Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai
pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya
termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum, urusan bidang Penataan Ruang dan urusan
Perumahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bantul. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan
tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Renstra Dinas PU Kabupaten bantul disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas PU Kabupaten Bantul
untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Renstra ini memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif.
Penyusunan Renstra Dinas PU 2016-2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan
fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis
yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (RPJMD) 2016-2021 , Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian
terkait.
Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD,
sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD.
Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab
masing-masing.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 2
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1950);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 3
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 (Lembaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12); dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang perumahan di Kabupaten Bantul sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
1.3.2.Tujuan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan untuk :
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 4
a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021 ;
b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016-2021 .
c. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah
Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021 dan RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 mempunyai fungsi
pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tiap tahun untuk
urusan yang sama.
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 5
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Cipta Karya, subbidang Jalan (Bina Marga), dan bidang Penataan Ruang, Perumahan. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur sebagai berikut :
1) Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
2) Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan.Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala kabupaten/kota;
3) Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri darisub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala kabupaten/kota
Tugas Pokok dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah Melaksanakan
tugas dan fungsi bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupten Bantul dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 7
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yang diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 50 Tahun 2013 yang terdiri dari :
Sub Bagian
Keuangan
dan Aset
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan
FungsionalSub Bagian
Umum
Sub Bagian
Program
BIDANG JALAN BIDANG CIPTA KARYA BIDANG TATA RUANG
Seksi
Pemeliharaan Jalan
Seksi Gedung dan
Bangunan
Seksi Penyusunan Tata
Ruang
Seksi Rehabilitasi dan
Peningkatan Jalan
Seksi Perumahan dan
Permukiman
Seksi Pemanfaatan Tata
Ruang
Seksi
Pembangunan JalanSeksi Sanitasi
Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Tata Ruang
UPT
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 8
b. Sekretaris
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja
kegiatan dari masing-masing unt kerja;
e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksnaan tugas dinas;
f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,
urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah
dinas, organisasi dan tatalaksana;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan dinas;
h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris dibantu:
a. Sub Bagian Umum
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dinas;
4. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas, protokol, kearsipan, kepustakaan,
surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
5. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan
dinas;
6. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan
dinas;
7. memelihara kendaraan dinas;
8. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf dinas yang
akan melakukan perjalanan dinas;
9. menyiapkan perlengkapan rapat dan tamu dinas;
10. menghimpun, menelaah, dan mendokumentasikan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian;
11. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 9
12. menyiapkan bahan dan memproses usulsn mutasi kepegawaian;
13. melaksanakan administrassi dan kearsipan data pegawai;
14. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
15. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
17. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
b. Sub Bagian Program.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan
dinas;
4. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan
program kegiatan dinas;
5. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran;
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program;
8. menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis program;
9. menyiapkan data dan informasi dibidang jasa konstruksi;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa
konstruksi;
11. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
12. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
14. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mengkoordinasikan penyusunan DPA-SKPD;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 10
6. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan
bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau
pengadministrasi keuangan;
9. menyusun laoran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. melaksanaakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
11. mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan dan akhir tahun pelaksanaan
dana tugas pembantuan;
12. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan aset;
13. mengusulkan penghapusan barang milik negara;
14. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
15. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
16. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Bidang Jalan
Bidang Jalan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. membuat usulan pedoman operasional dan penetapan status jalan kabupaten dan
jalan desa;
d. menyusun perencanaan jaringan jalan antara jalan kabupaten dan jalan desa;
e. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan para aparatur
penyelnggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
f. memberikan rokemendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimabngan
pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
g. melaksanakan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan
desa;
h. melaksanakan perencanaan teknis, mengusulkan pengadaan lahan, serta
melaksanakan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
i. melaksanakan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
j. mengusulkan pemberian rekomendasi pengoperasian jalan kabupaten dan jalan
desa;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 11
k. melaksanakan pengembangan dan pengolahan managemen pemeliharaan jalan
kabupaten dan jalan desa;
l. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
m. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten
dan jalan desa;
n. melaksanakan pengadaan dokumen jalan kabupaten dan jalan desa;
o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
r. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Adapun bidang jalan di bagi menjadi 3 seksi antara lain :
a. Seksi Pemeliharaan Jalan.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyusun rencana teknis, dan rencana anggaran biaya pemeliharaan rutin dan
pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;
4. melaksanakan survey dan penelitian kondisi jalan kabupaten dan jalan desa;
5. menyusun usulan kegiatan pemeliharan jalan kabupaten dan jalan desa;
6. melaksanakan kegiatan jalan kabupaten dan jalan desa;
7. memasang perlengkapan jalan kabupaten yang berkaitan langsung dengan
penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan kabupaten dan jalan
desa;
9. melaksanakan pengadaan legerjalan dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan
dokumen laik fungsi jalan kabupaten dan jalan desa;
10. menyusun rencana pedoman operasional jalan kabupaten dan jalan desa;
11. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan, dispensasi dan
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan;
12. melaksanakan teknologi terapan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;
13. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan manajemen
pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;
14. melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan jalan kepada masyarakat;
15. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
16. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
18. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 12
b. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. membuat usulan, pedoman operasional rehabilitasi dan peningkatan jalan
kabupaten dan jalan desa;
4. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan parea
aparatur penyelnggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
5. memberikan rokemendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan
jalan;
6. melaksanakan perencanaan teknis, mengusulkan pengadaan lahan, serta
melaksanakan konstruksi rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan
desa;
7. melaksanakan evaluasi kinerja rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan
jalan desa;
8. melaksanakan pengadaan dokumen rehabilitasi dan peningkatan jalan
kabupaten dan jalan desa;
9. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
10. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
12. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Seksi Pembangunan Jalan.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja
3. membuat usulan, pedoman operasional pembangunan jalan kabupaten dan
jalan desa;
4. menyiapkan usulan penetapan status jalan kabupaten dan jalana desa;
5. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan parea
aparatur penyelnggaraan pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;
6. memberikan rokemendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan
jalan;
7. mengusulkan rencana jaringan jalan;
8. melaksanakan perencanaan teknis Pembangunan jalan, mengusulkan
pengadaan lahan, serta melaksanakan konstruksi Pembangunan jalan kabupaten
dan jalan desa;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 13
9. memproses penyerahan dan pengambilaalihan ruas jalan khusus untuk menjadi
jalan umum;
10. melaksanakan evaluasi kinerja Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;
11. mengumpulkan ,menyusun, menganalisa dan menyajikan data raus –ruas jalan
rawan bencana banjir, dan tanah longsor;
12. melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;
13. melaksanakan penaggulangan kerusakan jalan kabupaten dan jalan desa akibat
bencana antara lain perbaikan darurat;
14. melaksanakan pengadaan dokumen pembangunan jalan kabupaten dan jalan
desa;
15. melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi alat-alat berat;
16. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan dibidang tugasnya;
17. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
19. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
c. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan pekerjaan
dibidang ciptakarya;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dibidang
ciptakarya;
e. melaksanakan pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan perumahan
prasarana dan sarana lingkungan pemukinan;
f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan
dan pemanfaatan gedung;
g. melaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaaan prasarana dan sarana
pembuangan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan lingkungan pada daerah
perkotaaan dan perdesaaan;
h. melaksanakan pengelolaan gedung – gedung pemerintah, rumah dinas dan rumah
jabatan;
i. menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang cipta karya;
j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 14
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi Bangunan dan Gedung.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dokumen pelaksanaan;
4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang
bangunan gedung.
5. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, pengendalian dan pengawasan,
inventarisasi aset dan pembuatan leger, pemeliharaan bangunan gedung
pemerintah dan gedung umum lainnya;
6. melaksanakan perencanaan dan pembangunan bangunan gedung tahan gempa;
7. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;
8. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
9. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
11. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
b. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dokumen pelaksanaan;
4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang
perumahan dan permukiman;
5. melaksanakan perencanaan pengendalian dan pengawasan, pembangunan dan
sarana prasarana permukiman dan lingkungan meliputi jalan lingkungan, sarana
lingkungan dan perumahan lainnya;
6. menyiapkan kebijakan dan strategis pembangunan perumahan dan pemukiman;
7. melaksanakan pembinaan dan pengaturan perumahan dan pemukiman;
8. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;
9. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perumahan dan permukiman
tahan gempa.
10. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
11. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 15
13. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
c. Seksi Sanitasi.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan dokumen pelaksanaan
4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang
penyehatan lingkungan;
5. melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan, bantuan teknis, serta
melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana
dan prasarana di bidang penyehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan
prasarana dan sarana pembunagan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan
lingkungan, persampahan, di perkotaan maupun di perdesaaan;
6. menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang penyehatan
lingkungan dan drainase lingkungan;
7. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;
8. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
9. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
11. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
e. Bidang Tata Ruang
Bidang Tata Ruang mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan;
b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyusun secara rinci tata ruang kabupaten;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan;
e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau
tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a. Seksi Penyusunan Tata Ruang.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 16
3. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya seksi tata ruang;
4. melaksanakan penyusunan rencana detail kabupaten dan tata Ruang kawasan
strategis;
5. melaksanakan penataan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;
6. menyiapkan rekomendasi aspek tata ruang dan ijin lokasi pembangunan;
7. menyusun peraturan Zonasi;
8. mengusulkan peninjauan kembali rencana tata ruang kabupaten dan kawasan;
9. melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang; menginventarisasi,
mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai
bidang tugasnya;
10. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
11. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
13. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja;
3. menyiapkan rekomendasi ijin dan larangan mendirikan bangunan;
4. menelaah dan mengesahkan site plan;
5. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
6. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
8. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
1. menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan kerja
3. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang dan
bangunan;
4. melaksanakan proses pemberian sanksi bagi para pelanggar
5. melaksanakan penataan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;
6. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
7. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 17
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
9. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
f. UPT Kebersihan, Pertamanan, Persampahan, dan Pemakaman
Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang
pembentukan Unit Telaksana Teknis.
a. Sub Bagian Tata Usaha.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka
kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-
langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
Adapun Peran Dinas PU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan, meliputi :
a. Bidang kebinamargaan (jalan) bertanggungjawab untuk melaksanaan pengelolaan
jalan dan jembatan yang berstatus Jalan dan Jembatan Kabupaten, baik yang terkait
pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan
jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.
b. Bidang keciptakaryaan melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar
(basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat,
peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan
perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3)
Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan
Lingkungan.
c. Di bidang penataan ruang, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun
merencanakan tata ruang skala kabupaten, serta melakukan pemanfaatan dan
pengendalian atas rencana tata ruang yang menjadi ketugasan Pemerintah
Kabupaten.
d. Bidang Jasa Konstruksi, kewenangan lebih terfokus pada sub bidang pemberdayaan
dan pembinaan jasa konstruksi.
2.2. SUMBER DAYA SKPD
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 18
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul per 1 Januari 2015 ada
184 orang, yang apabila dikatagorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan,
pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini:
Jumlah Pegaw
ai
Jenis Kelamin
Pangkat / Golongan
Tingkat Pendidikan
Laki2
Wanita
I II III IV SD SLTP SLTA DIII S1 S2
184
176
8
24
99
52
9
15
39
90
4
29
7
2.2.2. Aset Yang Dikelola
Aset yang dikelola oleh Dinas PU Kabupaten Bantul per 1 Januari 2016 berdasarkan
Buku Induk Inventaris, antara lain : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan,
Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya seperti terlihat pada Tabel dibawah.
No Jenis Aset Nilai
1 Tanah
Tanah untuk jalan 7.565.820.810
Tanah untuk gedung/bangunan 3.130.454.500
Tanah untuk bangunan air 296.874.550
2 Peralatan dan Mesin
Alat alat besar/berat 8.145.289.000
Alat alat angkutan 5.496.497.100
Alat alat bengkel/ alat ukur 138.694.500
Alat alat kantor/rumah tangga 681.358.150
Alat alat studio dan komunikasi 127.740.000
Alat alat laboratorium 142.540.000
3 Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung 53.013.185.280
Bangunan lain (makam, lansdcape dll) 5.121.414.650
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan jembatan 1.371.077.048.788
Bangunan air/irigasi 11.374.866.094
Instalasi 10.532.053.349
Jaringan 1.693.514.640
5 Aset Tetap Lainnya
Buku dan perpustakaan 222.300.500
Barang bercorak kebudayaan 45.810.000
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 19
6 Konstruksi dalm Pengerjaan 0
Jumlah 1.478.805.461.911
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas PU Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.
2.3.1. Bidang Jalan
Panjang jaringan jalan tahun 2015 beraspal dengan kondisi baik sepanjang 611,925
km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul
No Kondisi Jalan Panjang Jalan (km)
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kondisi Baik 407,25 417,405 418,54 441,620 438,535
2 Kondisi Sedang 285,58 244,02 240,03 235,955 219,140
3 Kondisi Rusak 159,9 171,9 174,15 160,150 180,000
4 Kondisi Rusak Berat 43,00 40,00 39,60 33,40 33,45
5 Jalan Kabupaten 895,725 873.325 872,13 871,125 871,125
6 Jalan Propinsi 136,05 122,975 122,95 122,95 122,95
7 Jalan Nasional 30,58 74,465 74,97 74,97 74,97
Jumlah secara keseluruhan 1062,36 1070.77 1069,57 1069,57 1069,57
Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 adalah 871,125 km (berdasar SK status jalan kabupaten lama). Sedang sesuai Perbup No. 315 Tahun 2015 tentang Jalan Kabupaten Bantul, panjang jalan Kabupaten Bantul yang menjadi kewnangan Pemerintah Kabupaten adalah 609,440 km seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 KONDISI JALAN KABUPATEN SESUAI PERBUP NOMOR 315 TAHUN 2015
EDISI : JULI 2015
NO JENIS
PEMUKAAN PANJANG
(KM)
KONDISI MANTAP KONDISI TIDAK MANTAP
BAIK (KM) %
SEDANG (KM) %
JUMLAH (KM) %
RUSAK (KM) %
RUSAK BRT (KM) %
JUMLAH (KM) %
1 Aspal
567,180
330,740
58,313
191,890
33,832
522,630
92,145
31,710
5,591
12,840
2,264
44,550
7,855
2 Batu/Kerikil
23,460 -
-
4,520
19,267
4,520
19,267
10,810
46,078
8,130
34,655
18,940
80,733
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 20
3 Tanah
18,800 -
-
0,720
3,830
0,720
3,830
18,080
96,170
-
-
18,080
96,170
JUMLAH
609,440
330,740
54,269
197,130
32,346
527,870
86,616
60,600
9,944
20,970
3,441
81,570
13,384
Dan sesuai Keputusan Bupati No. 272 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul maka panjang ruas jalan desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah 164, 47 km.
Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya.
2.3.2 Bidang Cipta Karya
Penanganan Kawasan Kumuh
Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh di Kabupaten Bantul teridentifikasi berada di Kawasan kumuh tepi sungai yaitu di Desa Jagalan, Desa Potorono Kecamatan Banguntapan, dan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon; Kawasan kumuh sekitar pusat kegiatan yaitu di Desa Bantul Kecamatan Bantul, Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan; serta Kawasan kumuh pinggiran kota yaitu di Desa Ringinharjo dan Desa Trirenggo Kecamatan Bantul
Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukiman kumuh diwilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) . Sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bantul terdapat 3 Rusunawa yang difasilitasi Pemda Bantul yaitu Rusunawa di desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon sejumlah 2 twin blok dengan kapasitas 196 unit, Rusunawa di Kasihan sejumlah 1 twin blok dengan kapasitas 98 unit dan Rusunawa di Kecamatan Banguntapan dengan kapasitas 196 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpengahsilan rendah (MBR). Khusus rusunawa Banguntapan baru dimanfaatkan 1 TB karena infrastruktur air bersih belum sempurna. Sedang pada tahun 2015 telah dibangun Rusunawa di Tamanan Banguntapan Bantul yang diperuntukkan bagi pekerja sebanyak 2 blok dengan rincian 1 blok tipe 24 kapasitas 104 hunian dengan sasaran bagi pekerja yang belum berkeluarga dan 1 blok tipe 36 sebanyak 66 hunian untuk pekerja yang sudah berkeluarga.
Tabel 2.2 Rusunawa di Kabupaten Bantul
No
Rusunawa Lokasi
Twin
Block
Kapasit
as Keterangan
1 Projotamansari I (2009)
Panggungharjo, Sewon, Bantul
2 TB 196 MBR
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 21
2 Projotamansari II (2010)
Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
1 TB 98 MBR
3 Projotamansari III (2013)
Banguntapan, Bantul 2 TB 196 MBR
4 2015 Tamanan Banguntapan
2 Blok 170 Untuk Pekerja
Pelayanan Air Bersih
Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang
berupa sumur gali, sumur bor, mata air, penampungan air hujan dan perpipaan. Sebagian
besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai 53,2% dan hanya sebagian kecil
menggunakan air dari perpipaan (termasuk dari PDAM) lebih kurang 8,60% sedangkan yang
masih menggunakan penampungan air hujan ada 0,48%.
Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2014 sebanyak 19.546 meningkat dari tahun
2013 sebanyak 19.242, sedang air bersih yang disalurkan oleh PDAM pada tahun 2014
sebanyak 3.412.848 m3 meningkat dari tahun 2013 sebanyak 3.294.224 m3. Jumlah
pelanggan PDAM dan air bersih yang disalurkan tahun 2011-2014 disajikan pada Tabel
dibawah
Tahun Jumlah
Pelanggan Air Bersih Yang
Disalurkan
2011 15.635 3.294.224
2012 17.083 2.927.293
2013 19.242 2.738.498
2014 19.546 3.412.848
Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.
Penanganan Air Limbah
Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun home industry saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (on site sanitation) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 22
akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Sampai dengan tahun 2015 ini telah terbangun 26 unit sanitasi komunal yang bersumber dari APBD/DAK yang berada di wilayah Pleret, Jetis, Imogiri, Sedayu dan Bantul dengan kapasitas sambungan tiap unit 30-120 KK tergantung dengan kepadatan penduduk sehingga dari 26 unit tersebut dapat mengampu sekitar 1059 KK. Dan dari dana APBN pada tahun 2012 melalui program USRI telah terbangun 23 ipal komunal dengan total kapasitas sekitar 1840 KK. Sedang untuk sambungan rumah air limbah Terpusat di APY sampai tahun 2015 ini telah tersambung 1795 SR terpusat ke IPAL Sewon.
Penanganan Sampah
Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Jumlah TPS di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebanyak 165 unit yang tersebar di 16 Kecamatan, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 919.440 jiwa. Rasio jumlah TPS per satuan penduduk pada tahun 2015 adalah 1 : 5.572 sehingga masih jauh dari ideal.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Bantul
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah TPS (unit) 116 124 135 150 165
Jumlah daya tampung TPS
(m3) 122,89 131,37 141,75 157,5 173,25
Jumlah penduduk (jiwa) 921.263 930.276 938.433 968.632 919.440
Rasio daya tampung TPS
per 1000 penduduk (m3/1000
penduduk)
0,133 0.141 0,151 0,163 0.188
Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) masih dilakukan dengan sistem controlled landfill pada TPA Piyungan di Bantul.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 23
2.3.3 Bidang Tata Ruang
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bantul saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan bagian pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang mendorong masuknya kegiatan investasi di berbagai sektor.
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada table.
Meskipun dokumen RDTR seluruh kecamatan telah disusun, namun sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RDTR dan peraturan zonasi, RDTR harus disertai dengan peraturan zonasi dan peta skala 1:5000, sedangkan RDTR yang telah disusun belum dilengkapi peraturan zonasi dan peta yang dibuat masih skala 1:25.000 sehingga perlu dilakukan review RDTR. Hal ini dikarenakan hampir seluruh dokumen RDTR disusun sebelum terbitnya PermenPU tersebut
PRODUK PERENCANAAN TATA RUANG
1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kecamatan Sewon 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan
Bangunan 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan
Perumahan di Kabupaten Bantul 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan
Gedung 8. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 17 Kecamatan 9. Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Paseban Bantul 10. Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis
Gabusan-Manding-Tembi (GMT) 11. Dokumen Rencana Tindak Kawasan GMT 12. DED Kawasan Paseban Bantul 13. DED Kawasan Pantai Kuwaru 14. DED Kawasan Kotagede 15. DED Kawasan Parangtritis 16. DED Kawasan Parangkusumo Untuk dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sampai dengan tahun 2015 dari 17 kecamatan telah direview dan dilengkapi dengan Peraturan Zonasi sebanyak 13 Kecamatan. Sedang 4 kecamatan dilaksanakan review tahun berikutnya.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 24
Berkaitan dengan diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakuan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten akibat terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang meliputi:
1) Pengembangan Struktur ruang melalui pemantapan, pengembangan hirarki system perkotaan, dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana ke seluruh Kabupaten Bantul.
2) Pengembangan pola ruang untuk kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis dengan memperhatikan antara lain:
a) Pemeliharaan, perwujudan kelestarian lingkungan hidup
b) Penetapan daerah rawan bencana alam dan pembatsan pembangunan di daerah rawan bencana
c) Perwujudan, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya
3) Pengembangan kawasan strategis dengan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai budaya serta pelestarian lingkungan hidup.
Adapun strategi yang akan ditempuh dalam mendukung kebijakan tersebut diatas adalah:
1) Penetapan pusat pertumbuhan wilayah secara berjenjang sesuai dengan potensi.
2) Pengembangan sistem transportasi secara terpadu
3) Pembentukan pola ruang dengan menempatkan kawasan lindung, dan kawasan budidaya sehingga terwujud tata ruang yang tertib, teratur, efisien, selaras serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4) Pengembangan kawasan bencana dengan membatasi pertumbuhan di daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana alam.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 25
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan penataan ruang, pekerjaan
umum, perumahan dan permukiman diuraikan di bawah ini.
2.4.1. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an
Tantangan pembangunan bidang Jalan meliputi :
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah
harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam
menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam
memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi
dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap
prasarana jalan yang ada.
4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan
pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam,
maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi
kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
6. Mengantisipasi pertumbuhan persentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan
mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada
wilayah perkotaan.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan
meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
8. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-
bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2.4.2. Bidang ke Cipta Karya-an
Tantangan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an dan Tata Ruang meliputi :
1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah,
sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat
ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
yang masih belum memadai.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 26
2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga
wilayah yang lebih luas.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut
pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
7. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2.4.3. Bidang Tata Ruang
Tantangan pembangunan bidang Tata Ruang meliputi :
1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan
ruang di lapangan.
2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan
penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan
kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah
untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan
antarpelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
2.4.4. Sekretariat Dinas
Tantangan Sekretariat Dinas meliputi :
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 27
1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas
pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar
tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
3. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan.
4. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang
diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator
menjadi dominan regulator-fasilitator.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN SKPD
Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ,
adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi
pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun
sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan
yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan
daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang
yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan
gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan
dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis,
hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam
memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan
capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun tahun
sebelumnya sebagai berikut :
1. Sekretariat
a. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang
bersertifikat.
b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Bantul belum optimal.
c. Belum optimalnya data dan informasi Dinas PU Kabupaten Bantul yang terintegrasi
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 29
2. Bidang Jalan
Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan
kapasitas jalan kabupaten.
3. Bidang Cipta karya
a. Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Regional Piyungan, ditangani dengan baik,
karena pengelolaannya masih dilakukan bersama kabupaten/kota dalam
Kartamantul yang dilakukan secara bergantian antara kabupaten /kota
b. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
c. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang
pengelolaan air limbah yang benar,
d. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat
miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,
3. Bidang Tata Ruang
a. RDTR yang telah disusun belum dilengkapi peraturan zonasi dan peta yang dibuat
masih skala 1:25.000 sehingga perlu dilakukan review RDTR
b. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul menjadi acuan
dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat
untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
c. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya
yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul tersebut.
Hasil identifikasi Dinas PU Kabupaten Bantul tentang faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas PU yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan Dinas PU Kabupaten Bantul. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan
tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan
kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 30
1. Visi
Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bantul tahun 2016-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bantul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada
lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD
ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama
yang menjadi etos kerja, yaitu Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis.
Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi
pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi
pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga
memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai
sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai
berikut
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di
masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir
periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha
pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup
(level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan gambaran
kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan. yang disusun dengan
memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan arah Pembangunan
Nasional RPJMN Tahun 2015-2019.
Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan
misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut
kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-
indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,
cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,
nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)”.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 31
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Bantul yang :
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani
dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual,
emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki
tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai
dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Nasionalisme yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme
cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Religius yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan
mengembangkan toleransi beragama.
2. Misi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan
sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita
tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh
Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk
mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN
melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan
berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan
perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber
Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko
bencana
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman,
progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Dari keempat Misi Kabupaten Bantul tersebut di atas, maka misi ketiga dan keempat
adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum. Misi ke empat tersebut dimaknai
sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya
meningkatkan pelayanan publik.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 32
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, perumahan permukiman berperan agar
infrastruktur di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui
Tabel 3.2
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana
Menjaga daya
dukung alam dan
lingkungan hidup
untuk pembangunan
berkelanjutan
Meningkatnya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur
Terwujudnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
3. Program Pembangunan
Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021,
maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
8. Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah
9. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
10. Pengembangan Perumahan
11. Perencanaan Tata Ruang
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
13. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
14. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
15. Pengelolaan Areal Pemakaman
16. Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 33
dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi
isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi Dinas PU diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa
identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang
menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PU di masa lima tahun mendatang. Informasi
yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah
sebagai berikut :
3.5.1 Isu Strategis Bidang Jalan (Bina Marga)
1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah
keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
2. Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas jalan
menuju/dari lokasi pengambilan galian C.
3. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir,
kawasan budaya, dan wisata serta sentra-sentra industri.
3.5.1 Isu Strategis Bidang Cipta Karya
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana
air minum/air bersih.
2. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah
3. Penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengolahan sampah serta memperpanjang
umur teknis TPST
4. Pengelolaan drainase dengan memberdayakan masyarakat
5. Penanganan daerah kumuh dan pengembangan Rusunawa
3.5.1 Isu Strategis Bidang Tata Ruang
1. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW Kabupaten Bantul
tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota untuk
peraturan yang lebih rinci
2. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali
dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin
berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang
efektif
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 34
3. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya
guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik
dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan ruang
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI SKPD
4.1.1. Visi
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di
masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir
periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha
pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup
(level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul
adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan,
ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan
dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang,
maupun permukiman.
Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai
visi Pembangunan Kabupaten Bantul yang akan dicapai selama lima tahun mendatang
(2016-2021), yaitu:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan perkembangan lingkungan strategis,
maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi
Pembangunan Kabupaten Bantul yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-
2021 ), Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas PU,
dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi
kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara
optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan
Prasarana Bidang Jalan, Cipta Karya dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Pekerjaan Umum harus melaksanakan program
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 36
pembangunan Prasarana di bidang Jalan dan Cipta Karya dan penataan ruang secara
berkesinambungan sesuai dengan perencanaan strategis selama 5 tahun
4.1.2. Misi
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha
mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian
tujuan. Untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul tersebut, disusun
Misi Organisasi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan disektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di
Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan pelayanan disektor Prasarana Gedung Pemerintah, Perumahan dan
Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan
rencana tata ruang kawasan.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
1.2.1. Tujuan
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi.
1. Meningkatkan kondisi prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah, perumahan dan
permukiman
3. Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Bantul
1.2.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai
tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang
terkait dengan indikator kinerja
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 37
1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik
2. Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana gedung pemerintah, perumahan dan
permukiman serta kesehatan lingkungan masyarakat
3. Terkendalinya pemanfaatan lahan
Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PU beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 38
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ Kinerja
Tar-get
2016
Tar-get
2020
Strategi Kebijakan Program Indikator progr am
Sat. Target kinerja sasaran pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatkan pelayanan disektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Bantul
Meningkatkan kondisi prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten
Meningkatnya sarana dan prasarana publik
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
84,05% 85,98% Penyelengga-raan jalan kabupaten dalam kondisi baik
Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehab./pemeliharaan jalan dan jembatan
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
% 84,05
84,45 84,95 85,12 85,56 85,98
Meningkatkan pelayanan disektor Prasarana Gedung Pemerintah, Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah, perumahan dan permukiman
Meningkatnya sarana dan prasarana publik
Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik
80% 84% Peningkatan kualitas dan kapasitas gedung pemerintah
meningkatkan sarana dan prasarana gedung pemerintah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase gedung pemerintah kondisi baik
% 80 80 82 82 84 84
Meningkatnya pelayanan dasar masyarakat
Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani
60 100 Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman
Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan
Pengembangan Perumahan Pembangunan
Infrastruktur
Pedesaan
Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani
% 60 70 80 90 100 100
Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana permukiman serta kesehatan lingkungan masyarakat
Persentase Cakupan layanan sanitasi
87% 100% Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
% 87 90 93 96 98 100
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 39
Persentase
Penduduk
yang
mendapatkan
layanan air
bersih
76% 80% Peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih
Meningkatkan peranserta seluruh pe-mangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase penduduk berakses air bersih
% 76 76 77 78 79 90
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan rencana tata ruang kawasan
Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan
Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan
72% 80% Penyusunan RTR kawasan Kabupaten
Mempercepat penyelesaian peraturan perundangundangan penataan ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen rencana tata ruang
dok 72 74 76 78 79 80
Persentase cakupan pengendalian tata ruang
82% 90% Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Mengefektifkan pembinaan dan penga-wasan teknis dalam pelaksanaan pengen-dalian pemanfaatan ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan tata Ruang
Jumlah rekomendasi tata ruang yang diterbitkan
dok 82 84 86 88 89 90
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 40
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau
pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau
pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.
Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas
PU untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan
sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek
pembangunan tahun 2016-2021 .
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,
sebagaimana dihasilkan sesuai dengan table di bawah ini:
Tabel 4.2
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun
mendatang Visi : “Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan
Prasarana Bidang Jalan, Cipta Karya dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul”
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan disektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Bantul.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kondisi prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten
Meningkatnya sarana dan prasarana publik
Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik
Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan disektor prasarana gedung pemerintah, Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah, perumahan dan permukiman
Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana gedung pemerintah, perumahan dan permukiman serta kesehatan lingkungan masyarakat
Peningkatan kualitas dan kapasitas gedung pemerintah
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung pemerintah
Meningkatnya pelayanan dasar
Peningkatan kualitas perumahan dan
Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 41
masyarakat
lingkungan permukiman
meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan
Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana permukiman serta kesehatan lingkungan masyarakat
Peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan air minum/ air bersih
Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
Misi 3 : Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan rencana tata ruang kawasan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul
Terkendalinya
pemanfaatan lahan
Penyusunan rencana tata ruang kawasan kabupaten
Mempercepat penyelesaian peraturan perundangundangan penataan ruang
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Mengefektifkan pembinaan dan penga-wasan teknis dalam pelaksanaan pengen-dalian pemanfaatan ruang
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 42
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 43
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan
pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi
dankebijakan jangka menengah SKPD.
Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan
urusan wajib dalam tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul akan
melaksanakan 8 pogram pada urusan Pekerjaan Umum, 3 Program pada urusan
Pendidikan, 2 program urusan Perumahan, 2 Program pada urusan Tata Ruang, 2 program
urusan lingkungan hidup dan program program lain yang dibebankan Bupati pada Dinas PU
Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel di bawah:
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 44
Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Kondisi
Kinerja
Awal RPJMD (201
5)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target
Rp. targe
t Rp.
target
Rp. targe
t Rp.
target
Rp. target
Rp. targe
t Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16
Pekerjaan Umum Penataan Ruang
1 Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Gedung pemerintah dalam kondisi baik
% 80 9.200.000.000
80 9.200.000.000
82 9.200.000.000
82 9.200.000.000
84 9.200.000.000
84 9.200.000.000
84 55.200.000.000
2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Penanganan Jembatan
unit 2
4.050.000.000 2
4.000.000.000
2 4.000.000.000
2 4.000.000.000
2 4.000.000.000
2 4.000.000.000
10 24.050.000.000
3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Penanganan jalan Kabupaten
km 20
67.902.482.000 20
64.000.000.000
21 66.000.000.000
22 68.000.000.000
23 70.000.000.000
24 72.000.000.000
25 407.902.482.000
4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Gorong-Gorong dan talud jalan tertangani
unit 4
800.000.000 4
1.000.000.000
47 1.100.000.000
4 1.300.000.000
4 1.400.000.000
4 1.500.000.000
20 7.100.000.000
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase penduduk berakses air bersih
% 76
15.949.328.456 76
16.850.000.000
77 17.000.000.000
78 17.100.000.000
79 17.500.000.000
80 18.000.000.000
80 102.399.328.456
Persentase Penduduk berakses sanitasi
% 87 90 93 96 98 100 100
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 45
Pengembangan IPAL Komunal
unit 2 2 2 2 2 2 10
6 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Penanganan jalan pedesaan
61.582.850.944
50.000.000.000
51.000.000.000
52.000.000.000
53.000.000.000
55.000.000.000
322.582.850.944
7 Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen rencana tata ruang
dok 11
837.700.000 13
600.000.000
14 605.000.000
15 610.000.000
16 615.000.000
17 700.000.000
17 3.967.700.000
8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah rekomendasi tata ruang yang diterbitkan
dok 200
79.920.000 200
100.000.000
200 101.000.000
200 103.000.000
200 105.000.000
200 107.000.000
200 595.920.000
Perumahan dan Kawasan Permukiman
9 Program Pengembangan Perumahan
Rumah Tidak layak Huni
unit 18.956
18.556
1.575.040.000
18.156
1.600.000.000
17.756
1.600.000.000
17.356
1.600.000.000
16.956
1.600.000.000
16.556
1.600.000.000
16.556
9.575.040.000
10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penduduk yang terlayani pengelolaan sampah
Kec 17 17
2.750.000.000 17
2.800.000.000
17 2.800.000.000
17 2.800.000.000
17 2.800.000.000
17 2.800.000.000
17 16.750.000.000
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 46
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator
kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang
lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai,
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama
periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul untuk
memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PU
Kabupaten Bantul, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
Prestasi Dinas PU Kabupaten Bantul lima tahun ke depan dapat digambarkan dan
ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian
indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk
mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PU Kabupaten Bantul, harus ditetapkan secara
cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai
pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PU Kabupaten Bantul kedepan baik
pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas PU itu sendiri. Oleh
karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur
keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu
pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021.
Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun
laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat
krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah
mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat
perencanaan.
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 47
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang
akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat
dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan penetapan sasaran
yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta
indikator kinerja Dinas PU Kabupaten Bantul yang termuat dalam dalam RPJMD maka
secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016 – 2021 dapat diuraikan
sebagaimana pada Tabel di bawah ini :
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 48
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Program/Kegiatan Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja Awal
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Akhir
Kinerja (2021)
1 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
- 84,05% 84,45% 84,95% 85,12% 85,56% 85,98%
2 Program Pembangunan Gedung Cakupan gedung pemerintah
dalam kondisi baik
- 80 80 82 82 84 84
3 Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah tidak layak huni 18.956 18.556 18.156 17.756 17.356 16.956 16.556
4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Presentase penanganan infrastruktur perdesaan
- 10 10,5 11 11,5 12 12
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase penduduk berakses sanitasi (%)
84% 87% 90% 93% 96% 98% 100%
5 Persentase penduduk berakses air bersih
74,19% 76% 76% 77% 78% 79% 80%
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Prosentase Penduduk yang
terlayani pengelolaan sampah 9,6 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11
7 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen rencana tata ruang
11 11 13 14 15 16 17
8 Program Pengendalian tata ruang Jumlah dokumen rencana tata
ruang
200 200 200 200 200 200 200
Renstra Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 | 49
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Kabupaten Bantul 2016-2021 merupakan
arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan penataan
ruang yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap bidang di
lingkungan Dinas PU Kabupaten Bantul guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.
Penyusunan Renstra Dinas PU 2016-2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas
pokok dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu
strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (RPJMD) 2016-2021 ,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM
Kementerian terkait
Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja
sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya
merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian
diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 telah sesuai dengan apa yang
telah direncanakan
Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan
transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum,
perumahan dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.
Dengan melaksanakan Renstra Dinas PU 2016-2021 secara konsisten dan
didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur
pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh
pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis,
dan Agamis.
Bantul, Mei 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP 19581229 1993031002