Download - Audit Pengelolaan Dana Bos
Tugas MK : Pemeriksaan Internal Pemerintah Daerah
AUDIT PENGELOLAAN DANA BOS
KELOMPOK IV :
1. AMNA PAPUTUNGAN
2. ASTRI JUANITA MAKALALAG
3. FERDY LAY
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SAM RATULANGIMANADO - 2016
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 1
Bab IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berikut dibawah ini merupakan Kelemahan Program bantuan operasional
sekolah, antara lain adalah :
1. Penargetan, Pendataan dan AlokasiSecara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai bentuk
subsidi umum. Hal ini karena hanya sebagian kecil saja sekolah yang menolak
BOS, dan manfaat yang diterima siswa miskin dan tidak miskin hampir sama
karena hanya sebagian kecil dari dana BOS yang dialokasikan sekolah untuk
memberikan bantuan khusus kepada siswa miskin.
Sistem pendataan yang dilaksanakan pada awal pelaksanaan program
masih kurang baik, khususnya karena lemahnya sistem informasi pendidikan
yang ada sebelumnya dan sempitnya waktu persiapan program sehingga tidak
memungkinkan untuk dilakukannya pendataan secara memadai. Dalam hal
pengalokasian dana, kajian ini menangkap beberapa kritik terhadap formula
yang digunakan. Formula penentuan alokasi dianggap kurang adil bagi
sekolah yang mempunyai jumlah siswa sedikit, memiliki banyak guru honor,
memiliki banyak siswa miskin, dan yang berlokasi di tempat terpencil.
2. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi program baik untuk seluruh jajaran pelaksana
maupun masyarakat dinilai lemah. Kelemahan itu antara lain disebabkan
pelaksanaan sosialisasi terlambat, waktunya singkat, materinya terlalu umum,
bahan serta alatnya kurang lengkap, peserta pada setiap kegiatan terlalu
banyak, dan pelaksanaannya cenderung sekedar formalitas.
3. Penyaluran Dana
Umumnya penyaluran dana telah dilakukan sesuai dengan alur yang
ditetapkan dalam juklak. Kebijakan untuk menyalurkan dana BOS langsung
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 2
ke rekening sekolah juga dinilai cukup tepat karena pada umumnya
berjalan lancar dan dana diterima secara utuh.
5. Pelaporan Pada umumnya sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, fasilitas serta adanya
upaya untuk mengatur agar laporan penggunaan sesuai dengan ketentuan
penggunaan dana dalam juklak. Di hampir semua sekolah laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana hanya disampaikan ke satker
kabupaten/kota tanpa disampaikan kepada orang tua murid, sehingga
mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
6. Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan
Secara umum terdapat beberapa kelemahan dalam sistem dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang telah dibangun untuk
mengamankan program BOS. Kualitas pelaksanaan monev internal masih
dipertanyakan dan lebih terkesan dilaksanakan sebagai formalitas saja.
Kelemahan dalam sistem monev juga berdampak pada lemahnya
sistem penanganan pengaduan, yang menjadi salah satu tugas monev
internal dan eksternal. Sistem penerimaan dan penanganan pengaduan
masih belum terorganisir dengan baik, walaupun banyak pihak yang telah
ikut berperanserta. Kurang efektifnya sistem penanganan pengaduan
antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai saluran
pengaduan, statusnya yang melekat pada satker dapat menimbulkan
konflik.
7. Kelembagaan
Prinsip joint management terkesan dipaksakan. Status urusan
pendidikan (sekolah umum) yang otonom dan urusan agama (madrasah)
yang vertikal, membuat hubungan kelembagaan kurang harmonis dan
pelaksanaan joint management kurang efektif. Umumnya, komite sekolah
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 3
belum berfungsi sebagai mitra kerja sekolah dalam mengelola BOS.
Komite sekolah hanya berperan dalam menandatangani RAPBS untuk
memenuhi persyaratan penerimaan dana BOS. Dewan Pendidikan
umumnya juga hanya menjadi “stempel” satker.
Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong
pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia salah satunya
adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan
Operasional Sekolah yang di mulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan
secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Sembilan
tahun.Oleh karena itu mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan
perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan
akses menuju peningkatan kualitas.
Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) ini merupakan dana
bantuan pemerintah dibidang pendidikan yang diperuntukan bagi setiap
sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi
beban biaya pendidikan demi tuntasnya program “Wajib Belajar Sembilan
tahun yang bermutu”. Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan
salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong
pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan
peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang
lebih berkualitas; untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan
peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan
bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas,
maka Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah;
namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut
berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia,dalam kenyataan yang
terjadi,masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan
realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya
berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan
pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 4
Sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sesuai dengan aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan.
Terkadang sistem yang diterapkan oleh pemerintah indonesia terkait
dana BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering menghadirkan
bebagai masalah baru. Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) mengalami mengalami perubahan mekanisme
penyaluran,dan pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS
dilakukan melalui mekanisme Transfer ke daerah kabupaten/Kota dalam
Bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah,mulai
tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama
tetapi melalui pemerintah Propinsi. Selain itupun pribadi dan budaya
manusia Indonesia juga ikut memberi pengaruh terhadap penyelewengan
dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS di Indonesia.
1.2. Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka kami merumuskan masalah sebagai
berikut : “Bagaimana Audit Pengelolaan Dana Bantuan Operasioana Sekolah (BOS)”
Bab. IIPEMBAHASAN
2.1. Landasan Teori2.1.1. Pengertian Audit
Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai
suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian
antara informasi tersebut dengan kriterianya.Auditing hendaknya dilakukan
oleh seseorang yang kompoten dan independen (Arens,Alvin A,Auditing
and Assurance,2007)
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 5
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,analisis dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional
berdasarkan standart pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara (UU No.15/2004). Jadi dapat kita
simpulkan bahwa Audit adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk
meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut
kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang
kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-
bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna
memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
2.1.2. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak dll.Namun demikian, ada beberapa jenis
pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan
dana BOS.
Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah
program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud
No.80/2015 ttg Juknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana BOS)
Standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan
untuk membiayai kegitan non operasi personalia selama satu tahun
sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan
dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan
sesuai standar nasional pendidikan.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 6
2.1.3 Tujuan Bantuan Operasional SekolahSecara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9
tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan – satuan
pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional
Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan - satuan pendidikan yang sudah
memenuhi SPM.
2.2. Audit Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Audit Pengelolaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan
dan standar yang telah ditentukan.Dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Standart Audit (PER/05/M.PAN-
03/2008 STANDAR AUDIT APIP),ada beberapa hal yang harus dipenuhi
dalam melakukan audit yakni :
2.2.1 Perencanaan
Dalam setiap penugasan audit , auditor harus menyusun rencana audit.
Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit
tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif.
Dalam merencanakan auditnya, auditor menetapkan sasaran, ruang
lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Selain itu, auditor perlu
mempertimbangkan berbagai hal termasuk sistem pengendalian intern dan
ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan
ketidakpatutan (abuse). Auditor harus mendokumentasikan rencana untuk
setiap penugasan audit. Pada tahap perencanaan ini terdiri dari :
Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber
daya Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 7
Sasaran
Sasaran untuk penugasan audit kinerja adalah untuk menilai
bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien
dan efektif. Di samping itu, sasaran audit kinerja juga untuk mendeteksi
adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan
dan ketidakpatutan (abuse).
Ruang Lingkup
Agar sasaran audit tercapai, maka auditor harus menetapkan
ruang lingkup penugasan yang memadai. Ruang lingkup audit kinerja
meliputi aspek keuangan dan operasional auditi. Oleh karena itu,
auditor akan memeriksa semua buku, catatan, laporan, aset maupun
personalia untuk memeriksa kinerja auditi pada periode yang diperiksa.
Metodologi
Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit
yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit
yang meliputi antara lain:
1. penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit
tertentu;
2. penetapan jumlah bukti yang akan diuji;
3. penggunaan teknologi audit yang sesuai seperti teknik sampling dan
pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit;
4. pembandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. perancangan prosedur audit untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan
ketidakpatutan (abuse).
Alokasi Sumber Daya
Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk
mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada
evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan
ketersediaan sumber daya.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 8
Audit harus dilaksanakan oleh sebuah tim yang secara kolektif harus
mempunyai keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit kinerja.
Oleh karena itu, pimpinan APIP harus mengalokasikan auditor yang
mempunyai latar belakang pendidikan formal dan pengalaman sesuai
dengan kebutuhan audit.
Pertimbangan dalam perencanaan.
Dalam merencanakan pekerjaan audit , auditor harus mempertim-bangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
1. laporan hasil audit sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi
yang material dan berkaitan dengan sasaran audit yang
sedang dilaksanakan;
2. sasaran audit dan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk
mencapai sasaran audit tersebut;
3. kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi organisasi,
program, aktivitas atau fungsi yang diaudit;
4. sistem pengendalian intern auditi, termasuk aspek-aspek penting
lingkungan tempat beroperasinya auditi;
5. pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik
antara auditor dengan auditi, dan manfaat audit bagi kedua pihak;
6. pendekatan audit yang paling efisien dan efektif;
7. bentuk, isi dan pengguna laporan hasil audit.
Pemahaman dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Intern
Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya.
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 9
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Auditor harus mempunyai pemahaman atas sistem pengendalian
intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem
pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai.
Pemahaman atas rancangan sistem pengendalian intern digunakan untuk
menentukan saat dan jangka waktu serta penentuan prosedur yang
diperlukan dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, auditor harus
memasukkan pengujian atas sistem pengendalian intern auditi dalam
prosedur auditnya.
Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat dilakukan
melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan
dokumen, atau mereviu laporan pihak lain.
Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-
undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse)
Auditor harus merancang auditnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).
Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus
mempertimbangkan dua faktor berikut: rumitnya peraturan perundang-
undangan yang dimaksud dan masih barunya peraturan perundang-
undangan tersebut.
Selain itu, auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya
kecurangan (fraud) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan
audit. Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh
auditor adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk
melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 10
kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan
kecurangan.
Ketidakpatutan (abuse) bisa terjadi tetapi tidak ada pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan. Auditor harus
mempertimbangkan risiko terjadinya ketidakpatutan (abuse) yang
berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Meskipun demikian,
auditor harus mempertimbangkan secara hati-hati karena terjadinya
ketidakpatutan (abuse) ini bersifat subjektif.
Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk
mendeteksi kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). Dalam
kondisi tertentu, auditor, sesuai mekanisme internal APIP, diwajibkan untuk
melaporkan indikasi terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) ini kepada
pihak-pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.2.2 Supervisi
Pada setiap tahap audit , pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor.
Supervisi merupakan tindakan yang terus-menerus selama
pekerjaan audit, mulai dari perencanaan hingga diterbitkannya laporan
audit.
Supervisi harus diarahkan baik pada substansi maupun metodologi
audit dengan tujuan antara lain untuk mengetahui:
1. pemahaman anggota tim audit atas rencana audit;
2. kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit;
3. kelengkapan bukti yang terkandung dalam kertas kerja audit untuk
mendukung kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan jenis audit;
4. kelengkapan dan akurasi laporan audit yang mencakup terutama pada
kesimpulan audit dan rekomendasi sesuai dengan jenis audit.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 11
Semua pekerjaan anggota tim audit harus direviu oleh ketua tim;
semua pekerjaan ketua tim audit harus direviu oleh atasan langsungnya
sebelum laporan audit dibuat.
Reviu oleh atasan pada aktivitas audit kinerja harus dilakukan
secara periodik agar menjamin bahwa perkembangan audit kinerja masih
efisien, efektif, mendalam, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa:
1. tim audit memahami tujuan dan rencana audit;
2. audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
3. prosedur audit telah diikuti;
4. kertas kerja audit memuat bukti-bukti yang mendukung temuan dan
rekomendasi;
5. tujuan audit telah dicapai.
2.2.3 Pengumpulan dan Pengujian Bukti
Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit
Secara umum, audit dapat didefinisikan sebagai proses
pengumpulan dan pengujian bukti untuk melihat kesesuaian informasi yang
terkandung dalam bukti tersebut dengan suatu kriteria yang mendasarinya.
Oleh karena itu, proses pengumpulan dan pengujian bukti merupakan inti
dari sebuah audit.
a. Pengumpulan Bukti
Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
Bukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk
mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait.
Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti
kesaksian, dan bukti analisis. Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari
pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 12
atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto,
gambar, bagan, peta atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti
yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi,
faktur dan informasi tertulis lainnya. Bukti kesaksian merupakan bukti yang
diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan
tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor
dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan,
nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya. sepanjang sasaran
auditnya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan sasaran
tersebut dengan unsur temuan audit.
Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat
dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk
menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan
pertimbangan keahliannya secara profesional dan obyektif.
Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat
diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah
adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan
perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan
sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis
mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan
dengan tujuan dan kesimpulan audit.
Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan
pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup,
kompeten dan relevan. Untuk memahami apakah hasil kerja tenaga ahli
dapat mendukung kesimpulan auditnya, auditor harus mempelajari metode
atau asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli tersebut.
b. Pengujian bukti
Auditor harus menguji bukti audit yang dikumpulkan ;
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 13
Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang
dikumpulkan selama pekerjaan audit, yaitu kesesuaian antara informasi
yang terkandung dalam bukti tersebut dengan kriteria yang ditentukan.
Teknik audit yang digunakan meliputi konfirmasi, inspeksi, pembandingan,
penelusuran hingga bukti asal, dan bertanya (wawancara).
Selain untuk mendukung simpulan auditor atas kinerja auditi, bukti
yang dikumpulkan dan diuji juga bukti yang mendukung adanya kelemahan
dalam sistem pengendalian intern serta bukti yang mendukung adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan
ketidakpatutan (abuse).
2.2.4 Pengembangan Temuan
Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit kinerja.
Temuan dalam sebuah audit kinerja berupa ketidakekonomisan,
ketidak efisienan dan ketidakefektifan pengelolaan organisasi, program,
aktivitas atau fungsi yang diaudit. Di samping itu, temuan juga berupa
kurang memadainya sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta
ketidakpatutan (abuse).
Temuan audit biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat dan
sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan
audit seluruhnya bergantung pada tujuan audit tersebut. Jadi, sebuah
temuan atau sekelompok temuan audit disebut lengkap sepanjang sasaran
auditnya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan sasaran
tersebut dengan unsur temuan audit.
2.2.5 Dokumentasi Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit
dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 14
secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.
Dokumen audit yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan audit harus berisi informasi yang cukup untuk
memungkinkan auditor yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai
hubungan dengan audit tersebut dapat memastikan bahwa dokumen audit
tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung kesimpulan, temuan, dan
rekomendasi auditor.
Bentuk dan isi dokumen audit harus dirancang secara tepat
sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pekerjaan atau jenis audit.
Informasi yang dimasukkan dalam dokumen audit menggambarkan catatan
penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan
standar dan kesimpulan auditor. Kuantitas, jenis, dan isi dokumen audit
didasarkan atas pertimbangan profesional auditor.
Dokumen audit harus berisi:
1. tujuan, lingkup, dan metodologi audit, termasuk kriteria pengambilan uji-
petik (sampling) yang digunakan;
2. dokumentasi pekerjaan yang dilakukan digunakan untuk mendukung
pertimbangan profesional dan temuan auditor;
3. bukti tentang reviu supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan;
4. penjelasan auditor mengenai standar yang tidak diterapkan, apabila ada,
alasan, dan akibatnya.
APIP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar
mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumen audit selama waktu
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen audit memungkinkan dilakukannya reviu terhadap kualitas
pelaksanaan audit, yaitu dengan memberikan dokumen audit tersebut
kepada pereviu, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dalam format
elektronik. Apabila dokumen audit hanya disimpan secara elektronik, APIP
harus yakin bahwa dokumentasi elektronik tersebut dapat diakses
sepanjang periode penyimpanan yang ditetapkan dan akses terhadap
dokumentasi elektronik tersebut dijaga secara memadai.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 15
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 16
Bab IIIKESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan audit pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, sekolah penerima dana BOS
perlu memperahatikan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.
2. Pengembalian ganti rugi atas penggunaan dana BOS yang tidak
petunjuk teknis harus tepat waktu. 3. Teori penyadaran merupakan pembangkitan kesadaran dan pembebasan
martabat manusia agar dapat bangkit dari ketertindasannya. Pendidikan
yang dialogis merupakan cara untuk membuat manusia sadar akan dirinya
dan kemandirian.
4. Komunikasi dalam teori penyadaran merupakan komunikasi efektif, yang
akan membangkitkan kesadaran manusia dan dengan kesadarannya akan
berperan aktif/berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
5. Program Bos merupakan program pembangunan sosial yang sangat
membantu masyarakat miskin untuk dapat mengakses/menikmati
pendidikan. Masih bayak kekurangan dalam pelaksanaan program Bos
yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan program pembangunan sosial
dimasa yang akan datang. Perlu adanya keseriusan instansi-instansi atau
lembaga-lembaga yang terkait dalam mempelajari juklak program BOS,
agar dapat mengsosialisasikannya dengan baik.
6. Dampak atau perubahan sosial yang terjadi akibat adanya program ini,
bukan hanya dirasakan oleh murid yang tidak mampu tetapi juga semua
murid yang ada di sekolah dengan adanya penambahan fasilitas belajar
mengajar, dan juga dirasakan oleh guru dengan penambahan pengetahuan
(pelatihan guru), dan pendapatan yang berpengaruh pada penambahan
motivasi guru dalam bekerja.
Audit Pengelolaan Dana BOS Page 17