BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN
Industri pertambangan saat ini banyak menjadi perhatian bagi masyarakat,
termasuk batubara. Konsumsi batubara dari tahun ke tahun semakin meningkat
sehingga lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan menjadi bertambah.
Perlakuan perpajakan atas setiap industri pertambangan berbeda satu sama
lainnya. Penelitian yang pernah dilakukan adalah seperti di bawah ini :
Peneliti Hannaria Manalu (2000) Agnes Budi Utami (2006) Judul Penelitian
Analisis Perlakuan Perpajakan Terhadap Kontrak Karya Generasi VI Pertambangan Umum Khusus Pada Pengalihan Pengeluaran Sebelum Kontrak Karya Berdiri (pre-cow expenditures).11
Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Batubara (Studi Kasus pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)12
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk melihat prosedur yang tepat dan keterangan yang lebih rinci atas ketentuan tersebut dan menjamin ketentuan tersebut pasti.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi bagi kontraktor tambang batubara atas ketentuan dalam PP No. 144/2000
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur.
Hasil Penelitian
Pengeluaran sebelum perusahaan didirikan yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek Kontrak Karya tidak terkena pajak sepanjang belum dibiayakan oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya.
Ketentuan mengenai batubara bukan Barang Kena Pajak (BKP) tidak sesuai dengan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena proses batubara termasuk dalam kegiatan menghasilkan barang.
11 Hannaria Manalu, “Analisis Perlakuan Perpajakan Terhadap Kontrak Karya Generasi
VI Pertambangan Umum Khusus Pada Pengalihan Pengeluaran Sebelum Kontrak Karya Berdiri (pre-cow expenditures)”, Tesis FISIP Universitas Indonesia, 2000, tidak diterbitkan.
12 Agnes Budi Utami, “Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Batubara (Studi Kasus pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, Skripsi FISIP Universitas Indonesia, 2006, tidak diterbitkan.
Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus
penelitian ini adalah biaya reklamasi pada kontrak pertambangan batubara atau
yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B). Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai alasan
biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)
dan masalah pengawasan pembebanan biaya reklamasi dan untuk melihat
prosedur yang jelas dan keterangan yang lebih rinci atas ketentuan pembebanan
biaya reklamasi yang diajukan kontraktor tambang batubara.
B. Kerangka Pemikiran
Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan persiapan
untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda cair dan gas.13 Pertambangan
batubara termasuk ke dalam tambang golongan A (strategis) dimana golongan A
(strategis) adalah untuk pertahanan keamanan dalam suatu perekonomian negara.
B. 1 Pengusahaan Pertambangan
Dalam hal pengusahaan pertambangan, negara memiliki dua peranan fiskal
sehubungan dengan perumusan kebijakan di bidang pertambangan ini, yaitu :
1. Negara sebagai The Sovereign Tax Power
“The government has the responbility to ensure that the resources sector
makes its due contribution to public revenues in the same manner as other
industries”
13 Biro Pusat Statistik, Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi , 1996, hal. xii
15Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Pajak sebagai salah satu komponen penghasilan bagi negara dalam membiayai
pengeluaran pemerintah memiliki posisi yang penting. Optimalisasi penerimaan
negara dari pajak akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan
kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan
penerimaan negara melalui pajak terhadap industri-industri yang ada termasuk
melalui industri pertambangan batubara.
2. Negara sebagai The Resources Owner14
“The government must determine when to exploit its natural resource as well as ensure that it gets an appropriate price for its resources and distributes the benefit of resource exploitation so as to promote sustainable economic growth and intergenerational benefits.”
Negara sebagai pemegang kuasa atas hasil kekayaan alam harus memastikan
bahwa segala kekayaan alam yang dikandung, diolah agar bisa memberikan
manfaat yang maksimal bagi pembiayaan pemerintahan dan juga peningkatan
kemakmuran warga negara.
Hak negara menguasai atau hak pengusahaan negara merupakan konsep yang
didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara
berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau
pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.15 Intinya negara mempunyai
wewenang atas pengelolaan pertambangan sepanjang tujuan dari setiap
pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam nasional adalah sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.
14 David C. L. Nellor dalam Parthasarathi Shome (ed), Tax Policy Handbook, (Washington D. C: International Monetary Fund, 1995), hal. 237
15 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 31
16Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Sifat dan karakteristik industri pertambangan antara lain sebagai berikut :
• Eksplorasi bahan galian tambang merupakan kegiatan yang mempunyai ketidakpastian yang tinggi, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat, dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan bahan galian yang secara komersial layak untuk ditambang.
• Bahan galian bersifat deplesi dan tidak dapat diperbaharui (non-renewable) serta untuk melaksanakan kegiatan pertambangan ini, mulai tahap eksplorasi sampai dengan tahap pengolahannya, dibutuhkan biaya investasi yang relatif sangat besar, padat modal, berjangka panjang, sarat risiko, dan membutuhkan teknologi yang tinggi.
• Pada umumnya operasi perusahaan pertambangan berlokasi di daerah terpencil dan kegiatannya, menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, sehingga setiap perusahaan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup, disamping mempunyai konsep pasca penambangan yang jelas.
• Pemerintah Indonesia tidak memberi konsesi penambangan karena menurut peraturan perundangan yang berlaku, segala bahan galian yang berada di wilayah hukum Indonesia adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia yang dikuasai dan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat berusaha dalam industri pertambangan umum, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberi wewenang kepada badan usaha/perseorangan untuk melaksanakan pertambangan umum. 16
B.2 Konsep Penghasilan
Berdasarkan kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) objek pajak
dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Definisi penghasilan bukanlah
merupakan suatu konsep yang sederhana yang dapat diterima secara universal.
Definisi penghasilan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Indonesia, pada dasarnya diadopsi dari konsep penghasilan yang
diterima secara umum atau yang dianut banyak negara yang lebih dikenal dengan
16 Djoko Mulyono, PPh dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha, (Yogyakarta : Andi
Yogyakarta, 2007), hal. 11
17Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
The S-H-S Income Concepts. S-H-S mengacu kepada Scahnz, Haig dan Simons,
tokoh-tokoh yang memperkenalkan konsep ini.
Schanz dari Jerman mengemukakan The Accretion Theory of Income, yang
mengatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan,
seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya
melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai
untuk menguasai barang dan jasa.17
Haig mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang
mirip dengan Schanz. Haig berpendapat bahwa penghasilan adalah :
“the money value the net accretion to one’s economic power between two points of time18 atau the increase or accretion in one’s power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of money19.”
Pendapat Haig ini mengatakan bahwa nilai uang adalah tambahan ekonomis
yang timbul antara dua waktu atau hakekat penghasilan itu adalah kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan untuk kepuasan dirinya, bukan kepuasan itu sendiri
sehingga penghasilan itu didapat saat terjadinya penambahan kemampuan
ekonomis bukan pada saat kemampuan itu dipakai untuk memenuhi
kebutuhannya. Dan yang dapat dianggap sebagai penghasilan adalah hanya yang
berbentuk uang dan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
Sejalan dengan pengertian Schanz dan Haig, Simmons merumuskan
penghasilan sebagai obyek pajak yang harus bisa dikuantifisir, harus bisa diukur
17 R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta : Yayasan
Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002), hal. 71. 18 Kevin Holmes, The Concept of Income A Multi-Disciplinary Analysis, (Amsterdam:
IBFD Publications BV, 2001), hal. 60 19 R. Mansury, Op.Cit.
18Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
dan mengandung konsep perolehan (Acqusitive Concept)20. “Acqusitive Concept”
mengandung makna bahwa, menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai
barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Definisi penghasilan ketiga ahli ekonomi diatas saling menguatkan dan
melengkapi satu dengan lainnya sehingga dipakai dalam dunia perpajakan sebagai
satu-satunya teori yang melahirkan konsep penghasilan yang kini lebih dikenal
dengan S-H-S Income Concept. Di dalam S-H-S Concept mengandung the
Accrual concept yaitu mengakui penghasilan walaupun penghasilan tersebut
secara jelas belum diterima tunai, contohnya dalam pengakuan capital gain.
Konsep ini bertentangan dengan realization concept yang baru mengakui adanya
penghasilan jika terjadi realisasi. Kedua konsep inilah yang turut membangun
definisi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia
sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh (Accrual concept) dan
diterima (realization concept) oleh Wajib Pajak dalam bentuk apapun.
B. 3 Konsep Biaya
B. 3.1 Definisi biaya
Secara umum, ada dua jenis pengeluaran dalam suatu usaha. Kedua-duanya
dapat dikurangkan dari penghasilan, hanya saja masalah waktu pembebanannya
berbeda. Perbedaan mendasar antara expense dan cost adalah masa manfaat
pengeluarannya, dimana expense kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan cost lebih
20 R. Mansury, Op. Cit, hal.63
19Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
dari 1 (satu) tahun. Dalam penelitian ini, peneliti lebih membahas mengenai biaya
(“cost”) terutama tentang biaya reklamasi (reclamation cost).
Menurut Crumbley dan kawan-kawan, biaya dapat diartikan sebagai “the
amount of money that must be paid to acquire something; purchase price or
expense.”21 Biaya merupakan jumlah uang yang harus dibayar untuk memperoleh
sesuatu; harga pembelian atau biaya yang dikeluarkan. Sedangkan definisi lain
menurut Ostwald yang merumuskan biaya sebagai berikut : “The single word cost
is a general term for a measured amount of value deliberately released or to be
released in the acquiring or creating of tangible or intangible economic
resources.”22 Dengan kata lain, biaya adalah istilah umum yang dipakai untuk
mengukur jumlah nilai yang dibuat atau yang akan diberikan untuk memperoleh
atau menghasilkan sumber daya ekonomi yang berwujud maupun yang tidak
berwujud.
B. 3.2 Matching Cost Principle
Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, ketentuan perpajakan
kita juga menganut matching cost against revenue, yaitu dengan mengadu antara
penghasilan dan biaya. Namun demikian, tidak semua biaya dapat dijadikan
sebagai pengurang penghasilan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak.
Matching cost against revenue perlu dilakukan karena penghasilan dan biaya
adalah dua hal yang berbeda dan dilaporkan berlainan serta faktor pembebanan,
21 D. Larry Crumbley, Jack P. Friedman, Susan B. Anders, Dictionary of Tax Terms,
(New York: Barron’s Educational Series, Inc., 1994), hal. 71 22 Phillip F. Ostwald, Cost Estimating for Engineering and Management, (New Jersey::
Prentice-Hall, Inc., 1974), hal. 52
20Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
perolehan, pembayaran dan penggunaan biaya maka dilakukan “matching” biaya
dengan penghasilan atau penyesuaian antara biaya dengan penghasilan.
Biaya adalah semua yang dibebankan kepada produk barang dan jasa yang
akan dijual untuk mendapatkan revenue.23 Menurut teori matching, maka biaya
harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan.24 Apabila
terdapat kesulitan dalam melakukan matching maka pembebanan harus dilakukan
secara rasional dan sistematis. Hal ini seperti yang dikemukakan juga dalam buku
Intermediate Accounting :
“For those costs for which it is difficult to adopt some type of rational association with revenue, some other approach must be developed. Often, a “rational and systematic” allocation policy is used that will approximate the matching principle.”25
Berdasarkan waktu pengeluaran/ pembebanan biaya dan prinsip matching
dikenal 2 konsep :
a. Direct atau product matching
Pada saat terjadinya penjualan maka penghasilan yang didapat diadu dengan
biaya yang berkaitan. Konsep ini sebenarnya adalah konsep yang mengabaikan
beberapa masalah antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung kepada
produk itu, sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk atau
jasa itu dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke periode yang akan datang.
23 Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntasi, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), hal. 224 24 Ibid. 25 Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield, Intermediate Accounting,.
(New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2001), hal. 46
21Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
b. Indirect atau Period Matching26
Disini matching dilakukan antara hasil yang diperoleh dengan seluruh biaya
yang dikeluarkan/ dibebankan selama periode dimana digunakan bukan
berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran.
B. 3.3 Deductible Expense (Biaya 3M)
Dalam akuntansi komersial semua biaya termasuk kerugian (losses) dapat
dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (net income). Berdasarkan
konsep laporan penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian dapat dibedakan
menjadi (1) konsep penghasilan inklusif (all inclusive concept of income) dengan
mengurangkan semuanya dalam penghitungan penghasilan neto dan (2) konsep
penghasilan operasi sekarang (current operating concept of income) dengan
membebankan keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya kepada
saldo laba (ditahan) daripada penghasilan (tahun berjalan).27
Beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib
Pajak dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :
1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. 28
26 Sofyan Syafri Harahap, Op. Cit., hal. 226 27 Gunadi, Akuntansi Pajak, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hal. 155 28 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 69
22Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Dalam menghitung laba, unsur-unsur yang termasuk kategori penghasilan
dikonfrontor dengan biaya-biaya untuk mendapatkan dan memperoleh
penghasilan (revenue against matching cost). Berbeda dengan konsep diatas,
khusus dalam penghitungan laba kena pajak, penghasilan yang diterima atau
diperoleh dapat dikurangkan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan (deductible expense) atau yang lebih dikenal dengan
“biaya 3M”.
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan
biaya atau pengeluaran yang antara lain memenuhi karakteristik sebagai biaya
rutin, diperlukan, dan wajar jumlahnya.29 Ketentuan perpajakan tidak membatasi
pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk
mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Namun, ketentuan perpajakan juga
mengatur tentang biaya-biaya yang diperhitungkan harus mempunyai hubungan
langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, atau yang
dikenal dengan istilah biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Dalam rangka kebutuhan perpajakan harus ada ketentuan khusus yang
mengatur tentang biaya yang boleh dikurangkan karena prinsip utama dari
ketentuan-ketentuan mengenai biaya yang dapat diperbolehkan untuk dijadikan
pengurang (deductible expenses) dalam menghitung penghasilan neto adalah
sebagai berikut :
1. Biaya-biaya tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, atau yang
29 Harnanto, Akuntansi Perpajakan, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi,
2003), hal. 346
23Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
dikenal di Indonesia dengan istilah biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
2. pajak mengutamakan prinsip substance over form. Dengan kata lain, tidak menjadi masalah istilah atau nama biaya tersebut, yang penting hakikat dari biaya tersebut, yaitu untuk apa biaya dikeluarkan. Sepanjang biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan maka boleh dijadikan deductible expenses. 30
B. 3.4 Special Deduction
Terdapat beragam definisi deduction, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Deduction – an amount allowed to taxpayers under the Internal Revenue
Code as an offset against gross income or adjusted gross income.31
2. Deductions (sometimes referred to as tax deductions) are generally items which may be subtracted, or deducted, in computing taxable income. Deductions are most commonly given in relation to actual expenditure but they may also be fixed amounts, in lieu of actual expenditure. Deduction may be limited, e.g. by reference to a fixed percentage of the related income. The term deductions in sometimes used interchangeably with allowance.32
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa deduction (biaya pengurang) adalah
biaya pengurang yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto untuk
mendapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Menurut Mansury deduction dapat dikemukakan sebagai berikut :
Deductible busines expenditures were classified into two categories: operational expenditures and depreciation expenses. Operational expenditures were the expenditures consumed or used within the tax year. In this way, a distinction made between operational expenses and acquisition or improvement costs. The first were deductible from
30 Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 151 31 D. Larry Crumbley, Jack P. Friedman, Susan B. Anders, Op. Cit., hal. 79 32 Barry Larking, International Tax Glosary, revised 5th edition, (Amsterdam: IBFD,
2005), hal. 100
24Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
profits in the tax year in which they were incurred, while the second were depreciated over future years according to their useful life.33
Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai special deduction. Dikutip
dari buku Income Tax Procedure dapat disimpulkan mengenai special deduction
adalah “A number of special deductions may be subtracted from gross income in
arriving at taxable income.”34 Jadi, pengurang khusus adalah sejumlah
pengurangan tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
mendapatkan penghasilan kena pajak.
Wajib Pajak yang bermaksud untuk memperoleh manfaat dari adanya suatu
biaya pengurang penghasilan harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan
atau peraturan tertentu, dan bisa menunjuk atau meyakinkan bahwa pengeluaran,
biaya atau kerugian yang dimaksud termasuk dalam pengertian dan istilah yang
digunakan dalam Undang-undang atau peraturan tersebut. Pemerintah dengan
persetujuan parlemen mempunyai otoritas untuk memungut pajak atas setiap
penerimaan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib
Pajak, yang dapat dipandang sebagai suatu penghasilan; dan menetapkan jenis
pengeluaran, biaya dan kerugian tertentu sebagai pengurang penghasilan. Dengan
demikian, “adanya otorisasi khusus diperlukan untuk dapat mengklaim biaya
fiskal atau pengurang penghasilan”35.
33 R. Mansury, The Indonesian Income Tax, (Singapore : Asian-Pacific Tax And
Invesment Research Centre, 1992), hal. 100 34 Bower & Langenderfer, Income Tax Procedure, 1988 edition, (South Western: South
Western Publishing Co., 1988), hal. 283 35 Harnanto, Op. Cit., hal. 336
25Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
B. 3.5 Biaya Reklamasi (Reclamation Cost)
Setiap Wajib Pajak yang bergerak di bidang pertambangan wajib (baik secara
hukum maupun kontrak) merehabilitasi kembali lahan bekas tambang ke dalam
bentuk kondisi semula sebelum dilakukan operasi pertambangan. Pada dasarnya
beban biaya kegiatan reklamasi daerah penambangan menjadi tanggung jawab
pemegang izin pertambangan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi
pada daerah bekas pertambangan inilah yang disebut biaya reklamasi.
Dalam buku Income Taxation of Natural Resources, biaya reklamasi dapat
diilustrasikan sebagai berikut :
“… the deduction for current reclamation costs (those costs that would be incurred if the reclamation activities were performed currently) in any taxable year is equal to the current reclamation costs allocable to the portion of the property disturbed (mined) during the taxable year, whether or not the costs are incurred in the year,…”36
Pengurangan atas biaya reklamasi (dalam arti biaya yang akan terjadi apabila
kegiatan reklamasi yang dilaksanakan sedang berlangsung) pada tahun pajak sama
dengan alokasi biaya reklamasi langsung untuk bagian lahan yang dirusak selama
tahun pajak, baik yang terjadi di tahun yang bersangkutan atau tidak.
B. 4 Konsep Pengawasan
Dalam industri pertambangan di Indonesia, negara melalui departemen Energi
Sumber Daya dan Mineral (ESDM) bertindak sebagai manajemen operasi. Terkait
dengan aspek perpajakannya, apabila biaya operasional semakin besar maka
36 Peat Marwick, Income Taxation of Natural Resources, (USA: Research Institute of
America RIA Group, 1998), hal. 1846
26Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan semakin kecil karena dalam aturan
perpajakan Penghasilan Kena Pajak dihitung setelah penghasilan bruto dikurangi
dengan biaya-biaya yang dikenal dengan biaya 3 M (mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan). Di sinilah pentingnya adanya suatu pengawasan.
Pengawasan merupakan fungsi penting dalam suatu manajemen, dengan
sistem terpadu, komprehensif, dan terintegrasi. Salah satu fungsi dasar manajemen
adalah pengawasan (controlling). Siagian memberikan definisi tentang
pengawasan yaitu :
“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”37
Pengawasan mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidak-tidaknya
mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan. Bagi
penyelenggara manajemen yang baik, dapat dikatakan bahwa pengawasan
merupakan fungsi yang benar-benar wajib dijalankan.38
37 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 19
38 Ismail Saleh, Ketertiban dan Pengawasan, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hal. 22
27Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian
Operasi Batubara
Biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dalam PKP2B
Biaya reklamasi
Pasal 6 UU PPh Tindakan pengawasan dari pemerintah terkait dengan
pembebanan biaya reklamasi
vs Pasal 9 UU PPh
deductible expense Apabila pengawasan lemah
dan deductibility atas pembebanan biaya reklamasi tinggi
Pajak terutang rendah
Beban pajak kontraktor tambang batubara berkurang
Penurunan penerimaan negara
28Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
C. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena
berbicara mengenai cara peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode
penelitian adalah merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode
yang digunakan dalam suatu penelitian.39
C. 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian kualitatif disebut verstehen (pemahaman mendalam) karena
mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas.40 Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagai “an
aquiry process of understanding a social or human problem, based on building a
complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of
informants and conducted in a natural setting”.41
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena
peneliti ingin mengemukakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu
proses yang terjadi. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses”
daripada “hasil”.42 Hal ini disebabkan hubungan bagian-bagian yang akan diteliti
akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
39 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992),
hal.2. 40 Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.
(Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hal. 4.
41 John W. Cresswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach, (London: Sage Publication Inc., 1994), hal. 1
42 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 11
29Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
Pilihan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang menyeluruh atas pembebanan biaya reklamasi
yang terdapat dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) sebagai biaya pengurang (deductible expense) Penghasilan Kena Pajak.
C. 2. Jenis/ tipe penelitian
a) Jenis penelitian berdasarkan tujuan
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif menurut Neuman: “descriptive research present a picture of
the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a
descriptive study is a detailed picture of the subject”43
Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah jenis penelitian yang
memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada
perlakuan terhadap obyek yang diteliti.44 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memberikan gambaran mengenai pembebanan komponen biaya reklamasi dan
pengawasan atas pembebanan biaya reklamasi tersebut.
b) Jenis penelitian berdasarkan manfaat
Nazir mengatakan ciri-ciri penelitian murni adalah sebagai berikut :
“Penelitian dasar atau penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Pengetahuan umum ini merupakan alat untuk
43 William Lawrence Neuman, Social Research Methods, Qualitative and Quantitative
Approaches. 4th ed., (Boston : Allyn & Bacon, 2000), hal. 30 44 Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta ::
Percetakan Buana Printing, 2007) hal. 108
30Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
memecahkan masalah-masalah praktis, walaupun ia tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk tiap masalah tersebut. Tugas Penelitian terapanlah yang akan menjawab masalah-masalah praktis tersebut.”45
Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung
teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih
banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam
kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.46 Penelitian ini dilakukan dalam
kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, oleh
karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam
penelitian murni.
c) Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu
Penelitian ini tergolong penelitian cross sectional. Hal ini sejalan dengan yang
diungkapkan oleh Babbie yang mengatakan mengenai cross-sectional studies
seperti berikut : “Many research projects are designed to study some phenomenn
by taking a cross section of it at one time and analyzing that cross section
carefully. Exploratory and descriptive studies are often cross-sectional.”47
Penelitian cross-sectional dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun
wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2008 sampai Mei 2008.
45 Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 26 46 Bambang P. & Lina M. Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi,
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38. 47 Earl Babbie, The Practice of Social Research, Fourth Edition, (California: Wadsworth
Publishing Co., 1986), hal. 80
31Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
d) Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data
1. Studi Lapangan
Dalam studi lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui
wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan dimana peneliti memiliki
sejumlah pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai
permasalahan yang diangkat.
2. Studi Literatur
Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi
yang didapat dari laporan serta dokumen, penelitian-penelitian terdahulu
mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber literatur
lainnya.
Dalam bukunya, Creswell menjelaskan tentang tiga macam penggunaan
literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu :
- the literatur is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or
- the literatur is presented in separate section as a “review of the literature”, or
- the literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.”48
Literatur pada penelitian ini ditujukan agar konsep-konsep yang relevan
terhadap topik penelitian dapat dipahami sebagai pengantar sekaligus menjadi
salah satu alat bantu dalam melakukan analisis yang disajikan dalam bab
berikutnya.
48 John W. Cresswell, Op.cit, hal. 56
32Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
e) Jenis penelitian berdasarkan teknik analisis data
Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini tergolong penelitian yang
menggunakan analisa data kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna
dan deskripsi sehingga proporsi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan,
lebih banyak menggunakan kata-kata. Selain itu, data berbentuk angka juga
digunakan dalam analisis ini sebagai ilustrasi dan memudahkan analisis kualitatif.
C. 3. Metode dan Strategi Penelitian
Mengingat masih minimnya studi literatur yang membahas tentang biaya yang
dapat dikurangkan (deductible expense) dan reklamasi pertambangan maka ada
beberapa strategi pengumpulan data yang peneliti lakukan, yakni :
a) mencari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin dari internet berupa
artikel, jurnal dan sejenisnya,
b) mencari buku-buku yang berkaitan dengan pertambangan dan biaya,
c) melakukan pendekatan yang cukup sulit baik melalui mengirim e-mail,
telepon maupun membuat appointment beberapa kali untuk brainstorming
dan diskusi.
C. 4. Hipotesis Kerja Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitian yang
dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif hipotesis ini harus diuji. Dalam penelitian
kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan (suggested, recommended)
sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Hipotesis awal penelitian ini
adalah pembebanan komponen biaya reklamasi dapat dijadikan sebagai biaya
33Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) tetapi tidak sesuai dengan konsep
deductible expense atau biaya mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan. Hipotesis berikutnya adalah adanya pengawasan dari pihak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) atas pembebanan biaya reklamasi dalam menentukan Penghasilan Kena
Pajak (PKP). Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Mineral, Batubara dan Panas Bumi (DJMBP) adalah melalui pengawasan secara
administrasi dan teknis operasional.
C. 5. Narasumber/ Informan
Pemilihan informan (key informant) pada penelitian difokuskan pada
representasi atas masalah yang diteliti.49 Wawancara yang dilakukan kepada
beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang
telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya,
The ideal informants has four characteristic: - The informan is totally familiar with the culture - The individual is currently involved in the field - The person can spend time with the researcher - Nonanalytic individuals.”50
Informan yang potensial saya wawancarai adalah sebagai berikut :
Pihak perusahaan (PT. K) : Satu orang yakni Manajer Akuntansi dan
Pajak Bapak Rio Supin. Bapak Rio Supin dianggap penting karena
beliau adalah Manager di divisi Tax and Accounting salah satu
49 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003),
hal. 53 50 William Lawrence Neuman, Op.Cit., hal.394
34Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
perusahaan tambang batubara yang mendapat penghargaan
lingkungan.
Pihak Direktorat Jenderal Pajak : Kasi Pemeriksaan Wajib Pajak
Sektor Sumber Daya Alam yang mengetahui tentang pemeriksaan
pajak pertambangan.
Pihak Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi : Bapak
Dede I. Suhendra sebagai Kasubdit Pengawasan Teknik
Pertambangan. Bapak Dede dianggap penting karena beliau yang
menguasai mengenai pengawasan atas kegiatan reklamasi dan juga
mengenai jaminan reklamasi.
Pihak Konsultan : Bapak Rachmanto Surahmat dianggap penting
karena beliau adalah konsultan pajak yang bekerja di salah satu
perusahaan konsultan pajak terkenal yang sering menangani
perusahaan pertambangan.
Pihak Akademisi : Prof. R. Mansury Ph. D. Beliau dianggap penting
karena beliau adalah seorang akademisi yang mengerti konsep
deductible expense dan pernah menulis buku tentang Pajak
Penghasilan.
C. 6. Proses Penelitian
Proses penelitian ini dimulai dari menentukan topik dari penelitian,
merumuskan masalah, menentukan judul penelitian, merancang metode
penelitian, menganalis permasalahan yang ada dan terakhir menyimpulkan apa
35Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008
yang ditemukan selama proses penelitian tersebut. Awal penelitian ini bermula
pada saat peneliti membicarakan mengenai tema mengenai deductible expenses
dan non-deductible expenses dalam kontrak pertambangan dengan dosen yang
mengajar di universitas swasta. Proses penelitian dilanjutkan dengan
mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur maupun dari wawancara yang
dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses dilanjutkan dengan
menganalisis data yang sudah terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas
hasil penelitian.
C. 7. Site Penelitian Dalam penelitian ini tidak ada satu site khusus tempat peneliti melakukan
penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu
tempat. Yang menjadi site dilakukannya penelitian ini, antara lain:
a. Perusahaan Pertambangan yang telah melakukan reklamasi.
b. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (DJMBP)
C. 8. Keterbatasan Penelitian
Fokus penelitian adalah biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan
bruto dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
yaitu biaya reklamasi. Kendala yang dihadapi peneliti adalah pengumpulan data
yang cukup sulit dan confidencial.
36Analisis komponen biaya..., Dian Faura Sari, FISIP UI, 2008