Download - BELOPA TAHUN 2018
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
1
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
Jalan Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara
Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan
Homepage: www.belopa.pta-makassarkota.go.id
email: [email protected]
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, pembuatan Laporan
Tahunan Pengadilan Agama Belopa Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. Laporan ini
dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018
Tertanggal 26 November 2018.
Sejak lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah
titik awal bagi Peradilan Agama mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan yang
sebenarnya, Undang-undang ini telah membawa perubahan yang besar terhadap fungsi,
kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya
Undang-undang No.3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan lahirnya Undang-
undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun
1989 tersebut diatas, semakin memantapkan eksistensi lembaga Peradilan ini, terutama
dengan diberikannya kewenangan menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah.
Kedua Undang-undang tersebut telah menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga
Kekuasaan Kehakiman yang mandiri (Court of Law), sejajar dengan lingkungan Peradilan
lainnya dan juga Indepedensi dari campur tangan ekstra yudisial (eksekutif).
Sebagai lembaga Peradilan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu : Pertama tertib
Administrasi, baik umum ataupun Administrasi teknis yudisial, Kedua penerapan Hukum
Acara yang benar dalam konsep penanganan perkara, dan Ketiga dapat melaksanakan
Eksekusi terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan tersebut. Dalam era
keterbukaan Informasi, setelah Peradilan Agama ini mendapat kedudukan sebagai
Lembaga Peradilan yang sebenarnya, maka selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini,
perlu adanya prinsip keterbukaan (Transparant). Keterbukaan ini adalah merupakan kunci
lahirnya Akuntanbilitas (Pertanggung jawaban).
Dari dasar pemikiran tersebut maka Laporan Tahunan ini dibuat walaupun
mungkin dalam penyajian laporan banyak dijumpai kelemahan dan kekurangan karena
Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama yang baru terbentuk, namun
demikian hasilnya adalah merupakan usaha yang maksimal dari segenap jajaran
i
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
3
Pengadilan Agama semoga dapat gambaran tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan
akan dilakukan dilingkungan Peradilan Agama Belopa.
Tujuan dari Laporan ini selain merupakan gambaran sebagaimana tersebut diatas,
juga merupakan Evaluasi terhadap Realisasi terhadap pelaksanaan program kerja tahunan
sebelumnya, dengan penyajian yang baru aktif selama 2 (dua) bulan . Dengan evaluasi ini
dapat tergambar faktor-faktor pendukung pencapaian program atau kendal-kendala yang
menjadi hambatan dalam pencapaian program serta solusi yang diambil dalam mengatasi
permasalahan tersebut diatas. Atas segala kelemahan dan kekurangan baik dari segi
tehnis penulisan maupun dari segi isi laporan ini diharapkan kritik dan saran yang
konstruktif dari semua pihak, semoga dimasa-masa yang akan datang penyusunan
laporan ini akan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Demikian laporan ini kami buat
semoga bermanfaat adanya.
Belopa, 9 Januari 2019
Ketua
Muhammad Ali,S.Ag
NIP. 19650117 1994003 1 002
ii
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI .................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
A. Struktur Organisasi .............................................................................. 9 1. Standar Operational Procedures (SOP) ......................................... 12 2. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) .................................................. 13
B. Pelayanan Publik Yang Prima .............................................................. 22 1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .............. 22 2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan / Pelayanan Terpadu ............... 22 3. Perkara Prodeo ............................................................................. 23
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia ........................................................................ 24
1. Mutasi ......................................................................................... 25 2. Promosi ....................................................................................... 25 3. Pensiun ........................................................................................ 25 4. Diklat ........................................................................................... 25
B. Penyelesaian Perkara .......................................................................... 26 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .............................................. 26 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu ................................. 26 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan Penunjauan Kembali .................................................. 27 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi ........................ 27 5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi..................... 28
C. Pengelolaan Sarana dan Sarana ........................................................ 28 D. Pengelolaan Keuangan ....................................................................... 29
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya 29
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ...... 29 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ............................... 29 4. Pengelolaan Biaya Proses ........................................................... 30
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ........................................ 30 1. Publikasi Perkara (One Day One Publish) .................................... 30
F. Regulasi Tahun 2018 ........................................................................... 32
BAB IV PENGAWASAN A. Pengawasan Internal ........................................................................... 36 B. Pengawasan Eksternal ........................................................................ 36
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 37 B. Saran .................................................................................................. 38
LAMPIRAN
iii
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
5
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan setiap tahun oleh Instansi dan merupakan salah satu
bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama
satu tahun Anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas Fungsional, tugas-
tugas Struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya itu harus terangkum
dalam laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan
dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Sebagaimana telah diamanatkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karakter
kekuasaan Kehakimam dengan menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman adalah
kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan Hukum dan Keadilan “ demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia Untuk mewujudkan amanat konsitusi diatas, Mahkamah Agung
sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, merasa bertanggung jawab
sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manejemen Peradilan
sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel, tidak
saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga 4 (empat) lingkungan Peradilan
dibawahnya sebagai konsekuensi kebijakan “ satu atap “.
Pengadilan Agama Belopa didirikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Belopa.
kantor Pengadilan Agama Belopa masih nomaden dengan Gedung kantor Dinas
Perhubungan yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, dengan
luas bangunan 15 x 10 M2 yang jauh dari memadai .Kendatipun volume dan tata
ruangannya masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria
kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun
Pengadilan Agama Belopa tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
6
Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi
Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan
Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa
terletak di Jl. Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa secara khusus dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :
a. Kecamatan Larompong; dengan 11 Desa/1 Kelurahan
b. Kecamatan Larompong Selatan; dengan 11 Desa/ 1 Kelurahan
c. Kecamatan Suli; dengan 10 Desa/ 1 Kelurahan
d. Kecamatan Suli Barat; dengan 6 Desa/1 Kelurahan
e. Kecamatan Belopa; dengan 5 Desa/1 Kelurahan
f. Kecamatan Belopa Barat; dengan 3 Desa
g. Kecamatan Kamanre; dengan 6 Desa
h. Kecamatan Belopa Utara; dengan 8 Desa
i. Kecamatan Bajo; dengan 11 Desa
j. Kecamatan Bajo Barat; dengan 7 Desa
k. Kecamatan Basessang Tempe (Bastem); dengan 24 Desa
l. Kecamatan Latimojong; dengan 10 Desa
m. Kecamatan Bupon; dengan 9 Desa
n. Kecamatan Ponrang; dengan 10 Desa
o. Kecamatan Ponrang Selatan; dengan 11 Desa
p. Kecamatan Bua; dengan 13 Desa
q. Kecamatan Walenrang; dengan 9 Desa
r. Kecamatan Walenrang Timur; dengan 8 Desa
s. Kecamatan Lamasi; dengan 9 Desa
t. Kecamatan Walenrang Utara; dengan 9 Desa
u. Kecamatan Walenrang Barat; dengan 4 Desa
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
7
v. Kecamatan Lamasi Timur; dengan 6 Desa
Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa
Visi Pengadilan Agama Belopa sebagaimana telah mengacu pada pemodan
akreditasi peradilan Agama adalah sebagai berikut:
“Mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Pada Pengadilan Agama
Belopa”
Adapun misi Pengadilan Agama Belopa sebagai penjabaran dari visinya juga
mengacu pada pemodan akreditasi peradilan Agama adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan
2. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, cepat biaya ringan dan transparansi
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektuf dan
efisien
4. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luarmperbaiki
akses pada layanan hukum dan peradilan.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
MOTTO
Pengadilan Agama Belopa memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Belopa Tahun 2015-2019
(menyesuaikan)merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
8
tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efiesiensi Untuk
memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur
kinerja Pengadilan Agama Belopa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP )
2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-
2019 Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Belopa adalah :
a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan
c. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Belopa dapat memenuhi butir 1 dan 2
diatas.
Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Belopa sebagai
berikut :
a. Meningkatnya penyelesaian perkara .
b. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim
c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
d. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
f. Meningkatnya kualitas pengawasan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
9
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Pengadilan Agama Belopa ditetapkan berdasarkan
Keppres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:
1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Hakim (kelompok fungsional)
4. Panitera membawahi;
a. Panmud Hukum
b. Panmud Permohonan
c. Panmud Gugatan
d. Panitera Pengganti
e. Jurusita dan
f. Jurusita Pengganti
5. Sekretaris membawahi:
a. Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala
b. Kasub Bag Umum dan Keuangan
c. Kasub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan
d. Fungsional Arsiparis
e. Fungsional Bendahara
f. Fungsional Pranata Komputer
g. Fungsional Pustakawan
Struktur organisasi tersebut sebagaimana terlihat pada skema berikut ini :
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
10
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BELOPA
FUNGSIONAL ARSIPARIS
-
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
-
FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER
-
FUNGSIONAL BENDAHARA
-
PANITERA PENGGGANTI JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
-
K E T U A
MUHAMMAD ALI,S.Ag
WAKIL KETUA
HAKIM
HELVIRA,SH HUSAEMA,S.HI
PANITERA
NASRIAH, SH
SEKRETARIS
H. ABDUL AZIS, S.Ag
KASUB BAG KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA -
KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
HIJRAWATI, SH
KASUB BAG PERENCANAAN, IT DAN
PELAPORAN -
PANITERA MUDA PERMOHONAN
PANITERA MUDA GUGATAN GUGATAN
MASWARNI BUGIS, S.Ag
PANITERA MUDA HUKUM HUKUM
SULFIAN P, S.Ag
STAFF
-
STAFF
-
STAFF
-
STAFF
PERMOHONAN
STAFF
-
STAFF
-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
11
Berikut diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur antara lain:
a. Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan Agama
Belopa yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan yang
baik
dengan mengelola (managerial skill), membuat rencana kerja (programming), mengatur
pelaksanaan (organizing), melaksanakan rencana kerja (executing), dan mengawasi
pelaksanaan tugas (controlling), serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan
Agama Belopa .
b. Wakil Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua
Pengadilan Agama Belopa dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa serta mengkoordinir dan melaporkan
Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa.
c. Hakim; Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta
bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam
proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua
Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta
melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua.
d. Panitera; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama
Belopa dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
e. Sekretaris; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan
Agama Belopa dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan
f. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; Tugas pokok dan fungsinya adalah
melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan
keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
g. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Tugas pokok dan
fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
h. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan; Tugas pokok dan
fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
12
anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
i. Panitera Muda Gugatan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat
laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.
j. Panitera Muda Permohonan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/
bertanggungjawab kepada Panitera.
k. Panitera Muda Hukum; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/
bertanggungjawab kepada Panitera.
l. Panitera Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu
Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang
mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai
pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera.
m. Jurusita dan Jurusita Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas
kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.
1. Standard Operasional Prosedur ( SOP )
Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pencari keadilan dan untuk
menjalankan dan melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Visi Direktoat Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa,
maka Pengadilan Agama Belopa menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun
2018.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dalam pelayanan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelayanan pelaksanaan tugas supporting
unit. SOP ini menunjukkan pengadilan memiliki kemauan memperbaiki langkah-langkah
pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta memperbaharuinya sesuai dengan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
13
tuntutan peraturan perundang-undangan. SOP salah satu modal penting bagi pengadilan dalam
mengendalikan seluruh keputusan dan pelaksanaan tugas yang sistematis, efisien dan efektif.
Untuk SOP bidang Kepaniteraan berpedoman kepada SK MARI Nomor: KMA/001/SK/1991 Tgl
24-01-1991 tentang Pola Bindalmin (SOP sebagaimana terlampir).
2. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Untuk memperbaiki sistem penilaian DP3 pegawai , pemerintah telah mengeluarkan PP
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Pemberlakuan ini
seharusnya pada 30 November 2011. Namun, pelaksanaannya baru akan mulai pada 1 Januari
2014. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku
kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS
yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur pertama yaitu sasaran
kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya
dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari
pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta
kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%. Dengan selesainya SKP
yang disusun oleh setiap pegawai Pengadilan Agama Belopa diharapkan mampu menjadi media
transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur di Lingkungan
Pengadilan Agama Belopa. Adapun Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Belopa adalah
sebagai berikut ( SKP belum dapat dilampirkan ):
a. Ketua
− Membuat Penetapan Perkara Prodeo
− Menunjuk Hakim Membuat Catatan Gugatan Bagi yang Buta Huruf
− Menunjuk Hakim Mediator
− Membuat PMH
− Membuat PHS
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
14
− Menyidangkan Perkara dan Mengoreksi Berita Acara Sidang serta Menandatangani Berita
Acara Sidang
− Membuat dan Mengoreksi Putusan Serta Menanda tangani Putusan
− Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
− Melakukan Evaluasi Menindaklanjuti Terhadap Hasil Pegawasan Hakim
− Menganonim Putusan
− Membuat Penetapan Perintah Eksekusi
− Membuat Surat Izin Kuasa Insidentil
− Menandatangani dan Memaraf Buku Register, Keuangan dan Pengaduan Perkara
− Mengevaluasi Pelaksanaan SOP
− Melakukan Rapat
− Menetapkan Renstra, IKU, RKT dan Program Kerja
− Membuat Kontrak Penetapan Kerja
− Mendisposisi Surat Masuk
− Mengoreksi dan Menandatangani Surat-surat
− Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
− Membuat Penilaian SKP
b. Wakil Ketua
− Menerima dan Mempelajari Berkas Perkara yang akan di Sidangkan Sebagai Ketua
Majelis dan Hakim Anggota
− Menandatangani Penetapan Hari Sidang Sebagai Ketua Majelis
− Menunjuk Hakim Mediator
− Melaksanakan Persidangan Sebagai Ketua Majelis
− Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS) Sebagai Ketua Majelis
− Melakukan Musyawarah Majelis Sebagai Ketua Majelis
− Menandatangi Instrumen Persidangan
− Membuat Konsep Putusan Sebagai Ketua Majelis
− Menandatangani Putusan sebagai Ketua Majelis
− Memeriksa Berkas yang Akan Di Minutasi sebagai Ketua Majelis
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
15
− Sebagai Hakim Mediator
− Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Pengawasan Hakim
− Menindaklanjuti Laporan atas Hasil Pengawasan Hakim
− Melaksanakan Rapat Hakim Pengawas Bidang
− Melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Belopa
− Mengawasi SIPP
− Melaksanakan Bimtek
− Mengikuti Rapat Berkala
− Mengikuti Upacara hari Nasional
− Menghadiri undangan rapat Pemda /DPRD
c. Hakim
− Mempelajari Berkas Perkara
− Membuat dan Menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)
− Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk Melakukan Panggilan
− Menyidangkan Perkara
− Mengoreksi Berita Acara Sidang
− Melakukan Musyawarah Majelis Hakim
− Membuat Konsep Putusan
− Menandatangani Putusan
− Memeriksa Berkas Perkara yang Akan di Minutasi
− Menganonim Putusan
− Melakukan Pengawasan
− Membuat Laporan Hasil Pengawasan
− Melakukan Mediasi
d. Panitera
− Membuat Rencana Anggar Biaya Proses
− Menyusun Laporan Keadaan Perkara
− Menyusun Laporan Keuangan Perkara
− Membuat surat penunjukan panitera pengganti
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
16
− Membuat Surat Penunjukan Juru Sita dan Jurusita Pengganti
− Menandatangani Akta Cerai
− Menandatangani Akta Banding
− Menandatangani Laporan Perkara
− Membuat Berita Acara Sidang (BAS)
− Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/ tunda
− Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi
− Mengikuti dan mencatat jalannya sidang
− melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi
− Memberikan Pertimbangan kepada Ketua tentang Permohonan perkara prodeo
− Menetapkan dan menandatangani SK tentang biaya Prodeo
− Menandatangani / Melegalisir alat bukti yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara
− Menindak lanjuti / Mendisposisi Surat Bantuan Pemanggilan / Pemberitahuan Amar
Putusan dari Pengadilan Agama Belopa
− Menandatangani / Melegalisir Surat Kuasa Khusus
− Menandatangani Akta Kasasi
− Menandatangani Akta Peminjaman Kembali
e. Sekretaris
− Menyusun jadwal rencana kegiatan kesekretariatan
− Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan di bagian kesekretariatan.
− Mengadakan rapat dinas dan berkala.
− Membaca dengan seksama serta memberikan pertimbangan dan informasi jika diperlukan
− pada setiap surat masuk pada bagian kesekretariatan.
− Meneruskan setiap surat masuk kepada Ketua apabila menurut sifat dan tujuannya
menjadi kewenangan Ketua.
− Memeriksan dan membubuhkan faraf/tanda tanagan pada setiap konsep surat keluar.
− Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang kesekretariatan.
− Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan
− Menanggapi dan memecahkan masalah dibidasng kesekretariatan.
− Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
17
− Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan.
f. Panitera Muda Hukum
− Mengumpulkan dan mengelola data perkara
− Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara
− Menyajikan statistik perkara
− Mengarsipkan berkas in aktif
− Penyusunan Bundel B
− Menerbitkan akta cerai
− Mengelola Surat Masuk Hukum
g. Panitera Muda Gugatan
− Menyediakan Blangko-blangko instrumen keperluan sidang
− Membantu Ketua/Hakim dan mencatat jalannya sidang
− Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada pihak
berperkara tidak hadir dalam sidang
− Membuat agenda sidang setiap persidangan
− Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II
− Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya
perkara
− Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan
− Mengisi dan menyerahkan instrumen yang tersedia dalam berkas perkara
− Menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada ketua Majelis
− Melaksanakan Minutasi perkara yang diputus
− Mengarsipkan berkas perkara
− Mendatangani berita Acara Sidang
− Menadatangani Putusan
− Mengetik Berita Acara Sidang
− Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register
− Melapor kepada Ketua Majelis tentang kesiapan siding
h. Panitera Muda Permohonan
− Menyediakan Blangko-blangko instrumen keperluan sidang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
18
− Membantu Ketua/Hakim dan mencatat jalannya sidang
− Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada pihak
− berperkara tidak hadir dalam sidang
− Membuat agenda sidang setiap persidangan
− Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II
− Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya
Perkara
− Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan
− Mengetik Putusan/Penetapan serta menyerahkannya kepada Ketua majelis dan Hakim
− Anggota untuk ditandatangani
− Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan
− Mengisi dan menyerahkan instrumen yang tersedia dalam berkas perkara
− Menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada ketua Majelis
− Melaksanakan Minutasi perkara yang diputus
− Mengarsipkan berkas perkara
− Mendatangani berita Acara Sidang
− Menadatangani Putusan
− Mengetik Berita Acara Sidang
− Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register
− Melapor kepada Ketua Majelis tentang kesiapan siding
i. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
− Membuat program Kegiatan Bidang Kepegawaian dan Ortala
− Bersama-sama pejabat Kesekretariatan dan Kepaniteraan Menyusun Laporan Tahunan
(Laptah), Program Kerja 2019
− Membuat Usul Kenaikan Pangkat Pegawai, Pensiun, Taspen, BPJS, Karis/Karsu, Karpeg.
− Membuat SK, KGB, dan Cuti Tahunan Cuti sakit, Cuti Alasan Pentingdan Cuti
Besar dan Satya .
− Mengkonsep Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor
− Merekap SKP Hakim dan Pegawai, menyusun Jobs Description berdasarkan SKP, serta
Memperbaharui Struktur Organisasi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
19
− Merekap Data Kehadiran Pegawai Manual dan KOMDANAS
− Pengisisan Buku Kendali Kepegawaian
− Monitoring data SIKEP/SIMPEG
− Merekap dan Mengelola surat yang berhubungan dengan kepegawaian dan Ortala
− Membuat Surat Pernyataan Pelantikan, SPMT, dan SPMJ KP4 Hakim dan pegawai.
− Membuat DUK, Bezzeting dan Data Kepegawaian
− Membuat Daftar Soniaritas Hakim
− Melaporkan kegiatan bidang Kepegawaian kepada Sekretaris
− Menyiapkan Pelantikan dan Penyiapan Untuk Pegawai Baru
− Membuat surat keluar yang berkenaan dengan bagian kepegawaian dan ortala
j. Kasubbag Umum dan Keuangan
− Membuat dan menyusun perencanaan kerja bagian umum dan keuangan tahun 2018
− Membuat perencanaan kebutuhan ATK
− Mengelola surat masuk
− Mengelola surat keluar
− Membuat Daftar Inventaris setiap ruangan
− Mengkoordinir/menangani pembelian, penyimpanan dan pendistribusian ATK
− Membayar pajak dan mengurus perpanjangan pajak kendaraan Dinas
− Melaksanakan perawatan dan perbaikan Barang Milik Negara dan bangunan kantor
− Mengelola surat dan Laporan-laporan di bidang umum dan keuangan
− Membuat Label Ruangan kantor
− Membuat Berita acara serah terima BMN
− Membuat Laporan Tahunan
− Membuat uraian tugas Tenaga Honorer
− Mendistribusi kan surat surat masuk ke unit-unit pengelola
− Mengelola dan Mengirimkan surat surat keluar melalui Pos
− Membuat SK Penanggung jawab Laptop dan PC
− Mengkoordinir kebersihan kantor
− Mengkoordinir/mengawasi keamanan dan ketertiban kantor
− Menyimpan arsip,surat surat dan Dokumentasi kantor
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
20
− Membuat SK tim Pengelola Anggaran TA 2019
k. Kasubbag Pelaporan, Informasi Teknologi dan Pelaporan
− Menyusun perencanaan kegiatan anggaran / RKA-K/L tahun berikutnya
− Menyiapkan data RKA-KL untuk DIPA tahun berikutnya
− Membuat laporan manual realisasi anggaran 2019
− meng-update data laporan pada aplikasi Komdanas
− Membuat laporan keuangan semester dan tahunan
− Meng-upload data SAIBA untuk KPPN ke aplikasi e-rekon
− Mengisi data aplikasi Monev kinerja anggaran
− Mengisi data aplikasi Monev Bappenas
− Membuat laporan realisasi kinerja anggaran perkara 2019 dan melaporkan ke
Pengadilan Tingkat Banding
− Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA
− Meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar bagian perencanaan,
teknologi informasi dan pelaporan
− Menyusun Laporan Tahunan
− Menyusun Lakip
− Menyusun RKAKL
− Melaksanakan Revisi DIPA
l. Panitera Pengganti
− Membantu Ketua/Hakim dan mencatat jalannya sidang
− Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada
pihak berperkara tidak hadir dalam sidang
− Membuat agenda sidang setiap persidangan
− Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II
− Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan
biaya perkara
− Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan
− Menyerakan berkas Perkara kepada Ketua Majelis untuk dikoreksi berita acara
sidang
− Memasukkan amar putusan kedalam aplikasi SIPP
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
21
− Mengisi dan menyerahkan instrumen yang tersedia dalam berkas perkara
− Menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada ketua Majelis
− Melaksanakan Minutasi perkara yang diputus
− Mengetik Berita Acara Sidang
− Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada
− Register
− Melaporkan Kepada Ketua Majelis tentang kesiapan siding
m. Jurusita
− Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara
− Melaksanakan pemberitahuan
− Melaksanakan Penyitaan
− Membuat Berita Acara Penyitaan
− Membuat Relaas panggilan
− Pembuatan penetapan Ikrar Talak
− Pembuatan penetapan Sita Ekskusi
− Pelaksanaan Ekskusi
n. Jurusita Pengganti
− Melaksanakan pemanggilan sidang dan Pemberitahuan (Pbt) Isi Putusan para pihak
berperkara
− Melaksanakan pemanggilan sidang/pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama lain
(Tabayun)
− Menyampaikan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon karena panjar biaya habis.
− Melaksanakan panggilan Eksekusi/ Pelaksanaan Eksekusi dan Sita Eksekusi/Membuat
Berita Acara Sita Eksekusi
o. Staf
− Operator dan pengelola Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)
− Mendigitalisasi data pegawai untuk Aplikasi SIKEP Pengadilan Agama Belopa
− Meng upload data e-dokumen ke dalam aplikasi SIKEP Pengadilan Agama Belopa
− Operator dan pengelola Aplikasi SIMKEP (ABS)
− Mendigitalisasi data pegawai untuk Aplikasi SIMKEP (ABS) Pengadilan Agama Belopa
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
22
− Meng upload data e-dokumen ke dalam aplikasi SIMKEP (ABS) Pengadilan Agama
Belopa
− Membuat surat perintah tugas
− Admin pada aplikasi finger / sidik jari
− Mengisi / update data Komdanas urusan Kepegawaian
− Membenahi file masing-masing hakim dan pegawai sesuai urutan
− Membantu Kasubbag dalam setiap kegiatan
− Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Pengadilan Agama Belopa juga berupaya untuk menerapkan Sistem Akreditasi
Manajemen Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan, sejak kantor Pengadilan Agama Belopa
dibuka untuk hari pertama kerja pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh Ketua Pengadilan
Agama Belopa. Pengadilan Agama Belopa, terus berbenah dalam setiap lini layanan
peradilan baik secara internal maupun eksternal. Pengadilan Agama Belopa dalam
prakteknya mengalami kemajuan dalam penerapan SAPM sekalipun sebagai Pengadilan
Agama yang baru terbentuk sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016.
2. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan / Pelayanan Terpadu
Sidang di luar gedung pengadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama
Belopa pada Tahun 2018 belum ada karena Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan
Agama yang baru terbentuk sesuai dengan Keppres Nomor 15 Tahun 2016 tentang
pembentukan Pengadilan Agama .
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
23
3. Perkara Prodeo
Perkara Prodeo Pengadilan Agama Belopa pada Tahun 2018 belum ada, karena
Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama yang baru terbentuk sesuai dengan
Keppres Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama .
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
24
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Pembinaan dan pengelolaan sumber manusia merupakan salah satu program Quick
Wins Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme aparatur hukum sehingga bias menjalankan tugasnya secara maksimal dalam
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya
manusia Pengadilan Agama Belopa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Pengadilan Agama Belopa tahun 2018 memiliki pegawai berjumlah 9 orang yang terdiri
dari :
- Ketua 1 Orang : 1 Orang
- Wakil Ketua : - Orang
- Hakim : 2 Orang
- Panitera : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Panitera Muda Permohonan : 1 Orang
- Panitera Muda Gugatan : 1 Orang
- Panitera Muda Hukum : 1 Orang
- Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala : - Orang
- Kasub Bag Umum dan Keuangan : 1 Orang
- Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan : - Orang
- Panitera Pengganti : - Orang
- Jurusita : - Orang
- Jurusita Pengganti : - Orang
- Staf : - Orang
- Honorer : 3 Orang
Pengadilan Agama Belopa masih sangat kekurangan dalam jumlah pegawai yang
tentunya sangat mempengaruhi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seiring
banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh kantor Pengadilan Agama Belopa, maka sangatlah
perlu untuk diperhatikan didalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
25
1. Mutasi
Selama dalam tahun 2018 pegawai Pengadilan Agama Belopa tidak terdapat mutasi
pegawai. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
2. Promosi
Tidak ada Promosi ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
3. Pensiun
Tidak terdapat pegawai Pengadilan Agama Belopa yang memasuki masa pensiun di tahun
2018. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
. 4. Diklat
Pada Tahun 2018, Pegawai/Hakim Pengadilan Agama Belopa yang mengikuti diklat
dapat dilihat pada tabel berikut:
No N a m a / N I P Nama Diklat Penyelenggara Diklat Ket.
1.
2.
3.
4.
5.
Dede Ramdani,S.HI
NIP.19880504 201712 1 003
MujiburrahmanSalim,SH
NIP. 19940313 201712 1 004
Fahmi Arief,SH
NIP. 19940519 201712 1 005
Muh.Nasharuddin Chamanda,S.HI
NIP. 19950104 201712 1 006
Muhammad Ali,S.Ag
19650117 199403 1 002
Diklat PPC
Diklat PPC
Diklat PPC
Diklat PPC
Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan
Pusdiklat Mahkamah
Agung
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
26
B. Penyelesaian Perkara
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus
Tidak terdapat sisa perkara yang diputus (Pengadilan Agama Belopa baru dibentuk)
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
Perkara diterima tahun 2018 sebanyak 116 perkara, diselesaikan tahun 2018 dengan
tepat waktu sebanyak 41 Perkara, sisa perkara tahun 2018 sebanyak 75 perkara dengan rincian
sebagai berikut:
Rincian Perkara yang diterima tahun 2018, meliputi:
− Izin poligami - Perkara
− Pembatalan perkawinan - Perkara
− Kelalaian atas kewajiban suami/istri - Perkara
− Cerai talak 30 Perkara
− Cerai gugat 71 Perkara
− Harta bersama - Perkara
− P3HP - Perkara
− Nafkah anak - Perkara
− Itsbat nikah 13 Perkara
− Dispensasi Perkawinan 2 Perkara
− Kewarisan - Perkara
− Penolakan perkawinan oleh PPN - .Perkara
− Penunjukan orang lain sebagai wali - Perkara
− Wali Adhal - Perkara
− Pengesahan Anak - Perkara
− Lain-lain ( Pengangkatan Anak) - Perkara
Jumlah 116 Perkara
Perkara yang diputus tahun 2018
− Izin poligami - Perkara
− Dicabut - Perkara
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
27
− Pembatalan perkawinan - Perkara
− Kelalaian atas kewajiban suami/istri - Perkara
− Cerai talak 10 Perkara
− Cerai gugat 23 Perkara
− Harta Bersama - Perkara
− Penguasaan anak - Perkara
− Perwalian - Perkara
− P3HP - Perkara
− Isbat Nikah 6 Perkara
− Kewarisan - Perkara
− Wali adhal - Perkara
− Penolakan perkawinan oleh PPN - Perkara
− Dispensasi perkawinan 1 Perkara
− Tidak diterima/Coret dari - Perkara
− Ditolak - Perkara
− Gugur 1 Perkara
− Lain-lain - Perkara
Jumlah 41 Perkara
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
Sisa perkara Pengadilan Agama Belopa yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi
Agama Makassar tahun 2018 sebanyak 0 perkara, diterima tahun 2018 sebanyak 0 perkara,
yang diselesaikan tahun 2018 sebanyak 0 perkara, sisa tahun 2018 sebanyak 0 perkara.
Perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 0 Perkara, dan dari keseluruhan perkara yang
melakukan banding sebanyak 0 perkara, sehingga perkara yang tidak melakukan banding adalah
0 perkara.
Dari perkara yang melakukan banding terdapat 0 perkara yang diajukan kasasi,
sehingga terdapat 0 perkara banding yang tidak mengajukan kasasi.
Perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Agama Belopa berjumlah 0 perkara.
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi
Perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 6 Perkara, gagal mediasi berjumlah 6 perkara
dan yang masih dalam proses berjumlah 3 perkara.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
28
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melakukan Diversi
Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Belopa tidak manangani perkara anak. ( Pengadilan
Agama yang baru terbentuk)
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan , kegiatan
pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena
itu Pengadilan Agama Belopa khususnya bidang kesekretariatan melakukan pengelolaan sarana
dan prasarana dan fasilitas Gedung sekalipun status Gedung kantor adalah pinjaman dari Pemda
Kabupaten Luwu.
1. Gedung
- Pengadaan
Pengadilan Agama Belopa tahun 2018 tidak mempunyai alokasi anggaran pengadaan
sarana dan prasarana. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
- Pemeliharaan
Pengadilan Agama Belopa tahun 2018 tidak mempunyai aset barang kekayaan milik
Negara berupa sarana dan prasarana. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
- Penghapusan
Pengadilan Agama Belopa untuk tahun 2018 tidak ada penghapusan ( Pengadilan Agama
yang baru terbentuk)
2. Fasilitas Gedung
- Pengadaan
Pengadilan Agama Belopa dalam anggaran DIPA tahun 2018 tidak mendapat alokasi
untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung. Oleh karena itu aset sarana dan
prasarana tidak ada. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
- Pemeliharaan
Pengadilan Agama Belopa awal tahun 2018 tidak mempunyai aset barang kekayaan milik
Negara berupa sarana dan prasarana fasilitas Gedung. ( Pengadilan Agama yang baru
terbentuk)
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
29
- Penghapusan
Pengadilan Agama Belopa untuk tahun 2018 tidak terdapat penghapusan aset sarana dan
prasarana fasilitas gedung. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)
D. Pengelolaan Keuangan
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Belanja Pegawai Pagu ( 005-01 )
Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja Pegawai karena salah satu
Pengadilan Agama yang baru dibentuk.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Belanja Barang Pagu ( 005-01 )
Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja barang karena salah satu
Pengadilan Agama yang baru dibentuk.
- Belanja Modal ( Gedung dan Bangunan )
- Pagu ( 005-01 )
Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja Modal (Gedung dan Bangunan)
karena salah satu Pengadilan Agama yang baru dibentuk.
- Belanja Modal ( Peralatan dan Mesin )
Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja Modal ( Peralatan dan Mesin) karena
salah satu Pengadilan Agama yang baru dibentuk.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Anggaran belanja, karena salah satu
Pengadilan Agama yang baru dibentuk.
E. Pengelolaan Biaya Proses
Pengadilan Agama Belopa mulai berkantor sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 mengelola dana dari Biaya proses perkara sesuai dengan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Belopa Nomor : W20-A25/ 08 /KU.01.1/SK/1/2018 tanggal
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
30
1 Nopember 2018 tentang Perincian Biaya Proses Pada Pengadilan Agama Belopa yang
berjumlah Rp. 5.800.000,- dan telah di realisasikan selama tahun 2018 sebanyak Rp.
3.126.000,- dan saldo Rp. 2.674.000,- Biaya Proses Penyelesaian perkara pada Pengadilan
Agama Belopa merupakan biaya alat tulis dan sarana yang digunakan untuk penyelesaian
perkara perdata pada Pengadilan Agama Belopa di luar biaya pendaftaran, dan biaya
panggilan/pemberitahuan.
F. Dukungan Teknologi Informasi
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Belopa sangat di dukung oleh
Teknologi Informasi,seperti berikut :
1. WEBSITE
Pengadilan Agama Belopa memiliki situs website (http://www.pa-Belopa.go.id) yang
bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperkara serta
informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Belopa
2. EMAIL
Untuk mempermudah trasformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama
Belopa memiliki akun alamat e-mail resmi yaitu : [email protected] sehingga
komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih simple.
3. APLIKASI KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI
Adalah aplikasi internet yang terpusat pada website www.mahkamahagung.go.id yang
berfungsi untuk memudahkan komunikasi data yang meliputi pengelolaan keuangan,
kepegawaian dan Umum.
4. APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA
SIPP (Sistem Informasi Penulusuran Perkara) adalah aplikasi yang
dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis website, dari penerimaan perkara,
persiapan persidangan, proses persidangan sampai dengan penyelesaian perkara. Informasi
Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website badilag.net, yang
berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang
perkara.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
31
5. APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SIKEP (Sistim Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data
pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di SIKEP yang
terintegrasi pada website Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (http//:badilag.net)
6. APLIKASI ADMINISTRASI UMUM
• Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Belopa juga
didukung oleh aplikasi yang berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN.
• Untuk pengelolaan administrasi Alat Tulis Kantor serta barang keperluan perkantoran
lainnya, didukung oleh aplikasi komputer yaitu aplikasi PERSEDIAAN, dari
pengadaan/pembelian, pemdistribusian serta pelaporannya.
• Khusus pengelolaan aset tanah / barang tidak bergerak PA Belopa juga didukung oleh
aplikasi SIMANTAP .
7. APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN
• Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar) adalah aplikasi komputer untuk membuat
dokumen-dokumen seperti SPM dan SPP.
• Aplikasi SILABI (Sistim Laporan Bendahar Instansi): yaitu aplikasi komputer untuk
membuat laporan bendahara yang terdiri dari buku kas umum, LP5, BAP kas, DRPP
(Daftar Rincian Permintaan Pembayaran), SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja)
• Aplikasi SAIBA (Sistim Akuntasi Instansi Basis Akrual) yaitu aplikasi komputer sebagaian
bagian inti dari pengelolaan keuangan dari realisasi penyerapan, Pendapatan dan jurnal
neraca, serta laporanlaporan keuangan lainnya yang berbasis Akrual.
• Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian & Lembaga) yaitu aplikasi
yang digunakan dalam menyusun rencana kinerja dan anggaran kementerian lembaga
setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
tahun
anggaran berikutnya.
• Aplikasi SIRUP (Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi yang
berbasis internet yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan rencana umum
pengadaan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
32
• Aplikasi MONEV (Monitoring Evaluasi) yaitu aplikasi yang berbasis internet yang
berfungsi untuk melaporkan realisasi anggaran setiap triwulannya.
G. Regulasi Tahun 2018
Dalam melaksanakan tugas-tugas Peradilan baik yang berhubungan dengan tugas
pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang, Pengadilan Agama Belopa telah ikut
berperan aktif menerapkan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari program nasional
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik dengan berupaya melaku reformasi pada delapan area, yaitu sebagai berikut:
1. Manajemen perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem
dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya
menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen
pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan
budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Penataan peraturan perundang-undangan
Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas
dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih
peraturan pada tingkat satuan kerja serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-
undangan.
3. Penataan dan penguatan organisasi
Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang
paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan utama dari program ini adalah untuk
meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
33
proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga
organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
4. Penataan ketatalaksanaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masingmasing instansi. Target
program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi
dalam penyelenggaraan dan manajemen pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen dan
meningkatnya kinerja aparatur.
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur
Sudah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini
diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkompetensi
dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.
Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi
jabatan,
penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.
6. Penguatan pengawasan
Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Pengadilan Agama Belopa. Target dari program
ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya
tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah
daerah. Program ini merujuk pada Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
01/Maklumat/KMA/IX/2018.
7. Penguatan akuntabilitas kinerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari
instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan
akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah
kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen
kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
34
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah.
Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan
Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan
masyarakat.
Pengadilan Agama Belopa juga menerapkan Sertifikasi Akreditas Penjaminan Mutu (SAPM)
dalam melakukan layanan kepada publik. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pada
delapan area sebagaimana tersebut diatas, di Pengadilan Agama Belopa telah berupaya
maksimal mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :
1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama Belopa tahun 2016 dan
garis panduan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran
yang ada didalam DIPA.
2. Membenahi sistem manajemen penanganan perkara baik yang berhubungan dengan Personil
petugas ataupun yang berhubungan dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan
Efisiensi permasalahan dan penyelesaian perkara.
3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang baku atau yang telah ada sesuai dengan Peraturan-
Peraturan yang berlaku selama ini. Hal ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap
pribadi Pegawai itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan
kepada masing-masingnya. Disiplin ini meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu
(penambahan wawasan) atau hal-hal lain yang menunjang dari tugas-tugas di Kantor.
Dengan lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK./V/2008 tanggal 14
Mei 2008 tentang ketentuan penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai. peningkatan Disiplin Pegawai lebih dioptimalkan, yang
diperkuat dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2018
4. Membuat rincian Job Description mulai dari Pimpinan sampai tenaga Honorer melalui
penerbitan Surat Keputusan dari Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang diberi kewenangan
untuk seluruh Pegawai. Hal ini diharapkan bahwa seluruh Pegawai memiliki pedoman dan
mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
35
5. Menanamkan rasa kebersamaan dan keharmonisan antara Pegawai melalui sarana olah
raga, Senam dan gotong royong atau sarana lain seperti Sholat berjamaah dan kuliah tujuh
menit (kultum). Dengan program ini diharapkan setiap Pegawai dapat bekerja sama dan
saling melengkapi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka.
6. Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta wawasan,
dibidang tehnis atau pengetahuan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan
pembinaan melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah diprogramkan.
Disamping itu dengan memberikan dorongan agar dapat melanjutkan kuliah Program Strata 1
(S1) atau Strata 2 (S2)
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
36
BAB IV
PENGAWASAN
Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Belopa dilakukan oleh hakim
tinggi pengawas daerah dengan didampingi oleh personil bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar disamping pengawasan yang dilakukan oleh hakim
pengawas bidang Pengadilan Agama Belopa yang melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali
selanjutnya hakim pengawas membuat laporan dari hasil pengawasannya dan kemudian ditindak
lanjuti oleh pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Hasil pengawasan dan pembinaan ini memberikan gambaran keadaan yang pada pada
Pengadilan Agama Belopa yang dapat dilakukan usaha-usaha pembinaan dan perbaikan di masa
yang akan datang.
Belumlah terdapat temuan mengingat Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama
yang baru terbentuk yang masih perlu bimbingan untuk di masa yang akan datang terkait dengan
manajemen peradilan .
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
37
BAB V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Teknis Yustisial (Kepaniteraan)
a. Penyelesaian perkara dalam tahun 2018 telah berjalan sebagaimana mestinya dan
perkara yang telah diterima selama tahun 2018 mencapa i116 perkara putus dari 41
perkara dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 75 perkara.
b. Dengan adanya pelatihan, temu karya, pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung RI, maka kualitas penyelesaian perkara yang diputus semakin baik.
c. Administrasi peradilan, pada umumnya pelaksanaan pola Bindalmin sebagai realisasi
dari Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991 di Pengadilan
Agama Belopa telah dilaksanakan dengan tertib dan seksama walaupun masih
terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan.
d. Aplikasi SIPP yang dirancang untuk memudahkan pengadministrasian perkara pada
Pengadilan Agama khususnya, sudah dapat memberi kemudahan kepada stake holder
untuk menertibkan data-data perkara.
2. Teknis Non-Yustisial (Kesekretariatan)
a. Personil/pegawai Pengadilan Agama Belopa masih terdapat kekurangan misalnya:
Hakim, Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana, Kasubbag IT dan Pelaporan,
Panitera Pengganti dan Staf.
b. Promosi dan mutasi diharapkan berjalan sesuai prosedur yang berlaku sehingga tidak
ada pihak-pihak yang dirugikan ataupun merasa diperlakukan tidak adil.
c. Sarana perkantoran berupa gedung sudah cukup memadai sekalipun masih status
Gedung pinjaman sementara dari Pemda Kabupaten Luwu.
d. Kurang tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua, sehingga sering
menghambat urusan kantor yang terkait dengan kegiatan luar kantor seperti pengiriman
surat-surat dinas, dan mengantar Laporan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018
38
3. Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Makassar telah
dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Belopa
secara keseluruhan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, kami menyampaikan beberapa
saran sebagai berikut:
1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat
kepaniteraan, jurusita dan jurusita pengganti dan juga pelatihan non teknis yustisial para
pejabat kesekretariatan dan stafnya dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang
profesional.
2. Agar menjadi perhatian berkenaan dengan kondisi jumlah 3 (tiga) orang hakim pada
Pengadilan Agama Belopa, yang saat ini hanya berjumlah satu majelis saja, kiranya mutasi
hakim dapat berimbang.
3. Mengingat Pengadilan Agama Belopa merupakan Pengadilan yang baru terbentuk, dengan
jumlah perkara 75 perbulan dengan jumlah tenaga kepaniteraan hanya 4 (empat) orang
saja, sangat kewalahan dengan tugas rangkap sebagai tenaga administrasi dan Yustisial
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti maka sangat dibutuhkan tenaga yang handal
dan berpengalaman dalam bidang tugasnya.
4. Mengingat tenaga kesekretariatan hanya berjumlah 2 (dua) orang yakni Sekretaris dan
Kasubag Umum dan Keuangan maka tugas -tugas kesekretariatan banyak dikerjakan pula
oleh tenaga yustisial kepaniteraan, merangkap sebagai bendahara pengeluaran, pembuat
daftar gaji dan lain sebagainya, maka berdasarkan hal ini maka Pengadilan Agama Belopa
sangat membutuhkan tenaga Kesekretariatan.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu adanya penambahan kendaraan roda empat
dan roda dua.
Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Belopa tahun 2018
disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa
yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.