Download - BAB I dst jadi euy
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas
berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan
optimal. Upaya kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari upaya kesehatan
wajib dan usaha kesehatan pengembangan.
Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus
melaksanakan manajemen dengan baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas secara efektif
dan efisien. Manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggung jawaban. Seluruh kegiatan di atas merupakan satu kesatuan
yang saling terkait dan berkesinambungan.
Menurut Kemenkes No 128 tahun 2004 terdapat 7 masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan program Puskesmas untuk mencapai target program, diantaranya sistem
manajemen puskesmas yang diselenggarakan melalui mekanisme perencanaan mikro
(microplanning) yang kemudian menjadi perencanaan tingkat puskesmas, penggerakan
pelaksanaan (P2) yang diselenggarakan melalui mekanisme loka karya mini (mini
workshop) serta pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang diselenggarakan
melalui mekanisme stratifikasi puskesmas yang menjadi penilaian kinerja puskesmas,
dengan berlakunya prinsip otonomi yang perlu disesuaikan. Masalah lainnya yaitu kegiatan
yang dilaksanakan puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan
masyarakat setempat. Selama ini semua puskesmas dimanapun berada menyelenggarakan
upaya kesehatan yang sama.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1.2.1 Bagaimana peran serta setiap bagian dalam struktur organisasi di Puskesmas
Tulang Bawang I?
1.2.2 Bagaimana penerapan sistem manajemen Puskesmas Tulang Bawang I?
2
1.3 TUJUAN
1.3.1 TUJUAN UMUM
a. Untuk meningkatkan kemapuan manajemen di Puskesmas Tulang Bawang I dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung
jawaban berdasarkan fungsi dan azas pelaksanaannya.
b. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan Puskesmas Tulang Bawang I
1.3.2 TUJUAN KHUSUS
a. Mengetahui peran serta setiap bagian dalam struktur organisasi di Puskesmas Tulang
Bawang I
b. Mengetahui penerapan sistem manajemen Puskesmas Tulang Bawang I
1.4 MANFAAT
1.4.1 Meningkatkan kemapuan manajemen di Puskesmas Tulang Bawang I dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pertanggung jawaban berdasarkan fungsi dan azas pelaksanaannya.
1.4.2 Meningkatkan mutu kualitas Puskesmas Tulang Bawang I
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 KONSEP DASAR PUSKESMAS
2.1.1 Pengertian
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
a. Unit Pelaksana Teknis
Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD),
puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung
tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
b. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa
Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
c. Penanggungjawab Penyelenggaraan
Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan
kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya sebagian upaya pembangunan
kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan
kemampuannya.
d. Wilayah Kerja
Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi
apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas, maka tanggungjawab
wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep
wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara
operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2.1.2 Visi
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas menurut
Kementerian Kesehatan adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.
4
2.1.3 Misi
Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui
misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani.
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang
paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
2.1.4 Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarkan oleh puskesmas adalah
terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam
rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2.1.5 Fungsi
a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah
kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping
itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari
penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk
pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.
b. Pusat pemberdayaan masyarakat.
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat,
keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan
kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif
dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut
menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan
memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.
5
c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat
pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi:
1) Pelayanan kesehatan perorangan.
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi
(private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan
kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk
puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.
2) Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik
(public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi
kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai
program kesehatan masyarakat lainnya.
2.2 KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
2.2.1 Kedudukan
Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem
Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah Daerah:
a. Sistem Kesehatan Nasional
Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana
pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
b. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota
Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota di wilayah
kerjanya.
6
c. Sistem Pemerintah Daerah
Kedudukan puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah adalah sebagai
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan unit
struktural Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.
d. Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan
strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek
dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat.
Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama
ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja puskesmas terdapat pula berbagai bentuk
upaya kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, polindes,
pos obat desa dan pos UKK. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan
kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina.
2.2.2 Organisasi
a. Struktur Organisasi
7
PJ APOTIK
Santi KU, A.Md.Keb
BIDAN DESADWT Jaya
Rika Syanti S, S.ST
PUSKESMASPEMBANTU
Purwanti, Amd.Kep
Warga Indah JayaWayan Z, A.Md.Keb
Tri Mulya JayaSilki Maisah, A.Md.Keb
Tunggal WargaSevi RP, A.Md.Keb
BIDAN DESATri Darma Wira JayaHernawati, A.Md.Keb
Moris JayaDevi D LP, A.Md.Keb
Banjar DewaSuwarni, A.Md.Keb
KOOR.UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sanusi, A.Md.Kep
BIDAN DESA BIDAN DESA BIDAN DESA
Tri Tunggal JayaMasriyana, A.Md.Keb
BIDAN DESATri Mukti JayaSusi Arlina, S.ST
Banjar AgungBIDAN DESA
Warga Makmur JayaEria U, A.Md.Keb Dewi Astuti, A.Md.Keb
Dian Supatma P, A.Md.KL
Rosleli Brt, SKM Suhanto, SH
PJ KESEHATAN JIWASuhanto, SH
BIDAN DESA
BIDAN DESA BIDAN DESA
KOOR.UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
Eddy Saryadi, A.Md.Kep
BIDAN DESA
PJ PENYAKIT TIDAK MENULARRachmansyah Adi Daya Iskandar, A.Md.Kep
PJ KESEHATAN OLAHRAGAMada Tigor
PJ P.A.LI Komang Tirtayasa, A.Md.Kep
PJ P2M
PJ KESEHATAN USIA LANJUTRosleli Brt, SKM Dian Supatma P, A.Md.KL Sanusi, A.Md.Kep
PJ BINA KES. TRADISIONALSuradi, S.Kep
PJ GIZI MASYARAKAT PJ KLINIK SANITASI
PJ KESEHATAN JIWARetno Hadiyati, S.ST
PJ KLINIK GIGI & MULUTDian Supatma P, A.Md.KL Retno Hadiyati, S.ST Drg. Kusyanti
PJ USAHA KES. SEKOLAH
Utari Pitarini, A.Md.KG
PJ KESLING PJ KLINIK KES. IBU & ANAK
STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS TULANG BAWANG 1
Suradi, S.Kep
PENGEMBANGAN
PJ PROMOSI KESEHATAN KOOR. BALAI PENGOBATAN KOOR. INSTALASI RAWAT INAPDrg. Kusyanti
PENGEMBANGAN
PJ USAHA KES. GIGI SEKOLAH
WAJIB WAJIB
Arif Budiman,SKM,MM Eddy Saryadi, A.Md.Kep
BENDAHARA
BENDAHARA BOK : Yuniarti, SEBENDAHARA JKN : Sri Lestari, SEBENDAHARA RUTIN : Sulyuwati, SEBENDAHARA PERAWATAN : Suhartini, Amd.Kep
KEPALA TATA USAHAAchmad Reza Alkaunin
A. Reza Alkaunin
Hi. Arnan Jaya, SKM
KEPALA PUSKESMAS
ADMINISTRASI REKAM MEDISLulung Abdul Halim Rilo Sayekti,SKM
PENDAFTARAN
Ida M, A.Md.Kep
PJ ISPA PJ PENYAKIT TIDAK MENULAR
Adi Daya Iskandar, A.Md.Kep
PJ LABORATORIUM
Dedek Sulaiman, S.ST
Sanusi, A.Md.Kep
PJ FARMAKMIN
PJ K3
Eddy Saryadi, A.Md.Kep
PJ KESEHATAN USIA LANJUT
Fernando Manefo H, A.Md.Kep
SATGAS
PJ GUDANG OBAT
Titik Setianingsih, A.Md.Kep
PJ KES. IBU & ANAK PJ KLINIK GIZI
PJ APOTIK
Santi KU, A.Md.Keb
Derri M, A.Md.Kep
Merry CA, A.Md.Kep
PJ GHTR
Yuniarti, SE
PJ KES. REPRODUKSI
Neli Afrida, A.Md.Kep
PJ DBD HIV/AIDSRama AS, A.Md.Kep
PJ TB & KUSTA
Dedek S, S.ST
PJ DIARE
PJ IMUNISASI
Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Tulang Bawang 1
8
Keterangan :KESLING : Kesehatan LingkunganP2M : Pemberatasan Penyakit MenularGHTR : Gigitan Hewan Tersangka RabiesFARMAKMIN : Farmasi, Makanan dan MinumanK3 : Kesehatan dan Keselamatan KerjaP.A.L : Practical Approach Lung HealthSATGAS : Satuan Tugas
b. Kriteria Personalia
Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi puskesmas disesuaikan
dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit puskesmas. Khusus untuk Kepala
Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan
yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
c. Eselon Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat
kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran Kepala
Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan,
maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III-B. Dalam keadaan tidak
tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III-B, ditunjuk
pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala Puskesmas yakni seorang sarjana
di bidang kesehatan kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup bidang
kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.
2.2.3 Tata Kerja
a. Dengan Kantor Kecamatan
Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan kantor
kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber
daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula
kegiatan fasilitasi.
b. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
dengan demikian secara teknis dan administratif, puskesmas bertanggungjawab kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebaliknya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
9
bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan administratif dan teknis
kepada puskesmas.
c. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga
masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan
rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai Pembina
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan
teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan.
d. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan
kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut
diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti
rumah sakit (kabupaten/kota) dan berbagai balai kesehatan masyarakat (balai
pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat, balai kesehatan kerja
masyarakat, balai kesehatan olahraga masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat,
balai kesehatan indra masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat,
jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan
masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan masyarakat.
Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang
menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
e. Dengan Lintas Sektor
Tanggungjawab puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk mendapat hasil yang optimal,
penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan
dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu
pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat
dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang
diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap
kesehatan.
f. Dengan Masyarakat
Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya, puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan
10
subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan
Penyantun Puskesmas (BPP) yang menghimpun berbagai potensi masyarakat, seperti
tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, orgasnisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha.
BPP tersebut berperan sebagai mitra puskesmas dalam menyelenggarakan
pembangunan kesehatan.
2.3 UPAYA DAN AZAS PENYELENGGARAAN
2.3.1 Upaya
Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni
terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas bertanggungjawab
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang
keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:
a. Upaya Kesehatan Wajib
Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan
komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus
diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan
wajib tersebut adalah:
1) Upaya Promosi Kesehatan
2) Upaya Kesehatan Lingkungan
3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
4) Upaya Perbaikan Gizi
5) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
6) Upaya Pengobatan
b. Upaya Kesehatan Pengembangan.
Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang
disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih
dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni:
1) Upaya Kesehatan Sekolah
2) Upaya Kesehatan Olah Raga
3) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
4) Upaya Kesehatan Kerja
5) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
11
6) Upaya Kesehatan Jiwa
7) Upaya Kesehatan Mata
8) Upaya Kesehatan Usia Lanjut
9) Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional
Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya
pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan
pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas.
Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang, baik upaya
kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Apabila perawatan
kesehatan masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut, maka dapat
dijadikan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.
Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi,
yakni upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan
kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam rangka
mempercepat tercapainya visi puskesmas.
Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh puskesmas
bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan masukan dari
BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila upaya kesehatan wajib
puskesmas telah terlaksana secara optimal, dalam arti target cakupan serta peningkatan
mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya kesehatan pengembangan pilihan
puskesmas ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam keadaan
tertentu, upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai
penugasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan
pengembangan, padahal menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota bertanggunjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.
Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan pula pelayanan rawat inap.
Untuk ini di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan rawat inap tersebut, yang dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai persyaratan tenaga, sarana dan
prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, di beberapa daerah tertentu telah muncul pula kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan medik spesialistik. Dalam keadaan ini, apabila ada
kemampuan, di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan medik spesialistik tersebut,
baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap. Keberadaan pelayanan medik
12
spesialistik di puskesmas hanya dalam rangka mendekatkan pelayanan rujukan kepada
masyarakat yang membutuhkan. Status dokter dan atau tenaga spesialis yang bekerja di
puskesmas dapat sebagai tenaga konsulen atau tenaga tetap fungsional puskesmas yang
diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
Perlu diingat meskipun puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik
spesialistik dan memiliki tenaga medis spesialis, kedudukan dan fungsi puskesmas tetap
sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayaan kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya.
2.3.2 Azas penyelenggaraan
Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan harus
menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan
puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Dasar pemikirannya
adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi puskesmas dalam
menyelenggarakan setiap upaya puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya
kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaraan puskesmas yang dimaksud adalah:
a. Azas pertanggungjawaban wilayah
Azas penyelenggaraan puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban
wilayah. Dalam arti puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini puskesmas harus
melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:
1) Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga
berwawasan kesehatan
2) Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat
di wilayah kerjanya
3) Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya
4) Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan
terjangkau di wilayah kerjanya.
Diselenggarakannya upaya kesehatan strata pertama oleh puskesmas pembantu,
puskesmas keliling, bidan di desa serta berbagai upaya kesehatan di luar gedung
puskesmas lainnya (outreach activities) pada dasarnya merupakan realisasi dari
pelaksanaan azas pertanggungjawaban wilayah.
13
b. Azas Pemberdayaan Masyarakat
Azas penyelenggaraan puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan
masyarakat. Dalam arti puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan
masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Untuk
ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukkan Badan
Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain:
1) Upaya kesehatan ibu dan anak: posyandu, polindes, Bina Keluarga Balita (BKB)
2) Upaya pengobatan: posyandu, Pos Obat Desa (POD)
3) Upaya perbaikan gizi: posyandu, panti pemulihan gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
4) Upaya kesehatan sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid,
Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
5) Upaya kesehatan lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa Percontohan
Kesehatan Lingkungan (DPKL)
6) Upaya kesehatan usia lanjut: posyandu usila, panti wreda
7) Upaya kesehatan kerja: Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
8) Upaya kesehatan jiwa: posyandu, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKJM)
9) Upaya pembinaan pengobatan tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA),
Pembinaan Pengobat Tradisional (Battra)
10) Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan (inovatif): dana sehat, Tabungan Ibu
Bersalin (Tabulin), mobilisasi dana keagamaan
c. Azas Keterpaduan
Azas penyelenggaraan puksesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk
mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal,
penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika
mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu
diperhatikan, yakni:
1) Keterpaduan Lintas Program
Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan
berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggungjawab puskesmas. Contoh
keterpaduan lintas program antara lain:
a) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi,
promosi kesehatan, pengobatan
14
b) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan lingkungan dengan
promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja
dan kesehatan jiwa
c) Puskesmas keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi
kesehatan, kesehatan gigi
d) Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, gizi P2M, kesehatan jiwa, promosi
kesehatan
2) Keterpaduan Lintas Sektor
Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan
upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program
dari sector terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan
dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain:
a) Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, pendidikan, agama
b) Upaya promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian
c) Upaya kesehatan ibu dan anak: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK, PLKB
d) Upaya perbaikan gizi: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha, PKK,
PLKB
e) Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan
dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, organisasi
kemasyarakatan
f) Upaya kesehatan kerja: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, tenaga kerja, dunia usaha.
d. Azas Rujukan
Azas penyelenggaraan puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai sarana
pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas
terbatas. Padahal puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai
permasalahan kesehatannya. Untuk membantu puskesmas menyelesaikan berbagai
masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka
penyelenggaraan setiap upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus
ditopang oleh azas rujukan.
15
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit
atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal
dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan
lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang
sama.
Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas ada
dua macam rujukan yang dikenal, yakni:
1) Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit.
Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu,
maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang
lebih mampu (baik horisontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat inap
yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke puskesmas.
Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam:
a) Rujukan kasus keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (biasanya
operasi) dan lain-lain.
b) Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang
lebih lengkap.
c) Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih
kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga puskesmas dan ataupun
menyelenggarakan pelayanan medik di puskesmas.
2) Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah
kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan
bencana.
Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu
puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan
pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi
kebutuhan masyarakat. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi
masalah kesehatan masyarakat, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam:
a) Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging,
peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual,
bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan.
16
b) Rujukan tenaga antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyelidikan kejadian
luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan
gangguan kesehatan karena bencana alam.
c) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan
masyarakat dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat
dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (antara lain Upaya
Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Jiwa, pemeriksaan
contoh air bersih) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rujukan
operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu.
2.4 MANAJEMEN PUSKESMAS
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan puskesmas, perlu ditunjang oleh
manajemen puskesmas yag baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan
yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif
dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk
fungsi-fungsi manajemen. Ada tiga fungsi manajemen pusksesmas yang dikenal yakni
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban.
Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan
berkesinambungan.
2.4.1 Perencanaan
Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk
mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja pusksesmas. Rencana tahunan puskesmas
dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua,
rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.
a. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib
Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas, yakni
Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga
Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan
puskesmas adalah sebagai berikut:
1) Menyusun Usulan Kegiatan
Langkah pertama yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun usulan
kegiatan dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik nasional
17
maupun daerah, sesuai dengan masalah sebagai hasil dari kajian data dan informasi
yang tersedia di puskesmas. Usulan ini disusun dalam bentuk matriks (Gantt Chart)
yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu,
lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan.
Contoh Gantt Chart Usulan Kegiatan (RUK)
No Upaya Puskesmas
Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Waktu Volume Kegiatan
Lokasi Perkiraan Biaya
Hasil yang diharapkan
Rencana ini disusun melalui pertemuan perencanaan tahunan puskesmas
yang dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan kabupaten/kota dengan
mengikut sertakan BPP serta dikoordinasikan dengan camat.
2) Mengajukan Usulan Kegiatan
Langkah kedua yang dilakukan puskesmas adalah mengajukan usulan
kegiatan tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk persetujuan
pembiayaannya. Perlu diperhatikan dalam mengajukan usulan kegiatan harus
dilengkapi dengan usulan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana, dan operasional
puskesmas beserta pembiayaannya.
3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
(Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang
dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping).
Contoh Gantt Chart Rencana Pelaksanaan (POA)
Upaya kesehatan ……………………
No Kegiatan Sasara
n
Target Volume
Kegiatan
Rincian
Pelaksanaan
Lokasi
Pelaksanaan
Tenaga
Pelaksana
Jadwal Kebutuhan
Pelaksanaan
18
Contoh pemetaan wilayah upaya kesehatan puskesmas (mapping)
b. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan
Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok
puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Upaya
laboratorium medik, upaya laboratorium kesehatan masyarakat dan pencatatan dan
pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan upaya penunjang
yang harus dilakukan untuk kelengkapan upaya-upaya puskesmas. Langkah-langkah
perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas
mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Identifikasi Upaya Kesehatan Pengembangan
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi upaya kesehatan
pengembangan yang akan diselenggarakan oleh puskesmas. Identifikasi ini
dilakukan berdasarkan ada/tidaknya masalah kesehatan yang terkait dengan setiap
upaya kesehatan pengembangan tersebut. Apabila puskesmas memiliki kemampuan,
identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui pengumpulan data
secara langsung di lapangan (Survei Mawas Diri).
Survei Mawas Diri merupakan Kegiatan pengumpulan data untuk mengenali
keadaan dan masalah yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki untuk mengatasi
masalah tersebut. Tahapan pelaksanaan:
a) Pengumpulan data cepat berupa data primer yakni yang dikumpulkan langsung
dari sumber data atau data sekunder yakni yang berasal dari catatan yang ada.
b) Pengolahan data
19
c) Penyajian data berupa data masalah dan potensi
Tetapi apabila kemampuan pengumpulan data bersama masyarakat tersebut
tidak dimiliki oleh puskesmas, identifikasi dilakukan melalui kesepakatan kelompok
(Delbecq Technique) oleh petugas puskesmas dengan mengikut sertakan Badan
Penyantun Puskesmas.
Delbecq Technique adalah Perumusan masalah dan identifikasi potensi
melalui kesepakatan sekelompok orang yang memahami masalah tersebut. Tahapan
pelaksanaan:
a) Pembentukan tim.
b) Menyusun daftar masalah
c) Menetapkan kriteria penilaian masalah
d) Menetapkan urutan prioritas masalah berdasarkan criteria penilaian dilengkapi
dengan uraian tentang potensi yang dimiliki.
Di samping itu identifikasi upaya kesehayan pengembangan dapat pula
memilih upaya yang bersifat inovatif yang tidak tercantum dalam daftar upaya
kesehatan puskesmas yang telah ada, melainkan dikembangkan sendiri sesuai
dengan masalah dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan puskesmas.
2) Menyusun Usulan Kegiatan
Langkah kedua yang dilakukan o2leh puskesmas adalah menyusun usulan
kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume),
waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan.
Rencana yang telah disusun tersebut diajukan dalam bentuk matriks (Gantt
Chart). Penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan
melalui pertemuan yang dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam bentuk musyawarah masyarakat.
3) Mengajukan Usulan Kegiatan
Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah mengajukan usulan
kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pembiayaannya. Usulan
kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke Badan Penyantun Puskesmas atau pihak-
pihak lain. Apabila dilakukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus dilengkapi
dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta urgensi perlu dilaksanakannya
upaya pengembangan tersebut.
20
4) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Langkah keempat yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun rencana
pelaksanaan yang telah disetujui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau
penyandang dana lain (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk
matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping).
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan
penyusunan rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib.
2.4.2 Pelaksanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta
penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, baik rencana tahunan
upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam
mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan
dan pengendalian adalah sebagai berikut:
a. Pengorganisasian
Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas, perlu dilakukan
pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama,
pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk
setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain,
dilakukan pembagian habis seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada
seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya.
Penentuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim
pada awal tahun kegiatan.
Contoh Gantt Chart Pembagian Beban Tugas dan Wilayah Kerja
No Nama petugas Upaya kegiatan Sasaran Target Jadwal kerja Lokasi kegiatan
Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas
sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan :
1) Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor terkait,
misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu
menyelenggarakan upaya kesehatan kerja.
21
2) Penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor
terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor
kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah.
Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan:
a) Secara langsung yakni antar sektor-sektor terkait
b) Secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi
kecamatan
b. Penyelenggaraan
Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah
menyelenggarakan rencana kegiatan puskesmas, dalam arti para penanggungjawab dan
para pelaksana yang telah ditetapkan pada pengorganisasian, ditugaskan
menyelenggarakan kegiatan puskesmas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Untuk dapat terselenggaranya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan
sebagai berikut:
1) Mengkaji ulang rencana pelaksanaan yang telah disusun, terutama yang menyangkut
jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan rincian tugas para
penanggungjawab dan pelaksana.
2) Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk setiap petugas sesuai dengan rencana
pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan puskesmas harus terbagi habis dan
merata kepada seluruh petugas.
3) Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada
waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas harus diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Azas penyelenggaraan puskesmas
Penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan keempat azas
penyelenggaraan puskesmas yakni azas pertanggungjawaban wilayah, azas
pemberdayaan masyarakat, azas keterpaduan dan azas rujukan.
b) Berbagai standar dan pedoman pelayanan puskesmas.
Pada saat ini telah berhasil dikembangkan berbagai standar dan pedoman
pelayanan puskesmas sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan puskesmas yang
harus diperhatikan pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas.
Standar dan pedoman tersebut adalah:
a) Standar dan pedoman bangunan puskesmas
b) Standar dan pedoman peralatan puskesmas
22
c) Standar manajemen peralatan puskesmas
d) Standar dan pedoman ketenagaan puskesmas
e) Pedoman pengobatan rasional puskesmas
f) Standar manajemen obat puskesmas
g) Standar dan pedoman teknis pelayanan berbagai upaya kesehatan perorangan
dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas
h) Pedoman Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
i) Pedoman perhitungan satuan biaya pelayanan puskesmas
4) Kendali Mutu
Penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan program kendali
mutu. Prinsip program kendali mutu adalah kepatuhan terhadap berbagai standar
dan pedoman pelayanan serta etika profesi, yang memuaskan pemakai jasa
pelayanan. Kendali Mutu merupakan upaya yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah
dan penyebab masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan,
menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan
kemampuan yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran
tindaklanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Prinsip kendali mutu
adalah mengikuti siklus pemecahan masalah (problem solving cycle), dilaksanakan
melalui kerjasama tim (team based), sesuai sumber daya yang tersedia (resource
based).
5) Kendali Biaya
Penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan program kendali
biaya. Prinsip program kendali biaya adalah kepatuhan terhadap berbagai standar
dan pedoman pelayanan serta etika profesi, yang terjangkau oleh pemakai jasa
pelayanan. Kendali biaya merupakan upaya yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan kebijakan
dan tatacara penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pembiayaannya, serta
memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Tahapan
pelaksanaan:
a) Menetapkan upaya kesehatan yang diselenggarakan lengkap dengan rincian
pembiayaannya.
b) Menjabarkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan (standar, pedoman, dan
nilai etika) yang mendukung
23
c) Melaksanakan upaya kesehatan yang sesuai dengan kebijakan dan tatacara
penyelenggaraan
d) Menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat yang terkait dengan
masalah biaya
e) Menyempurnakan penyelenggaraan upaya kesehatan dengan memperhatikan
keluhan biaya dari masyarakat.
c. Pemantauan
Penyelenggaraan kegiatan harus diikuti dengan kegiatan pemantauan yang
dilakukan secara berkala. Kegiatan pemantauan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Melakukan analisis penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, yang
dibedakan atas dua hal, yaitu analisis internal, yakni telaahan bulanan terhadap
penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai puskesmas, dibandingkan dengan
rencana dan standar pelayanan. Data yang dipergunakan diambil dari Sistem
Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) yang berlaku. SIMPUS merupakan suatu
tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan
keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran
kegiatannya. Sumber informasi yang didapat dari :
a) SP2TP
- Catatan: kartu individu, rekam kesehatan keluarga dan buku register
- Laporan: bulanan, tahunan dan KLB.
b) Survei lapangan
c) Lapoaran lintas sector
d) Laporan sarana kesehatan swasta
Kesimpulan dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, kinerja puskesmas
yang terdiri dari cakupan (coverage), mutu (quality) dan biaya (cost). Kedua,
masalah dan hambatan yang ditemukan pada waktu penyelenggaraan kegiatan
puskesmas. Telaahan bulanan ini dilakukan dalam Lokakarya Mini Bulanan
puskesmas.
2) Analisis eksternal yakni telaahan triwulan terhadap hasil yang dicapai oleh sarana
pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya serta sektor lain terkait yang ada di
wilayah kerja puskesmas. Telaahan triwulan ini dilakukan dalam Lokakarya Mini
Triwulan puskesmas secara lintas sektor.
24
2.4.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Pengawasan danpertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas
kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan
peraturan perundangan-undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya
pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengawasan
Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan
eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung.
Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota
serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek administratif,
keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya
penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan perundangan-undangan
maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Pertanggungjawaban
Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala puskesmas harus membuat laporan
pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan
dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut
disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait
lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi
penggantian kepala puskesmas, maka kepala puskesmas yang lama diwajibkan
membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.
2.4.4 Pembiayaan
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat yang menjadi tanggungjawab puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianya
pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni:
a. Pemerintah
Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari
pemerintah terutama adalah pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu puskesmas
masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni :
1) Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung,
pengadaan peralatan serta pengadaan obat.
25
2) Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan
peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional.
Setiap tahun kedua anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah
kabupaten/kota untuk seterusnya dibahas bersana DPRD kabupaten/kota. Puskesmas
diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen keuangan
diturunkan secara bertahap ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan
gedung serta pengadaan alat, anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota atau oleh pemerintah kabupaten/kota.
Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas adalah
kepala puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang
keuangan puskesmas yakni seorang staf yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota atas usulan kepala puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan
kegiatan yang telah disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Pendapatan puskesmas
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban
membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarnya
ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing (retribusi). Pada saat ini ada
beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari
penyelenggraan upaya kesehatan perorangan ini, yakni:
1) Seluruhnya disetor ke Kas Daerah
Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh dana retribusi yang
diterima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2) Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas
Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas menggunakan sebagian dari
dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang
lazimnya berkisar antara 25 – 50% dari total dana retribusi yang diterima.
Penggunaan dana hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional
puskesmas. Penggunaan dana tersebut secara berkala dipertanggungjawabkan oleh
puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
26
3) Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas
Beberapa daerah tertentu lainnya membenarkan puskesmas menggunakan seluruh
dana yang diperolehnya dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan untuk
membiayai kegiatan operasional puskesmas. Dahulu puskesmas yang menerapkan
model pemanfaatan dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini
sesuai dengan kebijakan dasar puskesmas yang juga harus menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat yang dananya ditanggung oleh pemerintah, diubah menjadi
puskesmas swakelola. Dengan perkataan lain puskesmas tidak mungkin sepenuhnya
menjadi swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni untuk
membiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi tanggungjawab
pemerintah.
27
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada mini project ini adalah metode deskriptif
analitik. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan
tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara
objektif. Menurut Sukmadinata, N. S, (2011), penelitian deskriptif ditujukan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena- fenomena yang ada. Fenomena yang
dijelaskan bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individual, situasi dan kelompok
tertentu secara akurat.
Pada Mini project ini yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu Puskesmas
Tulang Bawang I maka diharapkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang
memiliki dampak terhadap peningkatan mutu puskesmas tersebut. Maka penelitian ini
dilakukan secara deskriptif analitik yang berorientasi pemecahan masalah.
3.2 POPULASI
Populasi dalam penelitian ini adalah semua elemen yang berada di Puskesmas
Tulang Bawang I yaitu seluruh pegawai di Puskesmas Tulang Bawang I yang berjumlah 71
orang.
3.3 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
Waktu penelitian : Oktober 2014 - Januari 2015
Tempat penelitian : Puskesmas Tulang Bawang I
3.4 INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
3.4.1 Penilaian Kinerja Puskesmas Tulang Bawang I tahun 2014
3.4.2 Perencanaan Tingkat Puskesmas Tulang Bawang I tahun 2014
3.4.3 Plan of Action
3.4.4 Laporan Bulanan
3.4.5 Laporan Register Kunjungan Pasien ke Puskesmas Tulang Bawang I tahun 2014
3.4.6 Sistem Manajemen di tempat lain
Identifikasi dan perumusan masalah
Tinjauan pustaka dan hipotesis
Upaya Pemecahan Masalah
Observasi
Data
Hasil Pemecahan Masalah
Analisis data dan pembahasan
Masalah di puskesmas
Kuesioner Dokumentasi
Penentuan metode penelitian
Kesimpulan dan saran
Pengumpulan Data
28
3.5 ALUR KEGIATAN
29
BAB IV
PROFIL PUSKESMAS
4.1 PROFIL KOMUNITAS UMUM
Seluruh penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Banjar Agung berjumlah
35.650 jiwa. Wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1 meliputi 11 (sebelas) kampung,
dan kampung yang paling padat penduduknya adalah Kampung DWT Jaya dengan
jumlah penduduk sebanyak 8.335 jiwa. (PKP PKM TB 1 2014 & Laporan Data
Kependudukan Kec. Banjar Agung Th 2012-2014).
4.2 DATA GEOGRAFIS
Puskesmas Tulang Bawang I terletak dikampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar
Agung dengan jarak ± 27 km dari ibu kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala. Luas
wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1adalah ± 9.772 Ha dengan batas :
a. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Kibang Budi Jaya
b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Gedung Aji Lama
c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Penawarjaya
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Banjar Baru
Wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang I sebagian besar berupa dataran rendah
yang meliputi areal pemukiman dan daerah transit yang padat dan sibuk karena merupakan
jalur strategis antar kabupaten dan antar propinsi, perkebunan dan perladangan milik
penduduk dan sebagian kecil milik perusahaan, meliputi 11 desa (kriteria biasa) yaitu :
1. Banjar Agung
2. Banjar Dewa
3. Tunggal Warga
4. Warga Makmur Jaya
5. Warga Indah Jaya
6. Dwi Warga Tunggal Jaya
7. Tri Tunggal Jaya
8. Moris Jaya
9. Tri Mukti Jaya
10. Tri Darma Wira Jaya
11. Tri Mulya Jaya
30
4.3 DATA DEMOGRAFIK
Keadaan Puskesmas Tulang Bawang I sebagian besar dataran yang merupakan
perkebunan dan peladangan.
Tabel 1Data Jumlah Penduduk Per Desa Kec. Banjar Agung Tahun 2012 - 2014
No Desa 2012 2013 20141 Tunggal Warga 4711 4776 4830 2 Warga Makmur Jaya 2385 2675 2703 3 Warga Indah Jaya 716 1202 775 4 DWT Jaya 8027 8259 8335 5 Tri Tunggal Jaya 4378 5400 5434 6 Banjar Agung 2969 3239 33027 Banjar Dewa 2450 2484 2535 8 Moris Jaya 3916 3256 3302 9 Tri Mukti Jaya 1014 1056 1110
10 Tri Darma Wira Jaya 1689 1979 2024 11 Tri Mulya Jaya 1238 1243 1300
JUMLAH 33.493 jiwa 35.569 jiwa 35.650 jiwaSumber : PKP PKM TB 1 2014 & Laporan Data Kependudukan Kec. Banjar Agung Th 2012-2014
Grafik 1Persebaran Penduduk per Desa Wilayah Kerja Puskesmas Tulang Bawang I Tahun 2014
48302703
775
83355434
3302
2535
33021110 2024 1300 Tunggal Warga
Warga Makmur Jaya
Warga Indah Jaya
DWT Jaya
Tri Tunggal Jaya
Banjar Agung
Banjar Dewa
Moris Jaya
Tri Mukti Jaya
Tri Darma WJ
Tri Mulya Jaya
31
Tunggal Warga
Warga Makmur
Jaya
Warga Indah Jaya
DWT Jaya
Tri Tunggal
Jaya
Banjar Agung
Banjar Dewa
Moris Jaya
Tri Mukti Jaya
Tri Darma Wira Jaya
Tri Mulya Jaya
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Grafik 2.PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK KEC.BANJAR AGUNG PER TAHUN
201220132014
Jum
lah
jiw
a
Tabel 2Jarak dan Waktu Tempuh ke Desa dari Puskesmas Tulang Bawang 1
No DesaLuas
Wilayah(Hektar)
Jarak Tempuh
(Kilometer)
Waktu Tempuh (menit)
Alat Transportasi
Roda 2 Roda 4
1 Banjar Agung 484 5 12 √ √2 Banjar Dewa 467 8 20 √ √3 Tunggal Warga 757 3 7 √ √4 Warga Makmur
Jaya763 5 12 √ √
5 Warga Indah Jaya 759 8 20 √ √6 DWT Jaya 753 4 10 √ √7 Tri Tunggal Jaya 1.219 7 17 √ √8 Moris Jaya 1.450 10 25 √ √9 Tri Mukti Jaya 851 12 30 √ √
10 Tri Darma Wirajaya
754 14 35 √ √
11 Tri Mulya Jaya 751 16 40 √ √9.772
Sumber : Persetujuan Jarak Tempuh PKM Tulang Bawang 1 dengan Kec. Banjar Agung 2013
Melihat tabel 1 dan grafik 2 di atas maka dapat dilihat perbandingan jumlah
penduduk Kecamatan Banjar Agung tahun 2012 s/d 2014. Terjadi perubahan jumlah
penduduk, dengan kenaikan ± 15 % pada tahun 2013 dan kenaikan ± 9 % pada tahun 2014.
Prosentase ini termasuk kategori besar karena Kecamatan banjar Agung adalah daerah semi
urban dan pusat perekenomian bagi Kabupaten Tulang Bawang.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa dengan luas wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1
9.772 Ha, jarak desa terjauh dari Puskesmas Tulang Bawang 1 ± 16 km dengan jarak
32
tempuh ± 40 menit, dengan kondisi berupa dataran rendah, melewati banyak daerah
perkebunan rakyat, dan sebagian kecil jalan yang dilalui berupa jalan batu kasar
(onderlaag).
4.4 SUMBER DAYA KESEHATAN PUSKESMAS TULANG BAWANG 1
Tenaga medis dan non medis di Puskesmas Tulang Bawang 1 sampai dengan akhir
tahun 2014 berjumlah 75 orang.
Tabel . Data Ketenagaan PKM Tulang Bawang 1 th 2014
NO JENIS PENDIDIKAN JENJANGJUMLAH
KETERANGANPNS PTT PHL TKS
1 Sarjana Strata 1 Dokter 2 Dokter Gigi 1 Apoteker 1 SKM 4 1 S.Keperawatan 1 S.Nurse S. ST 4 Umum 3 2 Diploma III AKPER 13 2 4 AKBID 7 7 9 AKPAR AKZI APK AKL 1 1 AKPRO AAK 1 AKG 1 1 Umum Rekam Medik ATEM 3 Diploma 1 Bidan 1 SPPH SPPM SPAG 1 SMAK SPRG 1 SPK 3 PEKES 1 SMA+ Farmasi 4 Umum SMA 1 SMK 1 SMP+ 1 SD 1 JUMLAH 46 7 3 19
Sumber : Database Kepegawaian PKM Tulang Bawang 1 tahun 2014
33
4.5 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TULANG
BAWANG 1
4.5.1 Keadaan Fasilitas Kesehatan
Tabel Data Faskes/Penunjang di Wilayah Kerja PKM Tulang Bawang 1
Tahun 2014No Fasilitas Kesehatan/Penunjang Jumlah1 Puskesmas Induk 12 Puskesmas Pembantu 13 Gudang Obat 14 Laboratorium sederhana 15 Poskesdes 116 Rumah Bersalin 17 Klinik 28 Praktek dokter swasta 49 Apotek 10
10 Rumah Sakit swasta -11 Mobil Ambulans 1
Sumber : Laporan SP2TP PKM TB 1 th 2014
4.5.2 Keadaan Upaya Kesehatan Berbasis MasyarakatTabel
UKBM di Wilayah Kerja PKM Tulang Bawang 1 Tahun 2014No Jenis UKBM Jumlah1 KPKIA 152 Posyandu Balita 153 PSI 114 BKB 15 Posyandu Usila 116 TOGA 127 Desa P4K 118 Posbindu 29 Kelas Ibu Hamil 11
Sumber : Laporan SP2TP PKM TB 1 th 2014
Tabel Posyandu Balita di Wilayah Kerja PKM Tulang Bawang 1 Tahun 2014
No Desa Jumlah1 Banjar Agung 22 DWT Jaya 33 Tunggal Warga 14 Moris Jaya 15 Tri Darma Wira Jaya 16 Banjar Dewa 17 Warga Makmur 18 Warga Indah Jaya 19 Tri Tunggal Jaya 2
10 Tri Mulya Jaya 111 Tri Mukti Jaya 1
JUMLAH 15Sumber : Laporan LB3 KIA PKM TB 1 th 2014
34
4.5.3 Keadaan Peralatan KesehatanTabel . Data Keadaan Peralatan Kesehatan PKM Tulang Bawang 1 Tahun 2014
NO NAMA ALAT SATUAN VOL TAHUN ASAL DANAKEADAAN
BaikKurang
baikRusak berat
Pemeriksaan Umum1 Tiang infus stainless steel 5 kaki buah 1 2013 DAK Dinkes √2 Instrumen troley buah 1 2013 DAK Dinkes √3 Examination table unit 1 2013 DAK Dinkes √4 Tabung Oksigen 1 meter kubik unit 1 2013 DAK Dinkes √5 Regulator O2 unit 1 2013 DAK Dinkes √6 Regulator O2 unit 2 2014 JKN √7 Tensimeter Dewasa (adult)+ manset buah 1 2013 DAK Dinkes √8 Tensimeter Dewasa (adult) Air Raksa buah 2 2014 JKN √9 Tensimeter Dewasa (adult) Jarum buah 2 2014 JKN √
10 Instrument cabinet buah 1 2013 DAK Dinkes √11 Termometer Digital buah 1 2013 DAK Dinkes √12 Timbangan Nenonatus Digital buah 1 2013 DAK Dinkes √13 Stetoskop Dewasa (adult) buah 1 2013 DAK Dinkes √14 Stetoskop Dewasa (adult) buah 2 2014 JKN √15 Stetoskop paediatric buah 1 2013 DAK Dinkes √16 Alat Ukur Tinggi Badan buah 3 2014 JKN √17 Timbangan buah 1 2014 JKN √18 Phantom Gigi medium buah 1 2014 JKN √19 Tang Gigi Dewasa set 1 2014 JKN √20 Tang Gigi Anak set 1 2014 JKN √21 Canula O2 Dewasa buah 2 2014 JKN √22 Canula O2 Anak buah 1 2014 JKN √23 Canula O2 Bayi (infant) buah 1 2014 JKN √24 Ambubag infant buah 1 2014 JKN √25 Bed Patient umum buah 12 √26 Tiang infus stainless steel 5 kaki buah 10 √27 Brankard buah 1 √28 Alat USG Mindray DP 10 unit 1 2014 JKN √ Alat PAL
29 Peak Flow Meter buah 2 2011 GF √30 Optichamber with metered dose inhaler buah 2 2011 GF √31 Nebulizer unit 1 2011 GF √ Pemeriksaan Gynekolog
32 Spekulum Sims S buah 1 2013 DAK Dinkes √33 Spekulum Sims M buah 1 2013 DAK Dinkes √34 Spekulum Sims L buah 1 2013 DAK Dinkes √35 Klem kasa (korentang) buah 1 2013 DAK Dinkes √ 36 Bengkok buah 1 2013 DAK Dinkes √ 37 Spekulum Cocor Bebek Grave S buah 1 2013 DAK Dinkes √ 38 Spekulum Cocor Bebek Grave M buah 1 2013 DAK Dinkes √ 39 Spekulum Cocor Bebek Grave L buah 1 2013 DAK Dinkes √ 40 Sterilisator kering buah 1 2013 DAK Dinkes √ Pemeriksaan Obstetri
41 Doppler Fetal Detector buah 1 2013 DAK Dinkes √ Peralatan PONED
42 Nebulizer Ultrasonic unit 1 2013 DAK Dinkes √ 43 Kit Resusitasi dewasa set 1 2013 DAK Dinkes √ 44 Patient bed+matras (2 crank)+bedside cabinet unit 1 2013 DAK Dinkes √ Persalinan Normal
45 Gunting Episiotomi 145 mm buah 1 2013 DAK Dinkes √ 46 Gunting Tali Pusat 160 mm buah 1 2013 DAK Dinkes √ 47 Hb Test System Motor unit 1 2014 JKN √
Sumber : Laporan Inventaris Barang PKM TB 1 s/d Desember 2014
35
Dalam tabel di atas terlihat data keadaan peralatan kesehatan yang tersedia di
Puskesmas Tulang Bawang 1. Data ini diinput menggunakan laporan inventaris barang di
Puskesmas Tulang Bawang 1 sampai dengan November 2014, yang bersumber dari DAK
Dinkeskab, JKN dan Global Fund (GF) UI. Puskesmas Tulang Bawang merupakan puskesmas
yang memiliki fasilitas rawat inap dan juga Puskesmas Mampu PONED, maka banyak
tersedia alat kesehatan yang mendukung.
4.5.4 Pemenuhan Kebutuhan Obat
Tabel . Ketersediaan Dan Kebutuhan Obat PKM Tulang Bawang 1 Tahun 2014NO NAMA OBAT JENIS SEDIAAN JUMLAH
Obat Umum 1 Albendazol tablet 400 mg 4.4702 Alopurinol tablet 100 mg 3.0003 Aminofilin injeksi ampul 24 mg/ml-10 ml 1504 Aminofilin tablet 200 mg 1.8005 Amlodipin tablet 5 mg 1506 Amlodipin tablet 10 mg 1207 Amoksisilin kapsul 250 mg 7.0808 Antasida DOEN tablet kunyah 1.0009 Antifungi DOEN kombinasi pot @ 30 mg 48
10 Anti malaria DOEN kombinasi (Pirimetamin 25 mg, Sulfadoksin 500 mg)
tablet 300
11 Aqua pro injeksi steril vial 5012 Asam askorbat (Vit C) tablet 50 mg 8.00013 Asiklovir krim 5 % tube @ 5 g 7514 Asiklovir tablet 200 mg 30015 Asiklovir tablet 400 mg 25016 Atropin sulfat injeksi ampul 0,25 mg/ml-1 ml 6017 Betametason krim 0,1 % tube @ 5 ml 10018 Deksametason injeksi ampul, 5 mg/ml-1 ml 10019 Deksametason tablet 0,5 mg 3.80020 Difenhidramin HCl Injeksi ampul 10 mg/ml-1 ml 15021 Digoksin tablet 0,25 mg 1.00022 Domperidon tablet 10 mg 1.30023 Ekstrak Belladona tablet 10 mg 40024 Etakridin (Rivanol) larutan 0,1 % botol 300 ml 4425 Fenobarbital injeksi ampul 50 mg/ml-2ml 3026 Fitomenadion (Vit K1) injeksi ampul 10 mg/ml-1 ml 5027 Furosemid tablet 40 mg 30028 Garam Oralit bungkus untuk 200 ml air 30029 Gentamicin injeksi ampul 40 mg/ml 16030 Glibenklamid tablet 5 mg 3.00031 Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg 10.00032 Glukosa larutan infus 10 % steril flabot 500 ml 18033 Glukosa larutan infus 40 % steril flash 25 ml 1534 Glukosa larutan infus 5 % steril flabot 500 ml 10035 Griseofulvin tablet 125 mg micronized 80036 Haloperidol tablet 5 mg 40037 Hidroklortiazid (HCT) tablet 25 mg 1.00038 Hidrokortison krim 2,5 % tube 5 g 9639 Ibuprofen tablet 200 mg 80040 Isosorbid Dinitrat Sublingual tablet 5 mg 400
36
41 Kaptopril tablet 12,5 mg 2.20042 Kaptopril tablet 25 mg 80043 Ketorolac injeksi ampul 10 mg/ml-1 ml 2544 Klindamisin kapsul 300 mg 50045 Kloramfenikol kapsul 250 mg 3.00046 Kloramfenikol tetes telinga 3 % botol 5 ml 2447 Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg 10.00048 Klorpromazin HCl injeksi ampul 25 mg/ml-1 ml 3049 Klorpromazin HCl injeksi ampul 5 mg/ml-2 ml 3050 Klorpromazin tablet salut 100 mg 40051
Kotrimoxazol Kombinasi (Sulfametoxazol 400 mg + Trimetropim 80 mg)
tablet 5.800
52 Kuinin (Kina) tablet 200 mg 6053 Lidokain Komp. Injeksi ampul 30054 Magnesium Sulfas injeksi 20 % vial 25 ml 6555 Magnesium Sulfas injeksi 40 % vial 25 ml 4256 Metampiron (Antalgin) injeksi ampul 250 mg/ml-2 ml 6057 Metampiron (Antalgin) tablet 500 mg 3.10058 Metilergometrin Maleat injeksi ampul 200 mg-1 ml 6059 Metoklopramid injeksi ampul 5 mg/ml 1060 Metoklopramid tablet 10 mg 20061 Metronidazol tablet 500 mg 20062 Mineral Mix kombinasi bungkus 20063 Natrium Diklofenak tablet 50 mg 4.00064 NaCl larutan infus 0,9 % steril flabot 500 ml 12065 Nifedipin tablet 10 mg 50066 Nystatin tablet salut 500.000 IU 70067 Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 % tube @ 3,5 g 7568 Papaverin injeksi ampul 40 mg/ml 10069 Papaverin tablet 40 mg 20070 Parasetamol tablet 100 mg 1.40071 Parasetamol tablet 500 mg 5.80072 Piracetam tablet 400 mg 20073 Piracetam tablet 800 mg 20074 Pirantel syrup 125 mg/ 5 ml botol 60 ml 7075 Pirantel tab score (base) tablet 125 mg, 25x4 tab 60076 Pridoksin HCl (Vit. B6) tablet 10 mg 5.00077 Piroksikam tablet 20 mg 90078 Povidon Iodida larutan 10 % botol 30 ml 4179 Povidon Iodida larutan 10 % botol 300 ml 2680 Prednison tablet 5 mg 6.00081 Primakuin tablet 15 mg 1.00082 Propiltiourasil tablet 100 mg 70083 Ringer Laktat larutan infus steril flabot 500 ml 26084 Salbutamol tablet 2 mg (sbg sulfat) 70085 Salbutamol tablet 4 mg (sbg sulfat) 1.80086 Sefadroksil kapsul 500 mg 3.40087 Sianokobalamin (Vit. B12) injeksi ampul 500 mcg-ml 30088 Sianokobalamin (Vit. B12) tablet 50 mcg 1.00089 Tetrasiklin HCl kapsul 500 mg 2.00090 Thiamin HCl/Mononitrat (Vit.B1) tablet 50 mg 1.00091 Triheksifenidil HCl tablet 2 mg 30092 Vitamin B Komplek tablet 3.000 Vaksin dan Serum
93 Serum Anti Tetanus (ATS) injeksi ampul 1500 IU 1594 Vaksin Rabies Verorab vial 4 Obat Gigi
95 Etil Klorida spray botol 100 ml 6 Bahan Habis Pakai
37
96 Alat suntik sekali pakai (ADS) 2,5 ml 1.30097 Alat suntik sekali pakai (ADS) 5 ml 40098 Benang Catgut No. 2/0 - 3/0 24 x 70 cm 36099 Infusion set anak (paed) set 30
100 Infusion set dewasa (adult) set 127101 IV cateter no.20 buah 50102 IV cateter no.22 buah 50103 Kapas pembalut/absorben 250 gr 3104 Plester 5 yard x 2 inchi rol 8105 Urine bag set 90106 Wing needle No. 21 G buah 200107 Wing needle No. 23 G buah 100108 Wing needle No.25 G buah 100109 Wing needle No.27 G buah 100
Obat Tambahan 110 Cefotaxim injeksi vial 1 g 22111 Ceftriaxon injeksi vial 1 g 56
Sumber : LPLPO PKM TB 1 s/d November 2014
Dari tabel di atas mengenai ketersediaan obat di Puskesmas Tulang Bawang 1
terlihat adanya jumlah, jenis dan sediaan obat yang bervariasi. Data ini di input
menggunakan Laporan Pemakaian Obat Dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) gudang obat
sampai dengan November 2014. Jumlah angka yang ada di kolom ke tiga merupakan sisa
stock obat/Bahan Habis Pakai yang tersedia untuk keperluan pelayanan medis di
Puskesmas Tulang Bawang 1. Obat-obatan ini merupakan subsidi dan didistribusikan dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBD I/APBD
II/DAK/ASKES atau sumber lain. Dalam 1 tahun berlangsung ± 3 – 4 kali pendistribusian
obat, yang berarti jumlah total per item rata-rata 3 kali lipat, sesuai permintaan/kebutuhan
pemakaian obat dari puskesmas.
4.6 DATA KESEHATAN MASYARAKAT
4.6.1 Angka KematianTabel . Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu PKM Tulang Bawang 1
NO
TAHUNANGKA KEMATIAN
JUMLAHBAYI BALITA IBU
1 2012 0 0 0 02 2013 1 1 0 23 2014 3 0 0 3
Sumber ; Laporan KIA SP2TP PKM TB 1 th 2014 & PKP PKM TB1 TH 2014
Tahun 2013 terdapat 1 kasus kematian bayi dengan penyebab BBLR (Berat Badan
Bayi Lahir Rendah), 1 kasus kematian ibu dengan penyebab atonia uteri. Tahun 2014
terdapat 3 kasus kematian bayi dengan penyebab 1 kasus BBLR, 1 kasus asfiksia, dan 1
kasus kelainan kongenital.
38
4.6.2 Angka Kesakitan
Comm
on Cold
Gastr
itis
Hypert
ensi
Influenza
Remat
oid A
rtitis
Diare
Pharin
gitis A
kut
Karie
s Gig
i
Diabete
s Melit
us
Asma B
ronch
iale
0
500
1000
1500
2000
2500
3000 2846
22592115 2022 1950
14321263
1014 982
667
Grafik 3. 10 PENYAKIT TERBANYAK PKM TB 1 TAHUN 2012
Jum
lah
pas
ien
Sumber : PTP PKM TB 1 Th 2012
Gastr
itis
Hypert
ensi
Comm
on Cold
Influenza
Rhemat
oid A
rtriti
s
Diare
Diabete
s Melit
us
Pharin
gitis A
kut
Karie
s Gig
i
Asma B
ronch
iale
0
200
400
600
8001000
1200
1400
1600
18002000 1855 1795
1606 1586
1262
1036 1012885
750623
Grafik 4. 10 PENYAKIT TERBANYAK PKM TB 1 TH 2013
Jum
lah
Pas
ien
Sumber : PTP PKM TB 1 Th 2013
Tabel Data 10 Penyakit Terbanyak PKM Tulang Bawang 1 Th 2014
NO DIAGNOSA PENYAKIT ICD X JUMLAH1 Common Cold J.00 14982 Gastritis K.29.7 14063 Hipertensi I.10 13134 Gastroenteritis A.09 8775 Influenza J.11.8 6946 Non Insulin Dependent DM E.11 6907 Rheumatoid M.069 4988 Asma Bronchiale J.45.9 3429 Pharyngitis Acute J.02.9 316
10 Bronchitis Acute J.20.9 229Sumber : Laporan LB3 Penyakit dan Register Pasien Instalasi Perawatan PKM TB
39
Common cold
Gastritis
Hipertensi
Gastroenteriti
s
Influenza
NIDDM
RheumatoidAsm
a
Pharyngitis
Bronchitis
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600 14981406
1313
877
694 690
498
342 316229
Grafik 5. 10 PENYAKIT TERBANYAK PKM TB 1 TH 2014
Junl
ah P
ende
rita
Terjadi beberapa pergeseran posisi pola penyakit utama dalam 10 penyakit
terbanyak di Puskesmas Tulang Bawang 1. Untuk tahun 2012 dan 2014 urutan pertama
adalah common cold, sedangkan tahun 2013 gastritis menduduki urutan pertama. Data ini
belum valid dan akurat karena belum semua data penyakit di lingkup wilayah kerja
puskesmas masuk dalam rekapan, sehingga belum dapat menggambarkan pola penyakit
tahunan.
Penyakit Menular
a. Malaria
Banjar
Agung
DWT J
aya
Tungg
al W
arga
Moris Ja
ya
Tri Darm
a Wira
Jaya
Banjar
Dewa
Warg
a Mak
mur Jay
a
Warg
a Indah
Jaya
Tri Tu
nggal
Jaya
Tri M
ulya Ja
ya
Tri M
ukti Ja
ya
Luar
Wila
yah
0
50
100
150
200
250
38
85
45
22 22 14 120
174 5
207
724 18
8 1 6 6 017
0 4
102
Grafik 6. TEMUAN KASUS MALARIA KLINIS PKM TB 1
2012
2013
2014
Jum
lah
Pend
erit
a
Sumber : Laporan P2 Malaria SP2TP PKM TB 1 th 2012-2014
40
Berdasarkan data dalam grafik 6 Temuan kasus malaria klinis, terlihat adanya
penurunan jumlah kasus malaria klinis terutama tahun 2014. Sebagian besar kasus malaria
klinis ini berasal dari luar wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1, karena Kecamatan
Banjar Agung bukan daerah endemis malaria.
b. Demam Berdarah
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
45
85
20
Grafik 7. TEMUAN KASUS DBD PKM TB 1
2012 2013
2014
TAHUN
Jum
lah
Pend
erita
Sumber : Laporan P2 DBD SP2TP PKM TB 1 th 2012-2014
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang
1 memperlihatkan gambaran penurunan jumlah kasus pada tahun 2014 dibandingkan
periode 2 tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya gerakan 3 M plus, bisa pula karena cepatnya antisipasi
pencegahan meluas dan mewabahnya kasus karena berjalannya sistem Pengawasan
Wilayah Setempat oleh kegiatan surveilans puskesmas.
41
c. Diare
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
652
941
1596
Grafik 8. TEMUAN KASUS DIARE PKM TB 1
201220132014
TAHUN
Jum
lah
Pend
erita
Sumber : Laporan P2 Diare SP2TP PKM TB 1 th 2012-2014
Oktober
November
Desember
Januari
Febru
ari
Maret
April MeiJuni
Juli
Agustu
s
Septe
mber0
50
100
150
200
250
300
350
152 151
7698
125
6595
65
122 120
308
219
Grafik 9. Pola Maksimal & Minimal Kasus Diare PKM TB 1
Pend
erita
Sumber : Laporan P2 Diare PKM TB 1 th 2014
Grafik 8 memperlihatkan data temuan kasus penyakit diare (Gastroenteritis) di
wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1.Dalam 3 tahun terakhir ini grafiknya meningkat
dan melonjak tajam pada tahun 2014, dapat disebabkan minimnya kemauan dan
pengetahuan warga mengikuti pola hidup bersih sehat plus mencuci tangan dengan air
bersih mengalir, atau juga makin sedikitnya kesempatan warga memperoleh air bersih
karena peningkatan jumlah penduduk dan berkurangnya daerah resapan air. Dalam grafik 9
terlihat pola maksimal dan minimal penyakit diare, yaitu kasus lebih banyak terjadi pada
awal bulan Juli sampai dengan Sepetember yang merupakan puncak musim kemarau.
42
d. Campak
2012 2013 20140
0.5
1
1.5
2
2.5
2 2
0
Grafik 10. CAKUPAN KASUS CAMPAK PKM TB 1
Jum
lah
Pend
erita
Sumber : Laporan Surveilans PKM TB 1 th 2012-2014
Cakupan kasus campak seperti ditunjukkan dalam grafik 10, hampir menunjukkan
keadaan yang stagnan pada tahun 2012 dan 2013. Mengingat bahwa setelah eradikasi
campak pada beberapa tahun lalu, dengan gencarnya dan diwajibkannya imunisasi campak
pada balita di Indonesia, seharusnya sudah tidak ditemukan lagi kasus tersebut dalam
minimal 1 dasawarsa ini. Untuk tahun 2014 sampai dengan bulan November, belum
ditemukan 1 kasus pun.
e. TB Paru
BTA (+) BTA (-)Rö (+) TB Anak0
5
10
15
20
25
30
35
4038
16
2828
9
2
1513
3
Grafik 11. TEMUAN KASUS & PENGOBATAN TB PARU PKM TB 1
201220132014
Jum
lah
Kasu
s
Sumber : Laporan P2 TB Paru SP2TP PKM TB 1 th 2012-2104
43
Penyakit TB Paru sampai saat ini masih merupakan penyakit infeksi di derah tropis
yang sulit diberantas. Terlihat dalam grafik 11, diawali dengan tiadanya data CDR,
mempengaruhi data kasus BTA (+) yang sempat baik cakupannya di tahun 2012, menurun
di tahun 2013 sampai 2014. Demikian juga BTA (-) Rö (+) pola grafiknya naik, turun dan
naik lagi, kasus TB Anak yang sempat tinggi cakupannya tahun 2012 dan anjlok drastis di 2
tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan screening / penjaringan kasus pasien TB Paru klinis
tidak berjalan baik, terlalu banyak kasus yang loss karena kurang cermat dalam
pemeriksaan awal, termasuk SDM nya yang kurang dalam segi kompetensinya.
f. HIV
2012 2013 20140
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 0 0
Grafik 12. CAKUPAN KASUS HIV PKM TB 1
Jum
lah
Pend
erit
a
Sumber : Laporan P2 HIV SP2TP PKM TB th 2012 - 2014
Kasus HIV maupun HIV AIDS di Kecamatan Banjar Agung masih amat sangat jarang
ditemukan, seperti diperlihatkan dalam grafik 12. Kalaupun ada kasusnya, biasanya sudah
dalam kondisi atau stadium yang mengharuskan pasien dirawat lebih lanjut di Rumah Sakit.
Nihilnya data cakupan kasus juga disebabkan masih enggannya pihak pasien atau keluarga
untuk melaporkan ke puskesmas, atau rasa malu karena menganggap penyakit tersebut
sebagai aib.
44
g. Gigitan Hewan Tersangka Rabies (GHTR)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
5
9
Grafik 13. TEMUAN KASUS GHTR PKM TB 1
201220132014
Jum
lah
Pend
erita
Sumber : Laporan GHTR SP2TP PKM TB 1 th 2012-2014
Terjadi peningkatan jumlah kasus gigitan hewan tersangka rabies pada tahun 2014,
dibandingkan tahun 2012 dan 2013. Kasus ini bersifat insidentil, spontanitas, tanpa adanya
pola tertentu di setiap tahunnya. Kebanyakan kasusnya, hewan tersangkanya bukan hewan
liar, banyak sekali yang belum divaksin di mantri/dokter hewan atau di puskeswan.
h. Infeksi Saluran Pernafasan bagian Atas (ISPA)
2012 2013 20140
200
400
600
800
1000
1200
169213
1189
Grafik 14. TEMUAN KASUS ISPA PKM TULANG BAWANG 1
Jum
lah
Pend
erita
Sumber : Laporan P2 ISPA SP2TP PKM TB 1 th 2012-2014
Dalam grafik 14, terlihat bahwa terjadi lonjakan drastis kasus ISPA di tahun 2014
sebesar lebih dari 200 %, dibandingkan tahun 2013. Hal ini mungkin karena terjadi
penularan secara sporadis, pergantian musim yang panjang, ataupun kurangnya antisipasi
penyuluhan penyakit ISPA oleh petugas kesehatan.
45
Penyakit Tidak Menular
Hipertensi
DM PPOK Asma Stroke Obesitas PJK Tiroid0
100
200
300
400
500
600
700609
364
130 127
430 0 0
Grafik 15. CAKUPAN KASUS PENYAKIT TIDAK MENULAR PKM TB 1
2014
Jum
lah
Pend
erita
Sumber : Laporan PTM SP2TP PKM TB 1 th 2014
Hipertensi masih menjadi penyakit tidak menular di urutan pertama dalam grafik 15
cakupan penyakit tidak menular., Diabetes berada di urutan kedua. Hal ini menunjukkan,
bahwa penyakit degeneratif atau pun metabolik tidak menjadi monopoli penduduk
perkotaan. Didaerah semi urban seperti di Kecamatan Banjar Agung, terjadi banyak
perubahan pola dan gaya hidup, cenderung banyak mengkonsumsi makanan instan
berkolesterol tinggi atau berkabohidrat berlebih, kurang aktifitas olah raga. Program
Penyakit Tidak Menular (PTM) ini baru aktif terlaksana di tahun 2014, sehingga data tahun
sbelumnya tidak ada.
4.6.3 Status Gizia. Status Gizi Balita
2014 20130
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.54 4
Grafik 16. STATUS BALITA KEKURANGAN ENERGI PROTEIN PKM TB 1
Pe
nd
eri
ta
Sumber : Laporan Gizi PKM TB 1 th 2013 – 2014
46
Tabel 5.Data Pencapaian Program Gizi PKM Tulang Bawang 1 th 2012-2014
No JENIS KEGIATAN INDIKATOR2012(%)
2013(%)
2014 (%)
1 Pertambahan pertumbuhan Balita
N/D 75 85 90BGM 2,22 1,95 3D/S 75 85 66Balita mendapat Vit A 2 kali/th 100 100 90
2 Pelayanan Gizi Cakupan Bumil mendapat Fe 75 80 82Cakupan MP-ASI 100 100 100Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100 100 100Bayi dengan ASI Ekslusif 76 79 61
3 Penyuluhan perilaku sehat Desa dengan garam yodium baik 80 85 1004 Penyelenggaraan
kewaspadaan giziKecamatan bebas rawan gizi 89 92 100Kampung KLB Gizi ditangani < 24 jam 100 100 100
Sumber : LaporanProg. Gizi PKM TB 1 tahun 2014
Bumil KEK Bumil Anemia4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
5,8
5
Grafik 17. DATA CAKUPAN BUMIL KEK DAN BUMIL ANEMIA PKM TUBA 1 TH 2014
Pro
sen
tase
Sumber : Laporan Surveilans Gizi dan KIA PKM TB 1 tahun 2014
Grafik 16 status balita kekurangan energi protein (KEK) menggambarkan keadaan
status gizi pada balita, dengan manifestasi berupa status gizi yang kurang atau gizi buruk.
Berdasarkan teori dan literatur, masih belum terdapat satu pun kasus gizi buruk, yaitu
marasmus, kwashiokor, atau marasmic-kwashiokor. Banyak laporan dari pihak luar
puskesmas ataupun Dinkeskab mengenai gizi buruk, setelah di observasi dan klarifikasi,
hanyalah kasus gizi kurang, ataupun gizi kurang akibat kelainan kongenital dari neonatus.
Pada tabel 5 terurai menjadi 4 jenis kegiatan, yaitu pertambahan pertumbuhan
balita, pelayanan gizi, penyuluhan perilaku sehat, dan penyelenggaraan kewaspadaan gizi.
Secara rata-rata selama 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan indikator leberhasilan
cakupan program tersebut, walaupun ada nilai yang stagnan.
Grafik 17 memperlihatkan data cakupan ibu hamil kurang energi kalori (KEK) dan
ibu hamil dengan anemia. Walaupun data angkanya terlihat kecil 5,8 % dan 5 %, namun
tetaplah hal tersebut dianggap kesenjangan yang sebisa mungkin ditekan menjadi nihil.
Penyebabnya mungkin masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk menjaga kesehatan
47
pribadinya, atau kurangnya motivasi, konsultasi, informasi dan edukasi dari petugas
kesehatan.
4.6.4 Kesehatan Lingkungan
SPALJAGA
SAB
0
10
20
30
40
50
60
70
80
46.55 52.5 58.73
75.575.5
74.4
Grafik 21. CAKUPAN KEGIATAN KESLING PKM TB 1 TH 2012
CakupanSPM
Pros
enta
se
Sumber : Laporan Kesling SP2TP PKM TB 1 th 2012
SPAL JAGA SAB0
10
20
30
40
50
60
70
80
4853.5
60.1
78.6 78.6 77.2
Grafik 22. CAKUPAN KEGIATAN KESLING PKM TB 1 TH 2013
CakupanSPM
Pros
enta
se
Sumber : Laporan Kesling SP2TP PKM TB 1 th 2013
48
SPAL JAGA SAB0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
50.856.6
61.8
81.4 81.4 80.3
Grafik 23. CAKUPAN KEGIATAN KESLING PKM TB 1 TH 2014
CakupanSPM
Sumber : Laporan Kesling SP2TP PKM TB 1 th 2014
Cakupan kegiatan kesehatan lingkungan (Kesling) pada variabel sistem pengolahan
air limbah (SPAL) meningkat rata-rata 2 % sejak tahun 2012 sampai 2014. Variabel jamban
keluarga (JAGA) meningkat 1 – 3 % sejak tahun 2012 sampai 2014. Dan variabel sarana air
bersih pun meningkat 1 – 1,5 % sejak tahun 2012 sampai 2014. Walaupun prosentasenya
kecil, namun hal ini menunjukkan kestabilan kinerja petugas kesling dengan berbagai
kendala yang dihadapi. Identifikasi masalahnya dapat dilihat di BAB III.
Rumah Memenuhi Syarat Kesehatan0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
36
50 49
Grafik 24. DATA CAKUPAN RUMAH SEHAT PKM TB 1 PER TAHUN
201220132014
Pros
enta
se
Sumber : Laporan Kesling SP2TP PKM TB 1 th 2012 - 2014
49
Cakupan rumah sehat rata-rata menunjukkan progres meningkat, walau sempat
turun 1 % di tahun 2014. Hal ini disebabkan luasnya sasaran, dan minimnya jumlah petugas
pelaksana.
4.6.5 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)Tabel. Pencapaian Upaya Kesehatan Keluarga PKM Tulang Bawang 1 Th 2014
NO INDIKATOR KINERJA PROG KIA SPM KAB (%)
th 2014PENCAPAIAN (%) th 2014 KESENJANGAN
1 K4 94 79,6 14,42 Komplikasi Obst ditangani 78 86,17 -8,173 Pertolongan persalinan oleh nakes 89 80,8 8,24 Cakupan pelayanan nifas 89 79,21 9,795 Neonatus komplikasi ditangani 89 64,5 24,56 Cakupan kunjungan bayi 94 78,7 15,3
Sumber : Laporan LB3 Ibu Anak kumulatif PKM TB1 Tahun 2014
K4 Komplikasi Obst dtangani
Pertolongan persalinan oleh
nakes
Cakupan pelayanan nifas
Neonatus komplikasi ditangani
Cakupan kunjungan bayi
SPM KAB 94 78 89 89 89 94
PENCAPAIAN 79.6 86.17 80.8 79.21 64.5 78.7
5
15
25
35
45
55
65
75
85
9594
78
89 89 8994
79.686.17
80.8 79.21
64.5
78.7
Grafik 25. PENCAPAIAN UPAYA KESGA PKM TB 1 TH 2014 PER SPM
Pros
enta
see
Pencapaian upaya kesehatan keluarga seperti ditunjukkan tabel 11 dan grafik 25 di
atas menunjukkan hasil pencapaian program KIA di Puskesmas Tulang Bawang 1 tahun
2014. Secara umum prosentase pencapaian variabel kegiatan per SPM telah menunjukkan
hasil yang cukup baik, bahkan melebihi SPM pada variabel komplikasi obstetri ditangani
(86,17 %). prosentase terendah di variabel neonatus komplikasi yang ditangani yang
berkisar 64,5 % (kesenjangannya 24,5%), dengan kemungkinan penyebab masih kurang.
50
4.6.6 Promosi KesehatanTabel 22. Cakupan Kegiatan PROMKES PKM Tulang Bawang 1
NO KEGIATANCAKUPAN
2012 2013 20141 Pembinaan UKBM 93,3 79,3 68,122 Penyuluhan PHBS 55 61 52,83 Penyuluhan NAPZA 70
Sumber : Laporan PROMKES,PKP PKM TB 1 th 2012 – 2014
Pembinaan UKBM
Penyuluhan PHBS RT
Penyuluhan PHBS Sekolah
Penyuluhan PHBS Sarkes
Penyuluhan PHBS TTU
Penyuluhan PHBS Tempat Kerja
Penyuluhan NAPZA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
93.3
55
79.3
61
68.12
7.2
65
60
73.2
59
70
Grafik 34. CAKUPAN KEGIATAN PROMKES PKM TB 1
210420132012
Prosentase
Sama halnya dengan permasalahan di program imunisasi, dalam program Promosi
Kesehatan (Promkes) ini juga data cakupannya tidak lengkap, dikarenakan beberapa kali
sempat terjadi pergantian penanggung jawab program Promkes, sehingga data yang
terkumpul pun belum tentu akurat dan kebanyakan nihil (terutama tahun 2012-2013).
Prosentase terendah (7,2 %)di tahun 2014 adalah di kegiatan penyuluhan PHBS rumah
tangga, ini menjadi catatan penting bagi pengelola program Promkes untuk meningkatkan
cakupannya, mengingat kegiatan PHBS yang terutama adalah di tatanan rumah tangga.
4.6.7 Balai Pengobatan
Tabel. Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan PKM Tulang Bawang 1
NO BULANJUMLAH KUNJUNGAN
2012 2013 20141 TOTAL 14068 17705 10645
Sumber : Register Pendaftaran, BP PKM TB 1 th 2012 – 2014
51
2012 2103 20140
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
14068
17705
10645
Grafik 35. KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN PKM TB 1
Jum
lah
Kunj
unga
n
Melihat angka kunjungan pasien rawat jalan di puskesmas Tulang Bawang 1, terjadi
penurunan jumlah kunjungan, ± 39,8 %. Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) awal Januari 2014, terjadi sedikit penurunan jumlah kunjungan, karena
mungkin masyarakat awam masih bingung dalam menanggapi program baru tersebut,
walaupun telah dilakukan beberapa kali sosialisasi JKN oleh puskesmas ataupun BPJS.
4.6.8 Instalasi Rawat Inap
BOR AVLOS Askep pasien rawat inap0
20
40
60
80
100
120
9.262
100
Grafik 37. CAKUPAN KEGIATAN INSTALASI RAWAT INAP PKM TB 1 TH 2014
Pros
enta
se
Sumber : Laporan Form DO PKP PKM TB 1 th 2014
Bed Occupancy Ratio (BOR) adalah prosentase pemakaian tempat tidur di rawat inap
pada satuan waktu tertentu. Angka idealnya adalah 60-85 %, dilihat dari grafik 36 dimana
BOR nya hanya 9,26 % maka masih sangat jauh dari ideal. Masih banyak bed atau tempat
tidur yang tidak dipergunakan karena jumlah pasien rawat inap per bulan rata-rata 10-15
pasien.
52
Average Length of Stay (AVLOS) adalah rata-rata lama (hari) rawat seorang pasien di
rawat inap. Angka idealnya adalah 6-9 hari. Di Puskesmas Tulang Bawang 1, sangat sering
terjadi seorang pasien tidak mau dirawat lama-lama lebih dari 1 hari, lebih sering pulang
paksa (pulpak) ataupun pulang atas permintaan sendiri (APS).
4.6.9 Upaya Kesehatan Usia Lanjut
137,5 %
52,3 %
Grafik 38. PROPORSI PEMBINAAN DAN KEGIATAN KELOMPOK USILA PKM TB 1 TH 2014
Pembinaan kelompok UsilaPemantauan kesehatan kel Usila
Sumber : Form DO PKP PKM TB 1 th 2014 dan Laporan Prog. Usila PKM TB 1 th 2014
Dalam upaya kesehatan usia lanjut (Usila), hanya mencakup 2 kegiatan pokok yaitu
pembinaan kelompok Usila dan pemantauan kesehatan kelompok Usila. Terdapat 11
kelompok Usila di tiap desa di wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1, setiap kelompok
mempunyai jadwal kegiatan pembinaan tersendiri tiap bulan. Kegiatan pembinaannya
berupa penyuluhan, kunjungan rumah. Kegiatan pemantauan kesehatan kelompok Usila
yaitu berupa senam Usila/Prolanis, pemeriksaan tanda vital ataupun gula darah sewaktu,
dan lain-lain.
4.6.10 Kesehatan Jiwa
Pemberdayaan kel Masyarakat
Penemuan kasus & rujukan
Penanganan kasus Deteksi penemuan kasus
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
15.2
18.5
1.7
Grafik 39. CAKUPAN KEGIATAN KESWA PKM TB 1 TH 2014
Pro
sen
tase
Sumber : Form DO PKP PKM TB 1 th 2014
53
Kegiatan Kesehatan Jiwa (Keswa) seperti terlihat dalam grafik 38, hanya mencakup
4 kegiatan yaitu pemberdayaan kelompok masyarakat, penemuan kasus dan rujukan,
penanganan kasus keswa, dan deteksi penemuan kasus. Nilai prosentase terendah ada di
variabel kegiatan pemberdayan masyarakat (0 %), dikarenakan kurangnya sosialisasi,
konsultasi, informasi dan edukasi oleh petugas kesehatan ke kelompok masyarakat.
Imbasnya, salah satunya adalah rendahnya angka deteksi penemuan kasus.
4.6.11 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Gigi
Pembinaan Kes Gigi Posyandu
Pembinaan Kes Gigi TK
Sikat Gigi Massal SD
Perawatan Kes Gigi SD/MI
Murid SD/MI yg dpt perawatan Gigi
Gigi Tetap Dicabut
Gigi Tetap Ditambal Permanen
0 20 40 60 80 100 120 140
0
22
125
125
31
100
0
Grafik 40. CAKUPAN KESEHATAN GIGI PKM TB 1 TH 2014
Prosentase
Sumber : Form DO PKP PKM TB 1 th 2014 dan Laporan Poli Gigi PKM TB 1 th 2014
Di program pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi, seperti terlihat pada
grafik 39, memperlihatkan prosentase terendah di variabel kegiatan penambalan gigi tetap
permanen dan pembinaan kesehatan gigi di posyandu. Hal ini dapat disebabkan karena
kurangnya intensitas sosialisasi/penyuluhan dari petugas, kurangnya variasi tambahan
kegiatan program gigi & mulut, belum jelasnya koordinas lintas program. Selain itu terdapat
beberapa prosentase variabe kegiatan yang melampaui target yaitu perawatan kesehatan
gigi di SD/MI, dan sikat gigi massal di SD. Untuk kedua variabel kegiatan ini, selalu rutin
dilakukan setiap tahun, sehingga cakupannya bisa cukup tinggi.
54
4.6.12 Bina Kesehatan Tradisional
Pembinaan TOGA
Pembinaan BATRA yg menggunakan TOGA
Pembinaan BATRA dg Ketrampilan
Pembinaan BATRA lainnya
0 10 20 30 40 50 60
55
5
58
45
Grafik 41. CAKUPAN KEGIATAN TOGA-BATRA PKM TB 1 TH 2014
Prosentase
Sumber : Form DO PKP PKM TB 1 tahun 2014
Cakupan kegiatan program bina kesehatan pengobatan tradisional (Batra), hanya
memperlihatkan 4 variabel kegiatan, yang kesemuanya bersifat pembinaan. Prosentase
terendah ada di variabel pembinaan Batra yang murni menggunakan tanaman obat keluarga
(TOGA), hanya mencapai 5 %. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas petugas
penanggung jawab program Batra untuk aktif membina pengobat tradisional maupun per
kelompok.
4.7 Faktor Determinan
4.7.1 Manajemen Kesehatan
Suatu organisasi membutuhkan fungsi manajemen yang terorganisir dengan baik,
karena dengan manajemen yang baik dalam suatu organisasi maka perencanaan
pengorganisasian penggerakan dan evaluasi program bisa dilakukan dengan tepat, sehingga
tujuan organisasi dapat tercapai. Demikian halnya di Puskesmas Tulang Bawang I, sebagai
suatu organisasi dibidang pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan manajemen yang
baik agar fungsinya sebagai pusat kesehatan masyarakat dapat terwujud.
Manajemen Puskesmas Tulang Bawang I telah berjalan walau dalam bentuk
sederhana. Fungsi manajemen diaplikasikan melalui rapat koordinasi setiap bulan baik
lintas sektoral maupun lintas program, serta lokakarya mini yang dilakukan tiap bulan dan
setiap triwulan.
a. Perencanaan
Perencanaan kegiatan dilakukan baik per bulan dalam bentuk Plan of Action
(POA) per program, maupun per tahun berupa Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP),
POA Bantuan Operasional Kesehatan (POA BOK), POA Jaminan Kesehatan Nasional (POA
55
JKN). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diawali dengan Lokakarya mini
(Lokmin). Hasil Lokmin tersebut diagendakan dan diarsipkan dalam bentuk notulensi,
yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan POA bulanan. Setiap triwulan terakhir
dalam tiap tahun, mulai dilakukan proses penyusunan Penilaian Kinerja Puskesmas
(PKP), dan juga PTP. POA BOK dan POA JKN sudah mulai disusun minimal 2 bulan
sebelum akhir tahun kegiatan berakhir, disesuaikan dengan akan dimulainya Tahun
Anggaran baru. Semua proses penyusunan perencanaan ini tentu saja melibatkan semua
unsur pegawai puskesmas, dan mengikuti alur sistem manajemen puskesmas yang baku
dan standar.
b. Loka Karya Mini
Pertemuan periodik bulanan/rutin maupun triwulanan yang diadakan di
lingkup puskesmas. Puskesmas Tulang Bawang dalam 1 tahun terakhir ini melakukan
Lokmin bulanan hampir setiap bulan, minimal dilakukan 10 kali. Berbagai macam
pembahasan evaluasi kegiatan, baik pelayanan kesehatan, program maupun koordinasi
lintas didiskusikan. Setelah dievaluasi, dilanjutkan dengan diskusi mencari alternatif
solusi, menggali semua potensi sumber daya yang ada. Kemudian didiskusikan
mengenai apa yang akan direncanakan bulan berikutnya.
Puskesmas Tulang Bawang 1 telah melakukan 1 kali Lokmin Triwulanan yang
bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis Aparatur Daerah di
lingkup Kecamatan Banjar Agung. Dibahas berbagai macam hal kegiatan, khusus untuk
bidang kesehatan dikemukakan permasalahan percepatan pencapaian goals of MDG’s
untuk tahun 2015, dengan meminta bantuan koordinasi lintas sektoral.
c. Monitoring dan Evaluasi Program Puskesmas
Monitoring dan evaluasi program telah dilakukan setiap bulan dalam pertemuan
Lokmin bulanan. Namun dalam keadaan tertentu Kepala UPT Puskesmas Tulang
Bawang 1 juga dapat melakukan monitoring evaluasi diluar jadwal lokmin tersebut, baik
secara spontan maupun secara periodik. Dari pihak Dinas Kesehatan pun juga kerap
berkunjung ke puskesmas untuk melakukan Monitoring Evaluasi (MONEV) dan
Bimbingan Teknis (Bimtek) per program.
4.7.2 Analisa Lingkungana. Lingkungan Fisik
Lingkungan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang 1 secara fisik
lebih menggambarkan suatu daerah semi urban. Kecamatan Banjar Agung adalah suatu
daerah penyangga perekonomian Kabupaten Tulang Bawang, jalur transit dan jalur yang
56
sangat strategis karena menjadi pilihan utama untuk perjalanan darat antar kabupaten
dan antar propinsi. Menilik data kependudukan Kecamatan Banjar Agung, untuk tahun
2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk ± 9 %, sehingga sekarang jumlah totalnya
mencapai 35.650 jiwa, yang terpusat/bertumpuk di lingkungan Puskesmas Tulang
Bawang 1. Tentu saja ini menimbulkan masalah serius, karena efek sampingnya adalah
meningkatnya masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan kenyamanan,
kesejahteraan, keamanan dan multiple problem lainnya.
b. Lingkungan Biologis
Dengan jumlah penduduk tersebut, akan sangat mempengaruhi kualitas hidup
per individu. Kepadatan hunian yang meningkat berimbas kepada konsumsi air bersih
atau air layak minum, meningkatkan resiko tertular penyakit, kekurangan zat gizi
tertentu, meningkatkan resiko penyakit degeneratif atau pun metabolik, menurunkan
angka harapan hidup, mengubah tatanan pola hidup bersih dan sehat yang telah ada
sebelumnya, mempengaruhi pola pikir dan kecenderungan dari tiap individu dan
komunitas, dan lain-lain.
c. Lingkungan Sosial Ekonomi
23,13%
12,11%
64,76%
Grafik 18. DATA JUMLAH PENDUDUK MISKIN KEC. BANJAR AGUNG 2014
Pddk MiskinJamkesmasJumlah Pddk Total
Sumber : Laporan Kependudukan Kec.Banjar Agung 2014, Laporan Jamkesmas PKM TB 1
4.7.3 Analisa Perilaku
Sejak memasuki awal tahun 2014, mulai diberlakukan program pelayanan
kesehatan baru yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu
produk pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada dasarnya program
ini bukan suatu program yang baru, hanya berpola lebih mirip sistem asuransi kesehatan
dimana pihak/orang yang sehat akan menanggung proses pelayanan kesehatan orang lain
yang sakit. Klasifikasi kriteria yang menjadi tertanggung dalam program ini adalah peserta
57
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang nota bene adalah jumlah masyarakat
miskin pemegang kartu Jamkesmas, peserta Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta), dan
peserta mandiri. Peserta Jamkesmas merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang
dibayarkan premi nya oleh pemerintah pusat, peserta Jamkesta merupakan PBI yang premi
nya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Berikutnya kriteria Non PBI yaitu Penerima Upah
(Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI),
Jamsostek) dan Bukan Penerima Upah (peserta mandiri baik dari swasta, per orangan
maupun kelompok/komunitas).
4.7.4 Analisa Kependudukan
Total Jumlah Penduduk Kecamatan Banjar Agung (s/d September 2014) adalah
35.650 jiwa.
49.3850.62
Grafik 19. PROPORSI PENDUDUK PER JENIS KELAMIN
Laki-lakiPerempuan
Sumber : Data Dasar Sasaran Program PKM TB 1 th 2015
Bayi Batita Balita PUS WUS Bumil Bulin Usila0
5
10
15
20
25
30
1.94000000000002
4.5
11.713.9
26.3
2.14 2.05
6.87
Grafik 20. PROSENTASE DATA SASARAN PENDUDUK UNTUK 2015
Pros
enta
se
Sumber ; Data Dasar Sasaran Program PKM TB 1 th 2015
58
BAB V