33
BAB III
ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM BERJALAN
3.1. Tinjauan Perusahaan
PT Java Triangle Solution adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa,
yakni jasa konsultan perpajakan. Selain jasa konsultan PT Java Triangle Solution
juga memiliki cabang bidang usaha yaitu event organizer dan pelatihan pajak atau
kursus bravet A&B. Didukung oleh pimpinan, para tax consultant, dan tax lawyer
yang telah berpengalaman di bidang perpajakan, kami siap memberikan layanan
perpajakan yang terbaik bagi customer
3.1.1. Sejarah Perusahaan
PT Java Triangle Solution merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang konsultan, Sebagai perusahaan yang mengedepankan kepastian bagi klien
maka kami berusaha mengikuti peraturan hukum yang berlaku. JTS berdiri di
Bekasi berdasarkan akte Notaris Indriastuti Setyorini, SH Nomor 2 pada tanggal
13 Juli 2006.
Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada
Kantor Pelayanan Pajak Bekasi pada tanggal 20 Juli 2006 dengan NPWP/NPPKP:
02.580.790.0-407.000. Memperoleh ijin Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak
Nomor: Kep 179/PP/IKH/IKH/2007. Memperoleh ijin Konsultan Pajak Nomor:
SI-1329/PJ/2007. PT Java Triangle Solution memberikan layanan konsultan dan
advice, khusus dalam bidang perpajakan serta bidang usaha lainnya seperti event
organizer, bravet A&B .
34
PT Java Triangle Solution merupakan kantor konsultan pajak yang
berkomitmen untuk selalu memberikan jasa dan solusi yang terbaik bagi klien
kami melalui inovasi, informasi lengkap atas aturan perpajakan dan praktek-
praktek di lapangan serta ide-ide kreatif lainnya.
Untuk mencapai kebutuhan yang tinggi dari perubahan lingkungan bisnis
sehari-hari, perusahaan mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang “umum”
dan yang “khusus” yang dapat memenuhi kebutuhan klien secara khusus yaitu
lulusan dalam negeri yang berkualitas, keahlian perencanaan, kemampuan
menganalisa dan kemampuan teknis yang tinggi.
3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi
Dalam sebuah perusahaan agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan
dapat mencapai tujuan, perlu adanya suatu struktur organisasi dan pembagian
kerja (job description) yang jelas. Struktur organisasi yang baik harus
menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi
dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan, yang mana dalam hal ini
merupakan salah satu syarat terciptanya suatu pengendalian internal yang
memadai. Adapun struktur organisasi PT Java Triangle Solution adalah sebagai
berikut :
35
Direktur Utama
Finance Staff Marketing Staff Senior Tax
Consultant
Junior
Tax Consultant
Gambar III.1 Struktur Organisasi
Sumber : PT Java Triangle Solution
Adapun Komponen struktur organisasi tugas dan fungsinya meliputi:
1. Direktur Utama :
a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan
perusahaan.
b. Menerima hasil laporan akhir pekerjaan dari bagian Tax Supervisior.
c. Direktur bersama dengan Marketing Staff berkoordinasi dalam
melakukan aktifitas marketing serta seminar-seminar yang bertujuan
dalam rangka mencari perusahaan-perusahaan yang ingin
menggunakan jasa dari kantor konsultannya.
2. Tax Senior :
a. Menyelesaikan tugas penghitungan pajaknya yang nanti akan di
review oleh Tax Supervisor.
b. Melihat kembali hasil pekerjaan dari Tax Junior.
36
3. Tax junior :
a. Melakukan penghitungan pajak yang berkaitan dengan pekerjaannya.
4. Finance Staff :
a. Memegang uang kas
b. Menerima dan mengeluarkan uang berdasarkan jumlah transaksi yang
dibutuhkan.
c. Membuat laporan petty kas (uang masuk dan keluar)
d. Membuat laporan keuangan setiap bulan.
e. Menagih piutang
f. Membuat invoice dan surat penagihan
5. Marketing Staff :
a. Bersama dengan direktur melakukan kegiatan marketing untuk
mencari perusahaan-perusahaan yang nantinya mau untuk
bekerjasama dalam hal penghitungan pajaknya.
b. Membuat proposal usaha.
c. Mencari bahan materi untuk nanti diajukin pada saat seminar.
3.2. Pengumpulan Data Pakar
Dalam membangun sebuah aplikasi sistem pakar untuk analisa
perhitungan pajak penghasilan (PPh) berbasis dekstop diperlukan pengetahuan
yang bersumber dari tiga orang pakar, sebagai berikut :
37
3.2.1. Objek Pakar
Yang termasuk dalam kategori pakar dalam penelitian ini adalah para
praktisi dibidang perpajakan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 Tahun
dan aktif dalam PT Java Triangle Solution. Selain itu para pakar juga memiiki
pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut. Dalam penelitian ini,
pakar yang dimaksud berjumlah 3 orang. Diharapkan dengan keterlibatan para
pakar dalam penilitan dapat memberikan masukan berharga berdasarkan
pengalaman yang mereka dapatkan.
Tabel III.1
Tabel Nama Pakar
No Nama Pakar Pendidikan Pengalaman
1 Abdul Koni STAN 10
2 Achmad Hidayat LP3I 5
3 Yosep STAN 8
3.2.2. Hasil Wawancara Pakar
Berdasarkan hasil wawancara pada ketiga pakar, dapat disimpulkan data
yang didapat dalam menganalisa perhitungan pajak penghasilan harus
memperhatikan beberapa komponen didalamnya. Komponen tersebut diantaranya
adalah penghasilan kotor (bruto), pengurang penghasilan kotor, penghasilan
bersih, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghasilan kena pajak (PKP), tarif
pajak, pajak penghasilan terhutang.
Dalam komponen tersebut mempunyai beberapa ketentuan tersendiri
seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan Direktur Jendaral Pajak (DJP)
Nomor PER-32/PJ/2015. Kemudian data yang diperoleh tersebut akan
38
dimasukkan ke dalam sistem pakar sebagai basis pengetahuan (knowledge base)
yang akan digunakan kembali dalam menganalisa perhitungan pajak penghasilan
untuk menemukan hasil besarnya pajak terhutang.
39
3.3. Alogaritma Sistem Pakar
Mulai
Tampil pilihan
jenis wp
Input Jenis WP
Pilih Kriteria
IF kriteria =
Basis pengetahuan
Input Jawaban
Proses perhitungan PPh
Tampil pilihan
berdasarkan kriteria
yang dipilih
Tampil pertanyaan
untuk bahan
perhitungan PPh
Tampil Hasil
Perhitungan
PPh
Selesai
Gambar III.2
Algoritma Sistem Pakar
40
3.4. Basis Pengetahuan
Dalam pembangunan sistem pakar terlebih dahulu dilakukan identifikasi
mengenai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan PT. Java Triangle
Solution. Berdasarkan setiap permasalahan tersebut dijelaskan mengenai
perhitungan PPh baik badan maupun pribadi, kemudian dirangkum oleh para
pakar untuk di temukan solusi guna mempermudah WP agar memahami sistem
penyelesaiannya.
3.4.1. Tabel Pakar
Tabel III.2
Tabel Pakar
K/TP TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
Keterangan dari Jenis Kriteria :
K1 : Berbentuk Badan
K2 : Penghasilan Bruto < 4,8M
K3 : Penghasilan Bruto > 4,8M
K4 : Berbentuk Perorangan
K5 : Total Income < 54juta/tahun
K6 : PKP < 50juta
41
K7 : PKP < 50juta - 250
K8 : Total Income < 250 - 500
K9 : Total Income < 500
Keterangan dari Tarif PPh :
TP1 : PPh Badan dengan fasilitas potongan
TP2 : PPh Badan dengan dan tanpa fasilitas potongan
TP3 : PPh Pribadi 0%
TP4 : PPh Pribadi 5%
TP5 : PPh Pribadi 15%
TP6 : PPh Pribadi 25%
TP7 : PPh Pribadi 30%
3.4.2. Rule-rule pada Pakar
Kaidah produksi biasa ditulis dalam bentuk jika maka (IF-THEN). Kaidah
dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian yaitu premis (jika) dan
bagian konklusi (maka). Apabila bagian premis dipenuhi maka bagian konklusi
akan bernilai benar. Sebuah kaidah terdiri dari klausa-klausa sebuah klausa mirip
sebuah kalimat subjek. Kata kerja dan objek yang menyatakan suatu fakta. Ada
sebuah klausa premis dan klausa konklusi pada sebuah kaidah. Suatu kaidah juga
dapat terdiri dari beberapa premis dan lebih dari satu konklusi. Aturan premis dan
konklusi dapat berhubungan dengan “OR” atau “AND”. Berikut kaidah-kaidah
produksi dalam penentuan tarif dan perhitungan pajak penghasilan :
RULE 1 :
IF Berbentuk Badan
AND Penghasilan Bruto < 4,8M
42
THEN PPh Badan dengan fasilitas potongan
RULE 2 :
IF Berbentuk Badan
AND Penghasilan Bruto > 4,8M
THEN PPh Badan dengan dan tanpa fasilitas potongan
RULE 3 :
IF Berbentuk Perorangan
AND Total Income < 54juta/tahun
THEN PPh Pribadi 0%
RULE 4 :
IF Berbentuk Perorangan
AND PKP < 50juta
THEN PPh Pribadi 5%
RULE 5 :
IF Berbentuk Perorangan
AND PKP < 50juta - 250
THEN PPh Pribadi 15%
RULE 6 :
IF Berbentuk Perorangan
AND Total Income < 250 - 500
THEN PPh Pribadi 25%
RULE 7 :
IF Berbentuk Perorangan
AND Total Income < 500
43
THEN PPh Pribadi 30%
3.4.3. Pohon Keputusan Pakar
Berdasarkan pengetahuan yang telah dikumpulkan, maka dapat dibuat
pohon keputusan dengan metode penelusuran forward chaining. Pada gambar
III.3 ditunjukkan pohon keputusan pakar, yang melakukan penelusuran dari
bawah ke atas yaitu dimulai dari analisa terhadap kriteria-kriteria yang diperlukan
hingga memperoleh hasil perhitungan pajak penghasilan yang tepat. Pohon
keputusan ini akan digunakan untuk membantu dalam pembuatan basis aturan
yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
Troubleshoot
Permasalahan
TP1 TP6TP5TP4TP3TP2 TP7
K1 K7K6K5K4K3K2 K9K8
Gambar III.3
Pohon Keputusan (Decision Tree)
1. Keterangan KRITERIA :
K1 : Berbentuk Badan
K2 : Penghasilan Bruto < 4,8 Milyar
Keterangan RULE :
44
TP1 : PPh Badan dengan fasilitas potongan
Keterangan PERHITUNGAN :
2. Keterangan KRITERIA :
K1 : Berbentuk Badan
K3 : Penghasilan Bruto > 4,8 Milyar
Keterangan RULE :
TP2 : PPh Badan dengan dan tanpa fasilitas potongan
Keterangan PERHITUNGAN :
3. Keterangan KRITERIA :
K4 : Berbentuk Perorangan
K5 : Total Income < 54juta/tahun
Keterangan RULE :
TP3 : PPh Pribadi 0%
Keterangan PERHITUNGAN :
4. Keterangan KRITERIA :
K4 : Berbentuk Perorangan
K6 : PKP < 50juta
45
Keterangan RULE :
TP4 : PPh Pribadi 5%
Keterangan PERHITUNGAN :
5. Keterangan KRITERIA :
K4 : Berbentuk Perorangan
K7 : PKP < 50juta - 250
Keterangan RULE :
TP5 : PPh Pribadi 15%
Keterangan PERHITUNGAN :
6. Keterangan KRITERIA :
K4 : Berbentuk Perorangan
K8 : Total Income < 250 - 500
Keterangan RULE :
TP6 : PPh Pribadi 25%
Keterangan PERHITUNGAN :
46
7. Keterangan KRITERIA :
K4 : Berbentuk Perorangan
K9 : Total Income < 500
Keterangan RULE :
TP7 : PPh Pribadi 30%
Keterangan PERHITUNGAN :