Download - BAHAN BINTEK DDN
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
1/33
PRINSIP-PRINSIP
KERJA SAMA DAERAH
BERDASARKAN PP 50/2007
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
OLEH :
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
2/33
PROVINSI KAB KOTA KEC KEL DESA Luas Wilayah(km2)
Jumlah Penduduk
33Provinsi
399 98 6.694 8.216 69.249 1.910.931,32 259.940.857
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
3/33
3
UU NO. 32 TAHUN 2004
Penyelenggaraan PEMDA,untuk mewujudkan
KESEJAHTERAANMASYARAKATmelalui :- Peningkatan Pelayanan.- Pemberdayaan dan peranserta masy.
- Peningkatan daya saing Daerah.
Pasal 195(1) Dlm rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, daerahdapat mengadakan kerjasamadgn drh lain yg didasarkan pdefisiensi &efetivitas yanbik,
sinergi dan slg menguntungkan(2) Kjsm sbgmana dimaksud pd ayat
(1) dpt diwujudkan dlm bentukBadan Krjsm antar drh yg diaturdgn Kpts bersama
(3) Dlm penyediaan plynan publik drhdpt bekerjasam dgn pihak ketiga
(4) Kerjsma sbgmn dimaksud ayat (1)dan (3) yg membebani masy & drh
Pasal 196(1) Untuk menciptakan efisiensi,drh
wajib mengelola pelayanan publiksecara bersama dgn daerah seki-tarnya untuk kepentingan masy.
(2) Untuk pengelolaan kjsm sbgmanadimaksud ayat (1), drh dpt mbtkbadan kerjasama
(3) Apabila drh tdk melaksanakankjsm sbgmn dimaksud ayat (1)dan (2) pengelolaan yanbik tsbdpt dilaksanakan oleh pemerintah
Pasal 198(1). Apabil terjadi perselisihan dl dlm penyelenggaraan fungsi
pem-an antar kab/kota dlm
satu prov, Gub menyelesaiak perselisihan dimaksud(2) Apabila terjadi perselisihan
antar prov, antara prov &kab kota di luar wil, mendagri me
nyelesaikan perselisihan(3) Keputusan sbgmn dimaksud
ayat (1) & (2) bersifat final
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
4/33
4
LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20256. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Kerjasama Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentangPetunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 23 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
5/33
KERJASAMA DAERAH DALAM NEGERI
UU 32/2004 PP 50/2007 Permendagri 19/2009 Permendagri 22/2009
Permendagri 23/2009
PP 6/2006Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
Permendagri 17/2007Pedoman Teknis
PengelolaanBarang Milik Daerah
Perpres 54/2010Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Perpres 13/2010Kerjasama Pemerintah
Dengan BadanUsaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur
PP 57/2005Hibah Kepada Daerah
PP 38/2007Kewenangan
Pusat & Daerah
Permendagri 13/2006 -Permendagri 59/2007
Pedoman PenggelolaanKeuangan Daerah
PP 58/2005PengelolaanKeuangan
Daerah
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
6/33
KSD
DA
DADA PIHAK KETIGADA LUAR NEGERI
UR PEMERINTAHAN-WAJIB-PILIHAN
(PP No. 38 Thn 2007)
-POTENSI-NILAI TAMBAH-KEPENTINGAN MASY.DLM KERANGKA NKRI
ELEMEN DASAR-PRINSIP-SUBJEK-OBJEK
TATA CARA :
-PERSIAPAN-PENAWARAN-KSB-PERJANJIAN-PELAKSANAAN
TUJUAN-MENINGKATKAN KESRA-MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR DAERAH
-MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM
KSD
PP. NO 50
TH. 2007
6
KERANGKA FIKIR KERJASAMA DAERAH
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
7/33
7
Pihak ketiga adalah Kementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian atau sebutan
lain, perusahaan swasta yang berbadan
hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan
lembaga lainnya di dalam negeri yang
berbadan hukum
Kerja sama daerah adalah kesepakatanantara Gubernur dengan Gubernur atau
Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara
Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang
lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota
dengan Pihak Ketiga, yang dibuat secaratertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
APA ITU KERJASAMA DAERAH?
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
8/33
8
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
PILIHAN
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian;
dan
8. transmigrasi.
WAJIB
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 22
1. penataan ruang;
2. pertanahan;3. pembangunan
daerah;
4. koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;5. penanaman
modal;
6. kepemudaan dan
olah raga;
7. pemberdayaan
masyarakat;
8. pemberdayaan
perempuan;
9. statistik;
10. persandian;11. kebudayaan;
12. Perpustakaan;
13. kearsipan; dan
14. Kawasan
Perbatasan AntarNegara
15. komunikasi dan
informatika
tidak berkaitan dengan
pelayanan dasarberkaitan dengan
pelayanan dasar
1. Pendidikan;
2. kesehatan;3. lingkungan
hidup;
4. Pekerjaan
umum;
5. ketahananpangan;
6. kependudukan
dan pencatatan
sipil;
7. keluarga
berencana;
8. sosial;
9. tenaga kerja;
10. ketentraman
dan ketertibanumum serta
perlindungan
masyarakat; dan
11. perlindungan
anak;12.perumahan
13.Perhubungan
http://c/Documents%20and%20Settings/hp%20compaq/Local%20Settings/Temp/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/hp%20compaq/Local%20Settings/Temp/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.dochttp://c/Documents%20and%20Settings/hp%20compaq/Local%20Settings/Temp/DRAF%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010/DRAFT%20RUU%20REV%2032%20-%202%20Sept%202010%20(timus%2010.00)%20clean.doc -
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
9/33
9
REVITALISASI PERAN GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DI DAERAH.
PROGRAM DAN KEGIATAN
DIORIENTASIKAN
KEMENDAGRIBADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN (BNPP)
1. KOORDINASI
2. PEMBINAAN
3. PENGAWASAN
4. PENGENDALIAN
5. SUPERVISI6. ADVOKASI
PENYELESAIAN BATAS
NEGARA/DAERAH
MENUNJANG
SKEMA PENGEMBANGAN ALUR FIKIR
IPM/HDI/MDGs
MENINGKAT
KABUPATEN/KOTA
INSTANSI
VERTIKAL
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
MASYARAKAT.
(FORKOMPIMDA)
MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN SECARA
OPTIMAL, KHUSUSNYA
URUSAN-URUSAN TERKAITDENGAN PENINGKATAN
IPM/HDI/MDGs
PELAYANAN DASAR DAN PENDAPATAN
MASYARAKAT MENINGKAT
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
10/33
10
MENGAPA KERJASAMA ANTAR DAERAH
Terbatasnyasumberdaya
daerah (KapasitasSDM, Finansial,
maupunsumberdaya alam)
dlm yanbik
Tidak
optimalnyapenyediaanpelayanan
publik kepadamasyarakat
Adanya urusanyang bersifat lintaswilayah, misalnya
: pengelolaaninfrastruktur yg
melalui lebih dari1 wilayah (jalantol, air minum)
KERJASAMAANTAR
DAERAH
Efisiensi dan
EfektifitasPenyelenggaraan Layanan
Publik
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
11/33
11
URGENSI KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. Keterkaitan antar daerah (Inter-regional-linkages) :ekonomi, geografis, pemerintahan, sosial2. Meningkatkan efisiensi dalam skala ekonomi
(economies of scale), berpotensi menekan cost danoptimalisasi sumber daya : Pengelolaan air bersih,pemadam kebakaran, persampahan
3. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayananpublik : pendidikan dan kesehatan
4. Ketersediaan sumber daya di masing-masing daerah
bervariasi (plus vs minus)5. Menghindarkan duplikasi pelayanan publik di
Kabupaten/Kota berdekatan
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
12/33
Ketimpangan Investasi Antar pulau
15,7
%
55,3%
14,6%
8,2%
0,05%
3,74%
2,53%Sumatera
Jawa
Kalimantan
Bali dan Nusa Tenggara
SulawesiMaluku
Sumber: BKPM, 2011
Ketimpangan transfer daerah menyebabkan ketimpangan
pembangunan infrastruktur yang diindikasikanketimpangan investasi antar pulau
Papua
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
13/33
OTDA DLM MENDORONGPERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1. Pemda dan pengusaha harus selalu sinergi dalammerencanakan dan mengusahakan bagaimana ekonomidaerah akan menjadi lebih baik.
2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk
membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagaisarana dan prasarana untuk memajukan pertumbuhanekonomi daerah.
3. Pengusaha mempunyai kemampuan untuk mengenali
kebutuhan dengan berbagai inisiatif untuk membuatroda perekonomian daerah agar menjadi lebih baik,memberikan gaji dan upah kepada pekerja sesuai denganUMR dan membayar pajak kepada pemerintah.
13
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
14/33
Lanjutan
4. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah , antara lain:
a. PERDA yg mendorong iklim usaha & peningkataninvestasi.
b. Sarana dan prasarana/infrastruktur.c. SDM/tenaga kerja yg kompetitif.
d. Kemudahan dlm memperoleh pelayanan publik sepertiperijinan.
e. Pemberian jaminan kepastian usaha dan insentif bagiinvestor.
14
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
15/33
Daerah Tujuan Migrasi (%)
15
PAPUA
JAWA
SULAWESI
SUMATERA
KALIMANTAN
KepulauanRiau
3,9
Riau5,6
SumateraBarat
2,4
Banten
8,8
JawaBarat
19,7Jawa
Tengah
5,4
DIYogyakarta
4,2
KalimantanTimur
4,0
DKIJakarta
12,1JawaTimur
4,1
Sumber : Media Indonesia, 28 Agustus 2012
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
16/33
Angkatan Kerja Indonesia
16
Tahun Jumlah
(juta)
Tingkat Partisipasi
kerja (%)
2004 103,97 67,55
2005 105,85 66,79
2006 106,38 66,16
2007 109,94 66,99
2008 111,94 67,18
2009 113,83 67,23
2010 116,52 67,722011 117,37 68,34
Sumber : Media Indonesia, 28 Agustus 2012
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
17/33
17
EFISIENSI
adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja
sama untuk menekan biaya guna memperoleh
suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya
yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang
maksimal
EFEKTIVITAS
SINERGI
adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja
sama untuk mendorong pemanfaatan sumber
daya para pihak secara optimal dan
bertanggung jawab untuk kesejahteraan
masyarakat
adalah upaya untuk terwujudnya
harmoni,selaras,seimbang,
berkesinambungan antara pemerintah,
masyarakat dan swasta untuk melakukan
kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
PRINSIP KERJASAMA DAERAH
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
18/33
18
.. LANJUTAN
SALINGMENGUNTUNGKAN
adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat
memberikan keuntungan bagi masing-masingpihak dan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat
adalah persetujuan para pihak untuk
melakukan kerja sama
adalah kemauan para pihak untuk secara
sungguh-sungguhmelaksanakan kerja sama
KESEPAKATAN
BERSAMA
ITIKAD BAIK
adalah seluruh pelaksanaan kerja sama
daerah harus dapat memberikan dampakpositif terhadap upaya mewujudkan
kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan
memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia
MENGUTAMAKANKEPENTINGAN NASIONAL
DAN KEUTUHAN WIL. NKRI
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
19/33
19
1. GUBERNUR
2. BUPATI
3. WALIKOTA
4. PIHAK KETIGA
Ditjen PUM , DEPDAGRI
SUBYEK KERJASAMA DAERAH
OBYEK KERJASAMA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH 25 URUSAN WAJIB, 8URUSAN PILIHAN
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
20/33
PERSETUJUAN DPRD
1. MEMBEBANI APBD/ MASYA (BILA BLMTERANGGARAKAN THN BERJALAN DAN/ATAUMENGGUNAKAN DAN/ATAU MEMANFAATKANASSET DAERAH), BILA SUDAH TDK PERLU.
2. RANC 45 HARI (DPRD) 15 HARI DPRD
MENGEMBALIKAN KE PEM, 14 HARI PEM KEDPRD, 15 TDK ADA JAWABAN/BELUMMEMBERIKAN PERSETUJUAN MAKA DINYATAKANSAH.
3. RANCANGAN MEMUAT: MAKSUD &TUJUAN,OBYEK, BESARAN ANGGARAN, KEUNTUNGAN,JANGKA WAKTU.
4. SURAT TEMBUSANNYA KE MDN DAN
KEMENTERIAN TERKAIT/LPNK.
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
21/33
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH1. MUSYAWARAH2. KEPUTUSAN GUBERNUR* (antar daerah 1 Prov)3. KEPUTUSAN MENDAGRI* (antar daerah lain
prov, antar prov dgn kab/kota 1 prov)Abaikan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata Prosesputusan pengadilan
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA1. SESUAI KESEPAKATAN DLM PKS2. APABILA TIDAK TERSELESAIKAN
DISELESAIKAN SESUAI PER-UU-AN YGBERLAKU
* KEPUTUSAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN MENDAGRI BERSIFAT
FINAL DAN MENGIKAT
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
22/33
22Ditjen PUM, KEMENDAGRI
TATA CARA KERJASAMA DAERAH
RUANG LINGKUP :1. Kerjasama antar
daerah2. Kerjasama daerah
dgn pihak ketiga
TKKSD*1. Kepala Daerah
membentuk TKKSDyang diketuai olehSekda
2. TKKSD dptmembentuk TimTeknis
TATA CARA MELALUI TAHAPAN
1. Persiapan2. Penawaran
3. Penyiapan Kesepakatan Bersama4. Penandatanganan Kesepakatan
Bersama5. Penyiapan Perjanjian Kerjasama6. Penandatanganan Perjanjian
Kerjasama7. Pelaksanaan
* Pasal 5 dan 6 Permendagri 22/99SE MDN No 193/1709/SJ
click
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/BINTEK/SE%20TKKSD0001.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/BINTEK/SE%20TKKSD0001.pdf -
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
23/33
23Ditjen PUM , DEPDAGRI
Keanggotaan
Ketua : Sekretaris DaerahWakil Ketua I : Asisten Yang
Membidangi KSWakil Ketua II : Ketua BappedaSekretaris : Karo/Kabag Yang
Membidangi KSAnggota Tetap : a. Karo/kabag Hukum
b. Karo/Kabag Yang Membidangi Pemthn
c. Kepala SKPD YangMembidangi Keu&Aset
Anggota Tidak : a. Kepala SKPD Yg Melaksanakan KS
b. Kepala SKPD yg terkaitdgn pelaksanaan KS
c. Tenaga Ahli/Pakar
Tugas :
1. Inventirasi dan pemetaan potensi ygakan dikerjasamakan
2. Menyusun prioritas objek yg akandikerjasamakan
3. Memberikan saran terhadap prosespemilihan daerah dan pihak ketiga
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposaldan studi kelayakan
5. Menyiapkan materi kesepakatanbersama dan rancangan PKS
6. Memberikan rekomendasi kpd KDhutk penandatanganan kesepakatan
bersama dan PKS7. Melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaanKSD Kab/Kota (Untuk TKKSD Prov.)
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
24/33
24
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
25/33
2. PENAWARAN
- Menentukan prioritas
- Menentukan daerah dan obyek
5. Penyiapan Perjanjian
6. Penandatanganan Perjanjian
7. Pelaksanaan
1. PERSIAPAN
- Pembentukan Tim
- Inventarisasi obyek
- Rencana kerja
3. Penyiapan Kesepakatan Bersama
4. Penandatanganan Kesepakatan
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
26/33
26
BENTUK KERJASAMA ANTAR DAERAH, contoh dapatberupa :
a. Pemakaian fasilitas secara bersama dalam bentuk :i. Kontrak Pelayanan Antar Pemerintah Daerah (Inter- governmental Service Contract);
ii. Kesepakatan Pelayanan Bersama (Joint Service Agreement);
b. Kerjasama Penyertaan Modal Daerah dalam Usaha Bersama AntarDaerah;
c. Mendirikan organisasi secara bersama dalam bentuk BadanKerjasama Antar Daerah
Contoh : Sekber Kartamantul, BKAD Subosukawonosraten, dll
d. Kerjasama dalam bentuk asosiasi-asosiasi lintas wilayah, asosiasikerjasama regional, dan forum lintas batas BKPRS, MPU;
e. dll
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
27/33
KERJA SAMA PEMDA
DENGAN KEMENTERIAN/LPNK
27
OBJEK KERJASAMA KEWENANGAN
PEMDA
KESEPAKATAN (MOU)
HARUS DIPRAKARSAI
OLEH PEMDA
PERJANJIAN
PELAKSANAAN
KERJ S M DENG N PIH K KETIG
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
28/33
28
Dimiliki oleh Pemerintah Daerah Dimiliki oleh/dengan pihak
BENTUK KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN/LPNK
a. Pengembangan sektor unggulan tertentu atau
pengelolaan kawasan strategis yang telah ditetapkan
menjadi kewenangan daerah otonom
b. Obyek kerjasama berupa pelayanan publik, tidak dpt
dikerjasamakan dgn Kementerian/LPNK, kecuali Pemda
tdk bisa memenuhi SPM
c. Contoh :
- Kerjasama kebijakan dan pengaturan
- Kerjasama pengembangan sumberdaya manusaiadan teknologi
- Kerjasama perencanaan dan pengurusan
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
29/33
KERJA SAMA PEMDA DENGAN
BADAN HUKUM ATAS PRAKARSA PEMDA
29
KEPALA DAERAH MENETAPKAN SKPD SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
KESEPAKATAN (MOU)
PERJANJIAN KERJASAMA
SKPD MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS :
MEMPERSIAPKAN PROPOSAL KERJASAMA
MENETAPKAN TIM SELEKSITIM SELEKSI MELAKSANAKAN PELELANGAN
PELAKSANAAN
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
30/33
KERJA SAMA PEMDA DENGAN
BADAN HUKUM ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
USULAN BADAN HUKUM
KDH MENETAPKAN SKPD SBG PENANGGUNG
JAWAB KEGIATAN INI
DIBAHAS DALAM TKKSD
(DPT MENGUNDANG BADAN HUKUM LAIN)
APABILA HASILNYA MEMENUHI PERSYARATAN KELAYAKAN
BADAN HUKUM PEMPRAKARSA MENYAMPAIKAN LOI KPD PEMDA
SKPD MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS :
MEMPERSIAPKAN PROPOSAL KERJASAMA
MENETAPKAN TIM SELEKSI
TIM SELEKSI MELAKSANAKAN PELELANGAN
KESEPAKATAN (MOU)
PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
31/33
Kerja sama Pemda dengan badan hukuma). Kontrak Pelayanan
1). Kontrak Operasional/Pemeliharaan
2). Kontrak Kelola3). Kontrak Sewa
4). Kontrak Konsesi
CONTOH BENTUK KERJA SAMA PEMDA DENGAN PIHAK KETIGA
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
32/33
b. Kontrak Bangun
1). KontrakBangun Guna Serah
2). KontrakBangun Serah Guna
3). KontrakBangun Sewa Serahc. Kontrak Rehabilitasi
1). Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah
2). Kontrak Bangun Tambah Kelola danSerah
d. Kontrak Patungan
Lanjutan
-
7/13/2019 BAHAN BINTEK DDN
33/33
33
Sekian
&Terima Kasih