-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
1/90
PERATURAN
KEPALABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : PER. 01/KA/I/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
f i ti it/ t k j di li k B d
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
2/90
f i ti it/ t k j di li k B d
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yangselanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeridan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yangselanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai tugas
memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
3/90
7. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga NegaraIndonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja
untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
8. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebutPenempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerjaIndonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luarnegeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen,pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke
negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
9. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan TKIadalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalammewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturanperundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.
BAB IIKEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang beradaa dibawah danbertanggung jawab kepada Presiden.
(2) BNP2TKI di i i l h K l
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
4/90
6) peningakatan kualitas Calon TKI;
7) informasi;8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan
9) peningkatan kesejahteraan TKI dan Keluarganya.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yangbertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
BAB IIISUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
BNP2TKI terdiri atas :
a. Sekretariat Utama;
b. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
c. Deputi Bidang Penempatan;
d. Deputi Bidang Perlindungan;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
5/90
a. penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi kerja sama sertamonitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian;
c. pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan perbendaharaan, ketatausahaanserta rumah tangga dan perlengkapan;
d. perancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi dan bantuan hukum sertahubungan masyarakat;
e. penelitian, pengembangan dan informasi;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.
Pasal 10
Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama;b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c. Biro Keuangan dan Umum;
d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Bagian PertamaBiro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
6/90
c. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 14
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapankoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BagianPenyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencanastrategis, serta rencana tahunan;
b. penyiapan koordinasi kegiatan penyusunan rencana, program dan anggaran.
Pasal 16
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri dari:
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
7/90
Utama, BP3TKI Pontianak, BP3TKI Denpasar, BP3TKI Mataram, BP3TKI Kupang,BP3TKI Nunukan, BP3TKI Makassar, BP3TKI Manado, LP3TKI Kendari.
Pasal 20
Bagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan danpenyusunan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi administrasi kerja sama dalam danluar negeri, serta urusan ketatausahaan biro.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian AdministrasiKerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan perencanaan, koordinasi dan fasilitasiadministrasi kerja sama dalam negeri;
b. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan perencanaan, koordinasi dan fasilitasiadministrasi kerja sama luar negeri;
c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
Pasal 22
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
8/90
Pasal 26
Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 BagianMonitoring,Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanprogram dan anggaran;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
c. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanprogram dan anggaran.
Pasal 28
BagianMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
a. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan I;
b. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan II;
c. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan III.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
9/90
Bagian KeduaBiro Organisasi dan Kepegawaian
Pasal 32
Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan danpenyusunan organisasi dan tatalaksana, perencanaan dan pengembangan pegawai,mutasi pegawai, data dan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan biro.
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro Organisasi danKepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan dan penyusunan organisasi dan tatalaksana;
b. pembinaan dan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi, data dan informasi serta mutasikepegawaian;
d. pelaksanaan urusan tata usaha biro;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
P l 34
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
10/90
Pasal 37
Bagian Organisasi dan Tatalaksanaterdiri dari:
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Tatalaksana;
c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
Pasal 38
Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaandan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaanorganisasi/kelembagaan.
Pasal 39
Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan,penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan ketatalaksanaan.
Pasal 40
Subbagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja melakukan penyiapan bahan penyusunan,
l h it i d l i t l d bi li i j b t
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
11/90
Pasal 44
Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan karir pegawai.
Pasal 45
Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsionalmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kapasitas pegawai danadministrasi jabatan fungsional.
Pasal 46
Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pembinaan disiplin dan fasilitasi kesejahteraan pegawai.
Pasal 47
Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpengangkatan dan kepangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian pegawai,penyiapan data dan informasi kepegawaian dan ketatausahaan biro.
P l 48
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
12/90
Pasal 51
Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian II mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan urusan pengelolaan pengangkatan dan kepangkatan, penempatan,pemindahan dan pemberhentian serta penyajian data dan informasi pegawai dilingkungan Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, dan Unit PelaksanaTeknis Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Papua.
Pasal 52
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kegiatan, kepegawaian, keuangan,ketatausahaan dan rumah tangga biro.
Bagian Ketiga
Biro Keuangan dan Umum
Pasal 53
Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaananggaran, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, urusan ketatausahaan pimpinandan protokol, serta pengelolaan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban sertaperlengkapan.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
13/90
Pasal 56
Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi danpembinaan pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan perubahan anggaran.
Pasal 57
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BagianPelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan pembinaan dan koordinasi pelaksanaananggaran ;
b. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dankoordinasi pelaksanaan anggaran ;
c. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan verifikasi dan perubahan anggaran ;
d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengankoordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan perubahananggaran.
Pasal 58
Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
a. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I ;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
14/90
Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Akuntansi,Pelaporan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan koordinasi dan pembinaan akuntansi,pelaporan, dan perbendaharaan keuangan;
b. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatankoordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan keuangan;
c. pelaksanaan dan pembinaan verifikasi keuangan;d. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan
pembinaan verifikasi keuangan;
e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengankoordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasikeuangan;
f. pelaksanaan verifikasi dan pendatanganan SPM.
Pasal 63
Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan terdiri dari:
a. Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I;
b S b B i Ak t i P l d P b d h II
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
15/90
Pasal 67
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Tata UsahaPimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaanadministrasi ketatausahaan;
b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan pimpinan;
c. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan
koordinasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan pimpinan;d. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
administrasi keprotokolan;
e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi keprotokolan;
f. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatankoordinasi dan pembinaan administrasi keprotokolan;
g. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait denganketatausahaan pimpinan dan administrasi keprotokolan;
h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.
Pasal 68
B i T t U h Pi i d P t k l t di i d i
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
16/90
(3) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II mempunyai tugas melakukan penyiapanurusan ketatausahaan Sekretaris Utama.
(4) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III mempunyai tugas melakukan penyiapanurusan ketatausahaan Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi.
(5) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan IV mempunyai tugas melakukan penyiapanurusan ketatausahaan Deputi Bidang Penempatan.
(6) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan V mempunyai tugas melakukan penyiapanurusan ketatausahaan Deputi Bidang Perlindungan.
Pasal 71
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan, sertapelaksanaan administrasi keprotokolan.
Pasal 72
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kegiatan, kepegawaian, keuangan,ketatausahaan dan rumah tangga biro.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
17/90
h. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaanpengelolaan keamanan dan ketertiban gedung, prasarana fisik, dan Barang Milik
Negara ;
i. pelaksanaan pengelolaan fasilitas kesehatan ;
j. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatanfasilitas kesehatan ;
k. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait denganpengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
Pasal 75
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari :
a. Sub Bagian Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Perlengkapan.
Pasal 76
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaankerumahtanggaan di lingkungan BNP2TKI.
Pasal 77
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
18/90
f. pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, dan informasi hukum;
g. pengelolaan dokumentasi hukum;
h. pelaksanaan kehumasan;
i. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan media masa dan antar lembaga;
j. pelaksanaan publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan layanan informasi;
k. pengelolaan pendapat umum dan pemberitaan;
l. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.
Pasal 80
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
a. Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
b. Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
c. Bagian Hubungan Masyarakat.
Pasal 81
Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakanpenelahaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum
l i t l k k t t h bi
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
19/90
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
Pasal 84
Sub Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rancangan, pengkajian dan evaluasi peraturanperundang-undangan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.
Pasal 85
Sub Bagian Perancangan Naskah Kerjasama mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan kajian dan penyusunan rancangan naskah kerjasama (MoU) dengannegara penempatan maupun MoU dengan instansi dan stakeholder terkait.
Pasal 86
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,perlengkapan, penyusunan laporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.
Pasal 87
Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan pendampingan,
b l b t d k lt i h k t l l d k t i d i f i
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
20/90
Pasal 90
Sub Bagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahanpenyuluhan dan konsultasi hukum.
Pasal 91
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahanpembelaan dan bantuan hukum.
Pasal 92
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas mengeloladokumentasi hukum dan informasi hukum.
Pasal 93
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kehumasandan/atau hubungan antar lembaga, pengelolaan pendapat umum dan pemberitaan,pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) serta publikasi dan perpustakaan.
Pasal 94
D l l k k t b i di k d d l P l 93 B i H b
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
21/90
Pasal 97
Subbagian Pendapat Umum dan Pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan bahananalisis pendapat umum, penyiapan naskah pemberitaan serta bahan kerjasama denganmedia massa.
Pasal 98
Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkanbahan pengelolaan dokumentasi, publikasi dan perpustakaan.
BAB VDEPUTI BIDANG KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI
Bagian PertamaKedudukan,Tugas dan Fungsi
Pasal 99
(1) Deputi I adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
(2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.
P l 100
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
22/90
d. pengarahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri,pemetaan dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri serta promosi;
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.
Pasal 102
Deputi I terdiri atas :
a. Direktorat Kerja Sama Luar Negeri;
b. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I;
c. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II;
d. Direktorat Promosi.
Bagian KeduaDirektorat Kerja Sama Luar Negeri
Pasal 103
Direktorat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknispenempatan dan perlindungan untuk kerjasama bilateral, regional, multilateral danorganisasi internasional, serta penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri di kawasan Asia Pasifik danAmerika, Timur Tengah, Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
23/90
Pasal 106
Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri kawasan AsiaPasifik dan Amerika.
Pasal 107
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Sub Direktorat
Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan kebijakan teknis kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik danAmerika;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama luar negerikawasan Asia Pasifik dan Amerika;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri kawasan
Asia Pasifik dan Amerika.
Pasal 108
Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika terdiri dari:
a. Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama;
b. Seksi Evaluasi Kerja Sama.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
24/90
Pasal 112
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Sub DirektoratKerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional menyelenggarakanfungsi :
a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyiapan naskah dan evaluasi kerja samakawasan Eropa, Afrika dan Organisasi Internasional;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan naskah danevaluasi kerja sama kawasan Eropa, Afrika dan Organisasi Internasional;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan naskah dan evaluasikerja sama luar negeri kawasan Eropa, Afrika dan Organisasi Internasional.
Pasal 113
Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional
terdiri dari:
a. Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama.
b. Seksi Evaluasi Kerja Sama.
Pasal 114
Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
25/90
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama Kawasan TimurTengah.
Pasal 118
Subdirektorat Kerja Sama Kawasan Timur Tengah terdiri dari:
a. Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama;
b. Seksi Evaluasi Kerja Sama.
Pasal 119
Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis penyiapan naskah kerja sama luar negeri Kawasan Timur Tengah;
Pasal 120
Seksi Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasikerja sama luar negeri Kawasan Timur Tengah.
Bagian Ketiga
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
26/90
d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Deputi Kerja Sama Luar Negeri danPromosi.
Pasal 123
Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I terdiri dari :
a. Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri
b. Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri
c. Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri
Pasal 124
Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran tenaga kerja
luar negeri di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi sertapermintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.
Pasal 125
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Sub DirektoratPemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri I menyelenggarakan fungsi:
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
27/90
Pasal 128
Seksi Pemetaan Potensi Permintaan TKLN I mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi permintaan tenaga kerja luar negeriTKLN I di negara penempatan.
Pasal 129
Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja LuarNegeri I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunanpetunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis danketerpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I.
Pasal 130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, SubdirektoratAnalisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri I menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis analisis dan keterpaduan penawaran danpermintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis analisis danketerpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
28/90
Pasal 134
Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan dan harmonisasi ujikompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.
Pasal 135
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Sub DirektoratHarmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan kebijakan teknis harmonisasi pelatihan dan harmonisasi ujikompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan harmonisasi pelatihan dan
harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I;c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan dan
harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I.
Pasal 136
Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi TKLN I terdiri dari:
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
29/90
Bagian KeempatDirektorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II
Pasal 139
Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II, mempunyaitugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduanserta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektorjasa yang meliputi sektor kesehatan, hospitality, perhubungan dan komunikasi,keuangan, perdagangan dan jasa lainnya.
Pasal 140
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, DirektoratPemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II, menyelenggarakan
fungsi :a. perumusan kebijakan teknis pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta
harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor jasa;
b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan potensi, analisis danketerpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor jasa;
c. penetapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi,analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
30/90
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemetaan potensi penawaran di lembagapendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja
luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa;b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan potensi
penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi sertapermintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa;
c. Penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran dilembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenagakerja luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa.
Pasal 145
Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri II terdiri dari :
a. Seksi Pemetaan Potensi Penawaran
b. Seksi Pemetaan Potensi Permintaan
Pasal 146
Seksi Pemetaan Potensi Penawaran Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran di lembaga
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
31/90
c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan keterpaduanpenawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II.
Pasal 150
Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri terdiri dari :
a. Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan
b. Seksi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan.
Pasal 151
Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis penawaran dan permintaan tenaga
kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.
Pasal 152
Seksi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi keterpaduan penawaran dan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
32/90
a. Seksi Harmonisasi Pelatihan;
b. Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi .
Pasal 156
Seksi Harmonisasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan tenaga kerja luarnegeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.
Pasal 157
Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi uji kompetensi tenaga kerjaluar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.
Bagian KelimaDirektorat Promosi
Pasal 158
Direktorat Promosi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyusunan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
33/90
Pasal 160
Direktorat Promosi terdiri dari:a. Sub Direktorat Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
b. Sub Direktorat Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
c. Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi.
Pasal 161
Sub Direktorat Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis; penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan; analisis perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri; sertapenyelenggaraan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri Kawasan AsiaPasifik dan Amerika.
Pasal 162
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Sub DirektoratPromosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika menyelenggarakan fungsi :
a. penyusun bahan kebijakan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan AsiaPasifik dan Amerika;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi Tenaga Kerja Luar
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
34/90
Pasal 166
Sub Direktorat Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis; penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan; analisis perencanaan kebutuhan tenaga kerja luar negeri, sertapenyelenggaraan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri Kawasan TimurTengah, Afrika dan Eropa.
Pasal 167
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, SubdirektoratPromosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan kebijakan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasanTimur Tengah, Arika dan Eropa;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi Tenaga Kerja LuarNegeri kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasanTimur Tengah, Afrika dan Eropa.
d. penyusunan bahan analisis perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri.
Pasal 168
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
35/90
Pasal 172
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Sub DirektoratMonitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi promosi Tenaga KerjaLuar Negeri;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasipromosi Tenaga Kerja Luar Negeri;
c. penyusunan bahan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi promosi Tenaga KerjaLuar Negeri.
Pasal 173
Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
a. Seksi Monitoring;
b. Seksi Evaluasi.
Pasal 174
Seksi Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis monitoringpromosi Tenaga Kerja Luar Negeri.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
36/90
berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yang mempunyaiperaturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
b. menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasipelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia meliputipenyuluhan, perekrutan dan penyiapan penempatan.
Pasal 178
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Deputi II
menyelenggarakan fungsi :a. pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen,
sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalanpemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasipenyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan danpembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;
c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapandokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalanpemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;
d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Penempatan ;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
37/90
Pasal 181
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Direktorat KerjaSama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerjadan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukanserta dokumen sertifikasi kompetensi dan dokumen penempatan lainnya ;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasipenyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi dan
administrasi kependudukan serta dokumen sertifikat kompetensi dan dokumenpenempatan lainnya ;
c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapandokumen visa kerja dan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi danadministrasi kependudukan serta dokumen sertifikat kompetensi dan dokumenpenempatan lainnya ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Penempatan.
Pasal 182
Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen terdiri dari :
a. Sub Direktorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian ;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
38/90
a. Seksi Dokumen Visa Kerja;
b. Seksi Dokumen Keimigrasian.
Pasal 186
Seksi Dokumen Visa Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis danevaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja.
Pasal 187
Seksi Dokumen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis danevaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen keimigrasian.
Pasal 188
Sub Direktorat Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjukteknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama danverifikasi penyiapan dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
39/90
Pasal 191
Seksi Dokumen Kesehatan dan Psikologi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen kesehatan danpsikologi.
Pasal 192
Seksi Dokumen Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen administrasikependudukan.
Pasal 193
Sub Direktorat Dokumen Sertifikat Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjukteknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasipenyiapan dokumen sertifikasi kompetensi serta dokumen penempatan lainnya.
Pasal 194
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Sub Direktorat
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
40/90
Pasal 197
Seksi Dokumen Penempatan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen penempatan lainnya.
Bagian KetigaDirektorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan
Pasal 198
Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan mempunyai tugas merumuskankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis dan evaluasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi sosialisasi dan kelembagaanpenempatan TKI.
Pasal 199
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, DirektoratSosialisasi dan Kelembagaan Penempatan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sosialisasi, monitoring dan evaluasi sosialisasi, sertakelembagaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
41/90
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sosialisasi ;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis sosialisasi.
Pasal 203
Sub Direktorat Sosialisasi terdiri dari :
a. Seksi Penyiapan Bahan dan Desain Sosialisasi ;
b. Seksi Pelaksanaan Sosialisasi.
Pasal 204
Seksi Penyiapan Bahan dan Desain Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis penyiapan bahan dan disain sosialisasi.
Pasal 205
Seksi Pelaksanaan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknispelaksanaan sosialisasi.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
42/90
Pasal 209
Seksi Monitoring Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknismonitoring sosialisasi.
Pasal 210
Seksi Evaluasi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan
evaluasi Evaluasi Sosialisasi
Pasal 211
Sub Direktorat Kelembagaan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis kelembagaan penempatan.
Pasal 212
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Sub DirektoratKelembagaan Penempatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis kelembagaan penempatan;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kelembagaan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
43/90
Bagian KeempatDirektorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
Pasal 216
Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan, pembekalanakhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan serta kartu tenaga kerja luar negeri.
Pasal 217
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, DirektoratPenyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis penyiapan pemberangkatan, pembekalan akhirpemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan serta kartu tenaga kerja luar negeri;
b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan pemberangkatan,pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan, serta kartu tenagakerja luar negeri;
c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan, pembekalanakhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan, serta kartu tenaga kerja luar negeri;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Penempatan.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
44/90
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapanpemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan
Eropa;c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan
kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Pasal 221
Sub Direktorat Penyiapan Pemberangkatan terdiri dari :a. Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika ;
b. Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Pasal 222
Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika.
Pasal 223
Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
45/90
Pasal 226
Subdirektorat Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan terdiridari :
a. Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan;
b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
Pasal 227
Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi pembekalan akhir pemberangkatan.
Pasal 228
Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis danevaluasi fasilitasi pembiayaan.
Pasal 229
Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
46/90
Pasal 232
Seksi Fasiltasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi fasilitasi perangkat kartu tenaga kerja luarnegeri.
Pasal 233
Seksi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerjaluar negeri.
Bagian KelimaDirektorat Pelayanan Penempatan Pemerintah
Pasal 234
Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan penempatan, kerja sama antar instansi sertapelaksanaan penempatan.
Pasal 235
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
47/90
teknis dan evaluasi penyiapan penempatan antar pemerintah serta penempatanpemerintah dengan pengguna berbadan hukum.
Pasal 238
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Sub DirektoratPenyiapan Penempatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis penyiapan penempatan antar pemerintah serta
penempatan pemerintah dengan pengguna berbadan hukum ;b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan
penempatan antar pemerintah serta penempatan pemerintah dengan penggunaberbadan hukum ;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan penempatan antarpemerintah serta penempatan pemerintah dengan pengguna berbadan hukum.
Pasal 239
Sub Direktorat Penyiapan Penempatan terdiri dari :
a. Seksi Penempatan Antar Pemerintah ;
b. Seksi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
48/90
a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama sektoral dan kerja sama daerah ;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama
sektoral dan kerja sama daerah ;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama sektoral dan kerjasama daerah.
Pasal 244
Sub Direktorat Kerja Sama Antar Instansi terdiri dari :
a. Seksi Kerja Sama Sektoral
b. Seksi Kerja Sama Daerah.
Pasal 245
Seksi Kerja Sama Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan
teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis danevaluasi kerja sama sektoral.
Pasal 246
Seksi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
49/90
Pasal 250
Seksi Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasipendataan.
Pasal 251
Seksi Pemberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi
pemberangkatan.
BAB VIIDEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
Bagian PertamaKedudukan,Tugas dan Fungsi
Pasal 252
(1) Deputi III adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan TKI, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
(2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
50/90
Pasal 255
Deputi III terdiri dari :a. Direktorat Pelayanan Pengaduan;
b. Direktorat Mediasi dan Advokasi;
c. Direktorat Pemberdayaan;
d. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan .
Bagian KeduaDirektorat Pelayanan Pengaduan
Pasal 256
Direktorat Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan bimbingan
teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan, analisis pengaduan sertamonitoring dan evaluasi pengaduan.
Pasal 257
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Direktorat
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
51/90
bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan AsiaPasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa
Pasal 260
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Sub DirektoratPendaftaran dan Informasi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan Asia
Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran dan
informasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika danEropa;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasipengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Pasal 261
Sub Direktorat Pendaftaran dan Informasi Pengaduan terdiri dari:
a. Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
b. Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
52/90
a. penyiapan kebijakan teknis analisis dan verifikasi pengaduan kawasan Asia Pasifikdan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan analisis danverifikasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika danEropa;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan verifikasipengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Pasal 266
Sub Direktorat Analisis Pengaduan terdiri dari:
a. Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
b. Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Pasal 267
Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan verifikasi pengaduan Kawasan Asia Pasifikdan Amerika.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
53/90
Pasal 271
Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pengaduan terdiri dari :a. Seksi Monitoring;
b. Seksi Evaluasi.
Pasal 272
Seksi Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,
penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis monitoringpengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
Pasal 273
Seksi Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan petunjukteknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasi pengaduan Kawasan AsiaPasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Bagian KetigaDirektorat Mediasi dan Advokasi
Pasal 274
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
54/90
Pasal 276
Direktorat Mediasi dan Advokasi terdiri dari :a. Subdirektorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
b. Subdirektorat Kawasan Timur Tengah;
c. Subdirektorat Kawasan Afrika dan Eropa.
Pasal 277
Sub Direktorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika.
Pasal 278
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Sub DirektoratKawasan Asia Pasifik dan Amerika menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mediasi danadvokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
55/90
Pasal 282
Sub Direktorat Kawasan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Timur Tengah.
Pasal 283
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Sub Direktorat
Kawasan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Timur
Tengah;b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mediasi dan
advokasi kawasan Timur Tengah;c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Timur
Tengah.
Pasal 284
Sub Direktorat Kawasan Timur Tengah terdiri dari :
a. Seksi Standardisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan;
b. Seksi Litigasi dan Non Litigasi.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
56/90
a. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Afrika danEropa;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mediasi danadvokasi kawasan Afrika dan Eropa;
c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Afrika danEropa.
Pasal 289
Sub Direktorat Kawasan Afrika dan Eropa terdiri dari :
a. Seksi Standarisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan;
b. Seksi Litigasi dan Non Litigasi.
Pasal 290
Seksi Standarisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi standarisasi, sarana dan kerja samalembaga perlindungan kawasan Afrika dan Eropa.
Pasal 291
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
57/90
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Perlindungan.
Pasal 294
Direktorat Pemberdayaan terdiri dari :
a. Sub Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga;
b. Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan;
c. Sub Direktorat Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna.
Pasal 295
Sub Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis dan evaluasi kerja sama antar lembaga.
Pasal 296
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Sub DirektoratKerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama antar lembaga;
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
58/90
Pasal 300
Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapankebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbinganteknis dan evaluasi pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 301
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Sub Direktorat
Pelayanan Kepulangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanankepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kepulangan TenagaKerja Indonesia.
Pasal 302
Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan;
b. Seksi Kerja Sama Debarkasi.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
59/90
c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi fasilitasi dan rehabilitasi TKI Purna.
Pasal 307
Subdirektorat Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna terdiri dari :
a. Seksi Fasilitasi;
b. Seksi Rehabilitasi.
Pasal 308
Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasifasilitasi TKI Purna.
Pasal 309
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasirehablitasi TKI Purna.
Bagian KelimaDirektorat Pengamanan dan Pengawasan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
60/90
c. Sub Direktorat Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 313
Sub Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakanteknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis danevaluasi pengamanan keberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 314
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Sub DirektoratPengamanan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis pengamanan keberangkatan dan kepulangan TenagaKerja Indonesia;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengamanankeberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan keberangkatandan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 315
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
61/90
Pasal 319
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Sub DirektoratPengawasan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis pengawasan keberangkatan dan kepulangan TenagaKerja Indonesia;
b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasankeberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan keberangkatandan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia .
Pasal 320
Sub Direktorat Pengawasan terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Keberangkatan;
b. Seksi Pengawasan Kepulangan.
Pasal 321
Seksi Pengawasan Keberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahankebijakan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
62/90
Pasal 325
Sub Direktorat Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
a. Seksi Penyidikan;
b. Seksi Penindakan.
Pasal 326
Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasipenyidikan.
Pasal 327
Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi
penindakan.
BAB VIIIPUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
Pasal 328
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
63/90
Pasal 330
Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi terdiri atas :a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Bidang Sistem Informasi;
c. Bidang Pengolahan dan Penyajian Data;
d. Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 331
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunankebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidangkerjasama, promosi, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 332
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Bidang Penelitiandan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian danpengembangan dibidang kerjasama dan promosi, penempatan dan perlindunganTenaga Kerja Indonesia.
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
64/90
Pasal 336
Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis,rencana, program dan anggaran pengembangan dan pemeliharaan sistem;
Pasal 337
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bidang SistemInformasi, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatanpengembangan dan pemeliharaan sistem.
b. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengembangan danpemeliharaan sistem.
Pasal 338
Bidang Sistem Informasi terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengembangan Sistem;
b. Sub Bidang Pemeliharaan Sistem.
Pasal 339
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
65/90
b. pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi,pelaporan hasil pengolahan danpenyajian data.
Pasal 343
Bidang Pengolahan dan Penyajian Data terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengolahan Data;
b. Sub Bidang Penyajian Data.
Pasal 344
Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatanpengolahan data dan informasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 345
Sub Bidang Penyajian Data mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpenyusunan kebijakan teknis, rencana program dan anggaran penyajian data daninformasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 346
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
66/90
Pasal 349
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 348, Inspektoratmenyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan BNP2TKI;
b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNP2TKI terhadap kinerja dankeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasanlainnya;
c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Kepala BNP2TKI;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di BNP2TKI; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat BNP2TKI.
Pasal 350
Inspektorat terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 351
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
67/90
BAB XPENUTUP
Pasal 353
Dengan berlakunya Peraturan kepala BNP2TKI ini maka Peraturan Kepala BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.43/KA/SU-OKH/XII/2007 tentang Tugas, Fungsi dan uraian tugas unit organisasi eselon I, II, II, danIV di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan tidak berlaku
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Januari 2014
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,
Lampiran : Peraturan Kepala Badan Nasional
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
68/90
STRUKTUR ORGANISASI
Garis Komando
_ _ _ _ _ Garis Pembina Administratif
p p
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
Nomor : PER. 01 /KA/I/2014
Tanggal : 06 Januari 2014
KEPALA BNP2TKI
SEKRETARIAT UTAMADEPUTI BID. PERLINDUNGANDEPUTI BID. PENEMPATANDEPUTI BID. KLN dan PROMOSI
TENAGA PROFESIONAL
DIT KERJASAMA LN
DIT PHK TKLN I
DIT PHK TKLN II
DIT PROMOSI
DIT. SOSIALISASI DAN
KELEMBAGAAN PENEMPATAN
DIT.KERJASAMA DAN VERIFIKASI
PENYIAPAN DOKUMEN
DIT. PENYIAPAN DAN
PEMBEKALAN
PEMBERANGKATAN
DIT. PELAYANAN PENEMPATAN
PEMERINTAH
DIT. PELAYANAN PENGADUAN
DIT. MEDIASI DAN ADVOKASI
DIT. PEMBERDAYAAN
DIT. PENGAMANAN DAN
PENGAWASAN
BIRO PERENCANAAN
dan AK LN
BIRO ORG dan KEPEG
BIRO KEU dan UMUM
BIRO HUKUM DAN
HUMAS
PUSAT
PENELITIANPENGEMBA
NGAN DAN
INFORMASI
INSPEKTORAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
69/90
SEKRETARIAT UTAMA
keterangan: garis komandogaris pembinaan administratif
SEKRETARIAT
UTAMA
BIRO PERENCANAAN
DAN ADM.
KERJASAMA
BIRO ORGANISASI
DAN KEPEGAWAIAN
BIRO KEUANGAN
DAN UMUM
BIRO HUKUM DAN
HUMAS
PUSAT LITBANG
DAN INFORMASIINSPEKTORAT
BAGIAN MUTASI DANINFORMASI
KEPEGAWAIAN
BAGIANPERENCANAAN DAN
PENGEMBANGANPEGAWAI
BAGIAN ORGANISASIDAN TATALAKSANA
BAGIAN HUBUNGANMASYARAKAT
BAGIANKONSULTASI DANBANTUAN HUKUM
BAGIANPERANCANGAN
PERATURAN
PER-UU-AN
BAGIAN TATAUSAHA PIMPINANDAN PROTOKOL
BAGIAN AKUNTANSI,PELAPORAN DAN
PERBENDAHARAAN
BAGIANPELAKSANAANANGGARAN
BAGIAN PENYUSUNANPROGRAM DAN
ANGGARAN
BAGIAN ADMINISTRASIKERJASAMA
BAGIAN RUMAHTANGGA DAN
PERLENGKAPAN
BIDANGPENGOLAHAN
DAN PENYAJIANDATA
BIDANG SISTEMINFORMASI
BIDANG
PENELITIAN DANPENGEMBANGAN
BAGIAN EVALUASIDAN PELAPORAN
SUBBAG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
70/90
DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI (DEPUTI I)
DEPUTI BIDANG
KERJASAMA LUAR
NEGERI DAN PROMOSI
DIREKTORAT
KERJASAMA LUAR
NEGERI
DIREKTORAT PEMETAAN
DAN HARMONISASI
KUALITAS TKLN I
DIREKTORAT PEMETAAN
DAN HARMONISASI
KUALITAS TKLN II
DIREKTORAT
PROMOSI
SUBDIREKTORATHARMONISASI
KOMPETENSI TKLN
SUBDIREKTORATANALISIS DAN
KETERPADUAN TKLN
SUBDIREKTORAT
PEMETAAN POTENSITKLN
SUBDIREKTORATMONEV
SUBDIREKTORATPROMOSI KAW.TAE
SUBDIREKTORAT
PROMOSI KAW.ASPAM
SUBDIREKTORATHARMONISASI
KOMPETENSI TKLN
SUBDIREKTORATANALISIS DAN
KETERPADUAN TKLN
SUBDIREKTORAT
PEMETAAN POTENSITKLN
SUBDIREKTORAT
KERJASAMA KAWASANASIA PASIFIK &
AMERIKA
SUBDIREKTORATKERJASAMA KAWASAN
EROPA & AFRIKA &ORG. INTERNASIONAL
SUBDIREKTORATKERJASAMA KAWASAN
TIMUR TENGAH
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
71/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN (DEPUTI II)
DEPUTI
BIDANG PENEMPATAN
DIREKTORAT KERJASAMA
& VERIFIKASIPENYIAPANDOKUMEN
DIREKTORAT SOSIALISASI
& KELEMBAGAAN
PENEMPATAN
DIREKTORAT PENYIAPAN
& PEMBEKALAN
PEMBERANGKATAN
DIREKTORAT PELAYANAN
PENEMPATANPEMERINTAH
SUBDIREKTORAT
KELEMBAGAANPENEMPATAN
SUBDIREKTORATMONEV SOSIALISASI
SUBDIREKTORATSOSIALISASI
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAANPENEMPATAN
SUBDIREKTORATKERJASAMA ANTAR
INSTANSI
SUBDIREKTORATPENYIAPAN
PENEMPATAN
SUBDIREKTORATKTKLN
SUBDIREKTORATPAP DAN FASILITASI
PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORATPENYIAPAN
PEMBERANGKATAN
SUBDIREKTORAT DOK.VISA KERJA &KEIMIGRASIAN
SUBDIREKTORATDOK.KESEHATAN,
PSIKO DAN ADMINDUK
SUBDIREKTORAT
DOK.SERKOM & DOK.PENEMPATAN LAINNYA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
72/90
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN (DEPUTI III)
DEPUTI
BIDANG PERLINDUNGAN
DIREKTORAT
PELAYANAN
PENGADUAN
DIREKTORAT MEDIASI
DAN ADVOKASI
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
DIREKTORAT
PENGAMANAN DAN
PENGAWASAN
SUBDIREKTORATKAW. EROPA DAN
AFRIKA
SUBDIREKTORATKAW. TIMTENG
SUBDIREKTORATKAW. ASPAM
SUBDIREKTORATPEMBERDAYAAN
PPNS
SUBDIREKTORATPENGAWASAN
SUBDIREKTORATPENGAMANAN
SUBDIREKTORATFASILITASI
REHABILITASI TKIPURNA
SUBDIREKTORATPELAYANAN
KEPULANGAN
SUBDIREKTORATKERJASAMA ANTAR
LEMBAGA
SUBDIREKTORATPENDAFTARAN DAN
INFORMASI
PENGADUAN
SUBDIREKTORATANALISIS PENGADUAN
SUBDIREKTORATMONEV PENGADUAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
73/90
BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KERJASAMA
KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN
ADMINISTRASI
BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN
BAGIAN ADMINISTRASI
KERJASAMABAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
SUB BAGIANADMINISTRASI
KERJASAMA LUARNEGERI
SUB BAGIAN
ADMINISTRASIKERJASAMA DALAMNEGERI
SUB BAGIANEVALUASI DAN
LAPORAN III
SUB BAGIANEVALUASI DAN
LAPORAN II
SUB BAGIAN
EVALUASI DANLAPORAN I
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAMDAN ANGGARAN I
SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN II
SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN III
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
74/90
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIRO
ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN
BAGIAN ORGANISASI
DAN TATALAKSANA
BAGIAN PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI
BAGIAN MUTASI DAN
INFORMASI
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANDISIPLIN DAN
KESEJAHTERAANPEGAWAI
SUB BAGIANPENINGKATAN KAPASITAS
PEGAWAI DANADMINISTRASI JAFUNG
SUB BAGIAN
PERENCANAANKEBUTUHAN DAN KARIRPEGAWAI
SUB BAGIAN TATAUSAHA BIRO
SUB BAGIAN MUTASIDAN INFORMASIKEPEGAWAIAN II
SUB BAGIAN MUTASI
DAN INFORMASIKEPEGAWAIAN I
SUB BAGIAN
KELEMBAGAAN
SUB BAGIANTATALAKSANA
SUB BAGIAN ANALISISJABATAN DAN BEBAN
KERJA
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
75/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN DAN UMUM
KEPALA BIRO
KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN PELAKSANAAN
ANGGARANBAGIAN AKUNTANSI,
PELAPORAN DAN
PERBENDAHARAAN
BAGIAN TATA USAHA
PIMPINAN DAN
PROTOKOL
BAGIAN RUMAH
TANGGA DAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIANAKUNTANSI,
PELAPORAN DANPERBENDAHARAAN II
SUB BAGIAN
AKUNTANSI,PELAPORAN DAN
PERBENDAHARAAN I
SUB BAGIANPERLENGKAPAN
SUB BAGIANRUMAH TANGGA
SUB BAGIAN TATAUSAHA BIRO
SUB BAGIANPROTOKOL
SUB BAGIAN TATA
USAHA PERBANTUAN(5 SUBBAG)
SUB BAGIAN
PELAKSANAANANGGARAN I
SUB BAGIANPELAKSANAANANGGARAN II
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
76/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPALA BIRO
HUKUM DAN HUMAS
BAGIAN PERANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
BAGIAN
KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUB BAGIANDOKUMENTASI DANINFORMASI HUKUM
SUB BAGIANBANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN
PENYULUHAN DANKONSULTASI HUKUM
SUB BAGIANPUBLIKASI,
DOKUMENTASI DANPERPUSTAKAAN
SUB BAGIANPENDAPAT UMUM DAN
PEMBERITAAN
SUB BAGIAN
KERJASAMA ANTARLEMBAGASUB BAGIANPERATURAN-
SUB BAGIANPERANCANGAN
NASKAH KERJASAMA
SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
77/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI
DIREKTORAT
KERJASAMA LUARNEGERI
SUBDIREKTORAT
KERJASAMA KAW. ASIA
PASIFIK & AMERIKA
SUBDIREKTORAT KERJASAMA
KAW. EROPA, AFRIKA & ORG.
INTERNASIONAL
SUBDIREKTORAT
KERJASAMA KAW.
TIMUR TENGAH
SEKSI EVALUASIKERJASAMA
SEKSI PENYIAPANNASKAH KERJASAMA
SEKSI EVALUASIKERJASAMA
SEKSI PENYIAPANNASKAH KERJASAMA
SEKSI PENYIAPANNASKAH KERJASAMA
SEKSI EVALUASIKERJASAMA
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
78/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMETAAN & HARMONISASI KUALITAS TKLN I
DIREKTORAT PEMETAAN
& HARMONISASI
KUALITAS TKLN I
SUBDIREKTORAT
PEMETAAN POTENSI TKLN
SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN
KETERPADUAN TKLN
SUBDIREKTORAT
HARMONISASI
KOMPETENSI TKLN
SEKSI KETERPADUANPENAWARAN DAN
PERMINTAAN
SEKSI ANALISISPENAWARAN DAN
PERMINTAAN
SEKSI HARMONISASIUJI KOMPETENSI
SEKSI HARMONISASIPELATIHAN
SEKSI PEMETAANPOTENSI PENAWARAN
SEKSI PEMETAANPOTENSI PERMINTAAN
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
79/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMETAAN & HARMONISASI KUALITAS TKLN II
DIREKTORAT PEMETAAN
& HARMONISASI
KUALITAS TKLN II
SUBDIREKTORAT
PEMETAAN POTENSI TKLN
SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN
KETERPADUAN TKLN
SUBDIREKTORAT
HARMONISASI
KOMPETENSI TKLN
SEKSI KETERPADUANPENAWARAN DAN
PERMINTAAN
SEKSI ANALISISPENAWARAN DAN
PERMINTAAN
SEKSI HARMONISASIUJI KOMPETENSI
SEKSI HARMONISASIPELATIHAN
SEKSI PEMETAANPOTENSI PENAWARAN
SEKSI PEMETAANPOTENSI PERMINTAAN
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
80/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PROMOSI
DIREKTORATPROMOSI
SUBDIREKTORAT
PROMOSI KAW. ASPAM
SUBDIREKTORAT
PROMOSI KAW. TAESUBDIREKTORAT
MONITORING DAN
EVALUASI
SEKSIKAW. AFRIKA & EROPA
SEKSIKAW. TIMTENG
SEKSI EVALUASI
SEKSI MONITORINGSEKSIKAW. ASIA PASIFIK
SEKSI KAW. AMERIKA
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
81/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN
DIREKTORAT
KERJASAMA DAN VERIFIKASIPENYIAPANDOKUMEN
SUBDIREKTORAT
DOKUMEN VISA KERJA &
KEIMIGRASIAN
SUBDIREKTORAT
DOKUMEN KESEHATAN,
PSIKO DAN ADMINDUK
SUBDIREKTORAT DOK
SERTIKOM DAN DOK
PENEMPATAN LAINNYA
SEKSIDOKUMEN ADMINDUK
SEKSIDOK. KESEHATAN DAN
PSIKO
SEKSI DOKUMENPENEMPATAN
LAINNYA
SEKSI DOKUMENSERTIKOM
SEKSIDOKUMEN VISA KERJA
SEKSI DOKUMENKEIMIGRASIAN
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
82/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN
DIREKTORAT
SOSIALISASI DANKELEMBAGAAN PENEMPATAN
SUBDIREKTORAT
SOSIALISASI
SUBDIREKTORAT
MONEV SOSIALISASISUBDIREKTORAT
KELEMBAGAAN
PENEMPATAN
SEKSIEVALUASI SOSIALISASI
SEKSIMONITORINGSOSIALISASI
SEKSI KELEMBAGAANPENDUKUNGPENEMPATAN
SEKSI KELEMBAGAANPENEMPATAN
SEKSIPENYIAP BAHAN DANDESAIN SOSIALISASI
SEKSI PELAKSANAANSOSIALISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
83/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN
DIREKTORAT
PENYIAPAN & PEMBEKALANPEMBERANGKATAN
SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN
PEMBERANGKATAN
SUBDIREKTORAT
PAP DAN FASILITASI
PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORAT
KTKLN
SEKSIFASILITASI PEMBIAYAAN
SEKSIPAP
SEKSIMONITORING
PELAKSANAAN KTKLN
SEKSI FASILITASIPEMBERANGKATAN
KTKLNSEKSI
KAW. ASPAM
SEKSI KAW. TIMTENG,AFRIKA, EROPA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
84/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH
DIREKTORAT
PELAYANAN PENEMPATANPEMERINTAH
SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN
PENEMPATAN
SUBDIREKTORAT
KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH
SUBDIREKTORAT
PELAKSANA PENEMPATAN
SEKSIKERJASAMA DAERAH
SEKSIKERJASAMA SEKTORAL
SEKSIPEMBERANGKATAN
SEKSIPENDATAAN
SEKSIPENEMPATAN ANTAR
PEMERINTAH
SEKSI PENEMPATANPEMERINTAH DAN
BADAN HUKUM
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
85/90
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH
DIREKTORAT
PELAYANAN PENGADUAN
SUBDIREKTORAT
PENDAFTARAN DAN
INFORMASI PENGADUAN
SUBDIREKTORAT
ANALISIS PENGADUANSUBDIREKTORAT
MONEV PENGADUAN
SEKSIKAW. TIMTENG, AFRIKA
DAN EROPA
SEKSI
KAW. ASPAM
SEKSIEVALUASI
SEKSIMONITORING
SEKSI
KAW. ASPAM
SEKSIKAW. TIMTENG, AFRIKA
DAN EROPA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
86/90
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH
DIREKTORAT
MEDIASI DAN ADVOKASI
SUBDIREKTORAT
KAW. ASPAM
SUBDIREKTORAT
KAW. TIMTENGSUBDIREKTORAT
KAW. AFRIKA DAN EROPA
SEKSILITIGASI DAN NON
LITIGASI
SEKSISTANDARISASI SARANA
DAN KERJASAMA LEMBAGAPERLINDUNGAN
SEKSILITIGASI DAN NON
LITIGASI
SEKSISTANDARISASI SARANA
DAN KERJASAMALEMBAGA
PERLINDUNGAN
SEKSISTANDARISASI SARANA
DAN KERJASAMA LEMBAGA
PERLINDUNGAN
SEKSILITIGASI DAN NON
LITIGASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
87/90
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
SUBDIREKTORAT
KERJASAMA ANTAR
LEMBAGA
SUBDIREKTORAT
PELAYANAN KEPULANGANSUBDIREKTORAT
FASILITASI DAN
REHABILITASI TKI PURNA
SEKSIKERJASAMA DEBARKASI
SEKSIPENDATAAN
SEKSIREHABILITASI
SEKSIFASILITASI
SEKSIKERJASAMA LEMBAGA
KEUANGAN DAN
REMITANSI
SEKSIKERJASAMA LEMBAGA
NON KEUANGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
88/90
DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
DIREKTORAT
PENGAMANAN DAN
PENGAWASAN
SUBDIREKTORAT
PENGAMANAN
SUBDIREKTORAT
PENGAWASANSUBDIREKTORAT
PEMBERDAYAAN PPNS
SEKSIPENGAWASANKEPULANGAN
SEKSIPENGAWASAN
KEBERANGKATAN
SEKSIPENINDAKAN
SEKSIPENYIDIKAN
SEKSI
PENGAMANANKEBERANGKATAN
SEKSIPENGAMANANKEPULANGAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT LITBANG DAN INFORMASI
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
89/90
PUSAT LITBANG DAN INFORMASI
PUSAT LITBANG DAN
INFORMASI
BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
BIDANG
SISTEM INFORMASIBIDANG PENGOLAHAN
DAN PENYAJIAN DATA
SUB BIDANGPEMELIHARAAN SISTEM
SUB BIDANGPENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
SUB BIDANGPENYAJIAN DATA
SUB BIDANGPENGOLAHAN DATA
SUB BIDANGLITBANG KERJASAMA &
PROMOSI
SUB BIDANG LITBANGPENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN
SUB BAGIANTATA USAHA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
-
7/26/2019 (BNP2TKI) PERKA_No_1_Tahun_2014_Tentang_Organisasi_dan_Tata_Kerja_BNP2TKI
90/90
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
AUDITOR
SUB BAGIANTATA USAHA