Expire Product Ton 30.89 30.89 0
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas Ton 0.3 0.3 0 TPS Limbah B3 Lampu TL Bekas Ton 0.0034 0.0034 0 TPS Limbah B3 Botol bekas reagent Ton 0.1 0.1 0 TPS Limbah B3 TOTAL Ton 73.1634 73.1634 0 Persentase % 100 100 0
Ket : Mulai bulan Januari 2011, pengangkutan limbah B3 hanya dilakukan oleh PT. Environmate Technology International (ETI). 99% limbah yang dihasilkan dilakukan pengelolaan lanjutan dengan dikirim ke pihak pengangkut/pengumpul/pengolah berizin.
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012 PT ..... 3
82
C. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3
% penaatan
Sudah taat
Belum taat Keterangan
Penyimpanan Sementara 100 √ - Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3
100 √ -
Ket : Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
D. Ringkasan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3 - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin a. Pemenuhan Ketentuan Teknis - b. Pemenuhan Baku Mutu, antara lain : eachate,
emisi insinerator, dll - -
4. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu, antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll - -
5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan -
6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 -
7. Penanganan tindak lanjut kegiatan open dumping, open burning, pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi Limbah B3
- -
Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun -
E. Kesimpulan PT. Angin Ribut, secara umum telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
F. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Agar tetap menempatkan seluruh limbah B3 yang dihasilkan pada TPS limbah B3 yang telah
memilki izin 2. Agar memastikan bahwa pihak pengangkut/pengumpul/pengolah limbah B3 memiliki izin yang
masih berlaku 3. Tetap melakukan pencatatan dan melaporkan neraca seluruh limbah B3 yang meliputi :
o Jumlah / berat limbah yang dihasilkan o Jumlah / berat limbah yang dikelola o Pengelolaan lanjutan limbah B3 yang disimpan (dimanfaatkan, dikirim ke pihak ke-III,
dll) o Waktu tinggal limbah B3 di Tempat penyimpanan limbah B3 Secara rutin triwulanan ke KLH u.p. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTB Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, dan Pusat Pengelolaan Ekoregional Balinusra
4. Memprioritaskan upaya 4R (reduce, reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3.
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012 PT ..... 4
83
V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A Rekapitulasi Hasil Penilaian
No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan
1. Penambangan Blok Lanut (Rasik;Riska) 98 1 Taat
2. Penimbunan Waste Dump Olimpic 96 1 Taat
3. Penimbunan Waste Dump Nala 96 1 Taat 4. Reklamasi Blok Lanut 96 1 Taat
JUMLAH DATA 4 4 Taat B Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Perusahaan telah Taat dalam Aspek Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
C Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan agar mempertahankan kinerja aspek Pengendalian Kerusakan Lingkungan
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012 PT ..... 5
84
LAMPIRAN 6 FORMAT REKAPITULASI RAPORT SEMENTARA
A. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Nama Perusahaan : PT. AAA Jenis Industri : …………
Lokasi kegiatan : Kab./Kota ….. ,Provinsi ……. Periode Evaluasi : 1 Juli 2010 - 30 Juni 2011
I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan a. Jumlah Outlet Air Limbah : ….
b. Jumlah Outlet yang dipantau : …. Tingkat Ketaatan : ….%
Keterangan: 1. Row Jumlah Outlet Air Limbah berisi jumlah seluruh outlet pembuangan air limbah yang dimiliki perusahaan. 2. Row Jumlah Outlet yang dipantau berisi jumlah outlet pembuangan air limbah yang dipantau oleh perusahaan. 3. Row Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah outlet yang dipantau dibagi dengan jumlah outlet air limbah yang dimiliki perusahaan.
II. Ketaatan Terhadap Parameter Pemantauan / Pelaporan / Pemenuhan Baku Mutu
No.
PARAMETER PELAPORAN PEMENUHAN BAKU MUTU
Nama Outlet (titik penaatan)
Jumlah Parameter
yang dipantau sesuai
peraturan / izin
Jumlah Paramater
Pemantauan Tingkat
Ketaatan
Jumlah data pemantauan
sesuai peraturan /
izin
Jumlah data yang dilaporkan
Tingkat Ketaatan Parameter
Jumlah data yang
tidak memenuhi
baku mutu (100 % < x < =
500%)
Jumlah data yang tidak memenuhi
baku mutu ( x > 500%)
Tingkat Ketaatan Ket.
1 Outlet Oil Catcher A
2 2 100% 12 12 100% COD 6 0 50%
2 Outlet Oil Catcher B
2 2 100% 12 12 100% TDS 0 0 100%
3 Outlet Oil Catcher C
2 2 100% 12 12 100% H2S 0 0 100%
Tingkat Ketaatan 100% 100% 50%
85
KETERANGAN: A. KOLOM PARAMETER
1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah. 2. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin berisi jumlah parameter yang sesuai dengan peraturan / izin. 3. Kolom Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan
jumlah parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah.
B. KOLOM PELAPORAN 1. Kolom Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin berisi jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin
dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom Jumlah data yang dilaporkan berisi tentang jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian
PROPER. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan
periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER.
4. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah.
C. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku
mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang
melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500%. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku
mutu lebih dari 500%. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu dengan jumlah data
yang dilaporkan. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah.
86
TINGKAT KETAATAN Ketaatan Terhadap Pemantauan 100% Ketaatan Terhadap Pelaporan 100% Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu 50%
KETERANGAN:
1. Row Ketaatan Terhadap Pemantauan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemantauan terendah. 2. Row Ketaatan Terhadap Pelaporan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pelaporan terendah. 3. Row Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemenuhan baku mutu terendah.
III. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Limbah Cair Sudah
Taat Belum Taat Keterangan
1. Perusahaan mempunyai ijin pembuangan air limbah
√
2. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan
√
3. Saluran pembuangan limbah cair kedap air √ 4. Tidak melakukan pengenceran termasuk
mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair
√
5. Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik
- Tidak diwajibkan
6. Mengukur debit harian - Tidak diwajibkan
7. Mengukur pH harian - Tidak diwajibkan
KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan.
87
IV. Hasil Pemantauan KLH/BLH
No. Nama Outlet (titik penaatan) Parameter
PEMANTAUAN I PEMANTAUAN II
Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%)
Jumlah data yang tidak memenuhi baku
mutu ( x > 500%)
Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%)
Jumlah data yang tidak memenuhi baku
mutu ( x > 500%)
Jumlah KETERANGAN: Matriks ini digunakan apabila pihak KLH/BLH melakukan pengambilan sampel air limbah: 1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi
baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi
baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan I. 4. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu
lebih dari 500% untuk pemantauan I. 5. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi
baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan II. 6. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu
lebih dari 500% untuk pemantauan II.
88
B. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Nama Perusahaan : PT. AAA Jenis Industri : ….
Lokasi kegiatan : Kab./Kota …..., Provinsi ….. Periode Evaluasi : ……
I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan
A. Sumber Emisi Proses Produksi No. Sumber Emisi Tingkat Ketaatan Keterangan
a. Jumlah Cerobong … …% b. Jumlah Cerobong yang dipertimbangkan dalam PROPER … c. Jumlah Cerobong yang dipantau … d. Jumlah tipe sumber emisi …
B. Sumber Emisi Pembakaran Dalam (Genset) No. Sumber Emisi Tingkat Ketaatan Keterangan
a. Jumlah Genset … …% b. Jumlah Genset dengan Kapasitas @ >=1 MW … c. Total Kapasitas Genset (MW) … Jumlah Genset yang dipertimbangkan dalam PROPER …
d. Jumlah Genset yang dipantau …
e. Pemantauan mewakili semua tipe emisi …
89
II. Tingkat Ketaatan Terhadap Parameter, Pelaporan dan Pemenuhan Baku Mutu
No. TIPE EMISI NAMA CEROBONG
PARAMETER PELAPORAN
PEMEHUHAN BAKU MUTU
JUMLAH PARAMETER
TINGKAT KETAATAN
PERATURAN PELAPORAN
TINGKAT KETAATAN
TINGKAT KETAATAN
SOx
TINGKAT KETAATAN
NOx
TINGKAT KETAATAN
CO
TINGKAT KETAATAN
PERATURAN PELAPORAN SOx NOx Opasitas SOx NOx
Opasitas
1 Genset 2 2 100% 2 2 2 2 100% 100% 100% 100%
2 2 100% 2 2 2 2 100% 100% 100% 100%
2 Proses 4 4 100% 1 1 1 1 100% 100% 100% 100%
4 4 100% 1 1 1 1 100% 100% 100% 100%
Engine/Genset 8 8 100% …%
Proses 2 2 100%
KETERANGAN: A. KOLOM PARAMETER
1. Kolom Tipe Emisi berisi tentang Tipe Emisi (mesin pembakaran dalam/proses produksi). 2. Kolom Nama Cerobong yang dipantau berisi nama/kode cerobong yang dipantau. 3. Kolom Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan berdasarkan peraturan dan data
yang dilaporkan. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang
dipantau oleh perusahaan dibagi dengan Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin.
B. KOLOM PELAPORAN 1. Kolom peraturan berisi jumlah data parameter pemantauan yang dilaporkan berdasarkan peraturan dan sesuai dengan periode
penilaian PROPER. 2. Kolom pelaporan berisi tentang jumlah data parameter yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian
PROPER.
90
3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER.
4. Row Tingkat Ketaatan menampilkan prosentase tingkat ketaatan.
D. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Kolom Parameter berisi jumlah parameter emisi yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter emisi udara yang melebihi
baku mutu paling tinggi untuk tiap cerobong dalam prosentase). 2. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase data yang tidak memenuhi baku mutu.
III. Tingkat Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu
No. TIPE EMISI NAMA CEROBONG
DATA TIDAK MEMENUHI BAKU MUTU
100 % < = X < 500 % > 500 % TINGKAT KETAATAN
SOx NOx CO Partikulat Opasitas NOx CO Partikulat Opasitas
1 Engine E-1 (compressor SP PBM Barat) 0 0 0 0
E-1 (genset SP1 Gunung Kemala) 0 0 0 0
E-2 (genset SP1 Gunung Kemala) 0 0 0 0
2 Proses Boiler 0 0 0 0 0 0 0
Glycol Dehydrator 0 0 0 0 0 0 0
Engine 0 0 100%
Proses 0 0 0 0 0 0 100%
KETERANGAN: Isi kolom data parameter yang tidak memenuhi baku mutu apakah melebihi 100 % < x < 500% atau lebih dari 500%.
91
IV. Tingkat Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Emisi Udara Sudah Taat Belum Taat Keterangan
1. Mempunyai cerobong emisi √ 2. Cerobong dilengkapi dengan lubang sampel sesuai
Kepdal No. 205/1996 √
3. Cerobong dilengkapi dengan pagar pengaman √ 4. Cerobong dilengkapi dengan lantai kerja √ 5. Cerobong dilengkapi dengan tangga √
6. Cerobong emisi dilengkapi dengan peralatan CEMS - Tidak diwajibkan 7. Peralatan CEM berfungsi dengan baik - Tidak diwajibkan
KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan.
92
LAMPIRAN 7 FORMAT RAPOR FINAL
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN
Nama Perusahaan : PT ...
Jenis Industri : Minyak Goreng
Lokasi Kegiatan : KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peringkat :
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2012
93
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN
Periode 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
Nama Perusahaan : PT ... Jenis Industri : Minyak Goreng Lokasi Kegiatan : KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I. AMDAL
No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/1999 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL.
Taat
Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL-UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur
2. Melaporkan Pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL Tidak Taat
Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air
No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan
pemantauan 100% Perusahaan mempunyai satu titik outlet
IPAL sudah dilakukan pemantauan 2. Ketaatan terhadap pelaporan 87% Sepanjang masa evaluasi parameter
TSS dua bulan tidak dilaporkan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku
Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap
sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010
4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu
87% Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak
5. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat
Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang
6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat
Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012 PT ..... 93
94
B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air
Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan taat terhadap titik penaatan, dan parameter baku mutu namun perusahaan tidak taat terhadap pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah, izin dan ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku
CI. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan
5. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam
IPAL 6. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten
Lombok Timur 7. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar
memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LH No 04 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri minyak goreng
8. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri minyak goerng CPO ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi.
3. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan.
4. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara
No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan
pemantauan
100% Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset
Seluruh sumber emisi sudah dipantau
2. Ketaatan terhadap pelaporan
100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan
3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi
100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan
4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi
100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi
5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat
Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
PT ..... 2
95
B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan
6. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007.
7. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.
8. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku..
9. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
10. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Lombok Timur, BLH Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengelolaan Limbah B3
Status Perizinan No. Surat Masa Berlaku Keterangan
Penyimpanan Sementara
315 Tahun 2009 7 Desember 2009
3 Tahun SK diterbitkan oleh Bupati Lombok Timur. TPS limbah B3 berupa gudang.
B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Neraca Limbah B3 Periode Juli 2010 sampai dengan Juni 2011)
Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan
Limbah Dikelola
Limbah Belum
Dikelola Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi Reject product solid Ton 30.15 30.15 0 Diangkut oleh PT.
Elmusonsetindo dan PT. Environmate Technology
International
WWTP sludge Ton 11.72 11.72 0 Expire Product Ton 30.89 30.89 0
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas Ton 0.3 0.3 0 TPS Limbah B3 Lampu TL Bekas Ton 0.0034 0.0034 0 TPS Limbah B3 Botol bekas reagent Ton 0.1 0.1 0 TPS Limbah B3 TOTAL Ton 73.1634 73.1634 0 Persentase % 100 100 0
Ket : Mulai bulan Januari 2011, pengangkutan limbah B3 hanya dilakukan oleh PT. Environmate Technology International (ETI). 99% limbah yang dihasilkan dilakukan pengelolaan lanjutan dengan dikirim ke pihak pengangkut/pengumpul/pengolah berizin.
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
PT ..... 3
96
C. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3
% penaatan
Sudah taat
Belum taat Keterangan
Penyimpanan Sementara 100 √ - Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3
100 √ -
Ket : Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
D. Ringkasan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3 - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin c. Pemenuhan Ketentuan Teknis - d. Pemenuhan Baku Mutu, antara lain : eachate,
emisi insinerator, dll - -
4. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu, antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll - -
5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan -
6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 -
7. Penanganan tindak lanjut kegiatan open dumping, open burning, pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi Limbah B3
- -
Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun -
E. Kesimpulan PT. Angin Ribut, secara umum telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
F. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 5. Agar tetap menempatkan seluruh limbah B3 yang dihasilkan pada TPS limbah B3 yang telah
memilki izin 6. Agar memastikan bahwa pihak pengangkut/pengumpul/pengolah limbah B3 memiliki izin yang
masih berlaku 7. Tetap melakukan pencatatan dan melaporkan neraca seluruh limbah B3 yang meliputi :
o Jumlah / berat limbah yang dihasilkan o Jumlah / berat limbah yang dikelola o Pengelolaan lanjutan limbah B3 yang disimpan (dimanfaatkan, dikirim ke pihak ke-III,
dll) o Waktu tinggal limbah B3 di Tempat penyimpanan limbah B3 Secara rutin triwulanan ke KLH u.p. Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTB Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, dan Pusat Pengelolaan Ekoregional Balinusra
8. Memprioritaskan upaya 4R (reduce, reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3.
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012 PT ..... 4
97
V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A Rekapitulasi Hasil Penilaian
No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan
1. Penambangan Blok Lanut (Rasik;Riska) 98 1 Taat
2. Penimbunan Waste Dump Olimpic 96 1 Taat
3. Penimbunan Waste Dump Nala 96 1 Taat 4. Reklamasi Blok Lanut 96 1 Taat
JUMLAH DATA 4 4 Taat B Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Perusahaan telah Taat dalam Aspek Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
C Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan agar mempertahankan kinerja aspek Pengendalian Kerusakan Lingkungan
EVALUASI KINERJA PENAATAN PROPER - PERIODE 1 Juli 2011 – 30 Juni 2012 PT ..... 5