PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MEMBUMIKAN GERAKAN
TOLAK !!!
POLITIK UANG
Edisi : 2 / 2019
STOP !!!
ISU SARA
uletinBAWASLU KABUPATEN TEGALB
PENTINGNYA
DI KABUPATEN TEGALPENGAWASAN PEMILUPEMBENTUKAN DESA
5
Butuh Sinergi danDesa Anti Politik Uang
Komitmen Bersama
8
REDAKSI
Para pembaca yang budiman.........
Kebaikan akan menarik kebaikan
yang lain, pesan dari Tedi Kartino, S.P.
( m o t i v a t o r ) p a d a s a a t a c a r a
peningkatan kapasitas aparatur
pengawasan Bawaslu Kabupaten
Tegal sebulan yang lalu. Sepintas
hanya kalimat sederhana yang terdiri
6 kata, namun secara filosofis kalimat
tersebut mengandung pesan spiritual
yang sangat mendalam. Hukum tabur-
tuai, siapa yang menanam pasti akan
menuai dan siapa memberi pasti akan
mendapatkan lebih banyak dari apa
yang telah diberikan tentu akan tetap
relevan dalam konteks kehidupan
manusia. Persoalannya adalah pilihan
kita, apakah kita akan menabur dan
memberi kebaikan atau sebaliknya?
Pasca berakhirnya Pemilu 2019
mungkin masyarakat banyak yang
b e r a s u m s i b a h w a l e m b a g a
penyelenggara pemilu termasuk
Bawaslu Kabupaten Tegal tidak ada
lagi yang akan dilakukan. Asumsi
demikan tentunya t idak harus
ditanggapi secara reaktif, karena ini
adalah bagian dari kontrol masyarakat
terhadap eksistensi sebuah lembaga
negara. Justru yang harus dilakukan
adalah tetap melakukan tugas dan
kewajiban sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, dimana
disebutkan tugas dan kewajiban
B a w a s l u K a b u p a t e n / K o t a
diantaranya adalah meningkatkan dan
m e n g e m b a n g k a n p a r t i s i p a s i
masyarakat dalam pengawasan
pemilu serta mencegah praktek politik
uang dalam pelaksanaan pemilu.
Dalam rangka menabur dan memberi
kebaikan kepada masyarakat itulah,
maka Bawaslu Kabupaten Tegal
menerbitkan Buletin Edisi ke-2
dengan tema Membumikan Gerakan
Pengawasan Pemilu Partisipatif, Desa
Pengawasan dan Desa Anti Politik
Uang. Edisi akhir tahun 2019 ini
merangkum seluruh kegiatan yang
terdir i dari Pembentukan Desa
Pengawasan dan Desa Anti Politik
Uang, Sosial isasi Pengawasan
Pemi lu Pa r t i s i pa t i f Ke lompok
Sasaran, Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Tegal, Rakor Evaluasi
Pemilu 2019 bersama Stakeholders
d a n L a u n c h i n g B u k u , s e r t a
pelaksanaan Karnaval dan Pagelaran
Budaya.
Ka rya i n i d i ha rapkan mampu
memberikan gambaran informasi apa
saja yang telah dilakukan Bawaslu
Kabupaten Tegal pasca Pemilu 2019.
Kami yakin dan selalu opt imis
kebaikan-kebaikan yang dilakukan
secara kelembagaan akan dapat
menarik kebaikan lainnya serta
memberikan penyadaran kolektif
k e p a d a m a s y a r a k a t t e n t a n g
pentingnya mencegah praktek-
praktek negatif yang dapat merusak
nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Selamat Hari Natal 2019 bagi yang
merayakan dan Tahun Baru 2020,
semoga kedepan kita semua mampu
menaburkan lebih banyak kebaikan
untuk sesama.
Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu !!!
Pengarah : Ikbal Faizal, M.Pd., Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., Sri Anjarwati, M.Kom., Istibsaroh, S.E., Buhori Muslim, S.Pd.I. | Penanggung Jawab : Mohamad Solehudin, S.IP | Pimpinan Redaksi : Andika Asykar, S.IP | Redaktur : Zhientian Aldianto Pratama,S.Kom | Editor : Asto Mugiono, S.Sy., Wandi Prayogi, S.H., Kokoh Junia Khotama, S.H., Mualifatun, S.H., Abdi Mulyawan, S.H., Khaeroziah Ulfa, S.H., Dede Praja Purnama, S.H. | Design Grafis : Ahmad Iqbal Chisnuddin,S.Pd.I | Sekretariat : Rizka Fitriani, S.AP., Bayu Kurnia Dwi Laksono, S.E., Gita Yuliantina P, S.E.
Salam RedaksiAlamat Redaksi : Jl. Merak, Slawi Kulon No. 1B, Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.Telp : (0283) 4562250 | Email : [email protected] | Website : https://tegalkab.bawaslu.go.id
REDAKSISALAM UTAMATAJUK
MEMBUMIKAN GERAKAN
MELALUI INISIASI PEMBENTUKAN
DESA PENGAWASAN &
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DESA ANTI POLITIK UANG
SALAM REDAKSISALAM
TOLAK !!!
POLITIK UANGSTOP !!!
ISU SARA
KEBAIKAN AKAN MENARIK KEBAIKAN YANG LAIN
REDAKSISUSUNAN
2 BULETINKABUPATEN TEGAL 3EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Perhelatan akbar Pemilihan Umum tahun 2019
telah selesai dengan menghasilkan para calon baik di
lembaga eksekutif maupun legislatif yang terpilih dan
secara resmi telah dilantik, sehingga mereka secara yuridis
mempunyai legitimasi untuk dapat melaksanakan fungsi,
tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan
kontitusi. Sementara itu bagi penyelenggara pemilu
khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tegal, berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2019 tersebut
bukan serta-merta kemudian
selesai juga seluruh tugasnya.
Sebagaimana d ia tur
dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 yaitu pada Pasal
102 Ayat (1) Huruf d disebutkan
“Dalam melakukan pencegahan
pe langgaran Pemi lu dan
pencegahan sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a,
Bawas lu Kabupa ten /Ko ta
bertugas: meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan
P e m i l u d i w i l a y a h
kabupaten/kota. Selanjutnya
Pasal 103 “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif, maka
sudah menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten
Tegal juga untuk meningkatkan dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam rangka turut berperan aktif
melakukan pengawasan Pemilu.
Ada beberapa alasan mengapa Pengawasan
Pemilu Partisipatif menjadi sangat penting, disamping
amanat undang-undang seperti tersebut di atas, alasan
yang lain adalah :
1. Masih banyak kerawanan dan potensi terjadinya
pelanggaran dalam setiap pelaksanaan Pemilu
2. Jumlah pengawas Pemilu yang belum memadai dalam
satu wilayah
3. Tanggung jawab Pemilu secara
substansial adalah tanggung jawab
semua komponen masyarakat ,
sehingga masyarakat perlu dilibatkan
4. Dalam rangka menghasilkan
pemimpin yang sesuai dengan
kehendak rakyat.
5. Sebagai bagian dari kontrol
nasional
Tujuan dari pengawasan yang
melibatkan partisipasi masyarakat
secara luas ini meliputi : membentuk
ka rak te r dan kesada ran po l i t i k
masyarakat secara kolektif, mencegah
te r jad inya konfl ik , mendorong
t ingginya partisipasi publik, menjadikan Pemilu
bermartabat dan berintegritas, serta dapat meningkatkan
kualitas demokrasi.
DAFTAR ISI
· Membumikan Gerakan Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Inisiasi Pembentukan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang | 3
· Pentingnya Pembentukan Desa Pengawasan Pemilu Di Kabupaten Tegal | 5
· Desa Anti Politik Uang : Butuh Sinergi & Komitmen Bersama | 8
· Kelompok Tani Desa Kalisoka Siap Awasi Pemilu | 9
· Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Kelompok Sadar Wisata | 10
· Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal | 11
· Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilu & Launching Buku Dengan Stakeholders | 13
Bawaslu Bersama IBN Tegal
Tanda Tangani Nota Kesepahaman (MoU) | 15
Karnaval & Pagelaran Budaya, PECAH ! | 17
Sinergi Antara Anggota & Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal | 18
Sengketa Proses Pemilu Bukan Pelanggaran Pemilu | 19 Jalan Ketiga Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif | 22
REDAKSI
Para pembaca yang budiman.........
Kebaikan akan menarik kebaikan
yang lain, pesan dari Tedi Kartino, S.P.
( m o t i v a t o r ) p a d a s a a t a c a r a
peningkatan kapasitas aparatur
pengawasan Bawaslu Kabupaten
Tegal sebulan yang lalu. Sepintas
hanya kalimat sederhana yang terdiri
6 kata, namun secara filosofis kalimat
tersebut mengandung pesan spiritual
yang sangat mendalam. Hukum tabur-
tuai, siapa yang menanam pasti akan
menuai dan siapa memberi pasti akan
mendapatkan lebih banyak dari apa
yang telah diberikan tentu akan tetap
relevan dalam konteks kehidupan
manusia. Persoalannya adalah pilihan
kita, apakah kita akan menabur dan
memberi kebaikan atau sebaliknya?
Pasca berakhirnya Pemilu 2019
mungkin masyarakat banyak yang
b e r a s u m s i b a h w a l e m b a g a
penyelenggara pemilu termasuk
Bawaslu Kabupaten Tegal tidak ada
lagi yang akan dilakukan. Asumsi
demikan tentunya t idak harus
ditanggapi secara reaktif, karena ini
adalah bagian dari kontrol masyarakat
terhadap eksistensi sebuah lembaga
negara. Justru yang harus dilakukan
adalah tetap melakukan tugas dan
kewajiban sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, dimana
disebutkan tugas dan kewajiban
B a w a s l u K a b u p a t e n / K o t a
diantaranya adalah meningkatkan dan
m e n g e m b a n g k a n p a r t i s i p a s i
masyarakat dalam pengawasan
pemilu serta mencegah praktek politik
uang dalam pelaksanaan pemilu.
Dalam rangka menabur dan memberi
kebaikan kepada masyarakat itulah,
maka Bawaslu Kabupaten Tegal
menerbitkan Buletin Edisi ke-2
dengan tema Membumikan Gerakan
Pengawasan Pemilu Partisipatif, Desa
Pengawasan dan Desa Anti Politik
Uang. Edisi akhir tahun 2019 ini
merangkum seluruh kegiatan yang
terdir i dari Pembentukan Desa
Pengawasan dan Desa Anti Politik
Uang, Sosial isasi Pengawasan
Pemi lu Pa r t i s i pa t i f Ke lompok
Sasaran, Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Tegal, Rakor Evaluasi
Pemilu 2019 bersama Stakeholders
d a n L a u n c h i n g B u k u , s e r t a
pelaksanaan Karnaval dan Pagelaran
Budaya.
Ka rya i n i d i ha rapkan mampu
memberikan gambaran informasi apa
saja yang telah dilakukan Bawaslu
Kabupaten Tegal pasca Pemilu 2019.
Kami yakin dan selalu opt imis
kebaikan-kebaikan yang dilakukan
secara kelembagaan akan dapat
menarik kebaikan lainnya serta
memberikan penyadaran kolektif
k e p a d a m a s y a r a k a t t e n t a n g
pentingnya mencegah praktek-
praktek negatif yang dapat merusak
nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Selamat Hari Natal 2019 bagi yang
merayakan dan Tahun Baru 2020,
semoga kedepan kita semua mampu
menaburkan lebih banyak kebaikan
untuk sesama.
Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu !!!
Pengarah : Ikbal Faizal, M.Pd., Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., Sri Anjarwati, M.Kom., Istibsaroh, S.E., Buhori Muslim, S.Pd.I. | Penanggung Jawab : Mohamad Solehudin, S.IP | Pimpinan Redaksi : Andika Asykar, S.IP | Redaktur : Zhientian Aldianto Pratama,S.Kom | Editor : Asto Mugiono, S.Sy., Wandi Prayogi, S.H., Kokoh Junia Khotama, S.H., Mualifatun, S.H., Abdi Mulyawan, S.H., Khaeroziah Ulfa, S.H., Dede Praja Purnama, S.H. | Design Grafis : Ahmad Iqbal Chisnuddin,S.Pd.I | Sekretariat : Rizka Fitriani, S.AP., Bayu Kurnia Dwi Laksono, S.E., Gita Yuliantina P, S.E.
Salam RedaksiAlamat Redaksi : Jl. Merak, Slawi Kulon No. 1B, Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.Telp : (0283) 4562250 | Email : [email protected] | Website : https://tegalkab.bawaslu.go.id
REDAKSISALAM UTAMATAJUK
MEMBUMIKAN GERAKAN
MELALUI INISIASI PEMBENTUKAN
DESA PENGAWASAN &
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DESA ANTI POLITIK UANG
SALAM REDAKSISALAM
TOLAK !!!
POLITIK UANGSTOP !!!
ISU SARA
KEBAIKAN AKAN MENARIK KEBAIKAN YANG LAIN
REDAKSISUSUNAN
2 BULETINKABUPATEN TEGAL 3EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Perhelatan akbar Pemilihan Umum tahun 2019
telah selesai dengan menghasilkan para calon baik di
lembaga eksekutif maupun legislatif yang terpilih dan
secara resmi telah dilantik, sehingga mereka secara yuridis
mempunyai legitimasi untuk dapat melaksanakan fungsi,
tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan
kontitusi. Sementara itu bagi penyelenggara pemilu
khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tegal, berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2019 tersebut
bukan serta-merta kemudian
selesai juga seluruh tugasnya.
Sebagaimana d ia tur
dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 yaitu pada Pasal
102 Ayat (1) Huruf d disebutkan
“Dalam melakukan pencegahan
pe langgaran Pemi lu dan
pencegahan sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a,
Bawas lu Kabupa ten /Ko ta
bertugas: meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan
P e m i l u d i w i l a y a h
kabupaten/kota. Selanjutnya
Pasal 103 “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif, maka
sudah menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten
Tegal juga untuk meningkatkan dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam rangka turut berperan aktif
melakukan pengawasan Pemilu.
Ada beberapa alasan mengapa Pengawasan
Pemilu Partisipatif menjadi sangat penting, disamping
amanat undang-undang seperti tersebut di atas, alasan
yang lain adalah :
1. Masih banyak kerawanan dan potensi terjadinya
pelanggaran dalam setiap pelaksanaan Pemilu
2. Jumlah pengawas Pemilu yang belum memadai dalam
satu wilayah
3. Tanggung jawab Pemilu secara
substansial adalah tanggung jawab
semua komponen masyarakat ,
sehingga masyarakat perlu dilibatkan
4. Dalam rangka menghasilkan
pemimpin yang sesuai dengan
kehendak rakyat.
5. Sebagai bagian dari kontrol
nasional
Tujuan dari pengawasan yang
melibatkan partisipasi masyarakat
secara luas ini meliputi : membentuk
ka rak te r dan kesada ran po l i t i k
masyarakat secara kolektif, mencegah
te r jad inya konfl ik , mendorong
t ingginya partisipasi publik, menjadikan Pemilu
bermartabat dan berintegritas, serta dapat meningkatkan
kualitas demokrasi.
DAFTAR ISI
· Membumikan Gerakan Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Inisiasi Pembentukan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang | 3
· Pentingnya Pembentukan Desa Pengawasan Pemilu Di Kabupaten Tegal | 5
· Desa Anti Politik Uang : Butuh Sinergi & Komitmen Bersama | 8
· Kelompok Tani Desa Kalisoka Siap Awasi Pemilu | 9
· Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Kelompok Sadar Wisata | 10
· Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal | 11
· Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilu & Launching Buku Dengan Stakeholders | 13
Bawaslu Bersama IBN Tegal
Tanda Tangani Nota Kesepahaman (MoU) | 15
Karnaval & Pagelaran Budaya, PECAH ! | 17
Sinergi Antara Anggota & Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal | 18
Sengketa Proses Pemilu Bukan Pelanggaran Pemilu | 19 Jalan Ketiga Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif | 22
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar
Pemilu)
Secara konseptual Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia telah membuat strategi Gerakan
Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), yang
merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi
masyarakat di seluruh Indonesia dalam melakukan
pengawasan Pemilu. Gerakan ini esensinya hendak
mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial
di masyarakat dalam mengawal Pemilu, sehingga sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi, posisi rakyat dalam Pemilu
bukanlah sekedar obyek untuk dieksploitasi dukungannya
saja, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek
termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya
melalui pengawasan Pemilu.
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini bertujuan
untuk :
1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya
Pengawasan Partisipatif.
2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan
serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu.
3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional
untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan
lancar.
4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih
pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen
perubahan.
5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi
kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Untuk lebih membumikan Gerakan Pengawas
Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menginisiasi
pembentukan 3 (tiga) Desa Pengawasan dan 3 (Tiga) Desa
Anti Politik Uang. Sebagai pilot project yang pertama
ditentukan berdasarkan pembagian Daerah Pemilihan
(Dapil) Pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Tegal,
masing-masing Dapil 1 Desa Kabunan, Kecamatan
Dukuhwaru, Dapil 2 Desa Pagedangan, Kecamatan
Adiwerna, Dapil 3 Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja,
Dapil 4 Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Dapil 5 Desa
Bojong, Kecamatan Bojong serta Dapil 6 Desa Bukateja,
Kecamatan Balapulang. Selain pengenalan kelembagaan
Bawaslu dan penyampaian materi mengenai Pengawasan
Partisipatif Pemilu dan Anti Politik Uang, masyarakat yang
terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan
OKP, perwakilan perempuan, unsur pemerintahan baik
level desa maupun RT/RW dilibatkan secara pro-aktif baik
dalam pembahasan melalui musyawarah, sarasehan ,
rapat-rapat pembinaan maupun pada saat deklarasi dan
launching.
Pesan khusus yang d isampaikan adalah
bagaimana kedepan dapat mengawal proses demokrasi
melalui pengawasan Pemilu, sehingga Pemilu dapat
berlangsung secara demokratis dan bermartabat serta jauh
dari praktek-praktek kotor politisasi SARA, penyebaran
hoax, ujaran kebencian maupun politik uang (money
politic). Secara eksplisit Pasal 101 huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Bawaslu Kabupaten/ Kota
bertugas : mencegah terjadinya praktek politik uang di
wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian Bawaslu
Kabupaten Tegal juga memberikan pemahaman kepada
masyarakat akan bahaya besar dampak dari praktek politik
uang yaitu biaya politik yang tinggi, merusak tatanan
demokrasi serta cikal bakal dan embrio terjadinya korupsi.
(Harpendi Dwi P.)
4 BULETINKABUPATEN TEGAL 5EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi
suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara
demokrasi. Sampai sekarang Pemilihan Umum masih
dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang
penting, karena Pemilu melibatkan rakyat secara
keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Demikian juga melalui Pemilihan Umum, rakyat dapat
menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik bagi
bangsa Indonesia.
Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya
sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah keniscayaan.
Dalam Pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan
secara baik. Pada Pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa
menilai, para kontestan Pemilu dapat menawarkan visi,
misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke
mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis
Pemilihan Umum dianggap merupakan tahap paling awal
dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang
demokratis, sehingga Pemilu merupakan motor penggerak
mekanisme sistem politik demokrasi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pemilihan Umum memberikan mandat pengawasan
Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu atau yang
disingkat dengan Bawaslu Apa yang dilaksanakan oleh
Bawaslu merupakan bentuk upaya dalam rangka
mengawal proses tahapan penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia agar berlangsung dengan baik, jujur, adil, dan
bermartabat. Pemilu yang legitimate tentu mensyaratkan
adanya proses tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan
kriteria yang disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah usai
dengan sukses tanpa ekses dengan ditandai telah
dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden
terpilih serta calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota terpilih, tapi bukan berarti tugas
Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu telah
usai. Bawaslu masih punya tugas untuk selalu memberikan
pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya ikut
serta dan pengawasan partipisipatif terhadap tahapan
SOROTAN
PENTINGNYA PEMBENTUKAN DESA
DI KABUPATEN TEGALPENGAWASAN PEMILU
COMING SOON !
KAMI SIAP MELAYANI MASYARAKAT
PPID BAWASLUKABUPATEN TEGAL#bAWASLUMELAYANI
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar
Pemilu)
Secara konseptual Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia telah membuat strategi Gerakan
Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), yang
merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi
masyarakat di seluruh Indonesia dalam melakukan
pengawasan Pemilu. Gerakan ini esensinya hendak
mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial
di masyarakat dalam mengawal Pemilu, sehingga sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi, posisi rakyat dalam Pemilu
bukanlah sekedar obyek untuk dieksploitasi dukungannya
saja, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek
termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya
melalui pengawasan Pemilu.
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini bertujuan
untuk :
1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya
Pengawasan Partisipatif.
2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan
serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu.
3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional
untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan
lancar.
4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih
pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen
perubahan.
5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi
kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Untuk lebih membumikan Gerakan Pengawas
Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menginisiasi
pembentukan 3 (tiga) Desa Pengawasan dan 3 (Tiga) Desa
Anti Politik Uang. Sebagai pilot project yang pertama
ditentukan berdasarkan pembagian Daerah Pemilihan
(Dapil) Pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Tegal,
masing-masing Dapil 1 Desa Kabunan, Kecamatan
Dukuhwaru, Dapil 2 Desa Pagedangan, Kecamatan
Adiwerna, Dapil 3 Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja,
Dapil 4 Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Dapil 5 Desa
Bojong, Kecamatan Bojong serta Dapil 6 Desa Bukateja,
Kecamatan Balapulang. Selain pengenalan kelembagaan
Bawaslu dan penyampaian materi mengenai Pengawasan
Partisipatif Pemilu dan Anti Politik Uang, masyarakat yang
terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan
OKP, perwakilan perempuan, unsur pemerintahan baik
level desa maupun RT/RW dilibatkan secara pro-aktif baik
dalam pembahasan melalui musyawarah, sarasehan ,
rapat-rapat pembinaan maupun pada saat deklarasi dan
launching.
Pesan khusus yang d isampaikan adalah
bagaimana kedepan dapat mengawal proses demokrasi
melalui pengawasan Pemilu, sehingga Pemilu dapat
berlangsung secara demokratis dan bermartabat serta jauh
dari praktek-praktek kotor politisasi SARA, penyebaran
hoax, ujaran kebencian maupun politik uang (money
politic). Secara eksplisit Pasal 101 huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Bawaslu Kabupaten/ Kota
bertugas : mencegah terjadinya praktek politik uang di
wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian Bawaslu
Kabupaten Tegal juga memberikan pemahaman kepada
masyarakat akan bahaya besar dampak dari praktek politik
uang yaitu biaya politik yang tinggi, merusak tatanan
demokrasi serta cikal bakal dan embrio terjadinya korupsi.
(Harpendi Dwi P.)
4 BULETINKABUPATEN TEGAL 5EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi
suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara
demokrasi. Sampai sekarang Pemilihan Umum masih
dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang
penting, karena Pemilu melibatkan rakyat secara
keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Demikian juga melalui Pemilihan Umum, rakyat dapat
menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik bagi
bangsa Indonesia.
Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya
sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah keniscayaan.
Dalam Pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan
secara baik. Pada Pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa
menilai, para kontestan Pemilu dapat menawarkan visi,
misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke
mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis
Pemilihan Umum dianggap merupakan tahap paling awal
dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang
demokratis, sehingga Pemilu merupakan motor penggerak
mekanisme sistem politik demokrasi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pemilihan Umum memberikan mandat pengawasan
Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu atau yang
disingkat dengan Bawaslu Apa yang dilaksanakan oleh
Bawaslu merupakan bentuk upaya dalam rangka
mengawal proses tahapan penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia agar berlangsung dengan baik, jujur, adil, dan
bermartabat. Pemilu yang legitimate tentu mensyaratkan
adanya proses tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan
kriteria yang disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah usai
dengan sukses tanpa ekses dengan ditandai telah
dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden
terpilih serta calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota terpilih, tapi bukan berarti tugas
Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu telah
usai. Bawaslu masih punya tugas untuk selalu memberikan
pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya ikut
serta dan pengawasan partipisipatif terhadap tahapan
SOROTAN
PENTINGNYA PEMBENTUKAN DESA
DI KABUPATEN TEGALPENGAWASAN PEMILU
COMING SOON !
KAMI SIAP MELAYANI MASYARAKAT
PPID BAWASLUKABUPATEN TEGAL#bAWASLUMELAYANI
6 BULETINKABUPATEN TEGAL 7EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Umum serentak
atau Pemilihan Kepala Daerah serentak, maka di situlah
Bawaslu selalu hadir untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat apa saja yang harus dilakukan ketika
kegiatan itu ada. Fokus Bawaslu adalah memberikan
pemahaman tentang bahaya politik uang, politisasi sara,
isu hoax, ujaran kebencian. Dengan diberikannya materi
tersebut BAWASLU berharap masyarakat bisa menjadi
mitra BAWASLU dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif
dalam setiap perhelatan penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Tegal sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi
proses Pemilu di lingkungan Kabupaten Tegal yang
p a s t i n y a
m e m b u t u h k a n
dukungan banyak
pihak dalam aktifitas
pengawasan. Salah
s a t u n y a a d a l a h
dengan mengajak
s e g e n a p
m a s y a r a k a t
dan/atau organisasi
yang mempunyai
peran pent ing di
masyarakat untuk
t e r l i b a t d a l a m
partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan
masyarakat dalam proses Pemilu tidak sekadar datang dan
memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi
adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan
kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tegal
sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu
dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Tegal adalah dengan membentuk
desa pangawasan Yang dilakukan ini tentu bagian dari
upaya Bawaslu Kabupaten Tegal dalam menggandeng
masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu.
Desa Pengawasan tentu strategis yang menjadi sasaran
untuk didorong menjadi bagian dari pengawas pemilu,
sehingga BAWASLU mempunyai kepentingan yang besar
untuk mengadakan pembentukan Desa Pengawasan
bagian dari kerja BAWASLU. Pembentukan Desa
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Tegal ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Bojong, Desa Kabunan
dan Desa Banjarturi.
Kegiatan ini tiap-tiap desa berlangsung pada hari
yang berbeda dan acara pembentukan Desa Pengawasan
yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal serentak
semuanya sama pada sesi pembinaan yang pertama
dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, tokoh agama,
dan ketua RT/RW sedangkan untuk sesi pertemuan
pembinaan yang kedua dihadiri pengurus dari PKK,
Posyandu, dan organisasi kepemudaan. Kemudian
a d a p u n u n t u k
p e l a k s a n a a n
pembentukan Desa
Pengawasan di Desa
Bojong Kecamatan
B o j o n g s e n d i r i
pembinaan 1 (satu)
dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 30
Oktober 2019, dan
pembinaan 2 (dua)
dilaksanakan pada
hari Jum'at tanggal 1
N o v e m b e r 2 0 1 9
bertempat di Pendopo Balai Desa Bojong, Desa Kabunan
Kecamatan Dukuhwaru pembinaan 1 (satu) pada hari
Jum'at tanggal 1 November 2019, pembinaan 2 (dua) hari
Sabtu tanggal 2 November 2019 bertempat di Pendopo
Balai Desa Kabunan, kemudian yang terakhir adalah
pembentukan Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
Kecamatan Warureja pembinaan 1 pada hari Senin tanggal
4 November 2019 dan Pembinaan 2 (dua) beserta
deklarasi dan launching pada hari Rabu tanggal 5
November 2019 bertempat di Pendopo Balai Desa
Banjarturi.
Pada hari Rabu tanggal 5 November 2019 Bawaslu
Kabupaten Tegal resmi launching Desa Pengawasan di
Desa Banjarturi Kecamatan Warureja yang bertempat di
Pendopo Balai Desa Banjarturi. Acara launching Desa
Pengawasan sendiri di hadiri sebanyak 70 peserta yang
terdiri dari beberapa unsur antara lain Forkompincam
Warureja, Perangkat dan Kepala Desa Banjarturi, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh
pemuda dan warga masyarakat Desa Banjarturi. Acara
dimulai pukul 14.00 WIB dan di awali dengan penyampaian
sambutan Panitia Launching Pembentukan Desa
Pengawasan di Banjarturi yang di sampaikan oleh
Komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi
Pratiwi, S.I.Kom. dalam sambutanya beliau menyampaikan
“terima kasih kepada seluruh warga yang sudah antusias
terhadap acara ini dan menyampaikan harapannya bahwa
desa ini dapat menjadi Pengawas Partisipatif sehingga
Pemilu kedepannya menjadi semakin baik”. Selain itu
Kepala Desa Banjarturi juga memberikan sambutanya
beliau mengucapkan “terima kasih dan apresiasi kepada
Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah memilih Desa
Banjarturi untuk menjadi salah satu Desa Pengawasan di
Kabupaten Tegal, melalui acara ini saya berharap warga
Desa Banjarturi dapat ikut berperan aktif dalam
pengawasan Pemilu di masa yang akan datang”. Dalam
acara launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi juga
menyajikan beberapa penampilan hiburan yaitu
penampilan tarian tradisional dari kesenian daerah
setempat dan musik organ tunggal.
Launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar
Subhi A.K.A., S.H., M.H., dalam acara tersebut beliau
meresmikan Desa Pengawasan Banjarturi dengan
menandatangani Deklarasi Desa Pengawasan didampingi
Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan Forkompincam
Warureja bersama Pemerintah Desa Banjarturi dan secara
simbolis membuka papan Desa Pengawasan. (Sri
Anjarwati/Abdi Mulyawan)
Bawaslu Kabupaten Tegal
Usiamu memang baru seumur jagung
Namun tugasmu begitu agung
Tuk mengawal demokrasi langsung
Bawaslu Kabupaten Tegal
Di tengah masyarakat yang begitu apatis dan pragmatis
Namun kau begitu optimis
Tuk menjawab semua tudingan pesimis
Bawaslu Kabupaten Tegal
Pemilu serentak 2019 begitu rumit
Namun langkahmu begitu gesit
Tuk menyelesaikan problematika yang begitu sulit
Sajak Bawaslu Kabupaten TegalANDIKA ASYKARStaf Pelaksana PNSBawaslu Kabupaten Tegal
6 BULETINKABUPATEN TEGAL 7EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Umum serentak
atau Pemilihan Kepala Daerah serentak, maka di situlah
Bawaslu selalu hadir untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat apa saja yang harus dilakukan ketika
kegiatan itu ada. Fokus Bawaslu adalah memberikan
pemahaman tentang bahaya politik uang, politisasi sara,
isu hoax, ujaran kebencian. Dengan diberikannya materi
tersebut BAWASLU berharap masyarakat bisa menjadi
mitra BAWASLU dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif
dalam setiap perhelatan penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Tegal sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi
proses Pemilu di lingkungan Kabupaten Tegal yang
p a s t i n y a
m e m b u t u h k a n
dukungan banyak
pihak dalam aktifitas
pengawasan. Salah
s a t u n y a a d a l a h
dengan mengajak
s e g e n a p
m a s y a r a k a t
dan/atau organisasi
yang mempunyai
peran pent ing di
masyarakat untuk
t e r l i b a t d a l a m
partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan
masyarakat dalam proses Pemilu tidak sekadar datang dan
memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi
adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan
kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tegal
sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu
dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Tegal adalah dengan membentuk
desa pangawasan Yang dilakukan ini tentu bagian dari
upaya Bawaslu Kabupaten Tegal dalam menggandeng
masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu.
Desa Pengawasan tentu strategis yang menjadi sasaran
untuk didorong menjadi bagian dari pengawas pemilu,
sehingga BAWASLU mempunyai kepentingan yang besar
untuk mengadakan pembentukan Desa Pengawasan
bagian dari kerja BAWASLU. Pembentukan Desa
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Tegal ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Bojong, Desa Kabunan
dan Desa Banjarturi.
Kegiatan ini tiap-tiap desa berlangsung pada hari
yang berbeda dan acara pembentukan Desa Pengawasan
yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal serentak
semuanya sama pada sesi pembinaan yang pertama
dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, tokoh agama,
dan ketua RT/RW sedangkan untuk sesi pertemuan
pembinaan yang kedua dihadiri pengurus dari PKK,
Posyandu, dan organisasi kepemudaan. Kemudian
a d a p u n u n t u k
p e l a k s a n a a n
pembentukan Desa
Pengawasan di Desa
Bojong Kecamatan
B o j o n g s e n d i r i
pembinaan 1 (satu)
dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 30
Oktober 2019, dan
pembinaan 2 (dua)
dilaksanakan pada
hari Jum'at tanggal 1
N o v e m b e r 2 0 1 9
bertempat di Pendopo Balai Desa Bojong, Desa Kabunan
Kecamatan Dukuhwaru pembinaan 1 (satu) pada hari
Jum'at tanggal 1 November 2019, pembinaan 2 (dua) hari
Sabtu tanggal 2 November 2019 bertempat di Pendopo
Balai Desa Kabunan, kemudian yang terakhir adalah
pembentukan Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
Kecamatan Warureja pembinaan 1 pada hari Senin tanggal
4 November 2019 dan Pembinaan 2 (dua) beserta
deklarasi dan launching pada hari Rabu tanggal 5
November 2019 bertempat di Pendopo Balai Desa
Banjarturi.
Pada hari Rabu tanggal 5 November 2019 Bawaslu
Kabupaten Tegal resmi launching Desa Pengawasan di
Desa Banjarturi Kecamatan Warureja yang bertempat di
Pendopo Balai Desa Banjarturi. Acara launching Desa
Pengawasan sendiri di hadiri sebanyak 70 peserta yang
terdiri dari beberapa unsur antara lain Forkompincam
Warureja, Perangkat dan Kepala Desa Banjarturi, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh
pemuda dan warga masyarakat Desa Banjarturi. Acara
dimulai pukul 14.00 WIB dan di awali dengan penyampaian
sambutan Panitia Launching Pembentukan Desa
Pengawasan di Banjarturi yang di sampaikan oleh
Komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi
Pratiwi, S.I.Kom. dalam sambutanya beliau menyampaikan
“terima kasih kepada seluruh warga yang sudah antusias
terhadap acara ini dan menyampaikan harapannya bahwa
desa ini dapat menjadi Pengawas Partisipatif sehingga
Pemilu kedepannya menjadi semakin baik”. Selain itu
Kepala Desa Banjarturi juga memberikan sambutanya
beliau mengucapkan “terima kasih dan apresiasi kepada
Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah memilih Desa
Banjarturi untuk menjadi salah satu Desa Pengawasan di
Kabupaten Tegal, melalui acara ini saya berharap warga
Desa Banjarturi dapat ikut berperan aktif dalam
pengawasan Pemilu di masa yang akan datang”. Dalam
acara launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi juga
menyajikan beberapa penampilan hiburan yaitu
penampilan tarian tradisional dari kesenian daerah
setempat dan musik organ tunggal.
Launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar
Subhi A.K.A., S.H., M.H., dalam acara tersebut beliau
meresmikan Desa Pengawasan Banjarturi dengan
menandatangani Deklarasi Desa Pengawasan didampingi
Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan Forkompincam
Warureja bersama Pemerintah Desa Banjarturi dan secara
simbolis membuka papan Desa Pengawasan. (Sri
Anjarwati/Abdi Mulyawan)
Bawaslu Kabupaten Tegal
Usiamu memang baru seumur jagung
Namun tugasmu begitu agung
Tuk mengawal demokrasi langsung
Bawaslu Kabupaten Tegal
Di tengah masyarakat yang begitu apatis dan pragmatis
Namun kau begitu optimis
Tuk menjawab semua tudingan pesimis
Bawaslu Kabupaten Tegal
Pemilu serentak 2019 begitu rumit
Namun langkahmu begitu gesit
Tuk menyelesaikan problematika yang begitu sulit
Sajak Bawaslu Kabupaten TegalANDIKA ASYKARStaf Pelaksana PNSBawaslu Kabupaten Tegal
8 BULETINKABUPATEN TEGAL 9EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
P a s k a P e m i l i h a n U m u m
serentak tahun 2019, Bawaslu
K a b u p a t e n Te g a l t e r u s a k t i f
m e l a k s a n a k a k a n S o s i a l i s a s i
Pengawasan Pemilu Partisipatif
sebagai bentuk pendidikan politik pada
masyarakat, terutama dalam hal
p e n g a w a s a n P e m i l u . P e r a n
Pengawas Pemi lu Pa r t i s i pa t i f
sangatlah penting guna menjamin
integritas penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia, sehingga tercipta sistem
politik yang demokratis.
Pelibatan masyarakat dalam hal
pengawasan Pemilu harus lebih
d i i n t e n s i f k a n d a n d i p e r l u a s
sasarannya agar warga yang terlibat
dan berperan lebih banyak lagi.
Semakin banyak kelompok sasaran
yang terlibat, maka semakin banyak
pula agen pengawasan yang bisa
bermitra dengan Bawaslu. Salah
satunya adalah kaum petani. Apalagi
mayor i tas penduduk Indonesia
bermatapencaharian sebagai petani.
Bawaslu Kabupaten Tegal
menye lenggarakan Sos ia l isas i
Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam
konsep gendu-gendu rasa bersama
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
“Mekar Lestar i ” Desa Kal isoka
Kecamatan Dukuhwaru. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal
21 Oktober 2019 di Gedung MDA
Nurul Huda Kalisoka. Pada acara
tersebut selain anggota Gapoktan
Mekar Lestari hadir juga Kepala Desa
Kalisoka H. Dumeri SH. Dalam
sambutannya beliau menyampaikan
ucapatan terimakasih dan apresiasi
pada Bawaslu Kabupaten Tegal yang
telah mempercayakan desanya
menjadi tempat sosialisasi, beliu juga
menyatakan kesiapannya untuk
beker jasama dengan Bawas lu
Kabupaten Tegal dalam program lain
maupun yang serupa.
Acara sosialisasi ini dihadiri
s e l u r u h k o m i s i o n e r B a w a s l u
Kabupaten Tegal, dan yang bertindak
sebagai narasumber utama adalah
Buhor i Mus l im, S.Pd. I . Kord iv
Penyelesaian Sengketa. Materi yang
d i sampa ikan ada lah pe r l unya
p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t p a d a
pengawasan Pemilu sebagai bentuk
kont ro l yang konst rukt i f untuk
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Untuk itu masyarakat
harus berani menolak politik uang,
berita hoax, ujaran kebencian, dan
politisasi SARA
Bawaslu sebagai lembaga yang
mempunyai mandat konstitusional
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu membutuhkan dukungan
s e l u r u h p i h a k d a l a m p r o s e s
pengawasannya. Secara institusional,
tugas, wewenang dan kewajiban
pengawasan Pemilu memang mutlak
berada dipundak Bawaslu, akan tetapi
seluruh warga negara Indonesia
mempunyai tanggung jawab moral
untuk bersama-sama ikut serta dalam
proses pengawasan Pemilu.
Acara berjalan cukup hangat,
karena peserta begitu antusias
mengikuti acara ini dan terbukti
banyaknya pertanyaan pada sesi
diskusi. Tidak hanya hal normatif yang
menjadi bahan diskusi, tapi juga hal
kearifan lokal dan dinamika yang
terjadi pada Pemilu serentak kemarin.
Bagi Bawaslu Kabupaten Tegal ini
menjadi bahan evaluasi dan saran
kontruktif demi kebaikan demokrasi di
Indonesia khususnya di Kabupaten
Tegal. (Buhori Muslim)
Kelompok Tani Desa Kalisoka
Siap Awasi Pemilu
SOROTAN
Butuh Sinergi dan Komitmen Bersama
D�a Anti Politik Uang Desa Anti Politik Uang butuh sinergi dan komitmen
bersama demikian disampaikan oleh Ikbal Faizal Ketua
Bawaslu Kabupaten Tegal saat acara Launching Desa Anti
Politik Uang (APU) di Bukateja (9/11/2019).
Tanpa adanya sinergi atau kerjasama antar pihak
yang terkait, kemungkinan sulit untuk bisa menjalankan
fungsinya. Karena Desa APU adalah sebuah program yang
memerlukan sikap nyata dari warga. “Selain sinergi, hal
yang diperlukan adalah komitmen bersama. Terutama
komitmen dari warga desa yang mempunyai program desa
APU” ungkap Ikbal.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Tegal telah
meluncurkan program Desa Anti Politik Uang di tiga desa.
Tiga desa tersebut merupakan bentuk nyata pendidikan
politik untuk melakukan penolakan terhadap praktek politik
uang dalam berbagai pesta demokrasi.
Tiga Desa Anti politik uang bentukan Bawaslu adalah
Bukateja, Mindaka dan Pagedangan. Ketiganya
terdistribusi di tiga kecamatan yakni Kecamatan
Balapulang, Kecamatan Tarub dan Kecamatan Adiwerna.
Di Desa Bukateja, Bawaslu Kabupaten Tegal telah
memberikan pembinaan kepada warga desa Bukateja pada
hari rabu (30/11/2019) dan hari kamis (7/11/2019). Warga
terlihat antusias bahkan Supendi selaku kepala Desa
Bukateja menemani warganya dalam pembinaan dari awal
hingga akhir.
Di Desa Mindaka, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari Sabtu (2/11/2019) dan
hari Selasa (5/11/2019). Pada saat pembinaan banyak
warga yang tertarik untuk mengetahui tentang anti politik
uang, terbukti banyak penanya ketika moderator membuka
sesi pertanyaan. Tak hanya itu, kehadirannyapun maksimal
serta Trisno selaku Pj. Kepala Desa Mindaka meminta ada
penandatanganan bersama antara Bawaslu dan
perwakilan warga Desa Mindaka dalam sebuah dokumen
pernyataan tolak politik uang.
Di Desa Pagedangan, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari senin (4/11/2019) dan hari
kamis (7/11/2019). Meski menggelar Pemilihan Kepala
Desa, pihak pemerintah desa tetap menyambut baik
pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Justru
program APU ini dijadikan pemantik semangat melakukan
penolakan terhadap politik uang.
Program desa APU ini rangkaian acaranya dimulai
dari inventarisasi dan pemetaan desa di Kabupaten Tegal,
dilanjutkan koordinasi pada pihak terkait, sosialisasi dan
pembinaan tentang anti politik uang, terakhir dari kegiatan
tersebut adalah Launching Desa APU.
Pada tahap inventarisasi dan pemetaan ini Bawaslu
melakukan kerja melalui pengumpulan data desa-desa
yang layak dan mau menerima program Desa APU.
Hasilnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa
setempat dan pihak lain yang terkait. Kemudian diaturlah
agenda kegiatan sosialisasi dan pembinaan hingga
dilakukan launching Desa APU. Dengan harapan desa –
desa tersebut memliki kesadaran yang tinggi tentang
larangan politik uang dalam Pemilu.
Desa APU ini merupakan program yang diluncurkan
Bawaslu dimana pada tahap implementasinya sangat
membutuhkan dukungan dan sinergi dari stakeholders dan
masyarakat luas. Tanpa adanya dukungan itu mustahil
program ini akan berjalan dengan baik dan sukses.
Dari sisi normatif, politik uang merupakan larangan
sebagaimana diatur dalam pasal 523 UU Nomor 7 tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut
dapat disimpulkan kandidat Pemilu yang kedapatan
melakulan politik uang atau money politics dapat dipidana
maksimal 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp.
48 juta.
Anti politik uang itu merupakan suatu pekerjaan yang
memang harus muncul dari kesadaran diri. Sadar akan
pentingnya pesta demokrasi harus berjalan dengan bersih.
Dengan pelaksanaan demokrasi yang bersih itu artinya
sudah mulai membuat fondasi pemerintahan yang bersih
dan jauh dari praktek kotor seperti korupsi.
Jika praktik politik uang begitu marak di masyarakat
maka tak bisa disalahkan ketika hasil perhelatan politik
pesta demokrasi akan memunculkan para koruptor yang
berakhir masuk dalam terali besi. Karena bisa jadi untuk
mengembalikan modal mereka dalam perhelatan politik.
Jika sudah demikian maka rakyatlah korbannya.
Karenanya jangan mau suaranya dibeli. Sudah
saatnya tentukan pemimpin dengan melihat programnya,
rekam jejaknya dan kapabilitasnya. Demikian Ikbal
menambahkan di sesi akhir sambutannya. (Ikbal Faizal)
SOROTAN
8 BULETINKABUPATEN TEGAL 9EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
P a s k a P e m i l i h a n U m u m
serentak tahun 2019, Bawaslu
K a b u p a t e n Te g a l t e r u s a k t i f
m e l a k s a n a k a k a n S o s i a l i s a s i
Pengawasan Pemilu Partisipatif
sebagai bentuk pendidikan politik pada
masyarakat, terutama dalam hal
p e n g a w a s a n P e m i l u . P e r a n
Pengawas Pemi lu Pa r t i s i pa t i f
sangatlah penting guna menjamin
integritas penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia, sehingga tercipta sistem
politik yang demokratis.
Pelibatan masyarakat dalam hal
pengawasan Pemilu harus lebih
d i i n t e n s i f k a n d a n d i p e r l u a s
sasarannya agar warga yang terlibat
dan berperan lebih banyak lagi.
Semakin banyak kelompok sasaran
yang terlibat, maka semakin banyak
pula agen pengawasan yang bisa
bermitra dengan Bawaslu. Salah
satunya adalah kaum petani. Apalagi
mayor i tas penduduk Indonesia
bermatapencaharian sebagai petani.
Bawaslu Kabupaten Tegal
menye lenggarakan Sos ia l isas i
Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam
konsep gendu-gendu rasa bersama
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
“Mekar Lestar i ” Desa Kal isoka
Kecamatan Dukuhwaru. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal
21 Oktober 2019 di Gedung MDA
Nurul Huda Kalisoka. Pada acara
tersebut selain anggota Gapoktan
Mekar Lestari hadir juga Kepala Desa
Kalisoka H. Dumeri SH. Dalam
sambutannya beliau menyampaikan
ucapatan terimakasih dan apresiasi
pada Bawaslu Kabupaten Tegal yang
telah mempercayakan desanya
menjadi tempat sosialisasi, beliu juga
menyatakan kesiapannya untuk
beker jasama dengan Bawas lu
Kabupaten Tegal dalam program lain
maupun yang serupa.
Acara sosialisasi ini dihadiri
s e l u r u h k o m i s i o n e r B a w a s l u
Kabupaten Tegal, dan yang bertindak
sebagai narasumber utama adalah
Buhor i Mus l im, S.Pd. I . Kord iv
Penyelesaian Sengketa. Materi yang
d i sampa ikan ada lah pe r l unya
p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t p a d a
pengawasan Pemilu sebagai bentuk
kont ro l yang konst rukt i f untuk
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Untuk itu masyarakat
harus berani menolak politik uang,
berita hoax, ujaran kebencian, dan
politisasi SARA
Bawaslu sebagai lembaga yang
mempunyai mandat konstitusional
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu membutuhkan dukungan
s e l u r u h p i h a k d a l a m p r o s e s
pengawasannya. Secara institusional,
tugas, wewenang dan kewajiban
pengawasan Pemilu memang mutlak
berada dipundak Bawaslu, akan tetapi
seluruh warga negara Indonesia
mempunyai tanggung jawab moral
untuk bersama-sama ikut serta dalam
proses pengawasan Pemilu.
Acara berjalan cukup hangat,
karena peserta begitu antusias
mengikuti acara ini dan terbukti
banyaknya pertanyaan pada sesi
diskusi. Tidak hanya hal normatif yang
menjadi bahan diskusi, tapi juga hal
kearifan lokal dan dinamika yang
terjadi pada Pemilu serentak kemarin.
Bagi Bawaslu Kabupaten Tegal ini
menjadi bahan evaluasi dan saran
kontruktif demi kebaikan demokrasi di
Indonesia khususnya di Kabupaten
Tegal. (Buhori Muslim)
Kelompok Tani Desa Kalisoka
Siap Awasi Pemilu
SOROTAN
Butuh Sinergi dan Komitmen Bersama
D�a Anti Politik Uang Desa Anti Politik Uang butuh sinergi dan komitmen
bersama demikian disampaikan oleh Ikbal Faizal Ketua
Bawaslu Kabupaten Tegal saat acara Launching Desa Anti
Politik Uang (APU) di Bukateja (9/11/2019).
Tanpa adanya sinergi atau kerjasama antar pihak
yang terkait, kemungkinan sulit untuk bisa menjalankan
fungsinya. Karena Desa APU adalah sebuah program yang
memerlukan sikap nyata dari warga. “Selain sinergi, hal
yang diperlukan adalah komitmen bersama. Terutama
komitmen dari warga desa yang mempunyai program desa
APU” ungkap Ikbal.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Tegal telah
meluncurkan program Desa Anti Politik Uang di tiga desa.
Tiga desa tersebut merupakan bentuk nyata pendidikan
politik untuk melakukan penolakan terhadap praktek politik
uang dalam berbagai pesta demokrasi.
Tiga Desa Anti politik uang bentukan Bawaslu adalah
Bukateja, Mindaka dan Pagedangan. Ketiganya
terdistribusi di tiga kecamatan yakni Kecamatan
Balapulang, Kecamatan Tarub dan Kecamatan Adiwerna.
Di Desa Bukateja, Bawaslu Kabupaten Tegal telah
memberikan pembinaan kepada warga desa Bukateja pada
hari rabu (30/11/2019) dan hari kamis (7/11/2019). Warga
terlihat antusias bahkan Supendi selaku kepala Desa
Bukateja menemani warganya dalam pembinaan dari awal
hingga akhir.
Di Desa Mindaka, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari Sabtu (2/11/2019) dan
hari Selasa (5/11/2019). Pada saat pembinaan banyak
warga yang tertarik untuk mengetahui tentang anti politik
uang, terbukti banyak penanya ketika moderator membuka
sesi pertanyaan. Tak hanya itu, kehadirannyapun maksimal
serta Trisno selaku Pj. Kepala Desa Mindaka meminta ada
penandatanganan bersama antara Bawaslu dan
perwakilan warga Desa Mindaka dalam sebuah dokumen
pernyataan tolak politik uang.
Di Desa Pagedangan, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari senin (4/11/2019) dan hari
kamis (7/11/2019). Meski menggelar Pemilihan Kepala
Desa, pihak pemerintah desa tetap menyambut baik
pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Justru
program APU ini dijadikan pemantik semangat melakukan
penolakan terhadap politik uang.
Program desa APU ini rangkaian acaranya dimulai
dari inventarisasi dan pemetaan desa di Kabupaten Tegal,
dilanjutkan koordinasi pada pihak terkait, sosialisasi dan
pembinaan tentang anti politik uang, terakhir dari kegiatan
tersebut adalah Launching Desa APU.
Pada tahap inventarisasi dan pemetaan ini Bawaslu
melakukan kerja melalui pengumpulan data desa-desa
yang layak dan mau menerima program Desa APU.
Hasilnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa
setempat dan pihak lain yang terkait. Kemudian diaturlah
agenda kegiatan sosialisasi dan pembinaan hingga
dilakukan launching Desa APU. Dengan harapan desa –
desa tersebut memliki kesadaran yang tinggi tentang
larangan politik uang dalam Pemilu.
Desa APU ini merupakan program yang diluncurkan
Bawaslu dimana pada tahap implementasinya sangat
membutuhkan dukungan dan sinergi dari stakeholders dan
masyarakat luas. Tanpa adanya dukungan itu mustahil
program ini akan berjalan dengan baik dan sukses.
Dari sisi normatif, politik uang merupakan larangan
sebagaimana diatur dalam pasal 523 UU Nomor 7 tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut
dapat disimpulkan kandidat Pemilu yang kedapatan
melakulan politik uang atau money politics dapat dipidana
maksimal 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp.
48 juta.
Anti politik uang itu merupakan suatu pekerjaan yang
memang harus muncul dari kesadaran diri. Sadar akan
pentingnya pesta demokrasi harus berjalan dengan bersih.
Dengan pelaksanaan demokrasi yang bersih itu artinya
sudah mulai membuat fondasi pemerintahan yang bersih
dan jauh dari praktek kotor seperti korupsi.
Jika praktik politik uang begitu marak di masyarakat
maka tak bisa disalahkan ketika hasil perhelatan politik
pesta demokrasi akan memunculkan para koruptor yang
berakhir masuk dalam terali besi. Karena bisa jadi untuk
mengembalikan modal mereka dalam perhelatan politik.
Jika sudah demikian maka rakyatlah korbannya.
Karenanya jangan mau suaranya dibeli. Sudah
saatnya tentukan pemimpin dengan melihat programnya,
rekam jejaknya dan kapabilitasnya. Demikian Ikbal
menambahkan di sesi akhir sambutannya. (Ikbal Faizal)
SOROTAN
10 BULETINKABUPATEN TEGAL 11EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pada saat sekarang yaitu era
reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang
jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan
dengan semakin kuatnya legal formal
pembentukan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat,
t ingkat Provinsi sampai t ingkat
K a b u p a t e n / K o t a . D a l a m
penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu
memegang peranan penting dalam
proses pelaksanaan Pemilu. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum telah memberikan
kewenangan besar kepada Pengawas
Pemilu dalam rangka mengawasi
pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya
Pemilu demokratis. Kewenangan
Bawaslu itu untuk mencegah dan
mengurangi banyaknya pelanggaran-
pelanggaran Pemi lu ba ik yang
di lakukan oleh peserta Pemilu,
simpatisan peserta Pemilu, maupun
oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Bawaslu sebagai badan formal
yang bertugas untuk mengawasi
seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu, masih mengalami berbagai
k e n d a l a p e n g a w a s a n . D a l a m
menjalankan fungsi pengawasan
P e m i l u , B a w a s l u t e n t u s a j a
m e m b u t u h k a n d u k u n g a n d a n
partisipasi masyarakat. Keterlibatan
aktif masyarakat dalam melakukan
pengawasan, berarti masyarakat
mengawasi proses perwujudan
kedaulatannya sendiri. Selama ini
kurangnya keterlibatan masyarakat
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu disebabkan banyak faktor.
Salah satunya adalah ketidaktahuan
tentang pentingnya arti Pengawasan
P a r t i s i p a t i f d e m i t e r w u j u d n y a
penye lenggaraan Pemi lu yang
bermartabat.
P a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t
dibutuhkan dalam penggunaan hak
warga negara untuk mengawal hak
pilihnya, terutama dalam mengawasi
Pemilu di ruang privat yang tidak
tersentuh oleh Pengawas Pemilu.
Apalagi, masyarakat merupakan
pemilik kedaulatan tertinggi di negara
d e m o k r a s i i n i . P e n t i n g n y a
Pengawasan Partisipatif, tidak saja dari
masyarakat pemilih, namun dari
b e r b a g a i p i h a k y a n g t e r k a i t
(stakeholders) dengan tujuan untuk
mengawal Pemilu yang demokratis
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
P e n g a w a s a n p a r t i s i p a t i f
termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Ten tang
Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3)
m e n j e l a s k a n : " B a h w a b e n t u k
partisipasi masyarakat adalah a) tidak
melakukan keberpihakan yang
menguntungkan atau merugikan
peserta Pemilu, b) tidak mengganggu
proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu, c) bertujuan meningkatkan
partisipasi politik masyarakat secara
luas, dan d) mendorong terwujudnya
s u a s a n a y a n g k o n d u s i f b a g i
penyelenggaraan Pemilu yang aman,
damai, tertib, dan lancar".
Untuk menjalankan fungsi
pengawasan, Bawaslu Kabupaten
Tegal menyelenggarakan sosialisasi
Pengawasan Partisipatif dengan
kelompok sasaran yaitu Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) Sejahtera
Mandiri. Kegiatan ini berlangsung pada
Hari Minggu,tanggal 10 November
2019 bertempat di Objek Wisata Bukit
Sitanjung, Lebaksiu Lor. Acara yg
dimulai dengan senam sehat bersama
anggota Pokdarwis dihadiri oleh
Kepala Desa Lebaksiu Lor, Ketua
Pokdarwis dan jajaran anggota
B a w a s l u K a b u p a t e n Te g a l ,
diantaranya Ikbal Faizal, M.Pd.,
Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., Sri
Anjarwati, M.Kom, Buhori Muslim,
S.Pd.I., dan Istibsaroh, S.E. Dalam
kesempatanya, Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd.
m e n y a m p a i k a n k e p a d a t a m u
undangan pentingnya Pengawasan
P a r t i s i p a t i f . S e m a k i n b a n y a k
masyarakat yang terl ibat dalam
Pengawasan Part is ipat i f , maka
semakin banyak pula yang mengawasi
proses Pemilu. Jika kondisi seperti itu
terbentuk dan menggejala, maka pihak
yang ingin berbuat curang akan
berpikir ulang.
Hal ini senada dengan apa
yang diungkapkan Koordinator Divisi
Hukum, Data, dan Informasi bahwa
terdapat banyak jenis pelanggaran yg
terjadi di dalam proses Pemilu.
K e a k t i f a n m a s y a r a k a t d a l a m
melakukan Pengawasan Partisipatif
serta memberikan informasi atau
member ikan laporan te rhadap
pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu
dapat membantu Pengawas Pemilu
dalam meluaskan tugas dan fungsi
k e p e n g a w a s a n d a l a m p r o s e s
penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena
itulah sudah menjadi tugas dan
kewajiban dari Bawaslu Kabupaten
Tegal untuk memberikan pengetahuan
dan pendidikan pengawasan Pemilu
serta mengajak masyarakat agar
b e r p a r t i s i p a s i a k t i f d a l a m
penyelenggaraan Pemilu.
Sos ia l isas i Pengawasan
Partisipatif dan pendidikan politik bagi
masyarakat secara berkelanjutan
bertujuan agar masyarakat dapat
m e m a h a m i s e c a r a t o t a l i t a s
p e n g a w a s a n P e m i l u s e r t a
pengawasan aktif masyarakat yang
akan menjadi mitra Bawaslu dalam
melakukan pengawasan. Di samping
itu, peran pemerintah, peserta Pemilu
dan penyelenggara Pemilu serta pihak
terkait sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan pengawasan partisipatif
berupa pelaksanaan sosial isasi
terhadap peraturan perundang-
undangan Pemilu dan pelaksanaan
pendidikan politik bagi pemilih untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam Pemilu.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIFBERSAMA KELOMPOK SADAR WISATAMUALIFATUN, S.H.Staf Analis Hukum Div. Hukum, Data dan InformasiBawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal
Bawaslu Kabupaten Tegal dalam upayanya
melaksanakan program reformasi birokrasi pada
j a j a r a n n y a , d e n g a n m e l a k u k a n p e n i n g k a t a n
profesionalisme melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas
Internal. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong
peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi demi
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga serta mampu menghasilkan kinerja yang
optimal. Kenapa Bawaslu melaksanakan kegiatan
peningkatan kapasitas SDM? guna mendorong dan
mendukung setiap individu dalam hal ini komisioner,
korsek, BPP dan staf Bawaslu untuk mengembangkan
potensi, kecakapan dan kesanggupan yang ada pada
dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang diwujudkan
dalam tindakan dan perbuatan untuk meningkatkan
produktifitas kerja dan loyalitas pada lembaga.
Dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang
dilaksanakan tanggal 21-22 November 2019 di Guciku
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, dihadiri 21 orang
terdiri dari 5 (lima) orang komisoner Bawaslu , 1 (satu)
orang Korsek, 1 orang BPP dan 14 orang staf Bawaslu
Kabupaten Tegal. Dalam acara tersebut hadir sabagai
narasumber bapak Tedy Kartino yang berprofesi sebagai
motivator.
SOROTAN
10 BULETINKABUPATEN TEGAL 11EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pada saat sekarang yaitu era
reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang
jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan
dengan semakin kuatnya legal formal
pembentukan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat,
t ingkat Provinsi sampai t ingkat
K a b u p a t e n / K o t a . D a l a m
penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu
memegang peranan penting dalam
proses pelaksanaan Pemilu. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum telah memberikan
kewenangan besar kepada Pengawas
Pemilu dalam rangka mengawasi
pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya
Pemilu demokratis. Kewenangan
Bawaslu itu untuk mencegah dan
mengurangi banyaknya pelanggaran-
pelanggaran Pemi lu ba ik yang
di lakukan oleh peserta Pemilu,
simpatisan peserta Pemilu, maupun
oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Bawaslu sebagai badan formal
yang bertugas untuk mengawasi
seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu, masih mengalami berbagai
k e n d a l a p e n g a w a s a n . D a l a m
menjalankan fungsi pengawasan
P e m i l u , B a w a s l u t e n t u s a j a
m e m b u t u h k a n d u k u n g a n d a n
partisipasi masyarakat. Keterlibatan
aktif masyarakat dalam melakukan
pengawasan, berarti masyarakat
mengawasi proses perwujudan
kedaulatannya sendiri. Selama ini
kurangnya keterlibatan masyarakat
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu disebabkan banyak faktor.
Salah satunya adalah ketidaktahuan
tentang pentingnya arti Pengawasan
P a r t i s i p a t i f d e m i t e r w u j u d n y a
penye lenggaraan Pemi lu yang
bermartabat.
P a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t
dibutuhkan dalam penggunaan hak
warga negara untuk mengawal hak
pilihnya, terutama dalam mengawasi
Pemilu di ruang privat yang tidak
tersentuh oleh Pengawas Pemilu.
Apalagi, masyarakat merupakan
pemilik kedaulatan tertinggi di negara
d e m o k r a s i i n i . P e n t i n g n y a
Pengawasan Partisipatif, tidak saja dari
masyarakat pemilih, namun dari
b e r b a g a i p i h a k y a n g t e r k a i t
(stakeholders) dengan tujuan untuk
mengawal Pemilu yang demokratis
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
P e n g a w a s a n p a r t i s i p a t i f
termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Ten tang
Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3)
m e n j e l a s k a n : " B a h w a b e n t u k
partisipasi masyarakat adalah a) tidak
melakukan keberpihakan yang
menguntungkan atau merugikan
peserta Pemilu, b) tidak mengganggu
proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu, c) bertujuan meningkatkan
partisipasi politik masyarakat secara
luas, dan d) mendorong terwujudnya
s u a s a n a y a n g k o n d u s i f b a g i
penyelenggaraan Pemilu yang aman,
damai, tertib, dan lancar".
Untuk menjalankan fungsi
pengawasan, Bawaslu Kabupaten
Tegal menyelenggarakan sosialisasi
Pengawasan Partisipatif dengan
kelompok sasaran yaitu Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) Sejahtera
Mandiri. Kegiatan ini berlangsung pada
Hari Minggu,tanggal 10 November
2019 bertempat di Objek Wisata Bukit
Sitanjung, Lebaksiu Lor. Acara yg
dimulai dengan senam sehat bersama
anggota Pokdarwis dihadiri oleh
Kepala Desa Lebaksiu Lor, Ketua
Pokdarwis dan jajaran anggota
B a w a s l u K a b u p a t e n Te g a l ,
diantaranya Ikbal Faizal, M.Pd.,
Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., Sri
Anjarwati, M.Kom, Buhori Muslim,
S.Pd.I., dan Istibsaroh, S.E. Dalam
kesempatanya, Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd.
m e n y a m p a i k a n k e p a d a t a m u
undangan pentingnya Pengawasan
P a r t i s i p a t i f . S e m a k i n b a n y a k
masyarakat yang terl ibat dalam
Pengawasan Part is ipat i f , maka
semakin banyak pula yang mengawasi
proses Pemilu. Jika kondisi seperti itu
terbentuk dan menggejala, maka pihak
yang ingin berbuat curang akan
berpikir ulang.
Hal ini senada dengan apa
yang diungkapkan Koordinator Divisi
Hukum, Data, dan Informasi bahwa
terdapat banyak jenis pelanggaran yg
terjadi di dalam proses Pemilu.
K e a k t i f a n m a s y a r a k a t d a l a m
melakukan Pengawasan Partisipatif
serta memberikan informasi atau
member ikan laporan te rhadap
pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu
dapat membantu Pengawas Pemilu
dalam meluaskan tugas dan fungsi
k e p e n g a w a s a n d a l a m p r o s e s
penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena
itulah sudah menjadi tugas dan
kewajiban dari Bawaslu Kabupaten
Tegal untuk memberikan pengetahuan
dan pendidikan pengawasan Pemilu
serta mengajak masyarakat agar
b e r p a r t i s i p a s i a k t i f d a l a m
penyelenggaraan Pemilu.
Sos ia l isas i Pengawasan
Partisipatif dan pendidikan politik bagi
masyarakat secara berkelanjutan
bertujuan agar masyarakat dapat
m e m a h a m i s e c a r a t o t a l i t a s
p e n g a w a s a n P e m i l u s e r t a
pengawasan aktif masyarakat yang
akan menjadi mitra Bawaslu dalam
melakukan pengawasan. Di samping
itu, peran pemerintah, peserta Pemilu
dan penyelenggara Pemilu serta pihak
terkait sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan pengawasan partisipatif
berupa pelaksanaan sosial isasi
terhadap peraturan perundang-
undangan Pemilu dan pelaksanaan
pendidikan politik bagi pemilih untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam Pemilu.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIFBERSAMA KELOMPOK SADAR WISATAMUALIFATUN, S.H.Staf Analis Hukum Div. Hukum, Data dan InformasiBawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal
Bawaslu Kabupaten Tegal dalam upayanya
melaksanakan program reformasi birokrasi pada
j a j a r a n n y a , d e n g a n m e l a k u k a n p e n i n g k a t a n
profesionalisme melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas
Internal. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong
peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi demi
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga serta mampu menghasilkan kinerja yang
optimal. Kenapa Bawaslu melaksanakan kegiatan
peningkatan kapasitas SDM? guna mendorong dan
mendukung setiap individu dalam hal ini komisioner,
korsek, BPP dan staf Bawaslu untuk mengembangkan
potensi, kecakapan dan kesanggupan yang ada pada
dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang diwujudkan
dalam tindakan dan perbuatan untuk meningkatkan
produktifitas kerja dan loyalitas pada lembaga.
Dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang
dilaksanakan tanggal 21-22 November 2019 di Guciku
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, dihadiri 21 orang
terdiri dari 5 (lima) orang komisoner Bawaslu , 1 (satu)
orang Korsek, 1 orang BPP dan 14 orang staf Bawaslu
Kabupaten Tegal. Dalam acara tersebut hadir sabagai
narasumber bapak Tedy Kartino yang berprofesi sebagai
motivator.
SOROTAN
Setahun Bawaslu Kabupaten TegalSejuta Pengharapan
12 BULETINKABUPATEN TEGAL 13EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Materi yang disampaikan oleh Tedy Kartino berkaitan
dengan pengembangan kapasitas diri yaitu dengan berfikir
positif akan menghasilkan hal yang positif, melakukan
segala sesuatu dengan rasa, sabar menjadi salah satu
kunci keberhasilan. Keberhasilan yang dicapai didukung
dengan tutur kata, perbuatan dan etika. Menjadi yang
terbaik dan berhasil berasal dari diri kita, selalu mensyukuri
apa yang kita dapati akan menjadikan kita lebih berhasil
lagi. Menjadi orang yang pandai bersyukur menjadikan
bahagia, orang yang bahagia akan bekerja maksimal dan
memperoleh hasil optimal. Salah satu yang dapat
membuat bahagia itu berbagi kebaikan kepada sesama,
karena setiap kebaikan akan memunculkan kebaikan yang
lain, meskipun dalam setiap diri manusia tidak ada yang
sempurna, pasti ada kesalahan yang dilakukan maka
memaafkan menjadi kunci untuk mendapatkan
kebahagiaan. Menjadi pribadi yang baik dengan bahagia,
berbagi dan mulia. Bapak Purnama, sebagai Narasumber
ke dua, melakukan kegiatan penguatan dengan
memberikan permainan - permainan yang dapat
membentuk kesolidan dan kerjasama tim yang baik,
kegiatan ini dilakukan dengan outbond. Bukan hanya solid
dan kerjasama akan tetapi diajarkan bagaimana mengatur
strategi dan memecahkan berbagai masalah. Peserta
peningkatan kapasitas internal mengikuti dengan antusias,
dimulai dari pembukaan acara pada amis sore pukul 15.00
WIB dilanjutkan sharing dengan komisioner Bawaslu
Kabupaten Tegal. Pada malam hari sesi materi diisi oleh
motivator, dan pada pagi harinya dilanjutkan oleh tim
trainer outbond.
Peningkatan Kapasitas internal yang telah Bawaslu
Kabupaten Tegal laksanakan diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan, sumber daya manusia,
ilmu pengetahuan dan teknologi Komisoner, Korsek, BPP
dan staf Bawaslu Kabupaten Tegal sehingga menuju SDM
unggul sesuai dengan upaya Bawaslu dalam reformasi
birokrasi akan tercapai. (Istibsaroh)
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal
menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawas Pemilu
dan Launching Buku bersama Stakeholder. Dalam
kesempat acara mengundang Forkompimda, Partai Politik,
Persatuan Wartawan Indonesia, Ormas, OKP & Perguruan
Tinggi yang ada di Kabupaten Tegal.
Kordinator Divis i Pengawasan, Hubungan
Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sri Anjarwati
dalam materinya menyampaikan Bawaslu pada Pemilu
2019 memberi rekomendasi pemungutan suara ulang di 2
(dua) TPS dan penghitungan suara ulang sebanyak 23
(dua pulah tiga) TPS di Kabupaten Tegal.
Terkaitan perolehan suara secara umum Anjar
memberi gambaran perolehan kursi berdasar jenis
kelamin. Untuk laki laki 38 orang dan perempuan 12 orang.
Artinya regulasi kesetaraan perempuan baru 24% belum
terpenuhi 30%. Berdasarkan petahana dan baru tercatat
petahana 28 orang dan baru 22 orang. Berdasar asal
keberangkatan yang sesuai dengan Dapil tinggalnya 46
orang dan diluar Dapil 4 orang.
Dikatakan, pendidikan politik yang tengah dilakukan
Bawaslu Kabupaten Tegal antara lain : menjadikan Desa
Pengawasan yakni Desa Bojong, Desa Banjarturi dan
Desa Kabunan. Kemudian Desa Anti Politik Uang saat ini
sudah ada 3 desa yang menjadi Desa Anti Politik Uang
yakni Desa Bukateja. Desa Pagedangan dan Desa
Mindaka. "Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
kepada kelompok sasaran yakni Perguruaan Tinggi
dengan IBN, Pokdarwis Sejahtera Mandiri Lebaksiu,
Gapoktan Mekar Lestari Kalisoka, Komunitas Sepeda
Ontel dan Difabel Slawi Mandiri".
Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Divisi Penindakan
Pelanggaran Ikbal Faizal dalam paparannya dijelaskan,
jenis pelanggaran meliputi : pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu,
tindak pidana Pemilu dan pelanggaran peraturan
perundang undangan lainnya. Pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN PEMILU DAN LAUNCHING BUKU DENGAN STAKEHOLDERSKOKOH JUNIA KHOTAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. Penindakan PelanggaranBawaslu Kabupaten Tegal
DEDE PRAJA PURNAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. SDM & Organisasi
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
Setahun Bawaslu Kabupaten TegalSejuta Pengharapan
12 BULETINKABUPATEN TEGAL 13EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Materi yang disampaikan oleh Tedy Kartino berkaitan
dengan pengembangan kapasitas diri yaitu dengan berfikir
positif akan menghasilkan hal yang positif, melakukan
segala sesuatu dengan rasa, sabar menjadi salah satu
kunci keberhasilan. Keberhasilan yang dicapai didukung
dengan tutur kata, perbuatan dan etika. Menjadi yang
terbaik dan berhasil berasal dari diri kita, selalu mensyukuri
apa yang kita dapati akan menjadikan kita lebih berhasil
lagi. Menjadi orang yang pandai bersyukur menjadikan
bahagia, orang yang bahagia akan bekerja maksimal dan
memperoleh hasil optimal. Salah satu yang dapat
membuat bahagia itu berbagi kebaikan kepada sesama,
karena setiap kebaikan akan memunculkan kebaikan yang
lain, meskipun dalam setiap diri manusia tidak ada yang
sempurna, pasti ada kesalahan yang dilakukan maka
memaafkan menjadi kunci untuk mendapatkan
kebahagiaan. Menjadi pribadi yang baik dengan bahagia,
berbagi dan mulia. Bapak Purnama, sebagai Narasumber
ke dua, melakukan kegiatan penguatan dengan
memberikan permainan - permainan yang dapat
membentuk kesolidan dan kerjasama tim yang baik,
kegiatan ini dilakukan dengan outbond. Bukan hanya solid
dan kerjasama akan tetapi diajarkan bagaimana mengatur
strategi dan memecahkan berbagai masalah. Peserta
peningkatan kapasitas internal mengikuti dengan antusias,
dimulai dari pembukaan acara pada amis sore pukul 15.00
WIB dilanjutkan sharing dengan komisioner Bawaslu
Kabupaten Tegal. Pada malam hari sesi materi diisi oleh
motivator, dan pada pagi harinya dilanjutkan oleh tim
trainer outbond.
Peningkatan Kapasitas internal yang telah Bawaslu
Kabupaten Tegal laksanakan diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan, sumber daya manusia,
ilmu pengetahuan dan teknologi Komisoner, Korsek, BPP
dan staf Bawaslu Kabupaten Tegal sehingga menuju SDM
unggul sesuai dengan upaya Bawaslu dalam reformasi
birokrasi akan tercapai. (Istibsaroh)
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal
menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawas Pemilu
dan Launching Buku bersama Stakeholder. Dalam
kesempat acara mengundang Forkompimda, Partai Politik,
Persatuan Wartawan Indonesia, Ormas, OKP & Perguruan
Tinggi yang ada di Kabupaten Tegal.
Kordinator Divis i Pengawasan, Hubungan
Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sri Anjarwati
dalam materinya menyampaikan Bawaslu pada Pemilu
2019 memberi rekomendasi pemungutan suara ulang di 2
(dua) TPS dan penghitungan suara ulang sebanyak 23
(dua pulah tiga) TPS di Kabupaten Tegal.
Terkaitan perolehan suara secara umum Anjar
memberi gambaran perolehan kursi berdasar jenis
kelamin. Untuk laki laki 38 orang dan perempuan 12 orang.
Artinya regulasi kesetaraan perempuan baru 24% belum
terpenuhi 30%. Berdasarkan petahana dan baru tercatat
petahana 28 orang dan baru 22 orang. Berdasar asal
keberangkatan yang sesuai dengan Dapil tinggalnya 46
orang dan diluar Dapil 4 orang.
Dikatakan, pendidikan politik yang tengah dilakukan
Bawaslu Kabupaten Tegal antara lain : menjadikan Desa
Pengawasan yakni Desa Bojong, Desa Banjarturi dan
Desa Kabunan. Kemudian Desa Anti Politik Uang saat ini
sudah ada 3 desa yang menjadi Desa Anti Politik Uang
yakni Desa Bukateja. Desa Pagedangan dan Desa
Mindaka. "Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
kepada kelompok sasaran yakni Perguruaan Tinggi
dengan IBN, Pokdarwis Sejahtera Mandiri Lebaksiu,
Gapoktan Mekar Lestari Kalisoka, Komunitas Sepeda
Ontel dan Difabel Slawi Mandiri".
Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Divisi Penindakan
Pelanggaran Ikbal Faizal dalam paparannya dijelaskan,
jenis pelanggaran meliputi : pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu,
tindak pidana Pemilu dan pelanggaran peraturan
perundang undangan lainnya. Pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN PEMILU DAN LAUNCHING BUKU DENGAN STAKEHOLDERSKOKOH JUNIA KHOTAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. Penindakan PelanggaranBawaslu Kabupaten Tegal
DEDE PRAJA PURNAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. SDM & Organisasi
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
14 BULETINKABUPATEN TEGAL 15EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara
Pemilu. Pelanggaran administratf menurutnya, adalah
perbuatan atau tindakan berkaitan dengan administrasl
p e l a k s a n a a n P e m i l u d a l a m s e t i a p t a h a p a n
penyelanggaraan Pemilu.
Diungkapkan Ikbal, tindak pidana Pemilu adalah
tindak pidana palanggaran dan atau kejahatan terhadap
ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang- Undang tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran
yang dilakukan diluar ketentuan mengenai Pemilu.
Di bagian lain dikatakan Pemilu serentak yang
dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019 adalah
sekaligus yang pertama kali diawasi oleh Bawaslu
Kabupaten yang bersifat tetap. Oleh karenanya publik
berhak untuk mengetahui apakah keberadaan pengawas
Pemilu yang bersifat tetap tersebut memberikan dampak
yang signifikan bagi kegiatan pengawasan dan peningkatan
kualitas Pemilu di tanah air. Dan bagi Bawaslu Kabupaten
mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut
sekaligus menjadi amanat yang harus dikerjakan secara
paripurna, ujarnya.
Di bagian akhir paparannya diungkapkan, Bawaslu
Kabupaten Tegal sebagai bagian pengawasan nasional
oleh Bawaslu, turut berkontribusi memberikan informasi
hasil pengawasan kepada publik dengan menghaturkan
berbagai capaian kepengawasan. Hasil penindakan yang
pernah dilakukan, peranan pengawas TPS, pengawasan
pemungutan suara ulang, bahkan analisis terhadap hasil
Pemilu dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten
Tegal menjadi bagian beberapa catatan dan evaluasi,
ungkap Ikbal.
Dalam acara tersebut sebelum diskusi mengenai
evaluasi pengawasan Pemilu dilakukan launching buku
yang di terbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Buku yang
berjudul “Mengawal Demokrasi Di Kabupaten Tegal”
merangkum tentang keseluruhan pengawasan yang sudah
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal.
Launching tersebut ditandai dengan penyerahan
buku secara simbolik kepada Forkompimda Kabupaten
Tegal, Ketua KPU Kabupaten Tegal, Ormas, Perwakilan
Wartawan. Seperti biasa acara dilanjutkan dengan foto
bersama.
BAWASLU KABUPATEN TEGALMENERBITKANbUKU “mENGAWAL dEMOKRASIDI KABUPATEN TEGAL”DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE
TEGALKAB.BAWASLU.GO.ID
emokrasi yang merupakan seperangkat
Dgagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta
praktik dan prosedurnya mengandung makna
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia,
dalam hal ini adalah kebutuhan setiap warna negara. Untuk
mewujudkan demokrasi terutama dalam hal tata cara
dalam memilih dan menentukan pemimpin bangsa dan
wakil rakyat perlu adanya cara-cara sekaligus sarana yang
dapat mengatur secara tepat sesuai dengan prinsip yang
dianut. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pendidikan politik bagi masyarakat adalah hal yang
semestinya dilakukan secara serius oleh lembaga yang
bertugas dan berwenang menangani penyelenggaraan
Pemilu. Bagaimanapun suatu regulasi tentang pemilihan
umum telah dirancang dan mengatur dengan baik sesuai
dengan norma dan asas yang berlaku, jika masyarakat
atau bahkan stakeholders tidak mampu mengerti dan
memahami makna dan tujuan yang terkandung di
dalamnya, maka akan sangat mustahil dapat diterapkan
dan berjalan sebagaimana mestinya. Makna yang
dimaksud tentunya keterlibatan masyarakat untuk dapat
mematuhi dan melaksanakanya secara menyeluruh.
Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
merupakan salah satu usaha yang tepat dalam upaya
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu
dengan tugas dan wewenangnya telah dan akan terus
melakukan upaya-upaya untuk dapat menyadarkan
masyarakat pentingnya menegakkan demokrasi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sosialisasi pengawasan
Pemilu partisipatif sejatinya menginginkan keterlibatan
masyarakat dalam segala aspek, kalangan dan golongan
apapun untuk mampu bersama-sama mengawal
perjalanan penyelenggaraan Pemilu agar dapat berjalan
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bawaslu Kabupaten Tegal, yang ketiga kalinya pada
semester kedua di tahun 2019 telah menentukan sasaran
untuk sosialisasi kepada kalangan mahasiswa sekaligus
dosen dengan menggandeng Perguruan Tinggi yang ada
di Kabupaten Tegal. Untuk kali ini diselenggarakan
bersama Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
dengan agenda kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Partisipatif dan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan
pada Hari Rabu tanggal 13 November 2019 di Kampus IBN
Tegal. Bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif
ASTO MUGIONO PAMUNGKAS, S.Sy.Staf Pelaksana Teknis Div. Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN (MoU) BAWASLU BERSAMA IBN TEGAL
14 BULETINKABUPATEN TEGAL 15EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara
Pemilu. Pelanggaran administratf menurutnya, adalah
perbuatan atau tindakan berkaitan dengan administrasl
p e l a k s a n a a n P e m i l u d a l a m s e t i a p t a h a p a n
penyelanggaraan Pemilu.
Diungkapkan Ikbal, tindak pidana Pemilu adalah
tindak pidana palanggaran dan atau kejahatan terhadap
ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang- Undang tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran
yang dilakukan diluar ketentuan mengenai Pemilu.
Di bagian lain dikatakan Pemilu serentak yang
dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019 adalah
sekaligus yang pertama kali diawasi oleh Bawaslu
Kabupaten yang bersifat tetap. Oleh karenanya publik
berhak untuk mengetahui apakah keberadaan pengawas
Pemilu yang bersifat tetap tersebut memberikan dampak
yang signifikan bagi kegiatan pengawasan dan peningkatan
kualitas Pemilu di tanah air. Dan bagi Bawaslu Kabupaten
mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut
sekaligus menjadi amanat yang harus dikerjakan secara
paripurna, ujarnya.
Di bagian akhir paparannya diungkapkan, Bawaslu
Kabupaten Tegal sebagai bagian pengawasan nasional
oleh Bawaslu, turut berkontribusi memberikan informasi
hasil pengawasan kepada publik dengan menghaturkan
berbagai capaian kepengawasan. Hasil penindakan yang
pernah dilakukan, peranan pengawas TPS, pengawasan
pemungutan suara ulang, bahkan analisis terhadap hasil
Pemilu dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten
Tegal menjadi bagian beberapa catatan dan evaluasi,
ungkap Ikbal.
Dalam acara tersebut sebelum diskusi mengenai
evaluasi pengawasan Pemilu dilakukan launching buku
yang di terbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Buku yang
berjudul “Mengawal Demokrasi Di Kabupaten Tegal”
merangkum tentang keseluruhan pengawasan yang sudah
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal.
Launching tersebut ditandai dengan penyerahan
buku secara simbolik kepada Forkompimda Kabupaten
Tegal, Ketua KPU Kabupaten Tegal, Ormas, Perwakilan
Wartawan. Seperti biasa acara dilanjutkan dengan foto
bersama.
BAWASLU KABUPATEN TEGALMENERBITKANbUKU “mENGAWAL dEMOKRASIDI KABUPATEN TEGAL”DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE
TEGALKAB.BAWASLU.GO.ID
emokrasi yang merupakan seperangkat
Dgagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta
praktik dan prosedurnya mengandung makna
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia,
dalam hal ini adalah kebutuhan setiap warna negara. Untuk
mewujudkan demokrasi terutama dalam hal tata cara
dalam memilih dan menentukan pemimpin bangsa dan
wakil rakyat perlu adanya cara-cara sekaligus sarana yang
dapat mengatur secara tepat sesuai dengan prinsip yang
dianut. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pendidikan politik bagi masyarakat adalah hal yang
semestinya dilakukan secara serius oleh lembaga yang
bertugas dan berwenang menangani penyelenggaraan
Pemilu. Bagaimanapun suatu regulasi tentang pemilihan
umum telah dirancang dan mengatur dengan baik sesuai
dengan norma dan asas yang berlaku, jika masyarakat
atau bahkan stakeholders tidak mampu mengerti dan
memahami makna dan tujuan yang terkandung di
dalamnya, maka akan sangat mustahil dapat diterapkan
dan berjalan sebagaimana mestinya. Makna yang
dimaksud tentunya keterlibatan masyarakat untuk dapat
mematuhi dan melaksanakanya secara menyeluruh.
Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
merupakan salah satu usaha yang tepat dalam upaya
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu
dengan tugas dan wewenangnya telah dan akan terus
melakukan upaya-upaya untuk dapat menyadarkan
masyarakat pentingnya menegakkan demokrasi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sosialisasi pengawasan
Pemilu partisipatif sejatinya menginginkan keterlibatan
masyarakat dalam segala aspek, kalangan dan golongan
apapun untuk mampu bersama-sama mengawal
perjalanan penyelenggaraan Pemilu agar dapat berjalan
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bawaslu Kabupaten Tegal, yang ketiga kalinya pada
semester kedua di tahun 2019 telah menentukan sasaran
untuk sosialisasi kepada kalangan mahasiswa sekaligus
dosen dengan menggandeng Perguruan Tinggi yang ada
di Kabupaten Tegal. Untuk kali ini diselenggarakan
bersama Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
dengan agenda kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Partisipatif dan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan
pada Hari Rabu tanggal 13 November 2019 di Kampus IBN
Tegal. Bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif
ASTO MUGIONO PAMUNGKAS, S.Sy.Staf Pelaksana Teknis Div. Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN (MoU) BAWASLU BERSAMA IBN TEGAL
16 BULETINKABUPATEN TEGAL 17EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
dan nota kesepahaman bersama IBN Tegal in i
dilaksanakan dengan susunan acaranya yaitu pembukaan,
seminar atau penyampaian materi pengawasan partisipatif
oleh Sri Anjarwati, M.Kom., dan penyampaian tanggapan
atau tanya jawab oleh peserta, serta penandatanganan
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Tegal
dengan IBN Tegal yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd. dan Rektor IBN Tegal
yaitu Drs. H. Badrodin, MSI. Di sela-sela kegiatan tersebut
juga ada penampilan drama yang berjudul “Kampanye” dan
musikalisasi puisi dengan judul “Negeriku” oleh Teater
Cebong.
Mahasiswa di berbagai negara mengambil peran
penting dalam sejarah suatu negara, di mana mereka
memiliki peran dan fungsi yang sangat berarti sebagai:
Social control, yaitu mahasiswa mampu untuk mencegah
penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan
masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma
dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang
baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat
yang berperilaku menyimpang; Agent of change, sebagai
salah satu fungsi mahasiswa untuk senantiasa
menyuarakan pendapat, mencurahkan pemikiran dan
gagasan-gagasan br i l ian yang mampu
mendongkrak konsep pemikiran yang tidak lagi
relevan dengan kondisi yang sedang terjadi;
Director Of Change, yaitu mahasiswa dengan
keberhasi lannya mempelopor i gerakan
perubahan bagi lingkungan dan selanjutnya
tetap harus menjaga kestabilan perubahan
tersebut maka tidak lantas melepas perubahan
yang telah terjadi. Mahasiswa harus mampu
mengarahkan perubahan yang didapat menuju
implementasi dari rencana yang telah dipetakan
sebelumnya sehingga impian-impian yang telah
disusun dan dituntut dapat dicapai dan
d i rasakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Mahasiswa sebagai
elemen masyarakat dirasa mampu bersama-
sama ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam
mensosialisasikan pendidikan politik kepada
masyarakat.
Selain penyampaian materi dan diskusi
dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan
kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Tegal
dengan IBN Tegal dalam bentuk nota kesepahaman. Isi dari
Nota Kesepahaman yang dijalin antara kedua pihak
bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang
pengawasan pemilu dengan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama. Ruang
lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencakup tentang:
a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran
Pemilu; b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-
tahapan Pemilu; c. Peningkatan dan pengembangan
sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu; dan
d. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen
pengawasan partisipatif Pemilu.
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan
nota kesepahaman bersama Institut Agama Islam Bakti
Negara Tegal tersebut diharapkan mampu secara efektif
meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat
Kabupaten Tegal secara khusus untuk aktif bersama-sama
mengawal demokrasi sesuai harapan bangsa dan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sabtu 30 November 2019, Bawaslu Kabupaten
Tegal kembali melaksanakan serangkaian kegiatan
karnaval dan pagelaran budaya di Desa Penusupan
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Kegiatan ini,
merupakan kali kedua dimana sebelumnya dilaksanakan
pada bulan April di Desa Bojong Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal.
Acara yang di laksanakan mulai dari siang hingga
malam hari, pada siang hari pukul 14.00 WIB dimulai
dengan karnaval Budaya mengelilingi Desa Penusupan
dimana pada kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Tegal
sekaligus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif
melalui papan yang bertuliskan stop politik uang, stop
ujaran kebencian, stop berita bohong atau hoax, stop
politik SARA. Kegiatan karnaval budaya yang dihadiri oleh
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal serta jajaran
sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal berjalan dengan
lancar dimana pada kesempatan itu pula seluruh
masyarakat Desa Penusupan tumpah ruah di sepanjang
jalan untuk menyaksikan karnaval.
Antusias yang luar biasa ditunjukkan oleh warga
Desa Penusupan untuk menyaksikan karnaval yang begitu
menarik. Pelepasan Karnaval budaya dilakukan oleh
Bapak Ikbal Faizal, M.Pd. selaku Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal. Acara karnaval budaya menampilkan
berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Tegal
diantaranya drumband, barongsai, calung, batik carnival,
hadroh dan rebana, iring-iringan peragawan dan
peragawati batik. Bawaslu Kabupaten Tegal juga ikut
bagian dalam karnaval budaya dengan membawa pesan-
pesan bertuliskan stop politik uang, stop politik SARA, stop
hoax, stop ujaran kebencian dan mengajak untuk
berdemokrasi yang santun.
Malam hari, disusul dengan kegiatan pagelaran
budaya yang dimulai pada pukul 19.00 WIB. dimeriahkan
oleh penampilan tari sufi, band musik lokal, pemutaran film
sintren milenial, serta musik dangdut. Acara berlangsung
meriah dan suasana pecah pada malam itu. Ribuan
masyarakat Desa Penusupan begitu antusias untuk
menyaksikan suguhan demi suguhan penampilan yang
ditampilkan oleh para bintang tamu pada malam itu.
“Bawaslu Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan
pagelaran budaya dan karnaval bertujuan untuk
melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Desa
Penusupan Kecamatan Pangkah untuk mendukung kerja
Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan
dan penindakan yaitu melalui pengawasan partisipatif.”
Ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd
dalam sambutannya.
K e t u a B a w a s l u K a b u p a t e n Te g a l , j u g a
memperkenalkan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal
kepada pengunjung acara gelar budaya dimulai dari
Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom selaku Koordinator Divisi
Hukum, Data dan Informasi; Sri Anjarwati, M.Kom.
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar
Lembaga dan Hubungan Masyarakat; Istibsaroh, S.E
selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi; serta
Buhori Muslim, S.Pd.I selaku Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa. Acara tersebut juga dihadiri oleh
ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang dan Anggota
Bawaslu Kabupaten Brebes. Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Tegal yang pada malam pagelaran budaya
menggunakan baju batik lurik yang mengartikan akan
kepedulian dan kecintaan kepada budaya batik sebagai
budaya Indonesia dan menunjukan arti penting
kebersamaan dan soliditas dalam melaksakan kerja untuk
mengawal penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik lagi.
Arahan dan sambutan disampaikan pula oleh
Kapolsek Pangkah, beliau menyambut baik niat baik
Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengadakan kegiatan
gelar budaya seperti ini. Serta antusias warga sekitar Desa
Penusupan yang tinggi, hal ini dilihat dengan banyaknya
jumlah pengunjung yg hadir pada malam ini, tutur beliau
"Masyarakat yang hadir dapat menjaga kondusifitas dalam
keseluruhan acara malam ini tanpa ada kericuhan, dan
ciptakan pagelaran budaya ini dengan tentram lancar.
KARNAVAL DAN PAGELARAN BUDAYA, PECAH !
WANDI PRAYOGI, S.H.Staf Pelaksana Teknis Div. Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Tegal
KHAEROZIYAH ULFA, S.H.Staf Analis Hukum Div. Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
16 BULETINKABUPATEN TEGAL 17EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
dan nota kesepahaman bersama IBN Tegal in i
dilaksanakan dengan susunan acaranya yaitu pembukaan,
seminar atau penyampaian materi pengawasan partisipatif
oleh Sri Anjarwati, M.Kom., dan penyampaian tanggapan
atau tanya jawab oleh peserta, serta penandatanganan
Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Tegal
dengan IBN Tegal yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd. dan Rektor IBN Tegal
yaitu Drs. H. Badrodin, MSI. Di sela-sela kegiatan tersebut
juga ada penampilan drama yang berjudul “Kampanye” dan
musikalisasi puisi dengan judul “Negeriku” oleh Teater
Cebong.
Mahasiswa di berbagai negara mengambil peran
penting dalam sejarah suatu negara, di mana mereka
memiliki peran dan fungsi yang sangat berarti sebagai:
Social control, yaitu mahasiswa mampu untuk mencegah
penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan
masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma
dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang
baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat
yang berperilaku menyimpang; Agent of change, sebagai
salah satu fungsi mahasiswa untuk senantiasa
menyuarakan pendapat, mencurahkan pemikiran dan
gagasan-gagasan br i l ian yang mampu
mendongkrak konsep pemikiran yang tidak lagi
relevan dengan kondisi yang sedang terjadi;
Director Of Change, yaitu mahasiswa dengan
keberhasi lannya mempelopor i gerakan
perubahan bagi lingkungan dan selanjutnya
tetap harus menjaga kestabilan perubahan
tersebut maka tidak lantas melepas perubahan
yang telah terjadi. Mahasiswa harus mampu
mengarahkan perubahan yang didapat menuju
implementasi dari rencana yang telah dipetakan
sebelumnya sehingga impian-impian yang telah
disusun dan dituntut dapat dicapai dan
d i rasakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Mahasiswa sebagai
elemen masyarakat dirasa mampu bersama-
sama ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam
mensosialisasikan pendidikan politik kepada
masyarakat.
Selain penyampaian materi dan diskusi
dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan
kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Tegal
dengan IBN Tegal dalam bentuk nota kesepahaman. Isi dari
Nota Kesepahaman yang dijalin antara kedua pihak
bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang
pengawasan pemilu dengan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama. Ruang
lingkup dalam Nota Kesepahaman ini mencakup tentang:
a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran
Pemilu; b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-
tahapan Pemilu; c. Peningkatan dan pengembangan
sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu; dan
d. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen
pengawasan partisipatif Pemilu.
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan
nota kesepahaman bersama Institut Agama Islam Bakti
Negara Tegal tersebut diharapkan mampu secara efektif
meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat
Kabupaten Tegal secara khusus untuk aktif bersama-sama
mengawal demokrasi sesuai harapan bangsa dan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sabtu 30 November 2019, Bawaslu Kabupaten
Tegal kembali melaksanakan serangkaian kegiatan
karnaval dan pagelaran budaya di Desa Penusupan
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Kegiatan ini,
merupakan kali kedua dimana sebelumnya dilaksanakan
pada bulan April di Desa Bojong Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal.
Acara yang di laksanakan mulai dari siang hingga
malam hari, pada siang hari pukul 14.00 WIB dimulai
dengan karnaval Budaya mengelilingi Desa Penusupan
dimana pada kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Tegal
sekaligus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif
melalui papan yang bertuliskan stop politik uang, stop
ujaran kebencian, stop berita bohong atau hoax, stop
politik SARA. Kegiatan karnaval budaya yang dihadiri oleh
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal serta jajaran
sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal berjalan dengan
lancar dimana pada kesempatan itu pula seluruh
masyarakat Desa Penusupan tumpah ruah di sepanjang
jalan untuk menyaksikan karnaval.
Antusias yang luar biasa ditunjukkan oleh warga
Desa Penusupan untuk menyaksikan karnaval yang begitu
menarik. Pelepasan Karnaval budaya dilakukan oleh
Bapak Ikbal Faizal, M.Pd. selaku Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal. Acara karnaval budaya menampilkan
berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Tegal
diantaranya drumband, barongsai, calung, batik carnival,
hadroh dan rebana, iring-iringan peragawan dan
peragawati batik. Bawaslu Kabupaten Tegal juga ikut
bagian dalam karnaval budaya dengan membawa pesan-
pesan bertuliskan stop politik uang, stop politik SARA, stop
hoax, stop ujaran kebencian dan mengajak untuk
berdemokrasi yang santun.
Malam hari, disusul dengan kegiatan pagelaran
budaya yang dimulai pada pukul 19.00 WIB. dimeriahkan
oleh penampilan tari sufi, band musik lokal, pemutaran film
sintren milenial, serta musik dangdut. Acara berlangsung
meriah dan suasana pecah pada malam itu. Ribuan
masyarakat Desa Penusupan begitu antusias untuk
menyaksikan suguhan demi suguhan penampilan yang
ditampilkan oleh para bintang tamu pada malam itu.
“Bawaslu Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan
pagelaran budaya dan karnaval bertujuan untuk
melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Desa
Penusupan Kecamatan Pangkah untuk mendukung kerja
Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan
dan penindakan yaitu melalui pengawasan partisipatif.”
Ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd
dalam sambutannya.
K e t u a B a w a s l u K a b u p a t e n Te g a l , j u g a
memperkenalkan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal
kepada pengunjung acara gelar budaya dimulai dari
Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom selaku Koordinator Divisi
Hukum, Data dan Informasi; Sri Anjarwati, M.Kom.
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar
Lembaga dan Hubungan Masyarakat; Istibsaroh, S.E
selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi; serta
Buhori Muslim, S.Pd.I selaku Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa. Acara tersebut juga dihadiri oleh
ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang dan Anggota
Bawaslu Kabupaten Brebes. Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Tegal yang pada malam pagelaran budaya
menggunakan baju batik lurik yang mengartikan akan
kepedulian dan kecintaan kepada budaya batik sebagai
budaya Indonesia dan menunjukan arti penting
kebersamaan dan soliditas dalam melaksakan kerja untuk
mengawal penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik lagi.
Arahan dan sambutan disampaikan pula oleh
Kapolsek Pangkah, beliau menyambut baik niat baik
Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengadakan kegiatan
gelar budaya seperti ini. Serta antusias warga sekitar Desa
Penusupan yang tinggi, hal ini dilihat dengan banyaknya
jumlah pengunjung yg hadir pada malam ini, tutur beliau
"Masyarakat yang hadir dapat menjaga kondusifitas dalam
keseluruhan acara malam ini tanpa ada kericuhan, dan
ciptakan pagelaran budaya ini dengan tentram lancar.
KARNAVAL DAN PAGELARAN BUDAYA, PECAH !
WANDI PRAYOGI, S.H.Staf Pelaksana Teknis Div. Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Tegal
KHAEROZIYAH ULFA, S.H.Staf Analis Hukum Div. Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
18 BULETINKABUPATEN TEGAL 19EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
SENGKETA PROSES PEMILUBukan Pelanggaran Pemilu
SENGKETA PROSES PEMILUAlternative Dispute Resolutions Sebagai Prinsip Mencari KeadilanBagi Peserta Pemilu
ASTO MUGIONO PAMUNGKAS, S.Sy.Staf Pelaksana Teknis Div. Penindakan PelanggaranBawaslu Kabupaten Tegal
ndang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang
UP e m i l i h a n U m u m s e b a g a i d a s a r
penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, secara
eksplisit menyebutkan sengketa Pemilu bersandingan
dengan pelanggaran Pemilu yang tugas, wewenang
dan kewajibannya diamanatkan kepada Bawaslu pada
pasal 93 huruf (b) dan huruf (g) angka 2, pasal 94 ayat
(1) dan ayat (3), pasal 95 huruf (d) dan huruf (g)
mengenai pencegahan dan penindakannya serta
mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
pengadilan mengenai sengketa proses Pemilu. Di
dalamnya juga mengatur mekanisme dalam melakukan
penindakan perkara sengketa proses Pemilu, namun
tidak secara detil mengatur teknis atau tata cara
penyelesaian sengketa proses Pemilu sehingga perlu
adanya peraturan yang mengatur secara khusus.
Dalam ketentuan Pasal 469 ayat (4) disebutkan bahwa
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam
Peraturan Bawaslu”. Untuk melaksanakan ketentuan
tersebut, pada Tanggal 19 Desember 2017 telah
ditetapkan sekaligus diundangkannya Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 diawali dengan tahapan Perencanaan Program
dan Anggaran pada Agustus 2017 dan berakhir pada
tahapan Penetapan Hasil Pemilu pacsa Putusan
Mahkamah Konstitusi sampai dengan 23 September
2019 serta Sumpah Janji Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Seiring
berjalannya tahapan Pemilu, sejak Tahun 2017 hingga
Tahun 2019 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum secara global telah mengalami 3 (tiga) kali
perubahan, yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2018 dan 1
(satu) kali pada tahun 2019 yang bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa
proses Pemilihan Umum, melaksanakan perintah
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, dan untuk memenuhi
perkembangan dan kebutuhan hukum dalam
penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta
pemilihan umum.
Beberapa tahapan dalam penyelenggaraan
Pemilu sangat memungkinkan peserta Pemilu
mengajukan sengketa kepada Bawaslu seperti pada
tahapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD
serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan
tahapan lainya atas dikeluarkannya berita acara
dan/atau surat keputusan oleh KPU.
Melihat dari objek terjadinya sengketa proses
Pemilu, maka sengketa proses Pemilu dikelompokkan
menjadi 2 (dua) jenis: pertama, sengketa yang terjadi
awaslu Kabupaten Tegal merupakan sebuah
Blembaga yang di dalamnya terdiri dari anggota
(komisioner) dan jajaran kesekretariatan,
keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Hal ini bisa dilihat dalam kegiatan sehari-hari,
dimana dalam menjalankan roda kinerja kelembagaan,
baik antara anggota maupun jajaran kesekretariatan saling
bersinergi membentuk satu kesatuan. Dalam menjalankan
tugas dan fungsi kelembagaan, anggota mendapatkan
dukungan penuh dari jajaran kesekretariatan.
Jajaran kesekretariatan juga berperan penting dalam
memfasilitasi kegiatan yang menunjang kinerja anggota.
Secara umum, fasilitasi kegiatan yang dimaksud, misalnya
seperti kegiatan pengawasan tahapan, penerimaan
laporan dugaan pelanggaran, penanganan dugaan
pelanggaran, penyusunan laporan, pelaksanaan kegiatan
pembentukan desa anti politi uang dan pembentukan desa
pengawasan, pelaksanaan kegiatan gelar budaya, dan
seluruh kegiatan yang direncanakan oleh anggota
Bawaslu Kabupaten Tegal. Tanpa adanya peran jajaran
kesekretariatan, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal tidak
bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain
itu, jajaran kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal juga
membutuhkan peranan penting anggota, ketika jajaran
kesekretariatan mengalami kesulitan dalam meminta
laporan pertanggungjawaban keuangan jajaran Panwaslu
Kecamatan, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal langsung
turun tangan, untuk melakukan pembinaan dan supervisi
kepada jajaran Panwaslu Kecamatan sehingga dapat
segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan.
Kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Tegal, seperti rapat
koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan
Pemilu partisipatif dan kegiatan-kegiatan lainnya
difasilitasi oleh jajaran kesekretariatan mulai dari
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga
evaluasi kegiatan. Dalam konteks kegiatan sosialisasi
pengawasan Pemilu partisipatif, selama tahun anggaran
2019 Bawaslu Kabupaten Tegal telah melaksanakan 7
(tujuh) kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
kepada kelompok sasaran, 2 (dua) kegiatan gelar budaya,
pembentukan 3 (tiga) desa pengawasan, dan 3 (tiga) desa
anti politik uang. Sinergi antara anggota dan jajaran
kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal, merupakan
sebuah hal yang sangat fundamental untuk mewujudkan
dan menyukseskan visi kelembagaan Bawaslu Kabupaten
Tegal. (Istibsaroh)
OPINI
Bukan Pelanggaran Pemilu
FOKUS
BAWASLU KABUPATEN TEGAL
SINERGI ANTARA ANGGOTA DAN JAJARAN KESEKRETARIATAN
18 BULETINKABUPATEN TEGAL 19EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
SENGKETA PROSES PEMILUBukan Pelanggaran Pemilu
SENGKETA PROSES PEMILUAlternative Dispute Resolutions Sebagai Prinsip Mencari KeadilanBagi Peserta Pemilu
ASTO MUGIONO PAMUNGKAS, S.Sy.Staf Pelaksana Teknis Div. Penindakan PelanggaranBawaslu Kabupaten Tegal
ndang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang
UP e m i l i h a n U m u m s e b a g a i d a s a r
penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, secara
eksplisit menyebutkan sengketa Pemilu bersandingan
dengan pelanggaran Pemilu yang tugas, wewenang
dan kewajibannya diamanatkan kepada Bawaslu pada
pasal 93 huruf (b) dan huruf (g) angka 2, pasal 94 ayat
(1) dan ayat (3), pasal 95 huruf (d) dan huruf (g)
mengenai pencegahan dan penindakannya serta
mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
pengadilan mengenai sengketa proses Pemilu. Di
dalamnya juga mengatur mekanisme dalam melakukan
penindakan perkara sengketa proses Pemilu, namun
tidak secara detil mengatur teknis atau tata cara
penyelesaian sengketa proses Pemilu sehingga perlu
adanya peraturan yang mengatur secara khusus.
Dalam ketentuan Pasal 469 ayat (4) disebutkan bahwa
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam
Peraturan Bawaslu”. Untuk melaksanakan ketentuan
tersebut, pada Tanggal 19 Desember 2017 telah
ditetapkan sekaligus diundangkannya Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 diawali dengan tahapan Perencanaan Program
dan Anggaran pada Agustus 2017 dan berakhir pada
tahapan Penetapan Hasil Pemilu pacsa Putusan
Mahkamah Konstitusi sampai dengan 23 September
2019 serta Sumpah Janji Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Seiring
berjalannya tahapan Pemilu, sejak Tahun 2017 hingga
Tahun 2019 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum secara global telah mengalami 3 (tiga) kali
perubahan, yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2018 dan 1
(satu) kali pada tahun 2019 yang bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa
proses Pemilihan Umum, melaksanakan perintah
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, dan untuk memenuhi
perkembangan dan kebutuhan hukum dalam
penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta
pemilihan umum.
Beberapa tahapan dalam penyelenggaraan
Pemilu sangat memungkinkan peserta Pemilu
mengajukan sengketa kepada Bawaslu seperti pada
tahapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD
serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan
tahapan lainya atas dikeluarkannya berita acara
dan/atau surat keputusan oleh KPU.
Melihat dari objek terjadinya sengketa proses
Pemilu, maka sengketa proses Pemilu dikelompokkan
menjadi 2 (dua) jenis: pertama, sengketa yang terjadi
awaslu Kabupaten Tegal merupakan sebuah
Blembaga yang di dalamnya terdiri dari anggota
(komisioner) dan jajaran kesekretariatan,
keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Hal ini bisa dilihat dalam kegiatan sehari-hari,
dimana dalam menjalankan roda kinerja kelembagaan,
baik antara anggota maupun jajaran kesekretariatan saling
bersinergi membentuk satu kesatuan. Dalam menjalankan
tugas dan fungsi kelembagaan, anggota mendapatkan
dukungan penuh dari jajaran kesekretariatan.
Jajaran kesekretariatan juga berperan penting dalam
memfasilitasi kegiatan yang menunjang kinerja anggota.
Secara umum, fasilitasi kegiatan yang dimaksud, misalnya
seperti kegiatan pengawasan tahapan, penerimaan
laporan dugaan pelanggaran, penanganan dugaan
pelanggaran, penyusunan laporan, pelaksanaan kegiatan
pembentukan desa anti politi uang dan pembentukan desa
pengawasan, pelaksanaan kegiatan gelar budaya, dan
seluruh kegiatan yang direncanakan oleh anggota
Bawaslu Kabupaten Tegal. Tanpa adanya peran jajaran
kesekretariatan, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal tidak
bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain
itu, jajaran kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal juga
membutuhkan peranan penting anggota, ketika jajaran
kesekretariatan mengalami kesulitan dalam meminta
laporan pertanggungjawaban keuangan jajaran Panwaslu
Kecamatan, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal langsung
turun tangan, untuk melakukan pembinaan dan supervisi
kepada jajaran Panwaslu Kecamatan sehingga dapat
segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan.
Kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Tegal, seperti rapat
koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan
Pemilu partisipatif dan kegiatan-kegiatan lainnya
difasilitasi oleh jajaran kesekretariatan mulai dari
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga
evaluasi kegiatan. Dalam konteks kegiatan sosialisasi
pengawasan Pemilu partisipatif, selama tahun anggaran
2019 Bawaslu Kabupaten Tegal telah melaksanakan 7
(tujuh) kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
kepada kelompok sasaran, 2 (dua) kegiatan gelar budaya,
pembentukan 3 (tiga) desa pengawasan, dan 3 (tiga) desa
anti politik uang. Sinergi antara anggota dan jajaran
kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal, merupakan
sebuah hal yang sangat fundamental untuk mewujudkan
dan menyukseskan visi kelembagaan Bawaslu Kabupaten
Tegal. (Istibsaroh)
OPINI
Bukan Pelanggaran Pemilu
FOKUS
BAWASLU KABUPATEN TEGAL
SINERGI ANTARA ANGGOTA DAN JAJARAN KESEKRETARIATAN
20 BULETINKABUPATEN TEGAL 21EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
antarpeserta Pemilu, dimana objek
sengketa yang timbul adalah suatu
keadaan atau situasi dan kondisi
yang mengakibatkan salah satu atau
beberapa peserta Pemilu merasa
dirugikan atas tindakan peserta
Pemilu lainnya. Hal ini biasanya
terjadi pada tahapan kampanye;
kedua, sengketa yang terjadi antara
p e s e r t a P e m i l u d e n g a n
penyelenggara Pemi lu, ob jek
sengketanya adalah keputusan
KPU, keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Biasanya terjadi karena peserta
Pemilu merasa haknya dirugikan
o l e h K P U a t a s d i b u a t d a n
diterbitkannya berita acara atau surat
keputusan yang mengatur tentang
tata cara, prosedur dan ketentuan-
ketentuan dalam penyelenggaraan
Pemilu ataupun hasil dari penerapan
peraturan yang berlaku dalam
Pemilu. Disebutkan pada Pasal 467
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, dan dijelaskan dalam
pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019,
bahwa sengketa proses Pemilu
terjadi karena hak Peserta Pemilu
yang dirugikan secara langsung oleh
tindakan Peserta Pemilu lain, atau
hak Peserta Pemilu yang dirugikan
secara langsung oleh tindakan KPU,
K P U P r o v i n s i , a t a u K P U
Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, atau
keputusan KPU Kabupaten/Kota
berupa surat keputusan dan/atau
berita acara.
N a m u n d e m i k i a n a d a
beberapa keputusan KPU yang tidak
b isa d i jad ikan sebagai ob jek
sengketa proses Pemilu sesuai
dengan ketentuan pasal 4A ayat (1)
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019,
antara lain: surat keputusan atau
berita acara KPU, KPU Provinsi dan
K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g
merupakan tindak lanjut dari Putusan
Pelanggaran Administratif Pemilu
a t a u P u t u s a n P e n y e l e s a i a n
Sengketa Proses Pemilu oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota; surat
keputusan atau berita acara KPU,
K P U P r o v i n s i d a n K P U
Kabupaten/Kota yang merupakan
tindak lanjut dari penanganan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) atau putusan pengadilan
terkait Tindak Pidana Pemilu yang
telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap; atau, surat keputusan
atau berita acara KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang
merupakan hasil penghitungan
s u a r a , r e k a p i t u l a s i h a s i l
penghitungan suara, dan penetapan
hasil Pemilu.
P e r m o h o n a n d a l a m
pengajuan sengketa proses Pemilu
dapat dilakukan oleh Partai Politik
Calon Peserta Pemilu yang telah
mendaftarkan diri sebagai Peserta
Pemilu di KPU, Partai Politik Peserta
Pemilu, Bakal Calon Anggota DPR
dan DPRD yang telah mendaftarkan
diri kepada KPU, Calon Anggota
DPR dan DPRD yang tercantum
dalam Daftar Calon Tetap, Bakal
Calon Anggota DPD yang telah
mendaftarkan diri kepada KPU,
C a l o n A n g g o t a D P D , B a k a l
Pasangan Calon dan Pasangan
Calon.
Dalam hal surat keputusan
atau berita acara KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang
merupakan hasil penghitungan
s u a r a , r e k a p i t u l a s i h a s i l
penghitungan suara, dan penetapan
hasil Pemilu, dalam permohonan
atau pengajuannya tidak lagi ke
Bawaslu namun diatur secara
k h u s u s m e l a l u i M a h k a m a h
Konsti tusi Republik Indonesia
(MKRI) karena bukan merupakan
sengketa proses Pemilu melainkan
sebagai sengketa hasil Pemilu yang
disebut Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU). Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur
tata cara penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) pada
Pasal 473. Terkait tentang tahapan,
kegiatan, jadwal dan tata beracara
dalam perkara perselisihan hasil
Pemilihan Umum diatur secara
khusus dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi.
Mendasari sebab dan objek
terjadinya sengketa proses Pemilu
sesuai dengan ketentuan di atas,
maka sengketa proses Pemilu bukan
sebuah pelanggaran pemilu, dimana
pelanggaran pemilu dikelompokkan
menjadi tiga jenis yaitu Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
Pelanggaran Administratif Pemilu,
Pelanggaran Pidanan Pemilu.
Adapun pelanggaran terhadap
peraturan dan perundang-undangan
lain sebagai akibat yang timbul dari
proses penyelenggaraan pemilu,
Bawaslu melakukan kajian dan
merekomendasikan kepada instansi
terkait untuk dilakukan upaya hukum
sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
Penindakan terhadap perkara
sengketa proses Pemilu di Bawaslu
d i l a k u k a n d e n g a n 2 ( d u a )
mekanisme penyelesaian yaitu
proses mediasi dan adjudikasi
seperti yang disebutkan pada pasal
94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum, dan
dijelaskan dalam pasal 468 ayat (3)
dan (4) berbunyi: (3) “Bawaslu,
B a w a s l u P r o v i n s i , B a w a s l u
K a b u p a t e n / K o t a m e l a k u k a n
penyelesaian sengketa proses Pemilu
melalui tahapan: a. menerima dan
mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan b.
m e m p e r t e m u k a n p i h a k y a n g
b e r s e n g k e t a u n t u k m e n c a p a i
kesepakatan melalui mediasi atau
musyawarah dan mufakat”. (4) “Dalam
hal tidak tercapai kesepakatan antara
pihak yang bersengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota menyelesaikan
sengketa proses Pemilu melalui
adjudikasi”.
Putusan Bawaslu mengenai
penyelesaian sengketa proses Pemilu
merupakan putusan yang bersifat final
dan mengikat, kecual i putusan
terhadap sengketa proses Pemilu yang
berkaitan dengan: Verifikasi Partai
Politik Peserta Pemilu; Penetapan
daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
D P R D P r o v i n s i , d a n D P R D
Kabupaten/Kota; dan Penetapan
Pasangan Calon. J ika putusan
Bawaslu tidak diterima oleh para pihak,
maka para pihak dapat mengajukan
upaya hukum kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
Penyelesaian sengketa proses
Pemilu di PTUN meliputi sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha
negara Pemilu antara calon anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, atau partai politik
calon peserta Pemilu, atau bakal
pasangan calon dengan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagai ak ibat d ike luarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU
Prov ins i , dan kepu tusan KPU
Kabupaten/Kota, yaitu sengketa yang
timbul antara: KPU dan partai politik
calon Peserta Pemilu yang tidak lolos
v e r i fi k a s i s e b a g a i a k i b a t
dikeluarkannya keputusan KPU
tentang penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu; KPU dan pasangan
calon yang tidak lolos verifikasi
sebagai ak ibat d ike luarkannya
Keputusan KPU tentang penetapan
pasangan calon; dan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dengan calon anggota DPR, DPD,
D P R D P r o v i n s i , d a n D P R D
Kabupaten/Kota yang dicoret dari
daftar calon tetap sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU
tentang penetapan Daftar Calon Tetap.
Pemilu adalah sarana dalam
pengisian jabatan (publik) yang
kompetitif sehingga tidak jarang
menimbulkan perselisihan karena
karakter manusia selalu berkompetitif
d a n b e r p o t e n s i m e l a k u k a n
pelanggaran. Dalam penanganan
s e n g k e t a p r o s e s P e m i l u
m e m b u t u h k a n m e k a n i s m e
penyelesaian agar terwujud Pemilu
yang demokratis dan berintegritas.
Sengketa proses Pemi lu yang
disebabkan oleh faktor-faktor yang
telah disebutkan di atas, dirasa akan
menimbulkan banyak efek negatif
seperti adanya rasa tidak puas,
k e c e w a d a n f r u s t a s i j i k a
penyelesaiannya memalui pengadilan
karena sistem yang melekat pada
pengadilan cenderung merugikan
d a l a m s e g i w a k t u , b i a y a ,
mempermasalahkan masa lalu dan
bukan penyelesaian masa depan,
c e n d e r u n g m e m b u a t o r a n g
bermusuhan, dan melumpuhkan para
pihak (paralyzes people) (Dr. Umbu
Rauta, S.H., M.Hum.) sehingga perlu
adanya prinsip penyelesaian yang
tepat yai tu Alternat ive Dispute
Resolutions (ADR).
ADR merupakan serangkaian
praktek dan teknik hukum yang
di tu jukan untuk memungkinkan
s e n g k e t a - s e n g k e t a h u k u m
diselesaikan di luar pengadilan untuk
keuntungan atau kebaikan para pihak
yang bersengketa, mengurangi biaya
dan keterlambatan jika sengketa
tersebut diselesaikan melalui ligitasi
konvensional, dan mencegah agar
sengketa-sengketa hukum tidak
dibawa ke pengadilan. Perkembangan
ADR di Indonesia dilatarbelakangi
beberapa hal, pada realitanya berakar
dalam tradisi sosial budaya yang
mengedepankan penye lesa ian
perselisihan dengan cara musyawarah
(sila ke empat Pancasila), dan secara
formal dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Meskipun dalam jenis atau bentuk
penyelesaian sengketa yang ada pada
ADR dapat dilakukan dengan berbagai
mekanisme seperti negosiasi, good
offices, mediasi, konsiliasi, arbitrase,
summary jury trial, dan rent a judge,
namun dalam penyelesaian sengketa
proses Pemilu sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
hanya dapat dilakukan dengan dua
cara yaitu mediasi dan adjudikasi di
Bawaslu.
Su
mb
er
: h
ttp
s://
ste
em
it.co
m/h
uku
m/@
ste
em
ram
20 BULETINKABUPATEN TEGAL 21EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
antarpeserta Pemilu, dimana objek
sengketa yang timbul adalah suatu
keadaan atau situasi dan kondisi
yang mengakibatkan salah satu atau
beberapa peserta Pemilu merasa
dirugikan atas tindakan peserta
Pemilu lainnya. Hal ini biasanya
terjadi pada tahapan kampanye;
kedua, sengketa yang terjadi antara
p e s e r t a P e m i l u d e n g a n
penyelenggara Pemi lu, ob jek
sengketanya adalah keputusan
KPU, keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Biasanya terjadi karena peserta
Pemilu merasa haknya dirugikan
o l e h K P U a t a s d i b u a t d a n
diterbitkannya berita acara atau surat
keputusan yang mengatur tentang
tata cara, prosedur dan ketentuan-
ketentuan dalam penyelenggaraan
Pemilu ataupun hasil dari penerapan
peraturan yang berlaku dalam
Pemilu. Disebutkan pada Pasal 467
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, dan dijelaskan dalam
pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019,
bahwa sengketa proses Pemilu
terjadi karena hak Peserta Pemilu
yang dirugikan secara langsung oleh
tindakan Peserta Pemilu lain, atau
hak Peserta Pemilu yang dirugikan
secara langsung oleh tindakan KPU,
K P U P r o v i n s i , a t a u K P U
Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, atau
keputusan KPU Kabupaten/Kota
berupa surat keputusan dan/atau
berita acara.
N a m u n d e m i k i a n a d a
beberapa keputusan KPU yang tidak
b isa d i jad ikan sebagai ob jek
sengketa proses Pemilu sesuai
dengan ketentuan pasal 4A ayat (1)
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019,
antara lain: surat keputusan atau
berita acara KPU, KPU Provinsi dan
K P U K a b u p a t e n / K o t a y a n g
merupakan tindak lanjut dari Putusan
Pelanggaran Administratif Pemilu
a t a u P u t u s a n P e n y e l e s a i a n
Sengketa Proses Pemilu oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota; surat
keputusan atau berita acara KPU,
K P U P r o v i n s i d a n K P U
Kabupaten/Kota yang merupakan
tindak lanjut dari penanganan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) atau putusan pengadilan
terkait Tindak Pidana Pemilu yang
telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap; atau, surat keputusan
atau berita acara KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang
merupakan hasil penghitungan
s u a r a , r e k a p i t u l a s i h a s i l
penghitungan suara, dan penetapan
hasil Pemilu.
P e r m o h o n a n d a l a m
pengajuan sengketa proses Pemilu
dapat dilakukan oleh Partai Politik
Calon Peserta Pemilu yang telah
mendaftarkan diri sebagai Peserta
Pemilu di KPU, Partai Politik Peserta
Pemilu, Bakal Calon Anggota DPR
dan DPRD yang telah mendaftarkan
diri kepada KPU, Calon Anggota
DPR dan DPRD yang tercantum
dalam Daftar Calon Tetap, Bakal
Calon Anggota DPD yang telah
mendaftarkan diri kepada KPU,
C a l o n A n g g o t a D P D , B a k a l
Pasangan Calon dan Pasangan
Calon.
Dalam hal surat keputusan
atau berita acara KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang
merupakan hasil penghitungan
s u a r a , r e k a p i t u l a s i h a s i l
penghitungan suara, dan penetapan
hasil Pemilu, dalam permohonan
atau pengajuannya tidak lagi ke
Bawaslu namun diatur secara
k h u s u s m e l a l u i M a h k a m a h
Konsti tusi Republik Indonesia
(MKRI) karena bukan merupakan
sengketa proses Pemilu melainkan
sebagai sengketa hasil Pemilu yang
disebut Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU). Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur
tata cara penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) pada
Pasal 473. Terkait tentang tahapan,
kegiatan, jadwal dan tata beracara
dalam perkara perselisihan hasil
Pemilihan Umum diatur secara
khusus dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi.
Mendasari sebab dan objek
terjadinya sengketa proses Pemilu
sesuai dengan ketentuan di atas,
maka sengketa proses Pemilu bukan
sebuah pelanggaran pemilu, dimana
pelanggaran pemilu dikelompokkan
menjadi tiga jenis yaitu Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
Pelanggaran Administratif Pemilu,
Pelanggaran Pidanan Pemilu.
Adapun pelanggaran terhadap
peraturan dan perundang-undangan
lain sebagai akibat yang timbul dari
proses penyelenggaraan pemilu,
Bawaslu melakukan kajian dan
merekomendasikan kepada instansi
terkait untuk dilakukan upaya hukum
sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
Penindakan terhadap perkara
sengketa proses Pemilu di Bawaslu
d i l a k u k a n d e n g a n 2 ( d u a )
mekanisme penyelesaian yaitu
proses mediasi dan adjudikasi
seperti yang disebutkan pada pasal
94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum, dan
dijelaskan dalam pasal 468 ayat (3)
dan (4) berbunyi: (3) “Bawaslu,
B a w a s l u P r o v i n s i , B a w a s l u
K a b u p a t e n / K o t a m e l a k u k a n
penyelesaian sengketa proses Pemilu
melalui tahapan: a. menerima dan
mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan b.
m e m p e r t e m u k a n p i h a k y a n g
b e r s e n g k e t a u n t u k m e n c a p a i
kesepakatan melalui mediasi atau
musyawarah dan mufakat”. (4) “Dalam
hal tidak tercapai kesepakatan antara
pihak yang bersengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota menyelesaikan
sengketa proses Pemilu melalui
adjudikasi”.
Putusan Bawaslu mengenai
penyelesaian sengketa proses Pemilu
merupakan putusan yang bersifat final
dan mengikat, kecual i putusan
terhadap sengketa proses Pemilu yang
berkaitan dengan: Verifikasi Partai
Politik Peserta Pemilu; Penetapan
daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
D P R D P r o v i n s i , d a n D P R D
Kabupaten/Kota; dan Penetapan
Pasangan Calon. J ika putusan
Bawaslu tidak diterima oleh para pihak,
maka para pihak dapat mengajukan
upaya hukum kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
Penyelesaian sengketa proses
Pemilu di PTUN meliputi sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha
negara Pemilu antara calon anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, atau partai politik
calon peserta Pemilu, atau bakal
pasangan calon dengan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagai ak ibat d ike luarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU
Prov ins i , dan kepu tusan KPU
Kabupaten/Kota, yaitu sengketa yang
timbul antara: KPU dan partai politik
calon Peserta Pemilu yang tidak lolos
v e r i fi k a s i s e b a g a i a k i b a t
dikeluarkannya keputusan KPU
tentang penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu; KPU dan pasangan
calon yang tidak lolos verifikasi
sebagai ak ibat d ike luarkannya
Keputusan KPU tentang penetapan
pasangan calon; dan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dengan calon anggota DPR, DPD,
D P R D P r o v i n s i , d a n D P R D
Kabupaten/Kota yang dicoret dari
daftar calon tetap sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU
tentang penetapan Daftar Calon Tetap.
Pemilu adalah sarana dalam
pengisian jabatan (publik) yang
kompetitif sehingga tidak jarang
menimbulkan perselisihan karena
karakter manusia selalu berkompetitif
d a n b e r p o t e n s i m e l a k u k a n
pelanggaran. Dalam penanganan
s e n g k e t a p r o s e s P e m i l u
m e m b u t u h k a n m e k a n i s m e
penyelesaian agar terwujud Pemilu
yang demokratis dan berintegritas.
Sengketa proses Pemi lu yang
disebabkan oleh faktor-faktor yang
telah disebutkan di atas, dirasa akan
menimbulkan banyak efek negatif
seperti adanya rasa tidak puas,
k e c e w a d a n f r u s t a s i j i k a
penyelesaiannya memalui pengadilan
karena sistem yang melekat pada
pengadilan cenderung merugikan
d a l a m s e g i w a k t u , b i a y a ,
mempermasalahkan masa lalu dan
bukan penyelesaian masa depan,
c e n d e r u n g m e m b u a t o r a n g
bermusuhan, dan melumpuhkan para
pihak (paralyzes people) (Dr. Umbu
Rauta, S.H., M.Hum.) sehingga perlu
adanya prinsip penyelesaian yang
tepat yai tu Alternat ive Dispute
Resolutions (ADR).
ADR merupakan serangkaian
praktek dan teknik hukum yang
di tu jukan untuk memungkinkan
s e n g k e t a - s e n g k e t a h u k u m
diselesaikan di luar pengadilan untuk
keuntungan atau kebaikan para pihak
yang bersengketa, mengurangi biaya
dan keterlambatan jika sengketa
tersebut diselesaikan melalui ligitasi
konvensional, dan mencegah agar
sengketa-sengketa hukum tidak
dibawa ke pengadilan. Perkembangan
ADR di Indonesia dilatarbelakangi
beberapa hal, pada realitanya berakar
dalam tradisi sosial budaya yang
mengedepankan penye lesa ian
perselisihan dengan cara musyawarah
(sila ke empat Pancasila), dan secara
formal dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Meskipun dalam jenis atau bentuk
penyelesaian sengketa yang ada pada
ADR dapat dilakukan dengan berbagai
mekanisme seperti negosiasi, good
offices, mediasi, konsiliasi, arbitrase,
summary jury trial, dan rent a judge,
namun dalam penyelesaian sengketa
proses Pemilu sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
hanya dapat dilakukan dengan dua
cara yaitu mediasi dan adjudikasi di
Bawaslu.
Su
mb
er
: h
ttp
s://
ste
em
it.co
m/h
uku
m/@
ste
em
ram
22 BULETINKABUPATEN TEGAL 23EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
awaslu Kabupaten Tegal merupakan lembaga pengawas Pemilu yang bersifat permanen, yang berada pada
Bstruktur paling bawah jajaran pengawas Pemilu. Salah satu tugas penting yang diamanatkan oleh Undang-
Undang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu melakukan Pencegahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Pasal 101 huruf (a) bahwa tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota yaitu: a.
melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa
proses Pemilu. Terkait dengan tugas pencegahan yang harus dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota, diperjelas dalam
Pasal 102 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a).
mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b). menkoordinasikan,
menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c).
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d). meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal
dalam melakukan pencegahan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam pengawasan Pemilu di wilayah
Kabupaten Tegal. Posisinya yang berada pada jajaran struktur paling bawah, menjadikan Bawaslu Kabupaten Tegal lebih
dekat dengan masyarakat atau grass root. Karena kedekatan itulah, membuat peran Bawaslu Kabupaten Tegal sangat
strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Menurut Closky (1972) dalam International Encyclopedia of the Social Sciences memberikan definisi partisipasi politik
sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui yang mana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi
politik masyarakat merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam
proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu misi penting Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
konteks peningkatan partisipasi masyarakat yaitu mendorong gerakan pengawasan Pemilu partisipatif berbasis
masyarakat sipil.
Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh
Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan paritisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu.
Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.
Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat
yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan
melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau
keterampilan tentang kePemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu,
gerakan ini di desain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan
keterampilan teknis pengawasan (Bawaslu RI, 2017).
Sebagai upaya nyata Bawaslu Kabupaten Tegal dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu, perlu
adanya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan. Proses internalisasi nilai-nilai
pengawasan Pemilu kepada masyarkat menjadi hal yang sangat fundamental untuk dilakukan. Namun demikian, dalam
melakukan proses tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal dihadapkan pada sebuah realitas dimana kondisi sosial dan politik
masyarakat Kabupaten Tegal yang cukup apatis dan pragmatis. Untuk itu, perlu adanya “Sebuah Jalan Ketiga” untuk
melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif masyarakat supaya dapat mengenal nilai-nilai pengawasan Pemilu.
Pagelaran Budaya Sebagai Sebuah Jalan Ketiga
Sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebuah keniscayaan
bagi penyelenggara Pemilu. Sejatinya, partisipasi politik masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap Warga
Negara yang mempunyai hak pilih, yang tergerak hatinya dan secara sadar serta tanpa paksaaan dalam ikut serta pada
kontestasi Pemilu. Namun demikian, metode sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan saat ini dirasa belum
maksimal dalam meningkatkan partsipasi politik masyarakat. Kegiatan seminar, diskusi, rapat koordinasi tidak dapat
menjangkau masyarakat luas, karena hanya terbatas pada kalangan yang diundang saja. Selain itu, masayarakat tidak
melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran, mayoritas datang karena ada undangan resmi dari penyelenggara
Pemilu. Melihat kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Tegal meramu sebuah konsep dengan menyuguhkan kegiatan
Karnaval dan Pagelaran Budaya sebagai “Sebuah Jalan Ketiga” dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu
partipatif.
Pada kegiatan Karnaval Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal, siang hingga sore hari disuguhkan berbagai macam
penampilan, ada akrobat marching band, atraksi Barongsai, alunan angklung, peragawan dan peragawati berkostum batik
nan menarik, suara pecah tabuhan rebana, dan juga ada iring-iringan barisan sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal yang
membawa pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu menggunakan media papan yang bertuliskan tolak politik uang, stop ujaran
kebencian dan lain sebagainya. Iring-iringan Karnaval Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal mampu menarik dan menyihir
masayarakat Desa Penusupan kala itu, yang semuanya tumpah ruah di sepanjang jalan desa untuk menyaksikan berbagai
macam suguhan dari Bawaslu Kabupaten Tegal. Tak berhenti sampai disitu, malam harinya masih ada kegiatan Pagelaran
Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal. Pada kesempatan itu disuguhkan juga penampilan menarik dari grup band lokal desa
setempat, kolaborasi unik antara grup hadroh dan penari sufi, gerakan lincah penari tarian tradisioanal, dan goyangan
aduhai penyanyi dangdut. Kembali lagi, suguhan demi suguhan itu mampu menarik dan membuat masyarakat setempat
berbondong-bondong untuk menyaksikan pertunjukan demi pertunjukan yang disuguhkan, sehingga membuat suasana
pada malam itu pecah. Pada malam pagelaran budaya tersebut, tak lupa disampaikan pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu
oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal kepada ribuan masayarakat Desa Penusupan.
Karnaval dan Pagelaran Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal terbukti secara gemilang mampu menarik dan menyihir
masyarakat Desa Penusupan. Masyarakat dengan penuh kesadaran berbondong-bondong datang untuk menyaksikan
berbagai penampilan dan mendengarkan serta memperhatikan pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu yang disampaikan
oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Ada tiga hal substansial yang dapat diharapkan melalui pendekatan budaya tersebut yaitu;
pertama, Bawaslu Kabupaten Tegal dapat lebih mendekatkan diri dan bisa menyentuh hati masyarakat secara langsung;
kedua, membangun dan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat; ketiga, pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu dapat
diterima oleh masyarakat. Secara umum, di tengah kondisi sosial dan politik masyarakat yang cukup apatis dan pragmatis,
karnaval dan pagelaran budaya bagi penyelenggara Pemilu bisa dijadikan alternatif atau “Jalan Ketiga” dalam melakukan
sosialisasi dan pendidikan Politik bagi masyarakat.
PENGAWASANPEMILUSOSIALISASI
PARTISIPATIF ANDIKA ASYKARStaf Pelaksana PNSBawaslu Kabupaten Tegal
OPINI
JALAN KETIGA
22 BULETINKABUPATEN TEGAL 23EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
awaslu Kabupaten Tegal merupakan lembaga pengawas Pemilu yang bersifat permanen, yang berada pada
Bstruktur paling bawah jajaran pengawas Pemilu. Salah satu tugas penting yang diamanatkan oleh Undang-
Undang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu melakukan Pencegahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Pasal 101 huruf (a) bahwa tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota yaitu: a.
melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa
proses Pemilu. Terkait dengan tugas pencegahan yang harus dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota, diperjelas dalam
Pasal 102 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a).
mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b). menkoordinasikan,
menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c).
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d). meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal
dalam melakukan pencegahan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam pengawasan Pemilu di wilayah
Kabupaten Tegal. Posisinya yang berada pada jajaran struktur paling bawah, menjadikan Bawaslu Kabupaten Tegal lebih
dekat dengan masyarakat atau grass root. Karena kedekatan itulah, membuat peran Bawaslu Kabupaten Tegal sangat
strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Menurut Closky (1972) dalam International Encyclopedia of the Social Sciences memberikan definisi partisipasi politik
sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui yang mana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi
politik masyarakat merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam
proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu misi penting Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
konteks peningkatan partisipasi masyarakat yaitu mendorong gerakan pengawasan Pemilu partisipatif berbasis
masyarakat sipil.
Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh
Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan paritisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu.
Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.
Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat
yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan
melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau
keterampilan tentang kePemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu,
gerakan ini di desain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan
keterampilan teknis pengawasan (Bawaslu RI, 2017).
Sebagai upaya nyata Bawaslu Kabupaten Tegal dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu, perlu
adanya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan. Proses internalisasi nilai-nilai
pengawasan Pemilu kepada masyarkat menjadi hal yang sangat fundamental untuk dilakukan. Namun demikian, dalam
melakukan proses tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal dihadapkan pada sebuah realitas dimana kondisi sosial dan politik
masyarakat Kabupaten Tegal yang cukup apatis dan pragmatis. Untuk itu, perlu adanya “Sebuah Jalan Ketiga” untuk
melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif masyarakat supaya dapat mengenal nilai-nilai pengawasan Pemilu.
Pagelaran Budaya Sebagai Sebuah Jalan Ketiga
Sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebuah keniscayaan
bagi penyelenggara Pemilu. Sejatinya, partisipasi politik masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap Warga
Negara yang mempunyai hak pilih, yang tergerak hatinya dan secara sadar serta tanpa paksaaan dalam ikut serta pada
kontestasi Pemilu. Namun demikian, metode sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan saat ini dirasa belum
maksimal dalam meningkatkan partsipasi politik masyarakat. Kegiatan seminar, diskusi, rapat koordinasi tidak dapat
menjangkau masyarakat luas, karena hanya terbatas pada kalangan yang diundang saja. Selain itu, masayarakat tidak
melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran, mayoritas datang karena ada undangan resmi dari penyelenggara
Pemilu. Melihat kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Tegal meramu sebuah konsep dengan menyuguhkan kegiatan
Karnaval dan Pagelaran Budaya sebagai “Sebuah Jalan Ketiga” dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu
partipatif.
Pada kegiatan Karnaval Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal, siang hingga sore hari disuguhkan berbagai macam
penampilan, ada akrobat marching band, atraksi Barongsai, alunan angklung, peragawan dan peragawati berkostum batik
nan menarik, suara pecah tabuhan rebana, dan juga ada iring-iringan barisan sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal yang
membawa pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu menggunakan media papan yang bertuliskan tolak politik uang, stop ujaran
kebencian dan lain sebagainya. Iring-iringan Karnaval Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal mampu menarik dan menyihir
masayarakat Desa Penusupan kala itu, yang semuanya tumpah ruah di sepanjang jalan desa untuk menyaksikan berbagai
macam suguhan dari Bawaslu Kabupaten Tegal. Tak berhenti sampai disitu, malam harinya masih ada kegiatan Pagelaran
Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal. Pada kesempatan itu disuguhkan juga penampilan menarik dari grup band lokal desa
setempat, kolaborasi unik antara grup hadroh dan penari sufi, gerakan lincah penari tarian tradisioanal, dan goyangan
aduhai penyanyi dangdut. Kembali lagi, suguhan demi suguhan itu mampu menarik dan membuat masyarakat setempat
berbondong-bondong untuk menyaksikan pertunjukan demi pertunjukan yang disuguhkan, sehingga membuat suasana
pada malam itu pecah. Pada malam pagelaran budaya tersebut, tak lupa disampaikan pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu
oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal kepada ribuan masayarakat Desa Penusupan.
Karnaval dan Pagelaran Budaya Bawaslu Kabupaten Tegal terbukti secara gemilang mampu menarik dan menyihir
masyarakat Desa Penusupan. Masyarakat dengan penuh kesadaran berbondong-bondong datang untuk menyaksikan
berbagai penampilan dan mendengarkan serta memperhatikan pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu yang disampaikan
oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Ada tiga hal substansial yang dapat diharapkan melalui pendekatan budaya tersebut yaitu;
pertama, Bawaslu Kabupaten Tegal dapat lebih mendekatkan diri dan bisa menyentuh hati masyarakat secara langsung;
kedua, membangun dan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat; ketiga, pesan nilai-nilai pengawasan Pemilu dapat
diterima oleh masyarakat. Secara umum, di tengah kondisi sosial dan politik masyarakat yang cukup apatis dan pragmatis,
karnaval dan pagelaran budaya bagi penyelenggara Pemilu bisa dijadikan alternatif atau “Jalan Ketiga” dalam melakukan
sosialisasi dan pendidikan Politik bagi masyarakat.
PENGAWASANPEMILUSOSIALISASI
PARTISIPATIF ANDIKA ASYKARStaf Pelaksana PNSBawaslu Kabupaten Tegal
OPINI
JALAN KETIGA
BAWASLUBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T E G A L
Twitter :Web :Instagram :Gmail :Facebook :
Selamat Natal & Tahun Baru2019
20