30
BAB II
ISU PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG:
PERANPEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN
SEKTOR EKONOMI NEGARA
Pada bab ini akan dijelaskan tentang upaya dari dunia internasional untuk
memperbaiki sistem ekonomi di setiap negara. Perkembangan ekonomi tersebut
diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan menurunkan tingkat
kemiskinan di setiap negara. Perlunya penanganan dan kerjasama antara
pemerintah dan organisasi internasional menjadi salah satu faktor berjalannya
program yang telah direncanakan oleh negara. Selain itu, pada bab ini juga akan
dijelaskan mengenai upaya dari pemerintah nasional sebagai seruan dari dunia
internasional dalam perbaikan sistem ekonomi.
2.1. Program Pembangunan Negara Berkembang
Sistem perekonomian yang baik merupakan salah satu tujuan yang ingin
dicapai oleh setiap negara sebagai jaminan akan terpenuhinya semua kebutuhan
masyarakat dan negara. Setiap negara akan selalu berupaya untuk mengembangkan
ekonomi dalam negeri dengan berbagai cara, seperti menjalin kerjasama dengan
negara lain, membuka investasi sebesar-besarnya, dan lain sebagainya. Pencapaian
ekonomi yang baik pula akan meningkatkan pengaruh negara di dunia
internasional, sehingga wajar apabila setiap negara selalu berlomba-lomba untuk
meningkatkan sistem ekonomi dalam negeri. Selain karena jaminan terhadap
31
kebutuhan masyarakatnya, namun juga kebutuhan untuk menciptakan daya tarik
terhadap negara lain dalam menjalin kerjasama dan lain sebagainya.
Perkembangan sistem ekonomi yang baik memiliki pengaruh sangat besar
terhadap kehidupan suatu negara, akan tetapi tidak semua negara mampu mencapai
perkembagan ekonomi yang baik seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan
karena sebagian besar sistem ekonomi internasional (global) dikuasai oleh negara-
negara maju, Amerika Serikat dan China misalnya. Selain itu, sistem ekonomi suatu
negara, khususnya negara maju juga dapat mempengaruhi sistem ekonomi
internasional, salah satunya terjadi pada tahun 2008. Sistem perekonomian yang
melemah tahun 2008, menjadi pedoman terhadap perkembangan ekonomi
kedepannya. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008 belum bisa diperbaiki
sepenuhnya.31 Hal ini disebabkan karena pasca krisis ditahun tersebut,
perekonomian global tergolong tidak stabil dan mengalami penurunan kembali
mulai tahun 2010 hingga tahun 2013.32
Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan
sebesar 1% daripada tahun sebelumnya. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi
mencapai 3,1%, sedangkan di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi
3,0%.33 Penurunan prosentase pertumbuhan ekonomi yang tidak secara signifikan,
31 Rakhmindyarto, 2017, Prioritas Kebijakan Makroekonomi dalam Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Global, diakses dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/prioritas-
kebijakan-makroekonomi-dalam-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-global/ pada tanggal 13 April
2018 pukul 12:58 WIB. 32 Bank Indonesia, 2013, Perekonomian Global: Laporan Perekonomian Indonesia, diakses dalam
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-
tahunan/perekonomian/Documents/LPI%202013%20ID%20-
%20Bagian%20I%20Perekonomian%20Global.pdf pada tanggal 12 April 2018 pukul 20:23 WIB. 33 Ibid.
32
namun penurunan tersebut berpengaruh terhadap negara lain, seperti negara
berkembang misalnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun
2013, menjadi sebuah perbincangan hangat di dunia internasional. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan
yang cukup drastis pada negara berkembang, dibandingkan dengan negara maju.
Seperti terlihat pada table di bawah ini.
Gambar 2.1 Persentase Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global
Sebagian besar, pertumbuhan ekonomi disetiap negara mengalami
penurunan di tahun 2013, terutama pada China dan India. Kedua negara ini
merupakan negara pengimpor barang cukup besar di dunia, sehingga apabila kedua
negara ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka secara langsung hal
ini berdampak pada negara-negara berkembang. Ditahun 2010 hingga 2013,
pertumbuhan ekonomi yang terjadi di China dan India terus mengalami penurunan
33
di setiap tahunnya. Hal ini juga terjadi pada negara-negara lainnya, seperti Asia.
Penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang semakin menurun di setiap
tahunnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, membuat negara-
negara dunia internasional segera mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.
Negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sebanyak 189 negara melakukan pengkajian ulang atas kesepakatan yang telah di
sepakati sebelumnya megenai pertumbuhan ekonomi. Kesepakatan tersebut disebut
dengan Millennium Development Goals (MDGs).34 Dalam kesepakatan tersebut,
setiap negara harus saling bekerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
global. Lebih spesifik di dalam kerjasama internasional melalui mekanisme bantuan
luar negeri, lahir sebuah prinsip Good Governance sebagai upaya menciptakan
saling kepercayaan antar mitra pembangunan dan memperkuat efektifitas
pemanfaatan bantuan luar negeri. PBB meyakini konsep Good Governance
merupakan kunci daripada kesuksesan dalam pembangunan. Hal ini sangat
dimungkinkan sebab Good Governance dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan harus melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta. UNDP
membagi karakterisktik Good Governance menjadi sembilan, yaitu partisipasi,
aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas
dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) menyebutkan bahwasanya sebagian besar negara-negara belum
34 MDGs to SGD, diakses dalam http://hmpd.fk.ub.ac.id/mdgs-to-sgds/ pada tanggal 09 April 2018
pukul 19:02 WIB
34
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati oleh beberapa negara
terkait perbaikan pertumbuhan ekonomi.35 Organisasi yang menangani mengenai
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ini juga menyerukan kepada negara-
negara untuk memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada
sebelumnya. OECD juga mendesak negara-negara untuk melaksanakan strategi dan
pertumbuhan ekonomi secara komprehensif, dalam artian mereka (negara) selalu
berupaya untuk meningkatkan produktifvitas buruh, daya saing dan daya inovasi
yang dimiliki oleh negaranya.36 Setiap negara diharapkan mampu menjalankan
berbagai kebijakan yang telah disepakati bersama peningkatan pertumbuhan
ekonomi, khususya bagi negara-negara berkembang.
2.2. Upaya Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Setiap negara pasti memiliki strategi tersendiri untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang baik didalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang baik
merupakan kunci atas jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Selain
itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga saling berkaitan dengan pertumbuhan
ekonomi global yang dikarenakan setiap negara belum bisa berdiri sendiri dalam
membangun ekonomi dalam negeri, khususnya negara berkembang.
Pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebagian besar masih
bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari negara maju. Ketika pertumbuhan
ekonomi dari suatu negara pengekspor mengalami penurunan, maka secara tidak
langsung hal ini akan berdampak pada penurunan ekonomi negara lain, khususnya
35 VOA, 2015, G20 Bahas Upaya Genjot Pertumbuhan Ekonomi Global, diakses dalam
https://www.voaindonesia.com/a/g20-bahas-upaya-genjot-pertumbuhan-global-/2635897.html
pada tanggal 15 April 2018 pukul 12:38 WIB. 36 Ibid.
35
negara impor karena hal ini seperti menjadi efek domino dari negara satu dengan
negara lain. Hal serupa terjadi pada tahun 2008, dimana perekonomian global
mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya penurunan terhadap
konstraksi ekspor barang dan jasa dari beberapa negara pengekspor, sehingga
menurunkan kepercayaan para pelaku di sektor keuangan dan rill.37 Pertumbuhan
ekonomi yang mengalami penurunan ini tidak hanya menimbulkan dampak
terhadap negara pengekspor tetapi dampak yang dirasakan akan lebih parah
terhadap negara pengimpor, Indonesia misalnya.
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi negara
pengimpor beberapa barang dan jasa dari negara lain. Penurunan pertumbuhan
ekonomi yang mengakibatkan dampak krisis moneter secara global juga berdampak
pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Dampak yang disebabkan dari krisis ini
membuat Indonesia harus mengubah strategi dan beberapa kebijakan dalam
negerinya sebagai cara untuk memperbaiki ekonomi. Perubahan kebijakan dan
strategi dari Indonesia ini diharapkan selain dapat mengubah dan memperbaiki
ekonomi Indonesia pada saat itu agar dampak yang diakibatkan tidak terlalu dalam,
juga digunakan sebagai strategi perbaikan sistem ekonomi kedepannya.
Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 membuat pemerintah
Indonesia dan Bank Indonesia (BI) mengubah beberapa kebijakan yang sudah ada.
Kebijakan tersebut dibuat sebagai langkah strategis dari negara untuk
meminimalisir dampak adanya krisis global tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan
37 Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2010, Laporan Tahunan: Laporan
Perekonomian Indonesia Tahun 2009, diakses dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-
tahunan/perekonomian/Pages/lpi_09.aspx pada tanggal 14 April 2018 pukul 09:08 WIB.
36
pun lebih difokuskan pada perbaikan sistem keuangan negara, dimana pemerintah
dan BI menurunkan BI Rate38 secara signifikan.39 Kebijakan tersebut dikeluarkan
sebagai cara untuk menciptakan stabilitas keuangan, baik nilai tukar rupiah di
pasaran, menstabilkan aktivitas pasar maupun pengoptimalan semua kegiatan yang
berhubungan dengan perbankan. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan
kebijakan pendukung dari kebijakan-kebijakan dan strategi dari Indonesia dalam
memperbaiki sistem ekonomi dalam negeri. Kebijakan dan stratregi dari Indonesia
juga berfokus pada kebijakan dalam memperbaiki stabilitas makroekonomi dan
menstimulus beberapa kebijakan yang berhubungan dengan moneter dan fiskal.40
Kebijakan-kebijakan dan strategi dari Indonesia dalam memperbaiki sistem
ekonomi dalam negeri juga tidak lepas dari kepentingan Indonesia itu sendiri dan
adanya seruan dari beberapa organisasi internasional, salah satunya adalah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memperbaiki sistem ekonomi
dalam negeri khususnya negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Seruan
dari PBB ini juga menjadi dasar dari Indonesia untuk segera memperbaiki dan
meminimalisir dampak dari adanya krisis global yang belum bisa diprediksi akan
akhir dari krisis tersebut. Upaya dari Indonesia dalam memperbaiki sistem ekonomi
dalam negeri juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi negara. Upaya
38 Bank Indonesia (BI) Rate merupakan sebuah suku bunga kebijakan, dimana suku bunga tersebut
mencerminkan sikap atau stance dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
Selain itu, dari kebijakan tersebut diumumkan kepada publik. 39 Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2010, Laporan Tahunan: Laporan
Perekonomian Indonesia Tahun 2009 (Respon Kebijakan Moneter di Tengah Krisis Global), diakses
dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-
tahunan/perekonomian/Documents/5ae6a2f06ba64a879eb2dcd25d477c33BabIII1.pdf pada tanggal
14 April 2018 pukul 09:08 WIB. 40 Op.Cit. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2010, Laporan Tahunan: Laporan
Perekonomian Indonesia Tahun 2009.
37
Indonesia yang menghasilkan kebijakan dan strategi ekonomi negara untuk
memperbaiki ekonomi kedepannya juga dapat segera di rasakan oleh negara.
Perbaikan sistem ekonomi Indonesia yang mengalami perbaikan dapat
dibuktikan dengan adanya sebuah laporan ekonomi yang dapat dilihat dalam
Laporan Triwulan II tahun 2009.41 Dalam laporan tersebut Indonesia dinyatakan
sebagai salah satu negara dengan perkembangan ekonomi cukup baik dibandingkan
dengan negara-negara lainnya pasca krisis ekonomi global. Selain itu, Indonesia
tercatat sebagai negara dengan perekonomian peringkat ketiga setelah China dan
India, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 4,5% ditahun
2009.42
Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan negara
lainnya, ternyata pencapaian tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pencapaian
yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa
indikator perkembangan ekonomi Indonesia yang tidak sesuai dengan target,
diantaranya dari sektor keuangan (Currency Default Swap (CDS)), Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG), Imbal hasil (yield) SUN, dan nilai tukar yang mulai
membaik, serta inflasi yang terbilang rendah yakni hanya mencapai 2,78%.43
Pencapaian Inflasi yang terbilang rendah hanya mencapai 2,78% ini menjadi
pencapaian terendah dari satu dekade terakhir. Krisis ekonomi yang masih
dirasakan hingga tahun 2009 menjadi sebuah sejarah tersendiri terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbaikan dan perubahan kebijakan sehingga
41 Ibid. 42 Ibid. 43 Ibid.
38
menghasilkan strategi terhadap sistem ekonomi dalam negeri menjadi kunci utama
untuk membuat Indonesia keluar dari krisis tersebut.
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk perbaikan
ekonomi dalam negeri juga didukung dengan adanya beberapa potensi dan sumber
daya yang memadai. Sumber daya yang memadai, letak negara secara geografis,
struktur demografis penduduk yang ideal, beragam kebudayaan yang kuat dan lain
sebagainya menjadi dasar akan pembuatan visi dan misi suatu negara.44 Dari visi
dan misi inilah Indonesia memiliki landasan untuk membangun negara, baik dari
aspek ekonomi, politik dan lain sebagainya. Indonesia sendiri memiliki visi yakni
terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.45 Sedangkan
untuk misi negara yang untuk pembangunan Indonesia tahun 2010-2014 yakni
memiliki beberapa poin, pertama melanjutkan pembangunan menuju Indonesia
yang sejahtera, kedua: memperkuat pilar-pilar demokrasi, ketiga: memperkuat
dimensi keadilan disemua bidang.46
Dari visi dan misi yang dimiliki Indonesia untuk pembangunan negara dapat
terangkum dalam beberapa rencana pembangunan negara, seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
44 Direktorat Tata Ruang dan Pertahanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Buku
Saku Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2014 Perioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang: Terkait Tata Ruang dan Pertahanan, diakses
dalam https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/rangkuman-rencana-pembangunan-jangka-
panjang-menengah-nasional-20102014-bidang-tata-ruang-dan-pertanahan pada tanggal 17 April
2018 pukul 12:09 WIB. 45 Ibid. 46 Ibid.
39
2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dipakai sebagai
pedoman akan perbaikan sistem ekonomi Indonesia, yang mana hal ini disebabkan
karena adanya perubahan terhadap isi dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga
pedoman tersebut tidak dapat dipakai kembali.47 GBHN yang tidak sesuai dengan
kebutuhan negara, mengakibatkan pemerintah harus mengkaji ulang mengenai
rencana pembangunan negara, sehingga pemerintah membuat sebuah rencana
pembangunan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah
dibuat. Salah satu peraturan yang membahas tentang rencana pembangunan
nasional adalah pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang
mengamanatkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selain
peraturan yang tercantum dalam pasal tersebut, kemudian pemerintah juga
dipertegas dengan adanya beberapa peraturan terkait, diantaranya:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat
(2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
47 Sanitasi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, diakses dalam
http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-17-tahun-2007-tentang-rencana-pembangunan-jangka-
panjang-nasional-tahun-2005-2025.html pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 01.17 WIB
40
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).
Dari beberapa pasal tersebut, menunjukkan akan keseriusan pemerintah
untuk mengubah dan memperbaiki perekonomian dalam negeri sebagai upaya
untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Atas dasar peraturan
perundang-undang yang diperbaharui maka dibuatlah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Dari perubahan peraturan yang berdampak pada pembuatan RPJPN menjadi
salah satu pedoman untuk perbaikan ekonomi nasional. Pembuatan RPJPN yang
memiliki rentan waktu kurang lebih 20 tahun yang dimulai dari tahun 2005 sampai
2025 ini diharapkan mampu mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih
baik. Pembuatan RPJPN ini juga dapat dikatakan sebagai rencana negara yang
sudah ada sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 2008 yang menyebabkan
banyak kerugian, terutama bagi negara berkembang.
Kebijakan dan strategi negara dalam rencana pembangunan jangka panjang
ini didasari dari visi pembangunan jangka panjang yang telah dibuat sebelumnya.
Visi tersebut adalah membuat Indonesia yang lebih mandiri, Maju, Adil, dan
Makmur dalam pembangunan RPJMN 2005-2025, Sedangkan dari visi ini,
Indonesia juga memiliki 8 (delapan) misi pembangunan diantaranya adalah :48
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradap berdasarkan pada falsafah pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing
48 Op.cit.
41
3. Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan pada hukum
negara.
4. Mewujudkan negara Indonesia yang aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepada kepentingan nasional, dan
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
Dari beberapa penjabaran mengenai visi dan misi yang digunakan Indonesia
sebagai strategi pembangunan negara kedepannya ternyata dilakukan secara
bertahap. Penjabaran dari visi dan misi tersebut dapat dilihat dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilakukan secara
bertahap setiap lima tahun sekali. Dari masing-masing strategi RPJMN ini memiliki
skala prioritas dan saling berhubungan dari satu dan yang lainnya. RPJMN ini
dibagi menjadi empat strategi, yakni RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014,
RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan
pada gambar dibawah ini:
42
Gambar 2.2 Pentahapan Pembangunan Rencana Jangka Panjang Nasional
(RPJMN) Tiap Perode
Sumber: slideshare
2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Visi dan misi negara yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi landasan
akan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yang kemudian
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Rencana pembangunan jangka menengah ini dibagi menjadi beberapa tahapan
dalam pelaksanaannya, dimana dalam satu periode memiliki rentan waktu sekitar
lima tahun. Pada tahap pertama (2005-2009), rencana pembangunan lebih
difokuskan pada pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan
menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tahap kedua
(2010-2014), rencana pembangunan dapat dikatakan sebagai perbaikan dari
rencana pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini, rencana pembangunan sudah
mulai memasuki perbaikan ekonomi dan strategi kedepannya. Sedangkan pada
tahap ketiga (2015-2019, rencana pembangunan sudah memasuki pada penekanan
43
terhadap pembangunan dengan pemaksimalan terhap sumber daya alam dan
manusianya. Dan pada tahap terakhir (2020-2024), pewujudan terhadap
masyarakat dengan perekonomian yang mendukung di semua aspek.
Penjabaran mengenai RPJMN selama empat periode merupakan tindak
lanjut dari RPJPN terhadap pembangunan Indonesia. Dari penjabaran keempat
periode tersebut sebenarnya saling berkaitan datu dengan yang lainnya, namun hal
ini dilakukan sebagai strategi negara untuk lebih memaksimalkan rencana
pembangunan tersebut.
Penjabaran mengani RPJMN ini memang dilandaskan pada visi dan misi
negara, akan tetapi disini juga ada keterlibatan program dari presiden setiap
periodenya sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 4 Nomor 25 tahun 2004
tentang rencana pembangunan nasional Indonesia.49 Dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah untuk periode kedua tahun 2010-2014 ini,
dirangkum dalam tiga agenda (buku), diantaranya:
1. Buku pertama: pada rencana pembangunan dalam buku pertama ini lebih
memuat pada sistem pembangunan yang didalamnya berisi mengenai
strategi, kebijakan umum dan kerangka mengenai perekonomian. Isi dari
buku ini juga dapat diartikan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
program aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari seorang
presiden dan wakil presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan
Boediono dengan visinya yakni: “terwujudnya Indonesia yang sejahtera,
demokratis, dan berkeadilan”.
49 Ibid.
44
2. Buku kedua: pada rencana pembangunan dalam buku ini mencakup
bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana tertuang dalam
RPJPN tahun 2005-2025 dengan tema: “memperkuat sinergi antarbidang
pembangunan” dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang
sudah tercantum dalam buku pertama.
3. Buku ketiga: pada perencanaan pembangunan dalam buku ini difokuskan
pada pembangunan kewilayahan yang telah disusun dengan tema:
“memperkuat sinergi antar pusat dan daerah antar daerah” dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum pada buku
pertama.
Gambar 2.3 Bagan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010-2014
Sumber: slideshare
45
Rencana pembangunan nasional yang diterapkan oleh Presiden SBY-
Boediono sebagai strategi pembangunan nasional juga memiliki beberapa tahapan
atau agenda dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk
memaksimalkan kebutuhan dan pembangunan nasional untuk kedepannya. Dimana
setiap agenda ini juga diharapkan mampu memberikan perubahan ekonomi yang
lebih baik kedepannya, diantaranya sebagai berikut:50
1. Agenda I: Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2. Agenda II: perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Agenda III: penegakan pilar demokrasi
4. Agenda IV: penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
5. Agenda V; pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
Dari beberapa agenda yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam
perencanaan jangka menengah, diharapkan mampu memberikan peningkatan
ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya dari berbagai segi. Perencanaan
pertumbuhan ekonomi diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
dengan peningkatan ekonomi sekitar 6,3-6,8 persen pertahunnya, inflasi dengan
rata-rata4-6 persen pertahunnya, tingkat pengangguran 5-6 persen pada akhir tahun
2014, dan adanya penurunan tingkat pengangguran sekitar 8-10 diakhir tahun
2014.51
50 Ibid. 51 Muhrizal, dkk, Implementasi Proyek Berbasis Lahan: Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi Kalimantan, diakses dalam
http://www.redd-indonesia.org/pdf/seminar/Harmonizing-land-based-investments/Masterplan-
percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-Indonesia.pdf pada tanggal 30 April 2018 pukul
19.33 WIB
46
Dari targetan perencanaan RPJMN, pemerintah lebih memfokuskan pada
upaya peningkatan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup. Atau dalam arti lain,
pembangunan ekonomi, agenda dan rencana diatas berupaya untuk memperbaiki
mutu lingkungan hidup. Setiap pembangunan ekonomi Indonesia harus selalu
mempertahankan kelestarian lingkungan dan meminimalisir kerusakan-kerusakan
yang disebabkan dari pembangunan ekonomi tersebut. Selain itu, agenda yang telah
disebutkan diatas juga difokuskan untuk lebih memanfaatkan sumber daya alam
yang ada, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.
2.2.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak yang
cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang, salah satunya
adalah Indonesia. Pembuatan rencana pembangunan yang ada pada RPJPN dan
RPJMN menjadi salah satu solusi dan landasan dari perbaikan ekonomi terhadap
negara. Selain itu, dibentuknya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga menjadi cara untuk memaksimalkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) merupakan salah satu rencana pembangunan yang dibuat oleh Presiden
SBY pada tahun 2004 ketika dirinya baru menjabat sebagai presiden. Perencanaan
yang di buat pada tahun 2004 ini ternyata baru diresmikan pada tahun 2011 yang
bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi negara hingga 6,4-7,5 persen dari tahun
47
2004 hingga 2014.52 Namun karena peresmian MP3EI dimulai dari tahun 2011,
maka penerapannya pun dimulai pada tahun yang sama.
Menurut Presiden SBY dalam pidatonya, MP3EI ditujukan bukan untuk
merubah ataupun menggantikan RPJPN, dan RPJMN yang sudah ada sebelumnya,
melainkan MP3EI ini ditujukan untuk lebih mengoptimalkan dan memperjelas
rencana pembangunan negara.53 Selain itu, diharapkan dengan adanya MP3EI ini,
perekonomian Indonesia lebih maju dan dapat bersaing dan mengimbangi dengan
negara-negara lainnya. Presiden juga menyebutkan bahwasanya MP3EI ini dalam
penerapannya memiliki dua kunci, yaitu penerapan dan perluasan yang diharapkan
mampu membuat Indonesia menjadi salah satu negara besar didunia yang mampu
menduduki peringkat 10 di tahun 2025 dan menduduki peringkat 6 negara besar
dunia di tahun 2050.54 Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada penjabaran
mengenai MP3EI sebagai berikut:
52 Indonesia Invesment, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomI Indonesia
(MP3EI), diakses dalam https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-
pemerintah/masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-
mp3ei/item306 pada tanggal 28 April 2018 pukul 09.34 WIB 53 Kementerian Kordinator Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas, 2014, MP3EI:
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, diakses dalam
https://www.scribd.com/document/240355624/MP3EI-Masterplan-Percepatan-dan-Perluasan-
Pembangunan-Ekonomi-In donesia-2011-2025-Buku-I-Edisi-2014-Cetakan-Keempat pada tanggal 54 Ibid.
48
Gambar 2.4 Kerangka rencana MP3EI
Sumber:Bappenas
Dari penjabaran dan penerapan mengenai MP3EI, besar harapan negara dan
pemerintah terhadap peningkatan ekonomi kedepannya, Akan tetapi pada faktanya,
pembentukan MP3EI yang mulai diresmikan pada tanggal 27 Mei 2011 ini ternyata
mulai diragukan akan penerapannya dan hasil yang akan diperolehnya. Hal ini
disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang tejadi pada tahun 2008 dan dampak
yang dirasakan masih ada pada tahun 2011. Sehingga, target dan harapan akan
pembentukan MP3EI cukup jauh dari target yang diharapkan oleh negara dan
pemerintah. Tidak sesuainya MP3EI yang dibuat oleh Presiden SBY kemudian
dikaji ulang oleh presiden selanjutnya, yakni Presiden Joko Widodo yang mulai
menjabat sebagai presiden pada tahun 2014.
49
Presiden Joko Widodo mulai mengkaji ulang MP3EI yang tidak sesuai
dengan pembangunan dan tujuan diadakannya rencana tersebut. Presiden Joko
Widodo lebih memfokuskan pada beberapa aspek untuk visi tahun 2025,
diantaranya:55
1. Meningkatkan nilai tambah dan perluasan terhadap proses produksi
khususnya dalam aspek industri. Adanya efisiensi terhadap peningkatan
efisiensi jaringan distribusi dari proses industry tersebut. Selain itu
adanya upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia menjadi salah
satu factor pendukung akan berjalannya semua kegiatan dan proses
peningkatan ekonomi negara.
2. Mendorong efisiensi dari proses produksi dan adanya upaya akan
peningkatan pemasaran untuk lebih mengintegrasikan pasar domestic
dalam mendorong daya saing dan memperkuat ekonomi nasional.
3. Adanya upaya untuk mendorong dan memperkuat sistem inovasi di
bidang produksi dan pemasaran yang lebih memfokuskan pada
penguatan keseluruhan daya saing global yang berkelanjutan menuju
ekonomi yang digerakkan pada inovasi.
2.3. Upaya Pembangunan Ekonomi Daerah
Perencanaan negara terkait pembangunan ekonomi dapat dilihat dari
beberapa recana yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai keseriusannya untuk
perbaikan ekonomi nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan
55 Op.cit,
50
Masterplan Perkembangan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) menjadi bukti konkrit akan perencanaan ekonomi tersebut. Kemudian
perencanaan yang telah ditetapkan menjadi agenda negara yang mana semua
kalangan memiliki peran penting di dalamnya, mulai dari pemerintah pusat hingga
daerah.
Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci
akan kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun pemerintah pusat
memiliki hak dan kewajiban penuh akan pembangunan negara, namun pemerintah
daerah dapat dikatakan sebagai aktor pendukung atas semua kebijakan dan rencana
yang telah dibuat dan ditetapkan oleh negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah
daerah lebih mengetahui akan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk
lebih memaksimalkan pembangunan ekonomi kedepannya. Selain itu, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama
perbaikan ekonomi di suatu daerah.
Keikutsertaan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah menjadi
solusi tepat untuk memaksimalkan dan menciptakan percepatan pembangunan
ekonomi daerah.56 Selain itu, keikutsertaan pemerintah pusat juga dapat
meminimalisir kerugian negara yang disebabkan karena pemerintah pusat memiliki
hak untuk mengontrol perkembangan ekonomi di daerah setiap tahunnya.
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi akan sumber daya alam
yang melimpah yang mana hal ini mampu dimanfaatkan untuk pembangunan
56 Taufiq Aljufri, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, diakses dalam
http://www.academia.edu/6110437/Perencanaan_Pembangunan_Ekonomi_Daerah pada tanggal 2
Mei 2018 pukul 02.15 WIB
51
negara. Hal ini sesuai dengan pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang menyatakan bahwasanya:57
“Republik Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan
hamper semua prasyarat untuk mampu menjadikan dirinya sebagai
kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber
daya alam, jumlah penduduk yang besar dan produktif, serta akses
yang strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai
aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa ini sebagai
kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar bangsa”
Banyaknya aspek yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menjadikan negara
ini sebagai salah satu negara yang memiliki potensi untuk mendapatkan perbaikan
ekonomi yang lebih baik kedepannya. Selain itu, Presiden SBY juga
menyampaikan bahwasanya dalam pembangunan bangsa Indonesia harus tetap
mengutamakan lingkungan hidup sesuai dengan dibentuknya MP3EI. Itulah
sebabnya, pembangunan yang direncanakan oleh bangsa Indonesia harus
mengutamakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di setiap daerah.
Pembangunan daerah yang mengutamakan potensi-potensi yang dimiliki
oleh daerah menjadi salah satu solusi tepat untuk pembangunan nasional. Selain
untuk memperbaiki kondisi ekonomi, hal ini juga dapat mengurangi pencemaran
lingkungan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Upaya tersebut
menyebabkan pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi-potensi yang
dimiliki oleh daerahnya sebagai cara untuk memperbaiki ekonomi di daerahnya.
Salah satu upaya pembangunan tersebut adalah pemanfaatan dalam aspek
pariwisata.
57 Op.cit. Kementerian Kordinator Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas, 2014, MP3EI:
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
52
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak yang
cukup besar terhadap negara di dunia internasional, khususnya terhadap negara
berkembang. Krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian menurun secara
drastis menjadikan setiap negara harus menata dan mengkaji ulang akan kebijakan-
kebijakan negara yang telah ada sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki
perekonomian dalam negeri. Upaya dari setiap negara untuk memperbaiki kondisi
ekonomi negaranya sesuai dengan seruan yang dikeluarkan oleh organisasi
intenasional untuk memangkas dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun
2008.
Setiap daerah memiliki penanganan dan solusi sendiri dalam menanggapi
rencana atau kebijakan dari pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi
ekonomi negara. Pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya manusia
menjadi salah satu solusi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari sinilah
kemudian dapat dilihat bahwasanya, prasyarat perkembangan potensi yang dimiliki
oleh Indonesia lebih condong pada pengembangan pariwisata di setiap daerahnya.
53
Gambar 2.5: 88 (Delapan Puluh Delapan) Persebaran Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional
Sumber:www.disbudpar.ntbprov.go.id
Persebaran potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia hingga 88
daerah menjadi kebanggaan tersendiri terhadap negara (Lihat lampiran I). Hal ini
ini juga dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010-2025 yang menyebutkan bahwasanya Indonesia memiliki
sekitar delapan puluh delapan kawasan strategis kepariwisataan di tahun 2011.58
Banyaknya potensi yang dimiliki oleh negara, khususnya terkait
pembangunan pariwisata, selain menjadi kebanggaan juga menjadi kendala
58 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025: Lampiran III, diakses
dalam https://www.ekowisata.org/uploads/PP_50_2011_Lampiran-III.pdf pada tanggal 02 Mei
2018 Pukul 12.18 WIB
54
terhadap pemerintah daerah. Apabila potensi yang dimiliki oleh suatu daerah
mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah daerah dengan bantuan
pemerintah pusat, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar terhadap
daerah yang bersangkutan. Penanganan dari pemerintah ini bertujuan untuk
membangun ekonomi, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan
lapangan pekerjaan yang lebih banyak terhadap masyarakat setempat. 59 Sehingga
secara perlahan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membaik, dan secara
tidak langsung maka hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi
nasional.
59 Krishna Anugrah dan I Wayan Sudarmayasa, Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Gorontalo, hal.34, diakses dalam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/download/34045/20549 pada tanggal 02 Mei 2018
Pukul 00.30 WIB