JALAN TOL TRANS SUMATERAPROGRAM DANTANTANGAN
Bengkulu, 14 Mei 2018
Badan Pengatur Jalan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (“Perpres KPBU”)
antara para pihak
Definisi KPBU:Kerjasama antara Pemerintah dan Badan
Usaha dalam penyediaan infrastruktur untukkepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnyaoleh PJPK, yang sebagian atau seluruhnyamenggunakan sumber daya badan usaha
dengan memperhatikan pembagian risikoantara para pihak
Pasal 32 ayat (2)(e) dan (h):Perjanjian KPBU paling kurang memuatketentuan mengenai, antara lain, (e) hak
dan kewajiban Para Pihak termasukalokasi risiko, dan (h) sanksi dalam hal
para pihak tidak memenuhi ketentuanperjanjian
Perjanjian KPBU perlu mengatur alokasi risiko dalam proyek KPBU yang ditanggung oleh masing-masing PJPK dan Badan Usaha. Apabila suatu
risiko terjadi dan memiliki dampak, maka Perjanjian KPBU dapat mengatur sanksi kepada pihak yang menanggung risiko.
3
PRESIDEN JOKOWI : MENGEJAR TARGET
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2018 SEBESAR 5,4%
PERLU MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL DAN PERTUMBUHAN SEKTOR-
SEKTOR STRATEGIS LAINNYA, MENYIAPKAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MATANG
FINANCIAL GAP INFRASTRUKTUR SEBESAR Rp.
626 TRILIUN MENUNTUT INOVASI PEMBIAYAAN
SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN
USAHA (KPBU)
M E N G A P A K P B U ?
4
M A N F A A T K P B U
Risk Sharing
Adanya alokasirisiko bagi kedua
belah pihak(swasta &
pemerintah) yang juga akan
meningkatkankeatraktifan
proyek.
Transfer of Knowledge
Melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan & teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah.
Project Delivery
Target spesifik periodekonstruksi membuat pihakswasta menyelesaikanproyek sesuai kesepakatansehingga terhindar darisiklus anggaranmultiyears.
Potensi Investasi
Keberhasilan suatu daerahmenyelenggarakan KPBU
dapat menjadi pintumasuk investasi bagi pihak
swasta lainnya.
BenefitSkemaKPBU
KPBU
Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antaraPemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukturuntuk kepentingan umum.
KPBU mengacu pada spesifikasiyang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / BUMN / BUMD yang sebagianatau seluruhnya menggunakansumberdaya Badan Usaha.
KPBU memperhatikanPembagian Risiko antara para pihak.
5
BINA MARGA
KontrakKonstruksi
BADAN USAHA JALAN
TOL
KontrakKonstruksi
(D&B)
O&M
PUPR/BPJT
InvestorEkuitas
User
PT.PII*)
KONTRAK TRADISIONAL VS KPBU
TRADISIONAL KPBU
Penjaminan
Sindikasi Perbankan Pinjaman
PPJT
APBN
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNANPreservasi
Skema pengusahaan: BOT dan SBOT*)• Lingkup: terintegrasi DED, konstruksi, operasi dan pemeliharaan;• Pendanaan: BOT dan SBOT secara tidak langsung dibayarkan oleh pengguna jalan
melalui tarif tol. Khusus untuk AP*) pendanaan dibayarkan oleh pemerintah setelah beroperasi berdasarkan ketersediaan layanan.
*) EPC : Engineering Procurement Construction; PII: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
BOT : Build Operate Transfer SBOT : Supported Build Operate Transfer AP : Availability Payment
PEMBANGUNAN
6
PPP MODELThe Model is also known as DBOF (Design, Build, Operate, Finance)
BUJT
PUPR/BPJT
User
Investor
Operation & Maintenance
Kontraktor(Design & Build)
Lenders
Availability Payment
Debt
Equity
Contractual Payments
Kerangka Kebijakan
TUJUANPeningkatan Pelayanan danperwujudan industri Jalan Tol yang sehat dalam mendukung Program Pembangunan Jalan Tol (1000 Km)
Pengadaan Lahan Yang Lebih Awal
Pengadaan Lahan Yang Lebih Awal
Percepatan Proses
Pelelangan
Percepatan Proses
Pelelangan
Dukungan dan Jaminan Pemerintah
Dukungan dan Jaminan Pemerintah
Skema Pengusahaan
Skema KPBU Baru Penyederhana
an ProsedurDukungan Pemerintah
Pengadaan Lahan
AktivitasUtama
ARAHAN DASAR
8
Tanpa DukunganPemerintah
Dengan Dukungan Pemerintah Pengadaan Konvensional
Diperlukanuntuk
pengembanganwilayah
Diperlukanuntuk
pengembanganwilayah
LayakEkonomi & Finansial
LayakEkonomi & Finansial
Ya
LayakEkonomi, KelayakanFinansialMarginal
LayakEkonomi, KelayakanFinansialMarginal
Skala proyek masih
menarik minat swasta
Skala proyek masih
menarik minat swasta
TidakProyek Prioritas yang Masuk dalam
Rencana Umum?
Proyek Prioritas yang Masuk dalam
Rencana Umum?
Ya
PersetujuanProyek
Prioritas
PersetujuanProyek
Prioritas
Build-Operate-Transfer (BOT)
Supported Toll Road (S-BOT)
Penugasan BUMNPerformance
Based AnnuityScheme (PBAS)
Construction Contract (e.g:
Turnkey &D&B)
Ya
KEPUTUSAN STRATEGIS
Tidak
K E R A N G K A K E B I J A K A NSkema KPBU Baru
Medan-Binjai SuramaduSerang-Panimbang Seksi Cileles-Panimbang
Manado-BitungPejagan-Pemalang
Ya
Ketersediaan APBN
Ketersediaan APBN
Tidak Tidak Tidak
Ya Ya
9
PROGRAMMING RENCANA UMUM JARINGAN JALAN
PERSIAPAN PENGUSAHAAN
PENGADAAN TANAH
PELELANGAN INVESTASI **)
PENDANAANDED
DETAIL ENGINEERING DESIGN
KONSTRUKSI
OPERASI & PEMELIHARAAN
PENGAMBILALIHAN KONSESI OLEH PEMERINTAH
USULAN PRAKARSA
IZIN PRAKARSA
PPJT *)
P R O S E SU S U L A N H I N G G A A K H I R K O N S E S I
*) PPJT = PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
RPJMN
Unsolicited; Prakarsa Badan Badan Usaha
Solicited; Program Pemerintah
**) Untuk Proyek Prakarsa diberikan Hak Right To Match
DukunganPemerintah
Struktur Penjaminan
BUJTBUJT
PT PIIPT PII
PJPK(melaluiBPJT)
PJPK(melaluiBPJT)
PerjanjianRegres
PerjanjianPenjaminan
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
70% 30%
Pengguna Jalan
Bank (Debt)( 70% )
Equity( 30% )
Tarif TolTanggung Jawab Pemerintah & BUJT
MenteriKeuangan
MenteriKeuangan Pembayaran Regres KemenPU-Pera
(berdasarkan PMK 260/2010)
MekanismePenganggaran
PerjanjianPenjaminan
ResikoTerminasi
ResikoPeriode
Ramp Up
ResikoBiayaTanah
ResikoPenyesuai
an Tarif
ResikoPolitik
ResikoPengadaan Lahan
Resiko yang Menjadi TanggungJawab
KemenPU-Pera harus dikurangi
Exposure RiskResiko paling besar (equal to Project Value)
PENGGUNA
BUJT
Penetapan Lokasi
Gubernur/ Kepala Daerah
INSTITUSI PELAKSANA
BPN
PJPKKementerian PUPR
Pembebasan Lahan
PIHAK yang TERLIBAT
Kerangka Waktu
Substansi Hari Kerja
Persiapan 242 - 268
Pelaksanaan 247 - 251
Serah Terima 33
Total 519 - 549
KOMPENSASI
Ditentukan oleh Appraisal independen yang mempunyai lisensi dari Kementerian Keuangan danBPN
Kepastian Pembebasan Lahan (UU 2/2012)
DANA TALANGAN TANAH 2016 -2018
18,59T 15,62TRealisasi DTT
Pembayaran 2016 -2018
Verifikasi BPKP 2016 - 2017
TAGIHAN DAN PEMBAYARAN LMAN 2016 -2017
24T 22,30TTagihan
LMAN
Yang Sudah Dibayarkan
DANA TALANGAN TANAH 2017
SPP 2017 Realisasi Pembayaran 2017
18,02T 17,32T
Status: Mei 2018
Non PSN yang sudah beroperasi (120,2 Km):• Cikampek – Palimanan : 116,7 Km • Kejapanan – Gempol : 3,5 Km• Gempol – Pandaan : 14 KM
Trans Jawa
Non Trans Jawa
Jabodetabek
SumateraSulawesi & Kalimantan
Jumlah
Persiapan
4 Ruas 14 Ruas 18 Ruas
230 Km 1.813 Km 2.043 km
Pelelangan
0 Ruas
0 Km
PPJT11 Ruas 7 Ruas 19 Ruas** 12 Ruas 2 Ruas 51 Ruas
736 km 299 km 386 km 1.116 Km 138 km 2.675 km
TOTAL PSN
11 Ruas 11 Ruas 19 Ruas 26 Ruas 2 Ruas 69 Ruas
736 Km 529 Km 386 Km 2.929 Km 138 Km 4.718 Km
Trans Jawa
Non Trans Jawa
Jabodetabek
SumateraSulawesi & Kalimantan
Jumlah
PengadaanTanah
1 Ruas 2 Ruas 1 Ruas 4 Ruas 8 Ruas
173 Km 102 km 64 Km 428 km 767 km
Konstruksi + Tanah + Operasi
Sebagian
8 Ruas 4 Ruas 18 Ruas 8 Ruas 2 Ruas 40 Ruas
487 km 188 km 322 km 688 Km 138 km 1.823 km
Operasi2 Ruas 1 Ruas 3 Ruas
77 Km 8 km 85 km
Jumlah11 Ruas 7 Ruas 19 Ruas 12 Ruas 2 Ruas 51 Ruas
736 km 299 km 386 km 1.116 Km 138 km2.675 km
Proyek Strategis Nasional (PSN)
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
51 Proyek (2.657 Km)
Operasi Penuh
3 Proyek
767 Km
Pengadaan Lahan
8 Proyek85 Km
1.823 Km
Konstruksi + Tanah + Operasi sebagian
40 Proyek
Tahap Pengusahaan
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE][PERCEN
TAGE]
69 Ruas(4718 Km)
2.043 Km Persiapan
18 Proyek
0 KmPelelangan
0Proyek
2.675 KmPPJT
50 Proyek
PSN
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
PPJT
51 Ruas2.675 Km
Sumatera
1,116 Km
12 Proyek
Sulawesi &Kalimantan
2 Proyek138 Km
Jabodetabek
19 Proyek386 Km
736 KmTrans Jawa
11 Proyek
299 Km
Non Trans Jawa
7 Proyek
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN(JALAN TOL ON PROGRESS)
Status : 30 November 2017
59.1
6.6
52.7
0
10
20
30
40
50
60
70
Conventional
Sumber Pembiayaan Konvensional
Perbankan Non Perbankan
Sumber Pembiayaan Konvensional
36%
16%
25%
2%
8%
2%5%
6%
Komposisi Sumber Pembiayaan (Mayoritas)
59,1T
21,5TBNI
9,7TBRI
14,6TMANDIRI
1,12TBCA
4,8TJATENG
1,06TSYARIAH
2,7TSMI
3,9TASTRA
Komposisi Sumber Pembiayaan (mayoritas)
257.1
59.1
54.4
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
Debt
Sumber Pinjaman
Funding Gap CPF Conventional
5.4%
2.6%
4.1%
6.0%
2.1%
20.1%
5.6%
8.5%
4.6%
1.8%
39.2%
Funding Gap
Sumber Pinjaman
143,4
61%
30%
9%
43 RUAS PSN421T
257TDEBT
126TEQUITY
38,8TVGF
Sumber Pembiayaan
38.8
3.6
19.3
8.4
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
VGF
Funding GapSupport From Other Toll Road
7,6
funding Gap : Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat
Dukungan Pemerintah(sebagian dibangun oleh pemerintah)
126
76
16.1
-
20
40
60
80
100
120
140
Equity
Sumber Ekuitas
Funding Gap
Government Injection
Shareholder Equity
33,5
funding Gap : - Waru (Aloha) - Wonokromo - Tj. Perak (3,3 T)- Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (6,1 T) - Pekanbaru - Padang (24,1 T)
Sumber Ekuitas
JALAN TOL TRANS SUMATERA
State Guarantee Model(Indonesia Case)
Kerangka Peraturan
• UU No. 38/2004 Jalan• PP 15/2005 tentang Jalan Tol
(Perubahan terakhir 30/2017) .
• Perpres No. 100/2014 Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (perubahan terakhir No. 117/2015)
• Tidak layak secarafinansial
• Keterbatasan anggaranpemerintah
• Diperlukan untukmendukung pembangunandaerah
• Penanaman Modal Negara
• Jaminan Pemerintah atasPinjaman (Bond dan Debt)
Kondisi Prasyarat
Fasilitas pemerintah
• 24 Ruass, 2.704 Km• 8 Ruas prioritas:
- Medan – Binjai- Palembang – Indralaya- Pekanbaru – Kandis – Dumai- Bakauheni – Terbanggi besar- Terbanggi Besar – Pematang
Panggang- Pematang Panggang -
Kayuagung- Palembang – Tanjung Api-api- Kisaran – Tebing Tinggi
• Pemndanaan, Perencanaanteknis, konstruksi, operasi danpemeliharaan
• Prioritas selanjutnya akanditentukan oleh Menteri PUPR
Lingkup PenugasanPMNTwo Step Loan Penerbitan bonds
perusahaan yang dijaminoleh pemerintah
Pinjaman dari lembagafinansial atau lembagapembiayaan multilateral yang dijamin olehPemerintah
Loans /atau bentukpinjaman lain dari lembagapembiayaan Pemerintah,
Sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan
Sumber Pembiayaan
PENUGASAN BUMN (di Indonesia)
Model 1Model 1 Model 2Model 2 Model 3Model 3 Model 5Model 5
Construction Contract
Construction Contract
TK/MTK/BTD
TK/MTK/BTD
JointVenture
JointVenture
Availability Payment
Availability Payment VGFVGF
Medan-BinjaiMedan-Binjai
Palembang-IndralayaPalembang-Indralaya
Pekanbaru-DumaiPekanbaru-Dumai
Bakauheni-Terbanggi BesarBakauheni-Terbanggi Besar
TerbanggiBesar-Kayuagung
TerbanggiBesar-Kayuagung
Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat
Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat
100% 100% 100% 100%
40%
Model 4Model 4
HKHK JMJMWTR
WTR
30% 30%
Skema Konsesi Jalan TolTrans Sumatera
PT HUTAMA KARYA
Padang-PekanbaruPadang-Pekanbaru
Cross subsidiCross subsidi
Government loan
Government loan
• Padang-Pekanbaru• Padang-Pekanbaru
• Kualatanjung-Tebingtinggi• Batang-Semarang• Krian-Legundi-Bunder-Manyar
• Cisumdawu• Jakarta-Cikampek 2 Elevated
• Jakarta-Cikampek 2 Selatan
• Kualatanjung-Tebingtinggi• Batang-Semarang• Krian-Legundi-Bunder-Manyar
• Cisumdawu• Jakarta-Cikampek 2 Elevated
• Jakarta-Cikampek 2 Selatan
Potensi Daerah & Konektivitas
sawit dan karet,
- PengembanganPusat Kolektordan Distribusiregional danInternasionals,
- Pembangunan Kota Pelabuhan
- Pabrik minyaksawit dan karet,
Pertambangan Minyak
- Kota pengembanganarea industriPengolahan minyaksawit dan karet,
- Pengembangan Kota Area IndustriPertambangan Minyak
Sawit danKaret
- Pengembangan Kota TujuanWisata
- IndustriSawit danKaret
- Pengembangan Kota Tujuan Wisata
- Insdustri pengolahansawit dan karet
- Pengembangan kotapertambangan danbatu bara
gas
- PengembanganTransit City,
- PengembanganKota pelabuhan
- Layananpergudangan,
- Industripengolahanminyak sawit,
- Pusat distribusigas
1
2
3
4
5
17
SUMATERA sebagai Pusat produksi, pengolahansumber daya alam an sumber energi nasional
Infrastruktur Pendukungyang Dibutuhkan :1. Airport dan
Pelabuhan2. Rel Kereta Api3. Pembangkit ListrikDiintegrasikan dengan Jalan Tol
Trans Sumatera
• Pertumbuhan ekonomi danindustri,
• Peningkatan aktivitas ekspor danimpor
• Upeningkatan pemanfaataninfrastukttur maritim denganpembukaan akses ke area hinterland
• Biaya logistik menjadi semakinkompetitif
• Efek spillover ekonomi antarwilayah dan antar sektor, Pertumbuhan provinsi, kota dankabupaten
Manfaat Konektivitas
Asian Highway Network
18
Jalan Tol Trans Sumatera dalah bagian dariAsian Road (Asian Highway Network) yangditndatngani padarpat Komisis 2004 UN-ESCAP
UN-ESCAPUnited Nations – Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Jalan Tol Trans SumateraRuas (KM) FIRR %
1. Medan-Binjai 17 11.15
2. Palembang-Sp Indralaya 22 11.00
3. Bakauheni-Terbanggi Besar 140 11.80
4. Pekanbaru-Dumai 131 11.20
5. Palembang - Tanjung Api-api 90 3.80
6. Kisaran-Tebing Tinggi 60 11.70
7. Terbanggi Besar-Pematang Panggang 100 9.36
8. Pematang Panggang-Kayu Agung 85 9.36
9. Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat 175 7.11
10. Rantau Prapat-Kisaran 100 8.73
11. Bukit Tinggi-Padang 55 6.22
12. Batu Ampar-Bandara Hang Nadim 25 10.83
13. Jambi-Rengat 190 7.40
14. Rengat-Pekanbaru 175 7.30
15. Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi 191 7.34
16. Pekanbaru-Bukit Tinggi 185 6.61
17. Sp Indralaya-Muara Enim 88 9.21
18. Tebing Tinggi-Sibolga 200 9.61
19. Sigli-Banda Aceh 75 9.53
20. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu 95 9.14
21. Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau 125 8.98
22. Binjai-Langsa 110 9.50
23. Langsa-Lhokseumawe 135 8.51
24. Lhokseumawe-Sigli 135 8.09
TOTAL 2,704
Proyek Strategis NAsionalPanjang 2.704, 24 ruas, Koridor utama = 15 ruas, Koridor pendukung = 9 ruassDitugaskan kepadaPT Hutama Karya (Persero)
Ruas TolPanjang
(km)
8 RUAS PRIORITAS
(Target operasi
Akhir tahun2019)
Medan – Binjai 17
Palembang –Indralaya
22
Bakauheni – T Besar
140
Pekanbaru – Dumai 131
Terbanggi Besar –Pematang Panggang.
100
Pematang Panggang – Kayu
Agung85
Palembang –Tanjung Api Api
90
Kisaran – TebingTinggi
60
Sub Total 645
RuasPrioritas
Tambahan
Medan – Banda Aceh
470
Padang –Pekanbaru
240
Tebing Tinggi –Prapat
98
Sub Total 808
Betung - Jambi 191
TOTAL 1.644
Perp
res
100
/2014
Perp
res
117/2
015
MP
UP
R
201
6
RUAS PRIORITAS
Keterangan :*) Porsi Bond and Debt dijamin oleh Pemerintah Indonesia
PEMBIAYAAN UNTUK 8 RUAS PRIORITAS
Biaya Investasi (Tidak termasuk VGF) : Rp. 73,9 T
Porsi Ekuitas : Rp. 44,2 T
Source of funds:
PMN 2015-2016 : Rp. 5,6 T
Contractor Turn Key : Rp. 7,0 T
Current Bond *) : Rp. 6,5 T
Pendapatan A.ksesTj Priok : Rp. 4,0 T
Sub-Total : Rp. 23,1T
Kekurangan : Rp. 24,1 T
Porsi Pinjaman : Rp. 29,7 T
Financial Institution *) : Rp. 29,7 T
BPJTKEM.PUPRJALAN TOL SUMATERA PRIORITAS
KETERANGAN :
BANDAACEH
MEDAN
PEKANBARU
PADANG
JAMBI
PALEMBANG
BENGKULU
LAMPUNG
LHOKSEUMAWE
LANGSA
TEBINGTINGGI
P. SIANTAR KISARAN
BALIGE
SIBOLGA
RT. PRAPAT
BANGKINANG
BK. TINGGI
PANGKALANKERINCI
RENGAT
BETUNG
PRABUMULIH
MUARAENIM
LAHA
LB. LINGGAU
CURUP KAYUAGUNG
BAKAUHUNI
SIGLI
MEDAN –BD.ACEH
L : 470,80 KM
PEKANBARU -MEDAN
L : 574,40 KM
BAKAUHENI -PALEMBANG
L : 335 KM
PALEMBANG -PEKANBARUL : 667,69 KM
PALEMBANG -BENGKULUL : 352 KM
PEKANBARU -PADANG
L : 240 KM
TB.TINGGI -SIBOLGAL : 240 KM
1
2
34
5*) Penugasan kepada
PT. HK**) Proyek Prakarsa
6
789
2 3
No Ruas
Nama RuasBakauheuni –
Terbanggi Besar *)
Terbanggi Besar – Pematang Panggang-Kayuagung
Kayu Agung –Palembang – Betung
**)
Palembang –Indralaya *)
BUJTPT. Hutama
Karya PT. Hutama Karya
PT Sriwijaya Markmore Persada
PT. Hutama Karya
Panjang (km) / Jml. Seksi
155/ 3 185 112 / 3 24,5 / 3
Biaya Investasi (Rp. Triliun)
16,80 21,95 17,35 3,30
Biaya Tanah (Rp. Milyar)/Progres
1.196/98,95%
76,11%(Tb.Besar-Pmtng Panggang)
96,67%(Pmtng panggang – Ky
Agung)
450/88,35%
205/100%
Biaya Konstruksi (Rp. Triliun)
12.22 16,65 9.84 2.63
Target Operasi (keseluruhan)
2018 2018 2018 2018
Progres Konstruksi
73,61 % 54,73% 27,92% 84,63%
No Ruas
Nama RuasPalembang-Tanjung Api
Api*)
Pekanbaru –Kandis –Dumai *)
Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-
Parapat
Medan –Kualanamu –
Tebing Tinggi
Medan –Binjai *)
BUJTPT. Hutama
KaryaPT. Hutama
Karya PT. Hutama
Karya
PT. Jasamarga Kualanamu
Toll
PT. Hutama Karya
Panjang (km) / Jml. Seksi
70 135 /- 143 62 / 5 17/ 3
Biaya Investasi (Rp. Triliun)
10 16,21 8,7 4,964 2,500
Biaya Tanah (Rp. Milyar)/Progres
974/72,01%
442441/
98,84%495/
89,19%
Biaya Konstruksi (Rp Triliun)
9,532 - 1,759 1,294
Target Operasi (keseluruhan)
2019 2019 2019 2017 2018
Progres Konstruksi
13,08% - 90,36% 86,23%
6 8 95 7
1 42 3
Total Panjang : 820 kmTotal Biaya Investasi : Rp98,864 T
Beroperasi Tahun 2018:Ruas Bakauheni – Palembang : 452 KM, Biaya Investasi: 53T
Beroperasi Tahun 2017;Ruas Palembang – Simpang Indralaya ; 22 KM, Ruas Medan – Binjai ; 17 KM, Ruas Bakauheni – Terbangi Besar; 51 KM
PROGRES JALAN TOL SUMATERA PRIORITAS
PERKIRAAN BIAYA INVESTASI
22
NO RUAsPANJANG B. INVESTASI
EKUITASEKUITAS
TERSEDIAPINJAMAN SUMBER EKUITAS KEBUTUHAN DUKUNGAN
KM KM Rp B
A Prioritas
1 Medan-Binjai 17 17 2,742 1,014 1,014 1,728 PMN 2015 -
2Palembang-Indralaya
22 22 3,301 2,311 2,311 990 PMN 2016 -
3Bakauheni-Terbanggi Besar
140 140 16,795 8,728 8,728 8,067PMN 2015-2016 &
Bonds-
4 Pekanbaru-Dumai 131 131 16,210 11,347 4,000 4,863Pendapatan Tj Priok
AccessDirect Lending untuk ekuitas
5&6
Terbanggi Besar -Pematang Panggang - KayuAgung
185 105 13,574 7,044 7,044 6,530 Contractor Turn keySoft Loan pembiayaan kepada PT
Waskita Karya
7Tebing Tinggi -Kisaran
60 60 6,991 2,307 4,684 (not available yet) Direct Lending untuk ekuitas
8Palembang-Tanjung Api Api
90 90 14,289 11,431 2,858 (not available yet)Direct Lending untuk ekuitas
TOTAL 645 565 73,902 44,182 23,097 29,720
BPrioritasTambahan
1Kuala Tanjung-TebingTinggi-Parapat
143 93 7,974 (not available yet) (not available yet)Soft Loan untuk porsi VGF (50 km)
Direct Lending untuk ekuitas
2Padang –Pekanbaru
240 240 65,000 (not available yet) (not available yet)Soft Loan untuk porsi VGF (50 km)
Direct Lending untuk ekuitas
3Banda Aceh –Medan
470 470 70,120 (not available yet) (not available yet)SSoft Loan untuk porsi VGF (Banda Aceh-Sigli, 70 km)
TOTAL 808 758 143,094
1 Betung - Jambi 191 191 28,650 (not available yet) (not available yet)Direct Lending untuk ekuitas
TOTAL 1,644 1,514 245,646
PEMBIAYAAN TRANS SUMATERA
Rp bil % Rp bil %Equity
(Rp bil)Source
Shortage
(Rp bil)
Loan
(Rp bil)Source
Shortage
(Rp bil)
1 Medan - Binjai 17 2017 2,500 1,486 59% 1,014 41% 1,014 Gov. Injection 2015 - 481 PT SMI 1,005
2 Palembang - Sp Indralaya 22 2017 3,301 990 30% 2,311 70% 2,311 Gov. Injection 2015 & 2016 - 990 PT SMI -
3 Bakauheni - Terbanggi Besar 140 2018 16,795 8,067 48% 8,728 52% 8,717 Gov. Injection 2015 & 2016, Bond 11 8,067 Sindikasi -
4 Pekanbaru - Dumai 131 2019 16,211 6,484 40% 9,727 60% 4,058 Gov. Injection 2015 & Bond 5,669 - 6,484
5&6 Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung 185 2019 21,950 9,574 44% 12,376 56% 8,376 Gov. Support 408 13,166 Turnkey Waskita -
7 Indrapura-Kisaran 47 2019 6,048 2,117 35% 3,931 65% - 3,931 - 2,117
8 Kualatanjung - Tebing Tinggi - Parapat ** 143 staging 21,198 9,418 44% 11,780 56% - HK Portion (40%) 1,614 HK Portion (40%) 3,767
Sub Total 685 88,003 38,136 49,867 24,476 11,633 22,704 13,373
9 Palembang-Tanjung Api api 70 2019 14,289 2,858 20% 11,431 80% - 11,431 - 2,858
10 Padang - Pekanbaru 255 staging 78,095 14,389 18% 63,706 82% - 63,706 - 14,389
11 Medan - Aceh 470 staging 70,120 21,036 30% 49,084 70% - 49,084 - 21,036
Sub Total 795 162,504 38,283 124,221 - 124,221 - 38,283
Total 1,480 250,507 76,419 174,088 24,476 135,854 22,704 51,656
SegmentsNo
Max Project Loan Total EquityTotal
Investment
Cost
(Rp bil)
Length
(km)
Equity Availability Loan Availibility
Operation
Target
TERIMA KASIH