29
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 yang telah diaudit oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan data website masing –
masing pemerintah daerah yan terdapat di Indonesia. Populasi penelitian adalah
518 pemerintah daerah di Indonesia yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2014 telah diaudit oleh BPK RI. Melalui populasi sebanyak 518
tersebut diperoleh 385 sampel untuk dilakukan analisis lebih lanjut karena
terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan ikhtisar hasil
pemeriksaan audit BPK bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, www.bpk.go.id.Data website masing – masing pemerintah daerah
melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia,
www.kemendagri.go.id.Sedangkan data lainnya diperoleh melalui situs resmi
masing – masing pemerintah daerah.Berikut adalah ringkasan pemilihan sampel
dalam penelitian ini.
Tabel 4.1
Sampel Penelitian
Keterangan Jumlah
a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014
yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI)
b. Pemerintah daerah yang tidak memiliki website resmi
c. Website rusak
d. Data tidak lengkap
518
13
73
47
Jumlah sampel yang diperoleh 385
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
4.2Analisis Data
a. Tahap Pertama
Sampel dalam penelitin ini sebanyak 385 pemerintah provinsi, kabupaten
dan kota di Indonesia, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Semua
pengujian asumsi klasik harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi
berganda untuk pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi
secara normal atau tidak.Kenormalan data diperlukan untuk melakukan uji
statistik berikutnya.Penelitian ini menggunakan metode uji Kolmogorov –
Smirnov Test(K-S). Syarat normalitas akan terpenuhi jika nilai pengujian atau
probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi hitung 0,05 (p>0,05). Berikut
hasil uji normalitas menggunakan 385 sampel data.
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Tahap I
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 385
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation ,20836884
Most Extreme
Differences
Absolute ,187
Positive ,187
Negative -,100
Kolmogorov-Smirnov Z 3,677
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, nilai Kolmogorov – Smirnov
Test(K-S) sebesar 3,677 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 (p>0,05).
Nilai ini tidak memenuhi syarat uji normalitas karena signifikansi lebih kecil dari
0,05, jadi dapat dikatakan data tidak terdistribusi secara normal.
1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model yang baik seharusnya
tidak tejadi korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang bebas
multikolinearitas apabila nilai Tolerance0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF)
< 10 (Ghozali, 2013). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas Tahap I Variabel Independen VIF Tolerance Keterangan
Ketergantungan Keuangan Daerah
Derajat Desentralisasi
Efisiensi Belanja
Pertumbuhan Pendapatan
Varians Anggaran Pendapatan
3,314
3,284
1,004
1,082
1,050
0,302
0,304
0,996
0,924
0,952
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
Hasil uji VIF dan Tolerance menunjukkan bahwa semua variabel
independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 (10%). VIF menunjukkan
bahwa semua variabel independen kurang dari 10.Disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.
2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013).Penelitian ini menggunakan uji
Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi.
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi Tahap 1
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 ,284a ,081 ,069 ,20974 1,815
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
Berdasarkan pengujian nilai Durbin Watson pada tabel diatas, nilai d
sebesar 1,815 dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk melihat ada atau tidaknya
autokorelasi hasil analisis uji Durbin Watson ini dibandingkan dengan nilai pada
tabel Durbin Watson dengan signifikansi 0,05. Setelah dibandingkan dengan nilai
tabel diperoleh nilai (dl sebesar 1,8104 dan du sebesar 1,8529). Hasil durbin
watson 1,815 dibawah nilai du (du<d<4-dl), sehingga d berada dalam kategori
daerah yang belum terbebas dari autokorelasi.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lainnya.Dari hasil uji heteroskedastisitas pada gambar terlihat bahwa titik –
titik membentuk pola yang teratur maka mengindikasikan terjadi
heteroskedastisitas pada model penelitian ini.Berikut adalah hasil dari uji
heteroskedastisitas.
Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas
Setelah dilakukan uji asumsi klasik pada tahap pertama dengan 385 sampel
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Hanya uji
multikolinearitas saja yang dapat terpenuhi.
b. Tahap Kedua
Tahap selanjutnya peneliti menghilangkan beberapa data yang dianggap
tidak normal karena beberapa data terdeteksi sebagai outlier. Peneliti membuang
data dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar
kemudian membuang data yang bernilai jauh dari rata – ratanya. Hal tersebut
dilakukan beberapa kali sampai data dapat lolos dalam uji asumsi klasik dan
diperoleh sebanyak 234 data pengganggu dari 385 data yang diperoleh, sehingga
memperoleh data sebanyak 151 pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
di Indonesia yang akan digunakan untuk analisis statistik. Berikut adalah analisis
151 sampel data setelah peneliti membuang pengganggu.
4.2.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif berfungsi untuk memberi gambaran terkait sampel yang
diperoleh. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data secara
sederhana melalui mean (rata – rata), deviasi standar, nilai tertinggi (maximum),
nilai terendah (minimum) yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
AVAP 151 ,000 1,000 ,53642 ,500331
KKD 151 ,526 ,984 ,89641 ,095008
DD 151 ,114 ,946 ,37219 ,169896
EB 151 ,095 1,059 ,85139 ,234333
PP 151 ,077 ,987 ,40965 ,157882
Valid N (listwise) 151
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
Keterangan :
AVAP :Analisis Varians Anggaran Pendapatan
KKD :Kemandirian Keuangan Daerah
DD :DerajatDesentralisasi
EB :Efisiensi Belanja
PP : Pertumbuhan Pendapatan
Data statistik pada tabel menunjukkan bahwa varians anggaran pendapatan
mempunyai nilai rata – rata sebesar 0,53642 dengan tingkat sebaran (deviasi
standar) 0,500331. Nilai minimum sebesar 0,000 yang mewaili beberapa
pemerintah daerah dan maksimum sebesar 1,000 yang dimiliki oleh beberapa
pemerintah daerah, sebab data merupakan variabel dummy. Sebetulnya tidak ada
pengaruh variabel dummy terhadap variabel SI, jadi variabel akan berguna jika
secara statistik koefisien variabel dummy signifikan.
Pertumbuhan pendapatan menunjukan nilai rata – rata sebesar 0,40965
dengan tingkat sebaran (deviasi standar) 0,157882.Nilai minimum sebesar 0,077
yang dimilki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan nilai maksimum
sebesar 0,987 yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap.
Efisiensi Belanja menunjukan nilai rata – rata sebesar 0,85139 dengan
tingkat sebaran (deviasi standar) sebesar 0,234333. Nilai minimum sebesar 0,095
yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan nilai maksimum
sebesar 1,059 yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Jaya.
Ketergantungan keuangan daerah menunjukan nilai rata – rata sebesar
0,89641 dengan tingkat sebaran (deviasi standar) 0,95008. Nilai minimum sebesar
0,562 yang dimiliki oleh Provinsi Banten dan nilai maksimum sebesar 0,984 yang
dimiliki oleh Kabupaten Buru.
Derajat desentralisasi daerah menunjukan nilai rata – rata sebesar 0,37219
dengan tingkat sebaran (deviasi standar) 0,169896. Nilai minimum sebesar 0,114
yang dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan nilai maksimum
sebesar 0,946 yang dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Utara.
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Untuk memastikan data sudah memenuhi semua uji asumsi klasik maka
peneliti melakukan lagi empat uji asumsi klasik agar dapat digunakan dalam
model regresi berganda.Berikut tahap – tahap uji asumsi klasik.
1. Uji Normalitas
Tujuan dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui apakah data sudah
berdistribusi secara normal atau tidak. Grafik histogram dan normal probability
plot dibawah ini akan menunjukan apakah residual terdistribusi secara normal
atau tidak.
Gambar 4.2
Uji Normalitas Residual
Gambar 4.3
Uji Normalitas Residual
Berdasarkan grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara
normal dan berbentuk simetri tidak melenceng ke kanan maupun kiri.Pada grafik
normal probability plot menyebar berhimpit disekitar diagonal yang menunjukan
residual terdistribusi secara normal.
Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa terdapat variabel
residual yang menunjukkan besar Asymp.Sign. (2-tailed) sebesar 0,840 diatas
tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (0,840>0,05). Kesimpulan dari
uji Kolmogorov-Smirnov Z adalah model sudah memenuhi asumsi normalitas dan
dapat dilakukan uji statistik berikutnya.
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Tahap II
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 151
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation ,91095205
Most Extreme Differences
Absolute ,050
Positive ,022
Negative -,050
Kolmogorov-Smirnov Z ,618
Asymp. Sig. (2-tailed) ,840
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
2. Uji Multikolinearitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
antara variabel independen dalam regresi. Hasil uji VIF dan Tolerance
menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki Tolerance Value lebih
dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF juga menunjukan semua variabel
independen memiliki nilai kurang dari 0,10 (10%). Oleh karena itu disimpulkan
bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas Tahap II Variabel Independen VIF Tolerance Keterangan
Ketergantungan Keuangan Daerah
Derajat Desentralisasi
Efisiensi Belanja
Pertumbuhan Pendapatan
Varians Anggaran Pendapatan
1,051
4,570
4,773
1,031
1,115
0,951
0,219
0,210
0,970
0,897
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Terbebas dari multikolinearitas
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
3. Uji Autokorelasi
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode
t-1. Pada pengujian nilai Durbin Watson, nilai d yang dihasilkan sebesar 1,993
dengan tingkat signifikansi 0,05. Setelah dibandingkan dengan nilai tabel pada
jumlah 151 sampel data, diperoleh nilai (dl sebesar 1,6662 dan du sebesar
1,8028). Hasil Durbin Watson dengan nilai 1,993 berada di daerah dierima dengan
nilai 1,6662< 1,993 < 2,1972 yang diadopsi dari rumus du < d< 4-du. Dapat
disimpulkan, data penelitian telah terbebas dari autokorelasi dan dapat digunakan
dalam pengujian dengan model regresi berganda. Berikut adalah hasil uji
autokorelasi dengan memggunakan Durbin Watson.
Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi Tahap II
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 ,379a ,143 ,114 ,123930 1,993
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
4. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
(Ghozali, 2013). Peneliti menggunakan Uji Park untuk mengetahui ada atau
tidaknya masalah heterokedastisitas. Uji Parkdilakukan dengan meregresikan nilai
seluruh variabel independen dengan nilai logaritma kuadrat residual sehingga
dihasilkan probability value. Apabila koefisien parameter beta >0,05 maka tidak
ada masalah dalam heteroskedastisitas (Ghozali,2013).
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen
yang signifikan mempengaruhi variabel dependen LN_RES yang terlihat dari
probabilitas signifikansinya diatas 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.Berikut hasil uji
heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Park.
Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas Tahap II
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
(Constant) -5,971 1,862 -3,208 ,002
AVAP ,255 ,155 ,136 1,647 ,102
KKD ,966 1,702 ,098 ,568 ,571
DD 1,102 ,973 ,199 1,132 ,259
EB -,343 ,328 -,086 -1,048 ,296
PP ,621 ,506 ,104 1,227 ,222
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik pada tahap kedua dengan
sampel sebanyak 151 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, hasil
penelitian menunjukan bahwa semua pengujian asumsi klasik sudah terpenuhi dan
dapat dilakukan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis.
4.2.3 Uji Hipotesis
Analisis Regresi Berganda
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi
berganda.Analisis data dengn regresi berganda berfungsi untuk mengetahui
seberapa besar variabel independen yang terdiri dari analisis varians anggaran
pendapatan, kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi daerah, efisiensi
belanja dan pertumbuhan pendapatan mempengaruhi tingkat pengungkapan
pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia melalui website resmi.Model
regresi dapat diformulasikan sebagai berikut ini.
TR = α + β1 AVAP +β2 PP + β4 EB + β2 KKD + β3 DD + ε
Keterangan :
α : Konstanta
β1 : Koefisien variabel AVAP
β2 : Koefisien variabel PP
β3 : Koefisien variabel EB
β4 : Koefisien variabel KKD
β5 : Koefisien variabel DD
TR : Transparansi
AVAP : Varians Anggaran Pendapatan
PP : Pertumbuhan Pendapatan
EB : Efisiensi Belanja
KKD : Kemandirian Keuangan Daerah
DD : Derajat Desentralisasi
ε :Eror
Berikut disajikan pengujian dan hasil analisis menggunakan model regresi
berganda.
1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)
Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variasi perubahan
variabel dependen. Koefisien determinasi ditunjukan dengan nilai adjusted R
square (adj R2). Nilai adjusted R square berkisar antara 0 sampai 1. Apabila adj
R2 mendekati 1, hal ini menunjukan bahwa variasi variabel dependen dapat
dijelaskan oleh variabel independen. Sebaliknya jika nilai adjusted R square
mendekati 0, maka variasi variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel
independen. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien regresi dalam penelitian ini.
Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,379a ,143 ,114 ,123930
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
Berdasarkan nilai adjusted R square sebagai pengukur goodness o fit (uji
kelayakan model) menunjukan nilai adjusted R squaresebesar 0,114 atau 11,4%.
Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu transparansi pemeritah daerah
melalui tingkat pengungkapan informasi pada website dapat dijelaskan oleh
variabel independen varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan,
efisiensi belanja, ketergantungan keuangan daerah, dan derajat desentralisasi
daerah sebesar 11,4%. Sedangkan nilai variabel dependen sebesar 88,6%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model analisis.
2. Uji Signifikansi Serentak (Uji-F)
Uji signifikansi sersentak (uji-F) digunakan untuk menguji tingkat
signifikansi pengaruh variabel independe dan variabel dependen secara bersama –
sama. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikansi Serentak (Uji-F)
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression ,373 5 ,075 4,855 ,000
Residual 2,227 145 ,015
Total 2,600 150
Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2015
Tabel diatas menunjukan nilai probbilit value dari model regresi yang
digunakan dalam penelitian lebh kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu
sebesar 0,000. Karena nilai jauh lebih kecil dari 0,05(5%) maka dapat disimpukan
model ini layak digunakan untuk memprediksi pengungkapan pelaporan
keuangan. Artinya terdapat pengaruh serentak dari variabel independen terhadap
variabel dependen.
3. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
Uji signifikansi parsial (uji-t) digunakan untuk melihat pengaruh masing –
masing variabel indepeden terhadap variabel dependen secara individu. Kriteria
pengambilan keputusan atas hasil pengujian menggunakan probability value (sig)-
t. Apabila probability value (sig)-t lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dapat
ditoleransi sebesar α=1%, α=5% dan α=10% maka dapat dnyatakan bahwa
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan dapat
diterimanya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Sebaliknya jika
probability value (sig)-t ebih besar dari tingkat signifikansi yang dapat ditoleransi
sebesar α=1%, α=5% dan α=10% maka dinyatakan bahwa variabel independen
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini tidak diterima. Berikut tabel hasil uji signfikansi t dalam penelitian
ini.
Tabel 4.12
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
Variabel Beta T Sig. Keputusan Ha
AVAP
PP
EB
KKD
DD
0,038
0,025
-0,141
0,132
0,445
0,482
0,309
-1,803
0,802
2,650
0,631
0,757
0,073*
0,424
0,009*
Tidak Diterima
Tidak Diterima
Diterima
Tidak Diterima
Diterima
*signifikansi yang dapat ditoleransi sebesar α=1%, α=5% dan α=10%.
Sumber : data sekunder yang diolah, 2015
AVAP : Varians Anggaran Pendapatan
PP : Pertumbuhan Pendapatan
EB : Efisiensi Belanja
KKD : Kemandirian Keuangan Daerah
DD : Derajat Desentralisasi
4.3 Pembahasan
Hasil secara keseluruhan dari pengujian hipotesis yang menyajikan uji
koefisien deteminasi R2, hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) dan hasil
pengujian signifikansi serentak (uji-f).Model regresi dapat diformulasikan sebagai
berikut.
TR = α + β1 AVAP + β2 PP + β3 EB + β4 KKD +β5 DD +ε
atau
TR = 0,585 +0,038 AVAP + 0,025PP– 0,141 EB + 0,132 KKD +
0,445DD
Berdasarkan rangkuman hasil pengujian di atas, maka pembahasan hasil
pengujian untuk masing – masing hipotesis adalah sebagai berikut.
1. Hipotesis 1
Hipotesis pertama menyatakan bahwa varians anggaran pendapatan
berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah dalam website.
Hasil penelitian menunjukan bahwa varian anggaran pendapatan memiliki nilai
probabilitas signifikan sebesar 0,631 yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05
(5%) dengan koefisien beta positif. Hal ini mengindikasikan bahwa varians
anggaran pendapatan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan
pemerintah daerah.Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima.
Varians anggaran pendapatan menunjukan bahwa pemerintah daerah
dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh
pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, dalam penelitian ini hampir
sebagian besar dari pemerintah daerah memperoleh pendapatan melebihi jumlah
yang dianggarkan tetapi hal ini tidak secara otomatis membuat pemda
mengungkapkan konten informasi dalam website.Hal ini dikarenakan anggaran
pada dasarnya memiliki kelemahan sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur
pasti. Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasinya menunjukan ketidak-
akuratan dalam penetapan target pada proses penyusunan. Berdasarkan prespektif
keagenan apabila dalam penetapan target pendapatan yang harus dicapai,
penyusun memiliki kecenderungan untuk menganggarkan target pendapatan lebih
rendah dari batas kemampuan maksimal perolehan sehingga terjadi budget slack.
Selisih ini yang akhirnya menimbulkan ketidak-akuratan pada penyusunan
anggaran periode selanjutnya.
2. Hipotesis 2
Hipotesis kedua menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan berpengaruh
terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah dalam website. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pertumbuhan pendapatan memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,757 yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05 (5%) dengan
koefisien beta positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan
tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah
daerah.Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima.
Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui sinyal
positif yang menunjukan adanya pertumbuhan sebaliknya jika pertumbuhan
pendapatan negatif maka terjadi penurunan kinerja pendapatan.Penelitian ini
menunjukan bahwa hampir sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia
mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif, namun hal ini tidak secara
otomatis membuat pemda mengungkapkan konten informasi dalam website. Hal
ini dikarenakan ketika terjadi budget slackpenyusunan anggaran pada awal tahun
anggaran menjadi tidak akurat sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa
jumlah peningkatan pendapatan atau bahkan apakah telah terjadi pertumbuhan
pendapatan positif atau negatif.
3. Hipotesis 3
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa efisiensi belanja berpengaruh terhadap
transparansi anggaran pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa
efisiensi belanja memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,073 yang
memiliki nilai lebih kecil dari 0,10 (10%) dengan koefisien beta negatif. Hal ini
mengindikasikan bahwa efisiensi belanja berpengaruh terhadap transparansi
pelaporan keuangan pemerintah daerah.Dengan demikian hipotesis dalam
penelitian ini diterima.
Belanja dapat dikatakan efisien apabila rasio efisiensi kurang dari 100%,
penelitian menunjukan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah memiliki rasio
efisiensi belanja kurang dari 100% hasil penelitian menujukan bahwa hampir
keseluruhan tingkat efisiensi belanja pada suatu pemerintah daerah di Indonesia
kurang dari 100% dengan koefisien beta negatif, hal ini menunjukan bahwa
semakin kecil pengeluaran pemerintah maka akan semakin efisien dan
menunjukan kinerja pemerintah yang baik. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian
Puspita dan Martani (2012) bahwa belanja daerah yang tinggi tidak
mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, sehingga belanja tidak secara
otomatis membuat pemda mengungkapkan konten informasi dalam
website.Terjadi perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya karena
perbedaan cara yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi belanja.
4. Hipotesis 4
Hipotesis keempat menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah
berpengaruh terhadap tingkat transparansi anggaran pemerintah daerah dalam
website. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketergantungan keuangan daerah
memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,424 yang memiliki nilai lebih
besar dari 0,05 (5%) dengan koefisien beta positif. Hal ini mengindikasikan
bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi
pelaporan keuangan pemerintah daerah.Dengan demikian hipotesis dalam
penelitian ini tidak diterima.
Ketergantungan keuangan daerah diukur dengan rasio dana transfer
terhadap total pendapatan, yang dapat diartikan bahwa kemungkinan penentuan
anggaran dana perimbangan (dana transfer) di kota atau kabupaten tidak /kurang
adanya monitoring dari pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan
meningkatkan tingkat pengungkapan. Pemerintah pusat akan memantau
pemerintah daerah terhadap capaian kinerja atas dana transfer yang telah
diberikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Heriningsih dan
Rusherlistyani (2013) bahwa dalam ketergantungan keuangan daerah jikalau
terdapat monitoring berjalan seharusnya dapat memperbaiki kualitas
pengungkapan laporan keuanganya tidak secara otomatis membuat pemda
mengungkapkan konten informasi dalam website. Hal ini dikarenakan ukuran
kinerja pemerintah yang baik bukan hanya berpusat pada ada atau tidaknya
monitoring dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah juga mampu
melakukan manajemen dana yang baik dalam kinerjanya sendiri.
5. Hipotesis 5
Hipotesis kelima menyatakan bahwa derajat desentralisasi daerah
berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah dalam website.
Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat desentralisasi memiliki nilai
probabilitas signifikan sebesar 0,009 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05
(5%) dengan koefisien beta positif. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat
desentralisasi berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah
daerah.Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan dengan derajat
desentralisasi dapat dikatakan baik karena pendapatan asli daerah tinggi yang
menyebabkan semakin baiknya kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan
desentralisasi.Hal ini menunjukan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh secara
signifikan dalam pengungkapkan konten informasi laporan keuangan pemda pada
website pemda. Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir seluruh pemerintah
daerah mengalami peningkatan pendapatan asli daerah, dengan memperoleh
pendapatan asli daerah yang tinggi akan mengurangi ketergantungan daerah
terhadap pusat
51
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan
sejauh mana faktor – faktor seperti varians anggaran pendapatan, pertumbuhan
pendapatan, efisiensi belanja, ketergantungan keuangan daerah, dan derajat
desentralisasi daerah, berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah
daerah yang diukur dengan perhitungan skor pengungkapan melalui website
pemerintah daerah. Berdasarkan jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebanyak 518.Sesuai dengan kriteria yang ada, diperoleh 385 LKPD sebagai
sampel pada pengujian tahap pertama. Pada pengujian tahap kedua sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 151 LKPD pemerintah provinsi,
kabupaten dan kota di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Hasil pengujian menunjukan bahwa dengan Adjusted R Square model
regresi adalah 0,114. Hal ini berarti bahwa 11,4% variabel dependen yaitu
transparansi pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen
varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, efisiensi belanja,
ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi. Sedangkan
sisanya yaitu 88,6% dijelaskan oleh sebab – sebab lain.
2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa variabel varian anggaran
pendapatan, pertumbuhan pendapatan, efisiensi belanja, ketergantungan
keuangan daerah dan derajat desentralisasi secara simultan atau bersama –
sama berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah.
3. Berdasarkan fakta empiris dan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat
dimbil kesimpulan bahwa varians anggaran pendapatan tidak memiliki
hubungan yang signifikan, dengan demikian kesimpulanya adalah varians
anggaran pendapatan tidak berpengaruh terhadap transparansi anggaran
pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.
4. Berdasarkan fakta empiris dan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat
dimbil kesimpulan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak memiliki
hubungan yang signifikan, dengan demikian kesimpulanya adalah
pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap transparansi
anggaran pemerintah daerah sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini
ditolak.
5. Berdasarkan fakta empiris dan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat
dimbil kesimpulan bahwa efisiensi belanja memiliki hubungan yang
signifikan, dengan demikian kesimpulanya adalah efisiensi belanja
berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah sehingga
hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.
6. Berdasarkan fakta empiris dan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat
dimbil kesimpulan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak memiliki
hubungan yang signifikan, dengan demikian kesimpulanya adalah
ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi
anggaran pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini
ditolak.
7. Berdasarkan fakta empiris dan uji hipotesis dalam penelitian ini dapat
dimbil kesimpulan bahwa efisiensi belanja dan derajat desentralisasi
daerah memiliki hubungan yang signifikan, dengan demikian
kesimpulanya adalah efisiensi belanja dan derajat desentralisasi
berpengaruh terhadap transparansi anggaran pemerintah daerah sehingga
hipotesis ketiga dan kelima dalam penelitian ini diterima.
8. Berdasarkan hasil pengujian secara keseluruhan menunjukan bahwa
variabel AVAP, PP, KKD tidak berpengaruh terhadap transparansi
pemerintah daerah. Sedangkan variabel EB dan DD berpengaruh terhadap
transparansi anggaran pemerintah daerah.
9. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukan data tidak mempunyai masalah
dalam uji asumsi klasik
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini menggunakan data anggaran dalam karakteristik pemda.
Data anggaran tersebut antara lain varians anggaran pendapatan, pertumbuhan
pendapatan, efisiensi belanja, ketergantungan keuangan daerah, derajat
desentralisasi daerah. Berkaitan hal tersebut maka peneliti dalam melakukan
analisis hanya mengunakan data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)saja, sedangkan anggaran memiliki banyak kelemahan oleh karena itu
masih banyak analisis kinerja pemerintah yang dapat diukur dari hal lainnya.
5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan yang telah disampaikan diatas, maka saran untuk
penelitian selanjutnya adalah :
1. Penelitian yang selanjutnya menggunakan analisis yang lebih luas dan
tidak terbatas pada analisis anggaran saja, misalkan menggunakan variabel
non keuangan yang juga mempunyai pengaruh terhadap penilaian kinerja
pemerintah. Sebab kinerja pemerintah dapat dilihat dari kinerja keuangan
dan non keuangan.
2. Penelitian yang selanjutnya sebaiknya membandingkan antara tingkat
pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela pemerintah daerah,
selain itu menambah faktor lain dalam pengujian tingkat pengungkapan
pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dalam website pemerintah
daerah