Download - Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
1/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
2/92
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
3/92
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
4/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial2
PengarahIr. Tri Patmasari, M.Si
KontributorLulus Hidayatno, M.Tech
Guridno Bintar Saputro, M.Agr
Astrit Rimayan, M.ScFarid Yuniar, ST, M.Eng
Gama Hirawan Utomo, ST
Fahrul Hidayat, ST
Andriyana Laillisaum, ST
Seawan
Editor:Prof. Dr. Ir. Sobar Susna, M.Surv.Sc
Desain & Tata Letak
Agus Seawan (Coqelat)
© PPBW BIG 2016
s a m
b u t a n
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
5/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 3
Sesuai dengan salah satu agenda Nawa Cita yang berbunyi “Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” maka Badan
Informasi Geospasial melalui Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW-BIG) segera menindaklanju
agenda tersebut dengan menyediakan informasi geospasial di wilayah perbatasan. Tentu, sesuai
dengan tupoksinya bahwa informasi geospasial dalam hal ini adalah erat kaitannya dengan garis
batas wilayah. Hal ini menjadi penng karena garis batas wilayah menjadi dasar bagi pemerintah
daerah untuk menentukan luas wilayah, melaksanakan kegiatan pemerintahan dan merencanakan
pembangunan sehingga penegasan batas wilayah menjadi prioritas untuk segera diselesaikan demiterciptanya harmonisasi pembangunan antar daerah.
Kontribusi PPBW-BIG dalam upaya percepatan penegasan batas daerah salah satunya diwujudkan
dengan melaksanakan kegiatan delineasi batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan secara
kartometrik dengan melibatkan unsur pemerintahan setempat. Muncul harapan dari pekerjaan yang
mana garis batas kesepakatan yang dhasilkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan produk hukum
tentang batas wilayah. Produk hukum tentang batas wilayah inilah yang diperlukan sebagai bentuk
kejelasan hukum yang mengatur tentang batas kewenangan antar daerah dalam penyelenggarakan
kegiatan pemerintahan. Pada dasarnya garis batas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/
Kelurahan adalah kerangka dasar NKRI dalam urusan pembagian kewenangan sehingga sudah seharusnya
penegasan batas-batasnya harus segera diselesaikan.
Selain pekerjaan batas daerah, kontribusi PPBW-BIG dalam menyediakan informasi geospasial
di wilayah perbatasan negara juga perlu diapresiasi. Selain melaksanakan fasilitasi perundingan darat
dan marim, ada juga pekerjaan survei pemetaan yang diharapkan dapat menjadi media penyelesaian
batas negara darat dan marim.
Buku Annual Report Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tahun 2015 ini disusun untuk memberikan
gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah pada tahun
2015. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Salam,
Dodi Sukmayadi
Depu Bidang Informasi Geospasial Dasar
Badan Informasi Geospasial
SAMBUTAN DEPUTI
BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
6/92
Badan Informasi Geospasial4
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan kemudahan sehingga pada kesempatan ini buku
Laporan Tahunan Pusat Pemetaan Batas Wilayah 2015 dapat disusun. Buku
ini menyajikan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan
Batas Wilayah – Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) selama kurun
waktu Tahun Anggaran 2015.
Kegiatan Bidang Pemetaan Batas Negara melipu kegiatan batas
marim dan batas darat melalui kegiatan-kegiatan Kajian Delimitasi Batas
Marim, Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia, SurveiDemarkasi Ri-RDTL, Perawatan dan Pemasangan Border Sign Post (BSP) RI-
RDTL, Pemetaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Segmen Batas RI-RDTL,
Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL, Survei Densikasi Pilar Batas RI-PNG
serta serangkaian perundingan dengan negara-negara tetangga.
Untuk Kegiatan Bidang Pemetaan Batas Administrasi, pada Tahun
Anggaran 2015 sebagai kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan
pada tahun-tahun sebelumnya, PPBW melakukan kegiatan Pemetaan
Batas Wilayah Administrasi yang terdiri dari kegiatan Delineasi Batas Desa
sebanyak 5 paket dengan 3 paket diantaranya termasuk pemasangan pilar
batas desa, Delineasi Batas Kabupaten, Pemetaan UAV Segmen Bermasalahdi Kalimantan Tengah, Pembuatan Prototype Peta Desa, Pembuatan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa, Pemasangan Pilar Batas
Kawasan Konservasi Gumuk Pasir di Parangtriss-DIY, Pemutakhiran Data
Batas Wilayah, Penyusunan Dokumen Kajian Luas Pengelolaan Wilayah Laut
dan Grand Design Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi,
serta Pembuatan Materi Digital Penarikan Garis Batas Wilayah Administrasi
Desa/Kelurahan Secara Kartometrik.
Cibinong, Januari 2016
Kepala Pusat
Pemetaan Batas Wilayah
Ir. Tri Patmasari, M.Si
kata pengantar
Ir. Tri Patmasari, M.Si
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
7/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 5
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
VisiMenjadi integrator penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia
Misi1. Meningkatkan sinergi proakf dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional
2. Mengintegrasikan informasi geospasial agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan informasi geospasial nasional
Adapun untuk Struktur Organisasi di Badan Informasi Geospasial pada saat ini dapat dilihat Pada Gambar 1
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
8/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial6
Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011
tentang Iinformasi Geospasial (IG). IGterdiri dari dua jenis, yaitu Informasi
Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi
Geospasial Temak (IGT). IGD sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 melipu Jaring Kontrol Geodesi
dan Peta Dasar. Peta dasar menurut pasal 12
terdiri atas garis pantai, hipsogra, perairan,
nama rupabumi, batas wilayah, transportasi
dan ulitas, bangunan dan fasilitas umum, dan
penutup lahan. Adanya informasi garis batas
dalam peta dasar merupakan tanggung jawab
yang diamanatkan kepada Pusat Pemetaan Batas
Wilayah (PPBW).
Tugas Pokok
Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Kepala
(Perka) Badan Informasi Geospasial (BIG) No.3
Tahun 2012 Pusat Pemetaan Batas Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan rencana dan program, perumusan
dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data
dan informasi geospasial dasar, serta penyiapanpelaksanaan penelitian dan pengembangan,
dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang
pemetaan batas wilayah.
Fungsi
1. Penyusunan rencana dan program di
bidang pemetaan batas wilayah;
PUSATPEMETAANBATASWILAYAH
2. Penyiapan perumusan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang pemetaan bataswilayah;
3. Penyusunan norma, pedoman, prosedur,
standar, dan spesikasi di bidang
pemetaan batas wilayah;
4. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
dan penggunaan data dan informasi
geospasial dasar di bidang pemetaan batas
wilayah;
5. Pemutakhiran data dan informasigeospasial dasar di bidang pemetaan batas
wilayah; dan
6. Pelaksanaan kerja sama teknis dengan
badan atau lembaga pemerintah, swasta,
dan masyarakat di dalam dan/atau luar
negeri di bidang pemetaan batas wilayah.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
9/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 7
Tugas Pokok Tiap Bidang
1. Bidang Pemetaan Batas Negara
Bidang Pemetaan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur,
standar, dan spesikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan
informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah,
swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas negara.
2. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi
Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma,
pedoman, prosedur, standar, dan spesikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, danpemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau
lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas
wilayah administrasi.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
10/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial8
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan negara kepulauan terbesar di
dunia dengan ribuan pulau-pulau, serta
garis pantai yang kedua terpanjang di
dunia. Wilayah NKRI memiliki batas darat dan marim
(laut serta udara di atasnya) dengan negara-negara
tetangga.
BIDANG
PEMETAANBATASNEGARA
Wilayah NKRI di darat sesuai prinsip hukum internaonal “us posides juris”, yakni wilayah Indonesia
mewarisi wilayah kedaulatan eks Hindia Belanda yang berbatasan dengan 3 (ga) negara tetangga, yaitu:
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas antara RI-Malaysia mengacu pada Traktat tahun1891, 1915 dan 1925 antara Belanda dan Inggris di Pulau Borneo, antara RI-PNG mengiku Konvensi tahun
1895 antara Belanda dan Inggris di Pulau Nugini (Irian), sedangkan RI-Timor Leste mendasarkan pada Traktat
tahun 1904 dan Permanent Court of Arbitraon (PCA) 1914 antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor.
Sementara itu Indonesia mempunyai batas marim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni dengan India,
Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Indonesia
sebagai negara pihak terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (UNCLOS
82) memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 82 termasuk
diantaranya ketentuan mengenai negara kepulauan, penetapan batas marim antar negara, serta hal-hal
lainnya terkait wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki luas daratan ± 1.890.739 km2
dan luas lautan ± 6.311.013 km2 (Artanto, 2013).
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPBW pada tahun 2015 terkait dengan batas negara melipu
batas marim dan batas darat. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kegiatan terkait batas marim melipu kegiatan kajian delimitasi batas marim guna mendukung
perundingan teknis batas marim
2. Kegiatan terkait batas darat melipu kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka mendukung perundingan
teknis batas darat.
a. Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia
b. Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL
c. Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL
d. Perawatan Border Sign Post (BSP) RI-RDTL
e. Perawatan Pilar Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-RDTL
f. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas RI-RDTL
g. Survei Densikasi Pilar Batas RI-PNG
Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
11/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 9
BIG sebagai salah satu anggota Tim teknis perunding batas marim selalu melaksanakan kajian(exercise) delimitasi garis batas marim dengan Negara tetangga. Hasil kajian ini digunakan sebagai bahanmasukan dan rekomendasi bagi penyusunan “Posion Paper ” Pemerintah Indonesia untuk Tim Teknis batasmarim dalam perundingan dengan negara tetangga yang berbatasan. Dalam perundingan teknis batasmarim, BIG sebagai anggota delegasi juga menjadi Ketua Technical Working Group (TWG) atau KetuaExpert Group.
Sesuai dengan roadmap Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2015 telah dilaksanakan 9 (sembilan)
perundingan teknis batas marim dengan 6 (enam) negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Viet Nam, Palau,
Filipina dan Thailand. Perundingan teknis batas marim dengan Timor-Leste merupakan perundingan teknis
batas marim yang pertama kali dilaksanakan.
Setelah pada tahun 2014 telah disepaka batas laut wilayah di segmen Selat Singapura bagian mur
antara Indonesia dan Malaysia serta kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan
Filipina, Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 melanjutkan proses rakasi kedua perjanjian tersebut
melalui Undang-Undang. Saat ini proses rakasi berada di tahap Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.
Rekapitulasi pelaksanaan Perundingan Teknis Batas Marim beserta hasilnya selama tahun 2015
disajikan dalam Tabel 1. Peta-peta illustrasi batas-batas marim yang dirundingkan seper pada Gambar 1
s.d Gambar 10.
Tabel 1. Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Marim 2015 dan Hasil Perundingan
No Perundingan Hasil
1
Pertemuan Konsultasi Informal
Penetapan Batas Landas Konnen
RI-Filipina
Jakarta 19 Januari 2015
- Pada pertemuan tersebut, pihak Filipina
mengusulkan agar kedua negara menjajaki
dimulainya pembahasan trijunction point
batas maritim RI-Filipina-Palau. Tim Teknis
RI memandang usulan tersebut belum dapat
dilakukan mengingat Indonesia saat ini masih
merundingkan penetapan batas ZEE dengan Palau.
- Tim Teknis RI mengusulkan agar dilakukanpenjajakan untuk segera memulai perundingan
penetapan batas Landas Konnen.
1.1 Dokumen Perundingan Teknis Batas Maritim
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
12/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial10
2
27th Technical Meeting on
Marime Boundaries Delimitaon
Between the Republic of Indonesia
and Malaysia
Jakarta, Indonesia, 27-28 Februari
2015
Diskusi terkait:
Laut Sulawesi
- Delegasi Malaysia menyatakan bahwa proposalnya
adalah garis ekuidistan, yang mana seap kbatas dikonstruksikan sama jarak dari k dasar
Malaysia
- Ketua Delegasi Indonesia mengingatkan kembali
terkait proposal untuk memformalkan garis
Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB) di
laut Sulawesi. Posisi Indonesia dalam penarikan
garis batas selalu bereferensi kepada garis pangkal
kepulauan.
Laut Tiongkok Selatan
-Kedua ketua delegasi sepakat untuk memberikanmandat kepada TWG untuk membahas potensial
garis batas laut territorial
- TWG masing-masing negara menampilkan
konstruksi garis batas laut teritorialnya di Tanjung
Datu.
Selat Singapura
Ketua Delegasi Indonesia menanyakan tentang
progress terkait delimitasi negosiasi antara Malaysia
dan Singapura di sekitar Pedra Branca dan Middle
Rock.
Selat Malaka
- Ketua Delegasi Indonesia kembali menyampaikan
proposal untuk memformalkan garis PTSB
sebagaimana telah diajukan pada pertemuan
ke-26.
- Ketua Delegasi Malaysia mempertahankan
posisinya bahwa untuk memformalkan PTSB
akan diambil setelah semua delimitasi garis laut
teritorial di sebelah selatan Selat Malaka telahdisepaka.
- Terkait dengan delimitasi garis zona ekonomi
eksklusif (ZEE) di selat Malaka, kedua pihak masih
mempertahankan posisinya.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
13/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1
3
28th Technical Meeting on
Marime Boundaries Delimitaon
Between Malaysia and the
Republic of Indonesia
Kuching, Malaysia, 14-16 Juni 2015
Laut Sulawesi
- Tim Teknis kedua negara telah menyampaikan
usulan proyeksi garis Land Konnen (LK) masing-masing dan sepakat untuk melakukan diskusi
pendalaman terkait relevant circumstances dalam
mengkonstruksi garis batas LK;
- Atas usulan Tim Teknis Indonesia, Tim Teknis
Malaysia akan mempertimbangkan untuk
memformalisasi garis PTSB di Laut Sulawesi juga
akan mempermbangkan midpoint Provisional
Common Point (PCP) di Laut Sulawesi
Laut Tiongkok Selatan
Tim Teknis kedua negara sepakat untuk
mendiskusikan transformasi koordinat geogras
garis batas LK RI-Malaysia 1969 guna menjadi dasar
permbangan perlu daknya dilakukan penyesuaian
atas garis tersebut apabila setelah di transformasi,
garis LK RI-Malaysia 1969 itu terletak di dalam 12
mil laut kedua negara.
Selat Malaka bagian Selatan
- Atas usulan Tim Teknis Indonesia, Tim Teknis
Malaysia akan mempertimbangkan untuk
memformalisasi garis PTSB di Selat Malaka bagian
Selatan (kesepakatan pada TM-26 di Johor Bahru,
2013).
- Tim Teknis kedua negara sepakat untuk
melanjutkan diskusi teknis.
Selat Singapura bagian Timur
Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan
diskusi teknis.
Selat Malaka (ZEE)Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan
diskusi teknis.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
14/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial12
4
The 6th Technical Meeting on
the Delimitaon of the Exclusive
Economic Zone Between the
Republic of Indonesia and the
Socialist Republic of Viet Nam
Jakarta, Indonesia, 10-12 Maret
2015
- Kedua negara bertukar pandangan mengenai the
Dra of the Consolidated Text of the Proposed
Principles and Guidelines, yaitu pada Paragraf
7, 8, dan 10
- Kedua negara saling bertukar daar koordinat
geogras Tik Dasar, Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia dan Garis Pangkal Viet Nam yang relevan
serta telah ditetapkan oleh Pemerintah masing-
masing
5
Preparatory Meeng to the Fih
Technical Meeting on Maritime
Boundaries Delimitation (MBD)
between the Republic of Indonesia
and the Republic of Palau
Manila, Filipina, 30-31 Juli 2015
- Tim Teknis kedua negara menyepaka outstanding
issues to be addressed during the 2nd Preparatory
Meeng
- Kedua negara masih berbeda posisi terkait
metoda delimitasi yang akan digunakan dalam
mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara.
6
The Meeng of 1st Consultaon
Between the Democrac Republic
of Timor Leste and the Republic of
Indonesia on Marime Boundaries
Delimitaon
Dili, 18 September 2015
- Kedua delegasi bertukar pandangan terkait
modali untuk diskusi delimitasi batas marim
- Delegasi Indonesia juga membagikan pengalaman
terkait submisi k dasar ke PBB dan meminta
pihak RDTL untuk memberikan informasi terkait
k dasar dan garis pangkalnya.
- Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan
negosiasi delimitasi batas marim berdasarkan
prinsip panduan yang sama.
- Kedua pihak sepakat untuk mendiskusikan area
terkait delimitasi dan mendelimitasi segmen
yang mudah.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
15/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1
7
The Meeng of Second ConsultaonBetween the Democrac Republic
of Timor Leste and the Republic of
Indonesia on Marime Boundaries
Delimitaon
Surabaya, Indonesia , 29-30
Oktober 2015
- Kedua Negara menyepakati “ principles and
guidelines and the idencaon of relevant areas
for marime boundaries delimitaon” dan area
delimitasi batas marim yang relevan yaitu area
Selat Wetar, Selat Ombai bagian mur, Selat Ombai
bagian barat, dan Laut Timur.
- Pada principles and guidelines tersebut disepaka
dibentuk technical meeng untuk melaporkan
hasil pekerjaan dan mendapatkan arahan dari
otoritas yang lebih nggi.
- Kedua Negara mendiskusikan dan menyepaka
rencana kerja bersama yang dibagi menjadi ga
fase: konsultasi, Inventarisasi data dan pekerjaan
exercise, pertimbangan teknis dan legal, dan
penggambaran garis batas marim sementara.
8
Pertemuan Konsultasi Informal
Penetapan Batas Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) RI-Thailand
Bangkok, Thailand, 23 April 2015.
Pada pertemuan ini, kedua delegasi melakukan
pertukaran informasi mengenai perkembangan
upaya penetapan batas marim yang dilakukan
oleh Pemerintah masing-masing negara dengan
negara-negara tetangganya dan melakukan overview
mengenai kesepakatan garis batas LK RI dan Thailand
yang dapat digunakan sebagai referensi dalam
upaya penetapan batas ZEE kedua negara, serta
bertukar pandangan mengenai penetapan batas
ZEE secara umum
9
The 7th Technical Meeting on
the Delimitaon of the Exclusive
Economic Zone Between the
Republic of Indonesia and the
Socialist Republic of Viet Nam
Hanoi, Viet Nam, 15-17 Desember
2015
- Kedua negara telah menyepaka wording Para
10 (kini berubah menjadi para 9) yang mengatur
mengenai pertukaran daar koordinat k-k
dasar garis pangkal kedua negara. Daar koordinat
telah dilakukan pada Pertemuan Teknis ke-6 di
Jakarta
- Kedua negara sepakat untuk menggabungkan
wording Para 7 dan 8 menjadi Para 7 baru. Namun
wording Para 7 baru belum dapat disepakati
karena Vietnam masih mempertahankan posisinya
untuk menjadikan garis Landas Konnen 2003
sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan
(relevant circumstances) dalam penarikan garis
batas ZEE kedua negara.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
16/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial14
Berikut ini adalah peta ilustrasi yang menggambarkan garis
batas marim antara Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara
tetangga yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Viet Nam,Timor-Leste, Australia, Palau, Filipina, dan Papua Nugini
Gambar 1. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Thailand
Gambar 2. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-India
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
17/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1
Gambar 3. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Malaysia Gambar 4. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Singapur
Gambar 5. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Viet Nam Gambar 6. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Filipina
Gambar 7. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Palau
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
18/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial16
Gambar 8. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Papua Nugini
Gambar 9. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Australia
Gambar 10. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Timor-Leste
Beberapa illustrasi pelaksanaan perundingan batas
marim yang telah dilaksanakan pada tahun 2015
ini dapat dilihat pada Gambar 11 sampai dengan
Gambar 13 berikut.
Gambar 11. Suasana Pertemuan Teknis Penetapan Batas Marim RI-Palau
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
19/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1
Gambar 12.
Penandatangan ROD Pertemuan
Teknis ke-7
Penetapan Batas ZEE RI-Viet Nam
Gambar 13. Delegasi Indonesia dan RDTL Pada Pertemuan Pertama Penetapan Batas
Marim Indonesia-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
20/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial18
Seper halnya dengan perundingan teknis batas marim, pada perundingan teknis batas darat BIGcq. PPBW menjadi anggota delegasi serta focal point dalam terselenggaranya perundingan teknis batas darat.
Selain itu BIG juga menjadi instansi pendukung teknis dalam forum-forum lainnya. BIG menjadi menjadi
Ketua Delegasi pada pertemuan Sub Working Group Joint Border Mapping (JBM)dan Common Border Datum
Reference Frame (CBDRF) serta pada forum Joint Working Group (JWG) for CBDRF and JBM.
Pelaksanaan kegiatan Dokumen Perundingan Teknis Perbatasan darat sepanjang tahun 2015 ini
melipu pertemuan teknis pada berbagai ngkatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara
tetangga.
Rekapitulasi pelaksanaan Perundingan Teknis Batas Darat beserta hasilnya selama tahun 2015 disajikan
dalam Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Darat 2015
No Perundingan Hasil
1
Special Discussion for the Joint
Border Mapping (JBM) Project
between Indonesia and Malaysia
Bandung, Indonesia, 25-29 Mei
2015
- Persiapan Final Hardcopy Proof Lembar Peta
No. 17-21 .
- Persiapan Field Vericaon Plots Lembar Peta
No. 22-26.- Pertukaran dan Pengiriman Peta cetak lembar
no. 2-13 dan 41-43.
- Perganan ketua delegasi JBM untuk Indonesia
dari Dr. Ade Komara ke Pak Anas Kencana.
2
Special Discussion for the Joint
Border Mapping (JBM) Project
between Malaysia and Indonesia
Shah Alam, Malaysia, 17-21
Agustus 2015 2014
- Kesepakatan Final Hardcopy Proof dari Nomor
Lembar Peta 17-21
- Kesepakatan Field Vericaon Plot dari Nomor
Lembar Peta 22-26
- Pertukaran Dataset dari Nomor Lembar Peta 27-31- Pertukaran Metadata dari Nomor Lembar Peta
14 - 16 dan 36 – 37
1.2 Dokumen Perundingan Teknis Batas Darat
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
21/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1
3
Special Discussion of Common
Border Datum Reference Frame
(CBDRF) Project between
Indonesia and Malaysia
Jakarta, Indonesia, 10-12 Maret
2015
- Kedua pihak sepakat untuk segmen DS011-I01 dan
V562-U921 menggunakan data dari survey and
traverse data from the Demarcaon and Survey
Traverse Computaon Sheets Boundary Pillars /
Markers DS011-S300/DS 010, S300 - S800, S800
- S900, S 900 - S1200/DS007, DS007 - J001, V562
- GPS7059, GPS7059 - V1200, V1200 - DS 019/U
001, U 001 - U 100, and U100 - U 921
- Pihak Malaysia mengusulkan untuk menunda
pelaksanaan Joint Survey GNSS tahun 2015karena menginginkan seluruh kegiatan kompilasi,
komparasi dan analisis adjustment selesai
untuk seluruh segmen pada tahun 2016. Pihak
Indonesia masih berpandangan bahwa survei
dapat dilaksanakan secara pararel dengan kegiatan
kompilasi, komparasi dan analisis adjustment.
- Perganan ketua delegasi CBDRF untuk Indonesia
dari Pak Anas Kencana ke Pak Lulus Hidayatno.
4
Special Discussion of Common
Border Datum Reference Frame
(CBDRF) Project between Malaysia
and Indonesia
Genng, Malaysia, 24-28 Agustus
2015
- Berdasarkan hasil analysis adjustment yang
dilakukan oleh kedua negara diperoleh kesepakatan
interval jarak untuk segmen DS 011 - I01 dan V562
– U921 adalah 7.5 km.
- Terkait dengan Joint GNSS Survey , Malaysia
mengajukan proposal interval jarak 1 km antara
segmen I 01 – J01. Sementara Indonesia memiliki
pandangan bahwa Joint GNSS Survey harus
disinkronkan dan berkaitan dengan kegiatan
kompilasi, komparasi dan analisis adjustmentyang telah dilakukan kedua negara.
- Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Joint
Reconnaisance pada tahun 2016.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
22/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial20
5
Twelfth Meeting of the Joint
Working Group (JWG) for theCommon Border Datum ReferenceFrame (CBDRF) and Joint BorderMapping (JBM) between Indonesiaand Malaysia
Kuala Terengganu, Indonesia,
21 – 23 Oktober 2015
JBM
- Menyetujui Hardcopy Proof Nomor Lembar Peta17-21
- Menyetujui Field Vericaon Plot Nomor LembarPeta 22, 23 dan 24 dan menyepaka penjadwalan
ulang penyelesaian Field Vericaon Plot NomorLembar Peta 25 dan 26.
- Memerintahkan JBM Sub-working Group untukmengoreksi kartogra anomali dan nalisasi dariField Vericaon Plot Nomor Lembar Peta 25 dan26 untuk dapat disampaikan pada Pertemuan
ke-45 IMT.
- Menyetujui usulan pengganan judul dari NomorLembar Peta 23.
- nama negara bagian/ provinsi pada judul petadihilangkan sesuai keputusan MIT ke-44 maka
lembaran peta, Hardcopy Proof , dan TOR JBMakan disesuaikan dengan keputusan tersebut.
CBDRF:
- Menyepakati jarak maksimal untuk perataansektor J 01 - DS 001 dan sektor U921 - V 562dariSektor Sarawak - Kalimantan Barat sepanjang7.5 km.
- Format kompilasi data survei traverse yang akandigunakan oleh Co-Project Director dan akandisampaikan pada Pertemuan ke-45 Joint Indonesia- Malaysia Boundary Technical Commiee Meeng (IMT) untuk mendapatkan arahan dan persetujuan,
- Menyepaka Daar persiapan Survei BersamaGNSS, Daar CORS tambahan yang akan digunakandalam CBDRF Project, dan Meminta Sub-workingGroup CBDRF untuk mempersiapkan detailpembiayaan Survei GNSS.
6
Eighth Meeting of the JointWorking Group on the Outstanding
Boundary Problems on the Joint
Demarcaon and Survey of the
Internaonal Boundary BetweenMalaysia (Sabah) and Indonesia(Kalimantan Timur)
Shah Alam, Malaysia, 3 – 7
November 2015
- Kedua negara masih berdiskusi terkait 1891Boundary Convention dan 1915 Boundary
Agreement
- Kedua pihak menyepakati untuk melakukanpertukaran dokumen-dokumen yang dijadikan
referensi dalam membantu menyelesaikanperbedaan interpretasi terhadap perjanjianInggris-Belanda.
- Kedua negara masih berdiskusi terkait OBP diwilayah Sebak
- Kedua negara masih berdiskusi terkait OBP diSungai Sinapad dan Simanpal.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
23/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 2
7
The Forty Fifth Meeting of the
Joint Indo ne sia - Ma lay sia
Boundary Technical Commiee on
the Demarcaon and Survey of the
Internaonal Boundary between
Indonesia and (Kalimantan Timur
& Kalimantan Barat) Malaysia
(Sabah & Sarawak)
Bali, Indonesia, 24-26 November
2015
- Penyampaian Joint Progress Report for Sabah
- Kalimantan Utara Sector for the Period dan
Sarawak - Kalimantan Barat Sector
- Penyampaian The Joint Progress Report of the Joint
Working Group (JWG) for the Common Border
Datum Reference Frame (CBDRF) and Joint Border
Mapping (JBM)
- Kedua pihak pada pertemuan ini sepakat untuk
menunda Joint GNSS Survey tahun 2015.
- Pada pertemuan ini dilakukan tukar menukar peta
cetak JBM lembar peta no. 14-16 dan lembar peta
no. 36-367 secara simbolis.
- Kedua pihak sepakat terkait the Action Plan
and Timeline for the Joint Documentation of
the Historical Records on the Demarcaon and
Survey of the Internaonal Boundary between
Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat)
and Malaysia (Sabah & Sarawak)
- Memberikan amanat kepada kedua Co-Project
Directors dan Sub-Working Group dari JWG-CBDRF
guna melakukan desktop study dan persiapan
GNSS Survey pada tahun 2016
- Kedua pihak sepakat bahwa CPD Kalimantan Utara-Sabah untuk melaksanakan kajian menyeluruh
terkait berbagai aspek dalam penentuan terusan
batas internasional di sekitar Pantai Barat Pulau
Sebak ke Boundary Marker AA 2 dari Priority
Area I ( A - B )
- Kedua pihak telah menyepakati untuk
melaksanakan kegiatan IRM bersama pada
Prioritas Area I (A-B) yaitu area A 700 - A 800
sepanjang 8.5 km untuk Sektor Sabah - Kalimantan
Utara dan Prioritas Area VII (H-I) yaitu area H 100
- H 300 sepanjang 14 km untuk Sektor Sarawak
- Kalimantan Barat.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
24/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial22
8
Informal Meeng for Operaon
Planning of the Joint Field Survey
2015 Between the Republic of
Indonesia and the IndependentState of Papua New Guinea
Jayapura, Indonesia, 15-16 Mei
2015
- Pihak Indonesia mempresentasikan rencana Joint
Field Survey tahun 2015 yaitu terkait densikasi
segmen MM1-MM2, MM11.2-MM11.3 dan
segmen MM13.0-MM13.1. P
-Pihak PNG mempresentasikan rencana terkaitsurvei CBDRF di MM7, MM 7.1 dan MM 7.2.
- Kedua pihak sepakat untuk saling tukar data pada
tanggal 16 September 2015. Pihak Indonesia
mengusulkan untuk melanjutkan Joint Field Survey
untuk densikasi di MM13.0-MM13.1 pada tahun
2016
9
Border Liason Meeng (BLM)
between the Government
of the Republic of Indonesia
and the Government of theIndependent State of Papua
New Guinea
Jayapura, Indonesia, 15-16
Oktober 2015
Pada pertemuan ini kedua pihak menyepakati
beberapa hal terkait dengan :
- Pembangunan infrastruktur di Perbatasan
-Administrasi dan Pengaturan Batas
- Pelintas Batas yang berada di Indonesia dan PNG
- Kasus yang melibatkan warga negara Indonesia
dan PNG di Perbatasan
- Tukar Informasi terkait beberapa kerjasama
bilateral perbatasan
10
Joint Sub-Commiee on
Security Maers (JSC-SM)
between the Government
of the Republic of Indonesia
and the Government of the
Independent State of Papua
New Guinea
Bandung, Indonesia, 18November 2015
Pada pertemuan ini kedua pihak mendiskusikan
beberapa hal terkait dengan :
- Indonesia mengusulkan agenda baru antara lain:
• Indonesia pada pertemuan ini mengangkat gainsiden batas utama antara lain:
- WNI yang hilang di sekitar sungai Torasi pada
tanggal 6 Februari 2014
- Penurunan bendera Indonesia di Yakyu oleh
PNGDF pada tanggal 7 Agustus 2015
- Dugaan exploitasi WNI oleh PNGDF sekitar
sungai Torasi pada tanggal 5 September 2015.
- Penggunaan seragam militer resmi dan identas
resmi untuk personil yang berpatroli di wilayah
perbatasan. Hal ini untuk mencegah insiden yangterjadi di wilayah perbatasan kedua negara.
• Sementara PNG mengangkat agenda baru yaitu
pembangunan jaringan data sharing ga negara
antara Indonesia dan PNG serta Australia terkait
dengan isu-isu keamanan di wilayah selatan
perbatasan.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
25/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 2
11
Thirty-Second (32nd)
Joint Border Commiee
between the Government
of the Independent State of
Papua New Guinea and the
Government of the Republic of
Indonesia
Bandung, Indonesia, 19
November 2015
Beberapa hal yang didiskusikan a.l:
- Kedua pihak menginformasikan progres
terkait rakasi Basic Agreement on Border
Arrangement 2013.
- Kedua pihak sepakat untuk saling tukar pandang
terkait ToR untuk Joint Vericaon di Sungai Fly
untuk mempercepat kompensasi.
- Kedua pihak menginformasikan terkait Joint
Inauguraon Skow-Wutung Border Post dan
Border Plaque Monument .
- Kedua pihak saling tukar pandangan terkait
zona netral di wilayah Skouw-Wutung.
- Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan
kerjasama di bidang minyak dan gas di wilayahperbatasan.
12
The 28th Technical Sub-Commiee
on Border Demarcation and
Regulation (TSCBDR) Between
the Democratic Republic of
Timor-Leste and the Republic of
Indonesia
Dili, 10 - 11 Agustus 2015
- Kedua pihak menyepakati hasil dari survei
demarkasi tahun 2014
- Kedua pihak sepakat bahwa pekerjaan terkait
pemetaan JBM Project telah hampir selesai dan
memerlukan sedikit modikasi agar peta dapat
lebih jelas dibaca.
-
Kedua pihak menyatakan kesiapannya untukmemulai perundingan batas marim
- TSC-BDR merekomendasikan terkait dengan
penyesuaian Standard Operaonal Procedures
untuk kegiatan Delineasi
Salah satu program yang menjadi prioritas di PPBW BIG ini adalah pembuatan Peta Joint Border
Mapping (JBM) RI-Malaysia dan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-Malaysia. JBM sendiri
merupakan peta bersama antara Indonesia dan Malaysia yang memetakan koridor selebar 5 Km di sepanjangperbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Walaupun pemetaan JBM ini sendiri bersifat teknis,
namun untuk mencapai sebuah peta yang disepaka bersama tetap harus melalui mekanisme perundingan
bilateral kedua negara. Adapun indeks lokasi, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemetaan
JBM beserta status hingga tahun 2015 ini dapat dilihat pada Gambar 14.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
26/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial24
38-40 (2011) dan 44-45(2010), ditunda karena
OBP)
2-13, 14-16, 36-37 dan 41-43Status Final Hardcopy Proof
dan Dipublikasi (Sheet 1 FHPbelum dipublkasi)
17-21 Status FinalHardcopy Proof (MICM 12)
STATUS PELAKSANAAN JOINTBORDER MAPPING RI - MALAYSIA
22-26 Status FieldVerification Plot (MICM
12 dan IMT 2015)
Data Exchange
Field Verifica3onPlot
(FVP)
Final HardcopyProof
(FHP)
Map Publica3on
LEVEL DATA JBM
27-31 Status DataExchange
Gambar 14. Indeks lokasi, Tahapan, dan Status Peta JBM RI-Malaysia
Gambar 14 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 lembar peta 17-21 telah memasuki
level Final Hardcopy Proof dan Field Vericaon Plot untuk lembar peta no. 22-26. Kesepuluh lembar
peta tersebut telah ditandatangani oleh kedua ketua delegasi pada pertemuan IMT ke-45 di Bali,
Indonesia, 24-26 November 2015 (Gambar 15). Sehingga untuk tahun 2016 adalah melanjutkan
kegiatan persiapan Final Hardcopy Proof untuk lembar peta no. 22-26 dan Field Vericaon Plot untuk lembar peta no. 27-31. Contoh Peta JBM Sheet 22 yang sudah ditandatangai dapat dilihat
pada Gambar 16.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
27/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 2
Gambar 15. Suasana pertemuan IMT ke-45
Gambar 16. Contoh Peta JBM Sheet 22 Yang Sudah Ditandatangani
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
28/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial26
Sampai tahun 2015 ini, dari 45 Nomor Lembar Peta (NLP) JBM RI-Malaysia yang direncanakan, sudah
20 NLP yang dilakukan publikasi yaitu nomor 2-16, 36-37 dan 41-43. Publikasi dalam hal ini adalah sudahdilakukan diseminasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepenngan. Walaupun masih dalam tataran
skala 1:50.000, namun Peta JBM ini sudah banyak digunakan oleh TNI dalam rangka kegiatan pengamanan
batas RI-Malaysia oleh Satuan Tugas Pengamanan Batas RI-Malaysia (Satgas Pamtas RI-Malaysia)
Selain Pemetaan JBM, terdapat pula pekerjaan CBDRF RI-Malaysia yang bertujuan untuk mendapatkan
nilai koordinat pilar batas RI-Malaysia dalam common datum atau datum bersama. Seper diketahui bahwa
saat ini di sepanjang perbatasan RI-Malaysia sudah terpasang pilar batas 19.328 dan kesemuanya menggunakan
koordinat Reced Skew Ortomorphic (RSO) dan datum Timbalai yang merupakan sistem pemetaan Malaysia.
Dengan program CBDRF ini diharapkan koordinat-koordinat pilar batas RI-Malaysia ini dapat ditransformasikan
dalam sistem koordinat global, sehingga dapat digunakan secara luas.
Program CBDRF ini dalam pekerjaannya dibagi-bagi dalam beberapa segmen dan sudah dimulai
sejak tahun 2010. Adapun segmentasi dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 17 berikut.
Gambar 17. Segmen dalam kegiatan kompilasi data traverse CBDRF
Kegiatan survei demarkasi dan pemetaan batas negara darat yang dilakukan oleh PPBW tentunya dilaksanakan
dalam rangka dak hanya untuk memenuhi pengadaan data serta informasi geospasial terkait batas namun
daripada itu untuk dapat mendukung perundingan teknis batas negara darat.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
29/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 2
Merujuk kepada UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kegiatan terkait dengan batas
negara darat melipu kegiatan survei dan pemetaan Kecamatan-Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-
Malaysia. Pembuatan Peta Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia ini melanjutkan kegiatan yang
dikerjakan pada tahun 2011. Peta Kecamatan ini mempunyai skala 1:50.000 dan terdiri dari dua jenis, yaitu
berupa lembaran sesuai indeks (skala 1:50.000) sebanyak 70 Nomor Lembar Peta (NLP) dan lembaran
sesuai area kecamatan dengan skala menyesuaiakan sebanyak 13 NLP. Lokasi untuk kegiatan ini melipu dua
kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Peta Kecamatan ini
menggunakan data dasar RBI dan Peta Joint Border Mapping (JBM) RI-Malaysia dan dilengkapi juga dengan
informasi Pilar Batas RI-Malaysia.
Tujuan dari kegiatan Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia adalah untuk
menyediakan data maupun informasi yang berbasis spasial dalam rangka mendukung perumusan kebijakan
pemerintah untuk pembangunan kawasan perbatasan RI-Malaysia. Dengan demikian, sampai dengan tahun
2015 ini, seluruh kecamatan di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia sudah tersedia peta kecamatannya.
Adapun indeks peta Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia tahun 2015 dapat dilihat pada
Gambar 18 dan lokasi kegiatannya pada Tabel 3 berikut.
Gambar 18. Indeks Peta Kecamatan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia
1.3 Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
30/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial28
Tabel 3. Lokasi Pemetaan Kecamatan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia
No. Kecamatan Kabupaten
1. Kayan Selatan Malinau
2. Kayan Hulu
3. Kayan Hilir
4. Pujungan
5. Bahau Hulu
6. Krayan Selatan Nunukan
7. Krayan
8. Lumbis
9. Tulinonsoi
10. Sei Menggaris
11. Nunukan
12. Nunukan Selatan
13. Sebak (Pulau)
Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 19 (indekswise) dan Gambar 20 (areawise)
Gambar 19. Contoh Peta Kecamatan (indekswise)
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
31/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 2
R I - M a l a y s
i a
Gambar 20. Contoh Peta Kecamatan (areawise)
Hasil dari kegiatan diseminasi dan sosialisasi Peta JBM RI-Malaysia di Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat pada Oktober 2015, selain Peta JBM masyakarat juga membutuhkan
peta dengan cakupan area yang lebih luas. Dengan adanya peta kecamatan di kawasan
perbatasan ini, dapat menjadi media dalam kegiatan pembangunan di kawasan perbatasanbaik oleh pemerintah daerah ataupn pemerintah pusat.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
32/92
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
33/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 3
a) Pemetaan Segmen Batas
Persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokrak Timor Leste mengenai Perbatasan Darat
dituangkan dalam Provisional Agreement yang disepaka di Dili tanggal 8
April 2005. Pada Provisional Agreement tahun 2005 terdapat 3 Unresolved
segmen antara Indonesia dan Timur Leste yang belum disepaka, yaitu
Dilumil-Memo, Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Segment Dilumil-
Memo telah diselesaikan melalui addendum Provisional Agreement pada
tahun 2013. Hingga saat ini masih tersisa 2 wilayah Unresolved Segment ,
yaitu segmen Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben.
Belum jelasnya garis batas negara pada wilayah Unresolved segmen
membuat masyarakat kedua negara sering terlibat konik batas. Salah satu
penyebab utama terjadinya konik adalah perebutan kewenangan di wilayah
Unresolved segmen. Aktas pembangunan sik berupa bangunan kayu atau
beton serta pembuatan sawah atau ladang di wilayah unresolved segment
berpotensi memicu terjadinya konik antar masyarakat kedua negara.
Kegiatan pemotretan udara menggunakan wahana UAV dilakukan dalamrangka menyediakan foto udara resolusi nggi yang akan digunakan untuk
melakukan analisa perkembangan penggunaan lahan di wilayah Unresolved
Segment. Hasil pemotretan udara juga akan digunakan untuk menganalisa
tur tur alam di wilayah Unresolved Segment yang berpotensi menjadi
solusi penentuan garis batas negara yang belum disepaka.
Kegiatan pemotretan udara dilakukan pada 2 tempat yang berbeda,
yaitu pada Segmen Noelbesi-Citrana dan Manusasi-Oben. Luas wilayah
Pemotretan udara pada segmen Noelbesi-Citrana sekitar 50 Km2 sedangkan
luas wilayah pemotretan udara pada segmen Manusasi-Oben sekitar 30 Km2.
Pekerjaan pemotretan udara menghasilkan peta garis dan peta foto dengan
skala 1 : 3.000 dengan jumlah masing masing 20 NLP. Pada pekerjaan ini juga
dilakukan survey toponimi sederhana untuk memperoleh informasi terbaru
mengenai wilayah unresolved segment . Indeks pelaksanaan pekerjaan ini
dapat dilihat pada Gambar 21. Hasil pekerjaan ini berupa Peta Foto dan
Peta Garis. Untuk contoh Peta Foto dapat dilihat pada gambar 22 dan Peta
garis pada Gambar 23.
1.4 Pemetaan UAV Segmen Batas dan Koridor Batas RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
34/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial32
Gambar 21. Indeks Lokasi Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
35/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 3
Gambar 22. Contoh Peta Foto Hasil Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
36/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial34
Gambar 23. Contoh Peta GarisHasil Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL
Berdasarkan hasil pada pertemuan Special Working Group (SWG) on Unresolved Segments RI-RDTL Ke-3 di Dili
2015, kedua negara sepakat untuk melaksanakan Joint Field Survey on Unresolved Segments (JFS Unresolved)di segmen Noel Besi/Citrana pada tahun 2016. BIG dalam hal ini Pusat Pemetaan Batas Wilayah sebagai salah
satu anggota m teknis SWG Unresolved turut berkontribusi dalam pelaksanaan JFS Unresolved tersebut
dengan menyediakan Peta Foto dan Peta Garis skala besar hasil pemotretan UAV ini. Peta foto dan peta garis
ini yang akan digunakan sebagai peta kerja dalam pelaksanaan JFS Unresolved 2016 ini. Harapan dengan
dukungan data ini akan mempermudah pelaksanaan JFS Unresolved dan meningkatkan posisi tawar Indonesia.
b) Pemetaan Koridor Batas
Serupa dengan kegiatan Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL. Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL
ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi geospasial dengan skala besar di wilayah koridor sepanjang
batas antara RI-RDTL.
Pekerjaan ini terdiri dari pembuatan 8 NLP Peta garis dan peta foto skala 1:7.000 dan 32 NLP Peta garis
dan peta foto skala 1:3.500, pekerjaan ini baru mencakup sekitar 18% dari panjang garis batas RI-RDTL atau
setara 50 Km dari total panjang batas RI-RDTL 268.8 Km. Indeks pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada
Gambar 24. Hasil dari pekerjaan ini yang berupa Peta Foto dan Peta Garis untuk skala 1:3.500 dapat dilihat
pada Gambar 25, sedangkan Peta Foto dan Peta Garis untuk skala 1:7.000 dapat dilihat pada Gambar 26.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
37/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 3
Gambar 24. Indeks Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
38/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial36
Gambar 25. Contoh Peta Foto dan Peta Garis Skala 1:3.500
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
39/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 3
Gambar 26. Contoh Peta Foto dan Peta Garis Skala 1:7.000
Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai salah satu pendukung untuk monitoring dana
perawatan garis batas RI-RDTL. Seper diketahui bahwa karakterisk sungai di kawasan ini seringkali berubah-ubah, sedangkan garis batas adalah berupa median sungai. Dengan adanya peta foto maupun peta garis ini,
diharapkan dapat menjadi referensi keka permasalahan batas muncul yang disebabkan adanya perubahan
alur sungai.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
40/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial38
Gambar 27. Lokasi Perawatan BSP
Kegiatan lainnya yang terkait dengan batas negara darat khususnya di batas darat RI-RDTL adalah
kegiatan Perawatan Border Sign Post (BSP). Perawatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 80 buah BSP
dengan lokasi pemasangan BSP mulai dari Motaain sampai dengan Laktutus. BSP yang dilakukan perawatanuntuk tahun 2015 merupakan BSP yang dipasang antara tahun 2006-2012. Sampai tahun 2015 total ada 530
BSP yang tersebar di sektor mur (main border ) dan sektor barat (Oecussi ). Indeks lokasi pekerjaan ini dapat
dilihat pada Gambar 27 dan hasilnya pada Gambar 28.
1.5 Perawatan Border Sign Post (BSR) RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
41/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 3
Gambar 28. BSP Setelah Dilakukan Perawatan
Semangan awal dari pemasangan BSP adalah untuk meminimalisir kemungkinan warga yang ditangkap
karena melewa garis batas. Sehingga dengan adanya BSP ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat
untuk lebih berha-ha keka beraktas di wilayah sekitar perbatasan. Tentu, hal ini hanya dapat berfungsidengan baik keka kondisi sik BSP itu sendiri juga baik dan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.
1.4 Pemetaan UAV Segmen Batas dan Koridor Batas RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
42/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial40
Pada dasarnya seap negara memiliki refrensi pemetaan masing masing, begitupula dengan Indonesia
dan Timor Leste. Jika batas negara diukur menggunakan refrensi pemetaan masing masing negara maka dapat
menimbulkan kedaksamaan hasil pengukuran. Dalam pengukuran batas negara diperlukan sebuah refrensi
bersama yang disetujui oleh kedua negara yang berbatasan. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2002
dan tahun 2003 dibuatlah Pilar CBDRF (Common Border Datum Refrence Frame) yang mempunyai refrensi
ITRF 2000 (Internaonal Terrestrial Refrence Frame) sebagaimana telah disepaka oleh kedua negara. Pilar
CBDRF digunakan sebagai k ikat terhadap pengukuran pilar batas negara, delineasi garis batas negara dan
pengukuran GCP (Ground Control Point ) pada kegiatan pemotretan udara atau orthorekkasi citra satelit
di wilayah perbatasan RI-RDTL. Mengingat penngnya keberadaan pilar CBDRF maka perlu dilakukan survey
pemantauan kondisi pilar CBDRF untuk menentukan kelayakan kondisi pilar CBDRF dalam pengukuran batas
negara.
Pilar CBDRF Sektor Barat
Pilar CBDRF Sektor Barat
Kondisi pilar CBDRF dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah aspek keberadaan, sik
dan posisi. Aspek keberadaan menerangkan tentang masih ada atau daknya pilar CBDRF mengingat pilar
tersebut dibangun pada tahun 2002 dan 2003 serta dak pernah dilakukan pemantauan hingga tahun 2015.
1.6 Perawatan Pilar Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-RDTL
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
43/92
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
44/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial42
1.7 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL
Melanjutkan program kerja tahun-tahun sebelumnya dan merujuk kepada kesepakatan TSC-BDR
28, pada tahun 2015 dilakukan pemasangan dan pengukuran 80 pilar batas RI-RDTL. Pembuatan dan
pemasangan pilar batas RI-RDTL dilakukan berdasarkan garis batas yang telah disepaka pada provisional
agreement 2005. Pilar batas negara RI-RDTL terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pilar batas negara biasa dan
pilar batas negara Auxiliary . Pilar Batas Negara Biasa Digunakan apabila garis batas negara berada di darat,
misalnya di puncak gunung atau di perbukitan. Pemasangan pilar batas dilakukan dengan metode staking
out menggunakan alat Total Staon. Sebelum melakukan staking out perlu dibuat 2 buah pilar bantu yang
diukur dengan menggunakan GNSS secara dierensial , terikat dengan minimal 2 buah pilar CBDRF (Common
Border Datum Refrence Frame). Kedua pilar bantu tersebut dijadikan dasar untuk melakukan Staking out
menggunakan alat Total Staon.
Pilar batas Auxilliary adalah pilar yang dipasang jika garis batas negara terdapat di area sungai.
Hal tersebut dikarenakan pilar batas negara dak bisa dipasang di dalam area sungai. Pilar yang dipasang
di tengah sungai akan hancur atau terseret derasnya arus sungai. Untuk itu pilar tersebut dipasang di
pinggir sungai secara berpasangan atau disebut Pilar batas Auxilliary . Pilar batas Auxiliarry dipasang secara
berpasangan, 1 pilar dipasang di wilayah Indonesia dan 1 pilar dipasang di wilayah Timor Leste. Meskipun
begitu batas negara yang sebenarnya bukan pilar pilar tersebut melainkan garis khayal yang melintang di
tengah sungai. Pilar batas negara yang dipasang di pinggir sungai hanya dimaksudkan sebagai tanda pas dilapangan, menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan. Pilar batas Auxiliarry dak
memrepresentasikan lokasi garis batas secara tepat, hanya digunakan sebagai tanda pas di lapangan untuk
mempertegas lokasi garis batas negara.
Pemasangan pilar batas negara pada tahun 2015 dilakukan di sektor mur (main border) tepatnya di
wilayah Asumanu, Mahen dan Laktutus. Pilar batas yang dipasang pada segmen tersebut ber pe Auxilliary
karena garis batas membentang diatas sungai. sampai dengan tahun 2015 ini sudah terpasang pilar batas
sebanyak 703 pilar. Adapun indeks lokasi pemasangan dapat dilihat pada Gambar 30 dan Gambar 31 serta
contoh pilarnya pada Gambar 32
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
45/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 4
Gambar 30. Indeks Lokasi Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL
Gambar 31. Contoh Plot Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL
Gambar 32. Contoh Pilar Batas RI-RDTL
Walaupun pilar batas ini dak ditempatkan tepat pada garis batas RI-RDTL, namun melihat karakterisk
batas RI-RDTL yang berupa median sungai memang dak memungkinkan untuk dipasang pilar batas tepat di
garis batas. Dengan dipasang pilar batas ini, perselisihan atau permasalahan mengenai batas RI-RDTL dapat
diminimalisir.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
46/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial44
1.8 Survei Densifkasi Pilar Batas RI-PNG
Sesuai dengan hasil pertemuan Joint Border Commiee (JBC) Indonesia – PNG ke 31 pada tanggal 15
Agustus 2014 di Port Moresby telah disepaka Terms of Reference (TOR) dan Standard Operaon Procedure (SOP) untuk kegiatan perawatan, monitoring dan densikasi batas negara antar Indonesia-PNG. Dengan
adanya TOR densikasi tersebut maka pada tahun 2015 ini dilakukan kegiatan Densikasi dan Pengukuran
Pilar Batas RI-PNG.
Kegiatan ini merupakan pilot project untuk densikasi pilar batas RI-PNG karena baru pertama kali
dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan diantar MM 13.0 sampai dengan MM 13.1 dengan memasang 10
pilar densikasi. Dari 10 pilar tersebut, 1 pilar merupakan pe A dan 9 pilar pe B. Selain pekerjaan densikasi
pilar batas, dilakukan juga pengukuran CBDRF untuk pilar MM 11.1. Dengan tambahan pengukuran 1 pilar
ini, maka sampai tahun 2015 ini sudah berhasil diukur CBDRF sebanyak 49 pilar MM dari total 52 pilar MM.
Untuk lokasi pelaksanaan densikasi pilar batas dan pengukuran CBDRF dapat dilihat pada Gambar 33 berikut.
Gambar 33. Lokasi Densikasi Pilar Batas RI-PNG dan Pengukuran CBDRF
Proses pelaksanaan pemasangan pilar densifikasi ini dilakukan dengan penentuan koordinat rencana
pemasangan pilar. Hal ini perlu dilakukan karena garis batas RI-PNG sudah diketahui, sehingga
pemasangan pilar harus tepat pada garis batas tersebut. Pada pelaksanaan di lapangan, penentuan
lokasi tepatnya menggunakan metode staking out , baru setelah itu dipasang pilar permanen. Ilustrasi
mengenai pengukuran dan pemasangan pilar densikasi RI-PNG ini dapat dilihat pada Gambar 34 dan
Gambar 35
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
47/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 4
Gambar 34. Pengukuran Pilar Densikasi B-499
Gambar 35. Pemasangan Pilar Bantu TM 1 B-505
Pilar-pilar densikasi yang telah di pasang dan di plot pada Peta JBM RI-PNG nampak pada Gambar 36 berikut ini
Gambar 36. Hasil Plot Pilar Densikasi Pada Peta JBM RI-PNG
Melihat kondisi perbatasan RI-PNG dimana saat ini baru terdapat 52 pilar batas (MM) di sepanjang
820 Km, memang penng untuk segera dilakukan pemasangan pilar-pilar batas perapatan. Dengan semakin
berkembangnya kehidupan masyarakat di wilayah Papua, khusunya di sekitar batas dengan PNG, adanya
petunjuk tentang batas memang mutlak diperlukan untuk menghindari hal-hal yang dak diharapkan.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
48/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial46
BIDANGPEMETAAN
BATASWILAYAHADMINISTRASI
Berdasarkan Peraturan Kepala BIG No. 3
Tahun 2012 tentang organisasi dan tata
kerja Badan Informasi Geospasial, Pusat
Pemetaan Batas Wilayah mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
rencana program, perumusan dan pengendalian
kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data dan
informasi geospasial dasar (IGD), serta penyiapan
pelaksanaan penelitian, penyembangan dan
pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemetaan
batas wilayah.
Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa
Badan Informasi Geospasial melaksanakan
program pemetaan batas wilayah. Salah satu
sasaran program tersebut adalah terselenggaranya
pemetaan batas wilayah dalam mendukung
prioritas pembangunan nasional, diantaranya
batas wilayah kecamatan dan/atau kelurahan/
desa.
Di era otonomi daerah, batas wilayah
berperan penting dalam perhitungan Dana
Alokasi Umum (DAU), perijinan pertambangan
dan bagi hasil lifting migas. Oleh karena itu,
belum ditegaskannya batas daerah dapat
menyebabkan konik baik di ngkat masyarakat,
pengusaha, ataupun antar pemerintah daerah
yang berbatasan. Terkait dengan batas wilayah
administrasi, Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:
• Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepenngan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI,
• Pemekaran daerah harus melalui tahap
pembentukan daerah persiapan dengan
persyaratan dasar kewilayahan salah satunya
yaitu menyajikan batas wilayah dalam koordinat
diatas peta dasar.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
49/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 4
Selanjutnya pedoman penegasan batas daerah diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2006 yang kemudian
diganti dengan permendagri nomor 76 tahun 2012 sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian
permasalahan batas daerah dengan dimungkinkannya metode kartometrik.
Dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintahan Kabinet Kerja, Pusat Pemetaan Batas Wilayah
(PPBW) – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan percepatan penataan batas daerah khususnyaadalah penataan batas wilayah kelurahan/desa melalui kegiatan ajudikasi1 batas. Mengawali tujuan di atas
maka diperlukan adanya penataan dan penetapan batas wilayah administrasi kelurahan/desa, untuk dapat
mengetahui dengan jelas mengenai gkat kesulitan geogras dan luas wilayah seap kelurahan/desa, dalam
rangka mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 13 pekerjaan di PPBW yang berada dalam koordinasi Bidang
Pemetaan Batas Wilayah Administrasi yaitu:
1) Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/Desa (Kab. Temanggung dan Kab.
Boyolali, Jawa Tengah) – Paket 1
1 Islah ajudikasi di sini adalah merujuk kepada kegiatan “delineasi” batas wilayah di atas peta yang dikonrmasikan oleh para pihakterkait yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan status batas indikaf menjadi batas kesepakatan
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
50/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial48
2) Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan
Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/
Desa (Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Batu,
Kab. Malang dan Kab. Tulungagung,
Jawa Timur) – Paket 2
3) Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan
Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/
Desa (Kab. Klaten, Jawa Tengah) - Paket
3
4) Pelacakan Batas Kelurahan/Desa (Kab.
Karawang, Jawa Barat) – Paket 4
5) Pelacakan Batas Kelurahan/Des a
(Kab. Sragen dan Kota Surakarta, Jawa
Tengah) – Paket 56) Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor
Batas Kabupaten/Kota
7) Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi
dengan Wahana UAV
8) Pembuatan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) Peta Desa
9) Pembuatan Prototype Peta Desa
10) Pemasangan Pilar Batas Kawasan
Konservasi Gumuk Pasir Parangtris
11) Pemutakhiran Data Batas Wilayah
12) Dokumen Kajian Luas Pengelolaan
Wilayah Laut (LPL) Dan Grand Design
Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah
Administrasi
13) Pembuatan Materi Digital Penarikan
Garis Batas Wilayah Administrasi Desa/
Kelurahan Secara Kartometrik
Secara lebih jelas, kegiatan-kegiatan
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
51/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 4
Sampai dengan Desember 2014, dari 979 segmen batas kabupaten/kota, baru 370 yang denif. Untuk
mendapatkan batas denif maka perlu dilakukan proses Penetapan dan Penegasan batas. Penetapan batas
desa diwujudkan melalui tahapan penelian dokumen, penentuan peta yang akan dipakai, dan delineasi garis
batas secara kartometrik. Delineasi garis batas ini dilaksanakan melalui proses ajudikasi batas yaitu meneli
dan mencari kebenaran formal buk berupa data teknis dan data yuridis.
Permasalahan tersebut diatas mendapatkan perhaan khusus dari Pemerintahan Kabinet Kerja yang
memiliki sembilan program prioritas yang dikenal dengan islah “Nawa Cita” yang salah satu program
adalah membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah melalui desa dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan program kerja kementerian/ lembaga (K/L) harus langsung
terasakan kepada masyarakat. Guna mendukung program pemerintah tersebut, pada tahun anggaran 2015PPBW sesuai kapasitasnya melaksanakan kegiatan Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah
Kelurahan/Desa sebanyak 3 paket, dan Kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan/Desa sebanyak 2 paket. Adapun
dalam pelaksanaanya, kelima paket tersebut diatas menikberatkan kepada proses delineasi garis batas
secara kartometrik, dengan melibatkan parsipasi unsur pemerintahan desa setempat dan masyarakat.
Secara visual, indeks lokasi dan spesikasi pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 37 berikut.
Gambar 37. Indeks Lokasi Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Kelurahan/Desa
2.1 Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta WilayahKelurahan/Desa (Paket 1, 2, 3) dan Pelacakan Batas Kelura-han/Desa (Paket 4, 5)
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
52/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial50
Lokasi kegiatan delineasi batas desa yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dipilih berdasarkan
ketersediaan data citra/image yang telah ditegakkan. Beberapa paket dilakukan menyeluruh satu kabuapaten/
kota namun sebagian paket yang lain hanya dilakukan di beberapa kecamatan karena ketersediaan data
citra/image terbatas pada beberapa kecamatan. Data citra/image yang digunakan berbeda-beda untuk
masing-masing paket yaitu Ortofoto (hasil pemotretan udara), Worldview, dan Quickbird. Sumbernya juga
berbeda-beda yaitu ada yang diperoleh dari daerah dimana menjadi data untuk pembuatan peta Rencana
Detail Tata Ruang RDTR, dari dari Badan Informasi Geospasial. Namun, data-data tersebut telah memenuhi
persyaratan ketelian berdasarkan ketentuan yang ada.
Secara umum, garis besar metode pelaksanaan kegiatan Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara
kartometrik dibagi atas 3 (ga) tahap yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pengolahan. Persiapan terdiri dari
Penyiapan Data dan Pembuatan Dra Peta Kerja, Pelaksanaan terdiri dari Temu Kerja dan Delineasi Batas
secara Kartometrik, serta Pengolahan terdiri dari Pengolahan dan Penyajian seper terlihat pada Gambar 38
dan Gambar 39. Adapun yang menjadi perbedaan adalah pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dilakukan juga
pemasangan pilar batas desa sesuai dengan hasil yang disepaka sedangkan untuk Paket 4 dan Paket 5 dak.
Gambar 38. Diagram Alir Proses Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara Kartometrik
Gambar 39. Contoh Proses Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara Kartometrik
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
53/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 5
Pelaksanaan delineasi diawali dengan proses penyiapan data, yaitu pengumpulan/kompilasi seluruh
data dan informasi seper peta dasar, image/ citra, data batas wilayah administrasi, dan informasi obyek
penng (misal nama jalan). Setelah semua data terkumpul dan siap, maka langkah selanjutnya adalah
pembuatan dra peta kerja menggunakan seluruh data tersebut di atas. Pembuatan dra peta kerja tersebut
menggunakan acuan tata letak peta yang diperoleh dari pemberi pekerjaan. Dra peta kerja disajikan dalam
format cetak dan digital.Pada innya, dra peta kerja tersebut akan menjadi alat bantu utama dalam proses delineasi secara
kartometrik. Setelah dra peta kerja dipersiapkan semua, proses selanjutnya adalah pelaksanaan temu kerja.
Kegiatan temu kerja untuk menyampaikan rencana kegiatan dan dihadiri oleh perwakilan dari Setda, beberapa
SKPD (anggota Tim Penegasan Batas Desa di Daerah atau dinas teknis terkait), camat, dan lurah/kades. Temu
kerja dilaksanakan pada satu tempat di kabupaten/kota dengan mengumpulkan seluruh peserta tersebut di
atas. Pada temu kerja dilakukan pembagian dra peta kerja agar pihak kelurahan/desa dapat mempelajari
sebelum dilakukan delineasi di masing-masing kecamatan.
Proses delineasi dilakukan terhadap seluruh segmen batas kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi
lokasi pekerjaan. Delineasi dilakukan secara kartometrik namun dak menutup kemungkinan jika pihak
kelurahan/desa sepakat untuk melakukan pelacakan di lapangan jika terdapat kesulitan melakukan idenkasi
di atas dra peta kerja. Masing-masing pihak kelurahan/desa diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait
lokasi batasnya dan diberikan ruang untuk melengkapi nama-nama obyek penng yang belum ada padatoponim Peta Rupabumi Indonesia guna upaya pendenisian garis batas kelurahan/desa. Delineasi secara
kartometrik menghasilkan tarikan garis batas dan penentuan k kartometrik sesuai hasil klarikasi kepada
pihak kelurahan/desa mengetahui camat dan Tim Penegasan Batas Desa di Daerah. Akhir proses delineasi
ditandai dengan penandatanganan dan cap terhadap dra peta kerja dan berita acara kesepakatan. Salah
satu kegiatan temu kerja dan penarikan garis batas secara kartometrik dapat dilihat sesuai pada Gambar 40,
yaitu kegiatan temu kerja di Kab. Karawang, Jawa Barat
Gambar 40. Kegiatan Temu Kerja dan Penarikan Garis Batas Secara Kartometrik di Kab. Karawang
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
54/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial52
Hasil delineasi secara kartometrik tersebut kemudian diolah dengan output berupa basis data spasial
yang didalamnya melipu garis dan k kartometrik. Segmen batas hasil delineasi tersebut dilengkapi dengan
atribut sesuai dengan spesikasi yang termasuk pula deskripsi masing-masing sub segmen. Pada basis data
spasial tersebut juga berisi data yang digunakan sebagai masukan dalam pembuatan dra peta kerja. Setelah
semua hasil tersusun rapai pada basis data maka langkah selanjutnya adalah penyajian peta kerja dimana
garis batas yang ditampilkan merupakan garis batas hasil delineasi secara kartometrik.Adapun untuk contoh perbedaan garis batas indikaf dan hasil penarikan secara kartometris dapat
dilihat pada Gambar 41 . Sedangkan untuk contoh hasil kerja dapat dilihat pada Gambar 42 sampai dengan
Gambar 50 dan contoh pilarnya pada Gambar 51.
Gambar 41. Contoh kompilasi perbedaan segmen hasil delineasi dengan segmen indikaf batas Kota Blitar – Kab. Blitar
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
55/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 5
Gambar 42. Contoh kompilasi perbedaan segmen hasil delineasi dengan segmen indikaf batas Kab. Malang
Gambar 43. Peta Kerja Desa Butuh Kecamatan Mojosongo, Kab. Boyolali
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
56/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial54
Gambar 44. Peta Kerja Desa Gowak Kecamatan Pringsurat, Kab. Temanggung
Gambar 45. Peta Kerja Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kidul, Kab. Malang
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
57/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 5
Gambar 46. Peta Kerja Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung
Gambar 47. Peta Kerja Desa Banaran Kecamatan Delanggu, Kab. Klaten
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
58/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial56
Gambar 48. Peta Kerja Desa Bandungan Kecamatan Janom, Kab. Klaten
Gambar 49. Peta Kerja Desa Bayur Kidu Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
59/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 5
Gambar 50. Peta Kerja Kelurahan Banyanyar Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
Gambar 51. Contoh Prototype Pilar Batas Desa Tlogomulyo-Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
60/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial58
Walaupun belum bersifat denif, dengan adanya adanya pekerjaan delineasi batas secara kartometrik
dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan setempat, diharapkan proses penyusunan Peraturan Bupa
(perbup) untuk meningkatkan status garis batas segemen-segmen di atas menjadi deinif menjadi lebih
mudah. Karena garis batas yang tergambar dalam peta ini merupakan garis batas kesepakatan yang disepaka
bersama antara daerah-daerah yang berbatasan. Selain itu dengan adanya PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa, dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa alokasi dana desa salah satu parameternya adalah luas
desa, maka kegiatan ini dapat menjadi pemicu pemerintah daerah dalam hal ini desa untuk sesegera mungkin
menyelesaikan batas-batas desa nya.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
61/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 5
Pekerjaan Ajudikasi Dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/ Kota adalah untuk melakukan
peningkatan status batas indikaf menjadi batas yang disepaka melalui ajudikasi secara kartometris. Tujuan
kegiatan tersebut di atas adalah diperolehnya data geospasial garis batas yang disepaka melalui ajudikasi
secara kartometrik yang dilengkapi dengan deskripsi seap segmen batas. Volume kegiatan ini sebanyak 16
segmen batas kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dan lokasinya dapat dilihat pada Gambar 52 berikut ini
Gambar 52. Peta Lokasi 16 segmen batas kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Pelaksanaan pekerjaan ini relaf sama dengan kegiatan ajudikasi kecamatan. Tahapan pertama yang dilakukan
adalah penyiapan data-data dukung termasuk peta kerja yang nannya akan dikonrmasi dengan aparat
yang berwenang, terutama untuk garis batasnya. Lebih jelas contoh peta kerja dapat dilihat pada Gambar 53.
2.2 Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten / Kota
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
62/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial60
Gambar 53. Contoh Peta Kerja Koridor Batas Jember – Banyuwangi
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan temu kerja. Dalam temu kerja ini, pihak-pihak yang berwenangantara kabupaten satu dengan kabupaten yang berbatasan akan dipertemukan dalam suatu temu kerja, yang
kemudian melakukan penarikan garis batas diatas peta kerja yang sudah disiapkan. Tik-k kesepakatan
ini kemudian dikonstruksikan menjadi garis batas kesepakatan. Ilustrasi pelaksanaan kegiatan temu kerja
dapat dilihat pada Gambar 54
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
63/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 6
Gambar 54. Pelaksanaan Kegiatan Temuy Kerja
Adapaun contoh peta koridor batas hasil kesepakatan dapat dilihat pada Gambar 55
Gambar 55. Peta Koridor Garis Batas Hasil Kesepakatan
Walaupun belum bersifat denif, dengan adanya adanya peta koridor batas ini, diharapkan proses penyusunan
permendagri untuk meningkatkan status garis batas segemen-segmen di atas menjadi deinif menjadi lebih
mudah. Karena garis batas yang tergambar dalam peta ini merupakan garis batas kesepakatan yang disepaka
bersama antara daerah-daerah yang berbatasan.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
64/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial62
2.3 Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi dengan Wahana UAV
Sebagai anggota Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) di Pusat, PPBW mempunyai peranan penng
dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah. Guna membantu melakukan kajian permaslahan
batas daerah dari aspek teknis survei pemetaan untuk memberikan alternaf - alternaf penyelesaian
permasalahan batas untuk dapat melakukan kajian secara komprehensif, diperlukan berbagai data spasial
dengan skala yang cukup memadai. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah menyusun terobosan baru
untuk menyiapkan data geospasial skala besar yang memadahi guna mempercepat penyelesaian batas
daerah. Data geospasial skala besar yang dimaksud harus dapat menggambarkan bentuk 3 dimensi dan
menampilkan objek-objek permukaan bumi. Dikarenakan lokasi yang harus dilengkapi data geospasialnya
dak begitu luas maka alternaf yang diambil adalah dengan membuat peta koridor batas daerah dengan
foto udara small format menggunakan wahana UAV
Salah satu permasalahan batas yang memerlukan kajian teknis PPBW-BIG adalah permasalahan batas
antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur pada sub-segmen Kabupaten Barito Utaradan Kabupaten Kutai Barat sub-segmen dari pilar TB-I-A sampai pilar TB.X. Pada sub-segmen tersebut PPBW-
BIG masih memerlukan data berupa foto udara, model 3 dimensi dan peta garis skala besar untuk mendukung
proses kajian yang dilakukan. Secara visual, indeks lokasi pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 56.
Gambar 56. Indeks Lokasi Pekerjaan Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi
Pelaksanaan kegiatan ini sempat mengalami kendala di lapangan yaitu adanya kebarakaran hutan
yang mengakibatkan tahapan pemotretan dak bisa dilaksanakan karena tertutup asap. RAW data hasil
pemotretan ini dapat dilihat pada Gambar 57.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
65/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 6
Gambar 57. RAW Data Small Format UAV
Setelah melalui proses koreksi, foto-foto udara tersebut dilakukan interpretasi unsur rupabuminya,
sebelum kemudian dilakukan layout petanya. Hasil interpretasi rupabumi, layout peta foto maupun peta garis
dapat dilihat pada Gambar 58 dan Gambar 59.
Gambar 58. Layout Kartograf Peta Foto
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
66/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial64
Gambar 59. Layout Kartograf Peta Garis
Dengan adanya peta foto maupun peta garis skala besar yang dihasilkan dari pekerjaan ini,
permasalahan batas antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur pada sub-
segmen Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat sub-segmen dari pilar TB-I-A sampai
pilar TB.X yang selama ini terkendala karena minimnya data spasial skala besar di wilayah tersebut
dapat diatasi.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
67/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 6
2.4 Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) Peta Desa
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa diperlukan untuk memberikan pedoman
pembuatan peta dasar mulai dari perolehan data, sumber data yang dapat dipakai untuk pembuatan peta
desa, unsur peta desa, metode pemetaan, dan penyajian peta desa; sehingga aparat desa dapat menyusun
peta desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemetaan. Pembuatan NSPK Peta Desa disusun untuk memberikan
pedoman penyusunan peta desa skala 1:5.000. NSPK Peta Desa ini melipu metode pemetaan untuk pembuatan
peta desa, yaitu sumber data yang digunakan dan pemetaan batas administrasi desa; spesikasi unsur peta
desa; dan spesikasi penyajian layout peta desa. Hasil dari pekerjaan ini berupa Dokumen NSPK Peta Desa,
dan dapat dilihat contohnya pada Gambar 60
Gambar 60. NSPK Peta Desa
Dengan adanya NSPK Peta Desa ini, diharapkan dapat meningkatkan parsipasi desa untuk memetakan
wilayahnya secara mandiri, dengan kualitas dan standar yang sudah ditentukan sesuai dengan NSPK ini.
Dengan semakin banyaknya desa yang telah dipetakan, informasi geospasial skala besar untuk seluruh
Indonesia dapat segera terealisasi.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
68/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial66
Sejalan dengan pembuatan NSPK Peta Desa, dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Prototype PetaDesa. Hasil pekerjaan ini adalah didapatkannya Prototype peta desa serta spesikasi teknis peta desa berikut
bahan penghitungan kapasitas penyusunan peta desa serta bahan penghitungan kebutuhan anggaran dan
personil penyusunan peta desa.
Penyusunan Prototype Peta Desa dilaksanakan di Desa Parangtrs, Kecamatan Kretek, Kabupaten
Bantul, Daerah Ismewa Yogyakarta. Desa Parangtris dipilih sebagai lokasi kegiatan Penyusunan Prototype
Peta Desa karena Desa Parangtris memiliki informasi yang kompleks pada tatanan sebuah desa. Unsur-unsur
transportasi, perairan, bangunan dan tutupan lahan yang komplek dirasa cukup mewakili untuk percontohan
pemetaan pada skala desa. Desa Parangtris juga dipilih sebagai lokasi Penyusunan Prototype Peta Desa
untuk mendukung program Parangtris Geomarime Science Park yang berada di bawah koordinasi BIG.
Pemetaan detail Desa Pangtris juga dapat mendukung kegiatan edu-restorasi geoheritage gumuk pasir
Parangtris. Pembuatan Prototype Peta Desa ini dimulai dari tahap akuisisi data, dalam hal ini menggunakanwahana UAV, pembuatan peta kerja, survei kelengkapan lapangan, temu kerja dengan aparat desa setempat
hingga penyajian hasil pemetaannya. Secara visual, tahapan dari pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 61
Gambar 61. Rangkaian Tahapan Pembuatan Prototype Peta Desa
1 2
34
2.5 Pembuatan Prototype Peta Desa
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
69/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 6
Hasil rangkaian tahapan yang telah dilakukan kemudian dikompilasi menjadi suatu bentuk peta,
yang diharapkan menjadi bentuk ideal peta desa. Hasil akhir pekerjaan pembuatan Prototype Peta Desa
dapat dilihat pada Gambar 62.
Gambar 62. Hasil Pekerjaan Pembuatan Prototype Peta Desa
Sejalan dengan NSPK Peta Desa ini, Prototype Peta Desa ini dapat dijadikan acuan desa yang akan
melakukan pemetaan wilayahnya secara mandiri. Dengan mengacu kepada NSPK dan Prototype Peta Desa
ini, nannya peta-peta desa yang dikerjakan secara mandiri oleh daerah akan mempunyai standar yang sama,kualitas yang sama dan bentuk yang sama.
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
70/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial68
2.6 Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis
Gumuk pasir Parangtris merupakan bagian dari rangkaian proses alam terintegrasi dalam tatanan
yang sangat harmonis. Proses pembentukan gumuk pasir ini sebagai sarana untuk memahami kompleksitascara kerja alam mulai dari sumber material pasir vulkanik gunung berapi, diangkut melalui proses uvial
dalam sistem aliran sungai, dihempaskan melalui proses gelombang laut, dan diangkat serta diendapkan
melalui tenaga angin sehingga membentuk fenomena alam sangat unik berupa gumuk pasir di Parangtris
yang merupakan warisan bengtangalam satu-satunya di wilayah tropis.
Menindaklanju peresmian Parangtris Geomarime Science Park oleh Menteri Ristek Dik dan
Pemasangan Simbolisasi Patok Batas Zona In Kagungan Dalem Gumuk Pasir Barkhan oleh Sri Sultan Hamengku
Buwono X pada tanggal 11 September 2015, Parangtris Geomarime Science Park Badan Informasi Geospasial,
Fakultas Geogra UGM, Pemerintah Daerah Ismewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul serta Forum
Keismewaan untuk Kesejahteraan (FKK) DIY melaksanakan program pemasangan patok zona in Kagungan
Dalem Gumuk Pasir Barkhan di Desa Parangtris.
Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris adalah di sisi Barat dan sisiTimur Zona In Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris. Kawasan Konservasi tersebut berada di Desa
Parangtris Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
Lokasi Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris seper pada Gambar
63 berikut.
Gambar 63. Lokasi Pemasangan Pilar Batas Gumuk Pasir
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
71/92
Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 6
Pembuatan Pilar Batas didahului dengan pembuatan kerangka beton badan utama pilar. Setalah proses
pembuatan beton pilar, pilar batas tersebut dicat dengan warna sesuai dengan spesikasi. Tahap kedua
proses pembuatan pilar batas adalah pembuatan brasstablet yang berisi data k koordinat dan kenggian
serta symbol pilar batas. Brasstablet dibuat dari bahan kuningan dengan ketebalan 4 milimeter. Setelah beton
pilar batas selesai dibuat dan dikeringkan, maka dipasang brasstablet. Brastablet dipasang di kanan dan kirimuka samping pilar batas dan bagian atas pilar batas. Informasi pada brastablet adalah k koordinat dan
kenggian. Setelah semua pilar batas selesai dibuat, selanjutnya pilar batas diangkut untuk dipasang.
Gambar 64. Proses Pembuatan Pilar Batas Gumuk Pasir
1
2
-
8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015
72/92
| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial70
Pemasangan pilar batas dilakukan bertahap pada seap pilar batas yang telah siap pasang. Sebelum
pemasangan pilar batas, m lainnya menyiapkan bis dan lubang galian untuk pilar pada seap k pilar. Dilapangan k pilar batas yang harus dipasang sudah disiapkan oleh Parangtris Geomarime Science Park
dengan memasang pilar batas sementara dari bambu yang dicat biru. Secara visual tahapan pembuatan pilar
batas gumuk pasir ini dapat dilihat seper pada Gambar 64
Tahapan awal pemasangan pilar batas di lapangan adalah pemasangan bis di seap k pilar batas.
Bis sedalam 80 cenmeter digali untuk mempermudah pemasangan. Pilar yang sudah dipasang dapat dilihat
pada Gambar 65 berikut
Gambar 65. Pilar Batas Gumuk Pasir Yang Sudah Dipasang
Program Pemasangan Pilar Batas Zona In ini diharapkan dapat memberikan tanda kepada masyarakat
dan stakeholder pengelolan gumuk pasir Parangtris bahwa ada perlindungunga terhadap kawasan konservasi
gum