BAGIAN ANGGARAN 093
LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016
(Audited)
Jln. H.R Rasuna Said Kav. C.1 Kuningan Jakarta Selatan 12920 Telepon (62-21) 2557 8300, Faks (62-21) 528 92456, http://www.kpk.go.id
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
Uraian Catatan
TA 2016 TA 2015
Anggaran Realisasi % Real. Angg.
Realisasi
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN B.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak - 532.406.843.397 0,00 211.950.483.827
JUMLAH PENDAPATAN - 532.406.843.397 0,00 211.950.483.827
BELANJA B.2
Belanja Operasi
Belanja Pegawai B.3 395.049.867.000 382.289.355.877 96,77 309.316.249.798
Belanja Barang B.4 316.840.438.000 216.972.627.312 68,48 143.146.788.869
Jumlah Belanja Operasi 711.890.305.000 599.261.983.189 84,18 452.463.038.667
Belanja Modal
Belanja Peralatan dan Mesin B.5 221.957.646.000 194.657.922.722 87,70 99.430.296.643
Belanja Gedung dan Bangunan B.6 35.323.929.000 29.911.735.908 84,68 169.677.302.928
Belanja Modal Lainnya B.7 22.696.108.000 15.086.496.675 66,47 6.976.201.504
Jumlah Belanja Modal 279.977.683.000 239.656.155.305 85,60 276.083.801.075
JUMLAH BELANJA 991.867.988.000 838.918.138.494 84,58 728.546.839.742
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
II. NERACA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah)
Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
ASET
Aset Lancar C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 500.000.000 600.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 0 504.270.428
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 1.864.453.581 0
Piutang Bukan Pajak C.1.4 530.435.855.479 534.231.138.102
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
C.1.5 (3.888.094.053) (3.678.314.321)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
C.1.6 259.557.021 30.357.380
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
C.1.7 (1.297.785) (151.787)
Belanja Dibayar Di Muka C.1.8 1.380.246.728 1.005.762.308
Persediaan C.1.9 449.084.142.333 308.287.063.016
Jumlah Aset Lancar 979.634.863.304 840.980.125.126
Aset Tetap C.2
Tanah C.2.1 453.819.842.500 453.819.842.500
Peralatan dan Mesin C.2.2 335.218.989.697 257.389.629.778
Gedung dan Bangunan C.2.3 394.022.525.206 79.208.112.060
Jalan. Irigasi. dan Jaringan C.2.4 111.998.080.217 102.189.074.090
Aset Tetap Lainnya C.2.5 8.006.185.982 6.536.859.829
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 163.548.472.705 369.524.671.764
Akumulasi Penyusutan Aset tetap C.2.7 (287.783.850.414) (248.702.761.845)
Jumlah Aset Tetap 1.178.830.245.893 1.019.965.428.176
Piutang Jangka Panjang C.3
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
C.3.1 402.621.204 0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
C.3.2 (2.013.106) 0
Jumlah Piutang Jangka Panjang 400.608.098 0
Aset Lainnya C.4
Aset Tak Berwujud C.4.1 48.938.310.428 38.490.057.783
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C.4.2 1.527.146.500 486.407.806
Aset Lain-lain C.4.3 4.937.267.823 1.871.994.974
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.4.4 (31.892.155.778) (1.849.357.780)
Jumlah Aset Lainnya 23.510.568.973 38.999.102.783
JUMLAH ASET 2.182.376.286.268 1.899.944.656.085
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek C.5
Utang Kepada Pihak Ketiga C.5.1 7.304.542.664 7.072.120.741
Uang Muka Dari KPPN C.5.2 500.000.000 600.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.804.542.664 7.672.120.741
JUMLAH KEWAJIBAN 7.804.542.664 7.672.120.741
EKUITAS C.6
Ekuitas 2.174.571.743.604 1.892.272.535.344
JUMLAH EKUITAS 2.174.571.743.604 1.892.272.535.344
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.182.376.286.268 1.899.944.656.085
201 19521107.197901.1.001
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
III. LAPORAN OPERASIONAL
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah)
URAIAN Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL D.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak 641.810.380.135 683.508.590.892
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 641.810.380.135 683.508.590.892
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D.2 381.893.302.837 309.193.626.269
Beban Persediaan D.3 3.276.602.250 4.056.449.885
Beban Barang dan Jasa D.4 133.170.376.956 84.999.584.988
Beban Pemeliharaan D.5 10.251.442.877 11.333.896.213
Beban Perjalanan Dinas D.6 61.947.168.799 44.502.016.314
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.7 7.283.550.453 15.440.104.277
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 47.434.435.885 28.922.169.106
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9 212.938.836 152.406.109.847
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 645.469.818.893 650.853.956.899
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
(3.659.438.758) 32.654.633.993
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non lancar (443.000) 90.078.280
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya
973.370.317 (86.324.971)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
D.10 972.927.317 3.753.309
POS LUAR BIASA
Pendapatan PNBP 0 0
SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0 0
SURPLUS/DEFISIT LO (2.686.511.441) 32.658.387.302
201 19521107.197901.1.001
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah)
URAIAN Catatan 31 Desember 2016 31 Desember 2015
EKUITAS AWAL E.1 1.892.272.535.344 982.762.161.555
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (2.686.511.441) 32.658.387.302
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
0 0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
Penyesuaian Nilai Aset E.3 0 3,318,983,599
Koreksi Nilai Persediaan E.4 0 (590.698.602)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.5 (1.476.491.301) (44.430.715.860)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi E.6 (21.875.857.985) 0
Lain-lain E.7 1.750.419.750 (20.060.734)
JUMLAH (21.601.929.536) (41.722.491.597)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.8 306.587.649.237 918.574.478.084
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 282.299.208.260 909,510,373,789
EKUITAS AKHIR E.9 2.174.571.743.604 1.892.272.535.344
201 19521107.197901.1.001
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Profil dan
Rencana
Strategis
Rencana
Strategis
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat
independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi adalah landasan legal bagi pelaksanaan tugas KPK dalam
mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi,
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (represive), mendorong
pencegahan (preventive) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan negara.
RENCANA STRATEGIS
KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal
6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas KPK meliputi: melakukan koordinasi dan
supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Visi
“Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia yang Bersih Dari Korupsi”.
Misi
”Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat
korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan
penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa”
Fokus Area
Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan Aparat Penegak Hukum
(APGAKUM).
Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu
atau lebih kriteria berikut:
a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi.
b. Melibatkan aparat penegak hukum.
c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional.
d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.
Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.
2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest), meliputi:
a. Ketahanan pangan plus.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
b. Ketahanan energi dan lingkungan.
c. Penerimaan negara.
d. Bidang infrastruktur.
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
5. Persiapan Fraud Control.
Tujuan Strategis
“Menurunnya Tingkat Korupsi”
Sasaran Strategis
1. Menurunnya Tingkat Korupsi (Ultimate Goal).
2. Efektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor.
3. Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta.
4. Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif.
5. Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor.
6. Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor.
7. Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor.
8. Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor Pemberantasan Korupsi.
9. Terwujudnya Organisasi yang Efektif.
10. Terbentuknya SDM yang Berkinerja Optimal.
11. Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif.
12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel.
Tabel 2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tujuan/Sasaran Strategis Inisiatif Strategis
PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Seluruh Sasaran Strategis 1. Menyelaraskan program lembaga untuk perbaikan Indeks
Persepsi Korupsi berdasarkan hasil studi
2. Menyiapkan instrumen dan melakukan pengukuran Indeks
Penegakan Hukum, Indeks Integritas KLOPS, Indeks
Kerjasama dan Indeks Partisipasi Masyarakat
3. Menyiapkan infrastruktur komunikasi data penanganan
TPK apgakum dan seluruh komponen untuk
mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL
Terintegrasinya Upaya
Penindakan Tipikor
1. Memadukan database penanganan TPK (dumas s.d
eksekusi).
2. Meningkatkan kapasitas SDM KPK dalam penanganan
TPK.
3. Melakukan penindakan yang proaktif, kuat, dan efektif.
4. Meningkatkan peran dan kualitas pengaduan masyarakat
terhadap dugaan TPK.
5. Mengoptimalkan asset recovery.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Terintegrasinya Upaya
Pencegahan Tipikor
1. Membangun database pencegahan KPK yang terintegrasi
dengan KLOPS.
2. Meningkatkan kapasitas SDM KPK dalam pencegahan TPK.
3. Melakukan piloting / implementasi Sistem Pencegahan
Korupsi pada beberapa KLOPS (sesuai fokus area).
4. Melibatkan dan memberdayakan Stakeholder dalam
pencegahan korupsi pada KLOPS.
5. Memperkuat peran jejaring KPK dalam pencegahan
korupsi.
Terintegrasinya Upaya
Penindakan dan Pencegahan
Tipikor
1. Melakukan telaahan/kajian pencegahan korupsi dengan
memanfaatkan kasus-kasus tipikor.
2. Memberikan bimbingan/ pendampingan kepada KLOPS
(sesuai fokus area) dalam rangka piloting / implementasi
sistem pencegahan dan penindakan terintegrasi.
3. Menyusun rencana aksi dengan KLOPS terkait dan
memantau implementasinya.
Terlaksananya Koordinasi,
Supervisi, dan Monitor
Pemberantasan Korupsi
1. Melakukan koordinasi dengan APGAKUM lain secara
berkala.
2. Menfasilitasi peningkatan kapasitas SDM APGAKUM dalam
penanganan TPK (melalui Diklat Korsup).
3. Melakukan eksaminasi dan gelar perkara bersama
APGAKUM terhadap perkara TPK yang menarik perhatian
publik.
4. Memberikan supervisi dan bantuan kepada APGAKUM
dalam penanganan TPK.
1. Melakukan pendampingan (advokasi) kepada K/L
(termasuk APH) dan Pemda (sesuai fokus area) dalam
pencegahan korupsi.
2. Memperkuat dan memberdaya-kan APIP/ Itjen/ Bawasda
dalam Sistem Pencegahan Korupsi.
3. Melibatkan mitra/stakeholder (BPKP, Kemenpan-RB, ORI,
dan CSO) dalam program aksi pencegahan
1. Melakukan kajian komprehensif terhadap sistem/bisnis
proses pada KLOPS (sesuai fokus area).
2. Memberikan rekomendasi kepada KLOPS (sesuai fokus
area) dan memantau implementasinya.
3. Menyusun rencana aksi bersama KLOPS terkait dan
memantau implementasinya.
PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH
Terwujudnya Organisasi yang
Efektif
1. Melakukan survei integritas KPK secara berkala dan
memantau tindak lanjut atas rekomendasi.
2. Membentuk dan memperkuat champion integritas pada
masing-masing unit.
3. Meningkatkan kualitas manajemen risiko pada semua
level.
4. Meningkatkan/menjaga kapasitas integritas pegawai KPK.
1. Menyusun rencana aksi pemenuhan komponen RB dan
memantau implementasinya.
2. Melakukan koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam
rangka implementasi RB
1. Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja,
termasuk melakukan reviu kinerja internal
2. Mengintegrasikan manajemen kinerja korporat dan
pegawai.
3. Meningkatkan kapasitas Struktural dan PIC dalam
manajemen strategi dan kinerja
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Terbentuknya SDM yang
Berkinerja Optimal
1. Mengoptimalkan pembinaan oleh atasan langsung.
2. Meningkatkan kapasitas / kompetensi pegawai KPK sesuai
fokus area.
3. Memperbaiki sistem manajemen SDM KPK (9 Pilar)
menggunakan kerangka PCMM
1. Menyelaraskan Blueprint MSDM KPK dengan kebutuhan
organisasi (Renstra KPK);
2. Melakukan survei berkala dan memantau hasilnya.
Terbangunnya Sistem
Operasional Terintegrasi dan
Adaptif
1. Mempercepat (akselerasi) kelengkapan SOP
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP dan melakukan
perbaikan berdasarkan hasil evaluasi
3. Melakukan pengujian kepatuhan terhadap SOP
1. Melakukan identifikasi dan updating seluruh layanan
utama internal KPK
2. Melakukan pengukuran pemenuhan SLA secara berkala
3. Melakukan perbaikan atas layanan utama internal KPK
1. Melakukan pembaruan Blue Print IT KPK yang selaras
dengan perencanaan strategis KPK.
2. Mengoptimalkan kerjasama eksternal untuk pemenuhan
kebutuhan data dan informasi
3. Melakukan analisis data dan informasi utk pengambilan
keputusan, baik by design maupun by request.
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan
memperhatikan SMKI secara konsisten.
PERSPEKTIF FINANSIAL
Terkelolanya Keuangan secara
Akuntabel
1. Memperbaiki/meningkatkan kualitas perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi/reviu kegiatan dan anggaran.
2. Menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal.
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran KPK dalam melaksanakan tugas dengan fokus
area periode 2015-2019 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut:
Gambar 1. Strategy Map-KPK
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Basis Akuntansi
Dasar
Pengukuran
Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan-LRA
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Negara/Lembaga.
A.3. Basis Akuntansi
Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas
untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal
ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan
setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPK dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang
menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah.
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2016 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan LK KPK
adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan-LRA
• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Pendapatan-LO
Belanja
Beban
Aset
Aset Lancar
• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
2. Pendapatan-LO
• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
3. Belanja
• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
4. Beban
• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
5. Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan
Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan.
• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal neraca.
• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak
yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan,
yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.
Khusus Uang Pengganti, pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan
Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TPA/TGR.
• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Aset Tetap
Penyusutan Aset
Tetap
Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya.
b. Aset Tetap
• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun.
• Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah);
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang
disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai
dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari
neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum
Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat didalam buku
inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
c. Penyusutan Aset Tetap
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap
akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Piutang Jangka
Panjang
Aset Lainnya
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat
adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang
• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan
direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam
Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo
lebih dari satu tahun.
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan
sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
• Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
• Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugasnya.
• TPA dan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai
yang dapat direalisasikan.
e. Aset Lainnya
• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak
Berwujud, dan Aset Lain-lain.
• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar
harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode
garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
• Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Kewajiban
Ekuitas
Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah
sebagai berikut:
Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tak Berwujud
Masa
Manfaat
(tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan
Varietas Tanaman Semusim. 20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman
Tahunan 25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan,
Hak Ekonomi Produser Fonogram. 50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70
• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu
harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
6. Kewajiban
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
• Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang
Bunga (accrued interest), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
• Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
7. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Aset Tetap dari
Belanja Barang
Untuk Kegiatan
yang Bersifat
Rahasia
8. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan
upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
• Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal
pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014
tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:
Tabel 5. Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo 0,5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
100%
Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan kualitas piutang
di KPK adalah:
a. Piutang Gratifikasi
Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi
dikategorikan lancar sampai piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0.5%. Piutang gratifikasi
dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN dan disisihkan sebesar
100%.
b. Piutang Uang Pengganti
Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang Uang
Pengganti dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0.5%, jika:
1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau.
2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik pidana pokok
maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang Pengganti.
Piutang Uang Pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar 100%, jika
Para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun
pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang Pengganti.
9. Kebijakan Akuntansi Terkait Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang Untuk
Kegiatan yang Bersifat Rahasia
Khusus pembelian alat-alat untuk kegiatan rahasia, yang dimaksudkan sebagai
barang habis pakai, tidak untuk dipelihara, dan bukan untuk operasional KPK sehari-
hari, maka atas pembelian tersebut dikategorikan sebagai Belanja Barang.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Umum
Kontrak-kontrak
Konstruksi
10. Kebijakan Akuntansi Terkait Kontrak-kontrak Konstruksi
Kontrak-kontrak Konstruksi dicatat sebagai aset sesuai dengan prestasi fisik
pengerjaan pada tanggal periode pelaporan keuangan, bukan berdasarkan nilai
pembayaran yang telah diterima oleh pihak vendor. Selisih nilai pembayaran dengan
prestasi fisik akan dikembalikan melalui mekanisme pencairan bank garansi atau
melalui Surat Setoran bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara dan dicatat sebagai
piutang.
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Realisasi PNBP Rp532.406.843.397,00
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan, KPK telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan penghematan belanja
pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi
pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja
adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Perubahan DIPA KPK TA 2016 per Jenis Pendapatan/Belanja
URAIAN
ANGGARAN TA 2016
AWAL SETELAH
REVISI
Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 0
Belanja
Belanja Pegawai 395.049.867.000 395.049.867.000
Belanja Barang 329.933.566.000 316.840.438.000
Belanja Modal 336.486.551.000 279.977.683.000
Jumlah Belanja 1.061.469.984.000 991.867.988.000
Sedangkan apabila dilihat dari program KPK maka perubahannya adalah sebagai berikut:
B.1. Pendapatan
Realisasi PNBP KPK pada pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp532.406.843.397,00. KPK tidak
dapat menetapkan estimasi PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran, mengingat
PNBP yang akan disetorkan ke kas negara tergantung pada putusan pengadilan dan materialitas
perkara.
Rincian Realisasi PNBP KPK sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut
ini:
Tabel 7. Rincian Realisasi Pendapatan
No Jenis Pendapatan Realisasi
1 Pemindahtanganan dari BMN Lainnya 34.068.000
2 Jasa Giro 11.029.357.946
3 Hasil Denda 9.573.333.400
4 Ongkos Perkara 969.500
5 Penjualan Hasil Lelang TPK 4.036.879.000
6 Uang Sitaan TPPU 366.836.343.213
7 Uang Sitaan TPK 49.037.314.503
8 Gratifikasi 14.687.803.617
9 Uang Pengganti TPK 57.098.518.066
10 Hasil Pengembalian Uang Negara 30.150.000
11 Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah 861.934.465
12 Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL 352.555.857
13 Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL 573.261.741
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
14 Penerimaan kembali Belanja Modal TAYL 18.073.029.288
15 Pelunasan Ganti Rugi (TP/TGR) 177.907.159
16 Anggaran Lain-lain 3.417.642
Jumlah 532.406.843.397
Perbandingan realisasi PNBP Fungsional maupun Umum TA 2016 dan 2015, disajikan dalam
tabel-tabel dibawah ini:
Tabel 7. Rincian Realisasi PNBP Fungsional TA 2016 dan 2015
Jenis Pendapatan TA 2016 TA 2015 NAIK
(TURUN) %
Jasa Giro 11.029.357.946 9.206.247.929 19,80
Hasil Denda 9.573.333.400 4.165.000.100 129,85
Ongkos Perkara 969.500 867.500.0 11,76
Penjualan Hasil Lelang TPK 4.036.879.000 14.425.100 27885,10
Uang Sitaan TPPU 366.836.343.213 5.775.061.445.0 6252,08
Uang Sitaan TPK 49.037.314.503 175.587.406.548 (72,07)
Gratifikasi 14.687.803.617 2.513.530.724 484,44
Uang Pengganti TPK 57.098.518.066 11.931.057.599 378,57
JUMLAH 512.300.519.245 209.193.596.945 144,89
Dari tabel di atas terlihat bahwa PNBP Fungsional pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar
144,89% dibandingkan TA 2015. Kenaikan yang signifikan atas Pendapatan Uang Sitaan TPPU
diperoleh dari Terpidana FA, MN dan LHI.
Tabel 9. Rincian Realisasi PNBP Umum TA 2016 dan 2015
Jenis Pendapatan TA 2016 TA 2015 NAIK
(TURUN) %
Pemindah tanganan dari BMN Lainnya 34.068.000 1.043.120.000 (96,73)
Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah 861.934.465 21.989.051 3819,83
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 352.555.857 371.564.708 (5,12)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 573.261.741 134.095.669 327,50
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL 18.073.029.288 27.528.430 65552,23
Penyelesaian TGR Non Bendahara 177.907.159 45.518.624 290,84
Anggaran Lain-lain 3.417.642 1.113.070.400 (99,69)
Hasil Pengembalian Uang Negara 30.150.000 0 0,00
JUMLAH 20.106.324.152 2.756.886.882 629,31
Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp18.073.029.288,00 diperoleh
dari setoran pengembalian sisa pekerjaan kontrak-kontrak pengadaan pembangunan gedung
baru dan fasilitas penunjang yang belum terselesaikan per 31 Desember 2015.
Penjelasan tambahan terkait Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK menjadi Milik Negara
dan Pendapatan Anggaran Lain-lain diketahui bahwa:
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Rp838.918.138.494,00
Terdapat keuntungan selisih kurs sebesar Rp10.306,00 yang diakui sebagai realisasi
Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK menjadi Milik Negara dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 10. Keuntungan atas Pembayaran Gratifikasi
No. Nama Gratifikasi
Setor Untung Nomor Nilai
A. Keuntungan atas Selisih Kurs pada Pendapatan Gratifikasi
1. SP KEP 996/01-13/10/2015 7.624.120 7.631.000 6.880
2. DI KEP 1281/01-13/12/2015 735.274 738.700 3.426
Jumlah A 8.359.394 8.369.700 10.306
B. Keuntungan atas Kelebihan Pembayaran
1. BW KEP 1249/01-13/12/2015 2.034.500 2.035.000 500
2. FD KEP 1299/01-13/12/2015 13.000.000 15.395.100 2.395.100
3. BW KEP 416/01-13/04/2016 1.658.000 1.658.042 42
Jumlah B 16.692.500 19.088.142 2.395.642
Jumlah 25.051.894 27.457.842 2.405.948
Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp3.417.642,00 terdiri atas keuntungan atas
kelebihan pembayaran gratifikasi sebesar Rp2.395.642,00 dan keuntungan selisih kurs
atas sisa perjalanan dinas sebesar Rp1.022.000,00 sesuai Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP) dengan NTPN D6DC7510MTJEOJS2 tanggal 8 Desember 2016.
B.2. Belanja
Realisasi Belanja KPK pada TA 2016 adalah sebesar Rp838.918.138.494,00 atau 84,58% dari
anggaran belanja sebesar Rp991.867.988.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA
2016 tersaji sebagai berikut:
Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016
Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja %
Belanja Pegawai 395.049.867.000 383.152.347.029 96,99
Belanja Barang 316.840.438.000 226.413.006.274 71,46
Belanja Modal 279.977.683.000 239.658.896.979 85,60
Total Belanja Kotor 991.867.988.000 849.224.250.282 85,62
Pengembalian Belanja 0 10.306.111.788
Jumlah 991.867.988.000 838.918.138.494 84,58
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Gambar 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk TA 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2016
Kode Anggaran Realisasi Belanja %
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK
586.556.032.000 516.273.897.335 88,02
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 405.311.956.000 322.644.241.159 79,60
Jumlah 991.867.988.000 838.918.138.494 84,58
Terjadi hambatan dalam realisasi penyerapan anggaran pada TA 2016 yang disebabkan oleh:
Keterbatasan jumlah SDM KPK yang secara akumulatif berdampak pada pencapaian kinerja
dan penyerapan anggaran yang kurang optimal.
Terdapat anggaran yang diusulkan Self Blocking sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 sebesar
Rp13,011 Milyar (tidak mengurangi pagu).
Kebutuhan anggaran kegiatan penyelidikan yang tidak dapat diprediksi karena tergantung
kondisi dan lokasi, Realisasi kegiatan penyelidikan TA 2016 sebagian besar di pulau jawa
sehingga tidak membutuhkan biaya besar.
Namun demikian, realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar
Rp110.371.298.752,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015
Uraian
Realisasi Belanja Naik (Turun)
% TA 2016 TA 2015
Belanja Pegawai 382.289.355.877 309.316.249.798 23,59
Belanja Barang 216.972.627.312 143.146.788.869 51,57
Belanja Modal 239.656.155.305 276.083.801.075 (13,19)
Jumlah 838.918.138.494 728.546.839.742 15,15
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Pengembalian Belanja Rp10.306.111.788,00
Belanja Pegawai Rp382.289.355.877,00
Pengembalian Belanja
Sampai dengan akhir TA 2016, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp10.348.784.090,00
berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian pengembalian belanja dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 14. Pengembalian Belanja TA 2015
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi
Pengembalian
5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 77.463.970
5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 785.527.182
5212 Belanja Barang Non Operasional 482.580.792
5221 Belanja Jasa 425.682.692
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 6.324.770.534
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 2.207.344.944
5361 Belanja Modal Lainnya 2.741.674
JUMLAH 10.306.111.788
Pengembalian belanja yang terkait dengan Belanja Pegawai diantaranya disebabkan oleh
pegawai yang keluar dari KPK tidak pada akhir bulan, sehingga gaji yang telah dimintakan ke Kas
Negara tidak dapat ditransfer seluruhnya ke pegawai yang keluar tersebut.
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional diantaranya berasal dari kegiatan perekaman
persidangan oleh beberapa universitas di daerah. Sedangkan pengembalian belanja perjalanan
dinas disebabkan terutama oleh penggunaan metode SPM-LS Bendahara.
B.3 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp382.289.355.877,00 dan Rp309.316.249.798,00 atau terjadi kenaikan sebesar 23,59%.
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015
Jenis Belanja Realisasi Belanja
Naik/ (Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 %
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
329.280.000 387.840.172 (15,10)
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
1.387.334.000 1.135.138.250 22,22
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
1.216.770.320 1.133.232.762 7,37
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
142.116.000 115.644.500 22,89
Belanja Tunj. Fasilitas KPK 4.791.414.800 4.145.403.575 15,58
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
206.735.119.204 152.704.115.526 35,38
Belanja Tunj. Pegawai Non PNS
108.738.510.225 101.230.303.883 7,42
Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
1.174.914 1.141.845 2,90
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
59.810.627.566 50.220.636.219 19,10
Realisasi Belanja Bruto 383.152.347.029 311.073.456.732 23,17
Pengembalian Belanja 862.991.152 1.757.206.934 (50,89)
Realisasi Belanja Neto 382.289.355.877 309.316.249.798 23,59
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Belanja Barang Rp216.972.627.312,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp194.657.922.722,00
Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai
dan pergeseran tingkat kompetensi dari para pegawai.
Terdapat Pendapatan Pelunasan TP/TGR Tahun 2016 sebesar Rp112.930.825,00 yang
disetorkan ke Kas Negara melalui mekanisme pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non
PNS dimana diantaranya sebesar Rp42.672.302,00 telah dikoreksi menjadi Pendapatan
Pelunasan TP/TGR sedangkan sisa Pengembalian Belanja sebesar Rp70.258.523,00 tidak
dapat dikoreksi karena penyetoran Pengembalian Belanja untuk pelunasan TP/TGR dilakukan
sekaligus dengan Pengembalian Belanja dalam satu Surat Setoran Pengembalian Belanja
(SSPB).
B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp216.972.627.312,00 dan Rp143.146.788.869,00. Kenaikan Belanja Barang antara lain
disebabkan oleh kenaikan Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan,
dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Rincian Belanja Barang disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015
Jenis Belanja
Realisasi Belanja Naik (Turun)
% TA 2016 TA 2015
Barang Operasional 10.772.480.690 9.524.240.529 13,11
Barang Non Operasional 56.720.630.828 28.449.401.139 99,37
Barang Persediaan 5.025.830.723 2.235.924.262 124,78
Jasa 73.022.090.274 47.558.671.247 53,54
Pemeliharaan 10.392.689.482 10.997.712.306 (5,50)
Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.513.262.175 44.088.018.644 41,79
Perjalanan Dinas Luar Negeri 7.966.022.102 2.681.570.498 197,07
Realisasi Belanja Bruto 226.413.006.274 145.535.538.625 55,57
Pengembalian Belanja 9.440.378.962 2.388.749.756 295,20
Jumlah Belanja 216.972.627.312 143.146.788.869 51,57
B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp194.657.922.722,00 dan Rp99.430.296.643,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan
dan Mesin pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 95,77% dibandingkan realisasi TA 2015.
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2016 dan 2015
Jenis Belanja
Realisasi Belanja Naik (Turun)
% TA 2016 TA 2015
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.657.922.722 99.430.296.643 95,77
LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp29.911.735.908,00
Belanja Modal Lainnya Rp15.086.496.675,00
Realisasi Belanja Bruto 194.657.922.722 99.430.296.643 95,77
Pengembalian Belanja 0 0 0,00
Realisasi Belanja Neto 194.657.922.722 99.430.296.643 95,77
B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp29.911.735.908,00 dan Rp169.677.302.928,00. Realisasi Belanja Modal Gedung
dan Bangunan pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar 82,37% dibandingkan realisasi TA
2015. Hal ini dikarenakan proses pembangunan gedung baru KPK telah selesai pada akhir tahun
2015.
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2016 dan 2015
Jenis Belanja
Realisasi Belanja Naik (Turun)
% TA 2016 TA 2015
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.911.735.908 169.677.302.928 (82,37)
Realisasi Belanja Bruto 29.911.735.908 169.677.302.928 (82,37)
Pengembalian Belanja 0 0 0,00
Realisasi Belanja Neto 29.911.735.908 169.677.302.928 (82,37)
B.7 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp15.086.496.675,00 dan Rp6.976.201.504,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2016
mengalami kenaikan sebesar 116,26% dibandingkan realisasi TA 2015.
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015
Jenis Belanja
Realisasi Belanja Naik (Turun)
% TA 2016 TA 2015
Belanja Modal Lainnya 15.089.238.349 6.976.201.504 116,26
Realisasi Belanja Bruto 15.089.238.349 6.976.201.504 116,26
Pengembalian Belanja 2.741.674 0 0,00
Realisasi Belanja Neto 15.086.496.675 6.976.201.504 116,26
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp500.000.000,00
Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00
Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp1.864.453.581,00
Piutang Bukan Pajak
sebesar
Rp530.435.855.479,00
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1. ASET LANCAR
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 merupakan kas yang berasal dari
Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.
Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1064/PB/2016 tanggal 23
Desember 2016, KPK diberikan dispensasi penggunaan sisa UP TA 2016 untuk
membiayai kegiatan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada awal bulan Januari
2017 sebesar Rp500.000.000,00. Dengan demikian, KPK tidak menyetorkan sisa UP
tersebut ke Kas Negara, namun akan diperhitungkan dengan pemberian UP TA 2017.
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp504.270.428,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab
Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan
berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Terdapat uang rampasan a.n. Terpidana Muhammad Nazarudin sebesar 200 Mil Peso
Kolombia yang belum dapat dibukukan dan disetorkan ke kas negara oleh Bendahara
Penerimaan per tanggal neraca.
Belum dibukukan dan disetorkan ke kas negara disebabkan oleh:
1. Bank dan Money Changer tidak ada yang bersedia melayani penukaran konversi
mata uang tersebut ke rupiah.
2. Bank Indonesia tidak menyediakan nilai kurs atas mata uang Peso Kolombia,
sehingga Bendahara Penerimaan tidak dapat membukukan dengan nilai yang pasti
per tanggal neraca atas valuta asing tersebut.
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp1.864.453.581,00 dan Rp0,00 merupakan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
atas Pendapatan Jasa Giro rekening uang titipan yang belum disetorkan ke Kas Negara
yang terdiri dari Pendapatan Jasa Giro s.d. 31 Desember 2015 sebesar
Rp1.738.471.461,00 dan Pendapatan Jasa Giro Tahun 2016 sebesar
Rp125.982.120,00
C.1.4. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp530.435.855.479,00 dan Rp534.231.138.102,00 yang merupakan semua hak atau
klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan
belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan.
Rincian Piutang Bukan Pajak KPK per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Tabel 20. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Akun per 31 Desember 2016 dan 2015
Jenis Piutang 31 Des 2016 31 Des 2015 Kenaikan/(Penurunan)
Rp %
Gratifikasi 338.851.388 267.603.761 71.247.627 26,62
Uang Pengganti 502.925.725.579 517.911.668.584 (14.985.943.005) (2,89)
Biaya Perkara 422.500 345.000 77.500 22,46
Penerimaan Kembali Belanja TAYL
27.158.885.881 16.051.520.757 11.107.365.124 69,20
Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah
11.970.131 0 11.970.131 0,00
J u m l a h 530.435.855.479 534.231.138.102 (3.795.282.623) (0,71)
C.1.4.1. Piutang Pendapatan Gratifikasi
Piutang Pendapatan Gratifikasi sebesar Rp338.851.388,00 merupakan gratifikasi yang
telah ditetapkan menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2016
belum ada penyetoran ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 21. Rincian Piutang Bukan Pajak-Gratifikasi
No. Nama Pelapor Surat Keputusan
Saldo (Rp)
Nomor Tanggal
1 ALT KEP 374/01/X/2008
20.650.000
2 TL KEP 120/01-13/03/2010 8-Mar-10 2.500.000
3 HS KEP 54/01-13/02/2012 2-Feb-12 6.686.296
4 IHA KEP-500/01-13/07/2013 16-Jul-13 200.000
5 II KEP 800/01-13/11/2013 4-Nov-13 500.000
6 AAN KEP 970/01-13/12/2013 31-Dec-13 5.000.000
7 CJFM KEP-1229/01-13/10/2014 23-Oct-14 200.000
8 A KEP-1360D/01-13/11/2014 28-Nov-14 78.000.000
9 A KEP 134/01-13/02/2015 10-Feb-15 35.000.000
10 TA KEP-066/01-13/01/2016 12-Jan-16 765.000
11 RH KEP-067/01-13/01/2016 12-Jan-16 765.000
12 TS KEP-173/01-13/01/2016 27-Jan-16 3.200.000
13 AAA KEP-625/01-13/05/2016 25-May-16 100.000
14 SIA KEP-692/01-13/06/2016 17-Jun-16 500.000
15 I KEP-738/01-13/06/2016 28-Jun-16 550.000
16 FG KEP-760/01-13/07/2016 1-Jul-16 300.000
17 WW KEP-764/01-13/07/2016 1-Jul-16 1.434.000
18 HBS KEP-770/01-13/07/2016 13-Jul-16 200.000
19 HP KEP-815/01-13/07/2016 25-Jul-16 1.500.000
20 MHJ KEP-850/01-13/08/2016 11-Aug-16 500.000
21 AP KEP-900/01-13/08/2016 16-Aug-16 1.500.000
22 YIMN KEP-1041/01-13/09/2016 20-Sep-16 4.000.000
23 GMR KEP-1074/01-13/09/2016 30-Sep-16 100.000
24 AA KEP-1154/01-13/10/2016 24-Oct-16 200.000
25 S KEP-1155/01-13/10/2016 24-Oct-16 565.000
Jumlah Dipindahkan 164.915.296
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
No. Nama
Pelapor
Surat Keputusan Saldo (Rp)
No Tgl
Jumlah Pindahan 164.915.296.00
26 DMS KEP-1158/01-13/10/2016 24-Oct-16 300.000
27 HP KEP-1167/01-13/10/2016 28-Oct-16 20.000.000
28 NDA KEP-1187/01-13/10/2016 31-Oct-16 1.000.000
29 ASB KEP-1214/01-13/11/2016 9-Nov-16 1.666.064
30 HAP KEP-1218/01-13/11/2016 14-Nov-16 200.000
31 EM KEP-1254/01-13/11/2016 28-Nov-16 50.000
32 A KEP-1255/01-13/11/2016 28-Nov-16 500.000
33 F KEP-1256/01-13/11/2016 28-Nov-16 6.000.000
34 WE KEP-1275A/01-13/11/2016 28-Nov-16 309.028
35 DBE KEP-1297/01-13/12/2016 15-Dec-16 200.000
36 AF KEP-1303/01-13/12/2016 19-Dec-16 500.000
37 BAW KEP-1306/01-13/12/2016 21-Dec-16 100.000.000
38 DS KEP-1322/01-13/12/2016 30-Dec-16 5.000.000
39 RRS KEP-1328/01-13/12/2016 30-Dec-16 150.000
40 SA KEP-1329/01-13/12/2016 30-Dec-16 77.000
41 P KEP-1330/01-13/12/2016 30-Dec-16 750.000
42 YI KEP-1331/01-13/12/2016 30-Dec-16 2.000.000
43 KAM KEP-1332/01-13/12/2016 30-Dec-16 255.000
44 MH KEP-1333/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.000.000
45 F KEP-1334/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.300.000
46 SN KEP-1336/01-13/12/2016 30-Dec-16 400.000
47 M KEP-1338/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.792.000
48 CDN KEP-1339/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.500.000
49 S KEP-1340/01-13/12/2016 30-Dec-16 9.000.000
50 RCKP KEP-1342/01-13/12/2016 30-Dec-16 400.000
51 AS KEP-1349/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.000.000
52 YW KEP-1358/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.000.000
53 PS KEP-1359/01-13/12/2016 30-Dec-16 475.000
54 MH KEP-1360/01-13/12/2016 30-Dec-16 600.000
55 MMT KEP-1361/01-13/12/2016 30-Dec-16 3.760.000
56 DDH KEP-1362/01-13/12/2016 30-Dec-16 100.000
57 MF KEP-1363/01-13/12/2016 30-Dec-16 697.000
58 DHS KEP-1364/01-13/12/2016 30-Dec-16 70.000
59 ATG KEP-1365/01-13/12/2016 30-Dec-16 200.000
60 JJL KEP-1366/01-13/12/2016 30-Dec-16 2.350.000
61 RES KEP-1367/01-13/12/2016 30-Dec-16 1.200.000
62 T KEP-1368/01-13/12/2016 30-Dec-16 4.375.000
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
63 MMT KEP-1369/01-13/12/2016 30-Dec-16 3.760.000
Total 338.851.388
Saat laporan ini selesai disusun, sebanyak 39 orang Pelapor gratifikasi telah
menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp178.134.064,00 ke Kas Negara. Rincian pada
Lampiran 2.g .
C.1.4.2. Piutang Uang Pengganti
Uang Pengganti sebesar Rp502.925.725.579,00 merupakan uang yang harus dibayar
terpidana sehubungan dengan korupsi yang dilakukannya. Rincian Uang Pengganti
selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.
Piutang Uang Pengganti dicatat berdasarkan amar putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap. KPK melakukan upaya penagihan Piutang Uang Pengganti selama
Terpidana menjalani masa hukuman pokok. Untuk memantau masa hukuman
Terpidana, KPK melakukan pemantauan dengan mendasarkan pada data masa
penahanan Terpidana yang diperoleh dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan c.q. Dirjen
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terdapat Beban Lain-Lain Selisih Kurs Terealisasi sebesar Rp1.888.724.130,00 terkait
Piutang Uang Pengganti atas perkara AU per 31 Desember 2015 sebesar
Rp57.592.330.580,00 dan USD$5.261.070,00. Kurs tengah Bank Indonesia per 31
Desember 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp13.795,00 dan Rp13.436,00
sehingga Piutang Uang Pengganti atas valuta asing tersebut per 31 Desember 2015
dan 2016 masing-masing sebesar Rp72.576.460.650,00 dan Rp70.687.736.520,00.
Atas perbedaan kurs tersebut, Piutang Uang Pengganti atas perkara AU mengalami
penurunan nilai sebesar Rp1.888.724.130,00.
C.1.4.3. Piutang Biaya Perkara
Biaya perkara sebesar Rp422.500,00 merupakan biaya yang dikenakan terhadap para
terpidana sehubungan dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi. Rincian biaya perkara selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.
C.1.4.4. Penerimaan Kembali Belanja TAYL
Piutang Penerimaan Kembali Belanja TAYL per 31 Desember 2016 sebesar
Rp27.158.885.881,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 22. Rincian Piutang Bukan Pajak- Penerimaan Kembali Belanja TAYL
No. Penyedia Barang/Jasa Jumlah (Rp)
1. PT. Daya Tunas Mekar Wangi 1.924.812.403
2. CV. Bounga Solusi Informatika 164.576.940
3. PT. Berca Hardaya Perkasa 5.854.356.189
4. PT. Astra Graphia Information Technology 4.413.888.315
5. PT. Rohde & Schwarz Indonesia 13.201.231.186
6. PT. Pandu Persada 116.214.000
7. PT. Artefak Arkindo 26.302.984
8. PT. Pakar Solusi Telematika 86.902.200
9. YPB 26.006.237
10. PT. Nusantara Card Semesta 41.432.945
11. Yayasan Bumi Manira 62.699.476
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp3.888.094.053,00
Bagian Lancar TP/TGR
Neto
Rp250.535.280,00
12. Jasa EO Konser Musikal Anak 5.742.000
13. PT. PPA Consultans 136.810.273
14. PT. BNI Life 174.198.422
15. PT. Grha Humaindo Manajemen 1.204.500
16. CV. Century Utama Lestari 918.000
17. PT Prima Sarana Dekorindo 53.439.794
18. PT. Persada Sapta Gemilang 4.756.000
19. Yayasan Satunama 570.192.572
20. BPS 191.814.445
21. Systel 101.387.000
T o t a l 27.158.885.881
Saat laporan ini selesai disusun pada tanggal 20 Januari 2017, Penyedia yang telah
menyelesaikan kewajibannya ke Kas Negara adalah CV. Bounga Solusi Informatika, PT.
Berca Hardaya Perkasa, PT. Astra Graphia Information Technology, dan PT. Artefak
Arkindo.
C.1.4.5. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Piutang Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember
2016 sebesar Rp11.970.131,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 23. Rincian Piutang Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
No. Penyedia Barang/Jasa Jumlah (Rp)
1. PT. PPA Consultans 2.285.428
2. PT. Mitra Buana Komputindo 3.163.545
3. PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) 6,521,158
T o t a l 11.970.131
Pada saat laporan ini disusun seluruh penyedia telah menyelesaikan kewajibannya ke
Kas Negara.
C.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2016
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.888.094.053,00 dan
Rp3.678.314.321,00 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka
pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat dalam Lampiran 2.a s.d. 2.f.
C.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31
Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp259.557.021,00 dan
Rp30.357.380,00 merupakan nilai pembayaran yang akan diterima dalam 12 (dua
belas) ke depan atas ganti kerugian hilangnya BMN dan kelebihan pembayaran
gaji/tunjangan oleh pegawai KPK.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp1.297.785,00 dan Rp151.787,00.
Dengan demikian, Bagian Lancar TP/TGR neto per 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp258.259.236,00 dan Rp30.205.593,00.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Belanja Dibayar Di
Muka
Rp1.380.246.728,00
Persediaan Rp449.084.142.333,00
Pada Tahun 2016 terdapat pembayaran pelunasan TP/TGR sebesar Rp248.165.682,00
terdiri atas Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara sebesar
Rp135.234.857,00 dan Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS sebesar
Rp112.930.825,00. Atas pembayaran pelunasan TP/TGR sebesar Rp112.930.825,00
diantaranya telah dilakukan koreksi menjadi PNBP sebesar Rp42.672.302,00.
Rincian Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada Lampiran 3.
C.1.7. Belanja Dibayar Di Muka
Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp1.380.246.728,00 dan Rp1.005.762.308,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan
pengeluaran belanja yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum
menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Rincian Belanja
Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 4.
C.1.8. Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp449.084.142.333,00 dan Rp308.287.063.016,00. Persediaan merupakan jenis aset
dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 24. Rincian Persediaan
Jenis Persediaan 31 Des 2016 31 Des 2015
Barang Konsumsi Rp 2.096.502.911 1.585.763.454
Amunisi Rp 408.379.235 408.379.235
Bahan Untuk Pemeliharaan Rp 235.491.461 234.165.632
Suku Cadang Rp 5.599.750 5.992.750
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Rp 412.622.786.303 0
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
Rp 30.100.875.504 13.326.221.004
Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
Rp 3.374.084.766 292.571.185.072
Bahan Baku Rp 217.034.159 132.127.361
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp 0 9.059.500
Persediaan Lainnya Rp 23.388.244 14.169.008
Total Rp 449.084.142.333 308.287.063.016
Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan ke Masyarakat adalah persediaan yang
berasal dari barang rampasan para terpidana KPK yang telah inkracht dan perangkat
sosialisasi Direktorat Dikyanmas. Rincian barang persediaan dan kondisinya dapat
dilihat dalam Lampiran 5.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Aset tetap Rp1.178.830.245.893
C.2. ASET TETAP
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp1.178.830.245.893,00 dan Rp1.019.965.428.176,00 merupakan aset berwujud
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan
operasional entitas. Rincian Aset Tetap KPK adalah sebagai berikut:
Tabel 25. Rincian Aset Tetap
No. Aset 31 Des 2016 31 Des 2015 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Tanah 453.819.842.500 453.819.842.500 0
2 Peralatan dan Mesin 335.218.989.697 257.389.629.778 77.829.359.919
3 Gedung dan Bangunan
394.022.525.206 79.208.112.060 314.814.413.146
4 Jalan. Irigasi. dan Jaringan
111.998.080.217 102.189.074.090 9.809.006.127
5 Aset tetap lainnya: 8.006.185.982 6.536.859.829 1.469.326.153
6 KDP 163.548.472.705 369.524.671.764 (205.976.199.059)
Jumlah 1.466.614.096.307 1.268.668.190.021 197.945.906.286
Akumulasi Penyusutan
(287.783.850.414) (248.702.761.845) (39.081.088.569)
Jumlah 1.178.830.245.893 1.019.965.428.176 158.864.817.717
Daftar rincian aset tetap dan penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 6.
Penambahan Aset Tetap dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal terdapat
perbedaan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 26. Rincian Penambahan Aset Tetap
Realisasi Belanja Modal TA 2016 239.656.155.305
Penambahan: 315.519.492.966
Reklas Masuk KDP ke Gedung dan Bangunan 314.920.513.206
Hibah Masuk 57.100.260
Reklas Akun dari Belanja Barang 136.781.000
Koreksi Masuk atas Audit BPK 405.098.500
Pengurangan: (357.229.741.985)
Reklas keluar KDP ke Gedung dan Bangunan (314.920.513.206)
Koreksi Keluar Audit BPK (20.217.333.513)
Reklas Keluar atas Roller Blind (6.112.480)
Reklas Keluar ke Aset Lainnya (2.934.407.085)
Koreksi kurang nilai KDP (1.707.318.124)
Koreksi Pekerjaan Akhir tahun (8.626.175.962)
Reklas Ke Aset Tak Berwujud (8.817.881.615)
Mutasi Penambahan Aset 2016 197.945.906.286
Daftar rincian aset tetap dan penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 6.
Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Tanah
Rp453.819.842.500,00
Nilai Buku Peralatan
dan Mesin
Rp97.712.886.411,00
Tabel 27. Rincian Aset Tetap di Neraca dan SIMAK BMN
No. Uraian Aset Tetap dalam
Neraca (Rp) Aset Tetap dalam SIMAK BMN (Rp)
Selisih (Rp)
1. Tanah 453.819.842.500 453.819.842.500 0
2. Peralatan dan Mesin 335.218.989.697 335.218.989.697 0
3. Gedung dan Bangunan 394.022.525.206 394.022.525.206 0
4. Jalan. Irigasi. dan Jaringan 111.998.080.217 111.998.080.217 0
5. Aset Tetap Lainnya 8.006.185.982 8.006.185.982 0
6 KDP 163.548.472.705 163.548.472.705 0
Jumlah 1.466.614.096.307 1.466.614.096.307 0
Akumulasi Penyusutan (287.783.850.414) (287.783.850.414) 0
Nilai Buku Aset Tetap 1.178.830.245.893 1.178.830.245.893 0
C.2.1. Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2016 tidak terdapat perubahan dengan nilai per 31
Desember 2015 yaitu sebesar Rp453.819.842.500,00. Rincian nilai Tanah tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel 28. Rincian Nilai Tanah
No Letak Luas (m2) Nilai (Rp) Keterangan
1 Jl. H.R. Rasuna Said No. 565 Guntur Setiabudi Jakarta Selatan
8.663 128.412.767.500 BAST-02/KN/2009 tanggal 17 Februari 2009 oleh DJKN
2 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Karet Setiabudi Jakarta Selatan
6.531 325.407.075.000 BAST-110/KN/2016 tanggal 22 September 2016 oleh DJKN
453.819.842.500
Tanah KPK seluas 8.663 m2 terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Nomor 565 Guntur
Setiabudi Jakarta Selatan diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-
02/KN/2009 tanggal 17 Februari 2009. Pada tanggal 2 November 2010, KPK telah
menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 atas tanah tersebut dari Badan Pertanahan
Nasional.
Tanah KPK seluas 6.531 m2 terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Karet Setiabudi
Jakarta Selatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 ditetapkan status penggunaan Barang Milik
Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk Komisi Pemberantasan
Korupsi.
C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan
2015 adalah sebesar Rp335.218.989.697,00 dan Rp257.389.629.778,00. Sedangkan
nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi
akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp97.712.886.411,00.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Tabel 29. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Saldo per 31 Desember 2015 257.389.629.778
Mutasi Masuk:
Realisasi Pembelian belanja modal 87.306.942.977
HIbah 57.100.260
Reklas KDP 13.000.000.000
Reklas Masuk 136.781.000
Reklas Masuk Temuan BPK 276,148,500.00
Jumlah Mutasi Masuk 100.776.972.737
Mutasi Keluar:
Koreksi Nilai Kurang 6.112.480
Penghentian Aset dari Penggunaan 2.830.266.885
Reklas Keluar Berdasarkan Audit BPK 20.111.233.453
Jumlah Mutasi Keluar (22.947.612.818)
Saldo per 31 Desember 2016 335.218.989.697
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 (237.506.103.286)
Nilai Buku Per 31 Desember 2016 97.712.886.411
Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
Tabel 30. Rincian per Jenis Peralatan dan Mesin
Jenis Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Alat Besar Darat 131.037.500 0 0 131.037.500
Alat Bantu 222.808.653 40.755.000 0 263.563.653
Alat Angkut Darat Bermotor 14.751.915.699 2.601.796.000 0 17.353.711.699
Alat Angkut Darat Tak Bermotor
143.347.757 31.979.000 1.567.500 173.759.257
Alat Bengkel Bermesin 142.445.960 201.080.000 0 343.525.960
Alat Bengkel Tak Bermesin 130.032.163 346.365.100 0 476.397.263
Alat Ukur 160.126.725 0 0 160.126.725
Alat Kantor 28.317.110.028 8.484.997.419 270.760.281 36.531.347.166
Alat Rumah Tangga 16.692.305.324 14.884.711.551 43.034.301 31.533.982.574
Alat Studio 17.724.609.357 4.900.139.024 10.999.511 22.613.748.870
Alat Komunikasi 72.102.631.194 45.271.015.879 17.478.021.936 99.895.625.137
Peralatan Pemancar 13.341.377.626 491.912.788 0 13.833.290.414
Peralatan Komunikasi Navigasi
3.750.000 0 0 3.750.000
Alat Kedokteran 32.158.086 58.322.000 0 90.480.086
Unit Alat Laboratorium 72.974.697 0 0 72.974.697
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
20.025.000 0 0 20.025.000
Unit Alat Laboratorium Elektronika
59.400.000 1.661.000 0 61.061.000
Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
625.116.470 0 0 625.116.470
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi
3.918.750 0 0 3.918.750
Senjata Api 1.130.390.167 0 0 1.130.390.167
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Nilai Buku Gedung dan
Bangunan
Rp79.208.112.060,00
Persenjataan Non Senjata Api
918.325.000 0 0 918.325.000
Alat Khusus Kepolisian 155.978.975 3.097.767.775 0 3.253.746.750
Komputer Unit 43.382.470.293 9.869.910.989 2.099.566.420 51.152.814.862
Peralatan Komputer 46.943.501.894 10.164.294.212 2.800.367.869 54.307.428.237
Alat Eksplorasi Topografi 8.360.000 3.960.000 0 12.320.000
Alat Deteksi 21.660.210 0 0 21.660.210
Alat Pelindung 142.436.250 2.310.000 0 144.746.250
Alat SAR 7.700.000 57.020.000 0 64.720.000
Unit Peralatan Proses/ Produksi
1.716.000 0 0 1.716.000
Peralatan Olahraga 0 23.680.000 0 23.680.000
Total 257.389.629.778 100.533.677.737 22.704.317.818 335.218.989.697
Transaksi penambahan berupa penambahan dari pembelian peralatan penunjang
operasional gedung. peralatan rumah tangga. peralatan perkantoran. dan sistem pusat
pemantauan.
C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp394.022.525.206,00 dan Rp79.208.112.060,00. Rincian mutasi nilai Gedung dan
Bagunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 31. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Saldo per 31 Desember 2015 79.208.112.060
Mutasi Masuk:
Reklas Masuk Berdasarkan Audit BPK 314.920.513.206
Jumlah Mutasi Masuk 314.920.513.206
Mutasi Keluar:
Reklas Keluar Berdasarkan Audit BPK 106.100.060
Jumlah Mutasi Keluar 106.100.060
Saldo per 31 Desember 2016 394.022.525.206
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016 (24.776.191.861)
Nilai Buku Per 31 Desember 2016 369.246.333.345
Penambahan Gedung dan Bangunan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja
modalnya terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 32. Penambahan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.911.735.908
Mutasi:
Reklas Masuk dari KDP 2015 314.920.513.206
Reklas Keluar Temuan BPK (Pagar Semi Permanen) (106.100.060)
Saldo Mutasi 2016 (314.814.413.146)
Selisih 29.911.735.908
Selisih sebesar Rp29.911.735.908,00 menjadi realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Nilai Buku Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp86.496.524.950,00
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Rp8.006.185.982,00
Tabel 33. Rincian per Jenis Gedung dan Bangunan
Jenis Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Bangunan Gedung Tempat Kerja
79.102.012.000 314.920.513.206 0 394.022.525.206
Tugu/Tanda Batas 106.100.000 0 106.100.000 0
Total 79.208.112.000 314.920.513.206 106.100.000 394.022.525.206
C.2.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp111.998.080.217,00 dan Rp102.189.074.090,00. Sedangkan nilai buku
Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp86.496.524.950,00 yaitu nilai
perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp25.501.555.267.00.
Tabel 341. Tabel Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jenis Aset Tetap
Man faat
Nilai Bruto Akm.
Penyusutan Awal
Penyusutan TA 2016
AKM Penyusutan s.d TA 2016
Nilai Buku Per 31 Des 2016
Instalasi Pertahanan
30 111.365.001.705 21.139.315.373 3.973.858.453 25.113.173.826 86,251,827,879
Jaringan Telpon
20 633.078.512 364.294.242 24.087.199 388.381.441 244,697,071
Jumlah 111,998,080,217 21.503.609.614 3.997.945.652 25.501.555.267 86.496.524.950
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp8.006.185.982,00 dan Rp6.536.859.829,00 terdiri dari Aset Tetap
Dalam Renovasi sebesar Rp4.799.681.391,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp3.206.504.591,00. Tidak ada penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya.
C.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi
Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp4.799.681.391,00 dan Rp4.589.108.391,00.
Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
Tabel 35. Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2016
URAIAN Jumlah
Aset Renovasi Gedung Uppindo Rp 1.944.720.041
Aset Renovasi Gedung Wisma Pertamina Rp 99.841.500
Aset Renovasi Gedung Kemen BUMN Rp 705.118.484
Aset Renovasi Rutan Guntur Rp 1.791.378.708
Aset Renovasi Gedung Kemenkumham Rp 48.049.658
Aset Renovasi PN Jakarta Pusat Rp 210.573.000
JUMLAH Rp 4.799.681.391
C.2.5.2. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar dan Rp3.206.504.591,00 dan Rp1.947.751.438,00. Rincian Aset Tetap Lainnya
Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp163.548.472.705,00
Piutang Tagihan TP/TGR
Rp402.621.204,00
PenyisihanPiutang Tidak
Tertagih-Tagihan
TP/TGR
Rp2.013.106,00
Nilai Buku Aset Lainnya
Rp23.510.568.973,00
Tabel 36. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Saldo per 31 Desember 2015 1.947.751.438
Penambahan:
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya (536111) 1.258.753.153
Pengurangan
Saldo per 31 Desember 2016 3.206.504.591
Penambahan Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh dari belanja Modal lainnya berupa
pengadaan buku perpustakaan dan film serial kumbi, film sahabat pemberani dan video
augmented reality di Direktorat Dikyanmas.
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp163.548.472.705,00 dan Rp369.524.671.764,00 yang merupakan total
biaya yang dapat dialokasikan sampai dengan 31 Desember 2016 untuk pembangunan
serta nilai peralatan dan mesin penunjang kebutuhan di gedung baru KPK. Rincian
tersebut terdiri dari:
Tabel 37. Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
No. Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
1 Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan
143.298.971.604 59.916.205.468
2 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan
20.249.501.101 309.608.466.296
163.548.472.705 369.542.671.764
C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG
C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember
2016 adalah sebesar Rp402.621.204,00 merupakan nilai pembayaran yang akan
diterima lebih dari 12 (dua belas) ke depan atas ganti kerugian hilangnya BMN dan
kelebihan pembayaran gaji/tunjangan oleh pegawai KPK. Rincian Piutang Tagihan
Tuntutan TP/TGR dapat dilihat dalam Lampiran 3.
C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR
Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
(TP/TGR) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.013.106,00. Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian
Penyisihan dapat dilihat dalam Lampiran 3.
C.4. ASET LAINNYA
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp23.510.568.973,00 dan Rp38.999.102.783,00 merupakan aset yang tidak dapat
dikelompokkan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap.
Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Aset Tak Berwujud
Rp48.588.940.428,00
Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp1.527.146.500,00
Nilai Buku Aset Lain-lain
Rp18.729.250,00
Tabel 38. Rincian Aset Lainnya
No. Aset 31 Desember 2016 31 Desember 2015
1. Aset Tak Berwujud 48.938.310.428 38.490.057.783
2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
1.527.146.500 486.407.806
3. Aset Lain-lain 4.937.267.823 1.871.994.974
Jumlah 55.402.724.751 40.848.460.563
Akumulasi Penyusutan (31.892.155.778)) (1.849.357.780)
Nilai Buku Aset Lainnya 23.510.568.973 38.999.102.783
C.4.1. Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp48.938.310.428,00 dan Rp38.490.057.783,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset
yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak
Berwujud di KPK berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang operasional
kantor.
Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 39. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Saldo per 31 Desember 2015 38.490.057.783
Penambah
Realisasi Belanja Modal 10.098.882.645
Reklas masuk 349.370.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2016 48.938.310.428
Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 7.
C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp1.527.146.500,00 dan Rp486.407.806,00 merupakan
pengadaan BAS/ISS.
C.4.3. Aset Lain-Lain
Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp4.937.267.823,00 dan Rp1.871.994.974,00. Sedangkan nilai buku Aset Lain–Lain
pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi
penyusutannya adalah sebesar Rp115.740.308,00.
Rincian per Jenis Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:
Tabel 40. Rincian per Jenis Aset Lain-lain
Jenis Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
Alat Bantu 725.816 0 0 725.816
Alat Angkut Darat Bermotor 13.807.000 0 0 13.807.000
Alat Angkut Darat Tak Bermotor
1.573.340 1.567.500 0 3.140.840
Alat Kantor 148.329.490 270.760.281 0 419.089.771
Alat Rumah Tangga 967.370.373 36.921.821 0 1.004.292.194
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp31.892.155.778,00
Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp7.304.542.664,00
Alat Studio 384.371.586 10.999.511 0 395.371.097
Alat Komunikasi 49.489.939 174.723.499 0 224.213.438
Peralatan Pemancar 12.483.250 0 0 12.483.250
Alat Kedokteran 10.357.768 0 0 10.357.768
Senjata Api 12.009.833 0 0 12.009.833
Komputer Unit 227.202.280 2.099.566.420 0 2.326.768.700
Peralatan Komputer 44.274.299 364.633.757 0 408.908.056
Total 1.871.994.974 3.065.272.849 0 4.937.267.823
C.4.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp31.892.155.778,00 dan Rp1.849.357.780,00. Rincian
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya sebagai berikut:
Tabel 41. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan & Amortisasi
Nilai Buku
A Aset Tak Berwujud
1 Software 25.376.440.083 (15.988.253.114) 9,388,186,969
2 Lisensi 21.583.473.893 (11.082.375.149) 10.501.098.744
Jumlah 46.959.913.976 (27.070.628.263) 19.889.285.713
B Aset Lainnya 4.937.267.823 (4.821.527.515) 115.740.308
Jumlah 4.937.267.823 (4.821.527.515) 115.740.308
Jumlah 51.897.181.799 (31.892.155.778) 20.005.026.021
C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp7.304.542.664,00 dan Rp7.072.120.741,00 merupakan belanja yang masih
harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 42. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Akun Uraian Rupiah
511512 Kompensasi Insentif Tidak Tetap Pegawai bulan s.d Desember 2016
6.516.197.000
511511 Kekurangan Gaji Desember 2016 40.289.977
522111 Tagihan PT. PLN (Listrik) Bulan Desember 2016 692.584.315
522112 Tagihan Telpon Bulan Desember 2016 37.229.319
522113 Tagihan Air Bulan Desember 2016 9.944.242
521119 Tagihan DSP 8.297.811
Jumlah 7.304.542.664
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca
Uang muka dari KPPN
Rp500.000.000,00
Ekuitas
Rp2.174.571.743.604
C.5.2. Uang Muka dari KPPN
Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp500.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 merupakan UP/TUP yang masih berada
pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
C.6. EKUITAS
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp2.174.571.743.604,00 dan Rp1.892.272.535.344,00. Ekuitas adalah merupakan
kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian
lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Pendapatan PNBP
Rp641.810.380.135,00
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp641.810.380.135,00 dan Rp683.508.590.892,00. Pendapatan
tersebut terdiri dari:
Tabel 43. Rincian Pendapatan PNBP-LO TA 2016 dan 2015
Jenis Pendapatan TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Penjualan Lainnya 34.068.000 0 34.068.000 0,00
Jasa Giro 13.979.710.407 9.206.247.929 4.773.462.478 51,85
Hasil Denda 9.573.333.400 4.165.000.100 5.408.333.300 129,85
Ongkos Perkara 1.047.000 495.000 552.000 111,52
Penjualan Hasil Lelang TPK 4.036.879.000 14.425.100 4.022.453.900 27885,08
Uang Sitaan TPPU 366.836.343.213 5.775.061.445 361.061.281.768 6252.08
Uang Sitaan TPK 49.037.314.503 175.587.406.548 (126.550.092.045) (72,07)
Gratifikasi 13.824.040.938 2.029.026.356 11.795.014.582 581,31
Uang Pengganti TPK 41.608.304.633 203.093.975.054 (161.485.670.421) (79,51)
Hasil Pengembalian Uang Negara
30.150.000 0 30.150.000 0.00
Denda Keterlambatan Peny. Pekerjaan Pemerintah
830.203.596 19.342.241 810.861.355 4192,18
Anggaran Lain-lain 2.395.642 454.496.600 (452.100.958) (99,47)
Pendapatan Sitaan/Rampasan
142.016.589.803 283.163.114.519 (141.146.524.716) (49,85)
JUMLAH 641.810.380.135 683.508.590.892 (41.698.210.757) (6,10)
Pendapatan Jasa Giro merupakan pendapatan-LO yang berasal dari bunga bank atas saldo
pada rekening giro KPK dan rekening penampungan sementara uang sitaan dari para
terpidana KPK yang telah ditutup.
Pendapatan Hasil Denda adalah pendapatan yang berasal dari denda terpidana KPK
berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht.
Pendapatan Ongkos Perkara adalah pendapatan dari ongkos perkara yang dibebankan
kepada para terpidana KPK mulai Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat pengadilan
yang menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap.
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK adalah pendapatan hasil penjualan atas barang
sitaan yang dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan
pengadilan yang telah inkracht.
Pendapatan Uang Sitaan TPK merupakan pendapatan atas setoran Uang Sitaan yang
dirampas untuk negara dari para terpidana KPK berdasarkan putusan pengadilan yang telah
inkracht.
Pendapatan Gratifikasi adalah pendapatan atas gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai
milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK.
Pendapatan Uang Pengganti TPK adalah pendapatan yang berasal dari pidana tambahan
kepada terpidana KPK berdasarkan putusan sidang yang telah inkracht.
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Pemerintah adalah
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Pegawai
Rp381.893.302.837,00
Beban Persediaan Rp3.276.602.250,00
Beban Barang dan Jasa Rp133.170.376.956,00
pendapatan yang berasal dari denda kepada penyedia barang/jasa yang melewati batas
waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.
Pendapatan Anggaran Lain-lain merupakan pendapatan yang diterima KPK dari kenaikan
selisih kurs atas perjalanan dinas luar negeri.
Pendapatan Sitaan/Rampasan adalah pendapatan yang berasal dari barang sitaan yang
telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara.
D.2. Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp381.893.302.837,00 dan Rp309.193.626.269,00. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan
kepada pejabat negara, Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, dan Pegawai
Tidak Tetap.
Tabel 44. Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015
Kenaikan/Penurunan
Rp %
Beban Gaji 206.387.270.287 152.303.024.377 54.084.245.910 35,51
Beban Tunjangan-tunjangan
175.506.032.550 156.890.601.892 18.615.430.658 11,87
JUMLAH 381.893.302.837 309.193.626.269 72.657.004.266 23,51
D.3. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp3.276.602.250,00 dan Rp4.056.449.885,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk
mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk
Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 45. Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015
Jenis Beban Persediaan TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Konsumsi 2.381.067.913 2.498.719.658 (117.651.745) (4,71)
Bahan untuk Pemeliharaan 0 220.793.088 (220.793.088) 0,00
Suku Cadang 0 285.000 (285.000) 0,00
Pita cukai, materai dan leges 1.002.000 0 1.002.000 0,00
Bahan Baku 851.924.213 1.225.964.869 (374.040.656) (30,51)
Persediaan utk Tujuan Strategis
9.059.500 71.825.690 (62.766.190) (87,39)
Persediaan Lainnya 33.548.624 38.861.580 (5.312.956) (13.67)
JUMLAH 3.276.602.250 4.056.449.885 (779.847.635) (19,22)
D.4. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp133.170.376.956,00 dan Rp84.999.584.988,00. Beban Barang dan Jasa adalah
konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian
Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Pemeliharaan Rp10.251.442.877,00
Beban Perjalanan Dinas Rp61.947.168.799,00
Tabel 46. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Barang Operasional 9,393,167,298 20.762.747.979 (11,369,580,681) (54,76)
Barang Non Operasional 50,260,920,434 15.904.868.132 34,356,052,302 216,01
Langganan Daya dan Jasa 8,930,303,705 6.372.524.013 2,557,779,692 40,14
Jasa Pos dan Giro 1.062.033.881 906.021.554 156.012.327 17,22
Jasa Profesi 14,564,601,014 6.614.813.925 7,949,787,089 120,18
Sewa 20.214.452.696 18.965.822.134 1.248.630.562 6,58
Jasa Lainnya 28.744.628.428 15.472.787.251 13.271.841.177 85,78
Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
269.500 0 269.500 0,00
JUMLAH 133.170.376.956 84.999.584.988 48,170,791,968 56,67
D.5. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp10.251.442.877,00 dan Rp11.333.896.213,00. Beban pemeliharaan merupakan beban
yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke
dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah
sebagai berikut:
Tabel 47. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.321.156.591 1.246.768.715 1.074.387.876 86,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6.613.693.565 9.401.041.438 (2.787.347.873) (29,65)
Pemeliharaan Lainnya 818.807.726 465.007.972 353.799.754 76,08
Bahan untuk Pemeliharaan 497.391.995 220.793.088 276.598.907 125,28
Suku Cadang 393.000 285.000 108.000 37,89
JUMLAH 10.251.442.877 11.333.896.213 (1.082.453.336) (9,55)
D.6. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp61.947.168.799,00 dan Rp44.502.016.314,00. Beban tersebut adalah merupakan
beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.283.550.453,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp47.434.435.885,00
Tabel 48. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015
Jenis Beban
TA 2016 TA 2015
Kenaikan/Penurunan
Rp %
Perjalanan Biasa 36,549,711,518 32.054.564.731 4,495,146,787 14,02
Perjalanan Dinas Dalam Kota 935,369,900 1.025.225.004 (89,855,104) (8,76)
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
5,207,737,738 1.845.807.596 3,361,930,142 182,14
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
13,495,672,485 7.668.411.947 5,827,260,538 75,99
Perjalanan Dinas Lainnya 5,758,677,158 1.908.007.036 3,850,670,122 201,82
JUMLAH 61.947.168.799 44.502.016.314 17,445,152,485 39,20
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp7.283.550.453,00 dan Rp15.440.104.277,00. Beban tersebut
merupakan bagian dari program dikyanmas untuk kegiatan anti korupsi.
Tabel 49. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Tanah utk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
3.002.002.000 0 3.002.002.000 0,00
Peralatan dan Mesin utk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
157.130.000 0 157.130.000 0,00
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
4.124.418.453 15.440.104.277 (11.315.685.824) (73,29)
JUMLAH 7.283.550.453 15.440.104.277 (8.156.553.824) (52,83)
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp47.434.435.885,00 dan Rp28.922.169.106.00,00. Beban penyusutan
merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat
ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun
2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 50. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Peny. Peralatan dan Mesin 31.139.675.502 23.569.237.325.00 7.570.438.177 32,12
Peny. Gedung dan Bangunan 6.844.011.676 1.866.589.424.00 4.977.422.252 266,66
Peny. Jaringan 4.006.017.503 3.633.134.638.00 372.882.865 10,26
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih Rp212.938.836,00
Peny. Aset Lainnya 155.277.326 (146.792.281.00) 302.069.607 (205,78)
Jumlah Penyusutan 42.144.982.007 28.922.169.106.00 13.222.812.901 45,72
Amortisasi Software 3.755.276.013 0 3.755.276.013 0,00
Amortisasi Lisensi 1.534.177.865 0 1.534.177.865 0,00
Jumlah Amortisasi 5.289.453.878 0 5.289.453.878 0,00
JUMLAH 47.434.435.885 28.922.169.106.00 18.512.266.779 64,01
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi
ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp212.938.836,00
dan Rp152.406.109.847,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun
2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 51. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Penyisihan Piutang Jk. Pendek 210,925,730 152.406.109.847 (152.195.184.117) (99,86)
Penyisihan Piutang Jk. Panjang 2.013.106 0 2.013.106 0,00
JUMLAH 212.938.836 152.406.109.847 (152.193.171.011) (99,86)
Sedangkan rincian beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek sebagai
berikut:
Tabel 52. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek
Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2016 Tahun 2015
Penyisihan Piutang UP 75.086.435 192.207.533
Penyisihan Piutang Gratifikasi 356.238 (2.375.689)
Penyisihan Piutang Biaya Perkara 387 (263.051)
Penyisihan Piutang Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
134.276.821 (369.276)
Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pemerintah
59.851 (13.234)
Beban atas Penghapusan Piutang UP Tahun 2015
- 152.217.140.196
Sub Total 209.779.732 152.406.326.479
Penyisihan TGR 1.145.998 (216.632)
Penyisihan Piutang Jk. Panjang TGR 2.013.106 -
Total 212.938.836 152.406.109.847
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Operasional
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Rp972.927.317,00
D.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit
Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 53. Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015
Jenis Beban TA 2016 TA 2015 Kenaikan/Penurunan
Rp %
Penyelesaian TGR Non Bendahara 799.078.004 2.192.199 796.885.805 36350,92
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
54.925.353 71.673.335 (16.747.982) (23,37)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
567.370.431 56.609.840 510.760.591 902,25
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
2.325.030.345 27.528.430 2.297.501.915 8345,92
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
1.338.170.686 0 1.338.170.686 0,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Terealisasi
1.032.306 0 1.032.306 0,00
Beban Lain-lain Selisih Kurs yang Terealisasi
(1.890.668.630) 0 (1.890.668.630) 0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
(2.221.568.178) 0 (2.221.568.178) 0,00
Pendapatan Pelepasan Aset 0 1.043.120.000 1.043.120.000 (100,00)
Beban Pelepasan Aset (443.000) (1.197.370.495) 1.196.927.495 (99,96)
JUMLAH 972.927.317 3.753.309 969,174,008 25821,86
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan atas penjualan kendaraan yang
tidak digunakan dalam operasional.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah beban atas nilai buku penjualan kendaraan yang
tidak digunakan dalam operasional
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan atas pelepasan aset,
penyelesaian TGR, penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, dan pendapatan
penyesuaian nilai persediaan.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah beban atas penghapusan persediaan
barang konsumsi yang telah rusak/usang (pelepasan aset), beban penyesuaian nilai
persediaan, dan beban selisih kurs.
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi sebesar Rp1.890.668.630,00 terdiri dari selisih kurs
Piutang Gratifikasi sebesar Rp1.944.500,00 dan Piutang Uang Pengganti atas perkara Anas
Urbaningrum sebesar Rp1.888.724.130,00. Rincian beban selisih kurs atas Piutang
Gratifikasi sebesar Rp1.944.500,00 sebagai berikut:
Tabel 54. Rincian Beban Selisih Kurs
No. Nama Gratifikasi
Setor Rugi Nomor Nilai
1 TYA KEP 1087/01-13/10/2015 425.714 425.600 114
2 S KEP 1196/01-13/12/2015 36.789.614 34.952.578 1.837.036
No. Nama Gratifikasi
Setor Rugi Nomor Nilai
3 DM KEP 1270/01-13/12/2015 12.617.670 12.510.320 107.350
Jumlah A 49.832.998 47.888.498 1.944.500
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal
Rp1.892.272.535.344
Surplus(Defisit) LO
Rp(2.686.511.441)
Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00
Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,00
Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp(1.476.491.301)
Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp(21.875.857.985)
Koreksi Lain-lain
Rp1.750.419.750,00
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
E.1. Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp1.892.272.535.344,00 dan Rp982.762.161.555,00.
E.2. Surplus (Defisit) LO
Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan
2015 adalah Defisit sebesar Rp(2.686.511.441),00 dan Surplus Rp32.658.387.302,00.
Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
Tabel 55. Rincian Surplus (Defisit) LO TA 2016 dan 2015
URAIAN TA 2016 TA 2015 Kenaikan/ (Penurunan)
Rp %
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
(3.659.438.758) 32.654.633.993 (36.314.072.751) (111,21)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
972.927.317 3.753.309 969.174.008 25821,86
JUMLAH (2.686.511.441) 32.658.387.302 (35.344.898.743) (108,23)
E.3. Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp3.318.983.599,00 merupakan penyesuaian nilai saldo akhir persediaan atas
kebijakan akuntansi pemerintah yang menggunakan metode nilai perolehan terakhir.
E.4. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
minus Rp590.698.602,00 merupakan koreksi nilai saldo persediaan berdasarkan
pemeriksaan fisik barang.
E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
minus Rp(1.476.491.301),00 dan minus Rp(44.430.715.860),00. Koreksi ini berasal
dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap yang bukan karena revaluasi nilai.
E.6. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
minus Rp(21.875.857.985),00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi
nilai Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
E.7. Koreksi Lain-lain
Koreksi lain-lain Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.750.419.750,00
dan minus Rp20.060.734,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang
Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, beban, hibah, piutang dan utang.
Rincian Koreksi Lain-lain sebesar Rp1.750.419.750,00 sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Transaksi Antar Entitas
Rp306.587.649.237,00
Ekuitas Akhir
Rp2.174.571.743.604
Tabel 56. Rincian Koreksi Lain-lain
No. Uraian Nilai
1. Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi 1.890.668.630
2. Piutang Gratifikasi 935.000.000
3. Bagian Lancar TP/TGR 7.762.770
4. Piutang Tagihan TP/TGR 2.887.230
5. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 1.738.471.461
6. Pendapatan Jasa Giro – LO (2.824.370.341)
Jumlah 1.750.419.750
E.7. Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp306.587.649.237,00 dan Rp918.574.478.084,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 57. Rincian Transaksi Entitas
Uraian Tahun 2016 Tahun 2015 Kenaikan/ (Penurunan)
Nilai %
Ditagihkan ke Entitas Lain
838.918.138.494 728.546.839.742 110.371.298.752 15,15
Diterima Dari Entitas Lain
(532.406.843.397) (211.950.483.827) (320.456.359.570) 151,19
Pengesahan Hibah Langsung
76.354.140 13.715.989.328 (13.639.635.188) (99,44)
Reklas Masuk -Tanah dan Gedung & Bangunan C-1
- 388.262.132.841 (388.262.132.841) (100,00)
Jumlah 306.587.649.237 918.574.478.084 (611.986.828.847) (66,62)
E.8. Ekuitas Akhir
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp2.174.571.743.604,00 dan Rp1.892.272.535.344,00.
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1. Lokasi dan Status Kantor KPK
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK menempati beberapa gedung, yaitu:
a. Gedung Merah Putih di Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
b. Gedung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan
KMK Nomor 130/KM.6/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
gedung dan tanah menjadi milik KPK serta BAST Nomor BA-110/KN/2016 tanggal
21 September 2016.
c. Lantai 3 dan sebagian lantai dasar Gedung eks Bank Uppindo di Jl. H.R. Rasuna
Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Izin penempatan sesuai surat Menteri
Keuangan Nomor S-07/ MK.06/2008 tanggal 14 Januari 2008.
d. Lantai 4, 5, dan 15 Gedung Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor
13. Izin pinjam pakai sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
S-613/MBU/2009 tanggal 7 September 2009.
F.2. Hibah yang Diterima KPK
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, hibah yang dicantumkan dalam DIPA
adalah hibah yang diterima dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, sedangkan
hibah dalam bentuk barang/jasa dicantumkan dalam Neraca dan diungkap dalam CaLK.
Hibah Dalam Bentuk Barang
Pada Tahun 2016 KPK menerima hibah barang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 58. Rincian Hibah Dalam Bentuk Barang
No Donor Nilai (Rp) Jenis Barang
1 GIZ 19.253.880,00 Persediaan yang Diserahkan Untuk Masyarakat
2 GIZ 57.100.260,00 Paket Peralatan Whiteboard
Total 76.354.140,00
Hibah Dalam Bentuk Jasa
Hibah dalam bentuk jasa merupakan hibah yang diterima KPK berupa kegiatan yang
pelaksanaan dan pengelolaan dananya dilakukan oleh negara donor. Hibah dalam
bentuk jasa yang diterima KPK tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1) USAID – Strengthening Integrity and Accountability Program 1
Berdasarkan USAID Agreement Nomor 497-026 tanggal 30 September 2009,
KPK menerima hibah berupa bantuan penelitian untuk road map, kampanye
pembuatan film K vs K, bantuan court monitoring, e-learning gratifikasi, dan
pengembangan SDM KPK. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah
Management System International (MSI).
Periode proyek hibah dari 30 September 2009 s.d. 31 Agustus 2016, dengan
nilai proyek keseluruhan adalah USD 5.152.109,00.
2) AUSAID - Australia Indonesia Partnership for Justice
Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia
tanggal 2 Mei 2011, KPK menerima hibah untuk proyek Australia Indonesia
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Partnership for Justice dengan Nomor Register 2D76N3G8, berupa kegiatan
kajian hukum dan internalisasi penyidik KPK, kegiatan kampanye anti korupsi
terutama untuk kaum perempuan (SPAK), dukungan promosional produk
pencegahan KPK, Enterprise Architecture, Assessment NTB. Pelaksana proyek
(implementing agency) adalah CARDNO.
Periode proyek hibah ini dari 2 Mei 2011 s.d. 2 Mei 2016 dengan nilai proyek
keseluruhan adalah AUD 1.300.000,00.
3) Jerman - Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia Fase I
Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia
tanggal 21 September 2007, KPK menerima hibah untuk proyek Assistance in
Combating and Preventing Corruption in Indonesia dengan Nomor Register
70745701, berupa Kegiatan peningkatan pelayanan Manajemen KPK melalui
Training, penyediaan peralatan multimedia, buku perpustakaan, server, software,
ACLC Bus, kerja sama KPK-CAC Timor Leste-Pemerintah Jerman, dsb. Pelaksana
proyek (implementing agency) adalah GIZ.
Periode proyek hibah ini dari 21 September 2007 s.d. 30 Juni 2016 dengan nilai
proyek keseluruhan adalah EUR 5.950.000,00.
4) Jerman - Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia Fase II
Berdasarkan perjanjian antara GIZ dan KPK tanggal 6 Juni 2016, KPK menerima
hibah untuk proyek Assistance in Combating and Preventing Corruption in
Indonesia Fase II dengan Nomor Register 22GF34VA, berupa kegiatan
penyediaan tenaga ahli, pengembangan kapasitas internal KPK, pengembangan
standar kompetensi untuk trainer anti-korupsi, pengembangan modul anti-
korupsi pada sektor tertentu (pendidikan, kehutanan, dan kesehatan),
pengembangan e-learning untuk Anti-Corruption Learning Center (ACLC),
penyediaan technical assistance untuk implementasi e-planning/e-budgeting
pada pemerintah daerah, dan pengembangan modul untuk CSO dengan topik
implementasi social audit.
Periode proyek hibah ini dari 3 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2018 dengan nilai proyek
keseluruhan adalah EUR 2.000.000,00.
F.3. Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi
Terdapat titipan uang sitaan dan gratifikasi yang belum mempunyai putusan yang
berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat disetorkan ke Kas Negara. Titipan
tersebut, diadministrasikan di Biro Perencanaan dan Keuangan untuk uang sitaan dan
gratifikasi, serta Kedeputian Penindakan untuk titipan uang tindak pidana korupsi.
Sampai dengan 31 Desember 2016, rincian titipan uang yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:
Tabel 59. Rincian Titipan Uang Yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Kas di Brankas Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
Rupiah IDR 13.286.841.850,00
Dolar Amerika USD 924.971,00
Dolar Singapura SGD 929.155,00
Riyal Saudi Arabia SAR 11.453,00
Dolar Australia AUD 60,00
Euro EUR 1.390,00
Poundsterling GBP 3.785,00
Franc CHF 10,00
Peso Colombia (Mil) 200,00
Jepang Yen JPY 170.000,00
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Kas di Bank, dititipkan oleh Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
Rupiah IDR 396.814.126.354,96
Dolar Amerika USD 3.162.939,49
Jepang Yen JPY 1.714.339,00
F.4. Denda yang Belum Dibayar
Dari kurun waktu 2005 s.d. 31 Desember 2016, terdapat Uang Denda yang belum
dibayar para terpidana. Sesuai fatwa Ketua MA Nomor: 040/KMA/III/2010 tanggal 29
Maret 2010 pembayaran denda merupakan pilihan dan dapat diganti dengan subsider
pidana penjara. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM dengan surat Nomor PAS.7.PK.01.01.02-1244 tanggal 7
Desember 2012 dan Nomor PAS.5.TI.01.04-171 tanggal 17 Maret 2015 beberapa
terpidana telah bebas/bebas bersyarat. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut,
denda dari tahun 2005 s.d 31 Desember 2016 yang dapat ditagihkan adalah sebagai
berikut:
Tabel 60. Rincian Denda Per 31 Desember 2016
Uraian Rp
Saldo Denda Terutang Per 31 Desember 2016
Penghapusan Denda (Subsider) 2016
Saldo Denda Per 31 Desember 2016
48.511.666.600
0
48.511.666.600
F.5. Benda Sitaan Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap
Benda-benda sitaan yang bernilai ekonomis yang disita dari para tersangka dan saksi
dapat dilihat dalam Lampiran 8.
F.6. Benda Sitaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat benda-benda sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap baik barang
rampasan yang sampai saat ini belum terlelang maupun barang rampasan yang
dipergunakan untuk perkara lain serta yang akan dikembalikan kepada yang berhak.
Daftar barang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 9.
F.7. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan ke Kementerian Keuangan
Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara
namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum diserahkan ke Kementerian
Keuangan. Barang tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang
Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 10.
F.8. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan oleh Pelapor
Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik negara
namun sampai dengan 31 Desember 2016 belum diserahkan oleh pelapor ke Direktorat
Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat
pada Lampiran 11.
F.9. Pengelolaan Tunjangan Hari Tua (THT) Pimpinan dan Pegawai KPK
Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006
tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 15 Ayat (3a) Peraturan Pemerintah Nomor
103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005
tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi,
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK diberikan Tunjangan Hari Tua (THT).
THT tersebut dikelola pihak ketiga dan akan dibayarkan kepada pimpinan/pegawai saat
pimpinan/pegawai selesai menjalani tugas di KPK. Sampai dengan 31 Desember 2016,
THT 664 peserta dengan nilai sebesar Rp56.702.814.419,00 dikelola dengan metode
syariah oleh PT BNI Life, sedangkan THT 479 peserta dengan nilai sebesar
Rp39.152.597.02,00 dikelola dengan metode konvensional oleh PT Asuransi Jiwasraya
(Persero).
F.10. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Sesuai Surat BPK Nomor 211/S/XIV/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Hasil
Pemantauan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan
Semester II Tahun 2016 pada KPK, menunjukkan bahwa dari dua belas LHP (10 LHP
Laporan Keuangan, 1 LHP Kinerja Fungsi Penindakan, dan 1 LHP Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Barang dan Modal, Barang Bukti, Barang
Sitaan dan Barang Rampasan) dengan 79 temuan dan 157 rekomendasi, 121
rekomendasi telah ditindaklanjuti KPK, 27 rekomendasi belum sesuai, 6 rekomendasi
belum ditindaklanjuti/dalam proses tindak lanjut, dan 3 rekomendasi tidak dapat
ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Monitoring Tindak Lanjut LHP Laporan
Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 12.
F.11. Rekening Pemerintah
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d 2015, tidak ditemukan rekening
pada KPK yang tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun
Laporan Keuangan KPK.
Rekening yang ditutup untuk periode Januari s.d Desember 2016 sebanyak 27
rekening. Rekening-rekening ditutup karena:
1. Perkara yang terkait dengan rekening tersebut telah mendapat putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap; atau
2. Rekening tersebut batal menerima transaksi.
Saldo dari rekening yang ditutup diperlakukan sesuai amar putusan majelis hakim.
Daftar rekening yang dipertahankan dan ditutup dapat dilihat pada Lampiran 13.
F.12. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan
Berdasarkan Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9284/PB/2013 tanggal 20
Desember 2013 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Jaminan Pemeliharaan/Garansi
Bank. Sesuai dengan surat tersebut terdapat Jaminan Bank sebagai berikut:
Tabel 61. Rincian Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan
No Vendor Nomor
Jaminan Nilai (Rp) Keterangan
1. PT. Vivastor Techno Logica
1111423121600016
67.274.845 Pengadaan Sistem Perkabelan IT Gedung Baru KPK 2016
2. PT. Data Proteksindo 01.1104.16.000
04.SIG.K 304.920.000 Pengadaan Server dan
Storage KPK 2016
3. PT. Nusantara Compnet Integrator
1111423021600004-0695314
673.086.400 Pengadaan Pembangunan Jaringan Infrastruktur Eksternal
Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2016 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
F.13. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pekerjaan
Selain jaminan pemeliharaan, terdapat juga jaminan dan bank garansi atas
pelaksanaan pekerjaan pada KPK dengan rincian pada Lampiran 14.
F.14. Piutang Uang Pengganti Terpidana Meninggal Dunia
Terdapat dua terpidana a.n. Hamdani Amin (2006) dan Sutan Bathogana (2016) yang
meninggal dunia ketika menjalani proses hukuman kurungan pidana. Terpidana
dimaksud masih mempunyai kewajiban kepada Negara berupa Uang Pengganti sebesar
masing-masing Rp1.068.092.902,00 dan Rp50.000.000,00 serta USD7.500,00. Untuk
kepastian hukum atas kewajiban Uang Pengganti dimaksud, saat ini KPK sedang dalam
proses permintaan pendapat Jaksa Pengacara Negara apakah kewajiban membayar
Uang Pengganti akan hapus seiring dengan meninggalnya seorang terpidana atau masih
melekat ke ahli waris.
F.15. Penyelesaian Kerugian Negara yang Masih Berupa Informasi
Terdapat 25 kasus berupa informasi kerigian negara yang terdiri dari 9 kasus yang
berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kedeputian PIPM dan 16 kasus yang
berasal dari LHP BPK masih dalam proses penyelesaian ganti kerugian negara dengan
rincian pada Lampiran 15.