BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.545, 2016 KEMENDAGRI. IPDN. SOP. Seleksi.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi,
keseragaman, kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan penerimaan Calon Praja, diperlukan
Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon
Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2015
tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan
Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar
Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja
Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -2-
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu
www.peraturan.go.id
2016, No.545-3-
Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pedoman Penentuan Calon Praja Institut
Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564);
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015
tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1286);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON
PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat IPDN adalah pendidikan tinggi
kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri.
2. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis
yang dibakukan mengenai proses Seleksi Penerimaan
Calon Praja IPDN.
3. Seleksi Penerimaan Calon Praja yang selanjutnya
disingkat SPCP adalah serangkaian kegiatan yang
meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, tes
kompetensi dasar, tes kesehatan, tes psikologi dan tes
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -4-
integritas dan kejujuran, serta tes penentuan akhir.
4. Calon Praja adalah calon peserta didik IPDN yang telah
dinyatakan lulus seleksi oleh pejabat yang berwenang.
5. Penentuan akhir yang selanjutnya disingkat Pantukhir
adalah serangkaian seleksi tahap akhir yang mencakup
verifikasi faktual dokumen administrasi, tes ulang
kesehatan, tes kesamaptaan dan wawancara.
6. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk
penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat SOP SPCP
IPDN yang meliputi:
1. penyusunan kebutuhan Calon Praja IPDN;
2. penyusunan Surat Edaran, Pedoman dan Panitia SPCP IPDN;
3. pelaksanaan SPCP IPDN meliputi:
a. sosialisasi SPCP IPDN;
b. pendaftaran SPCP IPDN diselenggarakan secara
nasional dengan sistem online;
c. verifikasi hasil seleksi administrasi secara elektronik;
d. pengumuman hasil seleksi administrasi secara
elektronik;
e. pelaksanaan tes kompetensi dasar;
f. pengumuman calon praja lulus tes kompetensi dasar
secara elektronik;
g. tes kesehatan;
h. pengumuman Calon Praja lulus tes kesehatan
dilakukan secara elektronik;
i. tes psikologi, tes integritas dan kejujuran;
j. pengumuman Calon Praja lulus tes psikologi, tes
integritas dan kejujuran secara elektronik; dan
k. pelaksanaan penentuan akhir di Jatinangor:
1) verifikasi faktual dokumen administrasi;
2) tes ulang kesehatan;
3) tes kesamaptaan;
4) wawancara; dan
www.peraturan.go.id
2016, No.545-5-
5) pengumuman Calon Praja lulus tes penentuan akhir
secara elektronik.
4. penanganan pengaduan masyarakat.
Pasal 3
SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja IPDN,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2016, No.545-7-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -8-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-9-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -10-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-11-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -12-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-13-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -14-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-15-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -16-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-17-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -18-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-19-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -20-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-21-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -22-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-23-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -24-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-25-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -26-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-27-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -28-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-29-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -30-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-31-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -32-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-33-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -34-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-35-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -36-
www.peraturan.go.id
2016, No.545-37-
www.peraturan.go.id
2016, No.545 -38-
www.peraturan.go.id