Download - BAB IV dispenda
BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
4.1 Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan suatu tahap pemahaman proses yang bertujuan
untuk mengetahui proses apa saja yang terlibat dalam sistem dan berhubungan
satu proses dengan proses lainnya.
Dari pemahaman proses tersebut maka dapat dilakukan suatu evaluasi dan
usulan terhadap sistem yang ada, untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa tahap analisis merupakan tahap yang cukup
kritis, sebab kesalahan dalam analisis akan mempengaruhi tahap selanjutnya.
Sistem yang diamati adalah sistem informasi pengelolaan pendataan wajib
pajak baru untuk pajak sewa rumah/kost di kota Bandung.
Sistem kerja dari pengelolaan pendataan wajib pajak baru diawali dengan
registrasi data calon wajib pajak, nilai sewa rumah/kost, pemeriksaan jumlah
kamar dan luas sewa rumah/kost serta nilai indeks fungsi dan lokasi keberadaan
sewa rumah/kost dan bangunan.
37
38
Berikut ini adalah besaran standar sewa/kontrak rumah dan bangunan.
NO SEWA KOTRAK PER-TAHUN STANDAR SEWA/KOTRAK
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
Rp. 1,- s/d Rp. 5.000.000,-
Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 7.500.000,-
Rp. 7.500.001,- s/d Rp. 10.000.000,-
Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 12.500.000,-
Rp. 12.500.001,- s/d Rp. 15.000.000,-
Rp. 15.000.001,- s/d Rp. 17.500.000,-
Rp. 17.500.001,- s/d Rp. 20.000.000,-
Rp. 20.000.001,- s/d Rp. 22.500.000,-
Rp. 22.500.001,- s/d Rp. 25.000.000,-
Rp. 25.000.001,- ke atas setiap
kelebihan Rp. 2.500.001,- standar
sewa/kontrak ditambah Rp. 250.000,-
Rp. 0,-
Rp. 625.000,-
Rp. 875.000,-
Rp. 1.125.000,-
Rp. 1.375.000,-
Rp. 1.625.000,-
Rp. 1.875.000,-
Rp. 2.125.000,-
Rp. 2.375.000,-
Tabel 4.1 Besaran standar sewa/kontrak rumah dan bangunan
4.1.1 Analisis Dokumen
Berikut ini adalah uraian beberapa dokumen yang terkait dengan
permasalahan yang diajukan, diantaranya :
1. Nama dokumen :DPD I - 02 (Formulir
Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Badan)
Fungsi : Sebagai bukti permintaan menjadi wajib pajak
Rangkap : 2 (dua) rangkap
Distribusi : Petugas Koordinator Lapangan (Korlap)
39
2. Nama Dokumen :NPWPD (Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah)
Fugsi : Sebagai bukti telah terdaftar menjadi wajib pajak
Rangkap : 2 (dua) rangkap
Distribusi : Petugas Koordinator Lapangan (Korlap)
3. Nama dokumen : SKP (Surat
Ketetapan Pajak)
Fungsi : Sebagai perhitungan indeks besaran nilai pajak
Rangkap : 1 (satu) rangkap
Distribusi : Petugas Koordinator Lapangan (Korlap)
4. Nama dokumen : SKPD (Surat
Ketetapan Pajak Daerah)
Fungsi : Sebagai penetapan besaran nilai pajak
Rangkap : 2 (dua) rangkap
Distribusi : Petugas Koordinator Lapangan (Korlap)
4.1.2 Analisis Prosedur yang sedang berjalan
Prosedur yang sedang berjalan di DIPENDA Kota Bandung adalah
sebagai berikut:
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menerbitkan formulir pendaftaran
wajib pajak/retribusi badan (DPD I-02) dan menyerahkannya pada
Koordinator lapangan (Korlap) sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama
40
untuk DIPENDA dan rangkap kedua untuk calon wajib pajak kepada calon
wajib pajak.
2. Petugas Koordinator lapangan (Korlap) menyerahkan DPD I-02 kepada
calon wajib pajak.
3. Calon wajib pajak mengisi formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi
badan.
4. Setelah calon wajib pajak mengisi formulir DPD I-02 calon wajib pajak
menyerahkan kembali formulir DPD I-02 ke Korlap untuk diteruskan ke
UPTD.
5. Setelah formulir DPD I-02 masuk ke UPTD, maka data dari calon wajib
pajak akan diproses oleh UPTD dengan menginputkan data tersebut
kedalam database NPWPD. Lalu UPTD akan mengeluarkan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) NPWPD
diteruskan ke KADIN Pendapatan untuk divalidasi, sedangkan SKP
diserahkan ke Korlap untuk mendata indeks lokasi, fungsi dan nilai
sewa/kontrak bangunan calon wajib pajak.
6. NPWPD yang telah divalidasi oleh KADIN diserahkan kembali ke UPTD.
Disini UPTD akan mengarsipkan satu lembar NPWPD. Kemudian
NPWPD satunya lagi diserahkan ke Korlap untuk diberikan ke wajib
pajak.
7. Setelah itu Korlap DIPENDA melakukan pendataan untuk mengetahui
indeks lokasi dan fungsi serta besarnya nilai sewa/kontrak bangunan wajib
pajak.
41
8. Setelah SKP selesai diisi oleh Korlap, kemudian Korlap akan melaporkan
kembali ke UPTD untuk diproses kembali (dihitung ketetapan pajaknya)
dan disimpan di database SKPD.
9. Setelah dihitung ketetapan pajaknya maka UPTD akan mengeluarkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menerusakan ke KADIN untuk
divalidasi.
10. SKPD yang telah divalidasi dikembalikan ke UPTD lalu di arsipkan satu
oleh UPTD dan yang satu lagi diserahakan ke Korlap DIPENDA untuk
diberikan kepada wajib pajak.
4.1.2.1 Flow Map
Flow Map adalah diagram yang menunjukkan aliran data berupa formulir-
formulir ataupun keterangan berupa dokumentasi yang mengalir atau beredar
dalam suatu sistem. Diagram ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antara
entity melalui aliran dokumen yang ada terhadap seluruh dokumen yang berasal
dari struktur sampai dokumen tersebut diterima oleh penerima dokumen.
Berikut adalah flow map dari sistem yang sedang berjalan :
42
43
Gambar 4.1 Flow Map
Keterangan :
1. DPD I-02 : Formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi badan.
2. NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
3. SKP : Surat Ketetapan Pajak
4. SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
4.1.3. Evaluasi Sistem yang Berajalan
Kelemahan dala sistem yan berjalan
1. Kinerja Korlap yang hanya sebagai perantara bisa lebih
dimaksimalkan.
2. Penyimpanan database masih bercabang dapat menyebabkan
ketidakefisienan kerja.
3. Aliran yang masih lama disebabkan karena data dari calon wajib
pajak melalui Korlap yang hanya bertugas sebagai penyampai dan
pengirim data ke sistem.
4.2. Usulan Perancangan Sistem
4.2.1 Tujuan Perancangan Sistem
Tujuan utama dari perancangan sistem yang baru ini adalah untuk
menyempurnakan system yang sudah ada sebelumnya. Dalam sistem yang lama
penyimpanan database masih bercabang sedangkan dalam sistem yang baru yang
kami mengusulkan penyimpanan data dalam satu database selain itu petugas
44
Korlap akan langsung menginput data setelah menerima data dari calon wajib
pajak untuk mempercepat proses pendaftaran wajib pajak.
4.2.2. Perancangan Prosedur yang Diusulkan
Di dalam sub bab ini kami akan menjelaskan dan menggambarkan flow map
sistem informasi Pendaftaran wajib pajak baru dengan sistem satu database
terpusat sehingga dapat mencegah duplikasi data dan memudahkan pengelolaan,
pengambilan data jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan membuat sistem menjadi
lebih efisien dan terstruktur.
4.2.2.1. Flow Map yang Diusulkan
Berdasarkan analisis dari flow map yang sedang berjalan, kami dapat
mengusulkan flow map berdasarkan prosedur diatas.
Adapun bentuk Flow Map yang diusulkan adalah sebagai berikut :
45
Gambar 4.2 Flow Map Usulan
46
4.2.2.2. Diagram Konteks
Diagram konteks menjelaskan dua entitas luar yang berhubungan dengan
Sistem. Diagram konteks disini menggambarkan secara garis besar bagaimana
hubungan antara proses utama dan entitas yang terlibat dalam perancangan sistem
pendaftaran tersebut.
Gambar 4.3 Diagram Kontek Usulan
47
4.2.2.3. Data Flow Diagram
48
Gambar 4.4 Data Flow Diagram Usulan
4.2.1.1 Kamus Data
Kamus data (data dictionary) adalah katalog fakta mengenai data dan
kebutuhan - kebutuhan informasi dari suatu informasi untuk mendefinisikan data
yang mengalir dari sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat berdasarkan arus
data yang ada dalam Data Flow Diagram (DFD) dan hanya ditunjukkan arus
datanya saja.
1. Kamus Data DPD I-02
Nama Arus Data : Form pendaptaran calon wajib pajak
Bentuk Data : Berupa dokumen
Penjelasan : Sebagai bukti pendaftaran calon wajib pajak
Arus Data : Dari Entitas calon wajib pajak ke Proses 1.0
2. Kamus Data,Data SKP
Nama Arus Data : Data surat ketetapan pajak (SKP)
Bentuk Data : Berupa dukomen
Penjelasan : Sebagai bukti pencatatan data oleh Korlap
Arus Data : Dari Entitas Korlap ke Proses 5.0
3. Kamus Data Surat Pemberitahuan
Nama Arus Data : Data Surat Pemberitahuan calon wajib pajak
49
Bentuk Data : Berupa dukomen
Penjelasan : Sebagai Pemberitahuan data calon wajib pajak
Arus Data : Dari proses 2.0 ke entitas UPTD
4. Kamus Data NPWPD
Nama Arus : Data NPWPD yang akan disahkan
Bentuk Data : Berupa dukomen
Penjelasan : Untuk pengesahan NPWPD
Arus Data : Dari Proses 3.0 ke Entitas KADIN
5. Kamus Data SKPD
Nama Arus Data : Data SKPD yang akan disahkan
Bentuk Data : Berupa dukomen
Penjelasan : Untuk pengeashan SKPD
Arus Data : Dari Proses 6.0 ke entitas KADIN
4.2.3 Evaluasi Sistem yang diusulkan
Beberapa keunggulan dari system yang diusuklkan adalah sebagai
berikut :
50
1. Dengan system yang kami usulkan kinerja korlap menjadi lebih
maksimal
2. Dengan system database yang terpusat akan menjadi lebih mudah
dalam mengolah maupun mengambil data
3. Semakin cepatnya aliran dikarenakan petugas Korlap melakukan
proses pengolahan data
4. Proses pendaftaran menjadi lebih cepat .